Modul PENYIDIK Teknik Pemeriksaan Tersangka Saksi 2010

MODUL TEKNIK PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI 2009

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF

SPESIALIASI

PENYIDIK LANJUTAN


Oleh :

Bambang Semedi,

S.H (Widyaiswara Madya

Pada Pusdiklat Bea dan

Cukai)


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI 2009

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF

SPESIALIASI

PENYIDIK LANJUTAN


Oleh :

Bambang Semedi,

S.H (Widyaiswara Madya

Pada Pusdiklat Bea dan

Cukai)

iDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTAN

iiDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI …............. i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. iv

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ……………………………………...... v

PETA KONSEP MODUL ...…………………………………………………...... vi

TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK PENYIDIKAN

A. Pendahuluan…………………………………………………………........... 1

1. Deskripsi Singkat………………………………………………............. 1

2. Prasyarat Kompetensi…………………………………………............. 2

3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)……........... 2

4. Relevansi Modul…………………………………………………........... 3

B. Kegiatan Belajar ……………………………………………….................. 4

1. Kegiatan Belajar (KB) 1 ………………………………………............. 4

Ketentuan Tindak Pidana Kepabeanan, Ketentuan Kepabeanan

untuk Penyidik, dan Ketentuan Kepabeanan untuk Penghentian

Penyidikan

Indikator…………………………………………………………............. 4

a. Uraian, Contoh dan non contoh …………….……………............ 4

1). ketentuan tindak pidana kepabeanan................................... 4

2). ketentuan Kepabeanan untuk Penyidik ............................... 17

3). ketentuan Kepabeanan untuk penghentian penyidikan ....... 19

b. Latihan 1 ...…………………………………………………............ 20

c. Rangkuman…………………………………………………............ 20

d. Tes formatif 1....……………………………………………............ 21

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ……………………………......... 25

2. Kegiatan Belajar (KB) 2

Ketentuan Tindak Pidana Cukai, Ketentuan Cukai Untuk

Penyidik dan Ketentuan Cukai untuk Penghentian Penyidikan

Indikator ……………………………………………………………….. 26

a. Uraian dan contoh ………………………………………………... 26

1). Ketentuan Tindak Pidana Cukai, ........................................ 26

iiiDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTAN

2). Ketentuan Cukai untuk Penyidik, ......................................... 36

3). Ketentuan Cukai Untuk Penghentian Penyidikan ................ 37

b. Latihan 2 ......……………………………………………................ 38

c. Rangkuman………………………………………………............... 39

d. Tes Formatif 2 ...…………………………………………............... 40

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ………………………................ 46

PENUTUP…………………………………………………………….............. 47

TES SUMATIF …………………………………………………………........... 48

KUNCI JAWABAN (TES FORMATIF DAN TES SUMATIF) ….........……. 58

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………............. 60

LAMPIRAN (FORMULIR/BLANKO ADMINISTRASI PENYIDIKAN) ……... 62

iv DTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Krjadian Tindak Pidana ........................................ 62

Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Penyidikan ........................................ 63

Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ................... 64

Lampiran 4 Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan ............. 65

Lampiran 5 Surat Panggilan ................................................................... 66

Lampiran 6 Surat Perintah Membawa Tersangka/saksi ......................... 68

Lampiran 7 Surat Perintah Tugas Penyidikan ........................................ 69

Lampiran 8 Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi ............................ 70

Lampiran 9 Berita Acara Pengambilan Sumpah ..................................... 71

v DTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTAN

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Bacalah dengan cermat dan teliti materi Modul ini, setelah selesai

membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan dan

pahami rangkuman pembelajaran. Siswa atau peserta diklat merasa jawaban

soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar membaca

dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum dimengerti.

Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini

tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda.

Menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test

formatif, dan test sumatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan

dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini.

Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima

persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar

mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.

vi DTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTANDTSS PENYIDIK LANJUTAN

PETA KONSEP MODUL

TINDAK PIDANA

KEPABEANAN DAN CUKAI

Ketentuan Kepabeanan Untuk

Penghentian Penyidikan

Ketentuan Kepabeanan Untuk

Penyidik

Ketentuan Tindak Pidana Kepabeanan

Ketentuan Tindak Pidana Cukai

Ketentuan Cukai Untuk Penyidik

Ketentuan Cukai Untuk Penghentian

Penyidikan

1 DTSS PENYIDIK LANDTSS PENYIDIK LANDTSS PENYIDIK LANDTSS PENYIDIK LANJUTANJUTANJUTANJUTAN

PENDAHULUAN

MODUL TEKNIK PEMERIKSAAN

TERSANGKA DAN SAKSI

1. Deskripsi Singkat

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang

Kepabeanan serta Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, maka terdapat

perubahan yang cukup signifikan atas pasal-pasal yang berkenaan dengan

sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi di bidang kepabeanan maupun

cukai. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam Undang Undang baru

nuansa penegakan hukum (Law Enforcement) semakin kuat. Hal tersebut

terlihat dengan adanya perluasan obyek pengenaan sanksi pidana dan lebih

terperincinya dalam mengakomodasi praktek praktek pelanggaran (Custom

Fraud) yang sering dihadapi oleh pejabat bea dan cukai.

Sebagai langkah antisipatif dan mendukung upaya penegakan hukum

sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk mempersiapkan

Sumber Daya Manusia sebagai pelaksananya berupa petugas penyidik

pegawai negeri sipil di Bea dan Cukai yang terampil, kreatif, dan professional

dalam bidang pekerjaanya.

A


Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada kesempatan ini, penulis

akan membahas materi tentang salah satu tahap yang penting dalam

pelaksanaan tugas penyidikan yaitu “Pemeriksaan Tersangka dan Saksi”.

Perlu diperhatikan bahwa tahap Pemeriksaan tersangka dan saksi ini sangat

menentukan dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang

disangkakan, sehingga apabila ternyata unsur-unsur tindak pidananya tidak

terpenuhi (tidak cukup bukti) maka kemungkinan besar tersangka dapat lolos

dari jeratan hukum, bahkan tersangka dapat menuntut balik kepada penyidik

atau pajabat Bea dan Cukai bila dalam melaksanakan pemeriksaan

tersangka dan/atau saksi dirasa tidak sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka sangat penting bagi

penyidik untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang tehnik yang harus

dijalankan dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka dan saksi sehingga

diharapkan hasil pemeriksaan menjadi lebih optimal dan mendukung

pembuktian atas tindak pidana yang dipersangkakan.

2. Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini peserta diklat harus telah memiliki

kompetensi awal dan minimal kualifikasi sebagai berikut:

a. Memiliki kemampuan dasar kepabeanan dan cukai

b. Memiliki pengetahuan dasar sebagai penyidik

c. Memiliki pengetahuan dasar tentang KUHP dan KUHAP

d. Memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b)

e. Memiliki pengetahuan sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai

3. Standar Kompetensi(SK) dan Kompetensi Dasar(KD)

Standar Kompetensi (SK)

Setelah mengikuti pembelajaran Teknis pemeriksaan tersangka dan saksi

yang disampaikan dalam bentuk modul ini, siswa atau peserta didik

diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan tersangka

dan saksi


Kompetensi Dasar(KD)

Setelah mempelajari materi modul ini, siswa atau peserta didik diharapkan

mampu :

− melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi.

− menjelaskan pengertian-pengertian yang digunakan dalam pemeriksaan

tersangka dan saksi.

− melaksanakan tugas sesuai ketentuan umum dalam pemeriksaan

tersangka dan saksi

− melaksanakan tugas sesuai persyaratan umum dalam pemeriksaan

tersangka dan saksi

− melaksanakan tugas sesuai tata cara pemeriksaan tersangka dan saksi

− melakukan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan

tersangka dan saksi

4. Relevansi Modul

Relevansi modul terhadap pelaksanaan penyidikan dan pelaksanaan

tugas PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan peserta Diklat Penyidik

Lanjutan adalah sebagai berikut:

1) Materi modul ini memberikan wawasan dan sudut pandang yang tepat

bagi PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan

teknik pemeriksaan tersangka dan saksi yang berkaitan dengan tugas

penyidik

2) Materi modul ini dapat digunakan sebagai petunjuk agar PPNS Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan dasar

hukum teknik pemeriksaan tersangka dan saksi, pelaksanaan tugas

sesuai pengertian yang digunakan dalam teknik pemeriksaan, dan

pelaksanaan tugas pemeriksaan.

5. Petunjuk Pembelajaran

Bacalah dengan cermat dan teliti materi Modul ini, setelah selesai

membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan dan

pahami rangkuman pembelajaran. Siswa atau peserta diklat merasa jawaban


soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar

membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum

dimengerti. Masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini tanyakan

kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda.

Menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test

formatif, dan test sumatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan

dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini.

Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima

persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya

agar mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau

dimengerti.


KEGIATAN BELAJAR


DASAR HUKUM TEKNIK PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI, DAN PENGERTIAN

YANG DIGUNAKAN DALAM TEKNIK PEMERIKSAAN

Indikator

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu,

melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pemeriksaan tersangka dan

saksi, dan dapat menjelaskan pengertian-pengertian yang digunakan dalam

pemeriksaan tersangka dan saksi.

a. Uraian dan Contoh

1). Dasar Hukum Teknik Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Dasar hukum yang memberikan kewenangan PPNS DJBC melakukan

pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi adalah :

− Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang

Kepabeanan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

B

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pemeriksaan tersangka dan saksi, dan dapat menjelaskan pengertian-pengertian yang digunakan dalam pemeriksaan tersangka dan saksi.


Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang kepabeanan.

Penyidik karena kewajibannya berwenang :

• menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana di bidang kepabeanan;

• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

• meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak

pidana di bidang kepabeanan;

• melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang

disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;

• meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan

tindak pidana di bidang kepabeanan;

• memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap

orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat

dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

• memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut

undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

• mengambil sidik jari orang;

• menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

• menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang

yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di

bidang kepabeanan;

• menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang

dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di

bidang kepabeanan;

• memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang


bidang kepabeanan;


• mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;

• menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di

bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

• menghentikan penyidikan;

• melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang

bertanggung jawab.

- Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

- Pasal 63 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang Cukai.

Penyidik karena kewajibannya berwenang :

• menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana di bidang cukai;

• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

• meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak

pidana di bidang cukai;

• melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang

disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;

• meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan


• memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap

orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat

dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Cukai;


• memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut

undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

• mengambil sidik jari orang;

• menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

• menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang

yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di

bidang Cukai;

• menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang


bidang Cukai;

• memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang


bidang Cukai;

• mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Cukai;

• menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di

bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

• menghentikan penyidikan;

• melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Cukai menurut hukum yang bertanggung

jawab.

− Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

− Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-57/BC/1997

tanggal 2 Juni 1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang

Kepabeanan dan Cukai

− KUHAP, pasal-pasal yang berkaitan dalam pemeriksaan antara lain :

• Pasal Pasal 6 (2) b; 7 (2) mengenai wewenang PPNS;

• Pasal 117(1)mengenai larangan menggunakan kekerasan/ tekanan

• Penuntut Umum ketika mulai melakukan pemeriksaan;

• Pasal 111 (2) mengenai tertangkap tangan;


• Pasal 65; 116 (3), 116 (4) mengenai pengajuan pertanyaan kepada

tersangka apakah akan mengajukan saksi/seseorang yang punya

keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya, catat pada

Berita Acara Pemeriksaan, penyidik wajib memanggil dan memeriksa

saksi tersebut;

• Pasal 53, 150 mengenai permintaan bantuan seorang ahli/juru

bahasa, yang bersangkutan turut tandatangan Berita Acara

Pemeriksaan;

• Pasal 113 mengenai perlakukan setelah 2 X dipanggil berturut-turut

tidak datang diperiksa di rumah/tempat kediaman;

• Pasal 75 KUHAP mengenai pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

jo.(Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.PW.0707 Tahun 1984);

Pemeriksaan kembali setelah Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut

Umum (Pasal 110 (2), dan (3) KUHAP; maksimum 14 hari kembali ke

Jaksa Penuntut Umum; Pasal 110 (4); Pasal 138 (2) KUHAP)

• Dalam hal PPNS DJBC telah mulai melakukan pemeriksaan tindak

pidana yang terjadi, maka PPNS harus memberitahukan hal itu

kepada Penuntut umum atau Jaksa.

