Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Inisiatif Baru Ta 2013 20120210142646 3459 1

K A T A P E N G A N T A R | i

K A T A P E N G A N T A R | i

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan Reformasi

Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia.

Reformasi Perencanaan dan Penanggaran

menerapkan 3 pendekatan penting, yaitu Anggaran

Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis

Kinerja (Performance Based Budgeting), dan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium

Term Expenditure Framework).

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM),

telah diterapkan mekanisme Inisiatif Baru pada

penyusunan RKP TA 2012. Namun demikian, dalam

pelaksanaannya masih perlu adanya penyempurnaan,

khususnya dalam hal penyusunan proposal Inisiatif

Baru yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut maka

diperlukan Modul Petunjuk Teknis Penyusunan

Proposal Inisiatif Baru yang dapat membantu

Kementerian/Lembaga dalam menyusun proposal

Inisiatif Baru yang lebih baik.

Jakarta, Februari 2012

C O N T E N T | ii

MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 1

1.3. Ruang Lingkup 2

Bab II Format dan Kriteria Proposal Inisiatif Baru 3

2.1. Format Proposal Inisiatif Baru 3

2.2. Kriteria Penilaian Proposal Inisiatif Baru 6

Bab III Definisi Umum Aspek Penilaian 8

3.1. Aspek Tujuan 8

3.2. Aspek Masalah 9

3.3. Aspek Cakupan 11

3.4. Aspek Penerima Manfaat 13

3.5. Aspek Strategi 15

3.6. Aspek Indikator Kinerja 19

3.7. Aspek Target 20

3.8. Aspek Kesesuaian Anggaran 22

3.9. Aspek Kepatutan Anggaran 25

3.10. Aspek Sumber Pendanaan 27

Bab IV Penutup 30

C O N T E N T | iii


Daftar Tabel

Tabel 2.1 Kriteria Aspek dan Sub-Aspek Penilaian 7

H A L A M A N | 1


BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mekanisme Inisiatif Baru merupakan bagian dari penerapan KPJM sebagaimana telah

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, di mana di

dalamnya diatur mengenai mekanisme pendanaan jangka menengah (5 tahunan) serta

Undang-Undang Nomor 25/2004 yang mengatur mekanisme penyusunan rencana kerja

nasional, baik yang bersifat jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan),

maupun jangka pendek (1 tahunan).

Pelaksanaan mekanisme Inisiatif Baru di Indonesia telah dilakukan dalam penyusunan RKP

TA 2012 yang mengacu pada Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru, sebagai pelaksanaan amanat PP 90 Tahun 2010

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam pelaksanaan Inisiatif Baru pada penyusunan RKP TA 2012, masih perlu dilakukan

penyempurnaan, terutama dari sisi kualitas proposal yang disusun oleh

Kementerian/Lembaga yang disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan

masih bervariasi. Bervariasinya kualitas proposal Inisiatif Baru yang disampaikan,

dikarenakan masih belum adanya petunjuk teknis detail penyusunan Inisiatif Baru.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu kiranya untuk disusun Modul Petunjuk Teknis

Penyusunan Proposal Inisiatif Baru, yang dapat digunakan oleh seluruh

Kementerian/Lembaga dalam menyusun proposal Inisiatif Baru yang lebih berkualitas.

1.2 Tujuan

Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Inisiatif Baru ini bertujuan untuk:

1. Menjadi panduan praktis bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Inisiatif

Baru.

2. Meningkatkan kualitas proposal Inisiatif Baru yang disusun oleh

Kementerian/Lembaga

3. Sebagai panduan dalam penetapan usulan Inisiatif Baru.

H A L A M A N | 2


1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Inisiatif Baru ini terdiri dari

penjelasan mengenai:

1. Definisi Umum Aspek Penilaian Inisiatif Baru

2. Sub-sub Aspek yang terdapat dalam setiap Aspek Penilaian Inisiatif Baru

3. Contoh konkrit pernyataan dalam setiap Sub Aspek Penilaian Inisiatif Baru

H A L A M A N | 3


BAB II. FORMAT DAN KRITERIA

PROPOSAL INISIATIF BARU

2.1. Format Proposal Inisiatif Baru

Sebagaimana tercantum dalam anak lampiran Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas Nomor

1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru, proposal Inisiatif Baru terdiri

dari 3 (tiga) formulir yaitu:

Formulir 1 (satu) : Proposal Inisiatif Baru

Formulir 2 (Dua) : Penjelasan Usulan

Formulir 3 (tiga) : Penjelasan Anggaran

Adapun format dari masing-masing formulir Inisiatif Baru adalah sebagai berikut :

