1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemerintah merupakan salah satu sektor yang sangat

berpengaruh terhadap jalan dan suksesnya pembangunan disuatu Negara. Peran

lembaga pemerintah dalam hal pembangunan sangat besar karena selain

kesejahteran masyarakat, lembaga pemerintah direncanakan juga menjadi tolak

ukur dalam mewujudkan tercapai proses pembangunan yang telah dicanangkan.

Terwujudnya proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari efektif dan

efesiennya penggunaan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tercapainya pembangunan di suatu daerah sangat tergantung dari

pengendalian yang dilaksakan oleh lembaga pemerintah yang terkait dengan

pelaksanaan pembangunan. Jika pengendalian tidak dilaksanakan maupun yang

sedang dalam penyelesaian serta yang masih dalam tahap perencanaan akan

menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas. Hal ini juga bisa terjadi

karena lemahnya pengendalian yang dilaksanakan serta mempunyai manajemen

yang melakukan kecurangan seperti pengeluaran kas yang masih dalam

anggaran. Banyak fakta yang terlihat masih ada objek pembangunan yang masih

terbaikan dan membutuhkan perbaikan serta masih memerlukan proses

penyelesaian dalam waktu yang lama.

Selain hal tersebut diatas masih ada faktor lain yang berpengaruh

terhadap kelancaran proses pembangunan. Penggunaan dana yang tidak efektif

2

dan efesien pun akan berpengaruh, hal tersebut bisa menghambat proses

pembangunan yang sedang dilaksanakan. Keadaan seperti itu bisa terjadi karena

pengendalian terhadap pengeluaran kas yang tidak terkontrol dengan baik,

seperti penyelewengan kas untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan

berbagai pihak yang mempunyai maksud untuk pengelapan uang dan

sebagainya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut lembaga

pemerintah harus membentuk struktur pengendalian intern terhadap pengeluaran

kas yang efektif agar penggunaanya dapat terkontrol dengan baik.

Pengendalian intern terhadap pengeluaran kas yang diterapkan dan

dilaksanakan pada lembaga pemerintah perlu dirancang dengan baik dan

memerlukan perhatian yang cukup serius dari Pemerintah daerah, karena

pemerintah yang bersangkutan harus berperan aktif dalam hal melaksanakan

pengendalian intern. Jika pengendalian intern dilaksanakan dengan terarah dan

pelaksanaanya bertanggung jawab penuh maka akan memperkecil tindakan

penyelewengan terhadap kas. Dari kas ini manfaat yang diperoleh pun akan

semakin besar sehingga dapat mengurangi kolusi atau hal serupa yang seiring

terjadi pada lembaga pemerintah.

Rakyat Indonesia kecewa dengan tingkah laku anggota dewan yang

terhormat pada tahun 2010 yang lalu, terutama soal agendanya yang suka

plesiran yang tak jelas itu. Selain soal efektivitasnya yang diragukan, anggaran

perjalanan dinas ternyata paling banyak mengalami penyimpangan. Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp 3,1 miliar, Penyimpangan

ini juga ditemukan di lembaga MPR sebesar Rp 497,1 juta.

3

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional,

khususnya dalam kaitan menghasilkan bahan pangan, bahan serat dan bio-

energi, serta berbagai komoditas lain untuk keperluan masyarakat dan industri.

Aktivitas disektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh

Utara dalam arti luas mencakup tidak hanya aspek produksi usaha tani semata,

namun juga mencakup kegiatan luar usaha tani yang terkait dengan produksi,

mulai dari hulu sampai hilir; serta aktivitas penunjang yang mendukung seluruh

kegiatan Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara.

Oleh karena sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh

Utara. menjadi gantungan dari sangat besar angkatan kerja di tanah air.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan,

membina dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sub sektor Pertanian

Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya

adalah bagaimana Struktur Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada Kantor

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah ini di atas

adalah untuk mengetahui Struktur Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada

4

Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh

Utara.

1.4 Metode penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif, yaitu

menggambarkan permasalahan yang dijadikan sebagai pokok bahasan

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Afifuddin dan Beni Ahmad saebani (2005 : 131-141) adapun

metode pengumpulan data yang dlakukan adalah sebagai berikut:

a. Telah kepustakaan (Lybrary review) yaitu menaalah tiori-tiori yang

bersumber dari buku-buku teks, tiori-tiori dari literature, jurnal dan

sebagainya untuk mendapatkan landasan tioritis yang berhubungan

dengan penelitian.

b. Penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan cara

mengadakan penelitian langsung pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara dengan cara sebagai

berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara

pengamatan langsung keobjek penelitian.

