FM-UII-AA-FKA-07/R1UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MATERI/BAHAN MATA KULIAH

Fakultas : PSIKOLOGI Pertemuan ke : VII, VIII, IXJurusan/Program Studi : Psikologi Modul ke : 4Kode Mata Kuliah : Juml. Halaman : 1Nama Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Mulai Berlaku : 2006

IV. PANCASILA SECARA YURIDIS KETATANEGARAAN

A. Pendahuluan

Perumusan Pancasila di dalam “Pembukaan UUD 1945”, menurut sistem

konstitusional Indonesia mengandung dua makna penting, yaitu :

pertama, sebagai dasar negara RI yakni sebagai dasar falsafahnya, dan kedua sebagai

norma pokok (Grundnorm) atau kaidah fundamental negara yang merupakan sumber

utama tertib hukum Indonesia. Rumusan Pancasila yang menyatu menjadi bagian dari

isi Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena menurut

Tap No. XX/MPRS/1966 jo. Tap No. V/MPR/1973 merupakan sumber tertib hukum

dan tata urutan peranturan perundang-undagan RI.

Prof. Dr. Notonagoro, S.H. dalam pidato dies di Universitas Pancasila Jakarta

menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar

negara merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

Oleh karena itu, tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil Pemilu,

karena mengubah isi Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara. Dalam

kedudukan yang demikian maka Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dan sumber

hukum bagi batang tubuhnya.

B. Pembukaan UUD 1945

Pebukaan UUD 1945 bersama pasal-pasal UUD 1945 disahkan oleh PPKI

pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diundangkan dalam Berita RI Tahun II No. 7.

Menurut ilmu hukum Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan di atas pasal-

pasal UUD 1945. Diantara Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasalnya, dalam

tertib hukum Indonesia memiliki kedudukan hukum yang berbeda, namun keduanya

terjalin dalam hubungan kesatuan yang kausal dan organis.

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang isi tiap-tiap alinea

memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Alinea I, II, dan III memuat pernyataan yang

tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut

memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa atau keadaan yang

mendahului terbentuknya negara. Adapun Alinea IV memuat pernyataan mengenai

keadaan sesudah Negara Indonesia terbentuk, dan isinya memiliki hubungan kausal

organis dengan pasal-pasal UUD 1945. Hubungan itu meyangkut 4 hal, yaitu :

Pertama : UUD ditentukan akan ada

Kedua : yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan

negara yang memenuhi pelbagai syarat.

Ketiga : Negara Indonesia adalah berbentuk republic yang berkedaulatan rakyat.

Keempat : Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia

Pembukaan UUD 1945 yang memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi

negara tersebut, pada hakikatnya mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat diubah,

baik secara formal maupun material. Secara formal Pembukaan dibentuk dan

ditetapkan oleh pembentuk negara yang sesudah mendirikan Negara RI kemudian

membubarkan diri. Hingga saat ini secara formal tidak ada satu lembaga negara pun

yang dianggap setara dengan pembentuk negara. Secara material Pembukaan memuat

Pancasila Dasar Negara Indonesia, dan oleh karena itu melekat pada kelangsungan

hidup negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang hanya satu kali terjadi, serta

merupakan fakta sejarah yang tidak dapat terulang lagi.

1. Hakikat Pembukaan UUD 1945

a. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Pembukaan UUD1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia

memiliki dua aspek fundamental, yaitu pertama, memberikan faktor-faktor

mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia; dan kedua, memasukkan diri

dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar Negara RI, pada

hakikatnya Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu dasar dan asas

kerokhanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam

penyusunan tertib hukum Indonesia. Oleh karena itu, maka kedudukan

Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah

sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 yang termuat di dalam Berita

RI Tahun II No. 7, ditegaskan bahwa “… Pembukaan UUD 1945, didalamnya

terkandung Pokok-pokok Pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD

Negara Indonesia, serta mewujudkan suatu cita-cita hukum, yang menguasai

hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis

(convensi). Pokok-pokok Pikiran tersebut dikonkritisasikan (dijelmakan)

dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa

Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.

b. Pembukaan UUD1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

Dalam Alinea IV Pembukaan UUD1945 termuat unsur-unsur yang

menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum (rechtsorde

atau legal order), yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan

hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah :

1) Adanya kesatuan subyek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan

hukum. Dalam hal ini adalah Pemerintahan Negara RI.

2) Adanya kesatuan asas kerokhanian, yang merupakan dasar dari

keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber dari

segala sumber hukum.

3) Adanya kesatuan daerah di mana peraturan hukum berlaku. Dalam hal ini

yang dimaksud adalah seluruh tumpah darah Indonesia.

4) Adanya kesatuan waktu, di mana keseluruhan peraturan hukum berlaku.

Ini terpenuhi dengan adanya kalimat “…maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia.

Di dalam suatu tertib hukum terdapat urutan-urutan susunan yang

bersifat hierarkhis, di mana UUD (pasal-pasalnya) bukanlah tertib hukum

tertinggi. Diatasnya masih terdapat norma dasar yang menguasai hukum dasar

tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (convensi), yang pada hakikatnya

memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi yang dalam ilmu hukum tata

negara disebut Staatsfundamentalnorm.

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib

hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Menjadi dasarnya, karena Pembukaan UUD1945 memberikan faktor-

faktor mutlak bagi adanya sutau tertib hukum Indonesia.

2) Pembukaan UUD1945 memasukkan diri didalamnya sebagai ketentuan

hukum yang tertinggi.

c. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Dalam tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 berkedudukan

sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (Staatsfundamentalnorm).