FORMULIR I : Proposal Inisiatif Baru

PROPOSAL INISIATIF BARU

KEMENTERIAN/LEMBAGA

<KODE PROPOSAL : JENIS PROPOSAL, KL PENGUSUL, NOMOR URUT>

PROPOSAL INISIATIF BARU TAHUN 20XX

Nama Proposal : ......................................................... <diisi judul proposal>

Kementerian/Lembaga : .......................................................... <diisi nama KL pengusul)

Program Terkait

Kegiatan Terkait

: .......................................................... <diisi nama program baseline atau

program baru yang terkait>

: .......................................................... <diisi nama kegiatan baseline atau

kegiatan baru yang terkait>

Keterkaitan Dengan

Prioritas (No.) :

…………………………………...<diisi dengan no. prioritas pada

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

yang menjadi dasar pembuatan proposal Inisiatif Baru)

Jenis Inisiatif Baru :

Sumber Pendanaan :

Anggaran Yang Diusulkan :

*) Coret salah satu

Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output

Baru *)

Penambahan Volume Target

Percepatan Pencapaian Output

Tambahan Anggaran *)

Realokasi Tahun Direncanakan

Realokasi Antar Tahun

Kombinasi Tambahan Anggaran & Realokasi

H A L A M A N | 4


FORMULIR II: PENJELASAN USULAN

1. Tujuan

...............................................................................................................................................................................

(berisi uraian mengenai tujuan dari proposal yang diusulkan)

2. Masalah

...............................................................................................................................................................................

(berisi uraian mengenai latar belakang munculnya usulan, masalah utama apa yang hendak

diselesaikan, bagaimana masalah ini belum diintervensi dalam kebijakan berjalan,

bagaimana dampak bila usulan ini tidak dilaksanakan. Berikan data pendukung yang

memadai)

3. Cakupan

............................................................................................................................. ..................................................

(berisi uraian mengenai cakupan pelaksanaan kegiatan, serta penerima manfaat yang dituju)

4. Penerima Manfaat

............................................................................................................................. .................................................

(berisi uraian mengenai penerima manfaat yang dituju)

5. Strategi

............................................................................................................................. .................................................

(berisi uraian mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan dapat menjamin tercapainya

tujuan)

6. Indikator Kinerja

............................................................................................................................. ..................................................

(berisi uraian mengenai indikator kinerja yang menjadi ukuran pencapaian)

7. Target

<Apabila jenis usulan berupa penambahan Program/Outcome/Kegiatan/Output baru>

PROGRAM/KEGIATAN

TA 20XX

JUTA

RUPIAH

TA 20XX+1

JUTA RUPIAH

TA 20XX+2

JUTA RUPIAH

TA 20XX+3

JUTA RUPIAH

Program X xxx xxx xxx xxx

Kegiatan a xxx xxx xxx xxx

H A L A M A N | 5


PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR PENANGGUNG JAWAB

Program X Outcome X1 Indikator X11 Deputi...

Outcome X2 Indikator X21 Deputi...

Kegiatan a Output a1 Indikator a11 Direktur...

Output a2 Indikator a21 Direktur...

Kegiatan b Output b1 Indikator b11 Direktur...

Output b2 Indikator b21 Direktur...

Program Y Outcome Y1 Indikator Y11 Deputi...

Outcome Y2 Indikator Y21 Deputi...

Kegiatan c Output c1 Indikator c11 Direktur...

PROGRAM/

KEGIATAN OUTPUT

TARGET

SEBELUM INISIATIF BARU

TARGET

SESUDAH INISIATIF BARU

TA

20XX

TA

20XX+1

TA

20XX+2

TA

20XX+3

TA

20XX

TA

20XX+1

TA

20XX+2

TA

20XX+3

Program X

Kegiatan a

Kegiatan b

Outcome X

Output a

Output b

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

H A L A M A N | 6


FORMULIR III: PENJELASAN ANGGARAN

8. Rencana Anggaran

(berisi uraian mengenai rencana anggaran, hingga ke tingkat komponen)

9. Sumber Pendanaan

<Berisi penjelasan darimana sumber pendanaan: tambahan anggaran, pemanfaatan, atau

kombinasi. Bila sumber dari realokasi, uraikan rencana anggarannya>

PROGRAM/KEGIATAN

SUMBER REALOKASI

ALOKASI PAGU SEBELUM REALOKASI

JUTA RUPIAH

ALOKASI PAGU SESUDAH REALOKASI

JUTA RUPIAH

TA 20XX TA

20XX+1

TA

20XX+2

TA

20XX+3 TA 20XX

TA

20XX+1

TA

20XX+2

TA

20XX+3

Program X xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Kegiatan a xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Kegiatan b xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2.2. Kriteria Penilaian Proposal Inisiatif Baru

Dalam penetapan proposal Inisiatif Baru yang layak untuk mendapatkan pendanaan

berdasarkan Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Penyusunan Inisiatif Baru, setiap proposal yang disampaikan kepada Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan akan dinilai berdasarkan kriteria penilaian

proposal Inisiatif Baru yang terdiri atas 10 Aspek penilaian dan 25 Sub-Aspek penilaian.

