Modul Kekayaan Negara yang Dipisahkan

8/3/2019 Modul Kekayaan Negara yang Dipisahkan

1/56

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM2007

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

(Diklat Jarak Jauh)

MODUL

Penatausahaan Kekayaan NegaraDipisahkan


2/56

i

KATA PENGANTAR

Proses pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu sarana yang

senantiasa diperlukan oleh setiap orang, termasuk mereka yang tengah bekerja dalam

rangka meningkatkan karir kerja dalam kehidupannya, karena proses pembelajaran

pada hakekatnya adalah salah satu cara untuk terjadinya peningkatan dan

pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mengantisipasi permasalahan dan

pemenuhan kebutuhan kerja di masa depan.

Modul Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan yang ditulis oleh Saudari

Tio S. Siahaan SH., LLM. ini disusun dan digunakan dalam Diklat Teknis Substantif

Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Kekayaan Negara yang diselenggarakan oleh

Pusdiklat Keuangan Umum bagi pegawai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) Departemen Keuangan, dan dirancang untuk memberi bekal pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan bagi pegawai DJKN dalam bidang kekayaan negara guna

meningkatkan motivasi dan memperlancar kemampuan dalam rangka penugasan tugas

di lingkungan kerja DJKN. Modul ini sudah mendapatkan masukan-masukan dari

berbagai pihak, diantaranya Saudara Drs. Sigit Setiawan, MBAP (dari DJKN) dan Ibu Dr.

Durri Andriani (dari Universitas Terbuka).

Kami menghargai dan berterima kasih atas upaya penulis dan pereview dalam

mempersiapkan dan menyusun modul ini sehingga turut membantu memberikan

kemudahan bagi peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusdiklat Keuangan

Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

Jakarta, November 2007Kepala Pusdiklat Keuangan Umum,

ttd

Agus HermantoNIP 060048497


3/56

DTSS Pengelolaan Kekayaan NegaraPusdiklat Keuangan Umum

Kekayaan Negara Yang Dipisahkanekayaan Negara Yang Dipisahkan

Modul : Penatausahaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan 1

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..............................................................................................

B. Tujuan...........................................................................

C. Kerangka Pemikiran..........................................................................

1

3

3

BAB II : KONSEPSI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

A. Dasar Hukum................................................................................................

B. Pengertian.....................................................................................................

C. Ruang Lingkup..............................................................................................

6

7

9

BAB III : TATA CARA PEMISAHAN KEKAYAAN NEGARA

A. Pengertian ....................................................................................................

B. Tujuan dan Pertimbangan Penyertaan Modal Negara..................................

C. Sumber-sumber dan Wujud Penyertaan Modal Negara................................

D. Subyek Penyertaan Modal Negara................................................................

11

12

12

13

BAB IV : TATA CARA PENYERTAAN MODAL NEGARA

A. PMN Yang Dananya Bersumber Dari Fresh Money APBN........................

B. PMN Yang Bersumber Dari BMN Pada Kementerian Keuangan................

C. PMN Yang Bersumber Dari BMN Pada Kementerian Teknis.....................

D. Tata Cara Pengurangan PMN Dalam Rangka Privatisasi.............................E. Tata Cara Pengurangan PMN Dalam Rangka Restrukturisasi.....................

F. Tata Cara Pengurangan PMN Dalam Rangka Pngalihan Aset BUMN

Untuk PMN Pada BUMN Lain Atau Perseroan Terbatas............................

G. Tata Cara Pengurangan PMN Dalam Rangka Pngalihan Aset BUMN

Untuk PMN Guna Pendirian BUMN Baru...................................................

17

18

22

2525

25

28

BAB V : PRIVATISASI

A. Pengertian ....................................................................................................

B. Maksud Dan Tujuan Privatisasi....................................................................C. Bentuk Privatisasi.........................................................................................

D. Tata Cara Privatisasi.....................................................................................

34

3435

36

BAB VI : RESTRUKTURISASI

A. Pengertian ....................................................................................................

B. Maksud Dan Tujuan Restrukturisasi.............................................................

C. Ruang Lingkup Privatisasi................................................................

D. Tata Cara Restrukturisasi..............................................................................

39

39

39

40

BAB VII : PERGURUAN TINGGI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

A. Latar Belakang.............................................................................................. 43


4/56




B. Dasar Hukum................................................................................................

C. Pengertian.....................................................................................................

D. Penetapan Perguruan Tinggi.........................................................................

E. Kekayaan Perguruan Tinggi.........................................................................

F. Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai BHMN..............................................

G. Permasalahan Pada BHMN...........................................................................

43

44

44

45

46

48

BAB VIII : PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

A. Pengertian ....................................................................................................

B. Maksud Dan Tujuan......................................................................................

C. Metode Pencatatan........................................................................................

D. Dokumen Legal Penatausahaan....................................................................

50

50

51

51


5/56


Kekayaan Negara Yang Dipisahkan


Bab I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagai Negara yang menganut paham ekonomi

kerakyatan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah berkewajiban untuk

memajukan kesejahteraan rakyat. Cita-cita luhur memajukan

kesejahteraan rakyat semakin dipertegas dengan amanat Pasal

33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cabang-cabang

produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh Negara.

Secara berkesinambungan Pemerintah terus berupaya

untuk mewujudkan amanat konstitusional ini dalam pengelolaan

perekonomian Negara dengan membentuk Perusahaan Negara

untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dari sisi

hukum, tahun 1969, Pemerintah bersama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-

Bentuk Usaha Negara yang selanjutnya disahkan menjadi

Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969

sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ditetapkan

adanya 2 (dua) jenis Perusahaan Negara yaitu Perusahaan

Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan

Negara yang berbentuk Persero didirikan sesuai ketentuan

Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang - Undang

Hukum Dagang (StbI.1847:23) dengan kepemilikan Negara

dalam bentuk saham baik secara keseluruhan atau sebagian.

Sedangkan Perum adalah Perusahaan Negara yang didirikan

dan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19Prp. Tahun 1960 dan yang seluruh modalnya, yang tidak terbagi


6/56




atas saham, dimiliki oleh Negara.

Saham Negara pada Persero maupun modal pada Perum

seluruhnya bersumber dari Kekayaan Negara yang dipisahkan.

Dipisahkan dalam artian pengelolaan kekayaan Negaratersebut tidak dilakukan dalam mekanisme Anggaran

Pendapatan Negara (APBN) melainkan dikelola sesuai dengan

mekanisme korporasi oleh masing-maing Persero dan Perum.

Dalam perkembangannya, pembentukan BUMN atau

Perusahaan Negara tidak melulu hanya untuk bidang usaha

yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang penting

bagi Negara. Namun juga untuk bidang usaha yang tidak

diminati oleh swasta. Dalam hal ini, Perusahaan Negara

berperan sebagai agent of development. Perusahaan Negara

atau BUMN juga melakukan kegiatan yang ditugaskan oleh

Pemerintah (public service obligation) dengan memperoleh

imbalan atau subsidi dari Pemerintah. Peran BUMN yang

demikian besar ternyata tidak diimbangi dengan pengelolaan

BUMN untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Belakangan bahkan cukup banyak BUMN/Perusahaan Negara

yang dalam posisi sangat kritis akhirnya membebani Negara

untuk menyuntikkan lagi kekayaan Negara sebagai

penyertaan modal Negara ke dalam BUMN sebagai upaya

penyelamatan BUMN.