2. Interview, yaitu melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan

pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan judul penelitian.

5

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pengeluaran belanja langsung dan pada

struktur pengendalian intern serta menambah tentang lingkungan pengendalian

pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh

Utara.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara yang berlokasi dijalan Iskandar Muda

No.1A. Waktu penelitian dilaksanakan mulai sejak Februari sampai Juni 2011.

6

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern

Setiap entitas memerlukan sistem pengendalian intern yang direncanakan

dengan baik untuk memastikan kejujuran, dan efisiensi pencatatan transaksi-

transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Pengendalia intern memegang

peranan penting dalam kelancaran kegiatan operasional suatu entitas, baik pada

perusahaan ataupun pada sektor publik. karena dengan adanya pengendalian

intern semua aktifitas dapat terkontrol dan terkendali dengan baik dan terpusat

pada tujuannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2005:319.2) sebagai berikut:

“Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan

komisaris, manajemen, personil lain entitas yang didesain untuk memberikan

keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan Berikut ini: (a)

keandalan pelaporan keuangan (b) efektifitas dan efesiensi Operasi dan (c)

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Selanjutnya Mulyadi (2006:1) menjelaskan bahwa “Sistem Pengendalian

Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang

dikoordinasi, mengecek, ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong

efesiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.”

Kemudian Zaki Baridwan (2006:13) menyatakan bahwa AICPA

memberikan pengertian pengawasan intern dalam arti yang luas sebagai berikut:

7

“Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara

serta alat-alat yang diordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan

tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian

dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi, dan

membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah

ditetapkan lebih dahulu.”

Berdasarkan beberapa kutipan definisi Pengendalian Intern diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern merupakan suatu sistem untuk

pencapaian tujuan yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, keefektifan dan

efesiensi operasi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dengan

menerapkan suatu struktur organisasi, metode-metode dan ukuran-ukuran yang

dikoordinasi, dengan harapan dan asset entitas dapat terkendali dengan baik.

2.2 Tujuan Pengendalian Intern

Kebutuhan pengendalian intern bagi setiap manajemen organisasi sangat

layak diperlukan untuk meningkatkan efesiensi operasi dan melindungi

kekayaan suatu organisasi dari pemborosan, pencurian, dan penggelapan.

Pengendalian ini akan memastikan dihasilkannya data akuntansi yang

terandalkan dan akurat.

Mulyadi (2006:180) menyebutkan bahwa tujuan pengendalian intern

adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga

golongan tujuan : (a) keandalan imformasi keuangan, (b) kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku, dan (c) efektifitas dan efesiensi operasi.

8

Selanjutnya Indra Bastian (2003:203) menjelaskan tujuan Pengendalian

Intern sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

3. Mendorong efisiensi, dan

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan management

Menurut Hendry Simamora (2006 : 208) Pengendalian internal (internal

control) mengacu kepada semua langkah yang diambil oleh manajemen dalam

rangka memastikan bahwa organisasi (1) beroperasi secara efesien dan efektif,

(2) menghasilkan imformasi keuangan yang terandalkan, dan (3) sejalan dengan

peraturan-peraturan dan undang-undang.

Menurut tujuan ini , Indra Bastian (2003:204) menambahkan bahwa

“Pengendalian intern terbagi dua macam :pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoorganisasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian

intern bertujuan untuk menjaga semua kekayaan organisasi. Guna menghindari

dari pemborosan,pencurian, penggelapan dan lain sebagainnya dengan

menyajikan data akuntansi yang handal dan akurat dengan memberi kebijakan

kepada setiap jenjang organisasi untuk mematuhi peraturan yang telah

ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengendalian intern ini akan dapat

9

mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah

ditetapkan.

2.3 Pengendalian intern

Setiap entitas harus mengikuti prinsip-prinsip pengendalian untuk

meningkatkan akurasi dan keandalan pencatatan-pencatatan akuntansinya, agar

tujuan untuk menjaga aktiva dapat terlaksanakan.

Prinsip-prinsip pengendalian intern menurut Henry Simamora (2006:219) antara

lain :

“akses terbatas keaktiva, penarikan garis tanggung jawab yang jelas,

pemisahan tugas dokumentasi prosedur-prosedur, dan verifikasi internal dan

eksternal independen.”

