MODUL PRAKTIKUM

PERPAJAKAN

LABORATORIUM KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2016

Universitas Sriwijaya

Fakultas Ilmu Komputer

Laboratorium

LEMBAR PENGESAHAN

MODUL PRAKTIKUM

SISTEM

MANAJEMEN

MUTU

ISO 9001:2008

No. Dokumen ……. Tanggal

Revisi 0 Halaman 2 DARI

MODUL PRAKTIKUM

Mata Kuliah Praktikum : Perpajakan

Kode Mata Kuliah :

SKS : 2

Program Studi : Komputerisasi Akuntansi

Semester : 4 (Genap)

DIBUAT OLEH DISAHKAN OLEH DIKETAHUI OLEH

TIM LABORAN

LABORATORIUM

FASILKOM UNSRI

TIM DOSEN

KOMPUTERISASI

AKUNTANSI FASILKOM

UNSRI

KEPALA LABORATORIUM

Daftar Isi

Cover ...................................................................................................... i

Lembar Pengesahan ............................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................. iii

Modul I: Pendahuluan ............................................................................ 1

Modul II: PPh Pasal 21 ........................................................................... 6

Modul III: Instalasi Aplikasi E-SPT PPh (Desktop) .............................. 12

Modul IV: Hitung PPh 21 dengan E-SPT ............................................... 16

Modul V: PPh Pasal 23,24,25,29 ............................................................ 17

Modul VI: Hitung PPh 23,24,25,29 dengan ESPT .................................

Modul VII: Instalasi Aplikasi ESPT PPN ...............................................

Modul VIII: Hitung Pajak Pertambahan Nilai di ESPT .........................

MODUL I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Mahasiswa dapat memahami PPh Pasal 21, 22,24,25, 29;

2. Mahasiswa dapat menghitung PPh21-29 dengan ESPT Desktop;

3. Mahasiswa dapat memahami PPN;

4. Mahasiswa dapat menghitung PPN dengan ESPT Desktop.

1.2 Dasar Teori

Pemahaman terhadap konsep biaya memerlukan analisis yang hati-hati terhadap

karekteristik dari transaksi yang berkaitan dengan biaya. Ada elemen laporan lain yang sifatnya

hamper sama dengan biaya namun sebaiknya tidak dimasukkan sebagai komponen biaya.

Karekteristik biaya dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaian

dengan biaya.

Dengan pemahaman seperti ini, transaksi yang berkaitan dengan biaya dapat dengan

mudah diidetifikasi sehinnga dapat disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Dalam

makalah ini akan membahas tentang cost yang sebagai dasar pencatatan nilai dalam akuntansi

pada tahap pembebanan. Konsep dasar yang melandasi pembebanan cost adalah konsep upaya

dan hasil (efforts and accomplishment). Atas dasar konsep tersebut cost dapat dipisah menjadi

dua yaitu: cost yang masih menjadi potensi jasa (melekat pada aktiva), dan cost yang potensi

jasanya dianggap sudah habis dalam rangka menghasilkan pendapatan. Pembebanan cost satu

periode akuntansi di dasarkan pada kreteria penentuan habisnya manfaat cost tersebut.

Pertama , apakah manfaat cost habis dalam rangka penyerahan produk/jasa, atau sering

disebut dengan biaya (expenses). Kedua, apakah manfaat cost habis karena sebab lain, yang

digolongkan sebagai rugi (losses), dalam makalah ini akan mengutip tentang masalah manfaat

cost yang yang kemungkinan bias disebut biaya dan juga bias disebut rugi, yang semua itu

tergantung pada masa manfaat.

Kegiatan bisnis di perusahaan manufaktur lazimnya lebih rumit dibandingkan di

perusahaan dagang dan jasa karena perusahaan manufaktur melakukan proses produksi yaitu:

mengolah bahan mentah menjadi produk jadi/selesai. Proses produksi di perusahaan menufaktur

d=pada sasarnya meliput kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Penggunaan bahan baku/mentah untuk diolah;

1. Penggunaan tenaga kerja untu mengolah bahan baku;

2. Penggunaan fasilitas untuk mendukung proses produksi; dan

3. Pengiriman produk jadi/selesai ke gudang atau ke departemen selanjutnya.

Proses produksi dapat terdiri dari banyak unit/departemen produksi. Sebagai contoh, pabrik

kertas dapat terdiri dari 3 unit produksi utama secara berurutan, yaitu departemen pembuburan

(pilping), departemen peramuan (mixing) dan departemen pengeringan (drying). Dalam hal ini

output (produk akhir) yang dihasilkan di departemen pembuburan merupakan input (bahan baku)

di departemen peramuan merupakan input di departemen pengeringan. Dengan demikian, proses-

proses produksi dapat dinyatakan sebagai rantai nilai tambah. Naming demikian, proses produksi

di setiap unit/departemen produksi pada dasarnya meliputi empat ragam transaksi di atas.

