Modul kesehatan dan keselamatan kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

UNIVERSITAS BATAM

Disusun oleh:

Bambang Apriyanto

DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

UUD 1945Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2)

UU No. 13 Tahun 2003Pasal 86 & 87

UU No. 1 Tahun 1970

Peraturan Pelaksanaan

PP, Per.Men, SEPeraturan Khusus

LATAR BELAKANG PENERAPAN


• UU No. 1 Tahun 1970

1. Setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja

mendapat perlindungan atas keselamatannya

2. Setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman

dan efisien

3. Proses produksi berjalan lancar

• UU No. 13 Tahun 2003

Pasal 86 :

Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Pasal 87 :

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja yang terintegrasi pada manajemen perusahaan

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan

• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

TUJUAN UNDANG-UNDANG


• Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan

atas keselamatan dalam pekerjaannya

• Orang lain yang berada di tempat kerja perlu

menjamin keselamatannya

• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara

aman dan efisien

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJALembaran Negara No. 1 Tahun 1970(Tambahan Lembaran Negara No. 1918)

1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406)

sudah tidak sesuai lagi

2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/

pabrik

3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dan

situasi ketenagakerjaan

4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak

sesuai lagi

LATAR BELAKANG

Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga

kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan

selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu

dipakai dan digunakan secara aman dan efisien

PENGERTIAN

Secara Etimologis :

Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin

kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya

beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil,

makmur dan sejahtera

Secara Filosofi :

Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang

mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di

tempat kerja

Secara Keilmuan :

DASAR - 1

Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945

Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan

UU No.1 Tahun 1970

• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan

• UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenaiketenagakerjaan

Pasal 3

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi

kemanusiaan

Pasal 9Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,

kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai

dengan martabat manusia dan moral agama

Pasal 10Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma

keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti

kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

DASAR HUKUM

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh

perlindungan atas :

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat

manusia

serta nilai-nilai agama;

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal

diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaksanakan

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

UU Ke-TK-an (baru)

Pasal 86

(1) Cukup jelas

(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan

untuk memberikan jaminan keselamatan dan

meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh

dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit

akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,

promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

(3) Cukup jelas

Penjelasan

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang

terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah

Pasal 87

(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari

sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan

yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,

pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan

sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan

penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam

rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan

kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang

aman, efisien, dan produktif.

(2) Cukup Jelas

Penjelasan

Pasal 190

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi

administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15,

Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47

ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126

ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVI

Bagiaan Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 190

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa :

a. teguran;

b. peringatan tertulis;

c. pembatasan kegiatan usaha;

d. pembekuan kegiatan usaha;

e. pembatalan persetujuan;

f. pembatalan pendaftaran;

g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat

produksi;

h. pencabutan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh

Menteri

• Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan

atas keselamatan dalam pekerjaannya

• Orang lain yang berada di tempat kerja perlu

menjamin keselamatannya

• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara

aman dan efisien

TUJUAN

1. Kampanye

2. Pemasyarakatan

3. Pembudayaan

4. Kesadaran dan kedisiplinan

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

• Pertimbangan dikeluarkannya

• Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970

• Batang Tubuh

• Penjelasan

RUANG LINGKUP

(1) Tempat kerja

1. Ruangan/ lapangan

2. Tertutup/ terbuka

3. Bergerak/ tetap

(2) Pengurus pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)

(3) Pengusaha

orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat

kerja

(4) Direktur

pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)

(5) Pegawai pengawas

- peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis

(6) Ahli Keselamatan Kerja

tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

BAB I - ISTILAHPasal 1

Unsur tempat kerja, ada :

(1) Pengurus

(2) Sumer bahaya

(3) usaha

(1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :

a. Darat, dalam tanah

b. Permukaan air, dalam air

c. Udara

(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan

dengan :

a. Keadaan mesin/ alat/ bahan

b. Lingkungan kerja

c. Sifat pekerjaan

d. Cara kerja

e. Proses produksi

(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja


BAB II - RUANG LINGKUPPasal 2

Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral

(1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3

(2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) IPTEK


Pasal 3

(1) Penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap perencanaan s/d

pemeliharaan

(2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi

teknis

(3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK

dapat ditetapkan lebih lanjut

Pasal 4

Syarat-syarat K3

(1) Direktur sebagai pelaksana umum

(2) Wewenang dan kewajiban :

– direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)

– Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No.