• Sebelum memulai pemeriksaan,maka PPNS wajib menanyakan

tersangka terlebih dahulu apakah akan mengajukan saksi atau

seorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan

nya. Bila tersangka akan mengajukan saksi seperti itu, maka hal

tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan selanjutnya

PPNS wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

• Bila PPNS menerima kembali Berkas Perkara dari Penuntut Umum,

karena dinyatakan belum lengkap, maka PPNS yang bersangkutan

wajib segera mengadakan pemeriksaan tambahan (penyidikan

tambahan) dengan cara-cara yang sama seperti pada waktu

melakukan pemeriksaan sebelumnya, untuk melengkapi Berkas

Perkara tersebut sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum.

• Pasal 116 (2) mengenai pemeriksaan saksi diperiksa sendiri, bisa

dikonfrontasi;

• Pasal 120 (1) mengenai permintaan pendapat ahli;


• Pasal 120 (2) mengenai sumpah/janji atas keterangan ahli, ahli

mengangkat sumpah/mengucapkan janji di hadapan penyidik, kecuali

bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan/jabatan yang

mewajibkan menyimpan rahasia, dapat menolak untuk memberikan

keterangan yang diminta;

• Pasal 50 mengenai hak tersangka segera mendapat pemeriksaan

dan ke Jaksa Penuntut Umum;

• Pasal 51 pemberitahuan kepada tersangka tentang apa yang

disangkakan;

• Pasal 52 mengenai hak tersangka untuk memberi keterangan secara

bebas kepada penyidik;

• Pasal 72 KUHAP mengenai hak tersangka memintah turunan Berita

Acara Pemeriksaan atas dirinya;

• Pasal 116 (3); (4); Pasal 65 mengenai ha tersangka untuk meminta

saksi, seorang ahli;

• Pasal 122 KUHAP mengenai pemeriksaan yang harus dilakukan oleh

penyidik dalam waktu 1 (satu) hari (1 X 24 Jam) setelah Surat

Perintah Penahanan dijalankan dalam hal tersangka ditahan.

2). Pengertian Yang Digunakan Dalam Teknik Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan,

kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang

bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi,

sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti

dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan ke dalam

Berita Acara Pemeriksaan.

Pemeriksa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan

pemeriksaan sebagai penyidik.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana


yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri

Saksi Ahli adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana

yang ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan

alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

Dua orang saksi adalah dua warga dari lingkungan yangbersangkutan.

Alasan yang patut dan wajar, yang dimaksud dengan alasan patut dan

wajar adalah keadaan jasmani dan rohani yang sedemikian rupa

sehingga seseorang tidak akan mungkin dapat memenuhi panggilan;

keadaan tidak mampu/lingkungan/kondisigeografi yang sedemikian rupa

sehingga seseorang tidak mungkin dapat memenuhi panggilan.

Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang berupa keterangan dan

data yang terkandung didalam 2 (dua) diantara laporan kejadian,

keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan barang bukti yang setelah

disimpulkan menunjukan telah terjadi tindak pidana kepabeanan dan

cukai dan bahwa orang yang ditangkap adalah pelakunya.

Satu hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.

Penyidik adalah pejabat tertentu di lingkungan DJBC yang telah diangkat

sebagai penyidik pegawai negei sipil (PPNS) oleh Menteri Kehakiman

untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan

mengumpulkan bukti nyang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam KUHAP

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.


b. Latihan 1

1). Apakah yang dimaksud dengan pemeriksaan?

2). Siapakah yang disebut dengan saksi?

3). Siapakah yang dimaksud dengan saksi ahli?

4). Apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli?

5). Jelaskan pengertian penyelidikan!

c. Rangkuman

Pemeriksaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan,

kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti

maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga

kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana

tersebut menjadi jelas dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan

d. Tes formatif 1

Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam modul ini. Jawablah

pertanyaan-pertanyaan secara spontan, artinya pada waktu Anda menjawab

pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diperkenankan melihat ke modul dan kunci

jawaban, tetapi jawablah menurut apa yang ada dalam pikiran Anda.

1. Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah

a. Terdakwa

b. Tersangka

c. Terpidana

d. Saksi

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan

atas suatu tindak pidana di bidang Kepabeanan dan cukai kepada

a. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil


b. Kepala Kantor Bea dan Cukai di mana Penyidik Pegawai Negeri Sipil

tersebut bertugas

c. Penuntut Umum

d. Penyidik POLRI

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC diangkat oleh

a. Menteri Kehakiman atas usul Kapolri

b. Menter Kehakiman atas usul Kejaksaan Agung

c. Menteri Kehakimaan atas usul MenKeu

d. Menteri Kehakiman atas rekomendasi MenKeu

4. Sesuai bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1996 tentang

Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai maka barang siapa ( selain

PPNS DJBC ) yang menyaksikan atau yang menerima laporan tindak pidana

di bidang kepabeanan dan Cukai wajib melaporkan kepada

a. Semua anggota POLRI

b. Pejabat Bea dan Cukai

c. PPNS DJBC

d. Penuntut Umum

5. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang berupa keterangan dan data

yang terkandung didalam

a. 2 (dua) diantara laporan kejadian, hasil analisis intelijen, dan barang bukti

b. 1 ( satu ) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli,

dan barang bukti

c. 2 (dua) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli,

dan barang bukti

d. 2 (dua) diantara laporan kejadian, pengakuan tersangka dan barang bukti

6. Bila PPNS menerima kembali Berkas Perkara dari Penuntut Umum, karena

dinyatakan belum lengkap, maka PPNS yang bersangkutan

a. wajib segera mengadakan pemeriksaan tambahan (penyidikan tambahan)

sesuai petunjuk Penuntut Umum.

b. wajib segera mengadakan penyelidikan kembali sesuai dengan petunjuk


Penuntut Umum.

c. wajib segera melimpahkan wewenang penyidikan kepada penyidik POLRI

d. wajib memberikan penjelasan tambahan kepada Penuntut Umum

mengenai hasil pemeriksaan sebelumnya.

7. Sesuai Pasal 63 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, di bawah ini yang

tidak termasuk wewenang PPNS DJBC adalah

a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana di bidang cukai;

b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana

di bidang cukai;

d. melakukan pencekalan, menyatakan/ memberlakukan tahanan rumah

serta melakukan penangkapan terhadap orang yang disangka melakukan


8. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam

a. Undang – Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

b. Undang – Undang No.39 Tahun 2007 tentang Cukai

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

d. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1996

9. Saksi Ahli adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan

a. penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang

ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki.

b. Penyidikan dan penyelidikan tentang suatu perkara pidana yang ia ketahui

berdasar keahlian khusus yang dimiliki

c. Penyelidikan dan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasar

keahlian khusus yang dimiliki.

d. Penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana yang ia ketahui



10. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk

a. Proses penuntutan oleh Penuntut Umum

b. membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

c. membuat terang tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang

Kepabeanan dan Cukai ( penyelidikan )

d. pemeriksaan khusus di persidangan

11. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan

Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai maka Penyidikan hanya

dapat dilakukan setelah ada surat perintah penyidikan dari

a. Penyidik POLRI

b. Penuntut Umum

c. atasan penyidik

d. Kepala Kantor Bea dan Cukai dimana PPNS tersebut bertugas

12. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum

mengenai proses penyidikan yang dilakukan adalah

a. memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikan

b. memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan

c. memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta

menyampaikan tembusan kepada penyidik POLRI

d. memberitahukan dimulainya penyidikan, menyampaikan hasil penyidikan

dan memberitahukan penghentian penyidikan

13. Untuk kepentingan penerimaan Negara penyidikan terhadap tindak pidana di

bidang Kepabeanan dan Cukai dapat dihentikan oleh

a. Jaksa Agung atas permintaan Menteri Kehakiman

b. Jaksa Agung atas Permintaan MenKeu

c. Atasan PPNS DJBC atas permintaan Dirjen Bea dan Cukai

d. Jaksa Agung atas permintaan Kapolri


14. Tembusan tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyampaian

hasil pemeriksaan dan pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan

oleh penyidik ( PPNS DJBC ) kepada

a. Atasan PPNS DJBC

b. Kepala Kantor Bea dan Cukai dimana PPNS tersebut bertugas

c. Penyidik POLRI

d. Penuntut Umum

15. Berikut ini yang tidak termasuk hak tersangka dalam proses hokum yang

sedang dijalaninya adalah

a. segera mendapat pemeriksaan dan segera diajukan ke Jaksa Penuntut

Umum

b. segera mendapat putusan dari Hakim dengan alasan apapun

c. menerima pemberitahuan tentang apa yang disangkakan

d. memberi keterangan secara bebas kepada penyidik;


e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang

modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus

untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah

dipelajari mencapai

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka

disarankan mengulangi materi.



TAHAPAN PEMERIKSAAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, TEKNIK PEMERIKSAAN, DAN

EVALUASI

Indikator

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan :

1) ketentuan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi

2) persyaratan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi

3) tata cara pemeriksaan tersangka dan saksi

4) hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan tersangka dan

saksi

a. Uraian dan Contoh

1. Tahapan Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/saksi/ahli

diperlukan persiapan-persiapan antara lain :

− Menunjuk petugas yang akan melakukan pemeriksaan

Petugas yang akan memeriksa sedapat mungkin yang memenuhi

persyaratan sebagai pemeriksa yang baik antara lain :

• Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat

Berita Acara Pemeriksaan

• Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Hukum Pidana,

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepabenanan dan Cukai,

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara yang sedang diperiksa

• Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan

fungsi teknik profesi Bea dan Cukai, dan mempunyai kemahiran

tentang taktik dan teknik pemeriksaan.

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan : 1) ketentuan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi 2) persyaratan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi 3) tata cara pemeriksaan tersangka dan saksi 4) hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi


• Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidana

dengan baik berdasarkan laporan,laporan hasil penyelidikan,

Berita Acara Pemeriksaan, informasi dan data lainnya yang

mendukung.

• Memiliki kepribadian :

∼ percaya pada diri sendiri

∼ mampu menghadapi orang lain

∼ tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah berprasangka.

∼ sabar, dapat mengendalikan diri.

∼ mampu menilai secara tepat, bertindak cepat dan obyektif

dalam menilai sikap dan gerakan tersangka atau saksi ketika

menjawab pertanyaan pada saat pemeriksaan.

∼ tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatif.

Sebaiknya membentuk suatu tim pemeriksa sesuai dengan kualitas

tindak pidana yang sedang ditangani, atau kualitas tersangka/saksi

yang akan diperiksa. Syarat-syarat tersangka dan saksi yang akan

diperiksa adalah sebagai berikut :

• Sehat jasmani dan rokhani.

• Bebas dari rasa takut.

• Dipanggil dengan Surat Panggilan yang sah, kecuali bagi

tersangka yang ditangkap dan ditahan.

