Modul Dan Contoh Reklamasi

CV. KINARYA ALAM RAYA

CONSULTANT - ARCHITECT - ENGINEERS - PLANNERS

Jl. Nuri I Blok VE No. 7 RT. 45 Perum. Bumi Lingkar Basirih Permai Banjarmasin 70246

OUTLINE DOKUMEN REKLAMASI

KEGIATAN PENAMBANGAN

Pembukaan lahan (land clearing)

Pengupasan tanah pucuk

Penggalian batuan penutup

Penggalian cadangan

Penimbunan

Pengolahan

Pengangkutan

Reklamasi

Pascatambang

Kegiatan Reklamasi

1. Persiapan Lahan

2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi

3. Pengelolaan Tanah Pucuk

4. Revegetasi/Penanaman

5. Reklamasi Khusus




1. Persiapan Lahan

I. Pengamanan Lahan Bekas Tambang

Pembersihan peralatan dan prasarana

Perencanaan lokasi pembuangan

sampah/limbah B3

Membatasi akses masuk ke lahan bekas

tambang yang akan direklamasi

Penimbunan kembali tanah penutup atau

timbunan

II. Pengaturan Bentuk Lahan

Disesuaikan dengan kondisi topografi dan

hidrologi

Lereng diupayakan tidak tinggi atau terjal

dan dibuat berteras

Pengaturan drainase

Pembuatan dam pengendali

III. Pengaturan/Penempatan Low Grade




4. Penanaman (Revegetasi)

a. Perencanaan tanaman

b. Persiapan Lapangan

c. Pengadaan Bibit

d. Pelaksanaan Penanaman

e. Pemeliharaan

a. Perencanaan Tanaman

Rencana terinci kegiatan revegetasi yang

menggambarkan:

Kondisi Lokasi

Jenis Tanaman

Uraian Pekerjaan

Kebutuhan Bahan dan Alat

Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan Biaya

Waktu Pelaksanaan kegiatan




b. Persiapan Lapangan

Pembersihan lahan dari tanaman

pengganggu

Pengolahan tanah (penggemburan tanah)

Perbaikan tanah (penggunaan gypsum,

kapur, mulsa, pupuk)

c. Pengadaan Bibit/Persemaian

Meliputi pekerjaan:

Pengadaan Benih

Penyimpanan Biji

Pembuatan persemaian

• Pemilihan Lokasi Persemaian

• Penaburan Benih

• Penyapihan

• Pemeliharaan Bibit

d. Pelaksanaan Penanaman

Pengaturan arah larikan

Pemasangan ajir

Distribsi bibit




Pengendalian gulma

Pembuatan lubang dan penanaman tanaman

e. Pemeliharaan

Meliputi pekerjaan:

Perawatan dan Penyulaman tanaman

Pemupukan

Pengendalian gulma

Pengendalian Hama dan penyakit

Pengamanan lahan reklamasi

5. REKLAMASI KHUSUS

Meliputi :

Batuan limbah

Tailing

Oli bekas dan limbah rumah tangga

Air Asam Tambang

Lahan-lahan bersifat alkalin dan masin




Reklamasi Pada Infrastruktur Dan Bekas

Bukaan Tambang (Pascatambang)

Jalan Tambang

Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi

Lubang Bekas Tambang

Bangunan Sarana penunjang

Memuat:

1. Rencana Reklamasi

a. Lahan yang dibuka

b. Penambangan

c. Penimbunan

d. Reklamasi

e. Pengelolaan Air Asam Tambang

f. Pekerjaan Sipil sesuai peruntukan lahan

pascatambang

2. Rencana Biaya Reklamasi

a. Biaya Langsung

b. Biaya Tidak Langsung




Rencana Biaya Reklamasi

Meliputi:

Menentukan biaya langsung

Menentukan biaya tidak langsung

Menentukan biaya reklamasi

Menentukan biaya langsung

meliputi:

Penataan kegunaan lahan

Revegetasi

Pencegahan dan penanggulangan air asam

tambang, dan

Pekerjaan Sipil

Penataan Kegunaan Lahan

Meliputi:

Pengaturan permukaan lahan

Penebaran tanah pucuk

Pengendalian erosi dan Pengelolaan air




Revegetasi

Meliputi:

Analisis kualitas tanah

pemupukan

Pengadaan bibit

Penanaman (tanaman pioner+sisipan)

Pemeliharaan tanaman

Pencegahan dan penanggulangan Air Asam

Tambang

Biaya yang diperlukan untuk pencegahan

dan penanggulangan Air Asam Tambang

(Penggunaan kapur + peralatan + upah

pekerja + lain-lain)

Pekerjaan sipil sesuai dengan peruntukan lahan

pasca tambang

Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sipil dan

secara teknis sesuai dengan AMDAL dan UKL-

UPL.




Menentukan Biaya Tidak Langsung

adalah biaya yang harus dimasukkan dalam

perhitungan biaya reklamasi yang ditetapkan

dengan menggunakan standar acuan, meliputi:

Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat

sebesar 2,5 dari biaya langsung atau

berdasarkan perhitungan

Biaya perencanaan reklamasi sebesar 2% -

10 % dari biaya langsung

Biaya administrasi dan keuntungan

kontraktor sebesar 3% - 14% dari biaya

langsung

Biaya supervisi (reclamation management

cost) sebesar 2% - 7% dari biaya langsung

2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi

Meminimasikan areal terganggu

• Membuat rencana rinci reklamasi

• Membuat batas-batas yang jelas areal

tahapan reklamasi

Membatasi/mengurangi kecepatan air

limpasan




Meningkatkan infiltrasi (peresapan tanah)

Pengelolaan air yang keluar dari lokasi

pertambangan

3. Pengelolaan Tanah Pucuk

Pengamatan profil dan identifikasi

perlapisan tanah

Pengupasan tanah

Pembentukan lahan sesuai lapisan

Perlakuan terhadap tanah yang beracun dan

tidak beracun

Pengupasan jangan dalam keadaan basah

Pengelolaan lapisan tanah pucuk tipis

Yang perlu dihindari pemanfaatan tanah pucuk

(berpasir,berlempung, khlorida >3%, electrical

conductivity >400 millisimens/meter)




DAFTAR ISI

Daftar isi .................................................................................................... i

Kata pengantar ........................................................................................... ii

Daftar gambar.............................................................................................. iv

Daftar lampiran ........................................................................................... v

I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1. Latar belakang ..................................................................................... 1

1.2. Tujuan ................................................................................................. 2

1.3. Sasaran ................................................................................................ 2

1.4. Pengertian ............................................................................................ 3

II. RUANG LINGKUP .............................................................................. 4

2.1 Perbaikan lahan .................................................................................... 4

2.2 Penyediaan sarana Produksi ................................................................. 4

III. SPESIFIKASI TEKNIS ....................................................................... 4

3.1 Norma ................................................................................................... 4

3.2 Standar Teknis ...................................................................................... 5

3.3 Kriteria ................................................................................................. 5

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN .......................................................... 7

4.1. Cara pelaksanaan ................................................................................. 7

4.2. Tahapan pelaksanaan .......................................................................... 7

4.3. Jadwal kegiatan ................................................................................... 12

4.4. Pendanaan ........................................................................................... 13

V. PEMBINAAN, MONEV ...................................................................... 14

5.1 Tugas & Tanggungjawab Dinas Propoinsi .......................................... 15

5.2 Tugas & Tanggungjawab Dinas Kabupaten/kota ................................ 15

5.3 Jenis dan Format Laporan .................................................................... 16




5.4 Alur Laporan ........................................................................................ 17

VI. INDIKATOR KINERJA ...................................................................... 19

6.1 Keluaran (Outputs) ............................................................................... 19

6.2 Hasil (Outcomes) ................................................................................. 20

6.3 Manfaat (Manfaat) ................................................................................ 20

6.4 Dampak (Impacts) ................................................................................ 20

VII. PENUTUP ........................................................................................... 21




I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Reklamasi Lahan pada TA. 2014 dikaitkan dengan karakteristik wilayah

