1

MODEL PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN EKSPOR PANGAN DI DAERAH PERBATASAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meskipun secara agregat neraca perdagangan komoditas pangan nasional masih

defisit, Indonesia telah melakukan ekspor pangan, termasuk beras, jagung dan beberapa

komoditas pangan lain dalam jumlah tertentu namun belum kontinyu. Agar ekspor pangan

yang telah dilakukan dapat berlanjut, diperlukan pasokan yang kontinyu, kualitas yang sesuai

permintaan pasar dan preferensi konsumen, serta harga yang bersaing di pasar internasional.

Selain itu, agar keberlanjutan ekspor terjamin, perlu dilakukan strategi perluasan dan

diversifikasi pasar ekspor ke berbagai negara tujuan. Terkait dengan hal tersebut, untuk

memperoleh pasokan yang kontinyu, tidak bisa hanya menggantungkan produksi yang sudah

dicapai saat ini, namun diperlukan sumber-sumber pertumbuhan produksi pangan baru di

wilayah-wilayah yang potensial yang saat ini belum digarap secara maksimal. Salah satu

wilayah potensial untuk meningkatan produksi pangan nasional adalah wilayah perbatasan. Hal

ini didasarkan pada fakta bahwa wilayah perbatasan secara geografis merupakan wilayah

terdekat dengan negara tetangga, sehingga biaya distribusi relatif murah karena jarak negara

asal dan negara tujuan ekspor relatif dekat; juga potensi wilayah perbatasan saat ini belum

digarap secara maksimal, sehingga ada peluang untuk meningkatkan produksi pangan di

wilayah tersebut.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis secara teritorial dan

sangat sensitif secara geo-politik berkaitan dengan masalah kedaulatan dan keutuhan NKRI

sehingga layak disebut sebagai beranda terdepan NKRI. Namun saat ini, kondisi wilayah

perbatasan secara umum masih merupakan daerah terpencil (remote) yang mengalami

keterbelakangan infrastruktur, ekonomi, maupun aksesibilitas informasi. Segala keterbatasan

ini memunculkan kompleksitas permasalahan, baik permasalahan sosial-ekonomi, politik,

teritorial dan budaya. Wilayah perbatasan pada umumnya memiliki potensi pertanian cukup

besar untuk dikembangkan, baik dilihat dari luasan areal, keragaman agroekosistem dan

biodiversity. Oleh karena itu, Nawacita yang menempatkan salah satu cita yaitu “membangun

2

indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan”, merupakan hal yang sangat tepat.

Hampir semua kawasan perbatasan Indonesia adalah daerah tertinggal. Selama ini

kawasan perbatasan dikelola dengan mengedepankan pendekatan keamanan (safety belt

approach) sehingga pembangunan sosial ekonomi menjadi terabaikan. Pemerintah Pusat

menyadari seriusnya permasalahan ini, dan sejak 28 Januari 2010 telah membentuk Badan

Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinasi dan implementasi program-

program pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan. Bertolak dari kondisi tersebut,

Kementerian Pertanian telah membentuk Tim Teknis Pengembangan Lumbung Pangan

Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan dalam rangka Membangun Lumbung Pangan melalui

pendekatan kawasan terpadu, melalui Keputusan Menteri Pertanian No.215/Kpts/OT.050/3/

2017. Tim Teknis Kementan telah berhasil mengidentifikasi komoditas-komoditas pangan

unggulan yang telah dikembangkan di wilayah perbatasan yang saat ini telah melakukan

perdagangan lintas Negara secara tidak tercatat. Kementerian Pertanian telah mentargetkan

bahwa dalam jangka pendek, yakni pada tahun 2017, akan melakukan ekspor ke Negara

perbatasan secara formal.

Di beberapa wilayah, sesungguhnya perdagangan antar negara sudah berlangsung

lama, misalnya antara wilayah Propinsi NTT dengan Timor Timur. Kondisi wilayah

perbatasanan NTT - Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) memiliki keunggulan ditinjau dari

perekonomian masyarakat karena Timor Timur adalah negara yang relatif baru dan

ekonominya lebih rendah dibanding wilayah NTT. Potensi pertanian di NTT yang ada (kondisi

eksisting wilayah) berpotensi dan berpeluang untuk percepatan pembangunan pertanian

dengan introduksi inovasi teknologi dan kelembagaan sehingga dapat menjadi wilayah mandiri

pangan untuk mengatasi kemiskinan dan rawan pangan (Priyanto dan Diwyanto, 2014).

Demikian pula perdagangan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, yaitu di Kecamatan

Krayan, Kabupaten Nunukan dengan Sarawak Malaysia juga telah berlangsung lama untuk

beras organik, tanpa pencatatan secara resmi. Juga di wilayah perbatasan Kalimantan Barat,

meskipun usaha pertanian masih dikelola secara terbatas, namun hasilnya seperti beras Raja

Uncak (Kapuas Hulu), beras hitam (Bengkayang), dan beras merah (Sanggau) sudah

diperdagangkan ke Serawak-Malaysia. Komoditi lainnya seperti lada, kakao, pisang juga

diperdagangkan ke Serawak-Malaysia.

3

Permasalahan dan kendala dalam berusahatani dan melakukan perdagangan lintas

batas saat ini diantaranya transportasi masih terbatas, infrastruktur jalan rusak, jalan usaha tani

dan saluran irigasi perlu perbaikan, sarana produksi khususnya pupuk bersubsidi terbatas,

inovasi teknologi usahatani masih terbatas, kelembagaan di tingkat petani belum terbangun

secara baik, dan kesenjangan sosial masih tingginya dan ekonomi dengan penduduk negara

tetangga. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah perbatasan memiliki pola pikir yang

berorientasi ke negara tetangga. Selain itu permasalahan pokok dalam melakukan transaksi

lintas batas terutama adalah pedagang di wilayah perbatasan berstatus price taker, dimana

harga ditentukan oleh pedagang Negara tetangga sehingga posisi tawar pedagang sangat

lemah.

Berbagai kendala yang disebutkan di atas mengakibatkan akses pasar hasil komoditas

juga sangat terbatas, hanya tergantung ke Negara tetangga, dan sangat sedikit dipasarkan ke

pasar lokal/dalam negeri. Sebaliknya kebutuhan rumahtangga masyarakat sangat tergantung

dari produk Negara tetangga. Transaksi penjualan hasil komoditas dan pembelian kebutuhan

rumahtangga menggunakan mata uang Negara perbatasan sehingga nilainya tergantung dari

nilai tukar rupiah terhadap mata uang tersebut.

Untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai lumbung pangan berorientasi ekspor

(LPBE) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No.215/Kpts/OT.050/3/2017

tersebut, maka Kementan telah menyiapkan rencana aksi baik dalam jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah melakukan pelepasan komoditas

pangan yang akan diperdagangkan lintas batas negara tersebut (launching ekspor). Kegiatan

ini sekaligus untuk menunjukkan strategisnya aktivitas perdagangan lintas batas negara bagi

ekonomi wilayah dan ketahanan pangan masyarakat setempat, serta dalam rangka mendorong

aktivitas perdagangan lintas batas menjadi lebih besar lagi. Jangka menengah (6-10 bulan ke

depan) adalah kegiatan pengembangan komoditas pangan yang berpotensi ekspor melalui

penguatan teknologi dan kelembagaan produsen/petani dan eksportir. Jangka panjang (lebih 10

bulan) adalah program/grand design yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan ekspor.

Kajian ini sudah barang tentu merupakan satu bingkai dengan kegiatan pengembangan

LPBE Kementerian Pertanian. Oleh karena itu hasil kajian dan rekomendasi yang akan

diperoleh diharapkan dapat melengkapi dan bermanfaat bagi kegitan pengembangan LPBE

Kementan. Bertolak dari hal tersebut, kajian ini akan menggali informasi tentang potensi

4

produksi dan eskpor di wilayah perbatasan, serta kelembagaan produksi perdagangannya;

kesiapan infrastruktur, regulasi, investasi serta kemitraan dengan pengusaha untuk

terlaksananya ekspor lintas Negara. Dari sisi pasar ekspor, akan digali kondisi dan potensi

pasar Negara tetangga terhadap komoditas yang diperdagangkan dari wilayah perbatasan,

bagaimana kondisi harga dan rantai tataniaganya, regulasi yang dikeluarkan dari negara lintas

batas dalam mengatur ekspor impor dan perdagangan lintas negara, serta faktor-faktor lain

yang terkait dengan perdagangan lintas negara. Informasi ini merupakan dasar untuk

menyusun model sistem produksi pertanian pangan dan perdagangan di wilayah perbatasan,

dan sistem kelembagaannya untuk dapat dijalankan secara efektif.

1.2. Tujuan kegiatan

Tujuan penelitian ini adalah menyajikan rekomendasi kebijakan terkait perdagangan

wilayah lintas perbatasan. Secara lebih spesifik tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis kondisi dan potensi permintaan pangan dan kondisi pasar di negara

tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

2. Menganalis potensi dan sistem produksi serta pola perdagangan lintas batas komoditas

pangan di wilayah perbatasan ke negara tetangga.

3. Merancang model pengembangan produksi dan ekspor pangan di daerah perbatasan,

terutama sistem produksi, perdagangan dan kelembagaanya dari hulu sampai hilir .

1.3. Keluaran

Keluaran penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan mengenai model pengembangan

produksi dan ekspor pangan di daerah perbatasan. Secara lebih spesifik keluaran penelitian

adalah :

1. Informasi kondisi dan potensi permintaan pangan dan kondisi pasar di negara tetangga

yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

2. Informasi potensi dan sistem produksi serta pola perdagangan lintas batas komoditas

pangan di wilayah perbatasan ke negara tetangga.

3. Rancangan model pengembangan produksi dan ekspor pangan di daerah perbatasan,

terutama model sistem produksi perdagangan dan kelembagaanya dari hulu sampai hilir .

1.4. Perkiraan Manfaat dan Dampak

Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi banyak pihak dalam

mengembangkan pertanian pangan di wilayah perbatasan. Pengguna utama adalah

5

Kementerian Pertanian cq Tim Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di

Wilayah Perbatasan dalam rangka Membangun Lumbung Pangan. Namun, data dan informasi

serta rumusan dari studi ini dapat menjadi dokumen bagi pemerintah daerah untuk

pengembangan ekonomi wilayah perbatasan.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Kerangka Pemikiran

Data perkembangan volume dan nilai impor komoditas suatu negara dapat digunakan

sebagai informasi awal bagi negara mitra bagaimana prospek pasar ekspor ke negara tersebut

untuk komoditas yang bersangkutan. Preferensi konsumen di negara tujuan ekspor juga

merupakan hal penting yang perlu diidentifikasi agar komoditas pangan yang akan ekspor

sesuai dengan keinginan konsumen. Di sisi lain, bagi Negara yang akan melakukan ekspor,

identifikasi tingkat produksi, konsumsi serta surplus produksi merupakan faktor penting untuk

dapat melakukan ekspor secara berkelanjutan. Faktor penting lainnya adalah identifikasi

berbagai aspek yang terkait dengan keragaan dan pengembangan kelembagaan petani dari

hulu ke hilir untuk mampu berproduksi dengan berorientasi ekspor.

Upaya pengembangan wilayah perbatasan untuk peningkatan produksi dan ekspor

adalah melalui pendekatan agribisnis. Secara prinsip, agribisnis memiliki berbagai tujuan, yaitu

komersialisasi usahatani (commercialization of agriculture), peningkatan produktivitas (increase

productivity), penggunaan teknologi modern, menekan biaya produksi, penciptaan nilai tambah

(value addition), ekspor (export agriculture), dan harapan untuk peningkatan pendapatan

(higher farm income). Pengembangan model membutuhkan berbagai asumsi antara lain: (1)

dukungan pemerintah pusat dan daerah cukup kuat, dengan alokasi dana dan tenaga yang

cukup, (2) dukungan dari pemerintah akan berlanjut, dengan melakukan pentahapan jangka

pendek, menengah dan panjang, dan (3) pengembangan model lumbung pangan terdiri atas

dua misi, yakni menjadi kawasan wilayah perbatasan yang mandiri dan mampu mencukupi

kebutuhan sendiri, lalu diikuti oleh keberhasilan melakukan ekspor produk pangan ke Negara

perbatasan sebagai Negara tujuan ekspor baik berupa bahan mentah maupun olahan.

Selain asumsi-asumsi di atas, dibutuhkan pula berbagai persyaratan untuk

pengembangan kelembagaan agribisnis dengan berbasiskan petani kecil (small holders). Dalam

buku FAO “Smallholder Business Models For Agribusiness-Led Development: Good practice and

6

policy guidance” (Kelly 2012), dipaparkan berbagai syarat dimaksud yaitu: (1) tidak ada aliansi

politik tertentu (non-politically aligned organizations), (2) pelayanan yang memadai (high

quality service provision), (3) menerapkan prinsip dan manajemen bisnis (social and enterprise

strategies), (4) menjadi bagian dari jaringan (network membership), (5) bsisnis yang fokus

(focus on core business), (5) kelembagaan dengan transaksi berbiaya rendah (low cost value

addition through organizational innovations), (6) terbuka terhadap penyesuaian-penyesuaian

(there is no “one-size-fits-all”), dan (7) memahami pola bisnis pada usaha agribisnis

(understanding the needs and risks of agribusiness companies).

Sistem produksi dan kelembagaan agribisnis untuk ekspor, mencakup pelaku, peran,

kebutuhan pendukungnya, serta aspek yang dipelajari disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran kajian berdasarkan sistem agribisnis produksi pertanian pangan berorientasi ekspor

Pelaku dan

Subsistem

Subsistem pendukung

Subsistem onfarm

Subsistem pengolahan

Subsistem pemasaran

Pelaku utama

Perusahaan swasta, BUMN dan

Koperasi tani/kios level desa

(penyedia jasa saprotan)

− Individu petani

− Kelompok tani − Gapoktan

− Badan Usaha Milik Petani

− Investor

− Koperasi tani level desa (jasa

pengolahan)

− Badan Usaha Milik Petani

− BUMN

− Koperasi tani level kabupaten (usaha

perdagangan)

− Badan Usaha Milik Petani − Eksportir terdaftar

Peran

Menyiapan sarana pendukung

- Usahatani padi, jagung, sapi, dll dg

teknologi inovasi

- Pengolahan gabah menjadi beras

premium - Pengolahan

jagung

- Perluasan pasar lokal - Melakukan ekspor

Layanan

pendukung

-Dinas pertanian -Dinas PU

-Pemda untuk pengembangan

sarana pendukung (irigasi, jalan desa,

perluasan lahan, dsb)

- Penyuluhan pertanian

- Balai Penyuluhan - Pendidikan dan

pelatihan petani dan petugas

- dll

- Pabrik pengolahan skala industry

menengah dan besar

- Data dan informasi demand negara pengimpor

- Market intelligent - Regulasi perdagangan lokal

dan ekspor

Aspek yang

dipelajari

- Ketersediaan

prasarana irigasi, jalan, dll

- Ketersediaan sarana produksi

berdasarkan jumlah, kualitas,

dan mutu - Sistem

penyediaan sarana produksi

- Keefektifan sistem penyediaan

sarana dan prasana produksi

- Pola usahatani

- Keuntungan usahatani dan

efisiensi - Pola manajemen

usaha dan kelembagaan yang

terlibat

- Bentuk dan

permasalahan pengolahan

pangan - Keuntungan dan

nilai ekonomi usaha pengolahan

- Potensi pengolahan

pangan untuk meningkatkan nilai

tambah - Penerapan

teknologi - Kelembagaan yang

teribat, rmasalahan, dan

potensi ke depan

- Bentuk-bentuk pemasaran

eksisting, keuntungan, efektivitas, dll

- Sistem tata niaga, efisiensi, - Volume dan nilai impor

komoditas pangan dan negara asal impor

- Produksi pangan di negara-negara pemasok ke negara

tetangga. - Preferensi konsumen

meliputi jenis (varietas) beras, karakteristik produk

(bentuk, warna, rasa), dan kualitas (kadar air, kadar

pecah, aroma). - Ekspor ke negara tetangga)

legal dan ilegal), pola dan

7

permasalahan - Kelembagaan yang teribat,

permasalahan, dan potensi ke depan

2.2. Lokasi dan Fokus Komoditas

Penelitian dilakukan di dua kabupaten di Provinsi NTT, yaitu Kabupaten Malaka dan

Kabupaten Belu. Selain itu, untuk memperoleh gambaran awal tentang kondisi dan potensi

wilayah perbatasan, dilakukan kunjungan ke Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat,

dimana Kementerian Pertanian merencanakan akan melakukan ekspor beras dari kabupaten

tersebut ke Malaysia. Dengan demikian pembahasan hasil kajian sesuai difokuskan hanya

pada provinsi NTT, sementara untuk kabupaten Sanggau, bahasan terbatas pada laporan

kunjungan lapang sebagai gambaran awal untuk merancang model pengembangan produksi

dan ekspor di lokasi contoh di Provinsi NTT. Fokus penelitian diutamakan pada komoditas

utama, namun komoditas potensial lain juga dipelajari dalam studi ini. Lokasi dan komoditas

yang dipelajari dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Sebaran lokasi penelitian dan komoditas pangan utama yang potensial dikembangkan

Lokasi Penelitian Komoditas Pangan Utama

1. Kabupaten Malaka (NTT) Jagung

2. Kabupaten Belu (NTT) Daging sapi

3. Kabupaten Sanggau (Kalbar) Beras

2.3. Cakupan Penelitian dan Data yang Diperlukan

Cakupan bahasan dan data yang diperlukan untuk melakukan analisis disesuaikan

dengan tujuan penelitian sebagai berikut. Untuk keperluan bahasan kondisi dan potensi

permintaan pangan dan kondisi pasar di negara perbatasan, data yang diperlukan antara lain:

(a) data sekunder perkembangan volume dan nilai impor komoditas pangan dan negara asal

impor, (b) Data/informasi preferensi konsumen di negara perbatasan untuk komoditas pangan

yang diimpor.