− Menentukan tempat pemeriksaan, agar suatu pemeriksaan dapat

berjalan dengan baik, maka tempat pemeriksaan juga harus memenuhi

syarat sebagai berikut :

ditentukan oleh penyidik.

dapat dirumah, tempat kediaman yang bersangkutan setelah 2 (dua)

kali dipanggil secara berturut-turut tidak datang.

Ditetapkan secara khusus sebagai tempat pemeriksaan, dan harus

layak untuk dijadikan tempat pemeriksaan.

Tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan.

Terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan

perhatian yang diperiksa.

Menjamin keamanan.


Tenang.

Memiliki tempat bagi Penasehat Hukum

− Menentukan Sarana Pemeriksaan, Dalam melakukan pemeriksaan

terdapat beberapa sarana yang perlu dipersiapkan, yaitu:

Meja dan kursi sesuai kebutuhan

Mesin tulis atau komputer.

Alat-alat tulis

Tape Recorder dan alat-alat elektronika sebagai alat bantu

pemeriksaan.

Kelengkapan administrasi lain yang berhubungan dengan penyidikan.

− Saat Mulai Pemeriksaan

sesegera mungkin

setelah perintah penangkapan

setelah perintah penahanan, maksimum penahanan 1 X 24 jam

(Pasal 122 KUHAP)

dimulainya pemeriksaan suatu tindak pidana diberitahukan kepada

Jaksa Penuntut Umum (Pasal 109 (1) KUHAP)

− Mempelajari kasus tindak pidana yang sedang ditangani.

− Menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk

mendapatkan jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) Kah atau (Si A Di De

Men Ba Bi).

− Menentukan urutan tersangka atau saksi yang akan diperiksa

berdasarkan kadar keterlibatan atau pengetahuannya tentang tindak

pidana yang bersangkutan.

− Meneliti Surat Panggilan dan mengecek identitas atau Surat Perintah

Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan bagi tersangka yang

ditahan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan hal-hal yang dilakukan oleh

penyidik antara lain sebagai berikut :

− Pendekatan


Untuk mengetahui sifat, watak, tingkat kecerdasan

Dapat diminta bantuan ahli,antara lain juru bahasa, juru bahasa

isyarat, dll.

− Penampilan Pemeriksa.

Berusaha untuk menggali kebenaran dalam penegakan hukum

Berpakaian rapi dan sopan serta bersifat baik (correct)

Duduk bersikap dengan baik

Perlakuan orang yang diperiksa secara wajar dan pandanglah dia

sebagai manusia dengan sifat dan harkat kemanusiannya.

− Cara melakukan pemeriksaan.

Penelitian identitas orang yang diperiksa

Menyatakan kesehatan dan kesediaan untuk diperiksa

Hindari pertanyaan yang dapat menimbulkan perdebatan, emosional

Hindari dipengaruhi

Hindari pertanyaan yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi

Perhatikan norma kesopanan, kesusilaan

Penjelasan yang bersangkutan kurang benar, bimbing agar

memberikan gambaran yang jelas jalannya tindak pidana secara

lengkap, sistematis dan berurutan

Keterangan tidak benar, jangan dicela melainkan diingatkan agar

memberikan keterangan yang benar

Pemeriksaan tidak dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan

Bangkitkan rasa simpatik

Mudah dimengerti

Untuk menyakinkan, ulangi pertanyaan

Keterangan tidak bersifat hafalan atau tidak benar

Sabar, tekun, untuk keterangan yang berbelit-belit

Disuruh mengenali barang bukti kembali dan keterangan supaya

dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Wajib segera dihentikan (Pasal 109 (2) KUHAP), apabila:

∼ Tidak terdapat cukup bukti

∼ Peristiwa tersebut bukan Tindak Pidana

∼ Dihentikan demi hukum

Penghentian demi hukum, apabila:


∼ Tersangka meninggal dunia, kecuali undang-undang menentukan

lain

∼ Penuntutan tindak pidana tersebut telah kadaluarsa

∼ Tindak pidana tersebut telah diputuskan dengan putusan hakim

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

− Pemeriksaan tersangka

Segera dilakukan pemeriksaan

Tersangka ditahan, waktu 1 X 24 jam setelah surat perintah

penahanan harus mulai diperiksa

Beritahukan haknya untuk didampingi bantuan hukum

Kepada tersangka ditanyakan apa perlu saksi ahli, bila ada dicatat

pada Berita Acara Pemeriksaan dan penyidik memanggil, memeriksa

saksi tsb.

Ungkap peranan tersangka dalam tindak pidana (Pasal 55, 56

KUHAP)

Berbelit-belit walaupun sudah diingatkan :

∼ Pertanyaan diajukan langsung kepada masalah

∼ Bangkitkan emosinya

Tersangka mungkir:

∼ Perlihatkan fakta dan bukti yang ada

∼ Tunjukkan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangan

tersebut

∼ Adakan konfrontasi

Pemeriksaan tersangka perlu diperhatikan:

∼ Latar belakang kehidupan sehari-hari

∼ Apakah ia seorang residivis

∼ Perhatikan faktor apa yang menyebabkan ia tidak mau

memberikan keterangan

− Pemeriksaan Saksi

Tanyakan apa ada hubungan keluarga atau hubungan kerja

Tidak diambil sumpah, kecuali ada cukup alasan diduga ia tidak akan

hadir dalam pemeriksaan di pengadilan

Diperiksa tersendiri, boleh dikonfrontir


− Pemeriksaan Saksi Ahli

Meminta bantuan saksi ahli

Dapat dengan tertulis atau dipanggil dengan surat panggilan

Menyangkut sumpah/mengucapkan janji dihadapan penyidik, kecuali

karena harkat dan martabat, pekerjaan/jabatan yang mewajibkan ia

menyimpan rahasia dapat menolak memberikan keterangan yang

diminta

Buat Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli.

3. Teknik Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dikenal

adanya beberapa teknik dikenal adanya beberapa teknik pemeriksaan, yaitu

wawancara, interview, interogasi, konfrontasi, elisitasi, kelima cara ini

digunakan atau disesuaikan dengan karakter orang yang diperiksa. Untuk

mengetahui karakter orang yang akan diperiksa digunakan cara pendekatan

atau berbicara secara santai tanpa menyinggung masalah pelanggaran yang

dilakukan, biasanya digunakan menanyakan keluarga, hobi, current issue,

atau cerita film, sandiwara, atau acara tayangan televisi. Dari pembicaraan

ini pemeriksa harus sudah dapat menentukan menggunakan teknis

pemeriksaan yang mana akan digunakan, atau dalam hal saat pelaksanaan

pemeriksaan, yang diperiksa merubah sikap dan cara menjawab

pertanyaan, untuk itu pemeriksa harus myesuaikan dengan teknis

pemeriksaan yang lebih tepat demikian seterusnya sampai didapat target

hasil pemeriksaannya.

Aturan umum yang berlaku adalah menerima hal-hal yang normal dan

menyangsikan hal-hal yang tidak normal. Pertanyaan-pertanyaan yang

sifatnya melengkapi diajukan untuk menyelidiki, menguji dan mengecek

jawabannya.

Tersangka tidak boleh diberitahu hal-hal yang diketahui oleh

interviewer sebaliknya ajukan pertanyaan untuk mengetahui apakah ia

memberikan jawaban yang benar ataukah tidak. Kebohongan yang dapat

dibuktikan penting artinya. Mengapa tersangka berbohong? Karena ia

menyembunyikan sesuatu.


Misalnya, seorang tersangka sedang di-interview. Sebelum dilakukan

penahanan, tersangka diketahui telah melakukan pertemuan dengan

tersangka X pada tempat dan waktu yang diketahui.

Jangan memberitahu hal ini kepada tersangka misalnya dengan

mengatakan: Anda diketahui telah melakukan pertemuan dengan X di

(tempat tertentu) pada (tangga! tertentu), mengapa?

Tetapi:

Apakah anda kenal dengan X? (sebagai jawabannya tersangka

mungkin saja akan berbohong)! Katakan dimana dan kapan anda

menemuinya pada bulan-bulan terakhir ini (sebagai jawabannya, tersangka

mungkin mengakui atau mengingkari bahwa ia melakukan pertemuan

dengan X). Di mana anda pada (tanggal tertentu)? Pernahkan anda pergi ke

(tempat tertentu)?

Jika tersangka mengakui telah melakukan pertemuan tersebut, isi

pertemuan bisa ditanyakan. Jika ia berbohong atau tidak menyebutkan

pertemuan yang dimaksud, interviewer langsung memberitahu tersangka

bahwa petugas sudah mengetahui bahwa ia melakukan pertemuan tersebut,

jika interviever menganggap saatnya sudah tepat. Saat yang tepat tersebut

adalah pada akhir-akhir interview jika petugas ingin mengetahui

kebohongan-kebohongan lain, atau pada permulaan interview jika petugas

ingin agar tersangka menyadari bahwa interviewer mengetahui lebih banyak

dari yang ia duga. Hal ini akan membuat tersangka ragu-ragu karena ia tidak

akan mengetahui seberapa banyak sebenarnya yang diketahui oleh

interviewer.

Walaupun demikian, tidak perlu memberitahukan tersangka bahwa ia

telah diamati, karena terdakwa akan mengambil kesimpulan-yang keliru

tentu saja-bahwa seseorang, mungkin X telah memberitahukan hal tersebut

kepada petugas atau seseorang telah memberikan pengakuan yang

rnemberatkannya.

Tetapi harus dingat bahwa teknik-teknik seperti ini bukan suatu

rekomendasi dan bisa jadi hal ini tidak disenangi oleh hakim. Teknik-teknik

tersebut mungkin saja tidak akan berhasil atau malah merugikan petugas


karena tersangka akan memilih untuk diam, atau menolak untuk bekerja

sama. Beberapa teknik akan membuat hubungan dengan tersangka menjadi

lebih baik.

Tidak semua teknik pemeriksaan dapat digunakan dalam proses

pemeriksaan. Penggunaan teknik pemeriksaan penerapannya disesuaikan

dengan posisi orang yang akan diperiksa, situasi, dan kondisi psikologis

bagaimana masing-masing teknik pemeriksaan digunakan.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik memeriksa, biasanya

digunakan tidak dalam rangka penyidikan tindak pidana, dengan cara

mengajukan pertanyaan yang jawabannya panjang dan bersifat luas.

Cara mengajukan pertanyaan kepada seseorang tentang hubungannya

atau keterkaitan dengan adanya pelanggaran. Wawancara yang

dimaksudkan di dalam modul ini berkaitan dengan segala hal tentang

tindakan menanyakan seseorang.

Tujuan wawancara ini digunakan untuk dapat diketahuinya apakah

terjadi atau tidaknya tindak pelanggaran kepabeanan dan cukai. Teknik

pemeriksaan dengan menggunakan teknik wawancara dapat digunakan

untuk mengetahui karakter tersangka dan saksi sebelum dilakukan

pemeriksaan, apakah karakternya suka memberi jawaban yang luas

atau panjang, apakah jawaban pendek atau singkat, apakah

jawabannya berbelit-belit, suka menyangkal, dan lain-lain. Gunanya

wawancara ini agar penyidik atau pemeriksa dalam rangka melakukan

tindakan menanyakan seseorang menggunakan cara yang tepat.

b. Interview

Interview dan interogasi yang efektif dan berhasil memerlukan

keahlian khusus yang didapat melalui latihan dan pengalaman. Seorang

petugas yang melakukan interview (interviewer) harus membangun

hubungan yang baik dengan tersangka yang diwawancarai

(interviewee). Interview harus dilakukan dengan menilai karakter para

tersangka agar didapatkan pola hubungan yang paling baik, yaitu tidak

boleh terlalu keras atau terlalu bersahabat. Interviewer harus


mendapatkan kepercayaan dari tersangka dan tidak boleh

mengelabuinya atau memberikan alasan-alasan palsu.