Adanya Aspek dan Sub-Aspek ini dapat berfungsi menjadi panduan bagi

Kementerian/Lembaga dalam menyusun proposal yang baik. Berikut Tabel Kriteria Aspek

dan Sub-Aspek yang digunakan sebagai penilaian proposal Inisiatif Baru.

PROGRAM/OUTCOME/

KEGIATAN/OUTPUT/

KOMPONEN

ALOKASI PAGU


JUTA RUPIAH

ALOKASI PAGU


JUTA RUPIAH

TA

20XX

TA

20XX+1

TA

20XX+2

TA

20XX+3 TA 20XX

TA

20XX+1

TA

20XX+2

TA

20XX+3

PROGRAM

Kegiatan a xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Output a1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Komponen 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


Output a2 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



H A L A M A N | 7


Tabel 2.1. Kriteria Aspek dan Sub-Aspek Penilaian

ASPEK SUB-ASPEK

1. Tujuan 1. Tujuan jelas dan rasional

2. Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

2. Masalah 3. Definisi masalah jelas

4. Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada

3. Cakupan 5. Cakupan nasional atau daerah tertentu

6. Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas

4. Penerima Manfaat 7. Penerima manfaat jelas

8. Penerima manfaat tepat sasaran

9. Data pendukung jelas

5. Strategi 10. Rencana pelaksanaan jelas

11. Jangka waktu rasional

12. Kejelasan output-sub output

13. Realistis untuk diterapkan

6. Indikator Kinerja 14. Indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi

15. Indikator kinerja sesuai Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

7. Target 16. Target jelas dan rasional

17. Target realistis untuk dicapai

8. Kesesuaian Anggaran 18. Kesesuaian parameter

19. Komponen unit jelas

20. Biaya proporsional

9. Kepatutan Anggaran 21. Sesuai SBU/SBK

22. Konsistensi biaya

23. Penghematan/efisiensi

10. Sumber Pendanaan 24. Sumber dari realokasi anggaran

25. Target yang direalokasi tetap dapat dicapai

10 Aspek 25 Sub-aspek

H A L A M A N | 8


BAB III. DEFINISI UMUM ASPEK

PENILAIAN

Dalam setiap penilaian proposal Inisiatif Baru yang disampaikan oleh Kemeterian/Lembaga

terdapat 10 Aspek kriteria yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Setiap Aspek penilaian

tersebut memiliki sub aspek yang jumlahnya berbeda beda untuk setiap aspek. Adapun

definisi umum untuk setiap Aspek penilaian Inisiatif Baru adalah sebagai berikut :

3.1. Aspek Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana

Kementerian/Lembaga bermaksud untuk mewujudkannya di waktu yang akan datang

dengan sumber daya yang tersedia. Secara umum, sebuah tujuan dapat pula dinyatakan

secara lebih luas dalam lingkup dari sasaran, dan dapat terdiri dari beberapa tujuan

individu. Tujuan dapat digunakan sebagai alat yang mendasari semua kegiatan

perencanaan dan strategi. Tujuan berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kebijakan

dan kinerja.

Dalam Aspek Tujuan memilki 2 (dua) Sub-Aspek yaitu :

1. Jelas dan Rasional

2. Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas

Pembangunan Nasional

Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Jelas dan Rasional sekurang-kurangnya memuat

key word sebagai berikut :

a. Tujuan adalah apa yang ingin direalisasikan dari pengajuan proposal Inisiatif

Baru (jelas); atau

b. Tujuan merupakan pernyataan yang dapat menjelaskan pemecahan masalah

yang ingin dilakukan dengan langkah-langkah yang logis (Rasional)

Contoh Proposal :

“Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di

Rumah Sakit”.

Pernyataan Tujuan :

“Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di

rumah sakit bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 50% per

tahunnya sesuai dengan sasaran dan prioritas nasional dalam bidang kesehatan

untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu”.