kabupaten/kota, dibagi ke dalam 4 sub kegiatan, yaitu 1) reklamasi rawa pasang

surut dan lebak (termasuk reklamasi lahan kawasan PLG), 2) perbaikan lahan

sawah berkadar bahan organik rendah, 3) perbaikan lahan kering berkadar bahan

organik rendah, dan 4) reklamasi lahan pertanian pasca penambangan .

Pendekatan masalah yang ditempuh dalam reklamasi lahan tergantung pada

tipologi lahan dan keadaan perbaikan serta tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan

data dari Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral pada Tahun 2005 terdapat

186 perusahaan tambang yang masih aktif dengan total luas areal sekitar 57.703

ha dan hanya 20.086 ha yang telah direklamasi oleh para perusahaan yang

memperoleh kontrak pada lahan tersebut. Sebagian lahan tersebut dikembalikan

kepada petani untuk diusahakan kembali menjadi lahan pertanian. Reklamasi

lahan pasca penambangan dimaksudkan untuk merehabilitasi lahan pasca

penambangan supaya dapat dimanfaatkan kembali menjadi lahan pertanian

melalui pemberian teknologi bahan pembenah tanah, bahan 2 organik dan

pertanaman (revegetasi) sesuai dengan kemampuan teknis dan dana yang tersedia.

Pemberian bahan organik berupa seresah, amelioran sebagai campuran pupuk

organik dan penanaman tanaman tahunan seperti sengon, petai cina, mete, dan

lain-lain merupakan pendekatan yang diupayakan tergantung pada kondisi

pedroagroklimat dan lapisan subsoil dan top soil yang tersisa.

1.2. Tujuan

Tujuan pedoman teknis reklamasi lahan pasca penambangan adalah untuk

memberikan acuan dan masukan kepada Dinas lingkup Pertanian di Propinsi dan

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasca

penambangan yang sesuai dengan keadaan wilayah, sosial dan ekonomi

masyarakat setempat serta ketersediaan dana, sehingga dapat memberikan manfaat

bagi para petani di lokasi tersebut. Tujuan kegiatan reklamasi lahan pasca

penambangan dimaksudkan untuk memperbaiki ekosistem lahan melalui

perbaikan kualitas lahan pertanian dan penyediaan sarana produksi dalam rangka

peningkatan produktivitas lahan.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan difokuskan untuk perbaikan

kualitas lahan pada kawasan 3 Tanaman Pangan dan Perkebunan seluas 70 ha

Perincian sebagaimana disajikan pada lampiran 1.

1.4. Pengertian

Beberapa pengertian umum yang terkait dengan kegiatan reklamasi lahan pasca

penambangan, antara lain :

Reklamasi Lahan adalah suatu upaya pemanfaatan, perbaikan dan

peningkatan kualitas lahan pertanian kurang produktif baik yang diakibatkan

secara alami maupun pengaruh manusia melalui penerapan teknologi dan

pemberdayaan




Ameliorasi Lahan adalah suatu upaya pemberian masukan tertentu (misalnya

kapur, zeolite, dan kompos) ke dalam tanah yang lebih difokuskan untuk

perbaikan fisika, kimiawi dan biologi tanah.

