METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

Oleh:PROF. DR. H. TJAHYA SUPRIATNA, SUPROF. DR. DRS. H. KHASAN EFFENDY,

M.PD

PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Kementrian Dalam Negeri

INTERELASI AKTIVITAS, METODE, PENGETAHUAN

AKTIVITAS DAN GEJALA PEMERINTAHAN

METODE PENGETAHUAN PENGAMATAN, RASA DAN FAKTA EMPIRIK

ILMU PEMERINTAHA

N

ILMU PEMERINTAHAN

(SCIENCE)

Ilmu pengetahuan (science) bergerak ke dalam. Ke dalam ia menguji, mengoreksi, membaharui, dan mengembangkan diri sendiri sehingga terus menerus mampu berfungsi (Fred N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, 1973, 67)

Ke luar ia merekam, mengindentifikasi, menggambarkan, menemukan dan menerangkan hubungan, (ikut) menguji pengetahuan lain dan meramalkan apa yang akan atau dapat terjadi.

ESENSI METODE

Metodologi berasal dari kata methodology (method + logos). Kata method (methodos, systematic course) berasal dari akar kata meta- (dunia di balik kenyataan, sepertimeta- dalam metafisika, after, beyond) dan hodos (jalan, cara).

Hodos itu bermacam-macam, persis seperti kunci atau alat. Setiap barang (baca: masalah) yang hendak di buka (baca: dipecahkan, diterangkan), memerlukan, dan mempunyai kunci sendiri (tertentu).Dalam Encyclopedia Britanniaca (1958), Metodologi di-refer sebagai scientific method dan didefinisikan sebagai “the procedure by which we again knowledge in empirical studies such as physics, chemistry, and physiology” yang gejala-gejalanya berulang-tetap sehingga dengan leluasa dapat diteliti melalui metodologi kuantitatif.

ESENSI METODE

Metodologi berasal dari kata methodology (method + logos). Kata method (methodos, systematic course) berasal dari akar kata meta- (dunia di balik kenyataan, sepertimeta- dalam metafisika, after, beyond) dan hodos (jalan, cara).

Hodos itu bermacam-macam, persis seperti kunci atau alat. Setiap barang (baca: masalah) yang hendak di buka (baca: dipecahkan, diterangkan), memerlukan, dan mempunyai kunci sendiri (tertentu).

Dalam Encyclopedia Britanniaca (1958), Metodologi di-refer sebagai scientific method dan didefinisikan sebagai “the procedure by which we again knowledge in empirical studies such as physics, chemistry, and physiology” yang gejala-gejalanya berulang-tetap sehingga dengan leluasa dapat diteliti melalui metodologi kuantitatif.

Metodologi Ilmu Pemerintahan menunjukan bahan baku body of knowledge yang disebut Ilmu Pemerintahan itu, dan bagaimana konstruksinya, sehingga ilmu yang bersangkutan tetap bertahan dan berfungsi internal dan eksternal dalam kondisi apapun.

PEMIKIRAN METODOLO

GI

1. Semula Metodologi Ilmu tidak diajarkan pada tingkat sarjana melainkan pada studi tingkat Master dan Doktor. Materi Metodologi Ilmu dimasukan di dalam Filsafat Ilmu sebagai salah satu cabang Filsafat dan diajarkan di beberapa fakultas pada tingkat sarjana.2. Pemikiran tentang Metodologi didorong

oleh kebutuhan akademik dalam rangka upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu terlihat pada prosesi Kongres Ilmu Pengetahuan Nasionl Pertama yang berlangsung di Malang pada tanggal 3 – 9 Agustus 1958 dan diselenggarakan oleh Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.3. Kongres menggelar dua diskusi panel

yaitu tentang (1) University and research dan (2) Scientific Manpower. Tidak lama sesudah itu baik Metodologi Ilmu, misalnya Metodologi Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta maupun Metodologi Penelitian, diajarkan di berbagai fakultas.