Untuk bahasan potensi produksi dan pola perdagangan lintas batas komoditas pangan di

wilayah perbatasan yang dipasarkan ke negara perbatasan, data yang diperlukan adalah : (a)

potensi produksi komoditas yang diekspor dan potensi volume yang diekspor, (b) pola

perdagangan lintas batas, (c) pola tataniaga di pasar lokal, (d) potensi pasar domestik, (e)

8

aturan perdagangan, persyaratan teknis, administrasi dan lainnya untuk terselenggaranya

ekspor komoditas pangan negara tujuan ekspor.

Untuk bahasan model pengembangan produksi dan ekspor pangan di daerah, informasi

dan data yang diperlukan pada bagian ini adalah: (a) data dan informasi kelembagaan yang

telah terlibat dalam sistem agribisnis mulai dari hulu sampai hilir, baik legal maupun ilegal,

permasalahan serta potensi pelibatannya ke depan, (b) informasi kapasitas kelembagaan

pelaku utama agribisnis serta kelembagaan pendukung, baik dari pemerintah daerah maupun

swasta. Secara keseluruhan, penggalian data dan informasi dilakukan mulai dari tingkat

usahatani (hulu) sampai dengan hilir (pengolahan, pemasaran, ekspor) termasuk penyiapan

SDM, infrastruktur, investasi dan kemitraan dengan swasta.

2.4. Analisis Data

Kajian ini menggunakan metoda analisis kuantitatif dan deskriptif kualitataif. Analisis

kuantitatif dilakukan untuk data sekunder melalui penghitungan rataan dan tingkat

pertumbuhan dari data series yang disajikan dalam tabel analisis. Analisis deskriptif kualitataif

dilakukan atas data dan informasi baik yang bersumber dari instansi terkait atau data yang

bersumber dari data primer dari lokasi kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KONDISI DAN POTENSI PERMINTAAN PANGAN NEGARA RDTL

Berdasarkan data dari Comtrade Statistics (2015) komoditas pertanian utama yang

diimpor RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) adalah minyak sawit dan turunannya, kedele,

kelapa, jagung, beras, kacang tanah dan kakao. Untuk semua jenis komoditas tersebut, RDTL

menggantungkan impornya dari Indonesia.

Tabel 1. Impor RDTL dari Indonesia dan Dunia, Produksi NTT dan Peluang Ekspor NTT ke

RDTL, 2015

No

Komoditas

Impor dari

Indo (Ton)

Impor dari

Dunia (Ton)

% Impor

Indo/Dunia

Produksi*

NTT (Ton)

Peluang ekspor

ke RDTL**

1 Minyak sawit &

turunannya

9.083 9.087 100,0 0 PK

2 Kedele 675 861 78,4 91.065 PE

3 Kelapa/kopra 475 477 99,6 136.454 PE

4 Jagung 270 271 99,6 633.733 PE

5 Beras 258 89.354 0,3 2.114.231 PP

6 Kacang tanah 68 68 100,0 41.889 PE

7 Kakao 23 34 67,6 11.581 PE

9

Sumber : Trade Map, ITC calculations based on UN COMTRADE statistics, 2015, *BPS (2015) Statistik

Provinsi; **Catatan : PE: peluang ekspor, PP =penetrasi pasar; PK : pengembangan komoditas

Dari Tabel 1, berdasarkan permintaan impor komoditas pertanian dari RDTL ke

Indonesia dan dunia, dan berdasarkan potensi produksi NTT, maka peluang ekspor NTT ke

RDTL untuk komoditas pertanian utama adalah sebagai berikut:

1. Peluang ekspor (PE) NTT ke RDTL tinggi : kedele, kelapa/kopra, jagung, kacang tanah

dan kakao

2. Perlu penetrasi/promosi pasar (PP) ke RDTL: beras

3. Perlu pengembangan komoditas (PK) di NTT untuk keperluan ekspor ke RDTL

disesuaikan dengan potensi wilayah : minyak sawit dan turunannya.

Secara umum neraca perdagangan Indonesia dengan RDTL surplus. Seluruh kebutuhan

penduduk RDTL 90% dipenuhi dari Indonesia, tetapi yang masuk melalui NTT terbatas karena

sebagian besar melalui Surabaya (langsung dari Surabaya ke Dili).

3.2. PERKEMBANGAN PRODUKSI, EKSPOR, IMPOR DAN POLA PERDAGANGAN LINTAS BATAS KOMODITAS PANGAN NTT - RDTL

3.2.1. Potensi produksi komoditas pertanian NTT

Struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergantung pada sektor

pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2014 sebesar 28.85%, sekitar

9.42% merupakan sumbangan dari subsektor tanaman pangan dan 9.05% dari subsektor

peternakan. Potensi produksi komoditas pangan utama NTT di kabupaten Belu dan Malaka

diuraikan sebagai berikut:

Komoditas pangan

Komoditas pangan utama yang diproduksi NTT khsususnya Kabupaten Belu adalah :

Padi jagung, ubikayu, kacang hijau. Untuk Kabupaten Malaka, produksi komoditas pangan

utama adalah padi, jagung, kacang hijau.

Tabel 2. Luas areal, produksi dan produktivitas komoditas pangan potensial, 2015

Jenis Komoditas

Kabupaten Belu Kabupaten Malaka

Luas Panen

(Ha) Produksi (ton)

Produktifitas

(ton/Ha)

Luas Panen

(Ha) Produksi (ton)

Produktifitas

(ton/Ha)

Padi Sawah 6166 29640 4.81 6548 23507 3.59

Padi Ladang 71 199 2.8 380 630 1.66

Jagung 10883 36377 3.34 21429 58686 2.74

Kacang Tanah 533 557 1.05 184 133 0.72

Kacang Hijau 866 711 0.82 2199 2651 1.21

10

Ubi Kayu 3670 52270 14.24 3393 51498 15.18

Ubi Jalar 287 2450 8.54 340 2562 7.54

Sumber : BPS, 2016

Komoditas perkebunan

Komoditas perkebunan utama yang diproduksi NTT kelapa, kopi , kakao. Berdasarkan

permintaan impor RDTL di pasar dunia, kelapa dan kakao potensial untuk dilakukan ekspor

namun untuk permintaan impor minyak sawit dari RDTL, masih perlu dilakukan pengembangan

komoditas kelapa sawit di NTT. Oleh karenanya diperlukan identifikasi kesesuaian untuk

pengembangan kelapa sawit di wilayah NTT guna merespons permintaan impor RDTL.

Tabel 3. Luas tanam dan produksi komoditas perkebunan potensial, 2015

Jenis

Komoditas

Kabupaten Belu Kabupaten Malaka

Luas tanam

(Ha)

Produksi

(Ton)

Luas tanam

(Ha)

Produksi

(Ton)

Kelapa 1358 240 1754 9057

Kopi 1162 78 47 18

Kakao 548 32 558 56

Lainnya 27043 1012 2794 1299

Sumber : BPS, 2016

Komoditas Ternak

Komoditas ternak dominan di NTT adalah sapi potong, babi, kambing, kuda sedangkan

kerbau, domba dan sapi perah jumlahnya hanya sedikit. Oleh karena itu komoditas potensial

untuk diekspor ke RDTL dari NTT adalah babi dan sapi potong. Ekspor secara legal melalui bea

cukai untuk komoditas ternak tidak tercatat, namun ada lalu lintas eskpor melalui perbatasan

yang dicatat oleh Balai Karantina diantaranya yang dominan untuk babi potong, serta dalam

jumlah yang tidak banyak daging babi olahan dan daging sapi olahan.

Tabel 4. Jumlah ternak di Kabupaten Belu dan Malaka, 2015

Kabupaten Jumlah ternak (ekor)

Kabupaten Belu Kabupaten Malaka

Sapi Perah 6 -

Sapi Potong 56,377 69,556

Kerbau 975 497

Kuda 4,489 -

Kambing 11,676 6,862

11

Domba 26 -

Babi 68,975 63,631

Sumber : BPS, 2016

3.2.2. Potensi pasar domestik Terdapat dua komoditas utama tanaman pangan yang diusahakan, dikonsumsi dan

diperdagangkan oleh warga setempat yaitu padi dan jagung. Produksi padi cenderung

meningkat, dengan pertumbuhan sekitar 4.95% pada tahun 2014 karena peningkatan

produktivitas sebesar 1.13% dan peningkatan luas panen sebesar 3.43%. Selama sepuluh

tahun terakhir produksi jagung NTT berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 0.39%/tahun,

namun terjadi pertumbuhan negatif tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

8.55% akibat penurunan pertumbuhan produktivitas sebesar 3.78% dan luas panen sebesar

4.94%.

Dari sisi konsumsi, rata-rata konsumsi padi (beras) bertumbuh positif sedangkan konsumsi

jagung cenderung menurun dari tahun ke tahun. Produksi padi masih mengalami kekurangan

setara beras sebesar 11.5% di tingkat provinsi, demikian juga di Kabupaten Belu (12%) dan

Kabupaten Malaka (11%). Kekurangan tersebut dipasok dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur

melalui perdagangan antarpulau.

Tabel 5. Produksi, konsumsi komoditas padi dan jagung di Provinsi NTT, Kabupaten Belu dan Malaka, 2014

Lokasi Padi (beras) Jagung

Produksi** Konsumsi* Selisih Produksi** Konsumsi* Selisih

NTT 573,673 585,187 -11,513 647,108 71,020 576,088

Belu 11,665 23,618 -11,953 20,205 2,866 17,339

Malaka 9,666 20,610 -10,944 40,591 2,501 38,090

Sumber : BPS 2015

Sekali pun terjadi pertumbuhan yang menurun antara 2013-2014, produksi jagung

Provinsi NTT dan kedua kabupaten contoh mengalami surplus. Konsumsi jagung cenderung

mengalami penurunan, sedangkan industri pengolahan jagung di Provinsi NTT belum

berkembang dengan baik. Olahan jagung yang selama ini diproduksi oleh masyarakat dalam

bentuk industri rumahan adalah emping jagung dan marning, itu pun produksinya masih

12

terbatas. Industri pakan ternak juga belum ada di wilayah ini dan baru taraf wacana untuk

dibangun di Kupang.

Selain untuk bahan pangan pokok dan bahan baku olahan, kelebihan produksi jagung

oleh petani dijual dalam bentuk jagung pipilan kering kepada pedagang pengumpul atau

langsung kepada pedagang di pasar kabupaten atau pasar terdekat. Selanjutnya pedagang

pasar kabupaten mendistribusikan ke pasar kabupaten yang lain atau provinsi, baik dalam

partai besar atau eceran, juga kepada pedagang antarpulau. Pedagang pasar juga

mendistribusikan kepada industri pengolahan, dan konsumen langsung untuk bahan pangan

dan pakan. Secara umum pemasaran jagung sbb:

Gambar 1. Sistem pemasaran jagung di NTT

Sumber : data primer, 2017

Pemasaran jagung selama ini ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan

antar pulau, dan belum ditujukan untuk pasar ekspor. Ekspor jagung ke negara tetangga

terdekat yaitu RDTL belum pernah dilakukan baik secara legal maupun ilegal karena penduduk

RDTL yang tinggal di perbatasan juga bertanam jagung, bahkan menurut informasi terdapat

pengembangan komoditas tanaman jagung dalam skala besar yang dilakukan oleh investor

Indonesia di wilayah RDTL. Demikian pula menurut informasi yang diperoleh dari pedagang

antar pulau sekaligus importir hasil pertanian, jagung juga diimpor dari RDTL untuk memenuhi

permintaan pasar di pulau Jawa (khususnya Jawa Timur).

Petani

Pedagang pasar

pedagang pengumpul Pedagang

antarpulau

Peternak

IRT pengolahan jagung

Konsumen

13

Selain jagung, komoditas pangan lainnya yang dihasilkan oleh petani setempat adalah

kacang tanah dan kacang hijau. Produksi kacang tanah pada tahun 2014 di NTT sebesar 14889

ton (Kabupaten Belu 680 ton, Malaka 233,6 ton), dan kacang hijau sebesar 9121 ton

(Kabupaten Belu 305 ton, Malaka 1946 ton) semuanya dalam bentuk biji kering. Kacang tanah

dan kacang hijau yang diproduksi petani di wilayah memiliki kualitas yang baik. Produksi

komoditas ini ditujukan untuk pasar domestik, baik lokal maupun antar pulau.

Komoditas pertanian yang juga sedang gencar dikenalkan dan dipacu produksinya agar

kelak bisa diekspor ke negara tetangga adalah bawang merah. Bertanam bawang merah

merupakan hal yang relatif baru bagi kebanyakan petani di Belu dan Malaka. Selama ini, petani

yang sudah terbiasa menanam bawang hanyalah petani di Desa Fofoe Kecamatan Malaka Barat

namun luasannya hanya sedikit, terutama untuk kebutuhan sendiri. Dinas Pertanian juga

mengintroduksi program penanaman bawang merah 50 ha di desa tersebut melalui program

RPM (Revolusi Pertanian Malaka).

Selama ini sebanyak 35 persen pasokan bawang merah ke Provinsi Nusa Tenggara

Timur (NTT) didatangkan dari daerah lain, yaitu Kabupaten Bima, NTB dan Kabupaten Brebes,

Jawa Tengah. Wilayah NTT yang selama ini memasok 65 % kebutuhan bawang merah di

provinsi ini yakni dari Semau, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Manggarai Timur. Pengembangan

bawang merah di Kabupaten Belu berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak pada tahun 2016

seluas 9 ha yaitu diantaranya di Desa Fatuketi dan 2 ha dan di Desa Dualaus. Hasil rata-rata 7

ton/ha basah, menjadi sekitar 6 ton/ha bawang kering. Tahun 2017 ini kembali ditargetkan

penanaman bawang di Desa Dua Dalus 2 ha, Fatuketi 5 ha dan Kabuna 1 ha. Kegiatan tersebut

merupakan program introduksi dengan bantuan benih. Pupuk organik yang digunakan berupa

sisa-sisa jerami yang dibuat bokasi atau dibuat kompos. Pada bulan Juli 2017 sebagian petani

sudah mulai tanam, sebagian lagi dalam tahap pengolahan lahan. Panen diperkirakan sekitar

bulan September 2017.

Program penanaman bawang merah juga diintroduksi di Malaka dengan luasan sekitar 1

(satu) ha. Berbeda dengan di Belu yang menggunakan benih, penanaman bawang merah di

Malaka (Desa Motamasin) menggunakan bibit (umbi) yang dibeli dari daerah Kupang.

Introduksi tanaman bawang merah meningkat khususnya di Kecamatan Kakuluk Mesak

disambut dengan baik oleh petani setempat karena dapat menyerap tenaga kerja (yang sedang

14

menganggur karena biasanya tidak ada lagi kegiatan pertanian). Penanaman bawang merah

juga meningkatkan indeks pertanaman karena bawang merah ditanam di MT 2 di lahan bera.