Dari sisi jumlah, keberadaan Perusahaan Negara/BUMN

semakin meningkat. Namun dari sisi peran dan manfaatnya,

masih dirasakan kesenjangan yang dimainkannya kurang

memenuhi maksud tujuan pembentukannya. Kondisi demikian,

kemudian membawa Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh

Kementerian Negara BUMN selaku penerima kuasa dari Menteri

Keuangan untuk bertindak selaku Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS), mencanangkan untuk melakukan restrukturisasi

Perusahaan Negara/BUMN yang dikenal dengan program

Rightsizing. Rightsizing yang dicanangkan Kementerian Negara

BUMN meliputi pengkajian atas kemungkinan untuk secara terus-


7/56




menerus melakukan pembentukan holding diantara BUMN

dengan bidang usaha yang sama, merger/akuisisi BUMN.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, dalam rangka

pengamanan atas kekayaan Negara yang telah ditempatkandalam BUMN, kiranya sesuai dengan prinsip pengawasan

korporasi, Pemerintah perlu secara hati-hati dan

bertanggungjawab dalam memilih dan mengusulkan pejabat

Departemen Keuangan untuk menjadi wakil Pemerintah sebagai

Komisaris dalam BUMN.

2. TUJUAN

Melalui modul ini, diharapkan para siswa akan

memperoleh pemahaman dan mampu menjelaskan mengenai:

1. konsepsi dasar kekayaan Negara yang dipisahkan

2. pihak-pihak yang turut serta dalam pengelolaan kekayaan

Negara yang dipisahkan

3. tatacara pemisahaan kekayaan Negara yang pada

dasarnya menjadi satu kesatuan dengan tatacara

pengusulan penyertaan modal Negara

4. tatacara Penatausahaan Kekayaan Negara Yang

Dipisahkan

5. peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam

melakukan tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan di

bidang kekayaan Negara yang dipisahkan.

3. KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Badan Usaha

Milik Negara (UU BUMN) yang secara tegas telah mencabut

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, maka dalam pengelolaan

modul ini, kerangka berpikir yang digunakan adalah mengacu

pada UU BUMN, disamping UU Kekayaan Negara dan UU

Perbendaharaan Negara.


8/56




Perkembangan terkini pengelolaan BUMN dengan secara

prinsip pemisahan kekayaan Negara tersebut tidak berubah

dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2003 - tentang BUMN.

Pemisahan kekayaan Negara dengan berbentuk modal/saham

pada BUMN tersebut dilakukan melalui penyertaan penanaman

modal oleh Pemerintah dan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun

1969 yang terdahulu maupun UU Nomor 19 Tahun 2003 yang

sekarang ini, pemisahan tersebut baik berupa setiap

penambahan maupun pengurangan pada penyertaan modal

Negara harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam

penulisan modul ini adalah sebagai berikut:

1. Negara menjadi pemilik modal/pemegang saham pada

BUMN/PT

Jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, pemisahan kekayaan

Negara pada dasarnya telah dilaksanakan dalam

mekanisme pengelolaan keuangan Negara.

2. Pemisahan kekayaan Negara dari APBN menjadi modal

BUMN/PT, dan kekayaan awal BHMN

Dalam rangka penguasaan cabang-cabang produksi

yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Dasar 1945 tersebut, Negara memisahkan

sebagian dari kekayaan Negara dan menempatkannya

sebagai penyertaan modal Negara dalam membentuk

Perusahaan Negara atau yang sekarang lebih dominan

disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara.

3. Pemisahan kekayaan Negara harus memberi manfaat

bagi masyarakat

Filosofi pemisahan kekayaan Negara sebagai bagian dari

kekayaan Negara adalah untuk menghasilkan

kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hal ini secara jelas


9/56




dan tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar

1945.

4. Batasan Kewenangan negara dalam pengelolaan

kekayaan Negara yang telah dipisahkan

Meskipun Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara (BUN) merupakan wakil Pemerintah dalam

kepemilikan saham dalam hal ini BUMN/PT, namun

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003,

kewenangan RUPS tersebut didelegasikan kepada

Menteri Negara BUMN. Dengan pendelegasian ini, maka

dalam pengelolaan PMN yang dilakukan dalam

mekanisme korporasi, kewenangan Menteri Negara BUMN

lebih kepada pengusulan kebijakan restrukturisasi

perusahaan yang dapat berdampak pada penyediaan

anggaran di APBN, sedangkan posisi Menteri Keuangan

lebih kepada usul pengajuan PMN kepada Presiden.

5. Peran Stakeholder negara dalam pengamanan kekayaan

negara yang telah dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Komisaris,

sebagai salah satu organ perusahaan, mengemban tugas

penting melakukan pengawasan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) dalam rangka pencapaian kepentingan

dan tujuan BUMN. Pelaksanaan pengawasan BUMN oleh

Komisaris dilakukan sesuai Anggaran Dasar BUMN dan

peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, yang

mewakili kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawab-

an dan kewajaran.


10/56


Kekayaan Negara Yang DipisahkanKekayaan Negara Yang Dipisahkan


Bab II

KONSEPSI KEKAYAAN NEGARA YANG

DIPISAHKAN

1. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam

pelaksanaan dan pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4286)

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4297)

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor......

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan

Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan

(Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan

Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4305)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang

Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)


Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan

Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara


11/56




9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang

Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal

Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan

Perseroan Terbatas


Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

2. PENGERTIAN

Definisi-definisi yang digunakan dalam pelaksanaan dan

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah

sebagai berikut :

a. Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah kekayaannegara yang dipisahkan untuk dijadikan sebagai modal

BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola

secara korporasi

b. Pengelola Barang Milik Negara adalah pejabat yang

berwenang dan bertanggungjawab menetapkan

kebijakan umum pembinaan dalam pengelolaan barang

milik negara, yaitu Menteri Keuangan

c. Pengguna Barang Milik Negara adalah pejabatpemegang kewenangan penggunaan barang rnilik

negara, yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga

d. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan adalah

Kekayaan Negara yang ada pada

Departemen/Lembaga atau Badan Hukum Pemerintah

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah

e. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaannegara yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya

yang sah yang dijadikan penyertaan modal Negara

pada BUMN

f. Wakil Pemerintah adalah menteri yang ditunjuk atau

diberi kuasa selaku pemegang saham Negara pada

Persero dan pemilik modal pada Perum dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan

g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh


12/56




Negara

h. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero,

adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling

sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki

oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya

mencari keuntungan

i. Perseroan Terbatas adalah perseroan terbatas yang tidak

termasuk persero

j. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum,

adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan

tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk

memanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

perusahaan

k. Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka

pengadministrasian untuk mengetahui besarnya

penyertaan modal negara dalam BUMN

l. Pengusulan adalah proses penyelesaian administrasi baik

dari aspek teknis maupun yuridis penyertaan modal

negara dalam BUMN

m. Proyek Selesai adalah Proyek Fisik maupun Non Fisik yang

seluruhnya atau sebagian telah berfungsi

n. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian

maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka

meningkatkan kinerja/nilai perusahaan, memperbesar

manfaat bagi negara/masyarakat, serta memperluas

pemilikan saham oleh masyarakat

o. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ

persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam

persero dan memegang segala wewenang yang tidak

diserahkan kepada direksi dan komisaris

p. Kapitalisasi adalah penambahan modal disetor penuh

oleh Pemerintah

q. Divestasi adalah penjualan saham Negara pada suatu

Persero atau Perseroan Terbuka (Tbk.) baik sebagian


13/56




maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar

manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas

pemilikan saham oleh masyarakat

r. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang

menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau

menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu BUMN atau Perseroan

Terbatas

s. Laporan PMN adalah laporan yang menyajikan informasi

tentang penyertaan modal Negara pada BUMN atau

Perseroan Terbatas dengan menggunakan format

tertentu.

t. Badan Hukum Milik Negara, yang selanjutnyas disingkat

BHMN adalah . .