Salah satu prinsip pengendalian intern adalah akses terbatas ke aktiva

seperti yang telah disebutkan diatas, dalam hal ini Henry Samamora (2006:208)

menegaskan bahwa “Penjagaan aktiva merupakan tujuan yang ditetapkan untuk

pengendalian internal. salah satu cara mencapai tujuan ini adalah dengan

membatasi akses ke aktiva hanya untuk orang-orang tertentu yang berhak”.

Suatu sistem Pengendalian internal yang dirancang dengan baik

mempunyai tendensi untuk memburuk seiring dengan berlalu waktu. Seperti

perubahan-perubahan personalia dan lain sebagainya. Oleh karena itu,

dibutuhkan evaluasi-evaluasi teratur atas sistem pengendalian internal guna

memastikan bahwa prosedur-prosedur standar masih tetap dilakukan.

Atas pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peinsip-prinsip

pengendalian internal mencakup : penarikan tanggung jawab yang jelas,

10

pemisahan tugas, dokumentasi prosedur-prosedur, dan varikasi internal

independen. Sistem Pengendalian internal yang baik sepatutnya melengkapi diri

dengan pemisahan tanggung jawab fungsional yang tepat dan sistem penjagaan

aktiva yang baik adalah dengan membatasi akses ke aktiva hanya untuk pihak-

pihak yang berhak saja.

2.4 Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian intern merupakan yang menyangkut tentang

pelaksanaan sistem pengendalian yang meliputi bagaimana suatu sistem ini

diterapkan agar dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong

dipatuhinya kebijakan manajemen.

Definisi pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak

dicapai dan bukan pada unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan

demikian pengertian pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam

perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin

pembukuan maupun computer. Ikatan Akuntan Indonesia (2005:19.2)

menyebutkan Unsur-unsur Pengendalian intern terbagi 5 komponen yang saling

terkait sebagai berikut:

11

2.4.1 Lingkungan Pengendalian

Mulyadi (2006:184) Menjelaskan lingkungan pengendalian menentukan

kualitas entitas dengan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-

orang sekitarnya. Lingkungan pengendalian merefleksikan keseluruhan sikap,

kesadaran, dan tindakan Dewan Direksi, manajemen, karyawan, serta pihak-

pihak lainnya mengenai pentingnya pengendalian tersebut dan penekanan yang

diberikannya dalam sebuah entitas. Hal itu merupakan pondasi kedisiplinan dan

struktur dari semua komponen pengendalian internal lainnya.

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam organisasi yang

memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan organisasi menciptakan

dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif

dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan

kerjanya, melalui:

a. penegakan intergritas dan nilai etika

b. komitmen terhadap kompentensi

c. kepemimpinan yang kondusif

d. pembentukan stuktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia

g. hubungan kerja yang baik dengan lingkungan

12

2.4.2 Penilaian resiko

Mulyadi (2006:188) menjelaskan penilaian resiko adalah metode

sistematis dalam melihat aktivitas kerja, memikirkan apa yang dapat menjadi

buruk, dan memutuskan kendali yang cocok untuk mencegah terjadinya

kerugian, kerusakan, atau cedera di tempat kerja. Penilaian ini harus juga

melibatkan pengendalian yang diperlukan untuk menghilangkan, mengurangi,

atau meminimalkan resiko.

Penilaian Resiko sangat panting karena merupakan suatu kewajiban

untuk mengamankan semua pegawai saat bekerja. Keamanan lingkungan kerja

merupakan perhatian utama untuk para pegawai, karena dapat merupakan

sumber keluhan internal. Meskipun hanya ada sebuah keluhan kecil dari

pegawai, tetapi hal ini juga harus diinvestigasi. Jika ada yang tidak peduli

kepada resiko di tempat kerja, maka anda meletakkan diri anda, pegawai anda,

pelanggan dan seluruh organisasi dalam bahaya.

Jika ini untuk keamanan pegawai, maka kita merekomendasikan segal

hal untuk dapat memenuhi kondisi di atas standar minimal yang diperlukan

untuk menghilangkan segala jenis resiko yang ada dan mengurangi jumlah

pelaporan kasus keamanan.

Pengujian tempat kerja dan fungsinya harus dilakukan setidaknya sekali

dalam satu tahun untuk dapat memberikan data terbaru jika ada resiko-resiko

baru yang muncul atau untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk

membantu para para pegawai dalam pekerjaannya. Dalam setiap kesempatan

13

yang memungkinkan, sangat perlu proaktif daripada reaktif jika mengenai

permasalahan keamanan.