RAMBU-RAMBU MEMPELAJARI METODOLOGI PEMERINTAHAN

1. Teknis, tiadanya buku pelajaran,2. Metodologis, kurangnya kejelasan perbedaan

antara Metodologi Ilmu dengan Metodologi Penelitian,

3. Taksonomik, tentang letak disiplin ini di dalam sistem ilmu pengetahuan,

4. Metodik-didaktik, cara dan teknik pembelajaran,5. Materiil, tentang sumber dan pengkajian materi

Metodologi Pemerintahan itu sendiri, dan6. Kelangkaan tenaga Akademik. Untuk mengatasi

sebagian kesukaran di atas dilakukan pengkajian tentang Metodologi Ilmu Pemerintahan.

SUBSTANTIF PEMERINTAHAN

1. Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja Y).

2. Jika ditelusuri dari sudut Sosiologi, seperti dilakukan Max Weber, “The Three Types of Legitimate Rule,” dalam Amitai Etzioni (ed.), Complex Organization (1961) maupun dalam The Web of Government (1961), ternyata didominasi itu bersumber pada beberapa hal :

a) Waktu, misalnya dominasi orang yang lebih tua terhadap orang lain,

b) Lokasi, misalnya dominasi daerah yang kondisinya lebih baik dari daerah lainnya,

c) Tradisi, misalnya kesetiaan orang terhadap kelompok yang ditaklukannya, baik dengan menggunakan kekuatan atau paksaan maupun melalui rekayasa,

d) Penaklukan, misalnya dominasi kelompok penakluk terhadap kelompok yang ditaklukannya, baik dengan menggunakan kekuatan atau paksaan maupun melalui rekayasa,

e) Penyelesaian suatu konflik melalui proses win-lose atau lose-win,

f) Perlombaan atau persaingan, dang) Kesepakatan, misalnya kekuasaan tertentu yang oleh

sekelompok orang, berdasarkan pertimbangan tertentu, diserahkan kepda orang lain sebagai jalan, cara atau alatuntuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama dan tertentu pula.

3. Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut government (Latin gubernare, Greek kybernan, artinya to steer, mengemudi-kan atau mengendalikan), sehingga semula, lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

4. Gejala PemerintahanPada analisis di atas, X disebut pemerintah (P) dan Y yang diperintah (YD). Hubungan antara P dengan YD memuat kegiatan yang disebut pemerintahan atau peristiwa yang disebut peristiwa pemerintahan. Peristiwa pemerintahan ada yang sekali lalu dan ada yang berulang. Peristiwa pemerintahan yang sekali lalu menjadi sasaran kajian ilmiah guna membangun seni pemerintahan.Peristiwa pemerintahan dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi research dan hasil-hasilnya dapat diajarkan, diterapkan dan diwariskan. Hal ini dibahas kelak namun untuk sementara dikatakan, pengkajian terhadap peristiwa pemerintahan yang berulang-ulang atau gejala-gejala pemerintahan itulah sumber bahan konstruksi Ilmu Pemerintahan.

PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN1. Perkembangan Paradigmatik Ilmu Pemerintahan

setiap kegiatan pengkajian ilmiah mempunyai sasaran. Setiap sasaran dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan menggunakan alat yang berlainan. Mislnya, pandangan terhadap sebuah rumah bercat putih berbeda dibanding dengan menggunakan kacamata hitam berbeda dengan pandangan dengan kacamata biru. Pengkajian terhadap sasaran yang sama (objek materiil) jika dilihat dari sudut yang berbeda (objek formal) dengan alat yang berbeda,memberikan hasil yang berbeda pula. Karena itu, pengkajian terhadap objek (sasaran) yang sama dapat menghasilkan disiplin yang berlainan. Dari sudut mana dan dengan cara apa peristiwa (gejala) pemerintahan itu dipandang guna menghasilkan Ilmu Pemerintahan, akan dibicarakan kemudian.Sebagai disiplin yang berdiri sendiri, Ilmu Pemerintahan (Bestuursweten) adalah ilmu yang baru. Perkembangannya melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada di masa itu sehingga objek itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai materi atau bagian integral disiplin lain seperti Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Sosiologi, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Administrasi.

