Modul Hukum Waris 4 Hukum Dan Sistem Pewarisan Adat

1Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum Fakultas Hukum Univ. Narotama Surabaya

BAB IV

HUKUM DAN SISTEM PE WARISAN ADAT

Hukum waris adat ialah aturan-aturan hukum yang, mengenai cara bagaimana

dari abad-kebad penerasan dan peralihan dari haita kekayaan yang berwujud dan

tidak berwujud dari generasi-kegenerasi.

Sifat-sifat hukum waris adat

a. Hukum waris adat tidak dapat digadaikan atau diperalihkan ke lain orang supaya

tidak melanggar hak ketetanggan (Naasting Recht) dalam kerakunan kekerabatan

b. Hukum waris adat tidak mengenal azas-azas "Legitime Portie" atau bagian

mutlak

c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu

menuntut agar harta warisan dibagi, dibagi boleh asalkan ada masyarakat dari

keluarga dulu

Beberapa Istitah Hukum Adat Waris :

1. Warisan ialah menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik

harta itu telah dibagi yang belum dibagi 1

2. Peninggalan ialah harta warisan yang belum bisa dibagi atau tidak terbagi-bagi

dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup


3. Pusaka :

- Harta pusaka tinggi

- Harta pusaka rendah

Harta Pusaka Tinggi ialah harta peninggalan dari zaman leluhur yang

sifatnya tidak dapat dibagi dan tidak pantas dibagi-bagi.

Harta Pusaka Rendah ialah harta peninggalan demi beberapa generasi di

atas ajalnya. Misal harta kakek, nenek

4. Harta perkawinan ialah harta yang diperoleh selama seseorang menjalani

perkawinan

5. Harta pemberian ialah harta yang diberi seseorang ke suami-istri yang

melangsungkan perkawinan

6. Pewaris ialah orang yang mewariskan

7. Waris ialah orang yang menerima hak waris

8. Pewarisan ialah tehnik penerusan harta warisan ke ahli warisnya

Azas-Azas Hukum Waris Adat

Pada prinsipnya, azas hukum waris adat adalah azas kerukunan dan azas

kesamaan hukum dalam pewarisan, tetapi juga terdapat azas-azas yang bersifat umum

sebagai berikut :

a. Azas Ketuhanan dan pengendalian diri

b. Azas Kesamaan hak dan kebersamaan hak


c. Azas Kerukunan dan Kekeluargaan

d. Azas Musyawarah dan Mufakat

e. Azas Keadilan dan Parimirma

Secara Teoritis Sistem Keturunan Dibedakan Menjadi Tiga (3) Yaitu :

1. Sistem Patrilinial ialah suatu keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana

kedudukan pria lebih menonjol

2. Sistem Matrilinial ialah suatu keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana

kedudukan perempuan lebih menonjol

3. Sistem Parental suatu keturunan yang ditarik dari kedua-duanya

Sistem Pewarisan

1. Sistem pewarisan individual ialah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris

mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai/menjual sesuai dengan porsinya

sendiri

Faktor-faktor yang menyebabkan sistem pewarisan individual

Faktor Kebaikannya :

a. Tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan dari

harta bersama

b. Dengan cara kepemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasai

dan menjual baginya


Faktor kelemahan:

a. Dengan pecahnya harta warisan dapat merenggangkan tali kekerabatan yang

dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi

b. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat

individual

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari penulis

kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi (jadi merupakan satu

kesatuan), harta tersebut digunakan bersama-sama

Kebaikan Sistem Kolektif

Dapat memfungsikan harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup

keluarga bersama

Kelemahan sistem kolektif

Menumbuhkan cara berpikir yang selalu sempit, kurang memikirkan dengan

orang luar.

3. Sistem Pewarisan Mayoret

Merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan harta yang tidak terbagi-

bagi itu ke anak yang "tertua"


Kelemahan dan kebaikan pewarisan Mayoret, itu terletak pada "Kepemimpinan

anaktertua"

4. Sistem Pewarisan Islam

Dimana sistem pewarisan dari pewaris ke ahli waris di lakukan setelah pewaris

wafat, dan harta warisan harus netto

5. Sistem Pewarisan Barat

- Sebagaimana diatur di B.W pada prinsipnya setelah pewaris meninggal dunia

selekas mungkin harta warisan itu dibagi

- Sendi-sendi hukum waris barat menurut Wirjino Projodikoro terdapat pada

pasal 1066 KUHPdt yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pembagian harta benda selalu dapat tuntut meskipun ada suatu perjanjian

yang bertentangan dengan itu

2. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda dapat ditangguhkan

selama waktu tertentu

3. Perjanjian ini hanya dapat berlaku selama 5 tahun

Mengenai hutang si pewaris, menurut hukum barat ahli waris dapat

menentukan/memilih 3 sikap sebagai berikut yaitu :

1. Sikap menerima secara keseluruhan, berarti waris dapat menerima warisan

termasuk hutang pewaris


2. Sikap menerima dengan syarat earis menerima harta warisan dan hutang-hutang

pewaris akan dibayar berdasarkan barang-barang warisan yang

diterima

3. Sikap menolak waris menolak harta warisan

Dengan sikap-sikap tersebut diatas berarti hukum waris berat bersifat "individual

murni" dimana hubungan antara pewaris dan ahli waris tidak didasarkan pada "azas

kekeluargaan"

BAB IV

HUKUM DAN SISTEM PE WARISAN ADAT

Hukum waris adat ialah aturan-aturan hukum yang, mengenai cara bagaimana dari abad-kebad penerasan dan peralihan dari haita kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi-kegenerasi.