03/Men/1984)

– Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No.

4/Men/1992)


Pasal 5

Pasal 6 Panitia banding (belum di atur)

Pasal 7 Retribusi

Pasal 8

(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK

(2) Berkala (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No.

03/Men/1983)

(1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan TK baru

(2) Dinyatakan mampu dan memahami pekerja

(3) Pengurus wajib pembinaan

(4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3


Pasal 9 - Pembinaan

Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1984)

Pasal 11 - Kecelakaan

(1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan

(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No.

03/Men/1998)

a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)

b. Memakai APD

c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3

d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3

e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak

dipenuhi dan APD yang wajib diragukan


Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK

Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan

mentaati K3 dan APD

Pasal 14 – Kewajiban pengurus

a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No.

1/1970 dan peraturan pelaksananya)

b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3

c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

(1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut

dengan peraturan perundangan

(2) Ancaman pidana atas pelanggaran :

• Maksimum 3 bulan kurungan atau

• Denda maksimum Rp. 100.000

(3) Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran


Pasal 15 – Ketentuan Penutup

Pasal 16Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling

lama setahun (12 Januari 1970)

Pasal 17Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja VR 1910

tetap berlaku selama tidak bertentangan

Pasal 18Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan

kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 Tahun 1970 - 1

PERATURAN ORGANIK

• secara sektoral

• pembidangan teknis


UU No. 1 Tahun 1970 - 2

TEMPAT KERJA

SDM

BAHAN

PERALATAN

PROSES PRODUKSI

CARA KERJA

SIFAT PEKERJAAN

LINGKUNGAN KERJA

FAKTOR

PENYEBAB

AMAN

SEHAT

ANALISIS

MGT

Prod’s

KECELAKAAN


UU No. 1 Tahun 1970 - 3

• Secara sektoral

- PP No. 19/1973

- PP No. 11/ 1979

- Per.Menaker No. 01/1978

K3 Dalam Penebangan dan Pengaangkutan

Kayu

- Per.Menaker No. 01/1980

K3 Pada Konstruksi Bangunan


UU No. 1 Tahun 1970 - 4

• Pembidangan Teknis- PP No. 7/1973 - Pestisida

- PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi

- Per.Menaker No. 04/1980 - APAR

- Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan

- Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm

Kebakaran Otomatik

- Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes

- Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.

- Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat &

Angkut


UU No. 1 Tahun 1970 - 5

• Pembidangan Teknis- Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL

- Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir

- Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik


UU No. 1 Tahun 1970 - 6

• Pendekatan SDM- Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes

Bagi Dokter Perusahaan

- Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi

Paramedis

- Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan

Kesehatan Tenaga Kerja

- Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan

Kwalifikasi Juru Las


Kwalifikasi Oparetor Pesawat Uap


UU No. 1 Tahun 1970 - 7

• Pendekatan SDM


Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut

- Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3

- Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi

Tehnis Lif

- Kep.Menaker No. 186/1999 - Pengorganisasian

Penanggulangan Kebakaran


UU No. 1 Tahun 1970 - 8

• Pendekatan Kelembagaan

dan Sistem- Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3

- Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3

- Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3

- Per.Menaker No. 186/1999 - Pelaporan Kecelakaan

K3 = SAVING PROFIT

KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA

PENGERTIAN


Secara Filosofi :” Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan

kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada

khususnya dan manusia pada umumnya, hasil kary dan budayanya

menuju masyarakat adil dan makmur ”

Secara Keilmuan :” Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah

kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ”

Secara Praktis :” Merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu

dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan ditempat

kerja serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber

dan proses produksi secara aman dan efisien dalam pemakaiannya ”

ISTILAH-ISTILAH DALAM


Potensi Bahaya (Hazard)

ialah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan

kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan atau

kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan

Tingkat Bahaya (Danger)

ialah merupakan ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif

Resiko (Risk)ialah suatu ukuran menyatakan kemungkinan (probability) dan

Keparahan (severity) dari suatu kecelakaan atau kerugian pada yang

periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.