Sarana Produksi adalah suatu upaya pemberian masukan tertentu (misalnya

kapur, zeolite, kompos) ke dalam tanah yang lebih difokuskan untuk

perbaikan fisika, kimiawi, dan biologi tanah

Reklamasi Lahan Pasca Penambangan adalah suatu upaya pemanfaatan

lahan pasca penambangan milik petani melalui perbaikan lahan dan masukan

teknologi serta revegetasi.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Perbaikan Lahan

Kegiatan yang termasuk dalam perbaikan lahan antara lain :

• Pembersihan lahan, terdiri dari perataan tanah, galian dan timbunan serta

pengolahan tanah

• Pembuatan pematang, galengan atau bedengan

• Pembuatan media tanam palawija

• Perbaikan jalan usaha tani

• Pembuatan lubang tanam

2.2. Penyediaan Sarana Produksi

Kegiatan penyediaan sarana produksi antara lain :

a. Pupuk organik (kompos/kandang)

b. Amelioran berupa kapur pertanian, atau zeolit

c. Bibit/benih tanaman atau ternak kambing/domba

d. Penyediaan tanah top soil sebagai media tanam dengan system pot.

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1. Norma

Kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan diarahkan pada lahan yang pernah

diusahakan oleh petani dan 5 merupakan milik petani dengan masukan teknologi

revegetasi, pembenah tanah dan bahan organik.

3.2. Standar Teknis

Lahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pasca

penambangan harus memiliki standar teknis sebagai berikut :

a. Lahan pertanian pasca penambangan yang akan direklamasi merupakan milik

petani dalam hamparan minimal 5 ha.

b. Kawasan tersebut merupakan lahan pertanian pasca penambangan tetapi masih

memerlukan reklamasi dalam rangka memanfaatkan kembali menjadi lahan

pertanian.

c. Petani berdomisili dalam desa atau desa lain dalam satu kecamatan.

d. Luas pemilikan lahan per petani maksimal 1 ha.

e. Petani mengusahakan sendiri lahan usahataninya

f. Petani bersedia secara teknis untuk melaksanakan kegiatan fisik secara padat

karya, sedangkan kegiatan lainnya merupakan swadaya petani.




3.3. Kriteria

Kriteria calon lokasi dan calon petani adalah sebagai berikut :

a. Lokasi merupakan kawasan pertanian dengan infrastruktur sudah memadai 6

b. Status pemilikan tanah jelas dan tidak dalam sengketa

c. Pada lokasi tersebut terdapat petani yang berusahatani

d. Petani bersedia mengikuti kegiatan dan melakukan pemeliharaan secara

swadaya

e. Secara teknis, lahan tersebut masih dapat diusahakan untuk tanaman pertanian

f. Terdapat petugas lapangan yang membina para petani secara berkelanjutan

g. Petani bersedia dalam melaksanakan kegiatan lahannya menggunakan metode

tanpa bakar (zero burning).

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan fisik reklamasi lahan pasca penambangan dilakukan

melalui pola padat karya, dengan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi

masyarakat/petani setempat. Biaya untuk pelaksanaan kegiatan termasuk

pengadaan saprodi dalam bentuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya (MAK

573119)

4.2. Tahapan Pelaksanaan

4.2.1. Penerbitan Juklak dan Juknis

Pedoman teknis ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk

pelaksanaan oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi dan petunjuk teknis oleh

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

4.2.2. Koordinasi

Koordinasi dimaksudkan dalam hal ini adalah koordinasi internal Dinas Lingkup

Pertanian Kabupaten/Kota. Keluaran dari kegiatan ini diperoleh calon lokasi yang

perlu mendapatkan kegiatan reklamasi sesuai dengan persyaratan

teknis.

4.2.3. Inventarisasi Calon Lokasi dan Calon Petani (CLCP)

CLCP dilaksanakan untuk memperoleh calon lokasi dan calon petani berdasarkan

inventarisasi lebih rinci untuk menunjang keberhasilan kegiatan, sesuai dengan

kriteria dan standar teknis. Inventarisasi dilakukan oleh Tim Teknis dibant oleh

Kelompok Tani dan Kepala Desa setempat, serta hasilnya dilaporkan kepada

Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai lokasi kegiatan.