Interview dan interogasi kedua-duanya berarti menanyakan

seseorang tentang keterlibatannya dalam suatu pelanggaran.

Seseorang tersebut bisa seorang tersangka atau seorang saksi.

Kata-kata "interview" dan "interogasi" di dalam modul ini berkaitan

dengan segala hal tentang tindakan menanyakan seseorang. "Interview"

adalah istilah sopan dari proses mengajukan pertanyaan kepada

seseorang, sementara "interogasi" adalah istilah yang lebih keras.

Penggunaan teknik interview selalu dibatasi oleh ketentuan negara

masing-masing.

Tujuan Interview. Seorang interviewer harus memiliki tujuan-

tujuan yang ingin dicapai dari setiap interview yang ia lakukan dan

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan tujuan

tersebut.

Tujuan-tujuan tersebut adalah:

mengetahui keterlibatan tersangka dalam pelanggaran-

pelanggaran yang dicurigai dengan cara mendapatkan

pengakuan dari tersangka atau mengeluarkannya dari daftar

orang yang dicurigai;

mengetahui kebohongan yang dapat dibuktikan (provable lies);

memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membela diri;

menentukan posisi seorang tersangka diantara tersangka-

tersangka lainnya;

menenentukan hubungan seorang tersangka dengan tersangka-

tersangka lainnya dan peran mereka pada pada pelanggaran-

pelanggaran yang dicurigai itu;

mengetahui aset tersangka yang merupakan hasil kejahatan yang

pada gilirannya nanti merupakan aset yang akan disita;

menentukan fakta-fakta lain yang harus dibuktikan sebelum

mengajukan dugaan telah terjadi suatu pelanggaran;

mendapatkan fakta-fakta lain yang belum diketahui oleh

interviewer, misalnya tersangka dan pelanggaran lainnya.


mendapatkan latar belakang tersangka, pekerjaan, gaya hidup,

orang tua, teman atau koleganya, dsb.

Sebelum melakukan interview, interviewer harus membuat

persiapan-persiapan yang dibutuhkan agar dapat diraih tujuan-tujuan

yang diiginkan secara efektif dan efisien. Setiap interview harus

direncanakan dan dipersiapkan sesuai dengan tujuan tersebut.

Tidak semua interview dapat diantisipasi sebelumnya, oleh sebab

itu, seorang interviewer harus mendapatkan sebanyak mungkin

informasi tentang latar belakang tersangka.

Para penyidik harus memiliki pengetahuan yang rinci tentang

toleransi dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku.

Khususnya akan terdapat pembatasan-pembatasan atau prosedur

formal tertentu berkaitan dengan hal-hal di bawah ini:

interview dengan menggunakan bahasa asing serta bagaimana

menggunakan penterjemah

interview terhadap orang yang masih muda

interview yang dilakukan di malam hari

kesejahteraan interviewee, termasuk makanan dan obat-obatan

hak bagi hadirnya seorang pengacara

kewajiban memberikan peringatan kepada interviewee; hak

interviewee untuk diam

prinsip tidak memberatkan (non-incrimination)

penggunaan peraiatan: buku catatan, mesin ketik, tape recorder

lamanya sebuah interview tanpa istirahat

tidak diperkenankan menggunakan ancaman atau pancingan.

Semua bukti atau pengakuan yang didapatkan dengan cara-cara

seperti itu tidak bisa digunakan sebagai bukti yang sah.

Interviewer harus selalu melakukan perencanaan dalam setiap

interview-nya, seberapapun sederhananya kasus yang ada. la harus

menyiapkan diri terhadap segala kemungkinan jawaban yang diberikan

oleh interviewee.

Petugas penyidik harus menyiapkan

struktur interview

strategi dan taktik yang akan digunakan


Struktur interview

Komponen-komponen utama dari sebuah interview;

Pembukaan:

mendapatkan informasi dari interviewee tentang:

∼ nama

∼ alamat

∼ pekerjaan

status interviewee: tersangka atau saksi

alasan dilakukan interview

tanggung jawab interviewee menurut undang-undang

latar belakang, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan serta

tangung jawabnya

Inti :

mengajukan pertanyaan sesuai dengan rencana dengan

menggunakan strategi atau taktik yang ditentukan

mengajukan pertanyaan yang mendalam tentang segala aspek

dari pelanggaran yang dicurigai, teman dan kolega, peran, hal-hal

yang diketahui, posisi dalam hirarki, upah atau gaji

biasanya pertanyaan diajukan secara kronologis

Kesimpulan:

laporan singkat tentang informasi yang didapatkan

implikasi dari informasi tersebut

menghapus hal-hal yang meragukan

menindaklanjuti/melaksanakan poin-poin utama

Teknik dan Gaya

Sebelum menggunakan metode dan gaya di bawah ini, pastikan

terlebih dahulu bahwa metode dan gaya tersebut diperkenankan oleh

undang-undang. Pada saat melakukan sebuah interogasi,

penanya/interogator sebelumnya harus sudah memiliki pengetahuan

tentang teknik-teknik interogasi. Pertanyaan-pertanyaan harus diajukan


secara hati-hati untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebuah

pertanyaan yang baik harus singkat dan tidak mendua.

Tipe-tipe pertanyaan

Terdapat beberapa tipe pertanyaan yang dapat digunakan dalam

sebuah interogasi, misalnya:

pertanyaan yang diperluas

pertanyaan untuk melakukan klarifikasi

pertanyaan yang mengarahkan

pertanyaan berganda

pertanyaan hipotesis

Setiap tipe pertanyaan tersebut memiliki keuntungan dan kerugiannya

masing-masing, yaitu

Pertanyaan yang diperluas

Keuntungan : Menyelidiki dan mengundang penjelasan lebih

jauh

Kerugian : Memakan waktu jika menginginkan fakta-fakta

tertentu

Pertanyaan untuk mengklarifikasi

Keuntungan : Memeriksa pengertian interviewee

Pertanyaan yang terarah

Keuntungan : Memberikan arahan kepada interviewer bisa

digunakan untuk menyimpulkan

Kerugian : Memberikan kemungkinan jawaban kepada

interviewee

Pertanyaan berganda

Keuntungan : Mengurangi waktu jika tersangka memberikan

jawaban yang singkat

Kerugian : Membingungkan,tidak pasti apakah pertanyaan

telah terjawab

Pertanyaan hipotesis

Keuntungan : Memancing diskusi

Kerugian : Tidak ada nilai hukumnya


Setiap petugas harus memahami akibat-akibat yang mungkin timbul dari

tiap tipe pertanyaan di atas. Strategi yang digunakan harus

mempertimbangkan pilihan tipe pertanyaan yang kemungkinannya

paling efektif digunakan pada saat itu.

Petugas/interviewer harus telah dilatih secara menyeluruh dan memiliki

pengetahuan yang cukup tentang batasan-batasan yang ditetapkan

hukum dan undang-undang berkaitan dengan interview atau interogasi.

Penyidik harus menggunakan teknik yang disetujui atau diperkenankan

oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Beberapa teknik pendekatan di bawah ini dapat dipergunakan dalam

melakukan interogasi. Petugas penyidik harus mengetahui akibat-akibat

yang mungkin terjadi dari tiap-tiap teknik dan memilih teknik-teknlk yang

tepat serta sah menurut hukum:

"pendekatan langsung"

"file dan catatan"

"kami tahu semuanya"

"kegagalan"

"cepat (rapid-fire)"

"teknik interview terpisah"

"harga diri dan ego"

"diam"

"mengubah suasana"

"emosional"

"mundur-maju"

"Pendekatan langsung"

Digunakan apabila perlawanan dari tersangka hanya sedikit atau tidak

ada perlawanan sama sekali. Sederhana dan membutuhkan waktu yang

sedikit

"File dan catatan"

Petugas penyelidik menyiapkan catatan yang memuat semua informasi

yang ada tentang permasalahan yang terkait.


Tersangka mungkin akan sama sekali menolak untuk bekerja

sama.

"Kami tahu semuanya"

Petugas penyelidik harus benar-benar sudah menguasai semua

informasi yang ada mengenai tersangka. Pertanyaan akan diajukan

berdasarkan data yang sudah diketahui.

Dengan menggunakan beberapa data tertentu secara hati-hati,

tersangka mungkin akan berkesimpulan petugas sudah mengetahui

semuanya.

"Kegagalan"

Petugas akan menyebutkan fakta-fakta dengan cara yang keras, logis

dan persuasif. Dengan demikian tersangka akan mengakhiri

perlawanannya dan memberikan informasi tambahan.

Petugas harus mewaspadai tersangka, kelemahan psikologis tersangka,

kelemahan moralnya.

"Cepat (Rapid-fire)"

Penyidik mengajukan serangkaian pertanyaan satu persatu. Karena

waktu untuk menjawab tiap pertanyaan sedikit, tersangka mungkin akan

memberikan jawaban yang saling bertentangan. Petugas harus

menanyakan lagi inkonsistensi tersebut. Tersangka biasanyakan

berbicara lebih bebas ketika ia membela diri. Semua orang senang jika

orang-orang mendengarkan. Jika tersangka frustrasi dengan

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ia mungkin akan

mengungkapkan lebih banyak lagi informasi.

"Interviev terpisah"

Dua orang penyidik memeriksa tersangka secara terpisah, penyidik

tersebut menunjukkan sifat yang sangat bertolak belakang.

Tersangka biasanya akan memberikan lebih banyak informasi kepada

salah seorang penyidik.


"Harga diri dan ego"

Tersangka akan memberikan reaksi membela diri jika kelemahannya

ditunjukkan. Tersangka akan membela dirinya dan menyalahkan orang

lain. Memuji tersangka yang diremehkan oleh sesama rekannya akan

memancing tersangka memberikan informasi tertentu untuk

mendapatkan pujian.

"Diam"

Digunakan pada tipe tersangka yang gugup atau tersangka yang yakin.

Pemeriksa tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mata

tersangka.

Apabila tersangka melengos, berarti kepercayaan diri tersangka hilang

atau menjadi gelisah. Tersangka biasanya akan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan. Penyidik tidak akan berbicara sebelum siap.

Setelah itu pemeriksa secara acuh tak acuh mengajukan pertanyaan.

Tersangka akan menjawab setiap pertanyaan agar mengubah suasana

diam yang tidak nyaman itu.

"Mengubah suasana"

Lepaskan tersangka dari suasana interogasi. Pilih suasana tertentu di

mana kontrol masih bisa dijaga.

"Emosional”

Apabila tersangka seseorang yang dewasa atau malu-malu, petugas

akan mempengaruhi emosinya dengan Ketakutan, Ketamakan, Balas

dendam, Kebencian, dsb.

uMaju-mundur"

Minta tersangka menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir.

Kemudian, minta ia menceritakannya lagi secara terbalik, perhatikan

jika ada indikasi inkonsistensi penyidik menciptakan suasana yang

menyedihkan.

Kenali dan pelajari reaksi tersangka.


Penting bagi petugas penyidik untuk mengenali dan mengeksploitasi

pesan dan tanda dari interviewee yang didapat melalui sinyal-sinyal

verbal dan non-verbal.

Tanda-tanda itu dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu:

Gejala fisik

Gejala-gejala fisik akibat stres yang dapat membantu interviewer

mengenal interviewee-nya. Misalnya, berkeringat, mulut kering,

menjiiat bibir, gemetar, permintaan untuk pergi ke toilet, dsb.

Memang tidak berarti setiap kali interviewee meminta izin ke

belakang atau mulutnya kering atau pucat ketika ditanyakan suatu

pertanyaan merupakan bukti bahwa tersangka tersebut berbohong,

tetapi gejala-gejala ini adalah hal yang harus diperhatikan.

