MODUL PELATIHAN PEKERJA SOSIAL

PROGRAM KESEJAHTERAAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

(PKS AMPK)

Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Direktorat Pelayanan Sosial AnakJakarta 2010

MODUL PELATIHAN PEKERJA SOSIAL

PROGRAM KESEJAHTERAAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN

PERLINDUNGAN KHUSUS (PKS AMPK)

A. Deskripsi

Mata diklat ini membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

bentuk-bentuk PKSAMPK, kriteria penerima bantuan PKSAMPK, pihak-

pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKSAMPK, bantuan tunai bersyarat,

kelembagaan PKSAMPK, proses pendampingan PKSAMPK. Selain itu

juga membahas tentang monitoring dan terminasi kegiatan PKSAMPK

sehingga pelayanan terhadap klien berakhir dengan optimal.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan Umum

Peserta pelatihan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang

PKSAMPK sebagai bekal dalam melaksanakan tugas mereka selaku

Sakti Peksos.

2. Tujuan Khusus

a. Peserta mampu memahami dan menjelaskan tentang latar belakang,

maksud dan tujuan, bentuk-bentuk pelayanan PKSAMPK.

b. Peserta mampu memahami dan menjelaskan kriteria penerima

bantuan PKSAMPK, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya,

dan bantuan tunai bersyarat .

c. Peserta memahami dan menjelaskan aspek-aspek kelembagaan

PKSAMPK, antara lain meliputi lembaga PKSAMPK, pendamping

PKSAMPK, lembaga penyedia layanan.

1

d. Peserta mampu memahami dan menjelaskan proses pendampingan

PKSAMPK; yaitu tahapan akses pelayanan, tahapan pelayanan

pemulihan, tahapan pelayanan reunifikasi dan reintegrasi, tahapan

monitoring dan terminasi dari program pelayanan tersebut.

C. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

1. Informasi Umum; meliputi antara lain :

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Bentuk-bentuk Pelayanan PKSAMPK

1.4 Kriteria Penerima Bantuan PKSAMPK

1.5 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKSAMPK

1.6 Bantuan Tunai Bersyarat (BTB)

2. Kelembagaan dan Penyelenggaraan PKSAMPK

2.1 Aspek-aspek kelembagaan PKSAMPK

2.2 Lembaga pelaksana PKSAMPK

2.3 Pendamping PKSAMPK

2.4 Lembaga Penyedia layanan PKSAMPK

3. Proses Pendampingan PKSAMPK

3.1 Tahap akses layanan

3.2 Tahap layanan pemilihan

3.3 Tahap layanan Reunifikasi dan Reintegrasi

3.4 Tahap Monitoring dan Terminasi

2

D. MATERI DAN DAFTAR KEPUSTAKAAN

MATERI

PANDUAN PENDAMPINGAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL

ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

I. INFORMASI UMUM

1. LATAR BELAKANG

PKSAMPK dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan

berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang

membutuhkan perlindungan khusus.

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang terpaksa

berada dalam kondisi dan situasi kehidupan tertentu yang membuatnya

kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan atau mengakses pemenuhan

hak-hak dasarnya, sehingga kelangsungan hidup dan tumbuh-kembangnya

terancam.

Kondisi dan situasi kehidupan anak yang membutuhkan perlindungan

khusus yang menjadi subjek PKSAMPK dikategorikan menjadi:

1.1.anak-anak yang hidup dalam situasi darurat akibat bencana alam

maupun bencana sosial;

1.2.anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;

1.3.anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan

seksual;

1.4.anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lain;

1.5.anak yang terinfeksi dan terdampak HIV/AIDS; serta

1.6.anak komunitas adat terpencil/terisolasi/minoritas;

3

PKSAMPK mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar bagi

anak-anak tersebut sehingga kelangsungan hidup dan proses tumbuh

kembang anak dapat tetap berlangsung secara optimal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1.Maksud

Panduan Pendamping PKSAMPK ini merupakan dokumen tambahan

sekaligus pelengkap atas Panduan Umum bagi Pendamping Program

Kesejahteraan Sosial Anak yang disusun Kementerian Sosial, yang

memuat sejumlah acuan khusus terkait pelayanan bagi kelompok anak

yang menjadi subjek layanan PKSAMPK.

Panduan Pendamping PKSAMPK ini juga dilengkapi dengan panduan

lain yang lebih khusus untuk 6 (enam) kategori kelompok penerima

manfaat yang berbeda.

2.2.Tujuan

Panduan pendamping ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan lebih

lanjut bagi para pendamping PKSAMPK tentang kekhususan masalah,

bentuk layanan dan dukungan, kelembagaan, serta mekanisme dan

fungsi pelayanannya.