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan dan pengelolaan kekayaan

negara meliputi:

1. Penyertaan Modal Negara

Pengelolaan kekayaan negara dimulai sejak adanyausul inisiatif baik yang diajukan oleh Menteri Negara

BUMN, Menteri Keuangan atau Menteri Teknis, yang

meliputi:

a. PMN dalam rangka pendirian BUMN, baik yang

berbentuk Persero maupun Perum

b. PMN dalam rangka Penambahan Modal pada BUMN

dan/atau Perum

c. PMN dalam rangka Public Service Obligation (PSO),

meskipun tidak selalu PSO yang diserahkan

Pemerintah kepada BUMN dilaksanakan dengan

bentuk PMN, karena peraturan perundang-

undangan memungkinkan dilakukannya PSO dengan

cara memberikan konsepsi

d. PMN dalam rangka pengurangan Modal. Dana yang

diperoleh dari pengurangan modal Pemerintah pada

BUMN ini dapat digunakan sebagai pembiayaandefisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,


14/56




namun juga dapat digunakan untuk dijadikan

penyertaan modal atau tambahan PMN pada tahun

anggaran yang sama.

2. Privatisasi BUMN

a. Initial Public Offering

b. Secondary Public Offering

c. Right Issue.

3. Divestasi BUMN

a. Divestasi pada BUMN Lain

b. Divestasi pada Strategic Partner

c. Divestasi pada Pemerintah Daerah.

4. Kekayaan Awal pada Badan Hukum Milik Negara

a. Kekayaan Awal pada Perguruan Tinggi

1) Institut Pertanian Bogor (IPB)

2) Institut Teknik Bandung (ITB)

3) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

4) Universitas Indonesia (UI)

5) Universitas Airlangga (Unair)

6) Universitas Gajah Mada (UGM)

7) Universitas Sumatera Utara (USU).

b. Kekayaan Awal pada Badan Pelaksana Migas

1) Kontrak Kerjasama Migas (KKS)

2) Profit Sharing.

5. Kekayaan Awal pada Badan Pelaksana Harian Migas.


15/56



11Modul : Penatausahaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kekayaan Negara Yang DipisahkanBab III

TATA CARA PEMISAHAN KEKAYAAN

NEGARA

1. PENGERTIAN

Penyertaan Modal Negara adalah pengalihan

kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan

kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan

negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai

modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan

Hukum lainnya.

Pengusulan adalah proses penyelesaian administrasi baik

dari aspek teknis maupun yuridis penyertaan modal Negara

dalam BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya. Dalam

proses pengusulan PMN kegiatannya meliputi :

1. Pengusulan PMN dalam rangka pendirian, penambahan

dan pengurangan PMN pada BUMN, BUMD, atau BadanHukum lainnya dari Menteri Negara BUMN atau

Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pimpinan BHMN kepada

Menteri Keuangan

2. Penyelesaian pada Departemen Keuangan atas usulan

penambahan/pengurangan PMN dan/atau usulan terkait

dengan PMN dalam rangka pendirian/pembubaran

BUMN, BUMD, Badan Hukum lainnya

3. Tindak lanjut penyelesaian dokumen legal PMN dimaksud

dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan

Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan atas Peratuan

Pemerintah tentang PMN (dalam hal diperlukan).

Dalam hal proses pengusulan untuk mendapatkan

dokumen legal PMN yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak

diperlukan adanya penetapan dalam Peraturan Pemerintah

maka dokumen legal dimaksud diproses melalui mekanisme

RUPS untuk mendapatkan keputusan RUPS.


16/56





2. TUJUAN DAN PERTIMBANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Adapun tujuan dari dilakukan penyertaan modal

Negara dari Pemerintah Republik Indonesia kepada BUMN,

BUMD, atau Badan Hukum lainnya yaitu:

1. Optimalisasi Barang Milik Negara

2. Mendirikan, mengembangkan/meningkatkan kinerja

BUMN, BUMD, dan Badan Hukum lainnya.

Sedangkan pertimbangan dilakukannya penyertaan

modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia kepada

BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya yaitu:

1. Dalam rangka pendirian dan/atau

mengembangkan/meningkatkan kinerja BUMN, BUMD,

atau Badan Hukum lainnya

2. Dalam rangka mendukung BUMN, BUMD, atau Badan

Hukum lainnya untuk menjalankan tugas Kewajiban

Pelayanan Umum yang diberikan oleh Pemerintah

3. Yang diusulkan merupakan proyek selesaikementerian/lembaga yang dari awal pengadaannya

telah diprogramkan untuk diserahkan pengelolaannya

pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya

4. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan tersebut menjadi

lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau

Badan Hukum lainnya.

3. SUMBER-SUMBER DAN WUJUD PENYERTAAN MODAL NEGARA

Sumber penyertaan modal Negara dapat berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

Kekayaan Negara yang tidak Dipisahkan, berupa :

a. APBN Tunai

b. Proyek Selesai

c. Piutang Negara


17/56




Kekayaan Negara Yang Dipisahkand. Aset Negara Lainnya

2. Kapitalisasi Cadangan

3. Sumber Lainnya.

Sedangkan ditinjau dari aspek bentuk/wujudnya,

Penyertaan Modal Negara atau Ekuitas Pemerintah meliputi :

1. Saham pada Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas

lainnya

2. Modal pada Perusahaan Umum (Perum).

4. SUBYEK PENYERTAAN MODAL NEGARA

Institusi-institusi yang terkait dengan penatausahaan dan

pengusulan PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas,

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing

meliputi:

1. Kementerian Keuangan

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan

antara lain memiliki wewenang dan tanggung jawab

sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam

kepemilikan Kekayaan Negara yang dipisahkan. Di

samping itu. kedudukan Menteri Keuangan berdasarkan

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah sebagai

pengelola barang milik Negara. Namun demikian, sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 sebagian

kewenangan Menteri Keuangan terkait dengan

kedudukannya sebagai wakil pemerintah pada BUMN

dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN Sedangkan

kewenangan dalam rangka penatausahaan dan

pengusulan PMN pada BUMN tetap berada pada

Menteri Keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dengan

pertimbangan bahwa PMN tidak saja ada pada BUMN,


18/56




Kekayaan Negara Yang Dipisahkantetapi terdapat pula pada perseroan terbatas, maka

selanjutnya Menteri Keuangan mengatur pedoman lebih

lanjut mengenai penatausahaan dan pengusulan PMN

pada BUMN dan perseroan terbatas. Pengaturantersebut menyangkut dokumen-dokumen yang

diperlukan dalam rangka penatausahaan PMN, institusi

yang terlibat, proses dokumentasi dokumen legal PMN,

pencatatan PMN, dan pelaporan PMN, serta kegiatan-

kegiatan terkait dalam pengusulan PMN. Terdapat

beberapa Eselon I yang terkait dengan pegelolaan

kekayaan Negara yang dipisahkan, yaitu:

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat

Barang MIlik Negara II terkait dengan pelaksanaan

Penyertaan Modal Negara

b. Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Pengelolaan Risiko

Fisal terkait dengan risk management Penyertaan

Modal Negara

c. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat AnggaranIII terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Bagian Anggaran 99

d. Direktorat Jenderal Perbendaharan c.q.:

1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara terkait dengan

pencairan Dana Penyertaan Modal Negara

2) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat.

2. Kementerian yang Ditunjuk dan/atau Diberi Kuasa

Dalam Pembinaan BUMN.