2. Pada tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan. Mislnya, tatkala sosiologi mempelajari gejala pemerintahan, lahirlah disiplin baru yaitu Sosiologi Pemerintahan. Sosiologi Pemerintahan merupakan spesialisasi sosiologi. Dalam hubungan ini terdapat sejumlah disiplin yang berspesialisasi di bidang pemerintahan :a. Politik Pemerintahanb. Administrasi/ Manajemen Pemerintahanc. Hukum Tata Pemerintahand. Sosiologi Pemerintahan/Publike. Ekonomi Pemerintahan/Publikf. Teknologi Pemerintahang. Filsafat Pemerintahanh. Etika Pemerintahani. Psikologi Pemerintahanj. Sejarah Pemerintahank. Ekologi Pemerintahanl. Budaya Pemerintahan

m. Geografi Pemerintahan

n. Hukum Adat Pemerintahano. Kepemimpinan Pemerintahanp. Komunikasi Pemerintahanq. Bahasa Pemerintahanr. Seni Pemerintahans. Metodologi Pemerintahant. Perbandingan Pemerintahanu. Perilaku Pemerintahanv. Pembangunan Pemerintahan

3. Pada tahap ketiga, terbentuk kelompok pengetahuan (body of knowledge) yang dikonstruksikan dan konsep-konsep sumbangan disiplin tersebut di atas, terutama konsep-konsep ideografik. Maka lahirlah disiplin yang disebut Ilmu Pemerintahan Ekletis. Ilmu Pemerintahan pada tahap awal seperti Bestuurskunde, bersifat ideografik-ekletis. Inilah ilmu pemerintahan generasi pertama.

4. Pada tahap keempat, lahirlah Ilmu Pemerintahan yang mandiri yang dikenal sebagai Bestuurswetenschap. Ilmu Pemerintahan generasi kedua di dukung oleh metodologi (Metodologi Ilmu Pemerintahan) yang berhasil mengidentifikasi sasaran formal baru (khusus) di antara sejumlah objek formal lainnya yang gejalanya memiliki keajegan yang cukup untuk dianalisis (sedikit banyak bersifat nomotetik).

5. Dari analisis itu lahir konsep-konsep sebagai bahan bagi penyusunan teori yang pada gilirannya bisa digunakan sebagai alat eksplanasi dan prediksi, dua diantara sejumlah fungsi pengetahuan untuk dapat disebut sebagai disiplin yang mandiri (baca juga Soewargono, “Jati Diri Ilmu Pemerintahan,”dalam Jurnal Ilmu Pemerintah-an, Nomor Perkenalan 1995 h.24-56).

SOSIAL

a. Sosiologib. Antropologic. Psikologid. Ekonomie. Politikf. Geografig. Komunikasi h. Hukumi. Ilmu j. Ilmu

sejenisnya

FILSAFAT

HUMANIORA

a. Bahasa dan Sastra

b. Kebudayaanc. Keseniand. Filsafate. Agamaf. Ilmu

sejenisnya

ILMU EKSAKTA

a. Fisikab. Biologic. Kimiad. Astronomie. Matemati

ka

HUBUNGAN FILSAFAT DENGAN ILMU

POLITIK(Indung)

Pemerintahan

(Saudara Kandung) – ilmu

Otonomi

ADM PUBLIKADM. NEGARA(Saudara Kandung)

INTEGRAL >< SEPARATED

RELEVANSI SOSIAL

RELEVANSI INTELEKTUA

L

PERPISAHAN ILMU

SOSIALISM

FILSAFAT

HUMANIORAILMU EKSAKTA

POLITIKADM.

PUBLIKADM.

NEGARA

ILMUPEMERINTAH

AN

PETA ILMU PEMERINTAHAN

FILSAFAT

ILMU

TEORI

GENERALISASI

(Basic Concept)

KONSEP

FAKTA

BUKTI, DATA

KONSTRUKSI ILMU

1. ILMUIlmu Adalah susunan pengetahuan yang teratur tentang pokok-pokok permasalahan atau subyek tertentu yang diperoleh melalui metode tertentu dengan tujuan memperoleh kebenaran tentang sesuatu yang obyektif.

