Modul 6 Adm Perkantoran final · PDF fileModul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI Administrasi Perkantoran 6. 1

Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI

Administrasi Perkantoran 6. 0

MODUL 6

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Reviewer:

Dr. Hamidah, S.E., M.Si.

MODUL MATERI UJIAN DINAS TK.I DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPK)

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI 2015



Modul 6 ADMINISTRASI PERKANTORAN

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, sebuah organisasi perlu

merancang kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus disesuai

dengan tujuan, kebutuhan, dan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut.

Dalam kasus kegiatan di instansi pemerintah, prinsip-prinsip adminstarsi

perkantoran juga perlu diperhatikan, karena setiap kegiatan yang ada di dalamnya

mengaruah pada satu tujuan. Begitupun yang terjadi di Badan POM RI. Administrasi

perkantoran memegang peran yang sangat penting.

Kegiatan-kegiatan di dalam perkatoran dapat dibagi dalam dua kelompok

besar, yaitu kegiatan yang secara langsung berkenaan dengan tujuan pokok

organisasi dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang. Kegiatan penunjang ini

perlu dilakukan, sebab tanpa kegiatan-kegiatan penunjang rasanya kegiatan pokok

akan sulit berjalan dengan baik. Salah satu kegiatan penunjang yang dimaksud adalah

kegiatan perkantoran.

Setiap PNS di lingkungan Badan POM harus memahami administrasi perkantoran, baik administrasi yang berkaitan langsung dengan tujuan utama, maupun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penunjang. Atas dasar itu, administrasi perkantoran merupakan bagian dari materi Materi Ujian Dinas Tk.I dan Ujian Penyesuaian Kepangkatan (UPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan POM RI.

B. Deskripsi Singkat Mata pelajaran ini membahas pedoman tata naskah dinas, pengurusan naskah

dinas korespondensi, dan pejabat penanda tangan naskah dinas.

C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan mampu

memahami tata naskah dinas dalam administrasi perkantoran.

D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu:

1) menjelaskan pedoman tata naskah dinas;



2) menjelaskan pengurusan naskah dinas korespondensi; dan

3) menjelaskan pejabat penanda tangan naskah dinas.

E. Materi Bahasan Materi bahasan dalam modul ini berkaitan dengan tata-tata pernaskahan dalam

administrasi perkantoran, yang terdiri atas:

1) Pedoman Tata Naskah Dinas

2) Pengurusan Naskah Dinas Korespondensi

3) Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas

F. Uraiam Materi Kegiatan Pembelajaran 1: PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 dikemukakan beberapa istilah dan

batasannya masing-masing. Istilah-istilah tersebut adalah:

a) Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan

yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan

instansi pemerintah dalam rangka penyelenggarnaan tugas pemerintahan.

b) Tata Naskah Dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi

pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan

penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi

kedinasan.

c) Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan

redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.

d) Penanda tangan naskah dinas adalah pejabat yang menandatangani naskah

dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

e) Instansi pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,

sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga

nonstruktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

f) Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal

Ika.

g) Logo adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas instansi pemerintah.



1. Jenis dan Format Naskah Dinas Naskah dinas terdiri dari beberapa jenis. Pembedaan ini disesuaikan dengan

tujuann naskah tersebut dibuat.

a. Naskah Dinas Arahan, terdiri dari:

1) Naskah Dinas Pengaturan, meliputi:

− Peraturan

− Pedoman

− Petunjuk Pelaksanaan

− Standar Operasional Prosedur

− Surat Edaran

2) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

3) Naskah Dinas Penugasan, meliputi:

− Instruksi

− Surat Perintah

− Surat Tugas

b. Naskah Dinas Korespondensi, terdiri:

1) Naskah Dinas Korespondensi Intern, meliputi:

− Nota Dinas

− Memorandum

2) Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

3) Surat Undangan

a. Naskah Dinas Khusus

1) Surat Perjanjian

− Perjanjian Dalam Negeri

− Perjanjian Internasional

2) Surat Kuasa

3) Berita Acara

4) Surat Keterangan



5) Surat Pengantar

6) Pengumuman

7) Laporan

8) Telaahan Staf

9) Formulir

10) Naskah Dinas Elektronik

2. Penyusunan Naskah Dinas a. Persyaratan Penyusunan

1) Ketelitian

2) Kejelasan

3) Singkat dan Padat

4) Logis dan Meyakinkan

5) Pembakuan

b. Nama Instansi/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas

Untuk memberikan identifikasi jenis Naskah Dinas, yang dicantumkan pada

halaman pertama.