Yang Ingin Direalisasikan Langkah Logis

H A L A M A N | 9


2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang-kurangnya memuat


a. Tujan Memiliki Pencapaian Target Yang Spesifik; atau

b. Tujuan secara logis berhubungan dan berkontribusi terhadap pencapaian Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan Tujuan :

Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di

rumah sakit bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 50% per

tahunnya sesuai dengan Sasaran dan Prioritas Nasional dalam bidang kesehatan

untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu”.

3.2. Aspek Masalah

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, atau dapat

dikatakan masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan suatu

yang diharapkan.

Jadi dalam membuat peryataan suatu masalah sebaiknya menginformasikan masalah-

masalah nyata yang terjadi sekarang dan menjadi serius jika tidak diselesaikan dengan

tepat. Pernyataan masalah juga diharapkan ditetapkan secara sistematis dengan

informasi latar belakang, kondisi saat ini, intervensi yang telah dilakukan sejauh ini,

kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, dan dampak negatif jika tidak

ditangani dan diselesaikan dengan tepat.

Dalam Aspek Masalah memilki 2 (dua) Sub-Aspek yaitu :

1. Definisi Masalah Jelas

2. Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada


1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Definisi Masalah Jelas sekurang-kurangnya

memuat key word sebagai berikut :

a. Masalah ditetapkan secara sistematis dengan latar belakang, kondisi saat ini,

intervensi dilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang

diharapkan, serta dampak negatif jika tidak ditangani tepat; atau

Target Spesifik Berkontribusi terhadap prioritas

pembangunan nasional

H A L A M A N | 10


b. Definisi masalah harus didukung oleh informasi yang akurat dan valid yang

dapat menunjukkan kondisi nyata.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan Masalah :

Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi

kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000

penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum

mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat

miskin tidak tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program

Jamkesda.

Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan,

termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total

populasi.

Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan

tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak

termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu sendiri. Orang

miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika

memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut.

Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk

memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin

untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya

dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban

masyarakat secara umum.

2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Tidak dapat diselesaikan dengan program

yang ada sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut :

a. Inisiatif Baru yang diusulkan adalah terkait dengan masalah yang tidak pernah

ditangani oleh kebijakan yang ada sehingga dibutuhkan penanganan

baru/tambahan untuk mampu memecahkannya ; atau

b. Inisiatif Baru ini diusulkan berdasarkan kondisi masalah tersebut saat ini,

dengan menggunakan pendekatan dan/atau perspektif yang berbeda dalam

mendefinisikan itu.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Ditetapkan secara sistematis Didukung oleh Informasi yang akurat

dan valid

H A L A M A N | 11


Pernyataan Masalah :

Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi

kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000

penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum

mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia.

Masyarakat miskin tidak tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung

oleh program Jamkesda.

Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan,

termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari

total populasi.

Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin

dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak

termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu sendiri. Orang

miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan

ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut.

Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut

untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi

masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan

tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut

akan mengurangi beban masyarakat secara umum.

3.3. Aspek Cakupan

Cakupan adalah lingkup kebijakan Inisiatif Baru yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini

ruang lingkup dapat dalam skala nasional atau hanya di daerah tertentu yang secara

khusus disebutkan dengan jelas. Cakupan wilayah ini akan terkait dengan informasi

karakteristik input dan output dari kebijakan yang akan diusulkan.

Dalam pernyataan ruang lingkup, alasan mengapa Inisiatif Baru ini akan dilaksanakan

secara nasional, atau mengapa itu harus dilaksanakan di dalam kawasan tertentu harus

spesifik dan jelas. Terutama jika itu bersumber dari informasi proses Musrenbang

daerah.

Aspek Cakupan memilki 2 (dua) Sub-Aspek yaitu :

1. Cakupan usulan Nasional atau Lokal

2. Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas

Menggunakan Pendekatan/Persepektif

yang berbeda

Tidak Pernah ditangani oleh Program

yang ada sehingga dibutuhkan tambahan

H A L A M A N | 12



1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Cakupan Usulan Nasional atau Lokal sekurang-

kurangnya memuat key word sebagai berikut :

a. Usulan Inisiatif Baru dapat dilaksanakan baik secara nasional atau hanya di

daerah tertentu; atau

b. Spesifikasi cakupan (nasional atau lokal) adalah penting untuk kemungkinan

prospek inputs dan outcomes dari Inisiatif Baru.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan Cakupan :

Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan

(Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit,

terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan

terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku.