Suatu Staatsfundamentalnorm menurut ilmu hukum tata negara memiliki

beberapa unsur mutlak, antara lain adalah :

1) Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam

pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak Pembentuk Negara untuk

dijadikan sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

2) Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara yaitu :

a) Dasar Tujuan Negara (baik tujuan umum maupun khusus).

b) Ketentuan diadakannya UUD Negara

c) Bentuk Negara

d) Dasar Filsafat Negara (asas kerokhanian negara)

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 maka Pembukaan

UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut :

1) Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembukaan

UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang

tubuhnya (pasal-pasal). Hal itu karena :

a) Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm merupakan

tertib hukum tertinggi, sehingga pada hakikatnya mempunyai

kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.

b) Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum dasar negara, karena

ia merupakan staatsfundamentalnorm yang menguasai baik hukum

dasar tertulis maupun yang tidak tertulis.

c) Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD1945

harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD1945.

2) Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada

hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuhnya.

3) Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental

yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar tertulis

(UUD) maupun tidak tertuis (convensi), jadi merupakan sumber hukum

dasar negara.

4) Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan dalam pasal-

pasal UUD 1945.

d. Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat Dalam Kelangsungan Hidup Negara

Republik Indonesia 17Agustus 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan sebagai naskah

Proklamasi yang terinci, yaitu sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan

17 Agustus 1945, serta hakikat kedudukan lain sebagaimana tersebut dalam

uraian di atas. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat

kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah, karena

terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hal itu berdasarkan alasan-alasan

sebagai berikut :

1) Menurut tata hukum, suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau

dihapuskan oleh penguasa atau dengan peraturan hukum yang lebih tinggi

tingkatannya daripada penguasa yang menetapkannya.

Dalam konteks ini, Pembukaan UUD1945 sebagai Staatsfundamentalnorm

dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara (PPKI), yaitu

lembaga yang menentukan dasar-dasar mutlak negara, bentuk negara,

tujuan negara, kekuasaan negara, bahkan menentukan dasar filsafat negara

Pancasila. Setelah negara terbentuk, semua penguasa negara merupakan

alat perlengkapan negara yang berkedudukan lebih rendah daripada

pembentuk negara. Oleh karena itu, semua hukum yang dibuat oleh alat

perlengkapan negara pada hakikatnya di bawah pembentuk negara dan

dengan demikian tidak berhak meniadakan Pembukaan UUD 1945 sebagai

Staatsfundamentalnorm.

2) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum

tertinggi di Negara RI. Dalam ilmu hukum tatanegara, peraturan hukum

yang berkedudukan di bawah Pembukaan UUD 1945 secara yuridis tidak

dapat meniadakan Pembukaan UUD 1945. Selain itu dalam Pembukaan

UUD 1945 terkandung faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib

hukum. Konsekuensinya Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan

yang tetap melekat pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah.

3) Pembukaan UUD 1945 secara material tidak dapat diubah, karena dilihat

dari segi isinya Pembukaan UUD 1945 merupakan pengejawantahan

Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia yang hanya satu kali terjadi.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan awal bangsa Indonesia hidup

bernegara sebagai suatu rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena

itu, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945

dan Negara RI pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Pembukaan UUD 1945 senantiasa melekat dan menyertai

kelahiran Negara RI yang hanya satu kali terjadi, sehingga pada hakikatnya

Pembukaan UUD 1945 senantiasa melekat pada kelangsungan hidup

Negara RI (Notonagoro, tanpa tahun : 15).

2. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

a. Alinea Pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa

dan oleh sebab itu; maka penjajahan di atas di dunia harus dihapuskan

karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.”

Dalam Alinea Pertama tersebut terkandung pengakuan tentang nilai

“hak kodrat” yaitu hak kemerdekaan bagi segala bangsa. Deklarasi

kemerdekaan atas segala bangsa merupakan suatu pernyataan yang bersifat

universal. Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha

Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai

makhluk sosial. Oleh karena kemerdekaan sifatnya sebagai hak kodrat, maka

bersifat mutlak dan asasi serta hak itu juga merupakan hak moral. Ada dan

berlakunya hak kemerdekaan itu adalah sejalan dengan tuntutan

prikemanusiaan dan perikeadilan.

Dengan demikian pengingkaran terhadap hak kodrat ini bagaimanapun

bentuk dan manifestasinya harus lenyap dari atas bumi, sebagaimana halnya

suatu penjajahan oleh negara terhadap negara lainnya. Penekanan pemberian

hak kemerdekaan ini ditujukan kepada segala bangsa dalam wujud

kebulatannya, tidak kepada individu. Namun tidak berarti bahwa hak

kebebasan individu tidak mempunyai tempat sama sekali. Dalam hal ini, hak

kebebasan individu dilekatkan dalam hubungannya dengan bangsa sebagai

satu pokok kebulatan. Jadi kebebasan individu ditempatkan dalam

hubungannya sebagai spesies terhadap genus-nya.

Kata prikeadilan dan prikemanusiaan menjadi ukuran penentunya,

yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai

individu diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak-hak kebebasannya.

Pernyataan hak kemerdekaan dalam Pembukaan menunjukkan adanya

perbedaan pandangan bangsa Indonesia mengenai hak kemerdekaan dalam

ukuran negara-negara Barat pada umumnya yang menekankan pada

kemerdekaan individu (liberalisme).

b. Alinea Kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah

sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Alinea kedua ini merupakan suatu konsekuensi logis dari pernyataan

akan kemerdekaan pada alinea pertama. Perjungan kemedekaan bangsa

Indonesia di samping sebagai bukti obyektif atas penjajahan kepada bangsa

Indonesia, juga merupakan perwujudan dari hasrat yang kuat dan bulat untuk

menentukan nasib sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain. Hasil

perjuangan bangsa Indonesia itu terjelma dalam suatu Negara Indonesia.