2.4.3 Aktifitas Pengendalian

Mulyadi (2006:189) menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian

merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisma yang digunakan untuk

menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian

seharusnya efesien dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.

Aktivitas pengendalian meliputi

Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup

Otorisasi traksaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai

Pendokumentasiaan dan pencatatan yang cukup

Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan

Evaluasi secara independen atas kinerja

Pengendalian terhadap pemrosesan informasi

Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan

Berdasarkan uraian tentang pengendalian dan mutu akuntan publik,

dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu akuntan publik merupakan suatu

proses memantau kinerja audit personel auditor dan mengambil tindakan untuk

menyakinkan bahwa suatu mutu audit telah tercapai. Proses pengendalian yang

dimaksud meliputi penentuan tujuan atau standar, pengukuruan aktivitas,

membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar dan pengambilan

tindakan atas penyimpangan. Sebagai obyek pengendalian adalah mutu

audityang ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Kuatnya

14

pengendalian mutu, prosedur review, disiplin penerapan audit program dan

pemahaman auditor terhadap prosedur dan penalty akan menurunkan perilaku

yang menyebabkan rendahnya mutu audit.

2.4.4 Informasi dan Komunikasi

Sukrisno Agoes (2004:81) menerangkan bahwa kata atau istilah

informasi (dari bahasa Inggris “communication”),secara etimologis atau

menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini

bersumber pada kata communis Dalam kata communis ini memiliki makna

‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan.

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam

pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu

mengenai komunikasi manusia yaitu: “Human communication is the process

through which individuals –in relationships, group, organizations and societies

—respond to and create messages to adapt to the environment and one

another.” Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-

individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang

merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu

sama lain.

2.4.5 Pemantauan

15

Mulyadi (2006:32) menjelaskan bahwa Pemantauan adalah pemantauan

yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin

diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat

pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau

menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan

kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari

waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk

memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau

kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis

antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran

kemajuan atas objektif program./ Memantau perubahan, yang focus pada proses

dan keluaran. Pemantauan menyediakan data mentah untuk menjawab

pertanyaan sedangkan evaluasi adalah meletakkan data-data tersebut agar dapat

digunakan dan dengan demikian memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah

tempat belajar kejadian, pertanyaan yang perlu dijawab, rekomendasi yang harus

dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak akan

ada dasar, tidak memiliki bahan baku untuk bekerja dengan, dan terbatas pada

wilayah spekulasi oleh karena itu pemantauan dan Evaluasi harus berjalan

seiring.

2.4.6 Sistem Pengendalian Intern

16

Perjalanan panjang BPKP untuk menentukan kepastian kedudukannya

dimuka bumi ini berakhir sudah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah

No. 60 tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008. Peraturan pemerintah

tersebut mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Je dit

beaucoup de mercipour notre chefs de BPKP. Perjalanan panjang PP ini

memakan waktu empat tahun lebih. Di draft-draft awal PP, sebetulnya sama

sekali tidak disinggung nama BPKP beserta kedudukannya dan tugas kita

bahkan konsep yang tertulis di PP ini mengisyaratkan bahwa BPKP dilebur

kedalam lembaga pengawas internal di tingkat daerah

(propinsi/kabupaten/kota).

a. Lingkungan PengendalianHal tersebut Penting untuk mendapatkan sesuatu tingkat kenyakinan bahwa pondasi yang kuat telah terpasang di dalam suatu sistem pengendalian intern pemerintah.

b. Penilaian ResikoPenilaian resiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas mengidentifikasikan dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

c. Pengendalian AktifitasAktifitas pengendalian didefinisikan sebagai “ the policies and procedures that help ensure management directives are carried “. Aktivitas pengendalian meliputi seluruh tingkatan dan fungsi organisasi yang tercermin dari adanya persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review atas kinerja, keamanan asset dan pemisahan fungsi.

d. Imformasi dan KomunikasiImformasi dan komunikasi mengandung arti dalam setiap organisasi harus mengidentifikasikan seluruh imformasi yang dibutuhkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem imformasi yang handal yang dapat memberikan imformasi terkait operasional, keuangan serta perbandingan imformasi dan organisasi.

e. Monitoring

17

Monitoring mengandung makna sebagai suatu proses yang menilai kualitas dari kikerja sistem pengendalian. Hal itu dapat berupa monitoring saat kegiatan berjalan, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya.