Kementerian Negara BUMN memiliki wewenang dan

tanggung jawab sebagai wakil pemerintah selaku RUPSpada Persero dan pemegang saham pada Perseroan


19/56




Kekayaan Negara Yang DipisahkanTerbatas, serta pemilik modal pada Perum. Dalam

kaitannya dengan penatausahaan dan pengusulan PMN

ini, Kementerian Negara BUMN bertanggung jawab untuk

menyampaikan kepada Menteri Keuangan dokumen PMNyang tidak memerlukan penerbitan Peraturan Pemerintah,

berupa keputusan RUPS dan penerbitan. Semua keputusan

terkait dengan PMN, serta konfirmasi dan klarifikasi atas

PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas yang ada pada

kewenangannya. Terkait dengan kegiatan pengusulan

PMN, Kementerian Negara BUMN mengusulkan

penambahan/ pengurangan PMN pada batas-batas

kewenangannya. Terdapat beberapa Eselon I yang terkait

dengan pegelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan,

yaitu:

a. Sekretariat Kementerian Negara BUMN

b. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi.

3. Kementerian Negara/Lembaga Teknis

Terhadap PMN yang berasal dari proyek selesai dan

kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang berada

pada penguasaan departemen/lembaga,

Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggungjawab dalam

pengusulan PMN dimaksud kepada Menteri Keuangan

untuk diproses izin prinsip penghapusannya dengan tindak

lanjut disertakan pada BUMN melalui mekanisme sesuai

ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pengusulan

dokumen legal PMN berupa PP.BUMN/Perseroan Terbatas

terkait.

4. Badan Usaha Milik Negara

Setiap BUMN (Persero dan Perum) berwenang untuk

mengelola dan mengadministrasikan PMN yang


20/56




Kekayaan Negara Yang Dipisahkanditerimanya, dan selanjutnya bertanggung jawab dalam

menvampaikan pelaporan secara periodik kepada

Menteri.

Keuangan terkait dengan PMN yang ada pada BUMN

bersangkutan dengan menggunakan format laporan

seperti terlampir, dan disertai dengan Laporan Keuangan

Perusahaan sebagai informasi tambahan untuk

memperjelas kedudukan PMN dimaksud dalam laporan

keuangan.


21/56




Bab IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL NEGARA

1. PMN YANG DANANYA BERSUMBER DARI FRESH MONEYAPBN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu sumber PMN

adalah fresh money yang bersumber dari APBN. Adapun tatacara penyertaan

modal Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Menteri Negara BUMN dan/atau Menteri Teknis menyampaikan usulan PMN

kepada Menteri Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahunanggaran bersangkutan yang dilengkapi dengan kajian aspek bisnis dan

aspek terkait lainnya.

b. Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan dimaksud. Untuk

pengkajian tersebut Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang

anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen Keuangan, Kementerian

Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut

mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian data administratif dan fisik.

2. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek

administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya.

3. melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara.

4. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri

Keuangan.

c. Dalam hal usulan PMN dinyatakan layak untuk diteruskan, Menteri

Keuangan menyampaikan rencana PMN kepada Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang-

Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persetujuan

DPR terhadap rencana PMN tertuang dalam Undang-Undang APBN.

Berdasarkan Undang-Undang APBN.


22/56




d. Atas dasar persetujuan DPR tersebut, Menteri Keuangan menyiapkan:

1. usulan Penyertaan Modal Negara kepada Presiden dengan melampirkan

rancangan Peraturan Pemerintah dan

2. penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Penyiapan rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh Direktur

Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan Penyiapan penerbitan DIPA

dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya memperoleh

pengesahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. Menteri Keuangan

c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pencairan DIPA setelah

ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai PMN bersangkutan.

2. PMN YANG BERSUMBER DARI BMN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

Selain bersumber darai fresh money, PMN dapat juga bersumber dari

Barang Milik Negara (BMN). BMN yang akan menjadi PMN dapat

dikelompokan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. BMN yang dibeli dengan dana APBN yang sejak semula diperuntukkan

sebagai PMN.

2. BMN yang dibeli dengan dana APBN namun semula tidak

diperuntukkan sebagai PMN

3. BMN yang berasal Dari Perolehan Lainnya Yang Sah

1. PMN yang bersumber dari BMN yang diperoleh dari APBN yang sejak

semula diperuntukkan sebagai PMN

Tatacara PMN atas BMN yang dibeli dari dana APBN dan sejak semula

diperuntukkan sebagai PMN adalah sebagai berikut:

a. Menteri Keuangan melakukan kajian atas rencana PMN yang

bersumber dari BMN, yang pengadaannya berasal dari APBN dan

sejak semula diperuntukkan sebagai PMN. Dalam rangka

pelaksanaan pengkajian, Menteri Keuangan dapat membentuk Tim


23/56




yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen Keuangan,

Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN

bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai

berikut:

i) Melakukan penelitian data administratif dan fisik.

ii) Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis,

aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya.

iii) Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara.

iv) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada

Menteri Keuangan.

b. Menteri Keuangan dapat menunjuk penilai independen guna

melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan

dapat meminta masukan dari Menteri Negara BUMN dan Menteri

Teknis terhadap rencana PMN.

c. Dalam hal rencana PMN dinyatakan layak untuk diteruskan, Menteri

Keuangan menyampaikan usulan rencana PMN kepada Presiden

dengan melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah.

d. Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai PMN dimaksud telah

ditetapkan oleh Presiden, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Kekayaan Negara melakukan serah terima BMN yang telah menjadi

PMN kepada BUMN.

2. Dari APBN Yang Semula Tidak Diperuntukkan Sebagai Penyertaan

Modal Negara

Menteri Keuangan melakukan kajian atas rencana PMN yang

bersumber dari BMN, yang pengadaannya berasal dari APBN dan pada

awalnya tidak diperuntukkan sebagai PMN. Dalam rangka pelaksanaan

pengkajian, Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang

anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen Keuangan,


bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai


24/56




berikut:

a. Melakukan penelitian data administratif dan fisik.

b. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis,


c. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara.

d. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada

Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan dapat menunjuk penilai independen guna

melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan dapat

meminta masukan dari Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis

terhadap rencana Penyertaan Modal Negara.

Dalam hal rencana Penyertaan Modal Negara dinyatakan layak

untuk diteruskan, Menteri Keuangan menyampaikan usulan rencana

PMN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tembusan

kepada Presiden. Apabila usulan PMN tersebut disetujui DPR, Menteri

Keuangan menyampaikan usulan PMN kepada Presiden dengan

melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah. Dalam hal Peraturan

Pemerintah mengenai PMN dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan

serah terima BMN yang telah menjadi PMN kepada BUMN.

3. Dari Perolehan Lainnya Yang Sah

Menteri Keuangan melakukan kajian atas rencana PMN yang

bersumber dari perolehan lainnya yang sah, antara lain:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang

atau

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


25/56




Dalam rangka pelaksanaan pengkajian, Menteri Keuangan

membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen

Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN

bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagaiberikut.


b. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis,


c. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara.

d. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada

Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menunjuk penilai independen guna melakukan

penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan dapat meminta

masukan dari Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis terhadap

rencana PMN. Dalam hal rencana PMN dinyatakan layak untuk

diteruskan:

a. bagi rencana PMN yang bernilai diatas Rp100 miliar dan/atau

berupa tanah dan bangunan yang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan harus terlebih dahulu memperoleh

persetujuan DPR, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan PMN

kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden

ii. berdasarkan persetujuan dari DPR, Menteri Keuangan

menyampaikan usulan PMN kepada Presiden dengan

melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah.

b. bagi rencana PMN yang bernilai dari Rp10 miliar sampai dengan

Rp100 miliar, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan prinsip

pelaksanaan PMN kepada Presiden

ii. berdasarkan persetujuan prinsip dari Presiden, Menteri Keuangan


26/56




c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengkoordinasikan

penyiapan rancangan Peraturan Pemerintah untuk selanjutnya

disampaikan kepada Presiden guna memperoleh penetapan.

c. bagi rencana PMN yang bernilai dibawah Rp10 miliar, MenteriKeuangan menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah

kepada Presiden guna memperoleh penetapan.

Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai PMN dimaksud telah

ditetapkan oleh Presiden, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Kekayaan Negara melakukan serah terima BMN yang telah menjadi

PMN kepada BUMN.

3. PMN YANG BERSUMBER DARI BMN PADA KEMENTERIAN TEKNIS

1. Dari APBN Yang Sejak Semula Diperuntukkan Sebagai PMN

Menteri Teknis menyampaikan usulan PMN kepada

Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri

Negara BUMN yang dilengkapi dengan kajian aspek bisnis

dan aspek terkait lainnya.

Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan

dimaksud, dimana Menteri Keuangan dapat membentuk Tim

yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen

Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis,

dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas

antara lain sebagai berikut:


2. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspekyuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek

terkait lainnya.

3. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara.

4. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian

kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menunjuk penilai independen guna

melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN


27/56




sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri

Keuangan dapat meminta masukan dari Menteri Negara

BUMN terhadap rencana PMN.

Dalam hal rencana PMN dinyatakan layak untukditeruskan, Menteri Keuangan menyampaikan usulan

rencana PMN kepada Presiden dengan melampirkan

rancangan Peraturan Pemerintah. Dalam hal Peraturan

Pemerintah mengenai PMN dimaksud telah ditetapkan oleh

Presiden, Menteri Teknis melakukan serah terima BMN yang

telah menjadi PMN kepada BUMN. Menteri Teknis

menyampaikan Berita Acara Serah Terima, Surat Keputusan

penghapusan BMN dari daftar barang pengguna, dan

dokumen terkait lainnya kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara guna dilakukan

penatausahaan.

2. Dari Perolehan Lainnya Yang Sah

Menteri Teknis menyampaikan usulan PMN kepada

Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri

Negara BUMN yang dilengkapi dengan kajian aspek bisnis

dan aspek terkait lainnya.

Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan

dimaksud, dimana Menteri Keuangan dapat membentuk Tim

yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen

Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis,

dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas

antara lain sebagai berikut:


2. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek

yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek

terkait lainnya.




28/56





Menteri Keuangan menunjuk penilai independen guna

melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. MenteriKeuangan dapat meminta masukan dari Menteri Negara

BUMN terhadap rencana PMN.

Dalam hal rencana PMN dinyatakan layak untuk

diteruskan:

a. bagi rencana PMN yang bernilai diatas Rp100 miliar

dan/atau berupa tanah dan bangunan yang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan harus terlebih

dahulu memperoleh persetujuan DPR, dengan ketentuan

sebagai berikut:

i. Menteri Keuangan mengajukan permohonan

persetujuan PMN kepada DPR dengan tembusan

kepada Presiden

ii. Berdasarkan persetujuan dari DPR, Menteri Keuangan

menyampaikan usulan PMN kepada Presiden dengan


b. bagi rencana PMN yang bernilai dari Rp10 miliar sampai

dengan Rp100 miliar:


persetujuan prinsip pelaksanaan pmn pada Presiden

ii. Berdasarkan persetujuan prinsip dari Presiden, MenteriKeuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara

menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah untuk

selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna

memperoleh penetapan.

c. bagi rencana PMN yang bernilai dibawah Rp10 miliar,

Menteri Keuangan menyampaikan rancangan Peraturan

Pemerintah kepada Presiden guna memperolehpenetapan.


29/56




Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai PMN

dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, Menteri Teknis

melakukan serah terima BMN yang telah menjadi PMN

kepada BUMN. Menteri Teknis menyampaikan Berita AcaraSerah Terima, Surat Keputusan penghapusan BMN dari daftar

barang pengguna, dan dokumen terkait lainnya kepada

Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara

guna dilakukan penatausahaan.

4. TATA CARA PENGURANGAN PMN DALAM RANGKA PRIVATISASI

Privatisasi atau penjualan saham milik Negara merupakan

salah satu cara pengurangan PMN pada Persero dan Perseroan

Terbatas. Adapun ketentuan dan tata cara lebih lanjut

mengenai privatisasi, dibahas lebih lanjut dalam bagian lain

dalam modul ini.

5. TATA CARA PENGURANGAN PMN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI

Adapun ketentuan dan tata cara lebih lanjut mengenai

restrukturisasi BUMN dan Perseroan Terbatas, dibahas lebih lanjut

dalam bagian lain dalam modul ini.

6. TATA CARA PENGURANGAN PMN DALAM RANGKA PENGALIHAN ASET BUMN UNTUK

PMN PADA BUMN LAIN ATAU PERSEROAN TERBATAS

Menteri Negara BUMN menyampaikan usulan rencana

pengurangan PMN dalam rangka pengalihan aset BUMN untuk

PMN pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas kepada Menteri

Keuangan yan dilengkapi dengan dokumen antara, sebagai

berikut:

1. Rsalah RUPS/rsalah Rapat Pembahasan Bersama dari

BUMN yang akan dilakukan pengurangan PMN, serta

BUMN dan Perseroan Terbatas yang akan menerima PMN

2. Anggaran Dasar dari BUMN yang akan dilakukan

pengurangan PMN, serta BUMN dan Perseroan Terbatas

yang akan menerima PMN

3. Laporan keuangan BUMN yang akan dilakukan


30/56




pengurangan PMN, yang telah diaudit dalam 3 (tiga)

tahun terakhir

4. Laporan kinerja BUMN yang akan dilakukan pengurangan

PMN, yang telah disahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir

5. Laporan keuangan BUMN atau Perseroan Terbatas yang

akan menerima PMN, yang telah diaudit dalam 3 (tiga)

tahun terakhir

6. Laporan kinerja BUMN yang akan menerima PMN dalam 3

(tiga) tahun terakhir atau prospektus Perseroan Terbatas

yang akan menerima PMN dan

7. Hasil kajian dari aspek bisnis dan aspek terkait lainnya,

yang mendasari pertimbangan usulan rencana

pengurangan PMN.

Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan dimaksud,

dimana Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang



bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain

sebagai berikut:




terkait lainnya.




Menteri dapat menunjuk penilai independen guna

melakukan penilaian atas rencana pengurangan PMN sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri dapat

meminta masukan dari Menteri Teknis terhadap rencana

pengurangan PMN.