Menyusun suatu negara atas kemampuan sendiri dan selanjutnya untuk menuju

pada suatu cita-cita bersama, yaitu suatu masyarakat yang berkeadilan dan

berkemakmuran. Demi terwujudnya cita-cita tersebut maka bangsa Indonesia

harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan.

Bangsa yang merdeka mengandung makna, negara yang benar-benar

bebas dari kekuasaan bangsa lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, bukan

negara protektorat. Bersatu mengandung arti sebagai kebulatan kesatuan

“bangsa” karena unsur utama negara adalah bangsa.

Berdaulat diartikan sebagai bangsa yang merdeka, yang berdiri di atas

kemampuan sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas

menentukan tujuan dan nasib sendiri, dan dalam kedudukannya di antara

sesama bangsa dan negara adalah memiliki derajat yang sama. Dalam

hubungan antar bangsa dan antar negara terjalin atas dasar saling menghormati

berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.

Pengertian negara Indonesia yang adil yaitu negara yang mewujudkan

keadilan dalam kehidupan bersama, yang meliputi : keadilan antara negara

terhadap warga negara (keadilan distributive), antara warga negara terhadap

negara (keadilan legal atau bertaat), dan di antara sesama warga negara

(keadilan komutatif).

Cita-cita bangsa tentang kemakmuran berarti sebagai pemenuhan

kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmani maupun rokhani.

Secara lebih luas kemakmuran berarti tercapainya tingkatan harkat dan

martabat manusia yang lebih tinggi yang meliputi seluruh unsur kodrat.

c. Alinea Ketiga : “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan

didorongoleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas

maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Alinea ketiga ini berisi pernyataan kembali Proklamasi Kemerdekaan

sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dengan pernyataan pada alinea

pertama dan kedua. Alinea ketiga merupakan titik kulminasi yang pada

akhirnya dilanjutkan pada alinea keempat yaitu tentang pendirian Negara

Indoneia. Pernyataan dalam alinea ketiga mengandung 3 makna, yaitu :

pengakuan nilai religius, pengakuan nilai moral, dan pernyataan kembali

Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

d. Alinea Keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

,maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adildan beradab,

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan mewujudkan

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea keempat merupakan pernyataan lebih lanjut tindakan yang harus

dilakukan setelah berdirinya Negara Indonesia. Alinea keempat memuat

perincian prinsip-prinsip dan pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan

negara Indonesia. Adapun isi pokok yang terkandung dalam Alinea keempat

meliputi 4 hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu :

1) Tentang Tujuan Negara :

a) Tujuan khusus, yaitu berkait dengan politik dalam negeri, terdiri atas :

(1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia. Dalam hubungannya dengan prinsip negara hukum

mengandung pengertian negara hukum formal.

(2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Sebagai bukti dianutnya prinsip negara hukum material.

b) Tujuan Umum, dalam arti lingkup kehidupan sesama bangsa di dunia,

atau reaisasinya berhubungan dengan politik luar negeri, yaitu di antara

bangsa-bangsa di dunia bangsa Indonesia ikut melaksanakan suatu

ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan,

perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Prinsip ini mendasari

kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

2) Tentang Ketentuan Diadakannya UUD Negara

Ketentuan mengenai hal tersebut di atas terkandung dalam kalimat

“ … maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiaitu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia …”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah

negara yang berdasarkan atas hukum, negara yang bersifat konstitusional

di mana mengharuskan bagi Negara Indonesia untuk diadakannya UUD

Negara. Ketentuan ini merupakan sumber hukum atau dasar yuridis bagi

adanya UUD 1945. Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa

Pembukaan UUD1945 merupakan dasar yuridis atau sumber hukum bagi

adanya UUD1945, dan dengan demikian maka Pembukaan UUD 1945

memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945.

3) Tentang Bentuk Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat “ … yang terbentuk

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat…”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa bentuk

negara Indonesia Republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dari, oleh

dan untuk rakyat. Hal ini berarti merupakan norma dasar negara bahwa

kekuasaan adalah di tangan rakyat.

4) Tentang Dasar Filsafat Negara

Tersimpul dari dimuatnya sila-sila Pancasila sebagaimana tersebut

dalam anak kalimat “… dengan berdasarkan kepada Ketuhanan ….dst. “.

3. Tujuan Pembukaan UUD 1945

Berdasarkan susunannya, Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 tujuan

yang berbeda, yaitu :

a. Alinea I, untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan

sesuatu yang sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang

bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.

b. Alinea II, untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang akan dicapai

dengan kemerdekaan, yaitu : terpeliharanya secara sungguh-sungguh

kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara, dan daerah atas

dasar keadilan hukum dan moral, bagi diri sendiri dan pihak lain serta

kemakmuran bersama yang berkeadilan.

c. Alinea III, untuk menegaskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan menjadi

permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang

Indonesia, yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa.

d. Alinea IV, untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-

dasar tertentu yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD1945, sebagai

ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi

hidup bersama dalam suatu negara Indonesia ang berdasarkan Pancasila

(Notonagoro, 1974 : 40)

4. Kedudukan Pembukaan UUD1945

a. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang Terinci

Dengan Pembukaan UUD 1945, maka Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945 mendapatkan makna yang selengkapnya, karena baik pernyataan

maupun tindakan-tindakan yang harus direalisasikan berkaitan dengan

Proklamasi Kemerdekaan diperinci secara lengkap dalam Pembukaan UUD

1945. Dalam Pembukaan UUD1945 baik pernyataan proklamasi (pada alinea

III) maupun tindakan-tindakan pembentukan Negara RI dirinci sejak alinea III.