1) Nama Jabatan

Kertas kepala nama jabatan dan lambang negara untuk pejabat negara.

Contoh:

2) Nama Instansi/Unit Organisasi

Kertas Kepala Instansi dan logo instansi serta alamat untuk Naskah Dinas

yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.



Contoh:

c. Penomoran Naskah Dinas

Disesuaikan dengan karakteristik Kementerian/Lembaga/Instansi, mengacu

pada klasifikasi, kode unit kerja, bulan tahun dan nomor urut.

d. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab

dan dicantumkan simetris di tengah atas dengan tanda hubung, kecuali

halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop tidak perlu

mencantumkan nomor halaman.

e. Ketentuan Jarak Spasi

1) Jarak antara bab dan judul adalah dua spasi

2) Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan kedua adalah

satu spasi

3) Jarak antara judul dan subjudul adalah empat spasi

4) Jarak antara subjudul dan uraian adalah dua spasi

5) Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan

Dalam penentuan jarak spasi hendaknmya diperhatikan aspek keserasian dan

estetika, dngan mempertimbangkan isi naskah dinas.

f. Penggunaan Huruf

Naskah dinas menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12,

sedangkan naskah dinas pengaturan diatur sesuai dengan ketetentuan

perundang-undangan.



g. Lampiran

Jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi

nomor urut dengan angka Arab, nomor halaman lampiran merupakan nomor

dari halaman sebelumnya.

h. Daftar Distribusi

Daftar distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat sekretariat

dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Setiap distribusi

menunjukkan pejabat yang berhak menerima naskah.

i. Rujukan

Rujukan adalah naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar

acuan atau dasar penyusunan naskah.

j. Ruang Tanda Tangan

Ruang tanda tangan merupakan tempat pada bagian kaki/penutup naskah

dinas yang memuat nama jabatan, (misalnya Menteri, Sekretaris Jenderal,

Sekretaris Menteri, Deputi, dan Kepala Biro) yang dirangkaikan dengan nama

instansi.

1) Ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris

kalimat terakhir.

2) Nama jabatan diletakkan pada baris pertama tidak disingkat

3) Ruang tanda tangan sekurang-kurangnya empat paragraf

4) Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas yang bersifat mengatur,

ditulis dengan huruf kapital, dan nama pejabat yang menandatangani

naskah dinas yang bersifat tidak mengatur ditulis dengan huruf awal kapital

5) Jarak ruang antara tanda tangan dengan tepi kanan kertas adalah + 3 cm,

sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.

k. Penentuan Batas/Ruang Tepi

1) Ruang tepi atas : apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di

bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas,

sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas.



2) Ruang tepi bawah : sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas.

3) Ruang tepi kiri : sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri

kertas; batas ruang tepi kiri tersebut diatur

cukup lebar agar pada waktu dilubangi untuk

kepentingan penyimpanan dalam ordner/

snelhechter tidak berakibat hilangnya salah satu

huruf/kata/angka pada naskah dinas

4) Ruang tepi kanan : sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas

Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas

bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah

dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf)

hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

l. Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan di dalam naskah dinas harus jelas, tepat, dan

menguraikan maksud tujuan, serta isi naskah, menggunakan Tata bahasa Baku

Indonesia dan Kamus Besar bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan di dalam

naskah dinas adalah Ejaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

m. Media/Sarana Naskah Dinas

Media/sarana naskah dinas adalah alat untuk merekam informasi yang

dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas)

1) Kertas

− Naskah dinas menggunakan kertas jenis HVS 80 gram.