3. BENTUK-BENTUK PELAYANAN PKSAMPK

PKSAMPK dirancang sebagai pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

yang membutuhkan perlindungan khusus. Pelayanan Kesejahteraan Sosial

tersebut diberikan dalam 2 bentuk utama:

3.1.dukungan layanan perlindungan serta akses ke layanan rehabilitatif dan

reintegrasi bagi anak yang membutuhkannya, diberikan untuk

mendukung proses pemulihan fisik, psikis, dan sosial sebagai

persiapan reintegrasi anak dengan keluarga.

3.2. layanan bantuan/dukungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak

selama proses pemulihan dan reintegrasi, yang meliputi:

4

a. layanan kesejahteraan sosial berupa bimbingan psikososial dan

motivasi membangun minat untuk mengikuti sistem pendidikan.

b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pemenuhan akan

makanan bergizi/ nutrisi dan penyediaan alat-alat sekolah.

c. layanan bridging course dan remedial.

Selain itu pelayanan kesejahteraan sosial PKSAMPK juga diberikan dalam

bentuk tambahan:

3.3.penguatan kemampuan orang tua/keluarga dalam menjalankan

kewajibannya melindungi dan mengasuh anak

3.4.penguatan peran lembaga kesejahteraan sosial anak.

4. KRITERIA PENERIMA MANFAAT PKSAMPK

Kriteria penerima manfaat langsung PKSAMPK yang diprioritaskan adalah:

4.1.anak berusia 6 hingga kurang dari 18 tahun

4.2.berasal dari keluarga rumahtangga sangat miskin

4.3.membutuhkan perlindungan khusus karena hidup dalam situasi darurat

akibat bencana alam maupun bencana sosial; atau menjadi korban

tindak pidana perdagangan orang; anak yang menjadi korban

eksploitasi ekonomi dan seksual; atau menjadi korban penyalahgunaan

narkoba dan zat adiktif lain; atau yang terinfeksi dan terdampak

HIV/AIDS; atau anak komunitas adat terpencil/terisolasi/minoritas.

Selain itu, manfaat PKSAMPK dapat juga diberikan kepada:

4.4. keluarga atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas pengasuhan

anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan

layanan PKSAMPK

5

5. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PKSAMPK

Ada empat pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan layanan

PKSAMPK, yaitu:

5.1.Penerima manfaat, yaitu anak yang membutuhkan perlindungan

khusus dan keluarga atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas

pengasuhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang

memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam bagian C Bab.1 buku

panduan ini.

5.2.Lembaga Pelaksana PKSAMPK, yaitu lembaga di tingkat lokal yang

secara formal ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI sebagai

penyelengara layanan PKSAMPK di wilayah kerjanya. Lembaga ini

antara lain: LPKSAMPK, LPA , atau Lembaga Swadaya Masyarakat

yang bergerak dan memiliki layanan di bidang perlindungan anak.

5.3.Pendamping PKSAMPK, adalah pekerja sosial terlatih yang bekerja

untuk Lembaga Pelaksana PKSAMPK yang telah memenuhi kriteria

kompetensi tertentu dan secara formal mendapat penunjukan dari

lembaganya untuk secara langsung menjalankan peran pendampingan

bagi anak dan keluarga yang membutuhkan layanan PKSAMPK.

5.4.Penyedia Layanan (Service Providers), adalah lembaga-lembaga di

wilayah kerja atau di luar wilayah kerja Lembaga Pelaksana PKSAMPK,

milik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menjadi sumber

pemenuhan kebutuhan dasar anak atau memiliki layanan spesifik yang

kepadanya anak (penerima layanan) dapat dirujuk. Lembaga-lembaga

ini antara lain adalah: Sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan

formal, non-formal, dan informal (seperti sekolah, PKBM, kursus);

lembaga penyelenggara layanan kesehatan (Rumah Sakit,

Puskesmas); lembaga layanan hukum (LBH); panti atau rumah

perlindungan anak; dan lain-lain.

6

6. BANTUAN TUNAI BERSYARAT (BTB)

Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer) adalah salah satu

mekanisme utama penyaluran bantuan dalam penyelenggaraan layanan

PKSAMPK. Dalam mekanisme ini, bantuan keuangan yang penggunaannya

terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti: makanan dan

nutrisi serta mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar,

hanya akan diberikan bila anak dan keluarga yang menjadi penerima

manfaat sanggup memenuhi beberapa syarat (conditionality) tertentu.

Syarat atau kondisi tersebut umumnya terkait dengan kesungguhan

memenuhi hak dasar anak, seperti kesertaan dalam pendidikan,

kesungguhan mengakses layanan kesehatan dasar, dan kesediaan

orangtua mengasuh anak dalam keluarga.

Matrix 1. pada lampiran memuat antara lain bentuk-bentuk dukungan dalam

PKSAMPK yang dilakukan dengan mekanisme Bantuan Tunai Bersyarat.