2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Alasan Pemilihan Cakupan/Daerah Jelas

sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut :

a. Ketika inisiatif yang diusulkan akan dilaksanakan di wilayah tertentu,

spesifikasi wilayah penting untuk kemungkinan prospek inputs dan outcomes

dari Inisiatif Baru; atau

b. Alasan mengapa inisiatif ini akan dilaksanakan secara nasional atau

dilaksanakan di wilayah tertentu harus diterangkan secara spesifik dan jelas.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan Cakupan :

Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan

(Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit,

terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan

terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku.

Dilaksanakan secara nasional

Spesifikasi Wilayah Tertentu

H A L A M A N | 13


3.4. Aspek Penerima Manfaat

Penerima Manfaat adalah orang perseorangan, lembaga, kelompok, atau masyarakat

yang menerima, atau mungkin menjadi layak untuk menerima. Secara khusus,

penerima manfaat perorangan atau badan hukum yang memiliki "masalah" yang

dijelaskan pada kriteria "2." Format usulan tersebut mengarah pada penciptaan

inisiatif baru.

Dalam pengertian bahwa target, tujuan (objektif) dan pencapaian dari inisiatif baru

harus memiliki keterkaitan langsung dengan penerima manfaat dan penerima manfaat

harus sesuai dengan arah kebijakan Kementerian/Lembaga, dan Prioritas

Pembangunan Nasional.

Spesifikasi Penerima harus didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel yang

dapat menunjukkan situasi nyata yang menginformasikan kondisi dengan atau tanpa

Inisiatif Baru.

Aspek Penerima Manfaat Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek :

1. Penerima manfaat jelas

2. Penerima manfaat tepat sasaran

3. Data pendukung jelas


1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Penerima Manfaat Jelas sekurang-kurangnya


a. Penerima manfaat adalah perorangan, lembaga, kelompok atau masyarakat

yang secara langsung atau nantinya menerima manfaat dari Inisiatif Baru ;

atau

b. Secara khusus, penerima manfaat perorangan lembaga, kelompok atau

masyarakat yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2, dimana

format usulan tersebut mengarah pada penciptaan Inisiatif Baru; atau

c. Dalam usulan Inisiatif Baru, pihak yang akan diuntungkan dari pelaksanaan

Inisiatif Baru harus diterangkan dengan jelas.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

H A L A M A N | 14


Pernyataan Penerima Manfaat :

Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas,

Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap

wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah

masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan

cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan

membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.

2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Penerima Tepat Sasaran sekurang-kurangnya


a. Dalam pengertian bahwa penerima manfaat yang merupakan target tujuan

(objektif) dan pencapaian dari Inisiatif Baru harus memiliki keterkaitan

langsung dengan permasalahan yang telah dijabarkan dalam aspek point 2;

atau

b. Penerima manfaat harus sesuai dengan arah kebijakan Kementerian/Lembaga

dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.








3. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Data Pendukung Jelas sekurang-kurangnya


a. Spesifikasi Penerima Manfaat harus didukung oleh informasi yang akurat dan

kredibel yang dapat menunjukkan situasi sebenarnya; atau

b. Proposal harus menjelaskan tentang penerima manfaat dengan menggunakan

informasi (data).

Perseorangan/Masyarakat Penerima manfaat adalah yang memiliki

masalah yang dijelaskan pada aspek point 2

Pihak yang

diuntungkan

diterangkan

dengan jelas

Sesuai dengan arah Kebijakan K/L

dan Prioritas Pembangunan Nasional

Penerima manfaat adalah yang memiliki

masalah yang dijelaskan pada aspek point 2

H A L A M A N | 15


Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.








3.5. Strategi

Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk ke arah masa depan yang

diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi atas permasalahan. Hal ini juga dapat

dikatakan sebagai seni dalam ilmu perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk

penggunaan yang paling efisien dan efektif.

Strategi ini harus menunjukkan bagaimana Inisiatif Baru dapat berkontribusi pada

realisasi target tersebut, dan apa jenis langkah yang harus diambil untuk

mewujudkannya, dan juga kinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus

diukur secara akurat dan jelas diterangkan dengan menggunakan indikator kinerja

yang tepat.

Aspek Strategi Memiliki 4 (empat) Sub Aspek :

1. Rencana Pelaksanaan Usulan jelas

2. Jangka waktu usulan rasional

3. Kejelasan Output/Sub-output

4. Realistik untuk diterapkan


1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Rencana Pelaksanaan Usulan Jelas sekurang-


a. Strategi bukan merupakan langkah-langkah yang nyata dan spesifik, serta

rencana pencapaiannya harus benar-benar realistis utamanya untuk

mewujudkan tujuan Inisiatif Baru; atau

b. Strategi harus diterangkan secara jelas sehingga pembaca bisa dengan mudah

memahami bagaimana inisiatif akan diimplementasikan untuk mewujudkan

tujuannya.