− Kertas HVS lebih 80 gram untuk naskah dinas yang mempunyai nilai

kegunaan dalam waktu lama dengan nilai keasaman (pH) 7.

− Naskah dinas perjanjian Luar Negeri menggunakan kertas yang

ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.

− Surat Dinas asli menggunakan kertas warna putih dengan kualitas

terbaik white bond



− Untuk naskah dinas korespondensi adalah A4 yang berukuran 297 x

210 mm

Untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran berikut:

− A3 kuarto ganda (297 x 420 mm)

− A5 setengah kuarto (210 x 148 mm)

− Folio (210 x 330 mm)

− Folio ganda (420 x 330 mm)

2) Sampul Surat

Sampul surat adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama

untuk surat keluar instansi. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang

digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan instansi, diatur sesuai

dengan keperluan instansi masing-masing dengan mempertimbangkan

efisien.

− Warna dan Kualitas

Sampul Surat Dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna

putih atau coklat muda dengan kualitas sedemikian rupa sehingga

sesuai dengan ukuran dan berat naskah atau surat dinas yang dikirim

− Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan

Pada Sampul Surat harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat

tujuan. Alamat pengirim dicetak pada bagian atas dengan susunan dan

bentuk huruf yang sama dengan yang dicetak kepala surat, yaitu

lambang negara/logo instansi,nama instansi/jabatan, alinea pertama

alamat tujuan mulai dicetak atau ditulis pada bagian sampul kanan

bawah

− Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul.

Surat dinas dilipat dengan sudut saling bertemu dan lipatan harus lurus

dan tidak kusut. Sebelum surat dinas dilipat harus dipertimbangkan

sampul yang akan digunakan, Surat dinas dilipat dengan cara sepertiga

bagian atas dilipat kebelakang. Selanjutnya surat dimasukkan ke dalam

sampul dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah

penerima/pembaca surat.



3) Susunan Surat Dinas

(a) Kop Surat

Kop Surat Nama Jabatan

• Kop Surat Nama Jabatan adalah kepala surat yang menunjukkan

jabatan tertentu. Hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani

oleh pejabat negara

• Kop Surat Nama Jabatan terdiri dari Lambang Negara di tengah dan

Nama Jabatan yang ditulis paling banyak tiga baris.

Kop Surat Nama Instansi

• Kop Surat Nama Instansi menunjukkan nama dan alamat instansi

pemerintah, digunakan untuk surat menyurat.

• Kop Surat nama instansi terdiri:: Logo, nama instansi, alamat, untuk

nota dinas tidak menggunakan kop surat berlogo instansi.

(b) Tanggal Surat

Contoh:

2 Mei 2014, (tanpa nama tempat apabila menggunakan kepala surat)

(c) Hal Surat

Hal adalah materi pokok surat yang dinyatakan dengan kelompok kata

singkat tetapi jelas.

(d) Alamat Surat

Contoh:

Yth Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jalan Percetakan Negara No. 23

Jakarta 10560

(e) Paragraf dan Spasi Surat

Isi surat dinas diketik satu spasi dan diberi jarak 1,5 – 2 spasi diantara

paragraf yang satu dengan yang lainnya. Pemagrafan ditandai dengan

takuk, yaitu + 6 ketuk atau spasi

(f) Warna Tinta

Untuk surat menyurat berwarna hitam dan untuk penandatanganan

surat berwarna hitam atau biru tua

(g) Salinan



Salinan surat dinas hanya diberikan kepada yang berhak/pejabat yang

terkait.

(h) Tingkat Keamanan

− Sangat Rahasia (SR)

− Rahasia (R)

− Biasa (B)

Surat dengan tingkat keamanan Sangat Rahasia dan Rahasia ditulis

dengan cap pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas.

Jika surat dinas disalin, cap tingkat keamanan pada salinan dengan

warna cap yang sama dengan aslinya.