Perilaku yang tidak biasa (displacement activity)

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan perilaku yang tidak

relevan, tidak tepat atau aneh yang biasa tampak pada manusia

jika ia frustrasi atau berada dalam suasana konflik. Misalnya: kaki

gemetar, memain-mainkan benda-benda yang ada, gelisah atau

merokok yang berlebihan. Interviewee mungkin akan menghindari

mata petugas, melihat ke arah langit-langit atau menatap benda

yang ada atau mencoba untuk tidak memberikan perhatian.

Memang beberapa orang mampu untuk mengendalikan air

mukanya, tetapi seorang interviewer yang baik akan mampu

melihat ekspresi menyimpang yang khas yang menandakan bahwa

interviewee sedang berbohong.

Berbohong-Pilihan kata-kata yang digunakan

Kadangkala orang yang berbohong bisa diketahui dari pilihan kata-

kata yang digunakannya.

Jenisnya ada beberapa, yang paling penting adalah:

∼ penekanan yang berlebihan


"saya bersumpah atas nama anak saya", "demi Tuhan saya

bersumpah"

∼ menantang

"anda bilang anda bisa membuktikannya, jadi buktikan saja" "jika

saya dianggap terlibat silakan tuntut saya, kita buktikan nanti di

pengadilan"

∼ mengelak

"saya tidak ingat" "itu tidak ada hubungannya" "mungkin ya, mungkin

tidak"

∼ mencoba menarik simpati atau kepercayaan penanya

"anda kan kenal saya, jika saya memang melakukannya saya pasti

mengaku" "anda kan kenal saya, saya tidak akan menyusahkan

anda"

∼ memberikan jawaban singkat atas pertanyaan yang kritis

"saya tidak melakukannya" "pelakunya bukan saya" "mengapa saya

yang ditanya?"

∼ menolak atau bicara atau memberikan argumen

"saya tidak tahu apa yang sedang anda bicarakan" "saya tidak perlu

mendengarkan ini semua"

Teknik pemeriksaan dengan menggunakan teknik Interview harus

dilakukan dengan menilai karakter para tersangka agar didapatkan pola

hubungan yang paling baik, yaitu tidak boleh terlalu keras atau terlalu

bersahabat. Interviewer harus mendapatkan kepercayaan dari

tersangka dan tidak boleh mengelabuinya atau memberikan alasan-

alasan palsu.

Teknik Interview ini digunakan oleh penyidik atau pemeriksa

dalam rangka untuk dapat mengetahui keterlibatan tersangka dalam

pelanggaran-pelanggaran yang dicurigai dengan cara mendapatkan

pengakuan dari tersangka tindakan menanyakan seseorang

menggunakan cara menanyakan seseorang secara sopan dari proses

mengajukan pertanyaan kepada seseorang.


c. Interogasi

Interogasi adalah salah satu teknik memeriksa tersangka atau

saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan

pertanyaan yang jawabannya pendek dan bersifat mempersempit fokus

pemeriksaan. Cara mengajukan pertanyaan kepada seseorang tentang

keterlibatannya dalam suatu pelanggaran dengan cara lebih keras. Kata-

kata "interview" dan "interogasi" di dalam modul ini berkaitan dengan

segala hal tentang tindakan menanyakan seseorang.

Harus diingat bahwa istilah "interogasi" dan interigator telah

berkembang menjadi cara yang berhubungan dengan paksaan dan

tekanan sehingga bisa jadi di pengadilan nanti seseorang akan menarik

kembali hasil interogasi atau interviewnya. Teknis pemeriksaannya dan

pelaksanaan pemeriksaan caranya sama dengan cara yang dilakukan

dalam interview. Perbedaannya hanya terletak pada cara memberikan

pertanyaan untuk interview dilakukan lebih halus atau lebih sopan unsur

pemaksaan tidak kelihatan, sedangkan interogasi cara memberikan

pertanyaan adalah kasar dan kelihatan unsur pemaksaannya.

Teknik Interogasi digunakan untuk menanyakan kepada tersangka

atau saksi yang memberikan jawaban atas pertanyaan penyidik ada hal-

hal yang tidak mau terungkap, atau ada yang dirahasiakan yang dapat

menghambat jalannya proses penyidikan.

d. Konfrontasi

Konfrontasi adalah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan

dalam rangka penyidik atau pemeriksa melakukan pemeriksaan

tersangka dan saksi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada

seseorang, karena adanya hasil pemeriksaan yang terdapat

pertentangan/ketidak cocokan keterangan.

Terdapat pertentangan/ketidak cocokan keterangan ini dapat

terjadi karena jawaban/ keterangan, karena perbedaan tempat kejadian,

karena perbedaan waktu terjadinya tindak pidana, dan karena suatu

perbuatan pelanggaran hukum.

Perbedaan jawaban/keterangan dapat dilakukan konfrontasi

dilakukan pertemuan di tempat pemeriksaan yang disediakan oleh


pemeriksa/penyidik dengan cara memberikan pertanyaan langsung

kepada yang diperiksa. Perbedaan tempat kejadian dapat dilakukan

pemeriksaan dilapangan dengan cara digambar atau di buatkan flowchart

yang ditandatangani para pihak dan pemeriksa/penyidik.

Perbedaan waktu terjadinya tindak pidana dilakukan pemeriksaan

dilapangan dengan cara mencocokan situasi saat itu dengan waktu dan

kegiatan disekitar tempat kejadian yang berjalan secara rutin (misalnya

pada pukul 7.00 WIB di ruang tunggu keberangkatan Bandara Juanda,

terdapat kantin, kapan kantin tersebut buka setiap hari, lalu tanyakan

pada saat itu apakah kantin sudah buka dan melayani pembeli, apakah

melihat orang atau penjual saat itu, menggunakan baju warnah apakah

saat itu lalu dikroscek dilapangan, dan seterusnya).

Pemeriksaan konfrotasi dilakukan karena terdapat pertentangan/

ketidakcocokan keterangan, memberi pertanyaan yang jawabannya/

keterangannya diharapkan benar atau paling mendekati kebenaran, cara

memberikan pertanyaan langsung, tidak langsung, hasil konfrontasi

supaya dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi.

Teknik konfrontasi digunakan untuk memeriksa tersangka atau

saksi yang jawabannya terdapat hasil pemeriksaan yang

pertentangan/ketidakcocokan keterangan

e. Elisitasi

Suatu cara bertanya atau mengajukan pertanyaan yang

disampaikan kepada orang, tetapi orang yang ditanya tersebut tidak

merasa atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditanya, hasil dari

teknis pemeriksaan ini didapat data atau keterangan yang benar dan

sejujurnya. Teknis pertanyaan dengan elisitasi ini dapat digunakan dalam

melakukan wawancara, interview, interogasi, konfrontasi, dan dalam

pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka. Cara menggunakan

teknis elisitasi ini harus berhati-hati jangan sampai melemahkan hasil

pemeriksaan, jika ada Hakim atau Jaksa Penuntut Umum yang

berpendapat harus kebenaran materiel, maka alat bukti ini menjadi

lemah.

Contoh :


Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang berasal dari

informasi atau pengembangan pemeriksaan tersangka dan saksi bahwa

tersangka menyimpan barang bukti yang datanya hanya tempat

tinggalnya, dan nama tersangka (misalnya, Sdr. Wisnu, penyidik belum

dapat mengetahui wajah identitas fisiknya). Penyidik melakukan tahapan

penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku, penyidik, memasuki rumah

tinggal dengan melihat foto atau gambar yang terpasang di dinding.

Penyidik berkata kepada tuan rumah, “sekarang Sdr. WISNU rambutnya

gondrong”, secara spontan tuan rumah menjawab, bukan foto yang di

dinding itu tetapi foto yang di meja rias itu. Dari informasi ini penyidik

sedah mengetahui wajah atau identitas fisiknya.

Teknik pemeriksaan dengan menggunakan cara elisitasi ini dapat

diterapkan kepada tersangka dan saksi, yang diperkirakan tidak jujur,

atau yang tidak kooperatif dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan

penyidik.

f. Pemeriksaan Menggunakan Cara Teori Tulang Ikan (Fish Bone)

Setelah dilakukan persiapan, tersangka atau saksi hadir

pelaksanaan pemeriksaan mulai dilakukan, yang harus diperhatikan

dalam melakukan pemeriksaan sebagai berikut.

− Pendekatan

Memudahkan atau melancarkan jalannya pemeriksaan, sebaiknya

diadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap tersangka atau saksi,

untuk mengetahui sifat, watak, dan kecerdasannya.

− Penampilan Pemeriksa

Tampilkan diri sebagai orang yang berusaha menggali kebenaran

dalam rangka penegakan hukum.

Hindari penampilan yang menimbulkan kesan bahwa pemeriksa

akan melakukan pemaksaan atau tekanan

Berpakaian rapi dan sopan

Duduklah dengan sikap yang baik pada waktu berhadapan

dengan orang yang diperiksa.

Perlakukan orang yang diperiksa secara wajar dan pandanglah

mereka sebagai manusia dengan sifat dan harkat martabatnya


sebagai manusia.

− Penelitian identitas orang yang akan diperiksa

Teliti lebih dahulu identitas orang yang akan diperiksa agar tidak

terjadi kekeliruan tentang orang

Penelitian identitas dilakukan dengan mengecek tanda pengenal

yang bersangkutan (KTP, SIM, Paspor, atau tanda pengenal lain)

− Menanyakan keadaan kesehatan tersangka atau saksi atau saksi ahli,

dengan kesediaannya untuk diperiksa serta akan memberikan

keterangan yang benar.

− Pemeriksaan tersangka atau saksi atau saksi ahli pada prinsipnya

tidak dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan.

− Ajukan pertanyaan untuk menggali jawaban yang terformulasikan

dalam 7 KAH (Si A Di De Men Ba Bi).

− Tersangka atau saksi, agar diminta untuk mengenali kembali barang

bukti yang didapatkan, dan keterangannya agar dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan.

− Setiap keterangan tersangka atau saksi atau saksi ahli wajib ditulis

secara teliti dan lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga

dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sedang diperiksa.

− Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan

tersangka antara lain sebagai berikut :

Sebelum memulai pemeriksaan wajib diberitahukan haknya untuk

mendapat bantuan hukum.

Tanyakan kepadanya apakah akan mengajukan saksi atau

seseorang yang memiliki keahlian khusus yang

menguntungannya. Bila ada, maka hal tersebut dicatat dalam

Berita Acara Pemeriksaan, dan PPNS wajib memanggil dan

memeriksa saksi tersebut.

Usahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak

pidana yang bersangkutan.

Ingatkan kepada tersangka bila ia memberikan jawaban yang

berbelit-belit.

− Dalam hal, bila tidak diindahkan maka gunakan teknik-teknik sebagai


berikut:

Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat langsung kepada

pokok masalah (pertanyaan yang tertutup)

Ajukan pertanyaan sambil membangkitkan emosinya.

Ajukan pertanyaan untuk menguji kebenaran tersangka.

− Dalam hal tersangka mangkir, maka lakukan hal-hal sebagai berikut.

Perlihatkan fakta-fakta atau bukti yang ada.

Tunjukan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangan

tersebut.

Adakan konfrontasi.

− Pemeriksaan saksi.

Tanyakan apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja

dengan tersangka

Saksi diperiksa tidak diambil sumpah, kecuali terdapat alasan

untuk menduga bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan satu

dengan yang lainnya, agar mereka memberikan keterangan yang

sebenarnya.

− Pemeriksaan Saksi Ahli

Permintaan pendapat saksi ahli dapat diajukan secara tertulis

atau memanggilnya dengan Surat Panggilan yang sah guna

didengar keterangannya.