Kecelakaanialah kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang

mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat

menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda

Insidenialah kejadian yang tidak diinginkanyang merupakan gejala atau telah

terjadi kontak dengan sumber energi melebihi ambang batas badan atau

struktur

ISTILAH-ISTILAH DALAM


Aman atau selamat

ialah kondisi tiada ada kemungkinan malapetaka (bebas bahaya)

Tindakan Tak Aman (Unsafe Act)ialah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang

memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan

Keadaan Tak Aman (Unsafe Condition)ialah suatu kondisi fisik atau keadan yang berbahaya yang mungkin dapat

langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan

SEJARAH


“ Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang dan

pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan

menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut dibunuh”

Zaman Mozai + 5 abad setelah Raja Hamurabi dinyatakan bahwa ahli

bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksanan dan

pekerjanya dengan menetapkan pemasangan pagar pengaman pada

setiap sisi luat atap rumah.

b.

Raja Hamurabi tahun 1700 SM (Kerajaan Babylonia) dalam kitab Undang

undangnya menyatakan bahwa :

a.

Plinius + 80 tahun sesudah Masehi ahli Ecyclopedia bangsa Roma

mensyaratkan agar para pekerja tambang diharuskan memakai tutup

hidung

c.

Dominico Fontana Tahun 1450 diserahi tugas untuk membangun obelisk

ditengah lapangan St. peter Roma. Ia lalu mensyaratkan agar para

pekerja memakai topi baja.

d.

PRINSIP DASAR PENCEGAHAN KECELAKAAN

USAHA PENCEGAHAN

KECELAKAAN

MENGETAHUI FAKTOR PENYEBAB DAN

RANGKAIAN KEJADIAN KECELAKAAN

(TEORI DOMINO) YAKNI sbb:

Lemah Pengawasan Manajemen

(lack of control management

Sebab Dasar

(kebijakan / keputusan, manusia /

pribadi, lingkungan / pekerjaannya)

Sebab yang merupakan Gejala

(sympton)

Insiden

Kecelakaan

METODE PENCEGAHAN KECELAKAAN

Tahapan Pokok Pencegahan Kecelakaan menurut ILO :

- Penetapan Peraturan Perundang-undangan

- Standarisasi

- Inspeksi / Audit

- Riset- Pendidikan dan Pelatihan

- Persuasi

- Kebijakan Corporate (Corporate policy)

- Standard warna pada simbol (signade) safety

METODE PENCEGAHAN KECELAKAAN

Tahapan Pokok Pencegahan Kecelakaan menurut ILO :- Asuransi

- UU No.3 Th 1992 Pasal 25 ayat 2:

“ Badan pentelenggara program jaminan sosial tenaga kerja adalah BUMN

yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- PerMen /No12/VI/2007 pasal 1 ayat 1:

“ Badan pentelenggara yang ditunjuk adalah PT. Jamsostek ”

- PP No.14 tahun 1993 pasal 2

ayat 1 : ” Program Jamsostek terdidri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja,

Kematian, Hari Tua dan Pemeliharaan Kesehatan.

ayat 4 : “ Jika pengusaha telah memberikan pelayanan kesehatan dengan

manfaat lebih, maka tidak wajib ikut dalam jaminan pemeleiharaan

kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara (Jamsostek) ”

PELAPORAN DAN ANALISA KECELAKAAN

KERJA (Permennaker no 3 tahun 1998)

TERJADI KECELAKAAN

Leader segera lapor keForeman atau Supervisor

Catatan : Laporan harus diberikan ke

Admin. Dept dalam waktu

2 x 24 jam agar assuransi

dapat di klaim

Tindakan P3K terhadapKaryawan yang

mengalami kecelakaan

Kepala Dept. membuat laporan

lengkap tentang kejadian dan perbaikan/pencegahan yang

telah dilakukan

Karyawan yang mengalami Kecelakan segera dibawa

Ke Dokter

Kepala Dept. menyelidiki& menganalisa penyebab

kecelakaan

Kepala Dept. melakukantindakan perbaikan /

pencegahan

Safaty Officer & Mgt meninjauefektivitas dari tindakan perbaikan

dan pencegahan yg dilakukan

Dokter memutuskanbahwa kecelakaan tersebut

"KECELAKAAN KERJA" ?

TIDAK

YA

Apakah sudah efektif

?

TIDAK

YA

SELESAI

Kepala Dept. membuat

Laporan bagaimanaKecelakaan terjadi

Berdasarkan laporan tsb Safety Officer

membuat laporan sementara

Kepala Dept. memberikan

laporan kejadian ke HRD

1 Hari

1 Hari

1 Hari

1 Hari

YMB Safety Officer membuat laporan lengkap

TOTAL 4 Hari

Foreman atau SupervisorMemberikan Laporan ke

Kepala Dept.