(i) Kecepatan Penyampaian

− Amat Segera/Kilat disampaikan pada hari yang sama dengan batas

waktu 24 jam

− Segera, disampaikan dalam batas waktu 2 x 24 jam.

− Biasa, disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian

pengiriman.

4) Ketentuan Surat-Menyurat

(a) Komunikasi Langsung

Surat dikirim langsung kepada pejabat yang dituju, jika pejabat tersebut

bukan kepala instansi, untuk mempercepat penyampaiannya, surat

tetap ditujukan kepada kepala instansi dengan mencantumkan untuk

perhatian (u.p) pejabat yang bersangkutan.

(b) Alur Surat-Menyurat

Harus hierarki dari tingkat pimpinan tertinggi hingga pejabat struktural

terendah ysng berwenang sehingga dapat dilakukan pengendalian

penyelesaian.

(c) Disposisi

Merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut suatu surat, ditulis

secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada naskah asli.

Contoh format disposisi:



Kegiatan Belajar 2: PENGURUSAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI

Pengurusan naskah dinas korespondensi yang baik akan meningkatkan

efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi instansi pemerintah.

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas/Memorandum)

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

a. Ketentuan Penyusunan Surat Dinas

1) Cermat, teliti , agar tidak menimbulkan salah penafsiran

2) Menggunakan sarana komunikasi resmi

3) Jawaban surat masuk

b. Pengurusan Surat Masuk

Sebaiknya dipusatkan di kesekretariatan atau di bagian lain yang

menyelenggarkan fungsi kesekretariatan.



1) Penerimaan, dikelompokkan tingkat keamanan (SR/R/B) dan tingkat

kecepatan penyampaian (kilat , sangat segera, segera, dan biasa)

2) berakhir Pencatatan, dilakukan dan dimulai dari nomor 1 pada bulan

Januari dan pada nomor terakhir dalam satu tahun pada 31 Desember.

3) Penilaian

Dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan dan tingkat

kecepatan penyampaian surat.

4) Pengolahan

a) Pimpinan memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan

surat masuk tersebut.

b) Dari hasil pengolahan disimpan atau dibuat naskah dinas baru

c) Dilakukan pemberkasan naskah atau proses biasa sesuai dengan

kebutuhan.

5) Penyimpanan

6) Sarana Penanganan Surat Masuk

a) Buku Agenda, dengan kolom:

(1) tanggal

(2) nomor agenda

(3) nomor dan tanggal surat masuk

(4) lampiran

(5) alamat pengirim

(6) hal/isi surat

(7) keterangan

(8) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

b) Selain buku agenda dapat digunakan sarana lain sesuai dengan

kebutuhan

c. Pengurusan Surat Keluar

1) Pengolahan

Setiap konsep harus dibubuhi paraf diatur sebagai berikut:

(1) Paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat penanda

tangan surat dinas dibubuhkan di sebelah kiri/sebelum nama pejabat

penanda tangan surat.



(2) Paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penanda

tangan surat dinas dibubuhkan di sebelah kanan/setelah nama pejabat

penanda tangan.

(3) Setelah tidak lagi mengandung kekurangan/kesalahan, selanjutnya:

(a) Pengajuan ke pajabat penanda tangan

(b) Penandatanganan pejabat

(c) Pembubuhan cap

(d) Pemberian nomor

2) Pencatatan

Pencatatan dalam Buku Surat Keluar sesuai dengan kebutuhan yang diatur

oleh instansi masing-masing.

3) Penggandaan, dilakukan setelah surat dinas ditanda tangani dengan cap

tetap asli

4) Pengiriman, dengan pencatatan dalam buku ekspedisi

5) Penyimpanan, sesuai dengan kaidah pengelolaan kearsipan.

Kegiatan Belajar 3: PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS 1. Penandatanganan

a. Penggunaan Garis Kewenangan Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang

mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

b. Penandatanganan Penandatangan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat

dilaksanakan dengan menggunakan tiga cara:

1) Atas Nama (a.n.)