Bawang merah di wilayah introduksi program merupakan jenis komoditas yang baru

bagi petani, sehingga petani juga belum mengenal dengan baik seluk beluk pemasarannya.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, sebenarnya untuk pasar diharapkan Bulog dapat

berperan di dalamnya, namun hal itu tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan harga

antara petani dengan pihak Bulog. Bulog bersedia membeli semuanya dengan harga

Rp15.000/kg, sementara Kelompok Tani (KT) menginginkan harga Rp16.000/kg. karena tidak

ada kesepakatan harga, KT memasarkan ke pembeli konsumen langsung dan sebagian lagi ke

pedagang di pasar. Harga rata-rata 16.000/kg, terendah Rp 15.00/kg tertinggi 25.000/kg.

Sebenarnya untuk pemasaran bawang merah di lokasi tersebut sudah ada pengepul namun

juga tidak tercapai kata sepakat dalam penentuan harga. Petani akhirnya memilih menyimpan

atau menjual dalam jumlah sedkit demi sedikit kepada masyarakat umum maupun pegawai di

kantor pemerintah di wilayah tersebut. Khusus untuk pembeli pegawai pemerintah, bawang

merah bisa dibeli secara kredit dengan jangka pelunasan sebulan.

Selain bertani, masyarakat di Kabupaten Belu juga memelihara ternak. Usaha

peternakan merupakan salah satu kegiatan yang mampu menyangga kehidupan ekonomi

masyarakat setempat. Jenis ternak yang banyak dipelihara di kawasan perbatasan adalah sapi,

babi, dan ayam. Teknik pemeliharaan ternak bersifat tradisional. Ternak sapi dilepas untuk

mencari makan sendiri dan sebagian diikat di sekitar rumah atau di lapangan berumput. Ternak

babi dikandangkan dan diberi pakan sisa hasil pertanian. Rata-rata kepemilikan ternak sapi

adalah 1-2 ekor dan ternak babi 2 ekor induk per rumah tangga. Ternak terutama babi dan sapi

adalah sebagai “bank berjalan” (bank on the hoof) atau sebagai liquid capital yang dapat

diuangkan setiap waktu bilamana petani memerlukan. Kebutuhan uang tunai keluarga biasanya

meningkat pada awal tahun pelajaran. Dalam kondisi ini, petani yang memiliki ternak babi biasa

menjual satu atau dua ekor babi untuk keperluan pendidikan anak-anak. Fungsi lain dari ternak

adalah untuk keperluan membayar “belis” dan berbagai keperluan terkait upacara adat.

Ternak sapi saat ini gencar didorong peningkatan populasinya. Sapi umumnya dipelihara

secara ekstensif dengan cara dilepaskan, dan untuk menandai kepemilikan sapi, biasanya

dilakukan pengguntingan telinga atau dicap. Padahal sapi dengan kondisi seperti itu

dikategorikan cacat dan tidak bisa diperdagangkan untuk pasar tertentu. Sapi dari wilayah ini

15

dikirim dalam bentuk ternak hidup ke Jawa. Tidak ada ekspor sapi ke RDTL, sebaliknya sapi dari

RTDL mengalir ke NTT dalam bentuk hidup baik legal maupun illegal. Dahulu (sebelum

terpisah menjadi Negara RDTL) populasi sapi di NTT (Belu) lebih banyak, namun untuk saat ini

di RDTL persediaan hewan cukup banyak (populasinya terus meningkat). Ternak sapi yang

saat ini berkembang di RDTL sesungguhnya dahulu berasal dari NTT bersamaan dengan

penduduk yang melakukan eksodus saat pemisahan Negara. Terkait dengan pengiriman ternak

dari NTT, ternak dikirim dalam bentuk ternak hidup ke Jawa. Tidak ada ekspor sapi ke RDTL,

sebaliknya sapi mengalir ke NTT dari RDTL dalam bentuk hidup baik secara legal maupun

illegal.

3.2.3. Ekspor komoditas dari NTT ke RDTL

Data komoditas yang diekspor yang tercatat di Dinas Perdagangan berasal dari Kantor

Bea Cukai. Total ekspor dari NTT ke semua tujuan secara resmi yang tercatat di Bea Cukai

yang dominan adalah perabotan rumahtangga (mebel), peralatan mesin dan sebagainya

(Tabel 6). Tujuan ekspor barang-barang tersebut yang dominan adalah ke RDTL, selain itu

juga ke Australia, Tiongkok dan Singapura (Tabel 7). Sedangkan ekspor komoditas pertanian

tidak ada atau sangat sedikit, hanya tercatat olahan dari tepung, gandum dan susu (Tabel 8).

Tabel 6. Ekspor total komoditas oleh NTT ke semua negara tujuan, 2016

No Kelompok Komoditas Nilai (US$) (%)

1 Bahan bakar mineral 3,090,128 13.07

2 Garam, belerang, kapur 5,894,221 24.93

3 Kendaraan dan bagiannya 3,015,992 12.75

4 Perabot, penerangan rumah 1,827,374 7.73

5 Besi dan Baja 923,023 3.90

6 Minuman 104,777 0.44

7 Mesin - mesin / Pesawat Mekanik 181,941 0.77

8 Mesin dan Peralatan Listrik 143,516 0.61

9 Olahan dari Gandum, Tepung, Susu 172,868 0.73

10 Plastik dan Barang dari Plastik 195,252 0.83

11 Lain-lain 8,097,975 34.25

Jumlah: 23,647,067 100.00

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTT, 2017 Tabel 7. Nilai ekspor total komoditas NTT menurut negara tujuan, tahun 2016

No Negara Tujuan Nilai (US$) (%)

1 Timor Leste 23,462,776 99.22

2 Australia 107,000 0.45

16

3 Tiongkok 33,000 0.14

4 Singapura 44,291 0.19

Total 23,647,067 100.00

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTT, 2017 Tabel 8. Perkembangan ekspor komoditas pertanian NTT ke semua Negara tujuan, 2014-2016

Tahun Jenis Komoditas Pertanian Nilai (US $) %*

2014 Olahan dari Tepung 43874 0.21

2015 Tidak ada ekspor 0 0.00

2016 Olahan dari Gandum, Tepung, Susu 172868 0.73 Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTT, 2017, Ket : * % dari total nilai ekspor NTT

Data yang disajikan di atas adalah data ekspor resmi yang tercatat oleh Kantor Bea

Cukai dan Dinas Perdagangan, namun selain ekspor melalui prosedur resmi di Bea Cukai,

terdapat juga aliran komoditas pertanian yang dikirim ke Negara perbatasan yang tidak tercatat

di Bea Cukai. Lalu lintas komoditas yang keluar dari NTT ke RDTL atau sebaliknya, dicatat oleh

Balai Karantina yang ditempatkan di wilayah perbatasan tersebut. Fungsi pencatatan aliran

komoditas pertanian oleh Balai Karantian Pertanian tersebut lebih untuk memonitor

kemungkinan masuknya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina (OPTK). Dari wawancara dengan Balai Karantina Pertanian Kupang, aliran

keluar masuk komoditas tersebut bukan bersifat ekonomi secara murni (jual beli), namun juga

berupa buah tangan yang dibawa masyarakat antar Negara yang saling berkunjung. Hubungan

keluarga antara masyarakat perbatasan tersebut tetap terjalin mengingat dua RDTL

sebelumnya juga merupakan bagian wilayah NKRI.

Frekuensi dan volume komoditas pertanian (pangan) yang dikirimkan melalui lalu lintas

perbatasan NTT ke dan dari RDTL yang dicatat oleh Balai Karantina Pertanian disajikan dalam

Tabel 9. Dari tabel tersebut, ternyata meskipun data secara resmi dari Dinas Perdagangan

Kupang tidak tercatat adanya ekspor komoditas pertanian ke RDTL, namun secara riil ada aliran

komoditas pertanian ke RDTL. Aliran barang tersebut dapat dibawa keluar sebagai buah

tangan, atau melalui penjualan komoditas antar pelintas batas yang tidak tercatat oleh Bea

Cukai karena dua kemungkinan: (1) memperoleh fasilitas pembebasan pungutan bea masuk

17

karena nilainya tidak melebihi nilai batas maksimum nilai pabean sebesar $ USD 50, atau (2)

tidak melalui Pos Lintas Batas resmi.

Dari Tabel 9 tersebut, komoditas yang melintas ke RDTL adalah padi, jagung, kedele,

dan komoditas hortikultura, terutama yang dalam jumlah cukup banyak adalah bawang merah,

bawang putih, bawang Bombay. Jenis buah-buahan adalah semangka, salak, rambutan,

mangga, papaya. Selain dalam bentuk buah dan sayuran, juga terdapat benih dan bibit

terutama sayuran (bawang merah, bawang putih, kangkung dan sebagainya). Bibit buah yang

keluar adalah bibit papaya dan salak. Aliran keluar dalam bentuk bibit tersebut dalam jangka

panjang jika tidak ada pembatasan dikhawatirkan akan berkonsekuensi pada pengembangan

dan peningkatan produksi komoditas sayuran dan buah-buahan di RDTL dan pengaruhnya

terhadap posisi ekspor impor komoditas pertanian antara NTT dan RDTL.

Tabel 9 . Frekuensi dan volume lalu lintas media pembawa Opt/Optk dari NTT ke RDTL, 2016 No Komoditi Frek Volume

(Kg) No Komoditi Frek Volume

(Kg) 1 Dedak Padi 1 400 24 Buah Manggis 3 910

3 Kedelai 31 427050 25 Buah Melon 3 225

4 Kacang Tanah 8 4850 26 Bibit Bw Putih 4 9550

5 Kacang hijau 8 15250 27 Bibit Bw Prei 1 50

6 Padi 9 74500 28 Bibit Bw Merah 1 50

7 Jagung 1 1250 29 Bibit jagung 1 50

8 Bawang Putih 30 113904 30 Bibit Kubis 2 350

9 Bawang bombay 13 6770 31 Bibit Melon 3 400

10 Bawang merah 26 24460 32 Bibit Paria 1 150

11 Jintan putih 1 400 33 Bibit Papaya* 1 100

12 Asam 1 30 34 Bibit sawi 2 150

13 Lada 1 600 35 Bibit seledri 2 75

14 Jahe 2 250 36 Bibit terong 1 100

15 Ketumbar 2 475 37 Bibit Tomat 2 125

16 Wijen 1 150 38 Bibit cabe 2 185

17 Pinang 3 32580 39 bibit buncis 2 235

18 Gula merah 2 40 40 Bibit Selada 3 800

19 Buah Mangga 15 3755 41 Bibit Kangkung 2 500

20 Buah Rambutan 7 965 42 Bibit Kc panjang 2 250

21 Buah Salak* 32 7190 43 Bibit ketimun 2 107

22 Buah Semangka 32 47290 44 Bibit wortel 1 25

23 Jeruk Nipis 1 125 45 Rumput grass 4 8700

Sumber : Balai Karantina Pertanian Kupang, 2017 * satuan : batang

18

Sedangkan untuk komoditas ternak yang banyak keluar adalah babi potong hidup

sebanyak 224 ekor dengan frekuensi 3 kali, daging babi olahan 355 Kg (3,5 kuintal) yang

dikirim dalam 3 kali pengiriman, daging sapi olahan 111 kg frekuensi 7 kali, pakan ternak, obat

hewan daan vaksin. Jika dihitung nilai sekali melintas nilainya cukup besar, seperti babi potong

sekali melintas keluar rata-rata 75 ekor, daging babi olahan sekali melintas keluar 1 kuintal

demikian pula untuk daging sapi olahan sekali melintas sekitar 60 Kg. Demikian pula untuk obat

vaksin sekali melintas sekitar 70 botol.

Tabel 10. Frekuensi dan volume lalu lintas media pembawa Opt/Optk (komoditas ternak) dari NTT ke RDTL ke NTT, 2016

No

Jenis Komoditas Jumlah Frekuensi

1 Babi potong 224 ekor 3

2 Daging babi olahan 355 kg 5

3 Daging sapi olahan 111kg 7

4 Pakan ternak 38.400 kg 13

5 Obat hewan 142 Btl 2

6 Vaksin 25 kms 1

Sumber :Balai Karantina Kupang, 2017 Sedangkan nama-nama perusahaan yang melakukan ekspor komoditas pertanian ke RDTL disajikan pada Tabel 11. Tabel 11. Nama perusahaan ekspor komoditas pertanian di NTT, 2017

NO Perusahaan Tujuan Ekspor Komoditi

A. Eksportir Kupang

1 PUSKUD NTT RDTL Hasil Bumi dan Ternak

2 Toko Usaha Baru RDTL Aneka Komoditi Primer

3 PT. Segarau Bahari RDTL Daging Sapi

4 CV. Bunga Lontar RDTL Kentang, Kacang - Kacangan

dan Bawang, Buah2an

5 UD. Putri Berlian RDTL Bw Merah, Bw Putih, Kc Tanah,

Kc Hijau, Kedele

6 PT. Kopi Manggarai Nusantara Eropa Kopi

7 NTT Trading Compnay LTD,NV Kopi

B Eksportir Ende dan Ngada

8 UD. Nusa Permai USA, Jerman,

Singapura

Kacang Mete Organik

9 KSU Fa Masa Antar pulau ke Sby Kopi Arabika

C Eksportir Sikka

10 PT. Comextra Majora Cab. Sikka Kakao dan Mente

19

D Eksportir Sumba

11 CV. Sumba Subur Taiwan Kopi Arabika

F. Eksportir Belu

12 CV. Faromas Timor Distribution Timor Leste Aneka barang kebutuhan rumah

tangga, makanan dan bahan

bangunan

13 CV. Central Timor Timor Leste Aneka barang kebutuhan rumah

tangga dan makanan

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTT, 2017

Sebagian besar perusahaan ekpor komoditas pertanian di NTT untuk tujuan RDTL,

hanya beberapa perusahaan yang ekspor untuk tujuan selain RDTL (Singapura, Eropa, USA,

Taiwan). Terdapat pula perusahaan yang selain ekspor ke RDTL juga melakukan perdagangan

antar pulau ke Surabaya. Tantangan untuk ekspor adalah bagaimana memenuhi persyaratan

standar di RDTL, sejalan dengan penyiapan legalitas kelembagaan eksportirnya.

3.2.4. Impor Komoditas NTT dari RDTL

Berbeda dengan data untuk ekspor komoditas pertanian dari NTT ke RDTL, komoditas

yang masuk melalui impor dari RDTL ke NTT yang tercatat oleh Kantor Bea Cukai dan Dinas

Perdagangan Provinsi NTT menunjukkan nilai yang cukup tinggi untuk jenis komoditas biji-bijian

berminyak, kopi, teh, rempah-rempah, sayuran dan buah-buahan. Jika diperhatikan lebih

lanjut, perkembangan impor selama 2014-2016 menunjukkan kecenderungan nilai yang

semakin meningkat, dan hampir seluruh impor berasal dari RDTL kecuali untuk jenis aneka

gandum.

Tabel 12. Impor komoditas Pertanian NTT dari RDTL dan negara lainnya, 2016

Tahun Jenis Komoditas

Asal Impor

Total RDTL

Nilai (US $) %* Nilai (US $) %

2014 Biji - bijian Berminyak 63084 0.20 61067 96.8

Kopi, Teh, rempah - rempah 65838 0.21 65838 100

Sayuran 2334 0.01 2334 100

2015 Biji - bijian berminyak 191455 2.42 191455 100

Kopi, Teh, Rempah - rempah 138,983 1.76 138983 100

Buah - buahan 1260 0.02 1260 100

Sayuran 20457 0.26 20457 100

2016 Biji - bijian berminyak 296455 1.02 296455 100

Kopi, Teh, rempah - rempah 349836 1.20 349836 100

Sayuran 10733 0.04 10733 100

Buah - buahan 441 0.00 441 100

20

Aneka gandum 8200000 28.19 0 0

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTT, 2017 Ket : * = % dari total impor

Selain impor yang tercatat di Dinas Perdagangan dan Kantor Bea Cukai seperti Tabel 12,

juga terdapat lalu lintas komoditas pertanian yang dicatat oleh Balai Karantina Kupang yang

masuk ke NTT dari RDTL dan Thailand. Jenis komoditas yang masuk dari RDTL utamanya

adalah kopi, kemiri, kopra, kacang hijau dan asam. Juga terdapat kunyit, cengkeh, lada hitam

dalam jumlah yang lebih sedikit. Komoditas yang masuk dari Thailand adalah beras sebayak 15

ton sekali pengiriman.