(Terlampir)

7

II. KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PKSAMPK

1. ASPEK KELEMBAGAAN PKSAMPK

Aspek-aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan PKSAMPK terdapat 3

aspek sebagai berikut :

1.1. Lembaga Pelaksana PKSAMPK

1.2. Pendamping PKSAMPK

1.3. Lembaga Penyedia Layanan

2. LEMBAGA PELAKSANA PKSAMPK (LPKSAMPK)

LPKSAMPK adalah lembaga yang, atas penunjukan Kementerian Sosial,

melaksanakan mekanisme pelayanan terhadap anak yang membutuhkan

perlindungan khusus berupa langkah perlindungan dan dukungan akses

layanan pemulihan dan reintegrasi, serta dukungan pemenuhan kebutuhan

dasar dan pendidikan. Dalam prosesnya LPKSAMPK mengorganisasikan

para pendamping yang bertugas mempersiapkan dan mendampingi anak

dan keluarga yang menjadi penerima manfaat.

Lembaga Pelaksana PKSAMPK terdiri dari Rumah Perlindungan Sosial

Anak (RPSA) atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

2.1. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah lembaga yang

menyelenggarakan layanan perlindungan sementara kepada anak yang

membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk:

a. Temporary Shelter, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang

bersifat responsif dan segera bagi anak yang mengalami tindak

kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan

khusus.

b. Protection Home, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari

Temporary Shelter yang berfungsi memberikan perlindungan,

pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan

8

perlindungan khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara

wajar.

RPSA pada intinya memang dirancang untuk merespon masalah-masalah

perlindungan anak, yaitu anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan

eksploitasi, termasuk anak-anak yang menjadi sasaran utama PKSAMPK

ini. (Lihat manual SOP RPSA)

2.2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

LPA adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, yang umumnya memiliki hubungan semi-formal dengan

pemerintah daerah, yang pemfungsiannya terutama untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan isu-isu perlindungan anak,

advokasi kebijakan perlindungan anak, pemantauan pelaksanaan hak-hak

anak, pendampingan anak-anak, dan juga bekerja untuk mengembangkan

sistem rujukan bagi anak-anak korban kekerasan, eksploitasi.

RPSA yang telah memiliki standar kelembagaan diupayakan bekerja

sesuai SOP yang sama, sedangkan LPA cara operasi dan layanannya

akan berbeda-beda antara wilayah satu dengan lainnya.

3. PENDAMPING PKSAMPK

Pendamping PKSAMPK adalah:

3.1. seseorang yang direkrut oleh dan bekerja untuk LPKSAMPK yang

fungsinya adalah melaksanakan tugas-tugas pelayanan perlindungan

khusus dan kesejahteraan sosial kepada anak yang membutuhkan

perlindungan khusus.

3.2. ditetapkan karena telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi

tertentu.

Panduan khusus mengenai tugas, kewajiban, dan kriteria bagi pendamping

dapat dilihat pada:

9

a. Pedoman Umum Pendamping PKS Anak

b. SOP LPKSAMPK

4. LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN

Lembaga Penyedia Layanan adalah lembaga-lembaga yang memiliki

layanan tertentu yang dapat menjadi bagian dari sistem sumber

pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan, dan reintegrasi bagi anak-anak

dan keluarga penerima manfaat PKSAMPK, yang menjadi rujukan dan

berperan meneruskan layanan atau mengembangkan kegiatan.

LPKSAMPK dapat mengembangkan ikatan kerjasama penyelenggaraan

layanan dengan jenis-jenis lembaga penyedia layanan seperti berikut:

4.1. Lembaga Pengasuhan/Perlindungan:

a. Panti-panti sosial pengasuhan anak

b. Rumah Singgah

c. Lembaga Sosial Masyarakat yang bergerak dalam bidang

usaha kesejahteraan sosial.

4.2. Lembaga penyelenggara layanan hukum:

a. Kepolisian

b. Lembaga Bantuan Hukum

4.3. Lembaga Pendidikan Formal dan/atau Nonformal yang

menyelenggarakan layanan kesiapan belajar :

a. Lembaga Pendidikan Formal

b. Sekolah Dasar (SD).

c. Madrasyah Ibtidaiyah (MI).

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP).

e. Madrasyah Tsanawiah (MTs).

f. Sekolah Menengah Atas (SMA).

10

g. Madrasah Aliyah (MA).

h. Lembaga Pendidikan Non Formal

i. BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar).

j. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).

k. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

l. Lembaga Pendidikan informal:

m. Penyelenggaraan sekolah mandiri di rumah (home schooling).

n. Pendidikan dalam keluarga-keluarga.

4.4. Lembaga Pelayanan Kesehatan :

a. Rumah sakit

b. Puskesmas

c. Posyandu Terpadu

d. Poliklinik

4.5. Lembaga rujukan layanan lanjutan/khusus

a. Penyelenggara layanan rehabilitasi khusus (narkoba, anak

korban ESKA)

b. Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang

c. Komisi Penanggulangan HIV/AIDs

d. Badan Penanggulangan Narkoba

11

III. PROSES PENDAMPINGAN PKSAMPK

Acuan utama Pendamping PKSAMPK dalam menjalankan fungsinya adalah

Pedoman Operasional PKSAMPK.