4.2.4. Penetapan Calon Lokasi dan Calon Petani

Berdasarkan hasil inventarisasi calon lokasi dan calon petani tersebut, Kepala

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota menetapkan

calon lokasi dan calon petani definitif melalui Surat Keputusan, sehingga

dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan

pengadaan sarana produksi pertanian.




4.2.5. Sosialisasi dan RRA sederhana

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan perlu disosialisasikan kepada para

petani untuk mendapatkan masukan dan saran agar seluruh rencana tersebut dapat

dipahami petani secara tepat melalui musyawarah kelompok tani. Kegiatan RRA

sederhana ini dimaksudkan untuk mendapatkan usulan dan masukan melalui

musyawarah kelompok tani sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan,

sehingga masyarakat merasa memiliki dan merasakan manfaatnya serta bersedia

memelihara keberlanjutan usahataninya. Hasil musyawarah kelompok tani

tersebut dituangkan dalam bentuk RUKK.

4.2.6. Desain Sederhana (DS)

Desain sederhana bertujuan sebagai acuan dan dasar untuk melaksanakan kegiatan

fisik yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Desain sederhana

meliputi informasi sederhana yang diperoleh dari lokasi yang perlu direklamasi

atau diperbaiki, yang disajikan dalam bentuk :

a. Peta situasi lokasi lahan yang akan direklamasi

b. Peta komponen fisik yang diperlukan di lokasi tersebut, seperti petakan usaha

tani, pematang, jalan usaha tani, gorong-gorong, dll.

c. Dimensi bangunan fisik dan penampang melintang bangunan yang diperlukan

d. Rencana anggaran biaya yang diperlukan

e. Daftar nama petani dan luas pemilikan lahan Contoh desain sederhana

sebagaimana lampiran

4.2.7. Pelaksanaan Fisik Kegiatan

Pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan harus memperhatikan fase pertanaman

yang ada, kesediaan petani, teknik reklamasi, peralatan yang diperoleh dan waktu

pelaksanaan. Pelaksanaan fisik kegiatan reklamasi lahan dinyatakan selesai

apabila memperoleh persetujuan Tim Teknis berdasarkan desain sederhana yang

dibuat. Apabila masih dipandang perlu, maka Kelompok Tani harus memperbaiki

pekerjaannya hingga sesuai dengan desain sederhana.

a. Penyiapan Lahan Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada areal yang

telah dibuat Desain sederhananya sebagai lokasi kegiatan reklamasi. Pekerjaan

dalam penyiapan lahan antara lain pembersihan lahan, penyediaan media

penutup tanah, dll. Dalam penyiapan lahan menggunakan metode tanpa bakar

(zero burning). Kegiatan ini dilaksanakan melalui pola padat karya.

b. Konstruksi Fisik Kegiatan fisik reklamasi lahan didasarkan pada hasil DS.

Beberapa bentuk komponen kegiatan fisik reklamasi lahan antara lain :

Penimbungan tanah atas apabila masih tersisa

Perataan muka tanah/ land leveling

Pemberian kompos/ pupuk organik/ tanah mineral

Pembuatan lubang tanam

Pengolahan tanah

c. Penanaman Penanaman dilakukan setelah pekerjaan pengolahan lahan dan

disesuaikan dengan kondisi lapangan.




4.2.8. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

Sarana produksi pertanian yang akan disediakan sesuai dengan rekomendasi

anjuran di lokasi tersebut. Penyediaan sarana produksi dapat dilaksanakan

langsung oleh Kelompok Tani dengan persetujuan Dinas lingkup Pertanian atau

mekanisme lain yang disepakati.

4.2.10.Pemeliharaan

Petani berkewajiban memelihara seluruh infrastruktur di lokasi tersebut, dan

selama pertanaman harus memelihara tanaman untuk memberikan hasil yang

terbaik sesuai dengan teknis budidaya. Penyuluh pertanian atau petugas Dinas

kabupaten/ kota harus mencatat peningkatan produktivitas sebelum dan sesudah

pertanaman di lokasi kegiatan.