Dari data aliran masuk dan keluar dari atau ke wilayah NTT dan RDTL tersebut, jika

dilihat imbangan data secara resmi yang tertera di Dinas Perdagangan, maka nilai komoditas

pertanian yang masuk ke NTT dari RDTL (impor NTT dari RDTL) lebih mendominasi kegiatan

ekspor- impor antara kedua Negara perbatasan tersebut.

Tabel 13. Frekuensi dan Volume Lalu Lintas Media Pembawa Opt/Optk yang Masuk ke NTT, Tahun 2016

No Media Pembawa Jumlah Asal

Impor Frek Vol (Kg) RDTL

1 Kemiri 72 511.130 RDTL

2 Kopra 97 621.000 RDTL

3 Kopi 126 880.182 RDTL

4 Kacang Hijau 2 4.340 RDTL

8 Gembili 19 103.480 RDTL

9 Cengkeh 1 105 RDTL

10 Kunyit 1 60 RDTL

11 Lada Hitam 1 120 RDTL

12 Beras 1 15.000.000 Thailand

13 Asam 1 3.200 RDTL

Sumber : Balai Karantina Pertanian Kupang, 2017 3.2.5. Perdagangan Lintas Batas Komoditas Pertanian RI-RDTL

Beberapa komoditas pertanian yang diproduksi di wilayah perbatasan NTT dipasok untuk

perdagangan antar pulau terutama ke Surabaya. Beberapa produk yang diperdagangkan antara

lain adalah kopi, kemiri, asam, jagung dan kacang hijau. Sebaliknya ada juga barang dari Jawa

Timur yang diekspor ke RDTL via NTT, yaitu berupa barang kelontong. Apabila mengambil

barang dari Surabaya, tidak dikenakan pajak, sedangkan kalau dari NTT dikenakan pajak

pertambahan nilai.

21

Salah satu contoh perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh pelaku perdagangan

komoditas pertanian sekaligus sebagai pemilik toko di kabupaten Belu. Pelaku menampung hasil

pertanian seperti jagung, kacang hijau, kemiri, kacang tanah, empon-empon dari petani di

wilayah Belu dan Malaka secara langsung maupun melalui pedagang pengumpul yang menjadi

anak buahnya. Selanjutnya, berbagai komoditas tersebut akan dikirim ke pemesan di Surabaya.

Jika kuota yang dipesan belum dapat dipenuhi dari pembelian hasil pertanian dari petani di

wilayah itu dan sekitarnya, maka pengusaha ini akan mengimpor dari RDTL. Berbagai hasil

pertanian yang diimpor dari RDTL yaitu kemiri, kopi dan kopra. Sebaliknya pelaku ini belum

pernah mengekspor hasil pertanian ke RDTL. Kegiatan perdagangan resmi dengan RDTL juga

dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah ini, seperti dari Kupang, Surabaya dan

Jakarta.

Untuk dapat melintasi wilayah perbatasan dan melakukan transaksi perdagangan lintas

batas, penduduk wilayah perbatasan dapat memperoleh Pass Lintas Batas (PLB) yang berlaku

untuk waktu satu satu bulan yang selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Barang

pribadi pelintas batas diberikan fasilitas pembebasan pungutan bea masuk. Ketentuan besarnya

nilai pabean untuk perbatasan Indonesia dengan RDTL paling banyak FOB USD 50 (lima puluh

dolar Amerika) per orang per hari. Peraturan ini berlaku secara reciprocal di kedua Negara

berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah kedua Negara pada tahun

2001. Fasilitas ini biasanya digunakan oleh warga perbatasan untuk membeli berbagai barang

kebutuhan yang berasal dari Negara perbatasan.

Selain perdagangan lintas-batas, kegiatan perdagangan tidak resmi antar penduduk kedua

negara dilakukan melalui jalan masuk tidak resmi (jalan setapak, sungai, laut). Cakupan

komoditas, jumlah dan nilai yang diperdagangkan tidak diketahui karena tidak melalui pos bea

cukai maupun pos karantina. Diperoleh informasi ada sapi hidup yang dibawa dari wilayah

RDTL ke wilayah perbatasan di NTT. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk

yang relatif kecil, RDTL memiliki pasokan ternak sapi yang berlebih, walaupun pada saat yang

sama juga melakukan impor daging sapi dan ayam dari beberapa negara lain (Australia dan

Brazil).

Hubungan antar penduduk di wilayah perbatasan antar negara yang bersifat tradisional

dan berlangsung secara turun temurun menjadi salah satu penyebab tidak tercatatnya

perdagangan di wilayah lintas batas antar negara. Alasan mengunjungi sanak saudara di

wilayah seberang di RDTL dengan membawa hasil pertanian yang nantinya dijual di wilayah

22

tujuan merupakan fakta yang mendasari terjadinya aliran keluar dan masuknya barang dari dan

ke RDTL tanpa dilakukan pencatatan. Selain itu, volume terlalu kecil menjadi alasan lainnya

untuk tidak melakukan transaksi di pasar secara resmi melalui Pos Lintas Batas (PLB) resmi.

Pada beberapa kasus, transaksi pemasaran hasil pertanian dilakukan langsung oleh

petani ke RDTL. Komoditas yang diperdagangkan jumlahnya sedikit (misalnya cabai, bawang

merah, sekitar 10 kg) ditambah dengan ongkos yang harus dikeluarkan jika harus melewati PLB

resmi, berimplikasi pada pertambahan biaya. Oleh karenanya, beberapa petani NTT atau

sebaliknya petani RDTL, memilih menjual hasil panennya langsung ke wilayah RDTL atau

melalui PLB tidak resmi/pasar tradisional. Hal ini dapat terjadi karena dari aspek pengawasan,

keterbatasan jumlah personel penjaga lintas batas.

Perdagangan secara tidak tercatat dan tidak resmi tersebut dimungkinkan karena berbagai

alasan. Pertama, perbatasan antara RI dengan RDTL sangat panjang. Selain pintu lintas batas

resmi yang berada di titik-titik tertentu, masyarakat juga menggunakan lintas batas tradisional

yang telah dikenalnya selama ini. Jika harus melalui PLB, jarak yang harus ditempuh cukup jauh

dan harus membayar ongkos untuk transportasi. Di lain pihak jumlah hasil pertanian atau

barang lainnya yang akan dijual ke RDTL hanya sedikit sehingga tidak ekonomis jika lewat PLB,

sehingga dipilih jalan tikus yang lebih dekat tinggal menyeberang sungai.

Kedua, harga di tingkat konsumen di RDTL lebih tinggi daripada harga setempat, sehingga

barang akan mengalir ke RDTL. Ketiga, kehidupan perekonomian masyarakat perbatasan

NKRI–RDTL masih tergolong rendah. Kegiatan ekonomi masih bersifat tradisional dan jauh

tertinggal dibanding kelompok masyarakat lain di luar wilayah perbatasan. Kondisi ekonomi

yang masih rendah disertai tuntutan kebutuhan rumah tangga yang mendesak sering

menyebabkan terjadinya kegiatan ekonomi ilegal dengan masyarakat Timor Leste. Salah satu

bentuknya adalah penyelundupan BBM dan bahan pokok lain seperti beras dan bahan pangan

lain ke Timor Leste. Warga perbatasan dapat menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) sebagai

pengganti paspor. Satu PLB untuk setiap orang dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 atau Rp

15.000 per keluarga (sepasang orang tua dengan maksimal empat orang anak), bahkan pada

tahun pertama saat sosialisasi dilakukan PLB bebas biaya untuk penggunaan dalam jangka

waktu setahun. Kemudahan dengan adanya PLB bagi warga di kawasan perbatasan ini ternyata

tidak selalu dimanfaatkan oleh semua warga perbatasan. Selain faktor kurangnya informasi

(walaupun sosialisasi sudah dilakukan di beberapa lokasi), alasan yang dikemukakan adalah

tidak memiliki uang untuk mengurus pas lintas batas dan membayar ongkos transportasi.

23

Keempat, masyarakat di wilayah berbatasan sebenarnya masih memiliki kesamaan garis

keturunan yang terus dipelihara secara turun temurun. Interaksi antara warga perbatasan

terutama yang terikat dalam clan yang sama masih terus berlangsung hingga kini. Saling

mengunjungi karena berbagai alasan sering dilakukan sekaligus dimanfaatkan juga untuk

melakukan aktivitas ekonomi.

Di wilayah perbatasan RI - RDTL, perdagangan berbagai barang termasuk komoditas

pertanian telah berlangsung secara tradisional terkait dengan interaksi antara penduduk di

wilayah perbatasan kedua negara, terutama yang memiliki hubungan keluarga. Dalam proses

interaksi tersebut masing-masing pihak saling berkirim barang-barang kebutuhan pokok dalam

jumlah yang terbatas untuk kebutuhan konsumsi rumahtangga. Transaksi jual beli juga terjadi

di pasar lokal perbatasan yang dibuka seminggu sekali. Frekuensi pasar yang dibuka hanya

seminggu sekali ini terkait dengan giliran jadwal beberapa titik lintas batas di wilayah

perbatasan. Sebagai contoh, Pasar Inpres Haliulik hari pasarnya adalah hari Kamis; dan Pasar

Tradional Wedomu hari pasarnya adalah hari Sabtu. Data rinci hari pasar dari berbagai pasar di

perbatasan RI - RDTL dapat disimak pada Tabel 14.

Tabel 14. Nama, lokasi dan hari pasar beberapa pasar di perbatasan NTT, 2017

No. Nama Pasar Alamat Hari Pasar

1. Pasar Inpres Atambua Kel. Bairafu, Kec Atambua Barat Setiap hari

2. Pasar Tradional Atambua Kel. Bairafu, Kec. Atambua Barat Setiap hari 3. Pasar Inpres Haliluik Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat Kamis

4. Pasar Tradisional Wedomo Desa Mantelen, Kec. Tasifeto Timur

Sabtu

5. Pasar Fatulotu Desa Fatulotu, Kec. Lasiolat Senin 6. Pasar Weluli Desa Dirun, Kec. Lamaknen Minggu 7. Pasar Sakafini Desa Tohe, Kec. Raihat Rabu

8. Pasar Tulakadi Desa Tulakadi, Kec. Tastim Senin 9. Pasar Lakafean Desa Duadalus, Kec. Kakuluk

Mesak Rabu

10. Pasar Tradisional Motaain Dusun Silawan, Kec. Tasifeto Timur

Selasa

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, 2017

Warga RDTL biasanya membeli berbagai barang kebutuhan pokok seperti sembako, ikan

asin, sirih, pinang, dll. di pasar-pasar yang terletak di dekat perbatasan. Pasar ini biasanya

hanya berlangsung sekali dalam sepekan. Berbagai barang kebutuhan yang dibeli biasanya

24

dikarungi dan diangkut dengan cara dipikul, karena umumnya pelintas batas ini masuk dengan

berjalan kaki. Hasil pengamatan di pasar perbatasan RDTL, beberapa komoditas pertanian

(sayuran) dipasarkan dalam satuan “tumpuk” dimana sebagian besar komoditas tersebut

berasal dari Pasar Atambua, NTT. Sedangkan warga RI di perbatasan dengan RDTL biasanya

membeli berbagai jenis produk minuman jadi dari pasar di RDTL.

Transaksi di pasar perbatasan RDTL menggunakan mata uang dollar US, namun beberapa

pedagang bersedia dibayar dengan rupiah, dengan konversi $ 1 US berkisar Rp 10 ribu untuk

komoditas sayuran di pasar RDTL, sedangkan untuk di toko kurs yang digunakan adalah Rp 13

ribu/$ 1. Harga bawang merah, cabe merah, tomat masing-masing $ 0.50/tumpuk (sekitar

0.250 gram). Jeruk (berasal dari Atambua) seharga $ 1.0/tumpuk (lima buah ukuran sedang).

Telur ayam (berasal dari Dilli) dengan harga $ 0.25/butir. Harga beras yang berasal dari

Thailand $ 12.50/25 kg (sekitar Rp 6.500/kg dengan kualitas baik). Untuk produk peternakan

yang dipasarkan di pasar perbatasan RDTL berasal dari Brazil, yaitu sosis ayam harga $ 2/pack

(250 gram); ayam beku $ 2.5/ekor. Sedangkan untuk minuman/jus kaleng berasal dari Vietnam

dan Korea dengan harga $ 10/pack (24 botol kecil). Harga-harga tersebut jika dibandingkan

dengan rata-rata harga di pasar perbatasan RI relatif sama, kecuali beras harga di pasar RI

lebih mahal (Catatan: Harga pada tanggal 12 Juni 2017 di Pasar Rakyat Atambua). Data harga

rata-rata berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar perbatasan RI (Pasar Rakyat

Atambua) dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Tradisional Kabupaten Belu, Provinsi NTT, 2017

No. Nama Barang Satuan Harga Rata-rata (Rp) 1. Beras Premium

Beras Medium Beras Bulog

Kg Kg Kg

13 000 12 000 10 000

2. Gula pasir Gulaku Gula pasir Kristal

Kg Kg

19 000 15 333

3. Minyak goreng Bimoli Minyak goring curah/tanpa merk

Liter Liter

16 000 16 000

4. Telur ayam broiler Kg 24 000 5. Daging Sapi lokal murni

Daging Ayam broiler Daging Ayam kampung

Kg Kg Kg

100 000 31 200 61 500

6. Jagung (pipilan kering) Kg 6 000 7. Kacang Kedelai

Kacang tanah Kacang hijau

Kg Kg Kg

15 000 24 667 19 667

8. Cabe merah keriting/biasa Kg 40 000

25

9. Cabai rawit biasa/kecil Kg 40 000

10. Bawang Merah Bawang Putih

Kg Kg

25 000 60 000

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, NTT

Informasi dan pengamatan dari beberapa kios pedagang wilayah perbatasan RI - RDTL

menunjukkan beberapa komoditas pertanian yang diimpor RDTL dari beberapa negara lain

adalah: daging sapi (Brazil), daging ayam (Brazil), beras (Thailand), minuman kaleng (Thailand,

Singapura, Korea). Produk-produk bahan pokok olahan yang diimpor dari Indonesia melalui

pelabuhan Dili, antara lain adalah: minyak goreng, mie instan, susu bubuk, bawang merah,

bawang putih, jagung muda, dan daging se’i.

Adanya impor daging sapi, daging ayam dan minuman kaleng menunjukkan potensi ekspor

bagi Indonesia bila produk-produk tersebut dalam jangka panjang memiliki daya saing. Dalam

jangka pendek-menengah ekspor daging ayam dari sisi pasokan lebih feasible. Tantangannya

adalah bagaimana memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan oleh RDTL. Saat ini untuk

produk unggas khususnya ayam, RDTL mengikuti standar yang berlaku di Australia. Untuk

ternak babi, RDTL telah melakukan survei untuk mengidentifikasi dan menentukan perusahaan-

perusahaan yang bisa mengekspor babi ke RDTL.

Berdasar pengamatan di pasar perbatasan RDTL, preferensi konsumen /penduduk RDTL

relatif sama dengan rata-rata penduduk NTT atau Indonesia umumnya. Hal ini dapat

dimaklumi karena pada awalnya mereka adalah satu rumpun. Oleh karena itu, potensi pasar

cukup terbuka bagi Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar RDTL. Secara geografis

lokasi RDTL yang berbatasan langsung dengan RI merupakan satu kekuatan yang kita miliki

untuk bisa menangkap peluang pasar tersebut. Beras RDTL yang selama ini dipasok dari

Thailand dan Vietnam merupakan peluang yang harus mampu kita manfaatkan. Harga beras

Thailand dan Vietnam yang lebih murah dari beras RI, menjadi tantangan bagi kita untuk bisa

menekan biaya produksi melalui penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas,

mengurangi kehilangan hasil dan efisiensi dalam memproduksi beras.

3.2.6. Regulasi Perdagangan Lintas Batas dan Domestik

Aktivitas perdagangan barang pada umumnya mengacu pada UU No. 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan. Ketentuan ekspor dan impor barang merupakan kewenangan pemerintah

pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan tersebut. Sampai saat ini

tidak ada Perda khusus yang dikeluarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tentang

26

barang masuk dan keluar. Ketentuan mengenai kepabeanan untuk barang yang akan dibawa

masuk/keluar ke/dari wilayah RI oleh Pelintas Batas diatur dengan Prosedur Barang Pelintas

Batas, sedangkan barang yang akan diekspor secara komersial harus mengikuti Prosedur

Kepabeanan Ekspor.