Secara skematis, proses umum pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar.1. Skema proses pelayanan bagi anak & keluarga, PKSA-MPK

(sumber: SOP LPKSAMPK)

1. TAHAP AKSES LAYANAN

1.1.Penjangkauan

Penjangkauan adalah suatu proses kegiatan proaktif menjangkau klien

yang dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak

seperti keluarga, anggota masyarakat, instansi pemerintah, instansi sosial,

lembaga kepolisian, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal

maupun internasional, dan lain-lain.

Tujuan dasar penjangkauan adalah untuk mengetahui apakah anak berada

dalam situasi terlindungi pada saat dilakukan penjangkauan. Apabila anak

dinilai tidak aman di dalam lingkungan sosialnya, maka diupayakan langkah

12

penyelamatan anak ke tempat aman seperti shelter LPKSAMPK atau

rumah perlindungan lain yang ada.

Penjangkauan dilakukan oleh pendamping atau tim penjangkauan yang

ditugaskan oleh Pimpinan LPKSAMPK. Penjangkauan dilakukan paling

lambat 24 jam setelah laporan diterima.

Kegiatan dalam proses penjangkauan meliputi :

a. Penelusuran atau konfirmasi laporan melalui telepon dan atau

kunjungan ke lokasi kejadian.

b. Koordinasi dengan pihak berwenang/terkait jika diperlukan.

c. Melakukan asesmen tentang situasi keluarga inti, dan kerabat

apakah mereka mampu atau siap memberikan perlindungan

pada anak.

d. Apabila berdasarkan hasil asesmen, keluarga dan kerabat

mampu atau siap memberikan perlindungan pada anak, maka

LPKSAMPK memberikan layanan perlindungan pada anak

dalam keluarga.

e. Apabila berdasarkan hasil asesmen keluarga inti dan kerabat

belum siap memberikan perlindungan, maka dengan bekerja

sama dengan pihak terkait anak dialihkan sementara

perlindungannya ke tempat aman yang ada di dalam

pengawasan LPKSAMPK.

f. Perlengkapan yang diperlukan dalam penjangkauan :

Sarana transportasi.

Sarana komunikasi.

Sarana dokumentasi penjangkauan.

Surat tugas dalam melakukan penjangkauan.

Formulir penjangkauan.

13

1.2.Menerima Rujukan Lembaga

Rujukan lembaga merupakan suatu proses pelimpahan penanganan kasus

dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, instansi sosial, kepolisian,

Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal maupun internasional,

masyarakat dan lain-lain.

Tujuan rujukan adalah menindaklanjuti pelayanan sesuai dengan

kebutuhan klien dan kapasitas yang dimiliki LPKSAMPK.

Penerima rujukan adalah pekerja sosial yang ditugaskan sebagai petugas

penerima rujukan.

Proses penerimaan rujukan harus selesai dalam waktu 1 x 24 jam dan

perlengkapan yang diperlukan dalam rujukan yaitu formulir berita acara

serah terima, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti kartu

identitas, informasi tentang lembaga perujuk, jenis pelayanan yang telah

diterima dan informasi mengenai orang yang merujuk.

Proses kegiatan rujukan :

a. Memberi penjelasan tentang jenis pelayanan yang tersedia di

LPKSAMPK

b. Memberikan penjelasan tentang aturan lembaga

c. Penandatanganan berita acara serah terima

d. Menyerahkan salinan berita acara serah terima kepada lembaga

perujuk.

1.3. Identifikasi dan Registrasi

Identifikasi adalah suatu proses megumpulan informasi dan pencatatan

tentang identitas klien dan masalah yang dihadapinya. Apabila

memungkinkan, dilakukan pencatatan identitas keluarga dan lingkungan

sosialnya.

14

Tujuan Identifikasi adalah untuk mengetahui secara pasti kondisi anak,

situasi masalah, dan melengkapi data awal tentang klien dan keluarga bila

memungkinkan.

Proses identifikasi dilakukan bersamaan atau segera setelah penjangkauan

atau penerimaan rujukan dilakukan.

Registrasi adalah suatu proses pencatatan klien sebagai penerima layanan

perlindungan dan dan pendokumentasian data awal berdasarkan informasi

yang diterima dari klien maupun lembaga pengirim.

Registrasi dilakukan terhadap anak baik yang mendapatkan pendampingan

dalam keluarga maupun dalam shelter LPKSAMPK.

Proses registrasi ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan

tertulis mengenai penempatan anak di LPKSAMPK yang ditandatangani

oleh pihak orangtua/ lembaga perujuk, anak sendiri dan LPKSAMPK.

Tujuan Registrasi adalah tercatatnya anak sebagai penerima layanan

LPKSAMPK dalam buku registrasi klien.