Contoh Format Laporan Kecelakaan

Industri

KELEMBAGAAN


Lembaga K3 yang ada di Indonesia saat ini:

- P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

- DK3N (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional)

- PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

ialah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu

melaksanakan dan menangani usaha-usaha K3 yang keanggotaannya

terdiri dari unsur Pengusaha dan Pekerja.

ialah lembaga yang dibentuk untuk membantu memberikan saran dan

pertimbangan kepada Menteri tentang usaha-usaha K3.

ialah lembaga usaha berdasarkan SK penunjukan dari Depnakertrans

yang bergerak dibidang jasa K3 dengan mempunyai ahli K3 dibidangnya.

UU No. 1 Tahun 1970

DASAR HUKUM :

Kep. 125/Men/1984 (tentang DK3N dan P2K3)

Per. 04/Men/1987 (tentang P2K3 dan Ahli K3)

Per. 04/Men/1995 (tentang PJK3)

(PERATURAN PELAKSANAAN)

ASPEK-ASPEK


- INSTALASI LISTRIK- MESIN PRODUKSI- BOILER- FAKTOR FISIK

- LIFT- MESIN PEMBANGKIT- KOMPRESOR - FAKTOR KIMIA

- PENANGKAL PETIR- CRANE(PRESSURE TUBE)- FAKTOR BIOLOGI

- FORKLIFT- FAKTOR PSIKOLOGI

- FAKTOR FISIOLOGI

ASPEK

ELEKTRIK

ASPEK

MEKANIK

ASPEK

PRESSURE

ASPEK

LINGKUNGAN

ASPEK - ASPEK K3

SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA (SMK3)

DASAR HUKUM YANG MENGHARUSKAN SMK3 HARUS DITERAPKAN

PP 50 tahun 2012

PEDOMAN DAN PENERAPAN SMK3

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

- Kepemimpinan dan Komitmen

- Tinjauan Awal K3

- Kebijakan K3

2. PERENCANAAN

- Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko

- Peraturan Perundang-undangan lainnya

- Tujuan dan Sasaran

- Indikator Kinerja

- Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung

3. PENERAPAN

- Jaminan Kemampuan

- Kegiatan Pendukung

4. PENGUKURAN DAN EVALUASI

- Inspeksi dan Pengujian

- Audit SMK3

- Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAGEMEN

`

PRINSIP - PRINSIP (SMK3)

PERBEDAAN AUDIT K3 DENGAN INSPEKSI K3

AUDIT K3

- Fokus pada pemeriksaan sistem

managemen

`

INSPEKSI K3

- Fokus pada pemeriksaan alat atau benda

- Mengutamakan pemeriksaan saat

proses kerja berlangsung

- Mengutamakan hasil akhir pengujian

- Upaya pengukuran efektivitas dari

pelaksanaan suatu sistem

- Upaya menemukan kesesuaian dari suatu

obyek

SUSUNAN ORGANISASI

(P2K3 atau SAFETY COMMITTEE)

KETUA

Production

Management

Dept.

Safety Officer

Quality

Management

Dept.

Production

Dept. 1

Production

Dept. 2

Total Preventive

Maintenance

Dept.

Production

Engineering

Dept.

HRD & Financet

Dept.

DASAR HUKUM TENTANG P2K3 (SAFETY COMMITTEE)

PERMEN No. 4 Tahun 1987

Ketua Safety Committee

Persyaratan Tugas

1. Level Top Management atau 1. Membuat kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. Pemilik Perusahaan atau 2. Bertanggungjawab atas diterapkannya kerja aman dan sehat

3. Pemegang saham utama Serta masing-masing kegiatan program-programnya.

3. Meninjau tingkat efektif Kerja aman dan sehat serta kegiatan

program-programnya

Sekretaris Safety Committee

1. Memiliki sertifikat Ahli K3 dari Badan resmi (Depnaker)

1. Menyelenggarakan pertemuan rutin setiap anggota

2. Memiliki surat penunjukan dari Menteri Depnaker

2. Mengontrol semua dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Mampu menerapkan cara kerja yang sehat dan aman

3. Memberikan dukungan dan saran ke masing-masing divisi

Dan menegerti aturan - aturan kerja aman dan sehat

Untuk memastikan kegiatan keselamatan dan Kesehatan Kerja

berhasil diterapkan

4. Memiliki kompetensi yang baik 4. Menyelidiki semua kecelakan kerja yang terjadi dan mengambil

tindakan perbaiakn dan pencegahan

5. Memberikan laporan dan daftar ke Disnaker tentang tindakan

dan kondisi tidak aman dilokasi kerja Anggota

(Electrical, Mechanical, Pressure eqp., Env. Section)

1. Wakil dari salah satu Unit atau Divisii. 1. Identifikasi tindakan dan kondisi tidak aman dilokasi kerja

masing-masing

2. Menerapkan program atau kegiatan untuk memastikan kerja

aman dan sehat.