31/56




Dalam hal rencana pengurangan PMN dinyatakan layak

untuk diteruskan:

a. bagi rencana pengurangan PMN yang bernilai diatas

Rp100 miliar dan/atau berupa tanah dan bangunan serta

pengurangan PMN yang untuk selanjutnya dijadikan PMN

pada Perseroan Terbatas yang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu

memperoleh persetujuan DPR, dengan ketentuan sebagai

berikut:


persetujuan pengurangan PMN kepada DPR dengan

tembusan kepada Presiden

ii. persetujuan dari DPR terhadap rencana pengurangan

PMN pada BUMN dan pengalihannya menjadi PMN

pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas dituangkan

dalam Undang-Undang APBN

iii. berdasarkan Undang-Undang APBN, Menteri

Keuangan menyampaikan usulan pengurangan PMN

pada BUMN dan PMN pada BUMN lain atau Perseroan

Terbatas kepada Presiden dengan melampirkan

rancangan Peraturan Pemerintah.

b. bagi rencana pengurangan PMN yang bernilai dari Rp10

miliar sampai dengan Rp100 miliar pada BUMN yang akan

dijadikan PMN pada BUMN lain, dengan ketentuan

sebagai berikut:


persetujuan prinsip pelaksanaan PMN Negara pada

Presiden

ii. berdasarkan persetujuan prinsip dari Presiden, Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara

menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah untuk

selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna


32/56





c. bagi rencana pengurangan PMN yang bernilai dibawah

Rp10 miliar pada BUMN yang akan dijadikan PMN pada

BUMN lain, Menteri Keuangan menyampaikan rancanganPeraturan Pemerintah kepada Presiden guna


Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai pengurangan

PMN dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, pelaksanaan

selanjutnya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri

Negara BUMN sesuai bidang tugas dan kewenangannya

masing-masing. Menteri Negara BUMN menyampaikan dokumen

pelaksanaan pengurangan PMN kepada Menteri, antara lain

sebagai berikut:

a. Akta RUPS/Rapat Pembahasan Bersama dan

b. perubahan Anggaran Dasar dari BUMN yang telah

dilakukan pengurangan Penyertaan Modal Negara, serta

BUMN dan Perseroan Terbatas yang telah menerima

Penyertaan Modal Negara, termasuk tetapi tidak terbatas

pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

mengenai pengesahan perubahan Anggaran Dasar

dimaksud serta dokumen terkait lainnya.

7. TATA CARA PENGURANGAN PMN DALAM RANGKA PENGALIHAN ASET BUMN UNTUK

PMN GUNA PENDIRIAN BUMN BARU

Menteri Negara BUMN menyampaikan usulan rencana

pengurangan PMN dalam rangka pengalihan aset BUMN untuk

PMN guna pendirian BUMN baru kepada Menteri Keuangan

yang dilengkapi dengan dokumen antara lain sebagai berikut:

1. rsalah RUPS/rsalah Rapat Pembahasan Bersama dari

BUMN yang akan dilakukan pengurangan PMN

2. Anggaran Dasar dari BUMN yang akan dilakukan

pengurangan PMN

3. Rancangan Anggaran Dasar dari BUMN yang akan


33/56




didirikan

4. laporan keuangan BUMN yang akan dilakukan

pengurangan PMN, yang telah diaudit dalam 3 (tiga)

tahun terakhir

5. laporan kinerja BUMN yang akan dilakukan pengurangan

PMN, yang telah disahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir

dan

6. hasil kajian dari aspek bisnis dan aspek terkait lainnya,

yang mendasari pertimbangan usulan rencana

pengurangan PMN.

Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan dimaksud,

dimana Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang



bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain

sebagai berikut:




terkait lainnya.




Menteri dapat menunjuk penilai independen guna

melakukan penilaian atas rencana pengurangan PMN sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri dapat

meminta masukan dari Menteri Teknis terhadap rencana

pengurangan PMN.

Dalam hal rencana pengurangan PMN dinyatakan layak

untuk diteruskan, Menteri Keuangan mengajukan permohonan

persetujuan pengurangan PMN dalam rangka pendirian BUMN

baru kepada PR dengan tembusan kepada Presiden.


34/56




Persetujuan dari DPR terhadap rencana pengurangan PMN

pada BUMN dalam rangka pendirian BUMN baru dituangkan

dalam Undang-Undang APBN. Berdasarkan Undang-Undang

APBN, Menteri Keuangan menyampaikan usulan pengurangan

PMN pada BUMN dan PMN untuk pendirian BUMN baru kepada

Presiden dengan melampirkan rancangan Peraturan

Pemerintah.

Dalam hal Peraturan Pemerintah dimaksud telah

ditetapkan oleh Presiden, pelaksanaan selanjutnya dilakukan

oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN sesuai

bidang tugas dan kewenangannya masing-masing. Menteri

Negara BUMN menyampaikan dokumen pelaksanaan

pengurangan PMN kepada Menteri, antara lain sebagai berikut.

1. Akta RUPS/Rapat Pembahasan Bersama

2. Perubahan Anggaran Dasar dari BUMN yang telah

dilakukan pengurangan Penyertaan Modal Negara

3. Anggaran Dasar dari BUMN yang telah didirikan

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

mengenai pengesahan Anggaran Dasar dan

5. dokumen terkait lainnya.

Dalam hal inisiatif rencana pengurangan PMN dalam

rangka pengalihan aset BUMN untuk PMN guna pendirian BUMN

baru berasal dari Menteri Keuangan, pelaksanaannya dilakukan

berdasarkan tahapan sejak pengkajian oleh Menteri Keuangan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pengkajian rencana

pengurangan PMN yang inisiatifnya berasal dari Menteri

Keuangan, Menteri Keuangan dapat meminta Menteri Negara

BUMN untuk menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut di

atas.

Pengurangan Penyertaan Modal Negara Dalam RangkaDijadikan Kekayaan Negara Yang Tidak Dipisahkan


35/56




a. Menteri Negara BUMN atau Menteri Teknis

menyampaikan usulan rencana pengurangan

Penyertaan Modal Negara dalam rangka dijadikan

kekayaan Negara yang tidak dipisahkan kepadaMenteri Keuangan.

b. Usulan dimaksud dilengkapi dengan dokumen antara

lain sebagai berikut.

1) rsalah RUPS/rsalah Rapat Pembahasan Bersama

dari BUMN yang akan dilakukan pengurangan

Penyertaan Modal Negara

2) Anggaran Dasar dari BUMN yang akan dilakukan

pengurangan Penyertaan Modal Negara

3) laporan keuangan BUMN yang akan dilakukan

pengurangan Penyertaan Modal Negara, yang

telah diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir

4) laporan kinerja BUMN yang akan dilakukan

pengurangan Penyertaan Modal Negara, yang

telah disahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan

5) hasil kajian dari aspek bisnis dan aspek terkait

lainnya, yang mendasari pertimbangan usulan

rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara.

c. Menteri melakukan kajian atas usulan tersebut.

d. Dalam rangka pelaksanaan pengkajian, Menteri

Keuangan dapat membentuk Tim yang anggotanya

terdiri dari unsur-unsur Departemen Keuangan,

Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan

BUMN bersangkutan.

e. Tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut.

1) Melakukan penelitian data administratif dan fisik.

2) Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal,

aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis


36/56




serta aspek terkait lainnya.

3) Melakukan kajian kelayakan pengurangan

Penyertaan Modal Negara.

4) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil

kajian kepada Menteri.

f. Menteri dapat menunjuk penilai independen guna

melakukan penilaian atas rencana pengurangan

Penyertaan Modal Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

g. Dalam hal rencana pengurangan Penyertaan Modal

Negara dinyatakan layak untuk diteruskan, Menteri

Keuangan mengajukan permohonan persetujuan

pengurangan Penyertaan Modal Negara untuk

dijadikan sebagai kekayaan Negara yang tidak

dipisahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan

tembusan kepada Presiden.

h. Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap

rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara

pada BUMN untuk dijadikan sebagai kekayaan

Negara yang tidak dipisahkan dituangkan dalam

Undang-Undang APBN.

i. Berdasarkan Undang-Undang APBN, Menteri

menyampaikan usulan pengurangan Penyertaan

Modal Negara pada BUMN kepada Presiden dengan


j. Dalam hal Peraturan Pemerintah dimaksud telah

ditetapkan oleh Presiden, pelaksanaan selanjutnya

dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara

BUMN, dan Menteri Teknis sesuai bidang tugas dan

kewenangannya masing-masing.

k. Menteri Negara BUMN menyampaikan dokumen

pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara


37/56




kepada Menteri, antara lain sebagai berikut.