4.3. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK).

Jadwal kegiatan ini mempertimbangkan urutan kegiatan, ketersediaan

sumberdaya, jadual tanam, iklim dan lain-lain. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan antara lain :

a. Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Lokasi dan

Petani definitif. Pekerjaan ini diupayakan selesai pada bulan Maret 2008

b. Desain sederhana diupayakan selesai dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2008

c. Pelaksanaan fisik kegiatan diupayakan selesai pada bulan Agustus 2008

bersamaan dengan penyediaan sarana produksi pertanian Jadwal pelaksanaan

kegiatan reklamasi lahan rawa sebagaimana contoh pada Lampiran 3

Gambar 2 : Lahan Pertanian Pasca Penambangan

Di Kabupaten Bangka, Babel

4.4. Pendanaan

4.4.1. Sumber Dana

Biaya pelaksanaan kegiatan dialokasikan melalui Dana Tugas Pembantuan di

Kabupaten/Kota per ha sebesar Rp. 4.500.000,- terdiri dari :

a. Kegiatan fisik reklamasi melalui pembayaran upah padat karya untuk

pekerjaan fisik sebesar Rp. 25.000,- per HOK, atau sebanyak 80 HOK per ha

(sesuai RUKK). Total dana yang dialokasikan untuk padat karya Rp.

2.000.000,- per ha.

b. Penyediaan sarana produksi sesuai kebutuhan lapangan sebesar Rp.

2.500.000,00 per ha (sesuai RUKK).

4.4.2. Dana APBD Kabupaten/Kota

Daerah menyediakan dana untuk digunakan membiayai kegiatan pertemuan

koordinasi, CLCP, desain sederhana, pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

4.4.3. Kontribusi Petani Penerima Manfaat

Petani bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kegiatan fisik, tanaman, dan

keberlanjutan kegiatan usahataninya.




V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN

Dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi perbaikan lahan pasca penambangan, akan

dilakukan kegiatan bimbingan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan

tanggungjawabnya.

5.1. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Propinsi

Kegiatan di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian, sebagai

berikut :

5.1.1. Penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagai Penjabaran dari pedoman teknis

Pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.

5.1.2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Propinsi

5.1.3.. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

5.1.4. Menyusun laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan reklamasi / perbaikan

lahan kering berbahan organik rendah, selanjutnya

disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan

Lahan, Ditjen PLA.

5.2. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Kabupaten/ Kota

Kegiatan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian,

sebagai berikut :

5.2.1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait

5.2.2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan

yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.

5.2.3. Inventarisasi calon lokasi dan calon petani

5.2.4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani

pelaksana kegiatan

5.2.5. Pembuatan desain sederhana

5.2.6. Mengalokasikan dana pendamping APBD kabupaten/kota untuk

melaksanakan bimbingan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan di lapangan serta pelaporan.

5.2.7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan ke propinsi dan ke

pusat secara berkala.

5.3. Jenis dan Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

• Laporan Bulanan (lampiran 4). Laporan Bulanan wajib disusun oleh Dinas

lingkup Pertanian Kabupaten / Kota dan Dinas Pertanian Propinsi wajib

menyusun rekapnya.

• Laporan Akhir (lampiran 5). Laporan Akhir wajib disusun oleh Dinas Lingkup

Pertanian Kabupaten / Kota dan Dinas Pertanian Propinsi wajib menyusun

rekapnya juga dalam bentuk laporan akhir propinsi. Materi laporan akhir agar




dilengkapi foto-foto kegiatan yang meliputi: kondisi / keadaan sebelum

dilaksanakan kegiatan (0%), pelaksanaan kegiatan (50%) dan akhir kegiatan

(100%).

5.4. Alur Laporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Isi laporan antara lain data dan informasi

tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga

kerja, penyerapan tenaga kerja, pembayaran upah tenaga kerja, hasil kerja fisik

dan lain lain.

