Modul ke:

Fakultas

Program Studi

PERPAJAKAN IPENDAFTARAN NPWP, PENGAJUAN SPPKP & PEMBAYARAN PAJAK

Deden Tarmidi, SE., M.Ak., BKP.Ekonomi dan Bisnis

Akuntansiwww.mercubuana.ac.id

2

PENDAHULUAN• Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasiperpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diriatau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya. (Pasal 1 Nomor 6 UU No. 28tahun 2007)

• Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan JasaKena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PajakPertambahan Nilai . (Pasal 1 Nomor 5 UU No. 28 Tahun2007)

3

NPWP dan NPPKP

Wajib PajakPengusaha Bukan Pengusaha

NPWPNPWP dan

NPPKP

4

Yang Wajib Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

Orang PribadiMenjalankan Usaha dan Pekerjaan BebasTidak Menjalankan Usaha, Penghasilan > PTKPWanita Kawin Pisah Harta

Badan

Orang Pribadi dan Badan sebagai pemungut/pemotong pajak

5

Fungsi NPWP & NPPKPPenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Sebagai Sarana

•Tanda pengenal diri atau identitasWP sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan•Dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakan (juga untukmendapatkan pelayanan dari Instansitertentu

6

Pengusaha

Orang Pribadi Badan

Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaannya

Menghasilkan barangMengimpor barangMengekspor barangMelakukan Usaha PerdaganganMelakukan Usaha JasaMemanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah PabeanMemanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean

7

Yang Wajib Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP yang dikenakan PPN

Badan

Pengusaha Kecil yang :1. Omsetnya < Rp. 4,8 Milyar per tahun2. Tidak ingin dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Orang Pribadi

KECUALI

PMK 197/PMK.03/2013 tgl 20 Desember 2013 dan berlaku sejak 1 Januari 2014

8

Tempat Pendaftaran NPWP & SPPKP Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP

Badan

PengusahaTertentu

Tempat Kedudukan

Dan Tempat Kegiatan Usaha

Orang Pribadi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP)

Tempat Tinggal

9

Jangka Waktu Pendaftaran NPWPPasal 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013

(1)Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(2)Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.

(3)Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian.

(4)Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

10

Dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan NPWPPeraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2013

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan :1. WP OP : KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;2. WP OP yang menjalankan usaha atau kegiatan bebas : ditambah surat Pernyataan bermaterai3. Untuk WP Badan :

a. Akte pendirian & perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusatb. KTP & NPWP atau paspor dan NPWP penanggung jawab;c. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan dari instansi berwenang

3. Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :a. KTP bendahara;b. Surat penunjukan sebagai bendahara.

4. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut :a. Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;b. NPWP masing-masing anggota joint operation;c. KTP atau paspor penanggung jawab Joint Operation.

5. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.

11

Dokumen yang dipersyaratkan dalam Pengajuan Pengukuhan PKP

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan :

Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut.

12

Pendaftaran NPWP / Pengusaha Kena PajakPeraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20/PJ/2013

Secara Elektronik(Pasal 4)(Pasal 16)

-Menggunakan Aplikasi e-registration-Mengirimkan dokumenpersyaratan ke KPP-Jika 14 hari kerjadokumen belum diterimaKPP, maka dianggap tidakmengajukan-Jika dokumen diterima,diterbitkan BuktiPenerimaan Surat

-Mengisi formulirpendaftaran NPWP / SPPKP -Menyerahkanformulir ke LoketPelayanan / TPT dilampirkan dokumenpersyaratan-Diterbitkan BuktiPenerimaan Surat

Permohonan WP

Langsung(Pasal 5)

(Pasal 17)

Pos / Kurir(Pasal 5)

(Pasal 17)

-Mengisi formulirpendaftaran NPWP / SPPKP -Mengirimkan formulir yang sudah diisi danditandatangani bersertadokumen persyaratan-Jika dokumen sudahditerima maka diterbitkanBukti Penerimaan Surat

13

Penerbitan kartu NPWP & SKT NPWPPasal 7 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013

(1)Terhadap permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak yang telahdiberikan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (7) dan Pasal 5 ayat (6), KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NomorPokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu)hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

(2)Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftardisampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.