Keluar masuknya barang antar wilayah perbatasan diatur dalam Prosedur Barang

Pelintas Batas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu lintas barang antar

wilayah dibedakan atas : (1) barang dagangan, adalah barang yang menurut jenis, sifat dan

jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, berupa barang yang diimpor/ekspor untuk

diperjualbelikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan

penolong untuk industry, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian

pribadi; dan (2) barang pribadi pelintas batas.

Selain barang pribadi pelintas batas, lalulintas barang antar wilayah perbatasan wajib

dilaporkan di di PLB (Pos Lintas Batas) dan/atau Petugas Bea Cukai. Untuk barang impor yang

dibawa oleh Pelintas Batas, wajib diberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai secara lisan di

Pos PLB dan hanya dapat dikeluarkan setelah mendapat persetujuan Petugas Bea dan Cukai.

Barang dagangan yang dibawa oleh Pelintas Batas dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka

impor, dan diselesaikan dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus

(PIBK)

Sedangkan barang pribadi Pelintas Batas diberikan fasilitas pembebasan Bea masuk

dengan ketentuan memiliki nilai pabean tidak melebihi ketentuan, yaitu untuk perbatasan

Indonesia dengan RDTL maksimum nilainya sebesar FOB USD 50 (lima puluh dollar Amerika)

per orang per hari. Jika barang pribadi Pelintas Batas melebihi nilai pabean yang mendapatkan

fasilitas pembebasan bea masuk, maka kelebihan nilai pabean tersebut akan dikenakan

pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Setiap Pelintas Batas yang membawa

barang impor wajib memiliki KILB (Kartu Identitas Pelintas Batas). KILB dikeluarkan oleh

Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pos PLB, atas permohonan Pelintas Batas dengan

dilampiri fotocopy KTP dan fotocopy PLB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Permohonan KILB bagi Pelintas Batas yang sudah memenuhi persyaratan dapat diberikan KILB

oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai serta akan dibuatkan Buku PBLB (Pas Barang Lintas Batas).

Sedangkan tata cara pengeluaran barang pelintas batas diatur ebagai berikut. Pelintas Batas

yang baru tiba dari luar negeri wajib menunjukkan KILB kepada petugas Bea dan Cukai di Pos

Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Bagi Pelintas Batas yang tidak dapat menunjukkan KILB,

27

maka tidak diberikan pembebasan Bea Masuk. Setelah menerima KILB serta pemberitahuan

pabean secara lisan dari pelintas batas, maka petugas Bea dan Cukai di Pos PLB akan

melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkannya ke dalam Nota pemeriksaan serta

menetapkan tariff dan nilai pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Ditjen Bea dan Cukai, 2015).

Prosedur Barang Pelintas Batas

a. Dasar hukum dari ketentuan ini adalah: (i) UU No.17/2006 tentang Perubahan Atas UU

No.10/1995 tentang Kepabeanan; (ii) UU No.39/2007 tentang Perubahan Atas UU

No.11/1995 tentang Cukai; dan (iii) Peraturan Menteri Keuangan RI No.188/PMK.04/2010

tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas

Batas dan Barang Kiriman.

b. Pelintas batas adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara

serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan yang

melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui Pos Pengawasan Lintas

Batas. Sebagai identitas, Pelintas Batas harus meliliki dua macam dokumen, yaitu: (i) Pas

Lintas Batas (PLB) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi; dan (ii) Kartu Identitas Lintas

Batas (KILB) yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai yang membawahi Pos

Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), dengan dilampiri fotocopy KTP dan fotocopy PLB.

c. Barang impor yang dibawa oleh Pelintas Batas, terdiri atas barang pribadi dan atau barang

dagangan. Barang impor tersebut wajib diberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai

secara lisan di Pos Lintas Batas dan hanya dapat dikeluarkan setelah mendapat

persetujuan Petugas Bea dan Cukai. Barang dagangan yang dibawa oleh Pelintas Batas

dipungut Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor, dan diselesaikan menggunakan

dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).

d. Barang pribadi diberikan fasilitas pembebasan pungutan Bea Masuk. Untuk perbatasan RI

dengan RDTL, nilai impor yang dibebaskan Bea Masuknya adalah maksimal FOB USD 50

(lima puluh dolar Amerika Serikat) per orang per hari.

Prosedur Kepabeanan Ekspor

a. Dasar hukum dari ketentuan ini adalah: (i) UU No.17/2006 tentang Perubahan Atas UU

No.10/1995 tentang Kepabeanan; (ii) Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.04/2007

tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspo; (iii) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai No.P-40/BC/2008 jo.P-06/BC/2009 jo.P-30/BC/2009 jo.P-27/BC/2010 tentang Tata

28

Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; (iv) Peraturan Bea dan Cukai No.P-41/BC/2008

tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

b. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan

dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) disertai Dokumen Pelengkap

Pabean.

c. PEB disampaikan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum perkiraan ekspor dan paling lambat

sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean.

d. Dokumen Pelengkap Pabean adalah: (i) invoice dan packing List; (b) Bukti Bayar PNBP; (iii)

Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal ekspor dokenai Bea Keluar).

e. Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

f. Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)

kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE

Kepabeanan.

Persyaratan yang menjadi hambatan ekspor antara lain: (1) Untuk ekspor produk olahan

hasil hutan harus ada V-Legal. Untuk mendapatkan V-Legal, nilai minimumnya Rp 60 juta,

padahal pelaku usaha di Provinsi NTT pada umumnya adalah UMKM, dengan nilai transaksi

ekspor dibawah nilai tersebut. Ketentuan V-Legal dimaksudkan untuk menjamin kelestarian

hutan; (2) Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensial: barang masuk dapat memperoleh fasilitas

pengurangan bea masuk, namun karena RDTL belum masuk dalam kesepakatan skema MEA-

ASEAN, fasilitas tersebut belum bisa diterapkan; (3) Barang-barang yang berasal dari luar NTT

(terutama Jawa Timur) yang diekspor ke RDTL via NTT tidak dikenakan pajak, sedangkan

barang-barang yang berasal dari NTT dikenakan pajak pertambahan nilai.

Dari aspek karantina, pada prinsipnya semua komoditas pertanian yang masuk dari

RDTL (resmi atau tidak resmi) harus melalui pemeriksaan karantina. Hal ini dimaksudkan untuk

mencegah kemungkinan masuknya hama dan penyakit tanaman maupun hewan ternak dari

RDTL ke wilayah Indonesia. Pemeriksaan biasanya dilakukan dengan mengambil sampel dari

produk-produk yang masuk.

3.3. MODEL KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN EKSPOR PANGAN

Pada bab ini dirancang model pengembangan produksi dan ekspor pangan di daerah

perbatasan, terutama sistem produksi, perdagangan dan kelembagaanya dari hulu sampai hilir.

Dua kabupaten yang dipelajari, yakni Kabupaten Belu dan Malaka, memiliki kesamaan karakter,

29

sehingga pemaparan dilakukan sekaligus. Pengembangan kelembagaan dalam konteks ini, tidak

hanya sekedar hard structure yakni pelaku dan pola relasinya, tetapi juga aspek soft structure

yakni regulasi, norma dan pengetahuan dari para pelakunya. Hal ini sesuai dengan pemaknaan

“institution” menurut Scott sebagai: “institution are comprised of regulative, normative and

cultural-cognitive elements that, together with associated activities and resources, provide

stability and meaning to social life” (Scott, 2008: 48). Kelembagaan menyediakan pedoman dan

sumber daya untuk bertindak bagi semua pelaku (individu maupun organisasi), sekaligus

batasan-batasan dan hambatan untuk bertindak. Fungsi kelembagaan adalah untuk tercapainya

stabilitas dan keteraturan (order), sedangkan rekayasa kelembagaan adalah upaya menysun

penataaan baru untuk tercapainya stuktur dan pola tindakan yang baru.

Secara sederhana, kelembagaan mencakup aspek aktor, perilaku, norma dan aturan,

serta struktur yang terbentuk (institutional arrangements). Dalam bagian ini dinarasikan kondisi

kelembagaan agribisnis yang eksis, mulai dari hulu sampai hilir. Dalam hal ini mencakup pula

baik relasi legal maupun ilegal, permasalahan serta potensi pelibatannya ke depan.

Sebagaimana dijelaskan di depan, kinerja agribisnis di lokasi studi (Kabupaten Belu dan

Kabupaten Malaka), menghadapi berbagai kendala yakni pengelolaan potensi sumber daya

belum optimal, terbatasnya infrastruktur ekonomi, serta lemahnya aspek permodalan dan

perdagangan. Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan budi daya (pertanian, perkebunan

peternakan) belum optimal. Dalam konteks perdagangan, peran pasar tradisional masih

terbatas meskipun sudah menjalankan fungsi perdagangan langsung dari luar daerah ke negara

tetangga. Upaya pengembangan wilayah perbatasan untuk peningkatan produksi dan

ekspor adalah melalui pendekatan agribisnis. Secara prinsip, agribisnis memiliki berbagai

tujuan, yaitu komersialisasi usahatani (commercialization of agriculture), peningkatan

produktivitas (increase productivity), penggunaan teknologi modern, menekan biaya produksi,

penciptaan nilai tambah (value addition), ekspor (export agriculture), dan harapan untuk

peningkatan pendapatan (higher farm income). Pengembangan model membutuhkan berbagai

asumsi antara lain: (1) dukungan pemerintah pusat dan daerah cukup kuat, dengan alokasi

dana dan tenaga yang cukup, (2) dukungan dari pemerintah akan berlanjut, dengan melakukan

pentahapan jangka pendek, menengah dan panjang, dan (3) pengembangan model lumbung

pangan terdiri atas dua misi, yakni menjadi kawasan wilayah perbatasan yang mandiri dan

mampu mencukupi kebutuhan sendiri, lalu diikuti oleh keberhasilan melakukan ekspor produk

30

pangan ke Negara perbatasan sebagai Negara tujuan ekspor baik berupa bahan mentah

maupun olahan.

3.3.1. Penyusunan Model Pengembangan Produksi dan Ekspor

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat tujuah persyaratan untuk

pengembangan kelembagaan agribisnis dengan berbasiskan petani kecil (small holders), yaitu

(1) tidak ada aliansi politik tertentu, (2) pelayanan yang memadai, (3) menerapkan prinsip dan

manajemen bisnis, (4) menjadi bagian dari jaringan, (5) bisnis yang fokus, (5) kelembagaan

dengan transaksi berbiaya rendah, (6) terbuka terhadap penyesuaian-penyesuaian, dan (7)

memahami pola bisnis pada usaha agribisnis. Ketujuh prinsip atau persyaratan di atas berlaku

pula untuk pengembangan agribisnis sapi di Kabupaten Belu maupun jagung di Kabupaten

Malaka, dengan berbagai penekanan. Bertolak dari kondisi pelaku agribisnis saat ini, maka

beberapa yang perlu penekanan ke depan berkaitan dengan bagaimana memperkuat pelaku

sekaligus pengembangan jaringan dengan pelaku-pelaku lain. Untuk kebutuhan ekspor ke

RDTL, maka pelayanan ekspor, mulai dari pelayanan pendaftaran sebagai perusahaan ekspor

dan kemudahan pada pos lintas batas menjadi penting. Pola perdagangan antar negara saat ini

masih berlangsung secara tradisional, namun ke depan membutuhkan pedoman yang jelas,

dengan mengandalkan kepada relasi formal.

3.3.1.1. Pengembangan Produksi dan Ekspor Peternakan

Provinsi NTT khususnya Kabupaten Belu selama ini dikenal sebagai lumbung ternak sapi

di Indonesia, bahkan sampai awal tahun 1980 an dari NTT masih mengekspor ternak sapi ke

Hongkong. Namun, sebagaimana sudah diterangkan di depan, populasi sapi di Belu semakin

menurun sehingga saat ini populasi yang ada tidak lagi mencukupi kebutuhan daging penduduk

NTT. Penyebab utama adalah terbatasnya pakan, karena konversi lahan penggembalaan ke

pertanian budidaya atau keperluan lain. Populasi yang semakin menurun juga disebabkan

tingginya volume perdagangan antar pulau (via Surabaya). Sebagai gambaran, rata-rata jumlah

sapi dari NTT yang dipasarkan ke DKI, Jabar, Banten, Kaltim, Kalsel, dan Sulsel sekitar 60 000

ekor/tahun. Untuk tahun 2017 sampai dengan bulan Juni telah diantar pulaukan sebanyak 23

000 ekor. Pengiriman sapi dari NTT menggunakan kapal khusus untuk mengangkut ternak

dengan frekuensi pengiriman setiap dua minggu sekali. Sementara itu jumlah sapi yang

diperdagangkan di Kota Kupang dan sekitarnya mencapai 40 – 45 ekor/hari. Perdagangan

ternak dari NTT selama ini berupa ternak hidup ke Jawa. Untuk eskpor, secara resmi tidak ada

31

ekspor sapi ke Timor Leste, justru yang terjadi sebaliknya yaitu sapi dari RDTL masuk dalam

bentuk hidup (legal dan illegal).

Program SIWAB (sapi indukan wajib bunting) dengan menggunakan teknologi inseminasi

buatan (IB) yang merupakan program nasional diharapkan dapat mempercepat peningkatan

populasi sapi di NTT. Potensi populasi ternak sapi di NTT sebesar 931.000 ekor, namun saat ini

populasi yang ada hanya sekitar 68.000 ekor. Terkait dengan kebijakan untuk ekspor sapi dari

NTT utamanya melalui Kabupaten Belu, cukup berat untuk bisa direalisasikan karena

permintaan sapi NTT untuk kebutuhan dalam negeri saja belum bisa dipenuhi.

Program peningkatan populasi sapi di NTT selain melalui SIWAB juga ditargetkan program

penambahan populasi sebesar 100.000 ekor yang akan dilakukan selama lima tahun (atau 20.

000 ekor/tahun) mulai tahun 2017. Saat ini jumlah sapi betina hanya 25 ribu, menjadi

tantangan berat untuk mengembangkan 20 ribu ekor/tahun kecuali didatangkan bibit sapi

indukan dari luar. Riilnya dari 25 ribu induk yang ada bisa meningkatkan 7 ribu/tahun tanpa

ada tambahan dari luar. Terkait hal ini, penambahan ternak sapi diharapkan tidak dilakukan

pada tahun pertama, namun di tahun ke tiga. Hal ini karena pada periode dua tahun pertama

perlu disiapkan infrastruktur terutama areal untuk sumber pakan hijauan dan sumber air berupa

embung. Selain itu, terkait dengan agroekosistem wilayah NTT yang relative kering, maka

penambahan ternak sapi diharapkan adalah jenis Sapi Bali yang memiliki daya adaptasi tinggi.

Terkait dengan penyiapan lahan untuk areal pakan hijauan ternak, Dinas Peternakan Kabupaten

Belu melalui dukungan dana APBN menyiapkan lahan seluas 500 Ha di setiap kecamatan

(Kabupaten Belu terdiri dari 12 kecamatan).

Data populasi sapi di kabupaten Belu tahun 2015 sebanyak 5020 ekor tersebar di

Kecamatan Kabuna 1384 ekor, Leosama 685 ekor, Fatuketi 1105 ekor, Duadalus 661 ekor,

Jenilu 314 ekor, Kenebibi 871 ekor. Terkait dengan program SIWAB, sudah disurvei oleh Tim

dari pusat untuk lokasi ranch di Desa Fatuketi dan Duadalus. Menggunakan lahan negara dan

tanah adat, ada sumber air, luas 500 ha, berupa perbukitan gersang dan ada tanaman. Jika

ditambah 10 ribu sapi, daya dukung lahan tidak mencukupi. Pengembangan ternak sapi di

wilayah NTT masih menghadapi beberapa masalah utamanya kesiapan sumber daya manusia.

Regenerasi peternak dengan tenaga yang lebih muda dan kapasitas pengelolaan ternak perlu

ditingkatkan. Petugas inseminasi buatan juga masih perlu ditambah. Inovasi teknologi pakan

32

ternak dan percepatan calving interval sangat dibutuhkan. Selain itu program ini perlu didukung

dengan kebutuhan lain terutama pakan.

Untuk kebutuhan pakan, pemerintah daerah sedang berupaya menyiapkan lahan hijauan

yang cukup. Hal ini membutuhkan infrastruktur terutama sumber air. Dinas Peternakan

Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 500 Ha di setiap kecamatan, sehingga total 6.000 ha.