Menurut Moh. Hatta:Ilmu pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum Kausal baik dalam suatu golongan yang sama tabiatnya maupun menurut bangunannya dari dalam.

UNISCO (United Nation an Education Science and Cultural organization)Science is Sum on Coordinated knowledge related to a determined subject. Keseluruhan pengetahuan yang teratur tentang suatu pokok permasalahan tertentu.

2. SYARAT-SYARAT

a. Objek atau bidang kajian b. Metode – cara ilmiah untuk memperoleh

pengetahuan yang benar dan objektif c. Pengertian atau konsep-konsep tersendiri

sesuai dengan karakteristik dan lingkup permasalahan.

3. Karakteristik Ilmu

d. Rasionale. Logis f. Objektifg. Terbuka h. Universal i. Sistematis

4. FUNGSI ILMUMembantu manusia dalam mencapai tujuan kedepannya dan memberi penerangan kehidupan

ILMU PEMERINTAH

AN

Institusi

Ranah Ilmu-ilmu pemerintahan dalam bidang kajian normatif dan faktual untuk membangun bentuk.

Paradigma yg mantap( ontologi, etistendogi, dan aksiologi)Diterima para Ilmuwan

SCIENCEOTONOMI

STUDIES

PENDEKATAN ILMU PEMERINTAHAN

Berkembang

Anomali

Eksistensi Ilmu

EKSISTENSI ILMU

PEMERINTAHAN

PARADIGMA

ANGGAPAN DASAR

PRAPOSISI OBYEK

KONSEP FORMAL

TEORI ILMU PEMERINTAHA

N

TEORI ILMU PEMERINTAHAN

governance

government

Residu

DeskresiP. Emenssion

Desentralisasi

Disaster

TANTANGAN ILMU PEMERINTAHAN

Masalah keterbukaan, yaitu kesediaan menerima kritik

Tantangan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis

Penelitian ilmu

pemerintahan dihadapkan

maslalah pendanaan dan teknis

Dominan paradigm

a behavioroismelaw

an positivist

ik

ANOMALI BERKEMBANG

SAINS EMPIRIKAL

Ada pun Sains Empirikal (normal science) sebagaimana disebut oleh Thomas Khun yang kini berlaku, diturunkan dari cara berpikir sensual (indrawi), melalui Proses Pengindaran, agar dapat menangkap wujud-wujud konkrit dari jagat raya (yang disebut realita itu).

Letak masalah, suatu masalah besar dan esensial dari apa yang kita sebut Sains Empirikal itu. Untuk memahami hal ini kita kembali ke jalan pikiran kant bahwa jagat raya yang sebenarnya adalah noumena, yang kita tidak tahu tentang itu (tidak akan tahu sampai kapan pun) sedangkan yang tampak kepada kita adalah phenomena (bukan jagat raya sebenarnya dan bersifat menipu).

Science

ILMU PEMERINTAHAN

OntologiApa hakekat?

Epistomologi

Bagaimana?

Existensi

ilmu

AxiologiNilai guna

OntologiHakekat, ada

Konstruksi Religi

Ada kehidupan setelah mati

Ada perbedaan pria dan wanita

Konstruksi Sosial

EpistomologiTeori Pengetahuan

Relasi objektivitas dengan Fenomena Sosial

Relasi objektivitas dengan Fenomena Alam

Konstruksi Pemerintahan

Ada rakyat Wilayah

Pengakuan (nilai,norma,hukum)

Axiologi

Bernilai

Bebas Bernilai

Aktivitas kehidupan

Otonomi Ilmu

Titik singgungPolitik dengan Pemerintahan

Politik

Politik kekuasaan

Alat

Pemerintahan

Pelaksana kekuasaan (courcion)

Gejala Sosial Pemerintahan

HISTORIS><KONTEKTUAL

ILMU PEMERINTAHAN

Pada masa Romawi kuno,Pemerintahan yang tidak pernah berhenti pada tataran spekulatif.

Pada masa Abad Pertengahan , Pemerintahan yang terkait erat dengan masalah keagamaan.

Pada masa Renaissance, Adanya gerakan sekularisasi dalam artian pemisahan pembahasan masalah keagamaan dan kenegaraan.