Kemudian pada alinea IV diawali dengan kalimat “ ... kemudian dari pada itu

…” yang berarti setelah berdirinya Negara RI, dibentuklah suatu

pemerintahan negara yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia.

2) Memajukan kesejahteraan umum.

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) Ikut meaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi

dan keadilan sosial.

5) Membentuk pemerintahan negara agar meaksanakan tujuan negara yang

demikian ini, dan disusunlah suatu UUD Negara Indonesia.

6) UUD yang dimaksudkan itu terbentuk dalam suatu susunan Negara RI

yang berkedaulatan rakyat.

7) Negara RI yang berkaulatan rakyat itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang

Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab, … dst.

b. Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD1945 sebagai Rangka dan Susunan

Kehidupan Negara dan Tata Hukum Indonesia

Pembukaan UUD 1945 memuat niai-nilai fundamental Negara

Indonesia, terutama alinea IV karena didalamnya terkandung asas kerokhanian

negara, tujuan negara, bentuk negara (asas politik negara), yang pada

hakikatnya merupakan dasar bagi penyusunan UUD Negara Indonesia.

Dengan demikian Pembukaan UUD1945 memiliki kedudukan hukum yang

sangat kuat, dan berdasarkan kenyataan, Pembukaan UUD 1945 berada pada

tingkatan tertib hukum tertinggi dan memberikan faktor-faktor mutlak bagi

adanya tertib hukum Indonesia.

Dalam pengertian ini, isi yang terkandung dalam Pembkaan UUD 1945

secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi

sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia,

yang pernciannya adalah sebagai berikut :

1) Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD1945, yang juga

berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa adalah dasar filsafat, asas

kerokhanian, dan basis bagi berdirinya Negara RI (sebagai dasar).

2) Di atas dasar tersebut berdiri Negara Indonesia dengan asas politik negara

yang berupa bentuk republik yang berkedaulatan rakyat.

3) Di atas kedua basis tersebut diwujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan

Negara Indonesia yang tercantum dalam peraturan pokok hukum positif

Indonesia yaitu UUD 1945 (sebagai rangka).

4) Di atas UUD yang merupakan basis berdirinya bentuk, susunan, dan sistem

pemerintahan, serta seluruh peraturan hukum positif, diselenggarakan

pemerintahan negara yang mencakup segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia dalam suatu hidup sesama secara kekeluargaan.

5) Semua itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama,

seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk mencapai kebahagiaan

baik jasmaniah maupun rokhaniah. Dengan demikian, keseluruhannya itu

merupakan suatu kesatuan yang bertingkat, dan seluruh kehidupan bangsa

dan negara beserta seluruh sistem hukumnya secara keseluruhan berdiri di

atas dan diliputi oleh asas kerokhanian Pancasila yang termuat dalam

Pembukaan UUD 1945, dalam pengertian ini maka Pembukaan UUD1945

sebagai suasana.

c. Pembukaan Memuat Sendi-sendi Mutlak Kehidupan Negara

Menurut ilmu hukum Pembukaan UUD1945 merupakan Pokok Kaidah

Negara yang Fundamental (Staatsfundamentalnorm). Konsekuensinya, selain

merupakan suasana kerokhanian dari UUD1945, Pembukaan UUD1945 juga

merupakan pangkal derivasi (sumber penjabaran normatif) dari pasal-pasal

UUD 1945 dan hukum positif lainnya. Oleh karena itu, dalam Pembukaan

UUD1945 terkandung sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu :

1) Hakikat dan sifat negara.

Negara Indonesia adalah Negara Rebublik yang berkedaulatan rakyat, oleh

karena itu hakikat dan sifat negara berdasarkan sifat kodrat manusia

monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

2) Tujuan Negara

3) Kerakyatan (Demokrasi)

4) Dasar Pemerintahan Negara

5) Bentuk Susunan Persatuan

5. Fungsi Pembukaan UUD 1945 dan Pokok-Pokok Pikiran

Menurut Penjelasan Resmi dari Pembukaan UUD1945 yang termuat dalam

Berita RI tahun II No. 7 ditegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung

Pokok-pokok Pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD Negara Indonesia.

Pokok-pokok Pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang

menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum

dasar tidak tertulis (konvensi). Dengan pokok-pokok Pikiran tersebut, nilai-nilai

yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dan dijabarkan secara

normatif dalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok pikiran itu sekaligus

merupakan penjelasan logis dari inti alinea IV Pembukaan UUD 1945, sehingga

dapat dikatan pula sebagai penjabaran dari Dasar Filsafat Negara, “Pancasila”.

Adapun Pokok-pokok Pikiran yang dimaksud tersebut di atas adalah :

a. Pokok Pikiran Pertama; Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan

mewujudkan keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia.

Pokok Pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 diterima

aliran “pengertian negara persatuan”, yaitu negara yang melindungi dan

meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala

paham golongan maupun paham perorangan. Negara menurut Pembukaan

UUD 1945 menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia

seluruhnya. Dalam pengertian yang lazim, semua penyelenggara negara dan

setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas

kepentingan golongan maupun perorangan. Pokok pikiran ini merupakan

penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

b. Pokok Pikiran Kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Pokok pikiran ini menempatkan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam

Pembukaan,dan merupakan suatu kausa finalis (sebab tujuan), sehinga dapat

menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam

UUD untuk sampai pada tujuan itu yang disadari dengan bekal persatuan.