Sistem pemeliharaan sapi umumnya dilepas tidak dikandangkan. Sumber pakan baru

mengandalkan rumput dari padang gembalaan. Populasi sapi di Kabupaten Belu saat ini sekitar

68 ribu ekor, sedangkan potensi wilayah mampu menampung hingga sekitar 150 ribu ekor,

apabila pakan tersedia. Persoalan teknis utama adalah padang penggembalaan yang semakin

berkurang dan kelangkaan sumber air terutama di bulan-bulan tertentu.

Dengan kondisi alam dan jumlah penduduk yang ada di NTT, jenis ternak yang layak

dikembangkan menurut masyarakat adalah sapi (khususnya sapi Bali yang memiliki daya

adaptasi tinggi) dengan sistem pemeliharaan dilepas sehingga tidak memerlukan waktu banyak

untuk kegiatan pemeliharaan. Selain itu ternak babi juga memiliki potensi untuk

dikembangkan, ternak ini tidak berbasis lahan namun membutuhkan modal untuk membeli

pakan konsentrat.

Upaya pengembangan wilayah perbatasan yang berorientasi ekspor, di wilayah perbatasan

NTT yang saat ini sudah berlangsung dan juga memiliki prospek untuk dikembangkan ke depan

adalah ekspor babi dan unggas ke wilayah RDTL. Saat ini sekitar 100 – 500 ekor babi dan

produk olahan telah diperdagangkan dari NTT ke RDTL. Dari sisi pemeliharaan, dan waktu

panen maupun kebiasaan mengelola dan mengkonsumsi, maka pengembangan ternak babi

memiliki prospek yang baik dan perlu mendapat dukungan. Saat ini sumber pakan konsentrat

untuk babi masih didatangkan dari Surabaya. Dukungan pemerintah dapat dilakukan dengan

memberikan subsidi biaya angkut pakan dengan memanfatkan kapal angkut ternak pada rute

Surabaya – Kupang yang saat ini kapal tersebut tidak mengangkut barang (kosong).

Operasional untuk pendistribusian pakan yang telah disubsidi tersebut ke peternak babi dapat

dilakukan dan atau menugaskan Perum Bulog. Untuk mendorong ekspor unggas (ayam) ke

RDTL, wilayah perbatasan NTT masih menghadapi kendala regulasi yang melarang unggas

ayam masuk ke RDTL dengan alasan masih belum bebas AI (Afian Influensa), padahal

kenyataannya saat ini Indonesia telah bebas AI. Untuk ini perlu dilakukan pendekatan

diplomatik/ekonomi antara pemerintah RI – RDTL. Faktor keamanan pangan bisa dijadikan

33

salah satu justifikasi dalam perundingan diplomatic, karena lokasi geografis yang berdekatan

memungkinkan produk ternak yang diimpor TDTL dari Indonesia lebih segar dibandingkan dari

Brazil.

Tabel berikut memaparkan siapa pelaku dan bagaimana karateristik kinerjanya dalam

setiap bidang aktivitas agribisnis peternakan di Kabupaten Belu.

Tabel 16. Pelaku dan karakteristik yang telah terlibat dalam sistem agribisnis peternakan di Kabupaten Belu, 2017

Bidang kegiatan agribisnis Pelaku Karakteristik

1. Penyediaan bibit ternak

Pemerintah, komunitas, dan pasar

Peternak memperoleh bibit ternak dari bantuan pemerintah, serta membeli sendiri dari komunitas dan pasar ternak

2. Penyediaan pakan Peternak secara individual

Model penggembalaan ektensif, dimana ternak dilepas di padang penggembalaan, dan sebagian intensif di perkandangan

3. Penyediaan sarana produksi (obat-obatan)

Pemerintah, kios, kelompok tani, dan komunitas

Peternak membeli obat-obatan dari kios sarana produksi dengan panduan mantri ternak

4. Usaha ternak (on farm) Peternak individual dan kelompok tani

Usaha ternak dilakukan secara individual, oleh masing-masing peternak

5. Penyediaan teknologi Penyuluh pertanian dan mantri ternak

Teknologi pakan dan kesehatan ternak mengandalkan kepada mantri ternak

6. Pengolahan Petani individual skala rumah tangga

Hampir tidak ada kegiatan pengolahan produk ternak sapi, kecuali daging asap (sei) namun dengan skala kecil

7. Pelayanan informasi pasar Mantri ternak dan pedagang

Informasi berkenaan dengan harga bibit dan ternak hasil penggemukan diperoleh dari pedagang dan komunitas

8. Pemasaran dalam negeri Pedagang pengumpul di desa, dan pedagang di pasar ternak

pedagang pengumpul pro aktif membeli ternak langsung ke desa-desa

9. Pemasaran ekspor Pedagang di pasar tradisional, dan pembeli (individual) langsung dari

Belum ada eksportir khusus ternak ke RDTL, hanya dibeli secara ilegal, karena seharusnya tidak boleh mengantar negarakan ternak hidup. Produk ternak yang banyak masuk ke

34

RDTL RDTL adalah ayam potong, ayam hidup, dan babi hidup, serta produk daging asap (sapi dan babi)

Sumber : data primer, 2017

Tabel 17. Kapasitas kelembagaan pelaku utama agribisnis sapi di Kabupaten Belu serta kelembagaan pendukung untuk pengembangan lumbung pangan perbatasan ke depan, 2017

Pihak Kebutuhan untuk pengembangan

1. Petani peternak Peternak secara individual membutuhkan berbagai pengetahuan beternak mulai dari teknologi bibit, pakan, kesehatan ternak, dan reproduksi

2. Organisasi petani Kelompok tani ternak membutuhkan pendampingan serta pelatihan

3. Pedagang ternak (swasta)

Membutuhkan dukungan legalitas kelembagaan sehingga menjadi pelaku formal, terutama untuk kebutuhan ekspor ternak ke RDTL

4. Pemerintah (Dinas Peternakan)

Dukungan pembiayaan anggaran, serta pengembangan SDM

5. Mantri ternak dan penyuluh pertanian

Dukungan pelatihan, koordinasi, serta sarana dan prasarana kerja (operasional lapang)

Sumber : Dirumuskan dari data primer, 2017

3.3.1.2. Pengembangan Produksi dan Ekspor Jagung di Kabupaten Malaka

Dalam konteks pengembangan lumbung pangan, pemerintah telah mentargetkan

jagung sebagai salah satu komoditas unggulan di kabupaten, yaitu pengembangan seluas 10

ribu ha. Jagung ditanam hampir sepanjang tahun di Kabupaten Malaka, dimana ada lahan yang

sampai dua kali berturut-turut ditanami jagung. Sampai bulan Juni 2017, telah berhasil ditanami

seluas 3600 ha. Masayarakat menanam baik jagung hibrida maupun komposit. Pengembangan

jagung yang cukup luas ini agak mengkuatirkan dalam pemasarannya. Sampai sekarang

pemasaran jagung baru berlaku di dalam negeri, sedangkan ke Timor Leste masih terbatas.

Perusahaan pakan yang besar belum tersedia, meskipun ada rencana pembangunan pabrik

pakan di sekitar kota Kupang.

Usahatani jagung telah memasyarakat di Kabupaten Malaka yang cenderung lebih basah

dibanidngkan dengan Belu. Namun, permasalahan pengembangan jagung yang dihadapi di

antaranya adalah suplai dan mutu benih yang masih terbatas dan belum kontinyu, dan

ketersediaan sumber air. Selain jagung, pemerintah juga mengembangkan komoditas

hortikultura sayuran yang sesungguhnya juga berpotensi eskpor. Bawang putih telah

35

dikembangkan di daerah Lamaknen, sedangkan bawang merah di desa Ainiba kecamatan

Fatuketi. Perdagangan komoditas ini ke Timor Leste sudah berlangsung namun masih terbatas.

Pelaku dan kinerja nya dalam agribisnis jagung selama ini dipaparkan pada tabel

berikut. Dalam sistem yang berlangsung, terjadi relasi yang kuat antar berbagai pihak,

mencakup petani, kelompok tani, pemerintah dan swasta.

Tabel 18. Pelaku dan karakteristik yang telah terlibat dalam sistem agribisnis jagung di Kabupaten Malaka, 2017

Bidang kegiatan agribisnis Pelaku Karakteristik 1. Penyediaan benih

Pemerintah, komunitas, dan pasar

Selama ini, petani memperoleh benih dari pemerintah, membeli sendiri dari kios, atau menggunakan benih sendiri (jagung komposit)

2. Penyediaan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan)

Pemerintah, kios, kelompok tani, dan komunitas

Petani membeli pupuk subsidi, serta obat-obatan dari kios

3. Usaha tani (on farm) Petani secara individual

Usaha tani dilakukan secara individual oleh masing-masing petani, tidak ada corporate farming atau collective farming

4. Penyediaan teknologi Penyuluh pertanian dan petani lain

pengetahuan tentang teknologi usahatani berasal dari PPL atau dari sesama petani

5. Pengolahan jagung Rumah tangga tani

Pengolahan jagung hanya untuk pangan, dilakukan secara individual pada masing-masing rumah tangga

6. Pelayanan informasi pasar Pedagang dan sesama petani

Informasi berkenaan dengan harga diperoleh dari pedagang dan komunitas

7. Pemasaran dalam negeri Pedagang pengumpul di desa

Pedagang pengumpul pro aktif membeli jagung langsung ke desa-desa

8. Pemasaran ekspor Pedagang di pasar tradisional, dan pembeli (individual) langsung dari RDTL

Belum ada eksportir khusus jagung ke RDTL. Pemasaran jagung ke Timor Leste lemah karena usaha peternakan belum berkembang disana. Justeru, masyarakat dari Timor Leste banyak membeli ayam potong dari daerah Malaka.

Sumber: data primer, 2017

36

Sedangkan pelaku kelembagaan agribisnis jagung dan komponen yang diperlukan untuk

pengembangan lumbung pangan ke depan, dirumuskan sebagaimana Tabel 18.

Tabel 19. Kapasitas kelembagaan pelaku utama agribisnis jagung di Kabupaten Malaka, serta kelembagaan pendukung untuk pengembangan lumbung pangan perbatasan ke depan, 2017

Pihak Kapasitas dan potensi untuk pengembangan ekspor 1. Petani Petani secara individual membutuhkan peningkatan

pengetahuan dan keterampilan berusahatani jagung, terutama menghadapi kekurangan air, waktu tanam, serta teknis berusahatani yang lain

2. Organisasi petani Kelompok tani membutuhkan pendampingan serta pelatihan dalam usahatani jagung

3. Pedagang pengumpul Membutuhkan dukungan legalitas kelembagaan sehingga menjadi pelaku formal, terutama untuk kebutuhan ekspor jagung ke RDTL

4. Pemerintah (Dinas Pertanian)

Dukungan pembiayaan anggaran, serta pengembangan SDM

5. Penyuluh pertanian Dukungan pelatihan, koordinasi, serta sarana dan prasarana kerja (operasional lapang)

Sumber: Data Primer, 2017

Pertanaman jagung relatif menyebar di Kabupaten Malaka, dimana jagung sudah lama

menjadi sumber pangan utama masyarakat. Wilayah Malaka sebagian besar berupa dataran

rendah dengan topografi bergelombang sampai berbukit. Sumber daya air menjadi pembatas

utama pengembangan pertanian pangan. Sebagian memiliki air yang cukup, namun banyak

yang hanya mengandalkan lahan kering dengan sumber air terbatas.

3.3.2. Estimasi Peningkatan Produksi dan Marketable Surplus Komoditas Utama

Pengembangan komoditas unggulan NTT dalam rangka menuju lumbung pangan

berbasis ekspor, sudah barang tentu dilakukan upaya pengembangan komoditas baik melalui

ekstensifikasi (penambahan luas areal untuk tanaman atau populasi untuk ternak) maupun

intensifikasi (program-program peningkatan produktivitas). Sasaran dari program tersebut

adalah peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan ekspor.

Penghitungan estimasi kapasitas ekspor komoditas utama di NTT (terutama di

Kabupaten Belu sebagai lokasi contoh) menggunakan data bersumber dari BPS (publikasi

Statistik NTT Dalam Angka 2016, untuk data luas tanam, produksi dan produktivitas dan jumlah

penduduk, dan Susenas untuk data konsumsi per kapita per tahun). Peningkatan produksi

37

dengan adanya berbagai program-program peningkatan produksi menggunakan asumsi yang

diupayakan mendekati realisasi yang mengacu pada program-program yang telah dan akan

dilaksanakan.

Untuk komoditas padi, dengan menggunakan data base tahun 2016, diasumsikan akan

terjadi peningkatan luas tanam padi masing-masing 5 % per tahun pada tahun 2017 sampai

dengan 2019; dan jumlah penduduk meningkat 2 % per tahun selama periode yang sama.

Dengan asumsi tersebut, maka surplus produksi diasumsikan akan dialokasikan untuk pasar

dalam negeri dan pasar ekspor dengan proporsi yang sama. Demikian pula untuk komoditas

jagung digunakan asumsi yang sama dengan komoditas padi

Untuk komoditas sapi potong, melalui program SIWAB akan terjadi penambahan

populasi sebanyak 20 ribu ekor per tahun sampai dengan akhir tahun 2019 dengan kapasitas

daya tampung populasi sapi sebanyak 150 ribu ekor. Rata-rata berat per ekor sapi diasumsikan

sekitar 400 Kg dan kandungan daging tanpa tulang sekitar 150 Kg per ekor, akan diperoleh

peningkatan produksi daging sapi jauh lebih besar dari kebutuhan konsumsi dan surplus akan

dialokasikan secara proporsional untuk pasar lokal dan ekspor.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, diperoleh perhitungan hasil perkiraan surplus produksi

(marketable surplus) untuk tujuan pasar lokal (dalam negeri) dan ekspor seperti disajikan pada

Tabel 19.

Hasil perhitungan pada Tabel 19 menunjukkan bahwa untuk komoditas padi/beras,

marketable surplus untuk alokasi ekspor dan pasar lokal baru terjadi akhir tahun 2017 dan

diikuti tahun-tahun berikutnya namun dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk komoditas

jagung dan sapi akan dapat dilakukan ekspor mulai tahun 2017 dan seterusnya dengan jumlah

yang cukup besar. Skenario hasil perhitungan pada Tabel 19 tersebut akan terjadi apabila

asumsi-asumsi yang dihunakan dalam perhitungan ini dipenuhi.

Tabel 10. Estimasi marketable surplus komoditas utama NTT untuk tujuan pasar lokal dan eskpor, 2016-2019

Kondisi dan orientasi Kondisi

tahun 2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Padi Luas tanam (ha) 6.166 6.474 6.798 7.138

Produktivitas (ton/ha) 4,81 5,05 5,30 5,57

Produksi gabah (ton) 29.640 32.698 36.050 39.745

Produksi beras (ton) 18.596 20.515 22.618 24.936

Jumlah penduduk 204.541 208.632 212.804 217.061

Konsumsi (kg/kap/th) 94,82 94,82 94,82 94,82

38

Kebutuhan konsumsi sendiri

(ton)

19.395 19.782 20.178 20.582

Surplus utk pasar DN -399 366 1,220 2,177

Surplus utk Ekspor -399 366 1,220 2,177

Jagung Luas tanam (ha) 10.883 15.883 27.283 28.647

Produktivitas (ton/ha) 3,34 3,51 3,68 3,87

Produksi (ton) 36.377 55.702 100.466 110.763

Jumlah penduduk 204.541 208.632 212.804 217.061

Konsumsi (kg/kap/th) 24,02 24,02 24,02 24,02

Kebutuhan konsumsi sendiri

(ton)

4.913 5.011 5.112 5.214

Surplus utk pasar DN 31.464 25.345 47.677 52.775

Surplus utk Ekspor 25.345 47.677 52.775

Sapi Populasi (ekor) 56.377 76.377 96.377 116.377

Produksi daging (ton) 8.457 11.457 14.457 17.457

Jumlah penduduk 204.541 208.632 212.804 217.061

Konsumsi (kg/kap/th) 0,52 0,52 0,52 0,52

Kebutuhan konsumsi daging

sendiri (ton daging)

106 108 111 113

Surplus utk pasar DN (ton

daging)

8.350,19 11.348 14.346 17.344

Surplus utk pasar DN (ekor

sapi)

10.437,74 14.185 17.932 21.680

Surplus utk Ekspor (ekor sapi) 10.437,74 14.185 17.932 21.680

Sumber : BPS (berbagai terbitan), diolah

3.3.3. Rancangan Kelembagaan Agribisnis Lumbung Pangan Berbasis Ekspor di Perbatasan

Pelaku agribisnis mencakup orang secara individu, organisasi individual (individual

organization), serta organisasi peng-koordinator. Dengan demikian, rancangan kelembagaan

sebagai jalinan relasi antar pelaku, mestilah mencakup seluruhnya. Struktur kelembagaan

menarasikan bagaimana rancangan antar individu dengan individu, individu dengan organisasi,

serta organisasi dengan organisasi. Rancangan juga mencakup satu area tertentu dan antar

pelaku, secara horizontal dan vertikal.