Didukung oleh informasi yang akurat dan

kredibel serta menggunakan informasi (data)

H A L A M A N | 16


Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan Strategi :

Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan

untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk

dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar.

Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III

tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut;

Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan

lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di

Indonesia

Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin

yang terdaftar dan tidak terdaftar

Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di

setiap wilayah

Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan

Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu

Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan

KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah.

Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana

jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada

Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan

pada Rumah Sakit Kelas III.

2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Jangka waktu Usulan Rasional sekurang-


a. Inisiatif Baru bisa untuk jangka waktu terbatas setahun maupun untuk jangka

waktu lebih dari setahun. Jangka waktu memiliki dampak besar dan langsung

terhadap sumber daya yang diperlukan untuk inisiatif, dan tujuan (target)

realisasi; atau

b. Inisiatif Baru untuk waktu terbatas tertentu setahun atau yang melebihi

periode tahunan harus dapat diterangkan dengan jelas.

Langkah-langkah nyata yang spesifik

serta mudah untuk dipahami

H A L A M A N | 17


Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.










Indonesia




setiap wilayah










3. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Output dan Sub-Output sekurang-kurangnya


a. Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input, output (termasuk sub-

output), dengan tujuan dari Inisiatif Baru.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.






Jangka Waktu Multiyears

H A L A M A N | 18






Indonesia




setiap wilayah










4. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Realistik Untuk Diterapkan sekurang-


a. Harus menunjukkan bagaimana Inisiatif Baru dapat dicapai secara realistik

serta ditunjukkan langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkannya

dengan mempertimbangkan adanya beberapa keterbatasan sumber daya.

b. Kinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat

dan dapat dijelaskan dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.










Indonesia



Pernyataan

dengan garis

bawah

merupakan

langkah

strategis yang

akan

menghasilkan

output yang

ada hubungan

logis dengan

Tujuan

Pernyataan

dengan garis

bawah

merupakan

langkah

strategis yang

realistik

dilaksanakan

H A L A M A N | 19



setiap wilayah










3.6. Aspek Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan kuantitas dan kualitas

yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan

ditetapkan. Indikator kinerja merupakan pengukuran yang digunakan untuk

mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran khusus. Ada beberapa jenis indikator kinerja,

yaitu input, keluaran, hasil dan dampak. Dalam kasus mengukur kegiatan, indikator

yang digunakan adalah keluaran, sedangkan untuk program ini adalah hasil. Dalam

memilih indikator kinerja dari Inisiatif Baru, "logic model" harus diterapkan.

Terkait dengan sisi muatan dan tingkatan, indikator kinerja harus sejalan dengan

fungsi KL pengusul arah kebijakan yang spesifik dan prioritas pembangunan nasional.

Aspek Indikator Kinerja Memiliki 2 (dua) Sub Aspek :

1. Indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi

2. Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional


1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Indikator Kinerja Logis dan Sesuai Tupoksi


a. Indikator kinerja yang akan digunakan harus tepat dan menunjukkan

kerangka logis yang jelas serta akan digunakan dalam

pengimplementasiannya.

b. Jenis indikator kinerja yang digunakan harus dijelaskan secara jelas dan

mudah untuk dimengerti.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang realistik dilaksanakan

H A L A M A N | 20


Pernyataan Indikator Kinerja:

Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit

Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit

kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang

miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit Kelas III.

2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan

dan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang-kurangnya memuat key word

sebagai berikut :

a. Indikator kinerja harus merupakan bagian dari tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga pengusul.

b. Indikator kinerja merupakan bagian dari Arah Kebijakan dan Prioritas

Pembangunana Nasional.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan Indikator Kinerja:

Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit

Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit

kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang

miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit Kelas III.

3.7. Aspek Target

Target adalah nilai dari suatu ukuran kinerja yang dianggap ideal untuk digunakan

sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan.

Dalam Aspek Target Memiliki 2 (dua) Sub Aspek :

1. Target jelas dan rasional

2. Target realistis untuk dicapai

Indikator Jelas, Sederhana dan Mudah untuk Dimengerti

Indikator Kinerja merupakan Tupoksi Kemenkes dan terkait

dengan Prioritas Pembangunan Nasional

H A L A M A N | 21



1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Target Jelas dan Rasional sekurang-kurangnya


a. Adanya gambaran yang menunjukkan tingkat realisasi; atau

b. Mengungkapkan keadaan yang diinginkan di mana masalah ini diselesaikan;

atau

c. Target dinyatakan sebagai tingkat tertentu indikator kinerja; atau

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan Target:

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit

rujukan itu. Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program

Jamkesmas miskin dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan

100% pada tahun 2014.