Dasar pokok pikiran ini adalah kesadaran bahwa mansia mempunai hak dan

kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social dalam kehidupan

masarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.

c. Pokok Pikiran Ketiga : Negara ang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas

kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang

terbentuk dalam UUD harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasarkan

permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian pokok pikiran ini merupakan

Dasar Politik Negara sebagai penjabaran dari Sila Keempat Pancasila.

d. Pokok Pikiran Keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok pikiran keempat dalam Pembukaan ini mengandung konsekuensi logis

bahwa UUD harus memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain

penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur

dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat

dan martabat manusia atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran

ini merupakan penjabaran Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila..

Sesuai dengan Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya, maka

Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Merupakan Suasana Kebatinan dari UUD 1945

Menurut ilmu hukum, untuk mengetahui secara benar suatu

hukum dasar (droit constitutionelle) dari suatu negara, tidak cukup jika

hanya dilakukan dengan menyelidiki pasal-pasal UUD-nya (loi

constitutionelle), melainkan harus dengan cara menyelidiki bagaimana

prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichenhintergrund)

dari UUD itu. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud UUD suatu

negara harus dilakukan dengan mempelajari juga bagaimana terjadinya

teks, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan dalam suasana apa

teks itu diciptakan.

Berdasarkan penjelasan dari Pembukaan UUD 1945 dapat

diketahui bahwa empat pokok pikiran yang terkandung didalamnya pada

hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerakhanian negara Pancasila,

sehingga UUD 1945 berdasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai kerokhanian

yang universal, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan,

dan Keadilan.

Dasar-dasar kerokhanian Ketuhanan dan Kemanusiaan

memberikan ciri dan sifat UUD Negara Indonesia tidak bersifat sekuler

dan positivistik. Suasana kerokhanian persatuan dan kerakyatan,

memberikan sifat dan UUD Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan

dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu merupakan suatu

kesatuan Tertib Hukum Nasional Indonesia. Asas kerokhanian kerakyatan

yang berdasarkan permusyawaratan/perwakilan memberikan ciri dan sifat

UUD Negara Indonesia berasaskan kekeluargaan integralistik, bukan

beraliran liberal dan juga tidak mengikuti paham demokrasi organis.

Suasana kerokhanin keadilan memberikan sifat dan ciri UUD

Negara Indonesia berdasarkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan dan

keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial), baik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Jadi empat Pokok Pikiran

yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai suasana

kerokhanian merupakan sumber penjabaran normative bagi UUD Negara

Indonesia. Suasana kerokhanian tersebut memberikan arah bagi cita-cita

hkum (rechtidee) UUD 1945 beserta penjabarannya dalam bentuk

peraturan perundang-undangan yang lainnya.

2) Mewujudkan Cita-cita Hukum yang Menguasai Hukum Dasar Negara

Pembukaan UUD1945 dalam filsafat hukum memiliki hakikat

kedudukan sebagai Pokok kaidah Negara yang Fundamental (Staatsfunda-

mentalnorm) bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Oleh karena itu,

Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang memberikan arah

serta dasar cita-cita hukum bagi UUD Negara Indonesia. Dalam

Pembukaan UUD 1945 terkandung nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai

hukum Tuhan (alinea III), hukum kodrat (alinea I), hukum etis (alinea III),

serta hukum filosofis (alinea IV). Nilai hukum Tuhan, hukum kodrat dan

hukum etis berfungsi sebagai sumber nilai bagi UUD serta hukum positif

lainnya. Sedang nilai hukum filosofis merupakan sumber bentuk dan sifat

bagi negara dan hukum positif Indonesia termasuk UUD.

Dalam realisasinya negara merupakan pelaksana aktif dalam

membentuk hukum positif yang disesuaikan dengan keadaan, tempat,

waktu, serta dinamika masyarakat dan kemajuan peradaban umat manusia.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka cita-cita hukum Indonesia di

samping untuk mewujudkan keadilan, persatuan, kemerdekaan,

kemakmuran, dan kedaulatan, juga meliputi cita-cita kehidupan manusia

tentang hak religius, hak kodrat dan hak moral (hak etis).

3) Merupakan Sumber Semangat bagi UUD1945

Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung Pokok-pokok

Pikiran yang intinya Pancasila, pada hakikatnya merupakan sumber

semangat bagi para penyelenggara negara, para pimpinan pemerintahan,

para penyelenggara partai serta golongan fungsional dan seluruh alat

perlengkapan negara lainnya. Semangat itu sesuai dengan yang terkandung

dalam Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 hal

yaitu : semangat persatuan, semangat keadilan social, semangat kerakyatan

berdasarkan permusyawaratan/perwakilan, serta semangat Ketuhanan dan

kemanusiaan yang adil dan beradab.

6. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Dalam uraian mengenai tertib hukum dan pokok kaidah negara yang

fundamental dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai asas kerokhanian dan

filsafat negara mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting dalam kehidupan

negara dan bernegara. Pancasila sebagai asas kerokhanian dan filsafat negara

merupakan unsure penentu ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok

kaidah negara yang fundamental itu, sehingga oleh karenanya merupakan inti

Pembukaan UUD 1945.

Unsur-unsur Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan

UUD 1945 bukanlah hal yang baru timbul saat pembentukan negara Indonesia,

tetapi telah ada jauh sebelumnya, bahkan selama-lamanya telah dimiliki oleh

bangsa Indonesia yang nata ada dan hidup dalam jia masyarakat. Common sense

kita dapat meihat bahwa prilaku kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia,

apa-pun nama sukunya, dimanapun daerahnya di Indonesia, kelima unsure

Pancasila telah menjadi miliknya.