Secara umum, ada dua level organisasi petani pelaku agribisnis, yakni level individual

yang lebih kecil, serta level di atasnya yang menjalankan fungsi koordinatif dan melakukan

relasi dengan pihak luar. Di luar itu adalah organisasi yang merupakan pendukung untuk petani

(FAO, 2001). Ketiganya berbeda dan saling terpisah satu sama lain. Format kelembagaan yang

dimaksud disini adalah bagaimana struktur dan manajemen organisasi petani secara internal,

maupun relasi antar organisasi. Semuanya adalah dalam konteks organisasi formal.

Sebagaimana objek studi ini, maka basisnya adalah relasi, yaitu bagaimana menata relasi

39

sedemikian sehingga menjadi lebih mudah dan tertata. Petani harus menjalin relasi dengan

berbagai pihak, karena mereka membutuhkan pihak-pihak lain dalam menjalankan usahanya.

Mereka secara individu dan kelompok menciptakan, menjalankan, dan menjaga berbagai relasi

di sekitar dirinya untuk membantunya menjalankan usaha pertanian.

Dari sisi organisasi, ada tiga jenis organisasi perlu dibangun, yakni level organisasi

individual (individual organization), organisasi koordinasi (inter-group organization), dan

organisasi pendukung (supporting group). Pola pengelompokkan seperti ini sesuai dengan

pemilahan dalam kegiatan-kegiatan di lapangan oleh FAO (2001).

Menurut pedoman, bentuk-bentuk kelompoktani dapat berupa petani dalam satu

wilayah, satu desa atau lebih, serta berdasarkan domisili ataupun hamparan. Jenis kegiatan

yang dapat dijalankan kelompok tani relatif menyeluruh yakni: “…..tergantung kepada

kesempatan anggotanya. Dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis

(pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pasca panen)”, ….. wahana kerja

sama dan unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan

pemasaran dan unit jasa penunjang” (Permentan No. 273 tahun 2007).

Tentang organisasi koordinator (inter-group organization), dalam berbagai literatur

berkembang apa yang sering disebut dengan inter-group organization (FAO, 2001), yakni suatu

organisasi yang berada di atas organisasi individual. Dalam literatur, Gapoktan merupakan jenis

organisasi yang dapat digolongkan sebagai “intergroup association”, “representatives of

groups”, atau “secondary level organization”. FAO (2001) menyebut ini dengan “Small Farmer

Group Associaton (SFGA)”, yang didefinisikan sebagai: “ … is a local-level, informal, voluntary

and self-governing association of small farmer groups (SFGs). It is created and financed by the

individual members of its affiliated groups to provide them with services and benefits that help

improve their economic and social conditions. This means that an SFGA is a "secondary level"

organization of small farmer groups.”

Dalam sebuah inter-group organization berlangsung pertukaran informasi, pelatihan,

menyatukan sumber daya, serta dapat pula mencapai skala usaha yang ekonomis. Mereka

dapat membeli input menjadi lebih murah, memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam

memasarkan produk, dan dapat pula menyewa sarana transportasi. Selain memperkuat relasi

horizaontal, inter-group organization dapat pula menjembatani dengan organisasi lebih tinggi di

atasnya bahkan di level nasional yakni berupa National Coordinating Committee. Sampai saat ini

petani Indonesia belum memiliki organisasi yang seperti ini di level nasional.

40

Di lokasi studi, organisasi peng-koordinasi ini adalah Gapoktan, sedangkan koperasi

tidak ditemukan. Definisi Gabungan Kelompoktani dalam Permentan 273/2007 adalah “…

kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan

skala ekonomi dan efisiensi usaha”. Organisasi koordinator adalah sebuah organisasi yang

posisinya berada di atas individual organization, yang berperan sebagai koordinator,

menyatukan kegiatan dan sumberdaya, melayani kebutuhan organisasi, dan mewakili segala

kebutuhan organisasi ke luar. Ia menjadi koordinator dan mewakili semua kelompok tani di satu

desa. Jika kelompok tani anggota adalah petani sebagai individu, sedangkan anggota Gapoktan

adalah kelompok-kelompok tani tersebut.

Organisasi koordinator harus mampu menjalankan banyak peran (managing multiple

services), karena posisinya yang melayani banyak kebutuhan internal dan sekaligus untuk

urusan eksternal kelompok-kelompok tani satu desa. Untuk membagi-bagi tugas, maka perlu

dibentuk kelompok-kelompok (task groups) atau sebuah service committees, dengan tugas

yang berbeda. Akan lebih ideal bila posisi diisi oleh perwakilan tiap-tiap kelompok tani.

Bagaimana kerjasama antar organisasi koordinator yang ada di wilayah lain, perlu pula

difikirkan.

Ada banyak pihak di luar petani yang terkait dengan ini, misalnya adalah petugas

pendamping dan pelaksana program dari Dinas Pertanian, petugas penyuluhan, pendamping

program lain yang bekerja sesuai dengan masa kegiatan, serta dari LSM. Sampai saat ini,

organisasi mereka terpisah satu sama lain. Mereka bekerja sesuai dengan arahan dari

organisasinya masing-masing, menyusun sendiri jadwal kerja dan pendekatannya. Agar lebih

efektif, semestinya mereka bergabung dalam satu tim yang dalam berbagai literatur disebut

dengan “supporting group” atau “group promoters”. Karena saling terpisah, maka masing-

masing memiliki aktivitas sendiri yang akibatnya tidak terkoordinasi. Untuk pengembangan

wilayah perbatasan sebagai lumbung pangan, perlu ada satu kelembagaan lintas instansi untuk

mendapatkan komunikasi yang lebih baik. Di tingkat pusat telah ada Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP), namun belum diakomodasi secara memuaskan di daerah.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa seluruh subsistem agribisnis perlu mendapat perhatian,

dengan berbagai peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaannya. Dalam hal lalu lintas barang

antar negara, perdagangan lintas batas telah berlangsung secara tradisional terkait dengan

basis interaksi kekeluargaan antara penduduk di wilayah perbatasan kedua negara. Dalam

41

interaksi ini masing-masing pihak saling berkirim barang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah

yang terbatas untuk kebutuhan konsumsi rumahtangga.

Tabel 21. Rancangan kelembagaan pengembangan produksi pangan (ternak sapi dan jagung) untuk kebutuhan konsumsi dan ekspor di wilayah perbatasan, 2017

Aspek Subsistem Pendukung

Subsistem Onfarm

Subsistem Pengolahan

Subsistem Pemasaran

Pelaku − Kios sarana produksi

− Koperasi tani level desa (penyedia jasa saprotan)

- Kelompok tani

- Gapoktan

- Badan Usaha Milik Petani

- Koperasi tani

- Koperasi tani level desa (jasa pengolahan

- Badan Usaha Milik Petani

- Pabrik pakan

- Koperasi tani level kabupaten (usaha perdagangan)

- Badan Usaha Milik Petani

- Eksportir terdaftar

Peran -penyediaan sarana dan prasarana produksi

-Usahatani jagung dan sapi dengan teknologi inovasi

-Pengolahan jagung menjadi pakan ternak

-Melakukan ekspor ke RDTL

Layanan pendukung

-Dinas pertanian

-Dinas PU

-Penyuluhan pertanian

-Balai Penyuluhan

-Pendidikan dan pelatihan petani dan petugas

-Penyuluhan pertanian

-Balai Penyuluhan

-Pendidikan dan pelatihan petani dan petugas

-Data dan informasi demand negara pengimpor

- Bea cukai

-Pos lintas batas

Kebutuhan untuk pengembangan

-Peningkatan prasarana irigasi, farm road, dll

-Ketersediaan sarana produksi berdasarkan jumlah, kualitas, dan mutu

-Sistem penyediaan sarana produksi yang lebih efektif

-Peningkatan teknologi usahatani -Peningkatan produktivitas usahatani -Pengembangan usaha tani secara kolektif dalam kelompok tani

-Pelatihan berbagai bentuk pengolahan pangan (terutama jagung menjadi pakan) -Penerapan teknologi pengolahan pangan -Pengembangan kelembagaan untuk pengolahan pakan dan pangan

-Peningkatan ekspor ke RDTL secara legal -Pengembangan kelembagaan petani untuk ekspor (koperasi dan BUMP)

42

Selain relasi non pasar ini, transaksi jual beli juga terjadi di pasar lokal perbatasan

dengan waktu pasar tertentu. Selain perdagangan lintas-batas, kegiatan perdagangan tidak

resmi antar penduduk kedua negara dilakukan melalui jalan masuk tidak resmi (jalan setapak,

sungai, laut). Cakupan komoditas, jumlah dan nilai yang diperdagangkan tidak diketahui

karena tidak melalui pos bea cukai maupun pos karantina. Dalam hal aktivitas perdagangan,

tidak ada Perda yang mengatur barang masuk dan keluar. Pengamatan di pasar-pasar

tradisional dan wawancara dengan pelaku perdagangan, mendapatkan lebih banyak arus

ekspor dibandingkan impor. Impor yang agak rutin adalah untuk sapi serta minuman kaleng,

serta berbagai produk kehutanan termasuk kopi.

3.4. Rencana Pengembangan Padi dan Model Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah perbatasan yang menjadi prioritas

pengembangan pertanian dan diharapkan dapat menjadi penghasil pangan nasional. Lokasi

yang strategis di wilayah perbatasan memungkinkan Kabupaten Sanggau menjadi penghasil

sekaligus garda terdepan untuk ekspor pangan nasional utamanya beras. Terkait dengan hal

tersebut, perlu dilakukan kunjungan, audiensi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan

mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa sekaligus untuk memetakan

wilayah yang potensial untuk pengembangan pangan serta komoditas lainnya di Kabupaten

Sanggau. Kunjungan dan pemetaan wilayah di Kabupaten Sanggau dilakukan di tiga Kecamatan

yaitu Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam, dan Kecamatan Kembayan. Fakta hasil

kunjungan lapang ke Kalimantan Barat, Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam, dan

Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan saran tindak lanjut disampaikan sebagai

berikut.

3.4.1. Kondisi Pertanian Lokasi Pengembangan

Di desa Nekan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, luas hamparan sawah di desa

sekitar 8 Ha dengan kondisi irigasi semi teknis. Tanaman padi sudah biasa diusahakan oleh

petani di Desa Nekan, dimana varietas padi yang biasa ditanam adalah: Ciherang, Inpari 7, dan

Cisadane dengan tingkat produktivitas sekitar 6 – 7 ton/ha (hasil ubinan) dan dengan hasil riil

antara 3,5 – 4 ton/ha GKP. Sistem tanam umumnya menggunakan sistem tanam semai kering.

Pemupukan yang diterapkan paket komplit dengan pengolahan lahan sempurna. Pola tanam

yang diterapkan adalah pola tanam Hazton dengan jarak tanam 25 cm dengan IP sudah

mencapai 200. Tanam padi dilaksanakan pada bulan Oktober – November kemudian tanam

43

kedua dilakukan pada bulan April. Setelah panen padi, umumnya lahan ditanami dengan kacang

tanah. Pemasaran padi dipasarkan di sekitar Sekayam, Entikong dan Malaysia. Untuk kacang

tanah bisa dipasarkan di Sanggau, Sintang dan Seriyan. Potensi yang lain ada tanaman karet

dan lada. Di Desa Nekan terdapat 3 kelompok tani yang berada pada di wilayah tersebut yaitu:

(1) Poktan Sungai Suban, (2) Poktan Sungai Sepinang, dan (3) Poktan Gunung Sinyang.

Gambar 2. Hamparan Sawah di Desa Nekan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau

Di dusun Rintau, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, luas

hamparan sawah total 320 ha, luas yang teririgasi 100 ha, untuk perikanan 8 ha, dan luas

areal untuk komoditas hortikultura dan palawija seluas 20 ha dimana jenis tanaman yang umum

diusahakan adalah sayuran hijau, cabai, tomat, Jagung). Varietas padi yang umum digunakan

petani setempat adalah Inpari 24 dan Inpara 2.

Di dusun ini pernah dilakukan demplot dengan paket pemupukan lengkap untuk luasan

1 (satu) hektar dengan dosis pemupukan sebagai berikut: Kompos 3 ton, Urea 200 kg, NPK 300

kg, SP 100 kg, KCL 50 kg, dan Pupuk cair 6 Liter. Dengan dosis pemupukan seperti itu

diperoleh hasil ubinan 14,04 ton/ha dengan produktivitas real sebesar 9,7 ton/ha gabah kering

panen. Sedangkan yang ditanam oleh sebagian besar petani di desa ini adalah dengan cara

pemupukan sesuai kemampuan petani dengan pola tanam jarwo hazton diperoleh hasil dengan

produktivitas ubinan: 6,7 ton/ha dan produktivitas riil sebesar 3,9 ton/ha gabah kering panen.

IP di wilayah ini sudah mencapai 300. Namun demikian masih ada gangguan hama/gulma

yang menyerang tanaman padi di wilayah ini adalah walang sangit dan tikus. Di Dusun Rintau

terdapat dua Kelompok Tani (KT) yaitu KT Maju Terus dan KT Sejahtera Bersama. Sedangkan

di seluruh Desa Bungkang terdapat 13 KT.

44

Gambar 3. Hamparan sawah di Dusun Rintau, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

Di desa Tunggal Bhakti, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, luas hamparan

sawah di desa ini seluas 85 ha dimana potensi satu desa mencapai 124,5 ha; luas kebun cabai :

4 - 5 ha, dan luas tanaman hortikultura yang lainnya 8 -10 ha. Untuk komoditas padi, varietas

yang umum digunakan petani adalah Ciherang, Cibogo, IR 64, inpari 8/10, dan MSP. Pola

tanam yang umum diterapkan petani adalah jarwo 5:1, hazton 3:1 dan 2:1 dengan jarak tanam

berkisar antara 25-50 cm. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk organik dan NPK cair. IP

sudah 200 dengan produktivitas 4 ton/ha. Gangguan hama/gulma : jamur, blast leher dan

kuda, wereng, ulat dan tikus

Irigasi yang ada saat ini dalam kategori sawah tadah hujan, walau sebenarnya ada

bendungan namun air tidak sampai di areal sawah masyarakat, karena aluran yang

bocor/rusak, serta pendangkalan bendungan sehingga debit air yang terbatas. Apabila

dilakukan perbaikan saluran serta pengerukan bendungan maka areal sawah yang dapat diairi

dan ditanami padi di wilayah ini cukup besar. Dengan kata lain potensi lahan sawah yang ada

dapat dioptimalkan dan indeks pertanaman bisa ditingkatkan.

Ketersediaan alsintan di desa ini adalah: Alat tanam (transplanter)1 buah; Alat panen

(Harvester) 1 buah; Traktor 11 buah,; dan RMU 2 buah. Saat ini di Desa Tunggal Bakti

terdapat 1 (satu) Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dengan 6 Kelompok Tani, dimana 5 KT

dan 1 Kelompok Wanita Tani. Telah adanya kelompok tani dan juga tersedianya beberapa alsin

di desa ini merupakan modal awal yang dapat dioptimalkan dan dikembangkan serta dikuatkan

untuk menjadi kelembangan ekonomi petani yang memenuhi skala ekonomi, berdaya saing dan

berperan aktif melayani kebutuhan petani mulai dari hulu sampai hilir.

45

Gambar 4. Hamparan Sawah di Desa Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau

3.4.2. Rencana Pengembangan Padi di Kabupaten Sanggau

Hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten,

kecamatan/desa dan pengurus/anggota kelompok tani di lokasi kunjungan menunjukkan bahwa

pemerintah daerah dan masyarakat setempat sangat antusias untuk mendukung dan

melaksanakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai lumbung pangan dan pemasok

pangan khususnya beras tidak hanya untuk kebutuhan sendiri tetapi sekaligus pemasok pangan

negeri tetangga dalam hal ini Malaysia. Potensi wilayah untuk pengembangan padi tersedia,

aparat dan masyarakat sekitar wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau siap mendukung, maka

upaya yang perlu disiapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang perlu segera dirumuskan

untuk dapat disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing

pihak.