Produksi di perusahaan manufaktur juga dapat dikelompokkan menjadi 2 sistem, yaitu produksi

yang dilakukan berdasarkan pesanan (job-order) seperti misalnya perusahaan percetakan kartu

undangan, dan produksi yang dilakukan berdasar proses (process), seperti misalnya perusahaan

air mineral dan kemasan.

1.3 Perangkat yang digunakan

Perangkat keras dan lunak yang digunakan sebagai berikut:

1. Komputer/Laptop

2. Microsoft Excel 2007 atau keatas

3. ESPT

MODUL II

PPH PASAL 21

2.1 Pengertian PPh 21

PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,

honoraruim, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh

wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan

kegiatan.

2.2 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk Subjek Pajak:

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak

penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam tahun pajak.

Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan,

dan bentuk usaha tetap.

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun

diluar negeri.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Warisan yang belum terbagi untuk menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi

dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli

waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada undang – undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang

atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain nya, badan usaha

milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau

organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam hal ini termasuk

reksadana, BUMN atau BUMD sebagai subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.

d. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak

bertempat tinggal Indonesia atau berada diindonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,

untuk menjalakan usaha atau melakukan kegiatan diindonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan

sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dengan dengan badan. Perlakuan pajak nya

dipersamakan dengan subjek pajak badan. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini

mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah:

1. Badan perwakilan Negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan Negara asing dan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain

dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan

diindonesia tidak menerima ataumemperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan

tersebut, serta Negara yang bersangkutab memberikan perlakuan timbale balik.

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat:

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada

pemerintah yang dana nya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi international yang ditetapkan oleh menteri keuangan

dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan – penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dipotong pajak penghasilan ( PPh

Pasal 21 ) antara lain:

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur, yang berupa gaji, uang pension

bulanan, upah, honorarium ( termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan

pengawas ) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, uang

tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,

tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, bea

siswa, premi asuransi yang di bayar pemberi kerja, dan penghasilan tertur lainnya dengan nama

apapaun.

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, yang berupas jasa produksi,

tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan

sejenis lain nya yang sifat nya tidak tetap.

c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan,termasuk uang saku harian

atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan

calon pegawai.

d. Uang tebusan pension, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, pesangon

dan pembayaran lainyang sejenis.

e. Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi,

bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari:

1. Tenaga ahli ( pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris )

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,bintang iklan, sutradara,

crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan

seniman lainnya.

3. Olahragawan

4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer dan segala aplikasi nya,

telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi dan sosial

7. Agen iklan

8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitian, dan

peserta sidang atau rapat.

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.

10.Peserta perlombaan/hadiah lomba ( PPh yang besifat Final )

11.Petugas penjaga barang dagangan ( PPh yang bersifat final )

12. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan

13. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direc selling dari kegiatan sejenis

lainnya.

f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima

oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, serta uang pension, dan tunjangan-tunjangan lain yang

terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiuanan termasuk janda/duda dan/atau anak-

anaknya.

g. Penerimaan dalam bantuk natura dan kenikamatan lain nya dengan nama apapun yang

diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang

bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasah 21 / PPh21

1. Pegawai Negara, Pegawai Negeri Sipil / PNS, anggota TNI Polri yang menerima

honorariun serta bentuk imbalan lain yang berasal dari keuangan negara atau keuangan

daerah penghasilan dipotong pph 21 sebesar 15% kecuali untuk golongan IId atau lebih

rendah, TNI Polri pangkat Peltu ke bawah atau Ajun Insp. / Tingkat I ke bawah.

2. Orang yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang

saku harian yang jumlahnya lebih dari Rp. 24.000 sehari namun kurang dari Rp. 240.000

kena potongan 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi dengan PTKP (penghasilan tidak

kena pajak) harian atau apabila tahunan maka dibagi 360.

3. Orang yang menerima pesangon, Tunjangan Hari Tua, Tebusan Pensiun atau Jaminan Hari

Tua yang dibayarkan sekaligus. Untuk yang nominalnya antara Rp. 25.000.000 sampai

dengan Rp. 50.000.000 terkena potongan pph21 sebesar 5%. Untuk antara Rp. 50.000.000

sampai dengan Rp. 100.000.000 terkena pph 21 sebesar 10%. Kemudian untuk antara Rp.

100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 dipotong pph21 20% dan yang terakhir apabila

menerima Rp. 200.000.000 lebih terkena potongan pph21 25%.

4. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan potongan penghasilan pph 21

sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yaitu 50% (lima puluh persen) dari penghasilan

bruto. Tenaga ahli contohnya seperti arsitek, dokter, pengacara, akuntan, konsultan, notaris,

penilai dan aktuaris.