Pada masa klasik, Pemerintahan yang berupa disiplin keilmuan yang obyektif, sistematis, rasioanal, dan metodis.

Pada masa Modern Prusia Ilmu Pemerintahan dengan nama

Kameralwissenshaft, yang bersifat sentralistik, paternalistik, berfaham ekonomi merkantilisme.

Amerika Ilmu Pemerintahan Kameralisme. Latar

belakang sosial budaya politik pada masa itu diwarnai oleh penerimaan faham demokrasi dalam kehidupan kenegaraan.

Inggris Ilmu Pemerintahan yang mengacu pada ilmu

klasik dan humanities yang bersifat generalis, maka pejabat sering diklarifikasikan sebagai professional amateurs.

Belanda Ilmu Pemerintahan yang mirip dengan

Kameralisme Jerman hal ini diciptakan Program Indologie yang dilakukan oleh gabungan dari 3 fakultas leiden, yaitu fakultas hukum, sastera, dan fakultas filsafat. Ilmu pemerintahan yang dikembangkan lebih pragmatis.

ILMU PEMERINTAHAN

Bestuurswetenschap(Ilmu pemerintahan)

bestuurswetenschappen(Ilmu-ilmu

pemerintahan)

Bestuurs-kunde(Ilmu pemerintahan

terapan)

Indonesia Ilmu Pemerintahan yang masih

dipengaruhi oleh pemikiran kepercayaan mistis, agama, seni dan teknik.

PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN SCHOLTEN (1981)

Ilmupemerintah

an

KLASIK

MODERN

KonstruksiPraktis

KonstruksiEmpirikal

pengalaman Institusi Akal sehat

Pengalaman

Institusi Akal sehat Inter face Politik Hukum Sosiologi ekonomi

Ilmupemerintah

an

KEMENDAGRI

Otonomi etic :Semua unsur pemerintahan adalah unsur dalam negeri

Value :Difernsiasi dan

spesialisasi

Otonomi daerah

(sebagian besar urusan berdasar dari

lembaga negara )

Garis liniD’as sain dan

Das sal

Membangun misi

Bhineka Tunggal Ika

Pelaksanaan berbagai

unsur

Kebijakan inter institusional

antara Kementrian dan lembaga lain : Pusat, daerah

dan desa

Isu-isu pentingPerkembangan

ilmu

Perkembangan akademik menjadi ruh bagi eksistensi

ilmu

Sistem pendidikan memberi gambaran tentang transfer of

knowledge.......

Figur-figur ilmuan memberi warna bagi ilmu dan program

studi

Kondisi dan situasi menjadi perubahan paradigma

DOKTRIN ASOKA

“Barangsiapa merendahkan agama lain dan memuji agamanya sendiri, (berarti) merendahkan agamanya sendiri”.

Dalam kitab Sutasoma, Empu Tantular mengemas ajaran itu dalam seloka yang sebagian berbunyi “Bhineka Tungga Ika”, lengkapnya “Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrva” artinya berbeda-beda tetapi satu jua, tahan karena benar serta satunya cipta, rasa, karsa, kata dan karya berdasarkan kebenaran yang tunggal.

Pertama Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dalam bidang keilmuan atau praktek melalui riset pemerintahan hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

Kedua Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di dalam bidang pemerintahan melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner.Ketiga Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset pemerintahan dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

KUALIFIKASI DOKTOR ILMU PEMERINTAHA

N

PENELITIAN PEMERINTAHAN

PROF. DR. DRS. H. KHASAN EFFENDY, M.Pd

DIMENSI DAN PRINSIP-PRINSIP PENELITIAN

Dimensi dan prinsip-

prinsip penelitian

judul

Latar belakang

Maksud dan tujuan

Sistematika dan etika penelitian

(- harvard dan arabia)(- running dan put

not)

Maksud dan tujuan

MASALAH

GENERALIS

HASIL PENELITIAN : MENUNTUT KEBERANIAN BERLAWANAN ATAU

MENYERANG OTORITA POLITIK DAN AGAMA YANG BERLAKU (COPERNICUS 1473 – 1543.