2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Terget Realistik Untuk dicapai sekurang-


a. Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah untuk pencapaian.

b. Target dicapai dengan biaya yang efisien dalam batasan keuangan negara.

c. Informasi kinerja sebelumnya harus disediakan untuk membuktikan

bagaimana target yang realistis dapat dicapai.

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Pernyataan Target:

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit

rujukan itu. Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program

Jamkesmas miskin dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan

100% pada tahun 2014.

TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015

07Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan

Bagi Penduduk Miskin Di RSPersentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk

Miskin Peserta Program Jamkesmas

85% 90% 95% 90% 95% 100% 100%

Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk

pelayanan Jaminan kesehatan85% 90% 95% 90% 95% 100% 100%

TARGET


PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

PROGRAM/KEGIATANKode

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Bagi Masyarakat Miskin

(Jamkesmas)

2091

Sasaran/Indikator Kinerja

TARGET


Menunjukkan tingkat realisasi dan keadaan yang diinginkan

H A L A M A N | 22


3.8. Aspek Kesesuaian Anggaran

Kesesuaian anggaran adalah gambaran umum usulan Inisiatif Baru yang

menginformasikan secara rinci jumlah unit dan biaya untuk menunjukkan

perhitungan biaya baik yang terkait dengan parameter ekonomi maupun non-

ekonomi sebagai informasi dasar anggaran dan dukungan untuk tujuan program /

kegiatan

Aspek Kesesuaian Anggaran Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek, yaitu :

1. Kesesuaian parameter yang digunakan

2. Komponen unit jelas

3. Biaya proposional


1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Kesesuaian Parameter Yang Digunakan


a. Menggunakan parameter ekonomi dan non-ekonomi sebagai dasar informasi

anggaran dan dukungan terhadap tujuan program/kegiatan

Parameter ekonomi adalah indikator ekonomi makro seperti seperti inflasi,

tingkat bunga, nilai tukar, dll

Parameter non ekonomi adalah indikator non-ekonomi seperti seperti angka

pengangguran, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kelahiran anak, angka

kematian, indeks infrastruktur, dll

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015

07Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan

Bagi Penduduk Miskin Di RSPersentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk

Miskin Peserta Program Jamkesmas

85% 90% 95% 90% 95% 100% 100%

Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk

pelayanan Jaminan kesehatan85% 90% 95% 90% 95% 100% 100%

TARGET


PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

PROGRAM/KEGIATANKode

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Bagi Masyarakat Miskin

(Jamkesmas)

2091

Sasaran/Indikator Kinerja

TARGET


Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, Informasi

kinerja sebelumnya telah disediakan

H A L A M A N | 23


Perhitungan Kesesuaian Anggaran:

Lampiran:

Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas

2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Komponen Unit Jelas sekurang-kurangnya


a. Menginformasikan usulan anggaran secara rinci dari uraian komponen dan

biaya untuk menjelaskan perhitungan biaya

b. Jumlah unit merupakan entitas dari setiap komponen biaya, misalnya adalah

jumlah orang, jam, jarak, frekuensi perjalanan, frekuensi pelatihan, dll

c. Unit biaya merupakan entitas komponen biaya seperti halnya gaji,

honorarium, harga tiket, harga sewa, dll

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Jumlah Penduduk

Miskin (Parameter

Non-ekonomi)

Unit Cost sudah

mempertimbangkan tingkat

inflasi

H A L A M A N | 24



3. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Biaya Proposional sekurang-kurangnya memuat


a. Terdapat biaya proporsional antara biaya administrasi dan operasional, biaya

langsung dan biaya tidak langsung dari program/kegiatan

b. Proporsional berarti biaya Output utama harus lebih besar daripada biaya

untuk output pendukung ataupun administrasi

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.


Biaya Output Utama Lebih Besar

Biaya Proporsional

Usulan Anggaran dirinci Secara Jelas

H A L A M A N | 25


3.9. Aspek Kepatutan Anggaran

Kepatutan anggaran adalah suatu kondisi bahwa anggaran yang diusulkan dalam

Inisiatif Baru harus didasarkan pada biaya unit yang mengacu pada SBU (Standar

Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan), menggunakan biaya per unit yang

konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu (menyesuaikan

dengan laju inflasi), dan memberikan informasi dari biaya yang lebih baik atau lebih

rendah per unit program dari program yang sama sebelumnya dengan target yang

sama.