2.5 Pengertian Kas dan Objek Pengeluaran Kas

2.5.1 Pengertian Kas

Kas merupakan salah satu satu asset yang paling likuid yang

penyajiannya dicatat sebesar nilai nominalnya. Kas dapat dengan mudah

digunakan disuatu keperluan baik didalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk

lainnya, karena salah suatu Kriteria yang sangat melekat pada kas adalah bahwa

kas dapat digunakan dengan segera, artinya apabila diminta oleh pihak yang

bersangkutan maka dapat segera dikeluarkan, tetapi kas merupakan aktiva lancar

yang sangat mudah untuk disalah gunakan dan diselewengkan oleh pihak-pihak

tertentu, sehingga dalam upaya menghindari hal tersebut dibutuhkan

pengendalian yang sangat mendukung kelancaran aktifitas manajemen dalam

hal pengelolaan kas tersebut.

Selanjutnya Indra Bastian (2003 : 58) menjelaskan tentang kas sebagai berikut:

‘’kas terdiri dari uang kertas, uang logam, dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro ( demand deposit atau checking account ). Instrument- inatrument seperti money giro, bank draft , cek terkasir, cek kasir dan cek pribadi juga dikelompokkan sebagai kas. Pinjaman bank pada umumnya merupakan aktifitas pendanaan, namun demikian, cerukan bank (bank overdraft) yang dapat dibayarkan kembali kembali saat dibutuhkan merupakan bagian yang integral dari pengelolaan kas entitas. Dalam kondisi tersebut ceruhkan bank termasuk komponen kas dan setara kas”.

Kemudian Greuning (2005:44) menyatakan bahwa kas terdiri dari:

1. Kas ditangan

18

2. Rekening giro (setelah bersih cerukan [overdraft] bank yang dapat

ditarik sewaktu-waktu).

Berdasarkan beberapa penjelasan menyangkut tentang kas adalah salah

satu aktiva yang berbentuk uang-uang tunai seperti uang kertas, uang logam, dan

saldo rekening dibank yang posisinya paling teratas di neraca dan sangat likuid.

Kas dapat dengan mudah dapat dicairkan jika dibutuhkan dengan segera.

2.5.2 Objek Pengeluaran Kas

Fungsi kas bagi suatu entitas diantaranya adalah membiayai semua

biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang menyangkut dengan semua

kegiatan operasional entitas. objek pengeluran kas pada setiap entitas beragam

dan berbeda, tergantung pada kegiatan utmanya dan pengeluaran rutin yang

sering dilakukakan serta pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan.

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional karena

otomatis jika hal tersebut dilaksanakan maka bagian untuk pengeluaran kas pun

terpisah dengan bagian pengeluaran kas, sehingga nantinya akan mudah

menganalisa hasil akhir dari proses pengeluran kas tersebut dan fungsi bagian

pengeluaran kas akan terlaksana dengan jelas, karena tidak tercampur dengan

prosedur-prosedur penerimaan kas.

Al Haryono Jusup (2002 :85) menjelaskan tentang pengeluaran kas

sebagai berikut:

“Siklus pengeluaran kas terdiri dari aktifitas-aktifitas yang berkaitan

dengan penulisan barang dan jasa dan pembayarannya. Aktifitas utama siklus

19

pengeluaran adalah (1) pembelian barang dan jasa – transaksi pembelian, (2)

melakukan pembayaran – trsnsaksi pengeluaran kas.”

Selanjutnya Sofyan Syafri Harahap (2001:176) menyebutkan bahwa kas

digunakan untuk :

1. Pembelian kembali modal (treasury stock)2. Pembayaran hutang3. Pembelian bahan4. Pembayaran upah5. Pembayaran biaya-biaya (penjualan, umum & administrasi, produksi overhead, bunga pajak)6. Pembelian aktiva tetap dan aktiva lain sebagai unsur investasi7. Pemberian pinjaman8. Hadiah / sumbangan kepada pihak lain

Glenn (2005:380) juga menjelaskan tentang objek pengeluaran kas

sebagai berikut: “Pengeluaran kas terutama dilakuakan untuk pembayaran bahan

baku, tenaga kerja, biaya dan penambahan barang modal, pembayaran hutang,

dan deviden yang dibayarkan kepada barang pemegang saham”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulka bahwa objek-objek

pengeluaran kas diantaranya adalah untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

yang berkaitan dengan aktifitas operosional maupun non operosional suatu

entitas, yang meliputi biaya-biaya tertentu yang berhubungan dengan perolehan

untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. contohnya adalah untuk membeli bahan

baku, membayar upah tenaga kerja, pembayaran hutang, penambahan barang

modal,dan lain sebagainya.