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang

menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang

bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat

yang bersangkutan. Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat

lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan

huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.



Contoh:

2) Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa

memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga

untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). Pelimpahan

wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya.

Contoh:

3) Untuk Perhatian Contoh:

2. Pelaksana Tugas (Plt.) Digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas

belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut.

Pelimpahan wewenang sementara sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

Contoh:

a.n. Kepala Badan POM Deputi ... Tanda Tangan Nama Lengkap NIP

a.n. Kepala Badan POM

Deputi ... u.b. Direktur …

Tanda Tangan Nama Lengkap NIP

Yth. Sekretaris Utama Badan POM Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta

u.p. Kepala Biro Umum Badan POM



3. Pelaksana Harian (Plh.) Digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas

tidak berada di tempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari

perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya. Pelimpahan wewenang

sementara sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat.

Contoh:

4. Kewenangan Penandatanganan a. Untuk surat dinas berupa kebijakan/keputusan/arahan oleh pimpinan tertinggi

instansi pemerintah.

b. Surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/

dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat

lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya.

c. Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan korespondensi

kepada pejabat kepala/pimpinan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Lembaga

Nonkementerian, Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara, Sekda Provinsi,

Sekda Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya.

2) Pimpinan organisasi lini pada setiap jajaran instansi pemerintah, dapat

memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan

Plt. Kepala Biro Umum Tanda Tangan Nama Lengkap NIP _______________

Plh. Kepala Biro Umum Tanda Tangan Nama Lengkap NIP _______________



surat dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai

dengan bidang masing-masing.

Kegiatan Belajar 4: PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA DAN LOGO DALAM NASKAH DINAS

1. Penggunaan Lambang Negara Ketentuan penggunaan lambang negara untuk tata naskah dinas adalah

sebagai berikut: a) Lambang negara digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau

identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

b) Pejabat yang berwenang menggunakan kop naskah dinas jabatan dan cap jabatan

dengan lambang negara adalah pejabat negara.

c) Pejabat negara terdiri dari:

1) presiden dan wakil presiden

2) ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

3) ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

4) ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi serta Hakim Konstitusi.

5) ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung

6) hakim pada badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan

agama, peradilan militer dan hakim yang dipkerjakan untuk tugas peradilan

(yustisial)

7) ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan pajak

8) ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

9) ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

10) ketua dan wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial

11) menteri dan jabatan yang setingkat menteri

12) kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai duta besar

luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha

tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan

13) gubernur dan wakil gubernur, dan

14) bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota

15) pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang



2. Penggunaan Logo Logo wajib digunakan untuk:

a) kop naskah dinas

b) cap dinas

c) amplop dinas

d) dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi

e) stop map

f) papan nama kantor

g) kartu tanda pengenal pegawai

h) tanda pengenal pin pegawai

i) label barang milik negara, dan

j) situs resmi

k) pada gedung kantor

l) pada kartu nama pejabat/pegawai, dan

m) hal-hal lain yang memerlukan simbol

Penggunaan logo untuk selain hal-hal di atas harus mendapat ijin dari pimpinan

satuan organisasi yang memiliki tanggung ajwab di bidang ketatalaksanaan.

3. Penggunaan Logo pada Cap Instansi a) Pejabat yang berwenang menggunakan cap instansi adalah pejabat yang

mendapat pelimpahan/penyerahan wewenang dari pejabat negara untuk

menetapkan/menandatangani naskah dinas.

b) Bentuk dan spesifikasi telah diatur dengan Permenpan dan RB

c) Warna tinta ungu

4. Penggunaan lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama a) Untuk keperluan kerja sama (G to G) digunakan lambang negara

b) Untuk kerja sama sektoral, baik antar kementerian/kabupaten/kota (didalam

negeri), logo yang dimiliki instansi masing-masing diletakkan di atas map

naskah perjanjian.

Documents

Modul 6 Adm Perkantoran final · PDF fileModul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI Administrasi Perkantoran 6. 1