Oleh karena itu, Pancasila di samping merupakan asas kenegaraan (politik,

social, ekonomi) juga meliputi asas cultural dan religius. Dengan dicantumkannya

di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperolehkedudukan sebagai

norma dasar hukum obyektif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak

hanya bertopang pada asas-asas social-ekonomi-politik, tetapi dalam

perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan

asas-asas cultural,asas-asas religius dengan asas-asas kenegaraan.

Jadi, dari alinea IV Pembukaan UUD 1945 sebagai tempat terdapatnya Pancasila

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa rumusan Pancasila adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan;

b. bahwa Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan

pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia

mempunyai dua kedudukan, yaitu :

1) sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi

factor-faktor multak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

2) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum itu sebagai ketentuan hukum

yang tertinggi.

c. bahwa dengan demikian Pembukaan berkedudukan dan berfungsi, selain

sebagai Mukadimah UUD 1945 dalamkesatuan yangidak terpisahkan, juga

berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, mempunyai dasar

danberkemanusiaan hidup sendiri, yang ininya terjelma sebagai yang bernama

Pancasila, dengan tidak tergantung adanya batangtubuh UUD 1945;

d. bahwa Pancasila dengan demikian dapat dikonstatasi mempunyai hakikat,

sifat, dan kedudukan serta fungsi sebagai pokok kaidah negara yang

fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup

Negara RI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945;

e. bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 dengan demikian

mempunyai kedudukan kuat, tetap, dan tidak dapat berubah/diubah, terlekat

pada kelangsungan hidup Negara RI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus

1945 dan oleh karenya dengan jalan hukum tidak dapat diubah.

Pancasila sebagai substansi dan essensial dari dan yang menempatkan

dirinya dalam Pembukaan UUD 1945, rumusannya tidak boleh lain selain yang

terdapat dalam Pembukaan. Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai

sumber dari segala sumber hukum dalam tertib hukum RI, perumusan autentiknya

sebagai termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perumusan yang telah

pasti demi kepastian hukumnya.

Perubahan/kelainan istilah dalam perumusan Pancasila dapat menimbulkan

perubahan/kelainan pengertian; misalnya istilah kerakyatan an kedaulatan rakyat

mempunyai pengertian yang berbeda, karena terletak pada bidang-bidang yang

berbeda-beda pula. Kedaulatan rakyat terletak pada bidang asas politik, sedangkan

kerakyatan merupakan asas filsafat.

C. Undang-Undang Dasar 1945

1. Pengantar

Tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai

undang-undang dasar atau konstitusi. Negara dan konstitusi dapat dikatakan

merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional,

undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan

pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat

sewenang-wenang dan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini

disebut Konstitusionalisme (Miriam Budiardjo, 2001 : 96)

Sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam negara-negara

yang bersangkutan, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar sebagai

konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi 4 hal yaitu :

a. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;

b. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;

c. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu

sekarang maupun untuk masa yang akan datang;

d. suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan

bangsa hendak dipimpin. (Sri Soemantri H., 2006 : 2-3).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis juga dituangkan

dalam dokumen formal yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

(dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7) dan diberlakukan

kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara

aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959 sebagaimana tercantum dalam

Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, yang dimaksud dengan

UUD 1945 adalah keseuruhan naskah yang terdiri dari dan tersusun atas 3 (tiga)

bagian, yaitu :

a. Bagian Pembukaan, terdiri dari empat (4) alinea;

b. Bagian Batang Tubuh (Pasal-pasal), terdiri dari : 16 Bab, 37 Pasal, 49 ayat,

serta 4 Pasal Atural Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan;

c. Bagian Penjelasan, yang terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjeleasan pasal

demi pasal.

Sesudah diadakan perubahan keempat pada tahun 2002, UUD 1945 hanya

terdiri atas 2 (dua) bagian saja, yaitu :

a. Bagian Pembukaan, terdiri dari 4 (empat) alinea); dan

b. Bagian Pasal-pasal, terdiri atas : 16 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, serta 3 Pasal

Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

Ketentuan mengenai isi UUD 1945 setelah perubahan keempat hanya

terdiri dari 2 (dua) bagian, secara tegas ditentukan dalam Pasal II Aturan

Tambahan UUD NRI 1945 yang berbunyi “Dengan ditetapkannya perubahan

Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal”.

2. Pengertian Istilah

Dalam ilmu hukum maupun praktek ketatanegaraan, istilah konstitusi

sering dimaknai sama dengan istilah Undang-Undang Dasar, bahkan di Indonesia

dikenal pula pernah dikenal pula istilah hukum dasar. Menurut Rukmana

Amanwinata, istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan

dengan kata “Constitution” (Inggris), “Constitutie” (Belanda), “Constitutionel”

(Perancis), “Verfassung” (Jerman), dan “Constitutio” (Latin). (Dalam Budiman

NDP Sinaga, 2005 : 2).

Istilah “konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja

“constituer” (Perancis) yang berarti membentuk. Sedangkan istilah UUD

merupakan terjemahan dari istilah Grondwet (Belanda) yang disamakan artinya

dengan istilah constitutie.

Mengenai istilah konstitusi dan UUD terdapat dua pendapat, yaitu

Pertama, membedakan antara konstitusi dengan UUD; dan Kedua, menyamakan

diantara kedua istilah itu. Pada saat ini pendapat kedua lebih diterima.