14

Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)Pasal 19 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013

(1)Terhadap permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan BuktiPenerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) atau Pasal 17 ayat (6),KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerjasetelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KPP atau KP2KPmelakukan Verifikasi dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

(3)Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengabulkan permohonanWajib Pajak, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

(4)Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengabulkan permohonanWajib Pajak, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak.

(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan KPP atauKP2KP tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajakdianggap dikabulkan.

(6)Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), KPP atau KP2KP harus menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengantanggal pengukuhan adalah hari kerja ke-5 (lima) setelah tanggal Bukti Penerimaan Suratsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15

Penerbitan NPWP & Pengukuhan PKP Secara JabatanPasal 2 ayat (4) UU KUP

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan / ataumengukuhkan PKP secara Jabatan apabila Wajib Pajak atauPengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

16

Perubahan Data Wajib Pajak / Pengusaha Kena PajakAyat (2) Pasal 28 Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20/PJ/2013

perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;

perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajakorang pribadi atau tempat kedudukanWajib Pajak badan masih dalam wilayah kerjaKPP yang sama;

perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi

perubahan sumber penghasilan utama WajibPajak orang pribadi;

perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpaperubahan bentuk badan seperti CV MAKMUR TANJUNG berubah namanyamenjadi CV TANJUNG MULIA atau PT ABADI JAYA berubah nama menjadi PT ABADI JAYA MAKMUR

perubahan

Modal

perubahan permodalan atau kepemilikanWajib Pajak badan tanpa perubahan bentukbadan seperti PT ALAM JAYA semula status permodalannya sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT ALAM JAYA dengan permodalan sebagai PenanamanModal Asing.

Permohonan WP atau Secara Jabatan

17

Perubahan Data Wajib Pajak / Pengusaha Kena PajakAyat (2) Pasal 28 Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20/PJ/2013

Secara Elektronik

-Menggunakan Aplikasi e-registration-Mengirimkan dokumenpersyaratan ke KPP-Jika 14 hari kerjadokumen belum diterimaKPP, maka dianggap tidakmengajukan-Jika dokumen diterima,diterbitkan BuktiPenerimaan Surat

-Mengisi formulirperubahan data WajibPajak-Menyerahkan keLoket Pelayanan / TPT dilampirkan dokumenpersyaratan-Diterbitkan BuktiPenerimaan Surat

Permohonan WP

Langsung Pos / Kurir

-Mengisi formulirperubahan data Wajib Pajak-Mengirimkan formulir yang sudah diisi danditandatangani bersertadokumen persyaratan-Jika dokumen sudahditerima maka diterbitkanBukti Penerimaan Surat

18

Pindah KPPPeraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20/PJ/2013

Secara Elektronik(Pasal 33)

-Menggunakan Aplikasi e-registration-Mengirimkan dokumenpersyaratan ke KPP-Jika 14 hari kerjadokumen belum diterimaKPP lama, maka dianggaptidak mengajukan-Jika dokumen diterima,diterbitkan BuktiPenerimaan Surat

-Mengisi formulirperubahan data WajibPajak-Menyerahkan keLoket Pelayanan / TPT KPP lama dilampirkandokumen persyaratan-Diterbitkan BuktiPenerimaan Surat

Permohonan WP

Langsung(Pasal 34)

Pos / Kurir(Pasal 34)

-Mengisi formulirperubahan data Wajib Pajak-Mengirimkan formulir yang sudah diisi danditandatangani bersertadokumen persyaratan keKPP Lama-Jika dokumen sudahditerima maka diterbitkanBukti Penerimaan Surat

19

Pindah KPPPeraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20/PJ/2013

Kantor Pelayanan Pajak (Lama)

Melakukan Verifikasi

Permohonan WP

DITERIMA

Keputusan (maks 5 hari) :DITOLAK

-Ditembuskan ke KPP baru-Pelaporan masih di KPP lama

Keputusan (maks 5 hari) :DITERIMA

-Ditembuskan ke KPP baru-Pelaporan pindah di KPP baru

20

Wajib Pajak Non EfektifPasal 40 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20/PJ/2013