5. Orang yang menerima honor atau honorarium, hadiah / penghargaan, bea siswa, uang saku,

komisi, dan bentuk pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya

dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau

kegiatan. Mantan Pegawai yang menerima jasa produksi, bonus, gratifikasi dan tantiem.

Peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun semua dikenakan tarif

berdasarkan pasal 17 Undang-undang PPh dikali Penghasilan Bruto.

6. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai, penerima pensiun bulanan,

distributor multi level marketing atau MLM serta direct selling dan kegiatan sejenis

dikenakan tarif sesuai dengan yang ada di Pasal 17 Undang-Undang PPh 21 dikali dengan

Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berikut ini adalah cara menghitung penghasilan kena pajak /

pkp :

- Pegawai tetap dihitung dengan cara mengurangi penghasilan kotor dengan biaya jabatan

sebesar 5% maksimal Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 per bulan dikurangi lagi

dengan biaya iuran pensiunm iuran jaminan hari tua dan dikurangi lagi dengan PTKP

atau penghasilan tidak kena pajak.

- Penerima pensiun bulanan dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan

biaya pensiunan sebesar 5% dikurangi Rp. 432.000 setahun atau Rp. 36.000 sebulan, lalu

dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.

- Untuk pegawai tidak tetap, calon pegawai, pegawai magang / pemagang dihitung denga

cara mengurangi penghasilan kotor dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.

- Untuk Distributor multi level marketing atau mlm, direct selling dan yang mirip atau

sejenis dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP perbulan.

2.4 Contoh Kasus

Berikut merupakan data-data pegawai pada PT. Maju-maju untuk masa pajak Januari 2016

1. Nama : Ponimin, S.Kom

NPWP : 98.218.067.1-301.000

Status : Kawin, Anak 1

Penghasilan : Rp5.000.000,-/Bulan

Pembahasan:

Pendapatan Gaji Rp 5.000.000 x 12 bulan = Rp 60.000.000

Biaya Jabatan 5% x Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000

= Rp 57.000.000

PTKP(K/1) = Rp 42.000.000

PKP = Rp 15.000.000

Pajak terhutang = 5% x Rp 15.000.000

= Rp 750.000 / 12 bulan

= Rp 62.500

THP = Rp 5.000.000 – Rp 62.500

= Rp 4.937.500

2. Nama : Jon Kenedi

NPWP : 16.795.192.0-306.000

Status : Kawin, Anak 2

Penghasilan : Rp3.200.000,-

Pembahasan:

Pendapatan Gaji Rp 3.2000 x 12 bulan = Rp 38.400.000

Biaya Jabatan 5% x Rp 38.400.000 = Rp 1.920.000

= Rp 36.480.000

PTKP(K/2) = Rp 45.000.000

PKP = Rp 0

NB: WP tidak dikenakan pajak karena penghasilan dibawah 60 juta setahun.

MODUL III

INSTALASI APLIKASI E-SPT PPH (DESKTOP)

1. Siapkan Master ESPT;

2. Install mulai dari folder Patch aplikasi 21 to ver 2 titik1;

Jika Laptop/PC 32 bit maka seperti ini:

Jika Laptop/PC 64 bit maka klik Ganti pilih Program Files(x86) yang ada di Driver: C:

Maka akan seperti ini:

Kemudian klik Patch dan akan muncul seperti ini:

3. Kemudian install folder Patch aplikasi 21 to 2titik2;

Lakukan seperti yang diatas.

4. Selanjutnya install folder Patch 21 ver 22;

5. Terakhir install folder Patch 21 ver 23.

Untuk Patch terakhir lakukan seperti ini:

Pilih Browse File -> pilih folder DJP -> pilih e-SPT Masa 21-26 2014 -> pilih folder db, klik

Open.

Kemudian pilih Browse Folder -> pilih DJP -> pilih folder e-SPT Masa 21-26 2014

Klik Terapkan Patch.

MODUL IV

HITUNG PPH 21 DENGAN E-SPT

Buka ESPT di C: -> Program Files -> DJP -> e-SPT Masa 21-26 2014;

Masukkan username dan password 123, kemudian akan muncul:

Klik Buat SPT

Pilih Tambah

Masukkan pada soal diatas (Bab II)

Pilih Simpan.

MODUL V

PPH PASAL 23,24,25,29

MODUL VI

HITUNG PPH PASAL 23,24,25,26 DENGAN ESPT

Setelah diisi Gaji dan PPh21 maka akan terhitung pasal 21-26

MODUL VII

INSTALASI APLIKASI ESPT PPN

Di ekstrak seperti ini:

Install satu per satu;

MODUL VIII

HITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI ESPT