3. Melaporkan ke Safety Committee

Tugas

Tugas

2. Mampu menerapkan cara kerja yang sehat dan aman

Dan menegerti aturan - aturan kerja aman dan sehat

3. Memiliki kompetensi yang baik

Persyaratan

Persyaratan

SUSUNAN ORGANISASI

(TIM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT)

Secretary

Chemical Spillage

Team

KETUA

Oil Spillage

Team

Health

Task Force

Coordinator

First Aid

Team

Fire Warden

Floor Leader

Fire Fighting

STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM

KESELAMATAN KERJA

Telaahan Personal

Telaahan personal dimaksudkan untuk menentukan karakteristik karyawan tertentu yang

diperkirakan potensial berhubungan dengan kejadian keselamatan kerja:

faktor usia; apakah karyawan yang berusia lebih tua cenderung lebih lebih aman dibanding yang

lebih muda ataukah sebaliknya,

ciri-ciri fisik karyawan seperti potensi pendengaran dan penglihatan cenderung berhubungan

derajad kecelakaan karyawan yang kritis, dan

tingkat pengetahuan dan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan dan

penyelamatan dari kecelakaan kerja. Dengan mengetahui ciri-ciri personal itu maka perusahaan

dapat memprediksi siapa saja karyawan yang potensial untuk mengalami kecelakaan kerja. Lalu

sejak dini perusahaan dapat menyiapkan upaya-upaya pencegahannya.

Sistem Insentif

Insentif yang diberikan kepada karyawan dapat berupa uang dan bahkan karir. Dalam bentuk

uang dapat dilakukan melalui kompetisi antarunit tentang keselamatan kerja paling rendah dalam

kurun waktu tertentu, misalnya selama enam bulan sekali. Siapa yang mampu menekan

kecelakaan kerja sampai titik terendah akan diberikan penghargaan. Bentuk lain adalah berupa

peluang karir bagi para karyawan yang mampu menekan kecelakaan kerja bagi dirinya atau bagi

kelompok karyawan di unitnya.

Pelatihan Keselamatan Kerja

Pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan biasa dilakukan oleh perusahaan. Fokus pelatihan

umumnya pada segi-segi bahaya atau resiko dari pekerjaan, aturan dan peraturan keselamatan

kerja, dan perilaku kerja yang aman dan berbahaya.

STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM

KESELAMATAN KERJA

Peraturan Keselamatan Kerja

Perusahaan perlu memiliki semacam panduan yang berisi peraturan dan aturan yang

menyangkut apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan di tempat kerja. Isinya

harus spesifik yang memberi petunjuk bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan hati-hati

untuk mencapai keselamatan kerja maksimum. Sekaligus dijelaskan beberapa kelalaian kerja

yang dapat menimbulkan bahaya individu dan kelompok karyawan serta tempat kerja. Dalam

pelaksanaannya perlu dilakukan melalui pemantauan, penumbuhan kedisiplinan dan tindakan

tegas kepada karyawan yang cenderung melakukan kelalaian berulang-ulang.

Untuk menerapkan strategi dan program di atas maka ada beberapa pendekatan sistematis

yang dilakukan secara terintegrasi agar manajemen program kesehatan dan keselamatan kerja

berjalan efektif berikut ini.

Pendekatan Keorganisasian

Merancang pekerjaan,

Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan program,

Menggunakan komisi kesehatan dan keselamatan kerja,

Mengkoordinasi investigasi kecelakaan.

Pendekatan Teknis

Merancang kerja dan peralatan kerja,

Memeriksa peralatan kerja,

Menerapkan prinsip-prinsip ergonomi.

Pendekatan Individu

Memperkuat sikap dan motivasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja,

Menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja,

Memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk program insentif.