Sifat-sifat hukum waris adat

a. Hukum waris adat tidak dapat digadaikan atau diperalihkan ke lain orang supayatidak melanggar hak ketetanggan (Naasting Recht) dalam kerakunan kekerabatan

b. Hukum waris adat tidak mengenal azas-azas "Legitime Portie" atau bagianmutlak

c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktumenuntut agar harta warisan dibagi, dibagi boleh asalkan ada masyarakat darikeluarga dulu

Beberapa Istitah Hukum Adat Waris :

1. Warisan ialah menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baikharta itu telah dibagi yang belum dibagi1

2. Peninggalan ialah harta warisan yang belum bisa dibagi atau tidak terbagi-bagidikarenakan salah seorang pewaris masih hidup

3.Pusaka :

Harta pusaka tinggi

Harta pusaka rendah

Harta Pusaka Tinggi ialah harta peninggalan dari zaman leluhur yang sifatnya tidak dapat dibagi dan tidak pantas dibagi-bagi.

Harta Pusaka Rendah ialah harta peninggalan demi beberapa generasi di atas ajalnya. Misal harta kakek, nenek

4. Harta perkawinan ialah harta yang diperoleh selama seseorang menjalaniperkawinan

5. Harta pemberian ialah harta yang diberi seseorang ke suami-istri yangmelangsungkan perkawinan

6. Pewaris ialah orang yang mewariskan

7. Waris ialah orang yang menerima hak waris

8. Pewarisan ialah tehnik penerusan harta warisan ke ahli warisnya

Azas-Azas Hukum Waris Adat

Pada prinsipnya, azas hukum waris adat adalah azas kerukunan dan azas kesamaan hukum dalam pewarisan, tetapi juga terdapat azas-azas yang bersifat umum sebagai berikut :

a. Azas Ketuhanan dan pengendalian diri

b. Azas Kesamaan hak dan kebersamaan hak

c. Azas Kerukunan dan Kekeluargaan

d. Azas Musyawarah dan Mufakat

e. Azas Keadilan dan Parimirma

Secara Teoritis Sistem Keturunan Dibedakan Menjadi Tiga (3) Yaitu :

1. Sistem Patrilinial ialah suatu keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimanakedudukan pria lebih menonjol

2. Sistem Matrilinial ialah suatu keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimanakedudukan perempuan lebih menonjol

3. Sistem Parental suatu keturunan yang ditarik dari kedua-duanya

Sistem Pewarisan

1. Sistem pewarisan individual ialah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai/menjual sesuai dengan porsinya

sendiri

Faktor-faktor yang menyebabkan sistem pewarisan individual

Faktor Kebaikannya :

a. Tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan dariharta bersama

b. Dengan cara kepemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasaidan menjual baginya

Faktor kelemahan:

a. Dengan pecahnya harta warisan dapat merenggangkan tali kekerabatan yangdapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi

b. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifatindividual

2.Sistem Pewarisan Kolektif

Dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari penulis kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi (jadi merupakan satu

kesatuan), harta tersebut digunakan bersama-sama

Kebaikan Sistem Kolektif

Dapat memfungsikan harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup

keluarga bersama

Kelemahan sistem kolektif

Menumbuhkan cara berpikir yang selalu sempit, kurang memikirkan dengan orang luar.

3.Sistem Pewarisan Mayoret

Merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan harta yang tidak terbagi-bagi itu ke anak yang "tertua"

Kelemahan dan kebaikan pewarisan Mayoret, itu terletak pada "Kepemimpinananaktertua"

4.Sistem Pewarisan Islam

Dimana sistem pewarisan dari pewaris ke ahli waris di lakukan setelah pewaris wafat, dan harta warisan harus netto

5.Sistem Pewarisan Barat

Sebagaimana diatur di B.W pada prinsipnya setelah pewaris meninggal duniaselekas mungkin harta warisan itu dibagi

Sendi-sendi hukum waris barat menurut Wirjino Projodikoro terdapat padapasal 1066 KUHPdt yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pembagian harta benda selalu dapat tuntut meskipun ada suatu perjanjianyang bertentangan dengan itu

2. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda dapat ditangguhkanselama waktu tertentu

3. Perjanjian ini hanya dapat berlaku selama 5 tahun

Mengenai hutang si pewaris, menurut hukum barat ahli waris dapat menentukan/memilih 3 sikap sebagai berikut yaitu :

1. Sikap menerima secara keseluruhan, berarti waris dapat menerima warisan termasuk hutang pewaris

2. Sikap menerima dengan syarat earis menerima harta warisan dan hutang-hutang pewaris akan dibayar berdasarkan barang-barang warisan yangditerima

3. Sikap menolak waris menolak harta warisan

Dengan sikap-sikap tersebut diatas berarti hukum waris berat bersifat "individual murni" dimana hubungan antara pewaris dan ahli waris tidak didasarkan pada "azas kekeluargaan"

6

Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum

Fakultas Hukum Univ. Narotama Surabaya

Documents

Modul Hukum Waris 4 Hukum Dan Sistem Pewarisan Adat