Wajib Pajak orang pribadiyang menjalankan usaha

atau pekerjaan bebastetapi secara nyata tidak

lagi menjalankankegiatan usaha atau tidaklagi melakukan pekerjaan

bebas

Wajib Pajak orangpribadi yang tidakmenjalankan usahaatau pekerjaan bebasdan penghasilannya dibawah PenghasilanTidak Kena Pajak;

Permohonan WP atau secara Jabatan

yang Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada

di luar negeri lebih dari183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu12 (dua belas) bulan dan

tidak bermaksudmeninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya;

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan

Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhipersyaratan subjektif dan/atau objektiftetapi belum dilakukan penghapusanNomor Pokok Wajib Pajak

21

Permohonan Wajib Pajak Non EfektifPeraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20/PJ/2013

Secara Elektronik(Pasal 41)

-Menggunakan Aplikasi e-registration-Mengirimkan dokumenpersyaratan ke KPP-Jika 14 hari kerjadokumen belum diterima,maka dianggap tidakmengajukan-Jika dokumen diterima,diterbitkan BuktiPenerimaan Surat

-Mengisi formulirperubahan data WajibPajak-Menyerahkan keLoket Pelayanan / TPT dilampirkan dokumenpersyaratan-Diterbitkan BuktiPenerimaan Surat

Permohonan WP

Langsung(Pasal 42)

Pos / Kurir(Pasal 42)

-Mengisi formulirperubahan data Wajib Pajak-Mengirimkan formulir yang sudah diisi danditandatangani bersertadokumen persyaratan keKPP-Jika dokumen sudahditerima maka diterbitkanBukti Penerimaan Surat

22

Permohonan Non EfektifPeraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20/PJ/2013

Kantor Pelayanan Pajak (Lama)

Melakukan PenelitianAdministrasi

Permohonan WP

DITERIMA

Keputusan :DITOLAK

-Surat Permohonandikembalikan ke WP

Keputusan :DITERIMA

-Diterbitkan Surat Keputusan WP Non Efektif

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

• Surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.

• Untuk beberapa jenis pajak tertentu, SSP dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong, bukti pungut atau pengganti SPT Masa.

SSP Standar yang berfungsi sebagai bukti potong/bukti pungut

1. Pembayaran PPN Impor 2. Pembayaran PPN Bendaharawan 3. Pembayaran PPh Pasal 22 Impor 4. Pembayaran PPh Pasal 22 Bendaharawan5. Pembayaran PPh Final atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan 6. Pembayaran sendiri PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau

Bangunan7. Khusus untuk PPh Pasal 25 (angsuran PPh), SSP juga berfungsi

sebagai SPT Masa.

Tempat Pembayaran Pajak

• Kantor pos• Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran• Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selain

ditempat-tempat tersebut dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di Pelabuhan keberangkatan.

Cara pembayaran Pajak

Manual :1. Isi Surat Setoran Pajak2. Serahkan ke Teller Bank /

Kantor Pos dengan UangCash / Giro

E-Billing :1. Isi data pajak yang

dibayar menggunakanaplikasi e-billing atausms e-billing

2. Setelah sukses akanmenerima kode e-billing

3. Serahkan kode e-billing (hanya kode atau print out) ke Teller Bank / internet banking / atm.

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAKPasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Tanggal 10 bulan berikutnya:-PPh Potput pasal 23, -PPh Potput 21, -PPh Potput 4-2, -PPh Potput 15,-PPh Potput 26,-PPh Potput 22 oleh WAPU

Tanggal 15 bulan berikutnya:-PPh 4-2 dibayar sendiri, -PPh 15 dibayar sendiri, -Cicilan PPh 25, -PPN membangun sendiri,-PPN Wapu

-Akhir bulan berikutnyasebelum melaporkan SPT Masa PPN-Sebelum melaporkan SPT Tahunan (PPh 29)

Sanksi keterlambatan ►sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Banding ►1 bulan sejak tanggal diterbitkan