Saat ini pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau bersama

SKPD terkait di masing-masing wilayah sedang menyusun dan memetakan lokasi besaran

luasan eksisting, luasan yang masih potensial, status lahan masing-masing luasan untuk segera

memberikan informasi luasan mana yang perlu dikoordinasikan oleh Mentan ke Kemen LHK jika

diperlukan. Dari 50 ribu ha yang direncanakan, minimal MT tahun 2017 seluas 14 ribu ha

disiapkan untuk bisa ditanam padi musim MH 2016/17. Pemetaan kawasan, lahan yang

statusnya clear and clean, 50 ribu ha untuk total areal pertanian, (padi, jagung, lada, dll) untuk

padi dan jagung sementara menjadi fokus, bukan berarti komoditas lain tidak diperhatian.

Dalam jangka panjang perlu disusun blueprint untuk pengembangan kawasan yang modern dan

handal.

46

Dengan potensi areal yang tersedia, apabila wilayah ini akan dijadikan wilayah pemasok

beras untuk kebutuhan sendiri sekaligus sumber ekspor, maka selain masalah teknis (teknologi

budidaya, penyediaan sarana produksi, dan prasarana jalan), penanganan masalah

kelembagaan pengembangan pertanian perlu diperhatikan. Untuk itu, telah disusun draft awal

rancangan kelembagaan melalui pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

3.4.2. Rancangan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kawasan Perbatasan

Dalam jangka panjang perlu disusun blueprint untuk pengembangan kawasan yang

modern dan handal. Dengan potensi areal yang tersedia, apabila wilayah perbatasan akan

dijadikan wilayah pemasok beras untuk kebutuhan sendiri sekaligus sumber ekspor, maka selain

masalah teknis (teknologi budidaya, penyediaan sarana produksi, dan prasarana jalan),

penanganan masalah kelembagaan pengembangan pertanian perlu diperhatikan. Untuk itu,

telah disusun draft awal rancangan kelembagaan melalui pengembangan Kelembagaan

Ekonomi Petani (KEP)

Kerangka kelembagaan KEP yang disajikan pada Gambar 5 diuraikan sebagai berikut

Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, 2017.

Gambar 5. Kerangka Model Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani

Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) pada Dasarnya dilakukan melalui

pengembangan kapasitas kelembagaan petani yang diarahkan untuk meningkatkan skala

ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar. Pengembangan KEP dapat dilakukan melalui

penguatan kelembagaan Kelompok Tani/Gapoktan menjadi Kelembagaan ekonomi petani

(Badan Usaha Milik Petani/BUMP). Kelembagaan ekonomi petani tersebut bisa berupa Koperasi

47

ataupun Badan Usaha lainnya yang berbadan hukum. Melalui KEP tersebut diharapkan

pengembangan komoditas di lokasi pengembangan dapat memenuhi skala ekonomi, berdaya

saing, dapat dijadikan sebagai wadah investasi, pengembangan entrepreneur, sistem

pengelolaan secara bersama, dan pengembangan usaha berbasis informasi teknologi (IT).

Sistem kerja KEP akan melibatkan berbagai stakeholder dengan fungsinya masing-

masing, baik akademisi, swasta, pemerinah dan lembaga penelitian. Peran Pemerintah

(Kementan, Kemen PDT, Kemenkop, Kemendag) dalam hal ini adalah terkait dengan regulasi,

fasilitasi prasarana dan sarana serta mengadakan pelatihan. Swasta dan BUMN akan

berkontribusi khususnya dalam pembiayaan CSR perusahaan dan perbankan, pemasaran, dan

sarana prasarana. Lembaga Penelitian (Balitbangtan, PT, Akademisi, Profesional lainnya) akan

berperan dalam penyedia teknologi) yang didukung oleh pengawalan dan pendampingan oleh

penyuluh. Mekanisme kerja KEP diuraikan seperti pada bagan berikut.

Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, 2017

Gambar 6. Alur dan Sistem Kerja Kelembagaan Ekonomi Petani

IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

48

Kondisi dan potensi permintaan pangan dan kondisi pasar di wilayah perbatasan NTT - RDTL

1. Secara umum neraca perdagangan Indonesia dengan RDTL surplus. Seluruh kebutuhan

penduduk RDTL 90% dipenuhi dari Indonesia, tetapi yang melalui NTT terbatas karena

sebagian besar melalui Surabaya (langsung dari Surabaya ke Dili). Komoditas pangan utama

produksi kabupaten Belu dan Malaka adalah padi dan jagung. Untuk padi, keseimbangan

neraca produksi dan konsumsi secara umum di NTT, termasuk kabupaten Belu dan Malaka,

masih defisit. Namun untuk komoditas jagung, terjadi surplus yang cukup tinggi. Sedangkan

untuk komoditas ternak yang dominan adalah sapi potong dan babi. Selain padi, jagung dan

sapi, komoditas pertanian yang saat ini gencar dikenalkan dan dipacu produksinya, untuk

tujuan ekspor adalah bawang merah.

2. Sampai saat ini, ekspor komoditas pertanian dari NTT ke RDTL secara resmi yang tercatat di

Bea cukai sangat sedikit bahkan tidak ada. Namun terdapat lalu lintas komoditas pertanian

media pembawa Opt/Optk dari NTT ke RDTL yang tercatat oleh Balai Karantina maupun

melalui perdagangan tidak resmi antar penduduk lintas batas. Sebaliknya terdapat impor

komoditas pertanian NTT dari RDTL, terutama untuk kopi, rempah-rempah, sayuran dan

buah-buahan.

Pola perdagangan lintas batas komoditas pangan di wilayah perbatasan ke negara tetangga

3. Selain perdagangan ekspor impor yang tercatat di bea cukai, pola perdagangan antar

penduduk lintas batas berlangsung secara tradisional. Transaksi jual beli terjadi di 10 pasar

lokal perbatasan yang dibuka seminggu sekali atau pada hari-hari tertentu. Transaksi

menggunakan mata uang dollar US atau dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Warga RDTL

umumnya membeli berbagai barang kebutuhan pokok seperti sembako, ikan asin, dsb,

sedangkan warga RI di perbatasan dengan RDTL membeli berbagai jenis produk minuman

jadi dari pasar di RDTL.

4. Perdagangan secara tidak tercatat dan tidak resmi di pasar tradisional dan lintas batas lain

terjadi karena beberapa faktor : (a) perbatasan antara RI dengan RDTL sangat panjang,

banyak lintas batas tradisional yang telah dikenal, (b) jumlah hasil pertanian yang dijual

sedikit, dan jarak yang cukup jauh dan biaya transportasi cukup mahal jika harus melalui

PLB resmi, (c) harga di tingkat konsumen di RDTL lebih tinggi daripada harga setempat,

sehingga mendorong aliran barang ke RDTL, (d) kehidupan perekonomian masyarakat

perbatasan NKRI–RDTL masih tergolong rendah, dan tuntutan kebutuhan rumah tangga

49

yang mendesak menyebabkan terjadinya kegiatan ekonomi illegal, (e) masyarakat di wilayah

berbatasan masih memiliki kesamaan garis keturunan, aktivitas saling mengunjungi sekaligus

untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Model pengembangan system produksi, perdagangan, ekspor pangan dan kelembagaan di daerah perbatasan

5. Prospek pengembangan produksi komoditas padi, jagung dan daging sapi untuk pemenuhan

kebutuhan konsumsi lokal dan ekspor, untuk komoditas jagung dan sapi menunjukkan

prospek yang cukup baik dengan beberapa persyaratan tertentu, khususnya penyediaan

pakan untuk pengembagan sapi. Sedangkan untuk komoditas beras, masih diperlukan

upaya cukup besar dan waktu lebih lama untuk dapat mencapai target sebagai lumbung

pangan dan ekspor.

6. Model kelembagaan pengembangan produksi pangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi

dan ekspor diwilayah perbatasan NTT dirancang mencakup pelaku subsistem dengan

perannya masing-masing yang dilengkapi dengan layanan pendukung dan rencana

kebutuhan untuk pengembangan, yaitu meliputi subsistem pendukung (kios, koperasi tani

dsb); Subsistem onfarm (Kelompok tani, Gapoktan, Badan Usaha Milik Petani); subsistem

pengolahan (pabrik pakan, dsb); serta subsistem pemasaran. Dari identifikasi subsistem

tersebut, seluruh subsistem agribisnis masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, baik melalui

peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan serta sarana dan prasana agribisnis.

7. Pengembangan padi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebagai lumbung pangan

berbasis ekspor memiliki peluang besar untuk ditingkatkan, yang didukung oleh areal

kawasan pengembangan yang cukup luas, enabling environment untuk melakukan ekspor ke

Malaysia, dan dukungan sarana prasana dari pemerintah khususnya melalui program

penyediaan alsintan dan sarana produksi. Model kelembagaan untuk mendukung

pengembangan kawasan untuk lumbung pangan berbasis ekspor yang dikembangkan adalah

Model Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan modifikasi dan penyesuaian dengan

kondisi setempat.

4.2. Implikasi Kebijakan

1. Untuk mewujudkan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan NTT, maka

peningkatan kinerja sistem produksi pangan dan pengembangan ekspor perlu ditempuh

secara bersamaan.

50

2. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan sistem produksi pangan di wilayah

perbatasan NTT, maka karakteristik sistem produksi yang perlu diwujudkan adalah: (a)

handal, yaitu mampu meyediakan kebutuhan pangan untuk konsumsi sendiri maupun pasar

dan fleksibel dalam merespon gangguan produksi baik bencana alam maupun

ketidakpastian pasar; (b) inklusif, mampu memberikan pendapatan yang layak bagi semua

pelaku yang terlibat pada seluruh unsur rantai nilai; (c) kompetitif, mampu mencapai tingkat

produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan, mencapai skala ekonomi, mengurangi

kehilangan/penurunan hasil dalam kuantitas dan kualitas dan mampu memenuhi preferensi

konsumen DN dan LN; dan (d) sensitif terhadap lingkungan, yaitu dapat menjaga,

mengurangi dan merehabilitasi dampak negatif terhadap lingkungan, serta berkontribusi

positif terhadap pelayanan jasa ekosistem.

3. Peningkatan kapasitas produksi pangan di wilayah perbatasan NTT dapat diupayakan antara

lain melalui: (1) optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan eksisting agar lebih produktif

melalui intensifikasi dan peningkatan intensitas tanam; (2) ekstensifikasi dengan

memanfaatkan lahan potensial yang masih tersedia; (3) pengembangan inovasi teknologi

pada seluruh unsur rantai pasok; (4) perbaikan tata kelola air irigasi secara berkelanjutan

dari hulu hingga hilir, pembangunan embung pemanen air, dan sumur pompa; dan (5)

fasilitasi kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, benih, dan pestisida.

4. Pengembangan ekspor komoditas pangan dari wilayah perbatasan NTT memerlukan

langkah-langkah yang menyeluruh dan melibatkan berbagai stakeholder, yaitu: (a)

memperbaiki sistem logistik yang meliputi gudang, distribusi (jalan dan armada angkutan),

terminal handling, dan shipping untuk meningkatkan efisiensi perdaganga; (b) percepatan

pembangunan infrastruktur penunjang, revitalisasi pasar tradisional, pembangunan pusat

distribusi, serta membangun kelancaran konektivitas antar daerah dan antarsimpul logistik;

(c) meningkatkan jaringan informasi ekspor dan impor untuk merespon kebutuhan dunia

usaha, terutama eksportir kecil dan menengah; (d) menyederhanakan prosedur atau

perizinan di pusat dan daerah, termasuk prosedur dan dokumen ekspor impor di wilayah

perbatasan; dan (e) mengintensifkan diplomasi perdagangan dengan instansi terkait di

RDTL bersama-sama dengan pelaku usaha yang terlibat.

5. Mengingat secara umum neraca perdagangan NTT – RDTL masih deficit, maka untuk

pengembangan ekspor pangan wilayah perbatasan NTT perlu disusun dalam kerangka

kesatuan NKRI. Dalam hal ini wilayah perbatasan NTT dijadikan sebagai pintu gerbang

51

keluar untuk ekspor, sedangkan pangan yang diekspor bisa dipasok dari wilayah kabupaten-

kabupaten terdekat di NTT maupun dari wilayah lain Indonesia yang berdekatan.

6. Berdasar hasil perhitungan, di NTT untuk jagung dan sapi (dengan catatan asumsi-asumsi

dapat dipenuhi) menunjukkan prospek yang cukup baik dengan catatan ada penyediaan

pakan untuk pengembagan sapi. Sedangkan untuk komoditas beras, masih diperlukan upaya

cukup besar dan waktu lebih lama untuk dapat mencapai target sebagai lumbung pangan

dan ekspor. Namun demikian untuk menjadikan wilayah perbatasan NTT sebagai lumbung

pangan dan ekspor masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan

yang cukup intensif di seluruh mata rantai sub sistem agribisnis, dari hulu samai hilir.

7. Impor daging sapi, daging ayam dan minuman kaleng dari negara lain oleh RDTL merupakan

peluang pasar ekspor bagi Indonesia untuk bisa mengisi permintaan RDTL tersebut. Dalam

jangka pendek-menengah ekspor daging ayam dari sisi pasokan lebih feasible.

Tantangannya adalah Indonesia harus mampu memenuhi persyaratan sesuai standar yang

ditetapkan oleh RDTL. Saat ini untuk produk unggas khususnya ayam, RDTL mengikuti

standar yang berlaku di Australia. Untuk ternak babi, dalam jangka sangat pendek lebih

memungkinkan mengingat saat ini RDTL telah melakukan survei untuk mengidentifikasi dan

menentukan perusahaan - perusahaan yang bisa mengekspor babi ke RDTL.

8. Untuk perbatasan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau, mengingat cakupan

areal/kawasan pengembangan padi yang luas, maka kelembagaan ekonomi petani (KEP)

yang direncanakan dibentuk merupakan lembaga yang berbadan hukum (KEP berbentuk

Koperasi atau Badan Usaha Petani) tingkat kecamatan, dengan satu unit usahanya adalah

Jasa Alsin yang melayani pengolahan lahan petani. Untuk itu diperlukan pelatihan dan

pendampingan petani setidaknya untuk 3 hal yaitu: (1) Pengelolaan usahatani secara

kelompok mulai pengadaan sarana produksi, sistem produksi dan pemasaran; (2) Adopsi

teknologi untuk pengelolaan usahatani padi (organik); dan (3) Sosialisasi dan pemahaman

bahwa bantuan program pengembangan padi bersifat terbatas (waktu dan anggarannya)

dalam arti pada waktunya petani harus mampu mengembangkan padi (organik) tersebut

secara mandiri, orientasi komersial dan berkelanjutan.

9. Pasar output untuk hasil produksi pengembangan padi perlu dirumuskan secara baik sesuai

tujuan pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, antar wilayah dan atau ekspor. Perlu

diidentifikasi potensi permintaan dan karakteristik beras yang dibutuhkan masing-masing

pasar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk itu, diperlukan penelusuran dan kajian

52

cepat untuk memperoleh informasi pasar baik di tingkat lokal, wilayah domestik yang

potensial dan pasar ekspor.

Mengingat pengembangan padi di Kabupaten Sanggau selain ditujukan untuk beras kualitas

medium juga beras organik dan atau beras kualitas premium, maka persyaratan untuk

memperoleh sertifikasi beras organik atau beras berkualitas premium sejak awal sudah

harus dilakukan, diantaranya pencatatan histori pembukaan lahan, budidaya, panen, dan

pasca panen secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Kelly S. 2012. Smallholder business models for agribusiness-led development: Good practice and policy guidance. Agribusiness Economist Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS). Food And Agriculture Organization Of The United Nations. Rome, 2012

Scott RW. 2008. Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication. Third Edition. 266 hal.

Dwi Priyanto dan Kusuma Diwyanto. 2014. Pengembangan Pertanian Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur Dan Republik Demokrasi Timor Leste. Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian Vol. 7 No. 4 Desember 2014: 207-220

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata PemerintahanKebijakan. 2011. Pengelolaan Kawasan

Perbatasan Indonesia. Partnership Policy Paper No. 2/2011 Keputusan Menteri Pertanian No.215/Kpts/OT.050/3/ 2017 tentang Pengembangan Lumbung

Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan dalam rangka Membangun Lumbung Pangan melalui pendekatan kawasan terpadu.

Pusat Penyuluhan Pertanian. 2017. Upaya Percepatan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Dalam

Pencapaian Program Tahun 2017. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.

53