1) Akta RUPS/Rapat Pembahasan Bersama

2) Perubahan Anggaran Dasar dari BUMN yang telah

dilakukan pengurangan Penyertaan Modal

Negara

3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

mengenai pengesahan perubahan Anggaran

Dasar sebagaimana tersebut pada butir 2) dan

4) dokumen terkait lainnya.

n. Menteri Teknis menyampaikan dokumen pelaksanaan

penetapan status kekayaan Negara yang tidak

dipisahkan kepada Menteri Keuangan.

o. Dalam hal inisiatif rencana pengurangan Penyertaan

Modal Negara dalam rangka pengalihan aset BUMN

untuk Penyertaan Modal Negara guna pendirian

BUMN baru berasal dari Menteri Keuangan,

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan tahapan

sejak butir d di atas.

p. Sebagai bagian dari pelaksanaan pengkajian rencana

pengurangan Penyertaan Modal Negara yang inisiatifnya

berasal dari Menteri Keuangan, Menteri Keuangan dapat

meminta Menteri Negara BUMN untuk menyampaikan dokumen

sebagaimana tersebut pada butir b di atas.


38/56



Bab V

PRIVATISASI

1. PENGERTIAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan

bahwa privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik

sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar

manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas

pemilikan saham oleh masyarakat Kepemilikan saham oleh

masyrakat juga dimaksudkan untuk dimiliki oleh

karyawan/manager perusahaan. Dari sisi kepemilikan saham

negara pada BUMN, Privatisasi merupakan salah satu bentuk

pengurangan penyertaan modal negara yang tatacaranya

sebagaimana telah diuraikan pada Bab Tatacara Pemisahan

Kekayaan Negara Dengan Penyertaan Modal Negara.

2. MASKUD DAN TUJUAN PRIVATISASI

Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:

a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero

b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan

c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen

keuangan yang baik/kuat

d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif

e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan

berorientasi global

f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan

kapasitas pasar.


39/56



Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja

dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

3. BENTUK PRIVATISASI

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

1. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal

2. penjualan saham langsung kepada investor

3. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan

yang bersangkutan

Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria:

a. industri/sektor usahanya kompetitif atau

b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat

berubah.

Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan

kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan

undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN,

dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian

perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat

diprivatisasi. Aset atau kegiatan yang bersifat komersial

dimaksud tetap memperhatikan kriteria sebagaimana di atas.

Sedangkan Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN

b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan

dengan pertahanan dan keamanan negara

c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh

pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan

kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan


40/56



masyarakat

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya

alam yang secara tegas berdasarkan peraturan

perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

4. TATA CARA PRIVATISASI

Privatisasi harus

didahului dengan tindakan

seleksi atas

perusahaanperusahaan

dan mendasarkan pada

kriteria yang ditetapkan

dalam peraturan

pemerintah. Terhadap

perusahaan yang telah

diseleksi dan memenuhi

kriteria yang telah

ditentukan, setelah

mendapat rekomendasi

dari Menteri Keuangan,

selanjutnya disosialisasikan

kepada masyarakat serta

dikonsultasikan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri Negara BUMN melakukan seleksi dan menetapkan

rencana Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang

akan digunakan, serta jenis dan rentangan jumlah saham yang

akan dijual. Menteri Negara BUMN menuangkan hasil yang akan

digunakan, jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual

dalam Program Tahunan Privatisasi. Menteri Negara BUMN

menyampaikan Program Tahunan Privatisasi kepada Komite

Privatisasi untuk memperoleh arahan dan kepada Menteri

Keuangan untuk memperoleh rekomendasi, selambat-

lambatnya pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan

Arahan Komite Privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan

harus sudah diberikan selambat-lambatnya pada akhir bulan

pertama tahun anggaran berjalan.

Menteri Negara BUMN wajib melaksanakan Program

Tahunan Privatisasi dengan berpedoman pada arahan dan

rekomendasi. Kemudian Menteri Negara BUMN mensosialisasikan

Program Tahunan Privatisasi dan mengkonsolidasikan kepada

DPR-RI. Menteri Negara BUMN mengambil langkah-langkah yang

diperlukan dalam rangka melaksanakan Program Tahunan

Privatisasi. Dalam kondisi tertentu Menteri Negara BUMN dapat

mengusulkan privatisasi yang belum dimasukkan dalam Program

Tahunan Privatisasi setelah terlebih dahulu diputuskan oleh

Komite Privatisasi dan dikonsultasikan dengan DPR-RI.

Pelaksanaan Privatisasi melibatkan lembaga dan/atau

profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan

dan ketentuan yang berlaku yang diseleksi oleh Menteri Negara

BUMN. Tata cara seleksi diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 2005.


41/56



Besarnya biaya privatisasi ditetapkan oleh Menteri Negara

BUMN. Pembiayaan pelaksanaan privatisasi dibebankan pada

hasil privatisasi. Biaya ini dipergunakan untuk biaya lembaga

dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya dan biayaoperasional privatisasi. Namun, apabila privatisasi tidak dapat

dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya, maka

pembebanan atas biaya yang telah dikeluarkan ditetapkan

oleh RUPS.

Hasil privatisasi merupakan hasil bersih setelah dikurangi

dengan biaya-biaya pelaksanaan privatisasi. Penghasilan lain

yang diperoleh dari rekening penampungan hasil Privatisasi

diperhitungkan sebagai hasil Privatisasi. Hasil privatisasi

dibedakan sebagai berikut:

a. saham milik negara pada Persero disetorkan langsung ke

Kas Negara

b. saham dalam simpanan disetorkan langsung ke kas Persero

yang bersangkutan

Sedangkan hasil privatisasi anak perusahaan Persero ditetapkan

sebagai dividen interim Persero yang bersangkutan.

Pengadministrasian dan pelaksanaan penyetoran hasil

Persero diatur sebagai berikut:

a. penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan

membuka rekening penampungan (escrow account) untuk

menampung hasil Privatisasi

b. Setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi,

penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib

segera menyetorkan hasil bersih Privatisasi ke Kas Negara

dan/atau kas Persero yang bersangkutan

c. Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib

segera melaporkan penyetoran hasil Privatisasi kepada

Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan dan DireksiPersero yang bersangkutan.


42/56



Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi

benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi

diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehsepanjang informasi tersebut belum terbuka.


43/56




Bab VI

RESTRUKTURISASI

1. PENGERTIAN

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka

penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis

untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna

memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN RESTRUKTURISASI

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk

menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien,

transparan, dan profesional.

Tujuan restrukturisasi adalah untuk:

a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan

b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada

negara

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang

kompetitif kepada konsumen dan

d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Pelaksanaan restrukturisasi dimaksud tetap memperhatikan asas

biaya dan manfaat yang diperoleh.

3. RUANG LINGKUP PRIVATISASI

Restrukturisasi meliputi :

a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan

dengan kebijakan sektor dan/atau peraturan perundang-

undangan

b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:


44/56




1. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama

di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang

diregulasi maupun monopoli alamiah

2. penataan hubungan fungsional antara pemerintah

selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha,

termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip

tata kelola perusahaan yang baik dan

menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan

kewajiban pelayanan publik.

3. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan,

organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan

prosedur.

4. TATA CARA RESTRUKTURISASI

a. Berdasarkan usulan dari BUMN dan Perseroan Terbatas

yang didalamnya telah terdapat kepemilikan saham

negara, Menteri Negara BUMN menyampaikan usulan

rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara


b. Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan

dimaksud.

c. Dalam rangka pelaksanaan pengkajian, Menteri

Keuangan dapat membentuk Tim yang anggotanya

terdiri dari unsur-unsur Departemen Keuangan,

Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan

BUMN/Perseroan Terbatas bersangkutan.

d. Tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut.


b. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal,

aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis

serta aspek terkait lainnya.

c. Melakukan kajian kelayakan pengurangan


45/56




Penyertaan Modal Negara.

d. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil

kajian kepada Menteri Keuangan.

e. Menteri Keuangan dapat menunjuk penilai

independen guna melakukan penilaian sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Dalam hal rencana pengurangan Penyertaan Modal

Negara dinyatakan layak untuk diteruskan:

1) Bagi rencana pengurangan Penyertaan Modal

Negara yang bernilai diatas Rp100 milyar dan/atau

berupa tanah dan bangunan yang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan harus

terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat:

a) Menteri Keuangan mengajukan permohonan

persetujuan pengurangan Penyertaan Modal

Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat

dengan tembusan kepada Presiden.

b) Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

dituangkan dalam Undang-Undang APBN.

c) Berdasarkan Undang-Undang APBN, Menteri

Keuangan menyampaikan usulan pengurangan

Penyertaan Modal Negara dalam rangka

restrukturisasi BUMN dan Perseroan Terbatas

kepada Presiden dengan melampirkan

rancangan Peraturan Pemerintah.


Negara yang bernilai dari Rp10 milyar sampai

dengan Rp100 milyar:

a) Menteri Keuangan mengajukan permohonan

persetujuan prinsip pelaksanaan penguranganPenyertaan Modal Negara pada Presiden.


46/56




b) Berdasarkan persetujuan prinsip dari Presiden,

Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal

Kekayaan Negara menyiapkan rancangan

Peraturan Pemerintah untuk selanjutnyadisampaikan kepada Presiden guna



Negara yang bernilai dibawah Rp10 milyar dan

perubahan Penyertaan Modal Negara yang

diakibatkan oleh antara lain kuasi reorganisasi dan

perubahan struktur permodalan, Menteri Keuangan

menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah

kepada Presiden guna memperoleh penetapan.

g. Dalam hal Peraturan Pemerintah dimaksud telah

ditetapkan oleh Presiden, pelaksanaan selanjutnya

dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara

BUMN sesuai bidang tugas dan kewenangannya

masing-masing.

h. Menteri Negara BUMN menyampaikan dokumen

pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara

kepada Menteri, antara lain sebagai berikut.

1) Akta RUPS

2) Perubahan Anggaran Dasar dari BUMN yang telah

dilakukan pengurangan Penyertaan Modal

Negara

3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

mengenai pengesahan Anggaran Dasar

sebagaimana tersebut pada butir 2)dan

4) dokumen terkait lainnya.


47/56




Bab VII

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI BADAN

HUKUM MILIK NEGARA

1. LATAR BELAKANG

Sebagai suatu unit di dalam Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri secara hukum tidak

dapat memiliki otonomi. Demikian juga akuntabilitas kepada

masyarakat (stakeholders) amat sulit untuk secara utuh

dimintakan kepada Perguruan Tinggi Negeri sebagai unit

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan

kredibilitas hanya akan dapat diperoleh apabila kedua hal

tersebut, otonomi dan akuntabilitas, secara nyata dimiliki dan

diterapkan.

Oleh karena itu Perguruan Tinggi Negeri harus diubah status

hukumnya menjadi badan hukum yang mandiri, terlepas dari

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2. DASAR HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam kerangka peraturan

perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,

Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad

1847 nomor 23) memberi kewenangan kepada Pemerintah

untuk mendirikan suatu badan hukum. Sedangkan Pasal 5ayat(2) Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan

kepada Pemerintah untuk mengundangkan Peraturan

Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang dalam hal ini

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

ini semua Perguruan Tinggi Negeri dapat diubah status

hukumnya menjadi badan hukum dengan menggunakan

Peraturan Pemerintah ini sebagai pedoman.


48/56




3. PENGERTIAN

Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang

diselenggarakan oleh, dalam hal ini Departemen yang

bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi

adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum.

Sedangkan Menteri Keuangan adalah Menteri yang

bertanggung jawab untuk mewakili pemerintah dalam setiap

pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai

kekayaan awal pada Perguruan Tinggi.

Status hukum Perguruan Tinggi adalah badan hukum yang

mandiri dan berhak melakukan semua perbuatan hukum

sebagaimana layaknya suatu badan hukum pada umumnya.

Pada dasarnya penyelenggaraan Perguruan Tinggi bersifat

nirlaba. Walaupun demikian Perguruan Tinggi dapat

menyelenggarakan kegiatan lain dan mendirikan unit usaha

yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan

fungsi-fungsi utama Perguruan Tinggi.

4. PENETAPAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

setelah melalui suatu proses pengkajian yang mendalam atas

usulan dan rencana pengembangan yang diajukan oleh

Perguruan Tinggi Negeri. Dimana Peraturan Pemerintah yang

menetapkan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Perguruan Tinggi

sekurang-kurangnya memuat:

1. penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan hukum

2. Anggaran Dasar Perguruan Tinggi

3. penunjukkan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah

untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk

ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan

Tinggi

4. penunjukkan Menteri Pendidikan untuk melaksanakan


49/56




pembinaan Perguruan Tinggi secara umum.

Syarat-syarat untuk sebuah Perguruan Tinggi Negeri dapat

ditetapkan sebagai Pergururan Tinggi mencakup kemampuan:

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan

berkualitas

2. memenuhi standar minimum kelayakan finansial

3. melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan

prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

5. KEKAYAAN PERGURUAN TINGGI

Kekayaan awal Perguruan Tinggi berasal dari kekayaan

Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja. Besarnya kekayaan awal Perguruan Tinggi adalah

seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Perguruan Tinggi

yang bersangkutan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan

oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang

dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan danKebudayaan dan Departemen Keuangan. Hal ini dengan

maksud untuk menghindari adanya pemanfaatan yang tidak

sesuai dengan kepentingan Perguruan Tinggi, mengingat tanah

merupakan aset tetap yang sangat signifikan nilai dan

manfaatnya.

Sedangkan kekayaan Negara berupa tanah

dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Perguruan Tinggiyang bersangkutan. Hasil pemanfaatan kekayaan Negara

berupa tanah menjadi pendapatan dari Perguruan Tinggi dan

dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan

Tinggi.

Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk

ditempatkan sebagai kekayaan awal Perguruan Tinggi

diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Belum adanyamelanisme penatausahaan atas kekayaan Negara perguruan


50/56




Tinggi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

mengakibatkan adanya dual counting dalam pencatatannya

baik oleh Perguruan Tinggi itu sendiri maupun Departemen

Pendidikan Nasional.

6. PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BHMN

Sampai dengan Tahun 2006 telah ada 7 (tujuh) Perguruan

Tinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu:

1. Universitas Indonesia

Universitas Indonesia ditetapkan sebagai BHMN dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tanggal 26

Desember 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia

Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

2. Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada ditetapkan sebagai BHMN dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 26

Desember 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah

Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

3. Institut Pertanian Bogor

Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebagai BHMN dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 154 T

Documents

Modul Kekayaan Negara yang Dipisahkan