Alur laporan adalah sebagai berikut :

5.4.1. Laporan Bulanan

a. Laporan bulanan yang disusun oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota

dikirim ke Propinsi dan ke Pusat (sebagai tembusan).

b. Dinas lingkup Pertanian Propinsi menyusun rekapitulasi laporan bulanan dari

kabupaten /kota tersebut dalam bentuk laporan bulanan propinsi, selanjutnya

dikirim ke Pusat dengan alamat : Direktorat Pengelolaan Lahan, Ditjen PLA,

Kantor Pusat Departemen Pertanian Gedung D lantai 9 Jalan Harsono RM No.

3 Ragunan Jakarta Selatan.

5.4.2. Laporan Akhir

a. Laporan akhir yang disusun oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota,

dikirimkan ke Propinsi dan ke Pusat (sebagai tembusan).

b. Propinsi menyusun rekapitulasi laporan akhir kabupaten/kota dalam bentuk

laporan akhir propinsi, kemudian dikirim ke Pusat.

5.5. Waktu pengiriman laporan

• Laporan bulanan dari kabupaten/kota paling lambat tanggal 5 pada setiap

bulannya.

• Laporan bulanan dari Propinsi paling lambat tanggal 10 pada bulan

berikutnya.

VI. INDIKATOR KINERJA

6.1. Keluaran (Outputs)

Keluaran yang diharapkan dari reklamasi pasca penambahan ini adalah :

a. Terkeklamasinya lahan seluas 70 ha di Propinsi Kalimantan Selatan pada

kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan petunjuk teknis serta dokumen yang

disepakati dengan pihak-pihak terkait.

b. Terserapnya tenaga kerja sebanyak 5.600 HOK dipropinsi dan kabupaten

diatas

6.2. Hasil (Outcomes)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan adalah :

a. Terlaksananya reklamasi lahan pasca penambangan untuk sub sektor tanaman

pangan seluas 30 Ha dan perkebunan seluas 40 Ha




b. Di sektor perkebunan dengan luas sekitar 40 ha hasil yang diperoleh belum

diketahui, masih terbatas kepada upaya perbaikan kualitas tanah dan hasilnya

jangka panjang.

c. Di sektor tanaman pangan dengan luas sekitar 30 ha hasil yang diperoleh

belum diketahui, masih terbatas kepada upaya perbaikan kesuburan tanah dan

hasilnya jangka panjang.

6.3. Manfaat (Benefits)

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan reklamasi lahan ini adalah meningkatnya

pendapatan petani dari upah perbaikan kualitas lahan melalui pola padat karya

sebesar Rp. 25.000,- per HOK, dan peningkatan pendapatan dari usahatani.

6.4. Dampak (Impacts)

a. Petani dengan swadaya sendiri akan melakukan kegiatan reklamasi pada tahun

berikutnya.

b. Petani disekitarnya akan merasa tertarik dan bermanfaat untuk melakukan

sendiri kegiatan reklamasi di lahan petani sendiri

c. Pemerintah daerah akan mengalokasikan dana stimulus untuk melaksanakan

kegiatan reklamsi lahan di desa, kecamatan lain untuk peningkatan produksi

dan produktivitas lahan dan usahatani. Sebelum Reklamasi Sesudah

Reklamasi

Gambar 3. Reklamasi lahan bekas penambangan di Kab. Bolaang

Mongondo Sulawesi Utara

VII. PENUTUP

Mengingat pentingnya upaya reklamasi dan pebaikan kualitas lahan pasca

penambangan dan demi kelestarian lahan pertanian serta fungsi lingkungan

dikawasan pertanian, maka perlu terus ditingkatkan penanganan lahanlahan

tersebut dengan berbagai pemasukan teknologi. Dengan kegiatan ini diharapkan

dapat menambah luas areltanam dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Upaya-upaya tesebut dapat dilakukan melalui sosialisasi.

Documents

Modul Dan Contoh Reklamasi