Keterangan saksi ahli diberikan di atas sumpah atau janji

dihadapan PPNS, bahwa ia akan memberikan keterangan

menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya, kecuali jika

harkat dan martabat pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya

untuk menyimpan rahasia, maka dalam kondisi seperti itu saksi

ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan.

Keterangan Saksi Ahli dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan Saksi Ahli.

− Pada waktu melakukan pemeriksaan terdapat beberapa hal yang

perlu diperhatikan oleh petugas pemeriksa.

Hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan


situasi perdebatan yang tidak perlu, maupun pembicaraan yang

bersifat emosional.

Hindarkan jangan sampai dipengaruhi oleh tersangka atau saksi.

Agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan,

terutama bila orang yang diperiksa seorang wanita.

Bila tersangka atau saksi mengalami kesulitan dalam menjawab

pertanyaan, maka perlu dibantu atau dibimbing, sehingga dapat

diperoleh gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan, dan

jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis, dan berurutan.

Bila orang yang diperiksa memberikan keterangan yang tidak

benar, jangan dicela melainkan diingatkan agar memberi

keterangan yang benar.

Hendaknya dibangkitkan rasa simpatik dan dicegah jangan

sampai menimbulkan sikap yang bertentangan.

pertanyaan-pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas sehingga

mudah dimengerti oleh tersangka atau saksi.

Jangan memberikan kesempatan kepada orang yang diperiksa

untuk memberikan jawaban yang bersifat khayalan atau

keterangan yang tidak benar.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai yang

seringkali disangkakan pada proses pemeriksaan walaupun tools dan

tekniknya bermacam-macam, meliputi :

Tindak Pidana Kepabeanan terdiri dari :

− Penyelundupan di bidang impor (Pasal 102);

− Penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102A);

− Penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi

perekonomian Negara (Pasal 102B);

− Penyelundupan yang dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak

hukum (Pasal 102C);:

− Pemalsuan pemberitahuan pabean dan pemilikan barang impor

hasil penyelundupan (Pasal 103);

− Hacking di bidang kepabeanan (Pasal 103A);


− Mengangkut barang selundupan, pemusnahan catatan, penyediaan

blanko faktur perusahaan asing (Pasal 104);

− Perusakan segel (Pasal 105);

− Pelanggaran yang dilakukan PPJK (Pasal 107);

− Pidana oleh badan hukum (Pasal 108).

Tindak Pidana Cukai terdiri dari :

− Pengelakan pungutan cukai (Pasal 50);

− Pengeluaran BKC secara ilegal (Pasal 52);

− Penggunaan buku persediaan palsu (Pasal 53);

− Perdagangan BKC ilegal (Pasal 54);

− Pemalsuan Pita Cukai (Pasal 55a);

− Perdagangan Pita Cukai palsu (Pasal 55b);

− Perdagangan Pita Cukai bekas (Pasal 55c);,

− Perdagangan BKC hasil tindak pidana cukai (Pasal 56);

− Perusakan segel atau tanda pengaman (Pasal 57);

− Penyalahgunaan Pita Cukai (Pasal 58);,

− Hacking di bidang Cukai (Pasal 58A)

− Terhadap Badan Hukum (Pasal 61).

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi setiap

tahapan atau target yang sudah terkonstruksi pada benak pemeriksa pada

waktu diajukan pertanyaan kepada yang diperiksa menggunakan formulasi

dengan 7 (tujuh) pertanyaan yang dikenal 7 KAH atau disingkat si-a-di-de-

men-ba-bi atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan 5W 1H. Pertanyaan

yang diajukan kepada tersangka dan saksi untuk menggali jawaban yang

terformulasi kan dalam 7 KAH adalah siapakah, apakah, dimanakah,

dengan siapakah, mengapakah, bagaimanakah, bilamanakah.

Pertanyaan ini disusun sedemikian rupa sehingga bentuk kalimatnya

merupakan kalimat sempurna, yaitu minimal berbentuk pokok kalimat, anak

kalimat, dan keterangan, atau berupa subyek, obyek, dan keterangan. Cara

mengajukan pertanyaan sebagaimana tersebut diatas dikenal juga dengan

unsur 5 W dan 1 H, Pertanyaan dengan menggunakan 5W dan 1H atau

7kah diuraikan sebagai berikut :


− Apa Yang Terjadi ? (What ?) 1. Apakah ..... (A)2

− Kapan Terjadi ? (When ?) 2. Bilamana .... (Bi)7

− Dimana Terjadi ? (Where ?) 3. Dimanakah .... (Di)3

− Mengapa Terjadi ? (Why ?) 4. Mengapakah .... (Men)5

− Siapa yang Melakukan (Who?) 5. Siapakah .... (Si)1

− Bagaimana Terjadi ? (How ?) 6. Bagaimanakah .... (Ba)6

7. Dengan Siapakah .... (De)4

Pemeriksaan yang dilakukan dengan pertanyaan 7 KAH tidak akan

berhasil optimal hasil pemeriksaannnya tanpa dilakukan dengan cara

sistematis menggunakan cara teori tulang ikan (Fish Bones). Cara teori

tulang ikan ini dimaksudkan pertanyaan pemeriksa disampaikan kepada

yang diperiksa suatu topik atau target dari pertanyaan tersebut bila belum

didapat tetap dilanjutkan pertanyaan, jawaban pertanyaan hasilnya sedikit

tapi bermakna, pertanyaan dilanjutkan lagi dengan topik dari jawaban

pertanyaan yang hasilnya sedikit tersebut sampai dengan ditemukan

jawaban yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pertanyaan dilanjutkan

kepada topik lain yang caranya seperti tersebut diatas.Tahapan

pemeriksaan ini diulang terus sampai dengan pemeriksa telah menganggap

cukup hasil pemeriksaannya.

Contoh:

Modus operandi ada penumpang pesawat terbang SIA 243 membawa

barang dari Polonia-Medan tujuan Jerman melalui Singapore tanpa

pemberitahuan pabean kepada Petugas Bea danCukai di Bandara Polonia.

Jumlah barang tiga koper dengan berat barang tiga ratus kgs,jenis barang

emas batangan. (contoh ini hanya penggalan pertanyaan, untuk teknis

pemeriksaan menggunakan teori tulang ikan misalnya tulang a).

(1). Siapakah yang berangkat ke Singapore dengan pesawat GIA GA.235

pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2009 melalui Bandara Soekarno

Hatta? ……………………………………………………………………..

Jawab …………………………………………………………...............

Saya (tersangka) ………………………………………………

(2). Apakah Saudara ke Singapore tersebut membawa barang dagangan ?

Jawab …………………………………………………………………...


Ya, saya membawa 3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs emas

murni dalam bentuk batangan.…

(3). Dimanakah Saudara ,menurunkan 3 (tiga) koper berisi emas batangan

tersebut ? ………………………………………………………………..

Jawab ………………………………………………………………….

Koper saya turunkan diruang tunggu terminal 2 keberangkatan

Garuda Indonesia.…………………………………………….

(4). Dengan siapa sajakah Saudara berangkat menuju Singapore melalui

Bandara Soekarno–Hatta tanggal 30 Maret 2009 ? ……………………

Jawab …………………………………………………………………...

Saya berangkat sendiri.………………………………………….

(5). Mengapa Saudara membawa 3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs

emas murni dalam bentuk batangan ke Singapore ? …………………

Jawab ..……………………………………………..………………...

Saya akan menjual 300 (tiga ratus) batang emas tersebut ke

pedagang emas yang ada di Singapore……………………….

(6). Bagaimanakah cara Saudara menurunkan 3 (tiga) koper berisi 300

(tiga ratus) kgs emas murni dalam bentuk batangan dari kendaraan,

membawa, dan mengangkat sampai masuk ke ruang tunggu

keberangkatan pesawat GIA dengan nomor penerbangan GA.325 ke

Singapore pada tanggal 30 Maret 2009 di Soekarno-Hatta? ……………

Jawab …………………………………………………………………...

3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs emas murni dalam bentuk

batang saya turunkan sendiri dari mobil lalu saya panggil porter

bandara untuk membantu membawa barang tersebut masuk ke

ruang check–in ……………………………………….………….

(7). Bilamanakah 3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs emas murni

dalam bentuk batangan yang Saudara bawa masuk ke dalam ruang

tunggu keberangkatan tersebut Saudara laporkan kepada petugas Bea

dan Cukai yang bertugas di di Bandara Soekarno-Hatta? ……...………

Jawab …………………………………………………………………...

Saya laporkan pada waktu saya diberi formulir isian saat berada di

dalam pesawat terbang yang berangkat menuju Singapore dengan

mengisi customs declaration.…………………………………...


Dengan mempelajari contoh yang dibuat dengan

pertanyaan yang sederhana ini, inti dari hasil pemeriksaan pertama

berupa perbuatan melawan hukum tidak memberitahukan

pemberitahuan pabean kepada petugas Bea dan Cukai yang bertugas

di Bandara Soekarno-Hatta, kedua masih perlu diungkap bersama

siapa tersangka membawa/menurunkan barang seberat 300 kgs

sampai ke dalam terminal ruang tunggu keberangkatan pesawat dan

mengapa tidak dimasukan ke bagasi, ketiga masih perlu diungkap

berangkat menuju bandara menggunakan kendaraan apa, milik siapa,

bagaimana setelah barang diturunkan ke terminal lalu bagaimana

kendaraan dan emas batangan, apakah tidak takut hilang.

Terhadap pengembangan pemeriksaan yang masih perlu

diungkap butir kedua (dilakukan dari awal tulang ikan yang baru,

misalnya disebut tulang b) dan ketiga (dilakukan dari awal tulang ikan

yang baru, missal disebut tulang e)


4). Evaluasi

− Proses

Tahap inventarisasi

Tahap inventarisasi ini dilakukan dengan cara mencocokan hasil

pemeriksaan tersangka dan saksi dengan, administrasi penyidikan,

dalam hal sudah lengkap dan benar selanjutnya dilakukan seleksi isi

materi hasil infentarisasi tersebut.

Tahap Seleksi

Tahap seleksi ini dilakukan dengan cara dibaca hasil pemeriksaan

tersangka dan saksi, lebih baik dan sistematis bila dibacanya

dilakukan berdasarkan nama yang diperiksa dan membuat catatan

tentang keterkaitan, hubungan, dan posisi yang diperiksa, dalam hal

tidak ada hubungannya atau ada hubunganya tetapi alat bukti

dan/atau barang bukti kurang dari 3 (tiga), hasil pemeriksaan

tersebut tidak dipergunakan dalam pemberkasan, maupun tidak

sebagai dasar resume pemberkasan.

Tahap Pengkajian

Tahap kajian ini dilakukan dengan cara membaca catatan tentang

keterkaitan, hubungan, dan posisi yang diperiksa, dengan memilih

yang lebih banyak keterkaitannya yang dipergunakan dalam tindak

lanjut penyidikan dan pemberkasan. Cara ini digunakan untuk

menentukan saksi siapa yang akan menjadi saksi yang erat

kaitannya dengan tindak pidana, saksi ini dikenal dengan istilah

saksi primadona. Disamping menentukan saksi primadona cara ini

digunakan juga untuk mempersempit jumlah saksi yang diperiksa,

karena saksi bukan jumlah nya banyak tetapi saksi adalah sesuai

bukti yang cukup dan erat kaitannya dengan tindak pidana.

− Gambaran/Konstruksi Perbuatan Tindak Pidana

Bahwa benar tindak pidana telah terjadi

Siapa saksinya yang menguntungkan maupun yang merugikan

Peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat

Barang/benda yang menjadi alat bukti

− Resume

Pemberkasan


Penyerahan berkas perkara

Laporan untuk penghentian penyidikan

Tindak pidana lain diluar PPNS, misalnya benda cagar budaya

dikoordinasikan dengan instansi lain seperti Jaksa Penuntut Umum,

dan Polri

b. Latihan 2

1). Siapa saja yang dapat diperiksa ?