Petugas identifikasi dan registrasi adalah petugas yang mendapat

penugasan dari pimpinan.

Proses identifikasi dan registrasi dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam.

Proses kegiatan identifikasi dan registrasi :

a. Analisa segera atas informasi-informasi awal mengenai kondisi anak

dan permasalahannya hasil kegiatan penjangkauan/penerimaan

rujukan.

b. Mengisi formulir registrasi dengan melakukan wawancara

c. Mencatat data klien ke dalam buku registrasi

d. Pembuatan keputusan segera akan eligibilitas pemberian layanan

e. Mendokumentasikan data klien ke dalam file, termasuk gambar diri/

photo klien.

15

f. Penandatanganan kontrak pelayanan

g. Penempatan klien di shelter, jika diperlukan.

h. Penentuan manajer kasus dan pekerja sosial pendamping.

i. Perlengkapan yang diperlukan dalam identifikasi dan registrasi

adalah :

Formulir registrasi

Buku induk

Formulir kontrak pelayanan

Filing data klien

1.4.Layanan Kedaruratan

Layanan kedaruratan adalah suatu proses layanan yang harus segera

diberikan kepada klien sesuai dengan kebutuhan/kondisinya saat klien

datang di LPKSAMPK.

Tujuan layanan kedaruratan adalah memberikan pelayanan segera yang

bisa mengurangi situasi krisis yang dialami anak baik yang bersifat fisik,

psikologis, dan sosial.

Petugas yang memberikan layanan kedaruratan adalah pekerja sosial

dan/atau tim petugas lain yang mendapat penugasan dari manager kasus.

Pihak yang menentukan perlu tidaknya klien membutuhkan layanan

kedaruratan adalah manager kasus.

Proses layanan kedaruratan langsung dilakukan setelah terlihat adanya

kebutuhan dan respon segera yang tidak melebih waktu 1 x 24 jam.

Proses kegiatan layanan kedaruratan :

a. Identifikasi kebutuhan darurat

b. Mengakses tenaga profesional yang dibutuhkan

c. Menindaklanjuti layanan atas rekomendasi tenaga professional

16

d. Memantau perkembangan klien atas tindakan yang dilakukan tenaga

profesional

2. TAHAP LAYANAN PEMULIHAN

2.1.Asesmen Kebutuhan Layanan Pemulihan

Asesmen adalah suatu proses penelaahan masalah klien, potensi yang

dimiliki klien, keluarga dan lingkungannya, serta kebutuhan yang harus

dipenuhinya. Asesmen ini bisa dilakukan melalui kunjungan rumah,

mendiskusikan dengan lembaga perujuk/wali/orang tua tentang masalah

yang dihadapi klien, menelaah situasi kehidupan anak, keluarga dan

lingkungannya. Selama proses asesmen pekerja sosial sangat berperan

untuk tetap memberikan motivasi kepada klien dan meningkatkan

kemampuan komunikasi khususnya dengan klien (partisipasi klien untuk

terlibat dalam tahapan ini sangat penting agar pemahaman akan

kekuatan/potensi/hambatan dapat diketahui dan dipahami klien).

Tujuan asesmen adalah untuk memperoleh gambaran tentang masalah

yang terjadi, situasi kritis yang dihadapi, pihak-pihak yang terlibat dalam

situasi tersebut, dan kebutuhan nyata klien serta potensi diri klien dan

keluarganya untuk dapat digunakan dalam upaya pemecahan masalah.

Petugas yang melakukan asesmen adalah pekerja sosial dan tim profesi

lain yang dibutuhkan dibawah koordinasi manajer kasus.

Proses asesmen dilakukan dalam waktu 1 sampai 4 minggu tergantung dari

kompleksitas kasus.

Kegiatan dalam proses asesmen :

a. Pengumpulan data klien, keluarga dan orang-orang berpengaruh di

lingkungannya, dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi,

dan cara atau metode lainnya.

b. Verifikasi dan analisis data.

c. Penyimpulan hasil analisis dan rekomendasi.

17

d. Perlengkapan yang diperlukan dalam rujukan :

Formulir asesmen dan panduan penetapan keputusan

Alat dokumentasi yang dibutuhkan

Transportasi dan surat tugas bila diperlukan apabila asesmen

dilakukan terhadap keluarga dan lingkungan sosialnya

2.2.Rencana Layanan

Berdasarkan hasil asesmen disusunlah bentuk penanganan masalah yang

tepat untuk anak. Manager kasus menyusun rancangan rencana

penanganan masalah ini dan kemudian membahasnya dalam suatu

pembahasan kasus yang melibatkan kelompok profesional atau

pihak/lembaga terkait yang dapat memberikan konstribusi bagi penanganan

kasus klien seperti psikolog, psikiater, pengacara, polisi, guru, dokter, dan

tenaga lainnya.

Rencana Penanganan disusun secara individual untuk setiap anak, dan

anak yang dapat terlibat secara psikologis sangat membantu dalam proses

intervensi.