Menurut Sarjana hukum E.S.C. Wade dalam buku Constitutional Law,

undang-undang dasar adalah “naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas

pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok

cara kerja badan-badan tersebut. Bagi yang memandang negara dari sudut

kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka undang-

undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang

menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan,

misalya : antara badan legislative, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Undang-

undang dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini

kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain; undang-undang dasar merekam

hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

Dalam dunia politik, seperti dikemukakan K.C. Wheare, konstitusi sering

digunakan dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Konstitusi dalam arti luas adalah sistem pemerintahan dari suatu negara dan

merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan

dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan

didalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (legal)

maupun yang bukan peraturan hukum (non legal atau ektra legal). Konstitusi

dalam arti sempit adalah kumpulan peraturan yang legal dalam lapangan

ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa

dokumen” yang terkait satu sama lain.

Adapun yang dimaksud dengan UUD menurut UUD 1945 adalah hukum

dasar tertulis yang berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan

yang harus dilaksanakan dan ditaati. Sebagai hukum, UUD 1945 mempunyai

kekuatan hukum yang pasti dan mengikat, baik kepada pemerintah, setiap lembaga

negara dan lembaga masyarakat, setiap WNI di manapun berada, serta semua

penduduk yang berada dalam wilayah Negara RI.

3. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi

Beberapa pakar konstitusi, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, Henc van

Maarseven,Lawrence Beer, M. Rosenfeld, Sri Soemantri H., Jimly Asshiddiqie,

bahkan Komisi Konstitusi MPR RI, berpandangan bahwa “konstitusi mempunyai

fungsi dan kedudukan” sebagai berikut :

a. Konstitusi sebagai dokumen nasional (national document) yang mengandung

perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum,

pendidikan, kebudayaan, ekonomi,kesejahteraan, dan aspek fundamental yang

menjadi tujuan negara.

b. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (a birth certificate of new

state). Hal ini merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional,

termasuk untuk menjadi anggota PBB.

c. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.

Konstitusi mengaturmaksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan

system administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung

dalam pasal-pasalnya. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi

sebagai a tool of social engineering dan social control, melainkan juga harus

mampu merespon secarakritis perubahan jaman.

d. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambing persatuan.

Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan

norma suatu bangsa dan negara, misalnya symbol demokrasi, keadilan,

kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untukmencapai

kemajuan dan keberhasilan tujuan negara.

e. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.

f. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara.

4. Isi dan Klasifikasi Konstitusi (UUD)

Secara umum UUD berisi tiga hal pokok, yaitu :

a. adanya jaminan terhadap hak-ha asasi manusia dan warga negara;

b. ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan

c. adanya pembagian dan pembatasan tugasketatanegaraan yang juga bersifat

fundamental. (Sri Soematri, 2006 : 45).

Senada dengan pendapat di atas, Bagir Manan dan Kuntana Magnar

berpendapat bahwa lazimnya suatu UUD hanya berisi :

a. Dasar-dasar mengenai jaminan terhada hak-hak dan kewajiban penduduk dan

warga negara.

b. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara.

c. Dasar-dasarpembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara;

d. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa

nasional.

Manurut Leslie Wolf Philips sebagaimana dikutip Parlin M.mangunsong,

berdasarkan sifatnya konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu :

a. Konstitusi bersifat structural dan kuantitatif, terdiri atas :

1) Written-unwritten; codified-uncodified classification;

2) Rigid-flxible, conditional-unconditional;

3) Federal-unitary classification;

4) Presidential-executitve and parliamentary –executive classification;

5) Monarchie-republican classification.

b. Konstitusi bersifat kualitatif, terdiri atas :

1) Normative-Nominal; stable-fragile classification;

2) Public-privat; political-activity-factor andreated classification, yang

terbagi menjadi :

a) Programatic-confirmatory

b) Competitive-consolidatory

c) Ideological-legal. (Parlin M. Mangunsong, 1992 : 19)

Sementara itu K.C. Wheare mengklasifikasikan konstitusimenjadi lima

kelompok, yaitu :

a. Written constitution dan non-written constitution

(Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis)

b. Flexibel constitution an Rigid constitution

(Konstitusi fleksibel dan konstitusikaku)

c. Supreme constitution dan not supreme constitution

(Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi)

d. Unitary constitution dan Federal constitution

(Konstitusi Kesatuan dan konstitusi federal)

e. Presidential executive constitution dan Parliamentary executive constitution

(Konstitusi sistempemerintahan Presidensial dan konstitusi system

pemerintahan parlementer).

5. Sifat UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis bersifat singkat,

karena hanya terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat

Aturan Tambahan (sebelum Amandemen). Sifat singkat ini menurut Penjelasan

UUD 1945 karena hanya mengatur garis-garis besar atau yang pokok-pokok saja,

sedangkan masalah-masalah yang lainnya dapat diatur dalam peraturan

pelaksananya. Selain itu, UUD 1945 juga b.ersifat supel-fleksibel, karena dengan

sifat singkatnya maka ia dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan

dan perubahan jaman.

Sifat singkat dan fleksibelnya UUD 1945 dilandasi oleh suatu alasan, yaitu

a. UUD 1945 dibuat dalam waktu yang sangat sempit dan dalam keadaan yang

tergesa-gesa, karena ketika itu kemerdekaan Indonesia harus segera

diproklamasikan sehubungan dengan menyerahnya Jepang dengan tanpa syarat

kepada Tentara Sekutu pada Perang Dunia II.

b. Secara sadar dikehendaki oleh para pembentuknya dengan maksud agar UUD

1945 tidak sering mengalami perubahan, karena jika suatu UUD sering

dilakukan perubahan akan mengurangi kewibawaannya sebagai bentuk

peraturan peundangan yang luhurdan tinggi.