2). Ada berapa macam teknik pemeriksaan ? Sebut dan jelaskan ?

3). Apa persyaratan bagi seorang yang akan diperiksa ?

4). Sebutkan 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan ?

5). Sebutkan persyaratan untuk tempat pemeriksaan yang baik !

c. Rangkuman

1. Pemeriksaan untuk keperluan penyidikan dapat dilakukan terhadap

tersangka dan saksi atau saksi ahli. Dimana agar suatu pemeriksaan

dapat berjalan baik, maka perlu diperhatikan persyaratan yang berkaitan

dengan kualitas pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan,

persyaratan orang yang akan diperiksa, dan tempat untuk melakukan

pemeriksaan.

2. Terdapat 3 (tiga) teknik pemeriksaan yaitu interview, interogasi, dan

konfrontasi. Dan agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif maka

perlu diperhatikan langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan secara

lebih teliti.

d. Tes Formatif 2

1. Yang tidak termasuk tahapan dari suatu pemeriksaan adalah

a. Persiapan

b. Pemeriksaan

c. Rekonstruksi

d. Evaluasi


2. Syarat tempat pemeriksaan harus memenuhi syarat antara lainkecuali

a. Ditentukan oleh penyidik

b. Tenang

c. Memiliki tempat bagi penasehat hukum

d. Ditentukan oleh tersangka

3. Berikut ini adalah teknik pemeriksaan kecuali

a. Wawancara

b. Elisitasi

c. Eliminasi

d. Konfrontasi

4. Teknik pemeriksaan dengan cara bertanya atau mengajukan pertanyaan yang

disampaikan kepada orang, tetapi orang yang ditanya tidak merasa dan sadar

bahwa dirinya sedang ditanya yaitu:

a. Wawancara

b. Konfrontasi

c. Interview

d. Elisitasi

5. Dibawah ini yang bukan tipe pertanyaan dalam sebuah interogasi adalah

a. Pertanyaan yang dipersempit

b. Pertanyaan berganda

c. Pertanyaan hipotesis

d. Pertanyaan mengarahkan

6. Tujuan interview adalah

a. Mengetahui provable lies

b. Memberikan kesempatan tersangka membela diri

c. Jawaban a dan b salah

d. Jawaban a dan b benar

7. Syarat tersangka dan saksi yang akan diperiksa yaitu


a. Bebas dari rasa takut

b. Dipanggil dengan surat panggilan yang sah

c. Jawaban a dan b salah

d. Jawaban a dan b benar

8. Pemeriksaan wajib segera dihentikan menurut (pasal 109 (2) KUHAP) kecuali

a. Tersangka sakit

b. Tidak terdapat cukup bukti

c. Peristiwa bukan tindak pidana

d. Penuntutan tindak pidana kadaluarsa

9. Orang yang melakukan interview disebut

a. Interviewee

b. Interviewer

c. Interviewman

d. Interviewing

10. Yang bukan komponen utama dari sebuah interview yaitu

a. Pembukaan

b. Inti

c. Penutup

d. Kesimpulan

11.Pertanyaan yang memiliki keuntungan menyelidiki dan mengundang

penjelasan lebih lanjut yaitu:

a. Pertanyaan yang diperluas

b. Pertanyaan berganda


d. Pertanyaan yang mengarahkan

12. Pertanyaan yang memiliki keuntungan memancing diskusi yaitu

a. Pertanyaan yang diperluas

b. Pertanyaan beerganda



d. Pertanyaan yang mengarahkan

13.Teknik memeriksa tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan dengan

cara mengajukan pertanyaan yang jawabannya pendek dan mempersempit

fokus pemeriksaan yaitu

a. Wawancara

b. Interogasi

c. Konfrontasi

d. Elisitasi

14.Yang tidak termasuk dalam teknik pendekatan dalam melakukan interogasi

yaitu

a. Pendekatan langsung

b. File dan catatan

c. Kegagalan

d. Interview bersama

15.Yang dimaksud rapid-fire dalam teknik pendekatan dalam melakukan

interogasi adalah

a. Pendekatan langsung

b. Kegagalan

c. Cepat

d. File dan catatan


e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang

modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus

untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah

dipelajari mencapai

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka

disarankan mengulangi materi.


PENUTUP

Semoga tulisan ini berguna dalam proses pembelajaran tentang Teknik

Pemeriksaan Tersangka dan Saksi. Tulisan ini sebagai langkah awal untuk

memahami dan menguasai teknik–teknik penyidikan yang kelak pasti berguna

di dunia kerja. Akhirnya penulis memohon maaf atas kesalahan dalam

penulisan tugas ini dan semoga dapat disempurnakan pada tugas yang akan

datang. Semoga bermanfaat. Amin.


TEST SUMATIF

1) Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda

lingkaran pada huruf a, b, c, d untuk tiap nomor pada soal dibawa ini. Soal ini

bobot nilai nya jumlah 30% untuk tiga puluh soal yang dapat Saudara

kerjakan dan jawabnya benar.

(contoh: 1. a b d ).

1 Berikut ini adalah beberapa kemungkinan mengenai saat dimulainya

pemeriksaan adalah kecuali ...........

a. sesegera mungkin

b. setelah perintah penangkapan

c. setelah perintah penahanan, maksimum penahanan 2 X 24 jam

Pasal 122 KUHAP)

d. dimulainya pemeriksaan suatu tindak pidana diberitahukan kepada Jaksa

Penuntut Umum (Pasal 109 (1) KUHAP)

2 kegiatan / proses pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi wajib segera

dihentikan (Pasal 109 (2) KUHAP), dalam hal – hal berikut ini, kecuali ……….

a. Tersangka atau saksi melarikan diri

b. Tidak terdapat cukup bukti

c. Peristiwa tersebut bukan Tindak Pidana

d. Dihentikan demi hukum

3 Penghentian demi hukum, merupakan penghentian kegiatan pemeriksaan

terhadap tersangka aau saksi dalam hal

a. Tersangka sedang dalam keadaan sakit

b. Tersangka melarikan diri ke luar Negeri

c


c. Tindak pidana tersebut telah diputuskan dengan putusan hakim yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

d. Saksi atau tersangka hanya bersikap diam atau menyatakan tidak mau

diperiksa

4 Apabila seorang tersangka telah ditahan, maka terhadap tersangka tersebut

harus dilakukan pemeriksaan setelah

a. Waktu 4 X 24 jam setelah dilakukan penahanan

b. waktu 1 X 24 jam setelah surat perintah penahanan

c. waktu 2 X 24 jam setelah dilakukan penahanan

d. waktu 2 X 24 jam setelah surat perintah penahanan

5 Dalam tahap evaluasi terhadap suatu hasil pemeriksaan, maka urutan kegiatan

yang benar adalah

a. Tahap infentarisasi – tahap pengkajian – tahap pemberkasan

b. Tahap infentarisasi – tahap pemberkasan – tahap pengkajian

c. Tahap infentarisasi – tahap pengkajian – tahap seleksi

d. Tahap infentarisasi – tahap seleksi – tahap pengkajian

6 Dalam tahap/ kegiatan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan, maka dilakukan pencocokan hasil pemeriksaan tersangka dan

saksi dengan, administrasi penyidikan, apakah sudah lengkap dan benar atau

belum. Kegiatan ini merupakan

a. Tahap seleksi

b. Tahap pemberkasan

c. Tahap infentarisasi

d. Tahap pengkajian

7 Salah satu teknik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau

saksi adalah dengan wawancara. Tujuan dari kegiatan wawancara adalah

a. Untuk mengetahui posisi tersangka dalam suatu tindak pidana

b. Untuk mengetahu keterkaitan antara suatu kejadian dengan kejadian

yang lain yang masih dalam satu kasus

c. untuk dapat diketahuinya apakah terjadi atau tidaknya tindak pelanggaran


kepabeanan dan cukai,

d. untuk memastikan apakah saksi tersebut merupakan saksi primadona

8 Interview harus dilakukan dengan menilai karakter para tersangka agar

didapatkan pola hubungan yang paling baik, yaitu dengan dara sebagai

berikut, kecuali…….

a. tidak boleh terlalu keras atau terlalu bersahabat

b. Interviewer harus mendapatkan kepercayaan dari tersangka

c. tidak boleh mengelabuinya atau memberikan alasan-alasan palsu

d. dengan mengedepankan pada pertanyaan yang langsung menjurus pada

pokok permasalahan yang sedang terjadi

9 Para penyidik harus memiliki pengetahuan yang rinci tentang toleransi dan

batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Khususnya akan

terdapat pembatasan-pembatasan atau prosedur formal tertentu berkaitan

dengan hal-hal di bawah ini, kecuali .......

a. interview terhadap orang yang masih muda

b. kesejahteraan interviewee, termasuk makanan dan obat-obatan

c. interview terhadap kasus tindak pidana di bidang terorisme

d. hak bagi hadirnya seorang pengacara

10 Terdapat beberapa tipe pertanyaan yang dapat digunakan dalam sebuah

interogasi, tipe pertanyaan yang digunakan dalam kegiatan interogasi adalah

a. pertanyaan yang diperluas, pertanyaan untuk melakukan klarifikasi,

pertanyaan yang mengarahkan

b. pertanyaan yang diperluas, pertanyaan untuk melakukan klarifikasi,

pertanyaan yang menjebak tingkat kejujuran tersangka

c. pertanyaan yang diperluas, ,pertanyaan retoris, pertanyaan berganda

d. pertanyaan hipotesis, pertanyaan yang diperluas, pertanyaan yang

dipersempit

11 kerugian yang didapatkan apabila seorang penyidik mengguanakan tipe

pertanyaan hipotesis dalam sebuah interogasi adalah

a. Memakan waktu jika menginginkan fakta-fakta tertentu

b. Memberikan kemungkinan jawaban kepada interviewee


c. Tidak ada nilai hukumnya

d. Membingungkan, tidak pasti apakah pertanyaan telah terjawab

12 Dua orang penyidik memeriksa tersangka secara terpisah, penyidik tersebut

menunjukkan sifat yang sangat bertolak belakang dan tersangka biasanya

akan memberikan lebih banyak informasi kepada salah seorang penyidik.