Kegiatan rencana intervensi membutuhkan proses 7 (tujuh) hari kerja.

Beberapa poin yang dipertimbangkan dalam rencana intervensi yaitu;

a. Hasil asesmen, deskripsi masalah, dan kebutuhan yang dihadapi

anak

b. Menetapkan tujuan perubahan dan hasil-hasil kegiatan yang akan

dicapai oleh klien dan orang-orang berpengaruh lainnya terhadap

kasus.

c. Menyusun indikator keberhasilan untuk mengetahui efektivitas

pemberian layanan

d. Menghitung sumber daya dan potensi yang tersedia

e. Merencanakan kegiatan pelayanan yang akan dilakukan

18

f. Membagi tugas/peran dengan profesi/lembaga lainnya

g. Menyusun jadwal kegiatan pelayanan

2.3.Pelaksanaan Layanan

Pada tahap ini manager kasus melakukan pemantauan untuk memastikan

pelaksanaan intervensi selaras dengan rencana. Di LPKSAMPK selalu

dilakukan diskusi antara tim mengenai berbagai perkembangan yang terjadi

selama proses pelayanan berlangsung.

Jenis pelayanan intervensi yang dapat diberikan meliputi;

a. Pendamping memfasilitasi penyediaan layanan dan akses ke layanan

pemulihan psikososial hingga kemungkinan terapi untuk pemulihan

trauma ke psikolog, psikiater, ahli agama, terapis dan bidang lainnya

sesuai dengan permasalahan anak.

b. Pendamping memfasilitasi penyediaan layanan dan akses ke layanan

advokasi/pendampingan hukum kepada klien yang menghadapi

masalah hukum ke pihak atau lembaga lain yang menjadi rekan kerja

LPKSAMPK, seperti Komnas PA, Komnas HAM, KPAI, LBH, LSM

pendamping hukum, Kepolisian dan lain-lain. Beberapa kasus anak

yang ada hubungannya dengan hukum seperti kasus trafiking, seksual

abuse dan lainnya, maka LPKSAMPK merujuk kasus hukumnya ke

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kepolisian, dan pengacara.

c. Pelayanan pendampingan dan asuhan; pekerja Sosial dan tim setiap

hari memberikan bimbingan dan pendidikan, kegiatan sosialisasi

rekreasi edukatif, bimbingan moral dan agama baik secara individu

maupun kelompok. Hal ini dilakukan berdasarkan rencana penanganan

masalah yang telah disetujui.

d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemulihan kesehatan serta

membantu akses layanan kesehatan dasar atau lanjutan yang dilakukan

rutin setiap bulan dan sesuai kebutuhan klien.

19

e. Pelayanan rekreatif edukatif seperti rekreasi, kegiatan pengisian waktu

luang sesuai dengan minat klien dan rencana penanganan.

f. Menyediakan layanan akses pendidikan selama anak berada di

LPKSAMPK agar anak tidak ketinggalan dalam pelajaran formal yang

diikutinya.

g. proses penelusuran keluarga klien, serta kunjungan rumah bagi anak

yang diketahui keluarganya. Kegiatan ini kadang dilakukan LPKSAMPK

dengan Mitra atau lembaga perujuk anak. Selain itu bagi anak yang

membutuhkan

2.4.Layanan Referal

Referal/Rujukan adalah kegiatan pengalihan pelayanan klien ke lembaga

penyedia layanan dasar atau layanan lanjutan lain, yang dibutuhkan dalam

penanganan dan pemenuhan hak anak, karena pelayanan yang dibutuhkan

tidak tersedia atau sudah selesai di LPKSAMPK.

Pendamping memfasilitasi akses ke proses rujukan yang dilakukan oleh

petugas dengan menyiapkan form yang tersedia, membawa surat tugas,

alat dokumentasi dan akomodasi.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga terkait sesuai

dengan akses layanan yang dibutuhkan klien seperti lembaga layanan

pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pelayanan sosial,

dan alternatif pelayanan lainnya.

Penyerahan klien kepada lembaga yang menerimanya disertai dengan

penjelasan mengenai kasus klien dan perubahan apa yang telah dicapai,

sehingga mereka dapat menindaklanjutinya.

20

2.5.Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Manajer kasus dan tim penanganan kasus untuk

mereview kemajuan/hasil pelayanan dan perubahan anak serta orang-

oprang yang berpengaruh terhadapnya.

Evaluasi ini harus disertai pemantauan secara teratur terhadap proses

penanganan kasus dan pelayanan yang diterima anak sehingga proses

penanganan kasus berlangsung sesuai dengan rencana. Dalam

pemantauan dan evaluasi ini, klien secara langsung dilibatkan.

Evaluasi mengacu pada hasil asesmen, rencana penanganan kasus,

laporan perkembangan anak, dan tujuan perubahan apa yang harus

diciapai anak dan orang-orang yang berpengaruh terhadapnya.