2.6 Prosedur Pengeluaran Kas

Prosedur pengeluaran kas merupakan prosedur untuk menangani seluruh

Transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Pengendalian internal

20

atas pengeluaran-pengeluaran kas hendaknya memberi jaminan yang memadai

bahwa pengeluran-pengeluran tersebut dilakukan hanya untuk transaksi-

transaksi yang sah.

Mardiasmo (2002:179) menjelaskan tentang siklus pengeluaran kas

sektor pemerintah sebagai berikut :

“Manajemen pengeluaran daerah, mencakup perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah, yang dapat dilihat sebagai serangkaian tahapan aktifitas manajemen yang berkesinambungan sehingga membentuk siklus, silkus terdiri dari :

1. Perencanaan tujuan dasar dan sasaran2. Perancana operasional3. Penganggara4. Pengendalian dan pengukuran5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik”.

Menurut Indra Bastian (2003:59) tujuan dari prosedur kas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan prosedur yang baku atas aktfitas yang berkaitan dengan perolehan imformasi mengenai kas dari pengakuan sampai proses penerimaan.

2. Untuk mendapatkan data atau catatan yang akuran tentang kas sesuai dengan imput dari masing-masing unit kerja.

3. Untuk mendukung pembuatan keputusan personel yang mengendalikan fungsi.

Selanjutnya Indra Bastian (2003:61) juga menerangkan tentang prosedur

pengeluaran kas pada sektor pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

“Prosedur pengeluaran kas merupakan prosedur yang digunakan untuk merealisasi pengeluaran kas dari Biro/Bagian keuangan kepada unit kerja pemerintas daerah. Setelah itu baru dilaksanakan pembayaran/pengeluaran oleh Bendaharawan ini unit kerja/dinas. unit/ pihak yang terkait:

1. Pemegang kas (bendaharawan). Bagian ini berbeda pada setiap unit kerja,berfungsi sebagai unit pelaksana yang merealisasi pengeluaran.

2. Bagaian/sub-bagian verifikasi,bagian ini berfungsi memverifikasikan penggeluaran daerah.

3. Kas daerah (kasda) bagian ini berfungsi merealisasi pengeluaran kas sebagai pemegang kas pemerintah daerah.’’

Selain itu Indra Bastian (2003:62) juga menambah tentang dokumen.

21

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas yaitu:

1. Surat perintah membayar (SPM), dokumen ini digunakan untuk mengeluarkan uang yang dikeluarkan oleh Biro/bagian keuangan melalui bagian/Sub- bagian pembendaharaan sebagai dasar kas daerah/kasda merealisasi pengeluaran (SPM dapat dibayar secara tunai oleh kasda atau melalui bank).

2. Pengeluaran SPJ/SPP (Surat permintaan pembayaran), formulir ini digunakan sebagai salah satu dasar bagi bagian perbendaharaan dalam mengotorisasi SPM (Surat perintah membayar) atas SPP-BS yang diajukan oleh bendaharawan. Pengerahan SPJ, SPP-BS dibuat dibagian verifikasi (khusus untuk belanja beban sementara bulan berikutnya)

Selanjutnya Al Haryono Jusup (2002:111) menjelaskan tentang dokumen

serta catatan penting yang umum digunakan dalam pengolahan transaksi

pengeluaran kas meliputi sebagai berikut:

1. Cek, perintah resmi kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertulis dalam perintah tersebut atau kepada pembawa.

2. Ikhtisar cek, laporan yang berisi seluruh cek yang diterbitkan dalam suatu batch atau selama sehari.

3. File transaksi pengeluaran kas, imformasi tentang pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan cek kepada pemasok atau pihak lainnya, ini digunakan untuk pembukuan keutang dan file induk buku besar.

4. Jurnal pengeluaran kas atau register cek, catatan akuntansi formal mengenai cek yang diterbitkan kepada pemasok atau pihak lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengeluaran kas adalah suatu prosedur untuk membiayai seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan yang memungkinkan kas untuk dikeluarkan, dengan tujuan untuk memperoleh pencatatan yang akurat terhadap pengeluaran kas tersebut. Pengeluaran kas sebaiknya dilakukan dengan menggunakan cek, karena hal tersebut dapat mewujudkan tercapainya pengendalian internal yang memadai atas pengeluaran-pengeluaran kas. adapun dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas di sektor publik adalah surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pembayaran (SPP).