Aspek Kepatutan Anggaran Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek, yaitu :

1. Kesesuaian dengan aturan SBU/SBK

2. Konsistensi biaya

3. Penghematan /Efisiensi


1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Kesesuaian Dengan Aturan SBU/SBK sekurang-


a. Menggunakan biaya unit yang mengacu pada standar biaya unit SBU (Standar

Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan) yang dikeluarkan oleh

Kementerian Keuangan

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Perhitungan Kepatutan Anggaran:

Lampiran:


Unit Cost sudah mengacu pada SBU/SBK

H A L A M A N | 26


2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Konsistensi Biaya sekurang-kurangnya memuat


a. Menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya

atau tren di masa lalu (menyesuaikan dengan laju inflasi)

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.


Lampiran:


3. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Penghematan/Efisiensi sekurang-kurangnya


a. Memberikan informasi biaya per unit program yang lebih baik atau lebih

rendah daripada program dan target yang sama sebelumnya

Konsistensi Biaya

H A L A M A N | 27


Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.


Lampiran:

Perhitungan Output Dokumen dan Informasi

3.10. Aspek Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Inisiatif Baru dapat berupa tambahan dana atau realokasi

anggaran dalam Kementerian atau Lembaga yang mengusulkan; usulan jelas harus

menginformasikan dari mana dana ini dan berapa banyak jumlah akan diusulkan

(termasuk perhitungan dari perkiraan ke depan).

Informasi biaya per unit program

yang lebih baik

H A L A M A N | 28


Khusus untuk sumber pendanaan dari realokasi anggaran, usulan inisiatif baru harus

membuktikan bahwa target jangka menengah dari program / kegiatan yang

dialokasikan masih dapat dicapai, bahkan setelah realokasi tersebut.

Aspek Sumber Pendanaan Memiliki 2 (dua) Sub Aspek :

1. Sumber dari realokasi anggaran

2. Target dari anggaran yang direalokasi dapat dicapai


1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Sumber dari Realokasi Anggaran sekurang-


a. Sumber pendanaan Inisiatif Baru bisa berasal dari tambahan anggaran atau

realokasi anggaran dalam instansi Kementerian/Lembaga pengusul.

b. Menjelaskan dari mana dana berasal dan berapa banyak kebutuhan

pendanaannya termasuk perhitungan perkiraan maju).

Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Sumber Pendanaan:

2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Target dari anggaran yang direalokasi dapat

dicapai sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut :

a. Proposal Inisiatif Baru harus mampu membuktikan bahwa target jangka

menengah dari program/kegiatan yang direalokasi masih dapat dicapai,

bahkan setelah realokasi tersebut.

b. Secara umum, untuk meningkatkan efisiensi dari program / kegiatan

merupakan cara utama untuk menekan sumber daya pendanaan untuk

realokasi, bahkan mempertahankan tingkat yang sama dari target outcome.

Oleh karena itu, dalam proposal, bagaimana efisiensi dapat ditingkatkan,

harus dapat dijelaskan untuk meningkatkan keyakinan.

Sumber Pendanaan Berasal dari Realokasi Anggaran

H A L A M A N | 29


Contoh Proposal :


Rumah Sakit”.

Sumber Pendanaan:

Target Jangka Menengah masih dapat dicapai

H A L A M A N | 30


BAB IV. PENUTUP

Modul petunjuk teknis penyusunan proposal Inisiatif Baru ini merupakan panduan praktis

yang dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan dan

menyusun proposal Inisiatif Baru yang lebih berkualitas. Selain itu modul ini juga dapat

lebih mendekatkan relevansi antara proposal Insiatif Baru yang dihasilkan dengan

pencapaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pada

setiap awal tahun. Dengan adanya relevansi tersebut, pada akhirnya akan berdampak

terhadap peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik,

utamanya dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Dalam modul ini contoh proposal yang digunakan bukan merupakan contoh riil dari

proposal yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga pada pelaksanaan Inisiatif Baru TA

2012. Contoh penyusunan proposal Inisiatif Baru ini juga bukan merupakan contoh yang

paling sempurna didalam menyusun proposal Inisiatif Baru mengingat setiap

Kementerian/Lembaga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Modul ini hanya

merupakan pendekatan yang dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga untuk

menyusun proposal Inisiatif Baru yang lebih berkualitas.

Documents

Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Inisiatif Baru Ta 2013 20120210142646 3459 1