Kesehatan dan Keselamatan

Kerja

SAP 11 MSDM

FIA IISIP

2008

SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 54

Pembahasan

• Arti Safety and Health

• Jenis Kecelakaan Fisik

• UU ttg perlindungan

keselamatan/kesehatan

• Job Hazard analysis&Ergonomics

• Kekerasan dalam lingkungan kerja dan

tindakan pencegahan

• Program Kesehatan Perusahaan


Keselamatan (Safety):Perlindungan

terhadap pekerja agar tidak terluka

akibat kecelakaan kerja

Kesehatan (Health) : Pekerja

terbebas dari penyakit fisik dan

mental


Jenis Kecelakaan

• overexertion,

• jatuh di tingkat yg sama,

• reaksi tubuh krn jatuh dll,

• jatuh ke level yg lebih bawah,

• kejatuhan benda


UU yang menjadi dasar pemberlakuan

kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia

Pasal 86 UU no 13/2003

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

• a. keselamatan dan kesehatan kerja;

• b. moral dan kesusilaan; dan

• c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

• Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

• Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 87 UU no 13/2003

• Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

• Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Keselamatan : efek ekonomi

langsung/tdk langsung

Langsung : biaya perawatan dan

penyembuhan,kehilangan(anggota

tubuh) bahkan kematian

Kehilangan sumber keuangan

Tdk langsung:

produktivitas,turnover.premi asuransi

lebih tinggi,tanggung jawab sosial


Tercapainya Program Keselamatan

Kerja

• Didukung dari Manajemen Puncak

• Pelatihan memadai dalam masa Orientasi

mengenai keselamatan

• Pekerja yang sadar akan perlunya ‘safety’

dalam bekerja

• Lingkungan dan tempat kerja yang aman


Job Hazard analysis:

• Proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan kemudian membagi pekerjaan tsb ke dalam langkah langkah menghilangkan bahaya yangmungkin terjadi

• Perlu keikutsertaan pekerja,ahli /insinyur keselamatan di bidangnya ,serta investigasi kecelakaan (bila sampai terjadi)


Ergonomics

• Study untuk mempelajari interaksi

manusia dengan usaha

kerja,peralatan,perlengkapan,dan

lingkungan fisik


Repetitive Stress Injuries: suatu kondisi

yang disebabkan terlalu banyak

tekanan pada persendian akibat

melakukan suatu gerakan berulang

contoh

• Carpal Tunnel Syndrome : tekanan pada

syaraf karena penyempitan pembuluh

tempat syaraf tsb akibat gerakan/posisi

tertentu yang berulang


Kekerasan dalam lingkungan kerja

scr fisik dan mental

• Karena jenis kerja: supir taxi dan polisi

yang bekerja shift malam,peg pompa

bensin,penjual minuman keras,pelayanan

publik

• Krn berkaitan dengan cash

• Perusahaan kurang menjaga

kemungkinan celah kejahatan (kriminal

biasa dan kejahatan kerah putih)


Tindakan pencegahan• Dilarang membawa senjata tajam ke tempat

kerja dan tempat parkir

• Pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa

• Peraturan yang tidak memberi toleransi bagi pegawai yang melakukan kekerasan

• Peraturan yangmewajibkan pegawai melapor adanya kejanggalan

• Kerjasama dengan psikiater/dokter jika ada emergensi

• Panic button

• Melatih reception/manager melihat sesuatu yang bahaya


Faktor2 penyebabStressFaktor organisasi: budaya perusahaan (mis

CEO otoriter vs dibiarkan berkompetisi) , pekerjaan sendiri(mis manager yang harus mem phk),kondisi kerja(terlalu penuh,ribut,kurangcahaya,kotor,mesin rusak terus menerus)

Faktor Pribadi:keluarga (2 orang tua bekerja,perceraian,sakit dlm waktu lamadll),keuangan.