SCIENCE : INTEGRITAS,

KAYA IMAJINASI, LUANG WAKTU,

DAN SABAR

SUMBER MASALAH

FENOMENA SOSIAL

PERUBAHAN TEKNOLOGI

PERUBAHAN ILMU DAN TEKNOLOGI

PENGALAMAN AKADEMIK

KONSULTASIFENOMENA PENDIDIKAN

ENDEMIC PENELITI

AN

LOCUS

FOCUS

MODUS

RESULT

BOBOT MASALAH

MASALAH TERJAWAB SECARA EFEKTIF DAN RELEVAN DALAM PENELITIAN

BERARTI DAN BERNILAI PENTING SUATU YANG BARU VISIBLE (MEMUNGKINKAN) PIJAKAN (KONSEP-PROPOSISI-TEORI-SMALL-

MIDLE –GRAND THEORY)

FUNGSI PEMERINTAHAN

PelayananPembahasanPemberdayaanKetentraman manusia

KEBUTUHAN

MANUSIA

FisiologiRasa AmanCinta / RasaManusiaPenghargaanAktualisasi diri

PENELITIANPEMERINTAHAN

FENOMENA DAN GEJALA

PEMERINTAHAN

REALITADAN

OBJEKTIVITAS

METODE

METODE

KUALITATIFData TeoriNalar

KUANTITATIF DeskritKontinum (Orninal, Interval dan Rasio)

KUAN DAN KUAL PendahuluanProsesSistemik

Kualitatif data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik yang dalam bentuk ordinal dan rangking

Kuantitatif data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran

Data deskrit data hasil perhitungan yang dikonsepsikan dalam bilangan

Data kontinum merupakan hasil pengukuran yang dikonsepsikan dengan jumlah nilai sampai dengan tak terhingga

Kuantitatif

Deskrit

Kontinum

InternalOrdinal Rasio pengukuran

perhitungan

Angka

MASALAH-MASALAH

PEMERINTAHAN

FOKUS

LOKUS

• KINERJA• KEBIJAKAN• ORGANISASI• BIROKRASI• KOORDINASI

• DESA• KECAMATAN• PROVINSI• KABUPATEN• PUSAT

Efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektifitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan, dan kualitas untuk mengukur sinerji keduanya bersama-sama. Suatu satuan kerja per satuan waktu disebut efisien, jika dengan input tertentu dapat dicapai hasil (layanan) semaksimal mungkin, atau suatu hasil tertentu dapat dicapai dengan input seminimal mungkin.

ALAT UKUR

MODEL ANALISIS

ANALTIK SINTETIK

DEDUKSI A Priori

INDUKSI A Posteriori

Keterangan : Gambar di atas menunjukkan bahwa cara berpikir deduktif menghasilkan

pengetahuan analitik, sedangkan cara berpikir induktif menghasilkan pengetahuan sintetik.

CARA BERPIKIR DEDUKTIF

Cara berpikir deduktif dimulai dengan PREMIS, yang “benar dengan sendirinya”, dan dari padanya dideduksi sampai pada pengetahuan khusus yang diperlukan. Ini yang disebut cara berpikir “a priori” yang sudah benar dari sejak semula.

CARA BERPIKIR INDUKTIF

Cara berpikir induktif dimulai dari data dan fakta atau realita, kemudian dirangkum sebagai kesimpulan. Ini yang disebut cara berpikir “a posteriori”.

Cara berpikir deduktif, sebagaimana dipertahankan oleh Descartes, sehubungan dedukasi matematis yang kaku akhirnya ditinggalkan, sedangkan cara berpikir induktif yang “Luwes” seperti diketengahkan oleh Francis Bacon, mendapat pasaran yang luas. Dan cara berpikir sensual induktif sebagai berikut :

CARA BERPIKIR SENSUAL INDUKTIF

NON SENSUAL Rationalism Transendentalism

FITRAH

SENSUAL(indrawi)

Empiricism Positivism WAHYU

SAINS EMPIRIKAL

(“Normal Science”)

METODOLOGIPENELITIAN

ProsesPengindar

an