Hasil evaluasi disertai dengan rekomendasi penanganan lebih lanjut

terhadap klien. Beberapa pihak baik orang maupun lembaga harus

diidentifikasi dan disiapkan terkait dengan hal-hal apa yang

direkomendasikan.

3. TAHAP LAYANAN REUNIFIKASI & REINTEGRASI

3.1.Reunifikasi

Reunifikasi adalah mempertemukan dan menyatukan kembali klien kepada

orangtua, anggota keluarga, atau kerabat, untuk memberikan perlindungan

dan pemenuhan kebutuhan.

Keluarga asli (orangtua, pengasuh utama) anak adalah target pertama

dalam reuinifikasi ini. Jika tidak memungkinkan maka dialihkan kepada

kerabatnya, dan bentuk-bentuk alternatif pengasuhan lainnya yang berbasis

keluarga.

Tujuan reunifikasi adalah agar klien dapat hidup menyatu dalam

keluarganya, atau kerabat, atau bentuk alternatif pengasuhan lainnya yang

berbasis keluarga sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.

21

Proses reunifikasi dilakukan oleh pekerja sosial dengan menyiapkan form

yang tersedia, membawa surat tugas, alat dokumentasi dan akomodasi.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan aparat pemerintahan, LSM,

dan institusi pemerintahan setempat yang terkait.

3.2.Reintegrasi

Reintegrasi adalah penyatuan kembali klien dengan keluarga dan

masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan

kebutuhan bagi klien, termasuk dengan sistem kekerabatan, lembaga

pendidikan, sistem kesejahteraan sosial, perkawanan sebaya, dst.

Tujuan reintegrasi adalah agar klien bisa kembali hidup di masyarakat dan

tumbuh kembang secara wajar.

Proses reintegrasi merupakan sebuah proses mengembalikan/ menyatukan

kembali klien kepada lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk

meningkatkan keberdayaan klien sehingga bisa menjalani kehidupan

‘normal’ dalam masyarakat. Kebutuhan keberhasilan proses integrasi

adalah adanya kesiapan klien secara mental, dukungan keluarga dan

masyarakat, keamanan serta peluang keberdayaan ekonomi dan

mendapatkan akses pendidikan, kesehatan. Untuk mencapai tujuan ini,

sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses integrasi ke

dalam keluarga dan masyarakat.

Proses reintegrasi dilakukan oleh petugas bekerjasama dengan aparat

kelurahan, LSM, dan institusi pemerintah setempat.

3.3.Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah dukungan-dukungan yang masih dibutuhkan klien

dalam proses pelayanan lanjut. Dukungan ini ini bersifat psikososial, relasi

sosial, akses, pengakuan, dan yang bersifat materi seperti dukungan

keuangan maupun peralatan untuk melakukan suatu kegiatan.

22

4. TAHAP MONITORING & TERMINASI

4.1.Monitoring & Evaluasi

Tujuan Monitoring adalah melakukan pemantauan untuk memastikan klien

dapat hidup sesuai tumbuh kembangnya dalam keluarga atau institusi

lembaga rujukan.

Monitoring dilakukan setiap bulan jika anak dan keluarga menerima

dukungan bantuan Tunai Bersyarat, atau jika tidak maka dilakukan 3 bulan,

6 bulan dan 1 tahun setelah pelayanan diakhiri di LPKSAMPK, kegiatan ini

dilakukan atau dikendalikan oleh pendamping LPKSAMPK. Kegiatan

tersebut diarahkan pada pencapaian keberhasilan program yang telah

ditetapkan.

Bentuk monitoring penggunaan BTB dilakukan langsung oleh pendamping

dan LPKSAMPK melalui pertemuan langsung dengan anak/keluarga.

Untuk dukungan yang tidak melalui mekanisme BTB, monitoring dapat

dilakukan diantaranya melalui home visit, hubungan telepon dan kerjasama

dengan lembaga terkait (LSM lokal/ Instansi Lokal (RT/RW/Tokoh Agama &

Masyarakat/ Kepolisian/ Dinas Kota, Kabupaten atau propinsi) dalam

melaksanakan monitoring rutin. Untuk kasus tertentu yang membutuhkan

monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi

tambahan penting maka pihak LPKSAMPK melakukan monitoring pertama

langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jenis

layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh lembaga lokal.

Hasil monitoring /evaluasi sangat penting digunakan sebagai bahan untuk

menentukan kelanjutan pemberian layanan/dukungan serta untuk

memperbaiki pelayanan di LPKSAMPK. Hasil monitoring akan menjadi

bahan pelajaran dalam penanganan kasus selanjutnya seperti: model,

metode, atau teknik yang digunakan dalam penanganan kasus, khususnya

dalam program reintegrasi, menjadi masukan dalam perencanaan kegiatan

dan anggaran biaya kegiatan serta kebutuhan akan pengembangan model

layanan LPKSAMPK selanjutnya.