Pencurian identitas


Program Sadar Kesehatan Perusahaan

• Olahraga

• Kebiasaan makan yang baik

• Menempatkan stress dengan perspektif

bijaksana

• Adanya kemampuan menerima ‘curhat’

• Menasehatkan ‘struktur’ dalam hidup,mampu

melihat keterbatasan diri

• Keseimbangan kerja dan keluarga

• Insentif bagi yang sehat


Subtance Abuse alkohol dan

obat2an

Cara penanganan:

-Pemeriksaan rutin tanpa pemberitahuan

- Tidak ada kompromi dengan hal2 yang

merusak dan penurunan

kinerja(absen,sering berubah mood,tidak

rapi,kurang koordinasi,psikomotor

berkurang)


Program Keselamatan global

Persiapan kerangka kebijakan dan prinsip keselamatan dimanapun perusahaan beroperasi a.l dengan mengerti situasi dan budaya setempat terhadap:

• Paparan bahan kimia (bagi pekerja dan penduduk sekitar)

• Penanganan kecelakaan kerja (ditempat,fasilitas kesehatan di negara tetangga terdekat)


Referensi

• Mondy,R Wayne .Human Resource

Management,10th ed,NewJersey:Pearson

International,2008.bab 10

• Mondy bab 10

Penilaian Resiko

(Risk Assessement)

Penilaian Resiko (Risk Assesment)

Adalah proses evaluasi kemungkinan dan

konsekuensi kecelakaan atau penyakit

yang terjadi disebabkan bahaya yang

sudah diidentifikasi serta menentukan

tindakan yang benar untuk mengontrol

resiko.

Bahaya (Hazard)

Segala sesuatu yang berpotensi

menyebabkan luka pada tubuh dan

termasuk bahaya fisika, kimia, listrik,

biologi dan ergonomik.

Contoh : bahaya-bahaya pada tempat kerja yakni bagian-bagian

mesin yang bergerak, bekerja diketinggian, lantai licin, energi

listrik, suara berisik (noise), larutan beracun dan mudah terbakar,

perpindahan benda sangat berat. Dan lain-lain

Resiko (Risk)

Kemungkinan bahaya yang dapat

menyebabkan luka pada tubuh manusia.

Contoh : Jika seorang bekerja di ketinggian 40m tanpa alat

pengaman, maka resiko terjatuh dan meninggal sangat tinggi.

Langkah-langkah Penilaian terhadapResiko

1. Temukan sumber bahayanya(Identifikasi bahayanya)

2. Penilaian(Evaluasi)

3. Tentukan cara penanggulangannya(Pengaturannya)

Identifikasi Bahaya

Pendekatan

Apak yang akan terjadi, mengapa dan

bagaimana. Pertimbangkan:

- Didasari dengan penjualan

- Didasari dengan urutan kegiatan

Jenis pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

1.Temukan sumber bahayanya(Identifikasi bahayanya)

Evaluasi Resiko

Penentuan Level Resiko

Resiko = Kemungkinan Kejadian (Likelihood)

X

Tingkat Keparahan (Severity)

2. Penilaian(Evaluasi)

Kemungkinan Kejadian (Likelihood)

Analisa Kemungkinan Kejadian

- Biasanya tidak dapat diperkirakan

- Pertimbangkan pengaturan (control) yang digunakan

sebelumnya

- Kondisi kerja dan prosedur

Kemungkinan

KejadianKeterangan

Remote Jarang Terjadi

Occasional Kemungkinan terjadi

Frequent Sering atau terjadinya berulang kali

Tingkat Keparahan (Severity)

Penentuanya secara wajar/realistis

- Jumlah orang yang celaka

- resiko-resiko yang terjadi pada perseorangan

Analysa Tingkat Keparahan

Tingkat

KeparahanKeterangan

Minor Tidak ada yang celaka/luka kecil dan memar, iritasi,

gangguan ketidaknyamanan (cukup dengan pertolongan

pertama saja)

Moderate

Penyakit/luka yang menyebabkan cacat. (Pelayanan

medis)

Eg : Keseleo, patah tulang, tuli, gangguan pada tungkai

dan lengan, infeksi kulit, luka bakar, Luka sobek.

MajorFatal, luka serius or penyakit menahun.

misal : amputasi, patah major, luka dibeberapa bagian,

kanker, keracuan parah, penyakit fatal bahkan kematian

Risk MatrixLikelihood

Severity

Remote Occasional Frequent

MajorResiko

SedangResiko Tinggi Resiko Tinggi

ModerateResiko

Rendah

Resiko

SedangResiko Tinggi

MinorResiko

Rendah

Resiko

Rendah

Resiko

Sedang

As Low as Reasonable Practice ( Gunakan cara

semurah mungkin dan yang penting wajar)

3. Tentukan cara penanggulangannya(Pengaturannya)

Education

Modul kesehatan dan keselamatan kerja