Hal itu merupakan salah satu teknik pendekatan dalam melakukan interogasi

yang disebut dengan .......

a. "pendekatan langsung"

b. "kami tahu semuanya"

c. "kegagalan"

d. "teknik interview terpisah"

13 Penting bagi petugas penyidik untuk mengenali dan mengeksploitasi pesan

dan tanda dari interviewee yang didapat melalui sinyal-sinyal verbal dan non-

verbal. Tanda-tanda itu dapat digolongkan menjadi tiga kategori ......

a. Gejala fisik, Perilaku yang tidak biasa (displacement activity),Berbohong-

Pilihan kata-kata yang digunakan-

b. Gejala fisik, Perilaku yang tidak biasa (displacement activity), diam saat

ditanya oleh penyidik

c. Gejala fisik, Berbohong-Pilihan kata-kata yang digunakan, dim saat

ditanya oleh penyidik

d. Perilaku yang tidak biasa (displacement activity), diam saat ditanya oleh

penyidik, Berbohong-Pilihan kata-kata yang digunakan

14 Tanda – tanda bahwa tersangka telah berbohong pada saat menjawab

pertanyaan yang diajukan oleh penyidik adalah, kecuali......

a. penekanan yang berlebihan

b. diam

c. menantang

d. mengelak

15 Kegiatan konfrontasi dilakukan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang

terdapat pertentangan/ketidak cocokan keterangan. Terdapat pertentangan/


ketidak cocokan keterangan tersebut dapat terjadi karena hall berikut,

kecuali…..

a. perbedaan tempat kejadian

b. karena kesalahan metode yang digunakan oleh penyidik

c. perbedaan waktu terjadinya tindak pidana

d. karena suatu perbuatan pelanggaran hukum

16. Saksi Ahli adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan…

a. penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang

ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki

b. Penyidikan dan penyelidikan tentang suatu perkara pidana yang ia

ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki

c. Penyelidikan dan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasar

keahlian khusus yang dimiliki.

d. Penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana yang ia ketahui


17. Suatu cara bertanya atau mengajukan pertanyaan yang disampaikan kepada

orang, tetapi orang yang ditanya tersebut tidak merasa atau tidak menyadari

bahwa dirinya sedang ditanya…

a. Interogasi

b. Elisitasi

c. Konfrontasi

d. Konfirmasi

18.Sesuai bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1996 tentang

Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai maka barang siapa ( selain

PPNS DJBC ) yang menyaksikan atau yang menerima laporan tindak pidana

di bidang kepabeanan dan Cukai wajib melaporkan kepada

a. Semua anggota POLRI

b. Pejabat Bea dan Cukai

c. PPNS DJBC

d. Penuntut Umum


19.Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang berupa keterangan dan data

yang terkandung didalam

a. 2 (dua) diantara laporan kejadian, hasil analisis intelijen, dan barang bukti

b. 1 ( satu ) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli,

dan barang bukti

c. 2 (dua) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli,

dan barang bukti

d. 2 (dua) diantara laporan kejadian, pengakuan tersangka dan barang bukti

20.Kewajiban yang harus dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum

mengenai proses penyidikan yang dilakukan adalah

a. memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikan

b. memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan

c. memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan

serta menyampaikan tembusan kepada penyidik POLRI

d. memberitahukan dimulainya penyidikan, menyampaikan hasil penyidikan

dan memberitahukan penghentian penyidikan

21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan

atas suatu tindak pidana di bidang Kepabeanan dan cukai kepada

a. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

b. Kepala Kantor Bea dan Cukai di mana Penyidik Pegawai Negeri Sipil

tersebut bertugas

c. Penuntut Umum

d. Penyidik POLRI

22.salah satu teknik memeriksa tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan

tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan yang jawabannya pendek

dan bersifat mempersempit fokus pemeriksaan disebut…

a. Interogasi

b. Wawancara

c. Konfrontasi

d. Elisitasi


23.Tahapan evaluasi yang dilakukan dengan cara membaca catatan tentang

keterkaitan, hubungan, dan posisi yang diperiksa, dengan memilih yang lebih

banyak keterkaitannya yang dipergunakan dalam tindak lanjut penyidikan dan

pemberkasan yang nantinya digunakan untuk menentukan saksi siapa yang

akan menjadi saksi yang erat kaitannya dengan tindak pidana disebut

tahapan….

a. Infentarisasi

b. Seleksi

c. Pengkajian

d. Semua salah

24.Sarana utama yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pemeriksaan antara

lain, kecuali..

a. alat-alat tulis

b. meja dan kursi

c. tape recorder

d. konsumsi

25.Tahap infentarisasi-tahap seleksi-tahap pengkajian merupakan suatu tahapan

dari ....

a. tahap evaluasi

b. tahap pemeriksaan

c. tahap persiapan

d. tahap penutup

2) Soal Pilihan Benar dan Salah

Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat,

dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang

dipilih adalah yang benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang

Salah) untuk tiap nomor pada soal dibawa ini:

(contoh: 1. B, )

S


1.

2

3.

4

5

6

7.

8

.

B

B

B

B

B

B

B

B

-

-

-

-

-

-

-

-

S

S

S

S

S

S

S

S

Dalam keadaan perlu dan mendesak, penggeledahan

terhadap rumah dapat dilakukan tanpa surat Izin

Penggeledahan dari Ketua Pengadilan setempat.

Setelah dilakukan penggeledahan maksimal 2 hari setelah

penggeledahan harus dibuat Berita Acara.

Penggeledahan Rumah diluar Wilayah Penyidik, tidak harus

diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan

didampingi Penyidik setempat.

Berita Acara Penggeledahan dan turunannya tidak harus

disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah / tempat

yang bersangkutan.

Benda yang dapat disita meliputi Benda atau tagihan

tersangka/terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga

diperoleh/sebagai hasil tindak pidana.

Benda yang dapat disita meliputi Benda yang dipergunakan

tidak secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau

untuk mempersiapkannya.

Kita meminta dengan baik orang yang bersangkutan untuk

ikut dengan kita untuk diadakan pemeriksaan badan.

Pemeriksaan dilakukan minimal oleh satu orang, tidak di

tempat umum demi menjaga nama baik orang yang

bersangkutan.

Pelaksanaan Pemeriksaan Badan di tempat tertutup, yaitu

tempat yang dapat dikunci dari dalam dan tidak bisa dilihat

dari luar serta memungkinkan kita untuk melakukan

penggeledahan.


9

10

B

B

-

-

S

S

Dalam hal orang tersebut tidak mau/tidak bekerjasama maka

kita serahkan ke Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea

dan Cukai pada Kantor Wilayah yang mengawasi Kantor Bea

dan Cukai tempat saya bertugas.

Untuk penyidikan lebih lanjut, apabila hasilnya tidak terdapat

barang bukti/ pelanggaran maka orang yang bersangkutan

dipersilahkan melanjutkan perjalanan.


KUNCI JAWABAN

(Tes formatif dan Tes sumatif)

1. Kunci Jawaban Untuk Soal Pilihan Ganda Tes Formatif 1

1.b 2.c 3.c 4.c 5.c 6.a 7.d 8.c 9.a 10.b

11.c 12.d 13.b 14.c 15.b

2. Kunci Jawaban Untuk Soal Pilihan Ganda Tes Formatif 2

1.c 2.d 3.c 4.d 5.a 6.d 7.d 8.a 9.b 10.c

11.a 12.c 13.b 14.d 15.c

3. Kunci Jawaban Untuk Soal Pilihan Ganda Tes sumatif

1.c 2.a 3.c 4.b 5.d 6.c 7.d 8.d 9.c 10.a

11.c 12.d 13.a 14.b 15.b 16.a 17.b 18.c 19.c 20.a

21.c 22.a 23.c 24.d 25.

4. Kunci Jawaban Untuk Soal Pilihan Benar dan Salah

1.B 2. B 3. S 4. S 5. B 6. S 7. S 8. B 9. S 10. B


DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1996 tanggal 23

Agustus 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 92/KMK.05/1997

tanggal tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Kepabeanan Dan Cukai.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01. PW. 07. 03

Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.


Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01. PW. 07 .03 Tahun 1982 Tentang Pendoman Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 14. PW.

07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04. PW. 07.03

Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik

Indonesia Nomor Kep–57/BC/1997 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Prodjodikoro, Wiryono, 1989. Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung

: PT Eresco, Kansil, C.S.T. 1993. Pengantar Hukum Indonesia. Jilid II, , Jakarta : PT. Balai

Pustaka. Bahan Ajar Untuk PPNS DJBC, Pusdiklat Reserse Polri Megamendung

Angkatan I PPNS DJBC Tahun 1989 .

Modul PENYIDIK Teknik Pemeriksaan Tersangka Saksi 2010

Text of Modul PENYIDIK Teknik Pemeriksaan Tersangka Saksi 2010

kontradiksi kehadiran saksi-saksi yehuwa sebagai denominasi

Saksi nikah

TEOLOGI KRISTEN SAKSI-SAKSI YEHUWA MENGENAI NATAL DI … · Protestan dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa. Keempatnya adalah bagian dari agama Kristen, tetapi memiliki perbedaan pemahaman

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · Penyidik KPK, 40 HP ke Penyidik Kepolisian, 32 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 8 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · Penyidik KPK, 43 HP ke Penyidik Kepolisian, 33 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 9 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik

5ub Tata BPI( Rl Bali ffiunffiffiffiffi · kanan dan Kelautan, penyidik Pidana Khusus Kejati Bali akh-irnya melakukan penahanan terhadap dua tersangka yang merupakan rekanan dalam

TINJAUAN TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG … filependapat orang lain, dalam hal ini kesaksian yang diutarakan oleh saksi-saksi tersebut dinamakan testimonium de auditu . Sedangkan

Triliun Ngadat di Daerah...2016/03/12 · Kadek Endang Astiti bersama 4 saksi lainnya yang notabene masih kerabdtnya, jUmit kcmarin diperiksa penyidik Unit Tipikor Polres Klungkung

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_26_th_2000.pdf · penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka

w · sekitar 54 saksi yang diperiksa ter-masuk 3 orang saksi ahli. Tersangka diierat dengan pasal berlapis. Pasal 2, pasal 3, pasal 8 dan pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang

KEKUATAN HUKUM SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) …

SKRIPSI PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS … · saksi dan tersangka, Oleh TKP, Pengumpulan barang bukti, terkait dengan penerapan pasal harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)

wdenpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Nusa-Bali-4-Agustus-2016-1.pdf · sekitar 54 saksi yang diperiksa ter-masuk 3 orang saksi ahli. Tersangka diierat dengan pasal berlapis

Scanned by CamScanner...(2) PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap ündakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB SANKSI

Abaikan Dua Alat Bukti Tetapkan Tersangka Penyidik Polsek ...amunisinews.co.id/wp-content/uploads/2018/07/AMUNISI-375-WEB.pdf · Pada pilpres 2019 isu Cawapres yang masih teka teki

Rabu, 21 September 2011 Pembukaan dan Saksi#1: Margo ... · (Saksi II dan Saksi III meninggalkan luar sidang) Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara pernah diperiksa oleh penyidik KPK?

Komparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer ... · PDF fileKomparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana pasal 170

KONSEP WAHYU MENURUT SAKSI-SAKSI YEHUWA

Saksi Yehova

Tata BPK Rl Bali rou.$ijffi...2017/03/23 · dri, waktu yang dibutuhkan tersangka Wayan Kicen untuk istirahat selama 3 hari, Maka, 3 hari kemudian, yakni fumat (17 /3) nanti, penyidik

BAB IV Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai ...repository.unib.ac.id/9087/2/IV,V,LAMP,I-14-yos-FH.pdf · masyarakat hambatan selanjutnya adalah tersangka yang melarikan diri

KELENGKAPAN BERKAS KASASI, PK DN GRASI · Surat Visum et Repertum. 39. Daftar nama tersangka 40. Daftar nama saksi saksi. BERKAS DARI PENUNTUT/ODITUR MIL 1. Berkas perkara dari Penyidik

DOGMA TRITUNGGAL MENURUT KRISTEN SAKSI-SAKSI …

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Bentuk ...eprints.umm.ac.id/37704/4/jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-4-babiii.pdf“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan

Notaris Tersangka Membuat Akte

Wawancara Investigasi Saksi dan Tersangka

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA …

U);, - denpasar.bpk.go.id · saksi Dharmawati. Juga buLti transfer uang dari satsi Ni Ketut Budiantari ke rekenjrg Dharmawati. Penyidik jdga mengajukan bukti rekenirrg kora4 dari

13 September 2016 - sinkarkes.kemkes.go.id · sinyal kewaspadaan dini pada tersangka demam dengue, tersangka chikungunya, tersangka campak pada SKDR (terjadi peningkatan kasus yang

Documents

Modul PENYIDIK Teknik Pemeriksaan Tersangka Saksi 2010

Text of Modul PENYIDIK Teknik Pemeriksaan Tersangka Saksi 2010