23

4.2.Terminasi

Terminasi merupakan tahap dimana kegiatan pelayanan terhadap klien

telah berakhir. Berakhirnya pelayanan kepada penerima manfaat

PKSAMPK karena:

1. Anak/keluarga dinilai tak lagi memerlukan dukungan PKSAMPK

lanjutan setelah proses pelayanan kepada anak selesai dalam arti

anak telah dapat kembali ke orang tuanya/wali, keluarga pengganti

atau pengasuhan alternative lainnya yang berbasis keluarga,

lembaga rujukan lainnya sebagai bentuk pelayanan lanjutan kepada

anak.

2. Pelayanan dapat berakhir atas kemajuan klien/anak dan disetujui

oleh lembaga perujuk/orang tua/wali anak.

3. Anak dan keluarga tidak atau gagal menjaga pemenuhan kondisi

tertentu sebagai syarat penerima manfaat PKSAMPK

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Prioritas Program

Pembangunan Nasional 2010;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, tentang Program Pembangunan Yang

Berkeadilan;

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15.A/HUK/2010, tentang Panduan Umum

Program Kesejahteraan Sosial Anak;

Sirektorat Pelayanan Sosial Anak, Tahun 2010, Pedoman Operasional

Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan

Perlindungan Khusus Tahun 2010;

Sirektorat Pelayanan Sosial Anak, Tahun 2010, Pedoman Pendamping

Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan

Perlindungan Khusus Tahun 2010.

24

E. PROSES PEMBELAJARAN

NO. PROSES PEMBELAJARAN WAKTU

(menit)

1 2 3

1. Fasilitator mengawali pertemuan dengan penjelasan

tentang judul materi, sub pokok bahasan dan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai.

5

2. Fasilitator menunjukkan gambar-gambar tentang jenis-jenis

dan karakteristik AMPK, dan ditanggapi oleh peserta.

5

3. Fasilitator memberikan penjelasan tentang jenis dan

karakteristik AMPK.

20

4. Fasilitator meminta peserta untuk mengiventarisasi

permasalahan dan kebutuhan AMPK yang diketahui.

15

5. Fasilitator memberikan penguatan dan penjelasan

terhadap hasil diskusi tentang permasalahan dan

kebutuhan AMPK.

10

6. Fasilitator menjelaskan cara melakukan deteksi dini dan

intervensi dini pada AMPK.

10

7. Fasilitator mengajak peserta untuk bermain peran tentang

deteksi dan intervensi dini.

a. Peserta dibagi dalam 3 kelompok,

b. Setiap kelompok mempersiapkan 1 kasus tentang jenis-

jenis AMPK.

c. Ketika 1 kelompok bermain peran, kelompok lain

diminta untuk memberikan anggapan tentang deteksi

dan intervensi dini.

d. Fasilitator memberikan tanggapannya pada akhir

kegiatan .

30

25

8. Fasilitator menyimpulkan materi yang disampaikan dan

menutup kegiatan ini.

10

9. Fasilitator menjelaskan Pelayanan dan Rehabititasi Sosial

berbasis Keluarga dan Masyarakat.

10

10. Fasilitator mengajak peserta untuk menginventarisasi

pelayanan atau rehabilitasi dalam keluarga dan

masyarakat. Fasilitator membagi kertas warna kepada

masimg-masing peserta untuk menuliskan pelayanan atau

rehabilitasi yang dilakukan dalam keluarga dan masyakat.

10

11. Fasilitator menjelaskan Penguatan Tanggung Jawab

Keluarga terhadap AMPK

20

12. Fasilitator mengajak peserta untuk bermain peran tentang

Tanggung jawab keluarga atau orangtua terhadap AMPK.

a. Fasilitator meminta beberapa peserta secara sukarela

untuk memerankan orangtua AMPK dalam beberapa

tanggujng jawab dan parenting skill (keterampilan

pengasuhan) orangtua terhadap AMPK.

b. Peserta lain melakukan refleksi terhadap permainan

peran tersebur

30

13 Fasilitator menjelaskan Fungsi, Tugas,dan Peran

Pendamping Sosial dalam Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial AMPK.

20

14 Energizer , ice breaking (sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan)

5

15 Penguatan Organisasi/Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

bagi AMPK

15

26

16 Review dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang

dicapai.

10

Jumlah 225

F. METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah dan Tanya Jawab

2. Curah pendapat (brainstorming)

3. FGD

4. Penugasan/Diskusi Kelompok dan Diskusi Pleno

5. Role Playing

G. MEDIA PEMBELAJARAN

1. OHP / LCD

2. Whiteboard

3. Flipchart

4. Spidol

5. Lembaran Kerja

H. EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Keseriusan peserta dalam mengikuti pembelajaran,

2. Keseriusan peserta dalam menjawab pertanyaan,

3. Keseriusan peserta dalam menyelesaikan tugas dan partisipasinya

dalam diskusi.

27