6. Perubahan (Amandemen) UUD NRI 1945

Berakhirnya rezim Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 yang ditandai

dengan mundurnya H.M. Soeharto dari jabatan Presiden RI adalah saat dimulainya

era reformasi dalam sejarah politik-ketatanegaraan RI. Era reformasi memberikan

harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang

lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya

good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Pada awal era reformasi,

berkembang tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, yang antara lain

meliputi hal-hal sebagai sebagai berikut :

a. Amandemen UUD NRI 1945;

b. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI;

c. Penegakan supremasi hukum, HAM, dan pemberantasan KKN;

d. Otonomi Daerah (desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan

Daerah);

e. Mewujudkan kebebasan Pers;

f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan perubahan UUD 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD

NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis,

pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu didalamnya terdapat

pasal-pasal yang menimbulkan dan membuka peluang bagi penyelenggaraan

negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang menimbulkan

kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan.

Perubahan UUD 1945 merupakan langkah terobosan yang mendasar

karena pada era sebelumnya, dengan sikap politik pemerintah yang sangat

protektif, bahkan mensakralkan untuk tidak dikehendaki adanya perubahan

terhadap UUD 1945. Namun kuatnya tuntutan perubahan itu kemudian benar-

benar dirasakan sebagai kebutuhan bersama seluruh bangsa Indonesia, sehingga

ditindaklanjuti dengan mewujudkan perubahan secara komprehensif, bertahap, dan

sistematis dalam empat kali perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sejak

1999 sampai dengan 2002.

a. Latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah karena :

1) Kekuasaan tertinggi di tangan MPR, seharusnya ada di tangan rakyat;

2) Kekuasaan yang sangat besar di tangan Presiden;

3) Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multi tafsir;

4) Presiden berwenang untuk mengatur hal-hal penting dengan UU;

5) Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup

didukung ketentuan monstitusi.

c. Tujuan Perubahan UUD1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar

mengenai :

1) Tatanan Negara;

2) Kedaulatan Rakyat;

3) Hak Asasi Manusia;

4) Pembagian Kekuasaan Negara;

5) Kesejahteraan social;

6) Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum;

7) Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

d. Dasar Hukum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 adalah :

1) Pasal 3 UUD 1945;

2) Pasal 37 UUD 1945;

3) Tap MPR No. IX/MPR/1999;

4) Tap MPR No. IX/MPR/2000; dan

5) Tap MPR No. XI/MPR/2001

e. Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945, meliputi 5 butir yaitu :

1) Tidak mengubah Pembukaan UUD1945;

2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI;

3) Mempertegas system Presidensial;

4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan

ke adalam pasal-pasal; dan

5) Perubahan dilakukan dengan cara “addendum”.

D. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD NRI 1945

1. Asas-asas Ketatanegaraan yang Terkandung Dalam UUD 1945

Pada umumnya setiap negara memiliki konsep pengelolaan yang

didasarkan pada pandangan, cita-cita, dan tujuan negara masing-masing. Secara

teoretik dapat dikatakan, bahwa semua bangsa bernegara menuangkan pandangan,

pendirian, prinsip konseptual mengenai pengeolaan kehidupan meraka dalam

bentuk konstitusi baik tertulis (written constitution) atau tidak tertulis (unwritten

constitution).

Adanya pandangan konseptual yang demikian bernilai sebagai kepastian

konstitusi mengenai konsep pengelolaan kehidupan bangsa yang bersangkutan,

kepastian landasan cita-cita dan tujuan. Hal itu sekaligus merupakan garis-garis

pengarahan bagi perumusan kebijaksanaan politik dan perundang-undangan

mengenai kepentingan bangsa, baik dibidang kehidupan bernegara maupun

kehidupan bermasyarakat (political life and social life).

Pandangan, pendirian, dan perinsip konseptual mengenai pengeloaan

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat itu berupa nilai-nilai yang terhimpun

dalam satu kesatuan dan kebulatan (entitas) sebagai keseluruhan (entity) yang

kemudian menentukan sistem nilai di dalam pengeloaan nasional serta mengatur

hidup ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Ketika nilai-nilai itu dijadikan dasar

kehidupan manusia dalam hubungan sosial, maka berarti nilai itu mendapat tempat

sebagai asas, atau dasar, atau prinsip dalam kehidupan sosial atau kehidupan

bersama antar warga masyarakat.

Berdasarkan asas-asas yang disepakati itu, maka kehidupan bersama

mengenal aturan atau norma tertentu yang sejiwa dengan asas dan nilai yang

menjadi sumber norma itu. Norma-norma ini berkembang menjadi tata hukum

atau sistem hukum (legal system) yang meliputi hukum yang tertulis dan hukum

yang tidak tertulis. Suatu sistem hukum nasional menyerap atau menganut asas-

asas, nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa yang memiliki tata

hukum itu, dan merasakannya sebagai tata hukum yang serasi dengan perasaan

keadilannya (rechtsgevoel) dan cita-cita hukumnya (rechtsidee) dan serasi dengan

anggapan dan pandangan mereka mengenai keadilan (sense of justice).

Berpangkal tolak dari pemahaman tentang asas tersebut di atas, maka dapat

dikemukakan bahwa asas-asas kehidupan ketatanegaraan yang terkandung dalam

konstitusi Indonesia (UUD 1945) adalah sebagai berikut :

a. Asas Pancasila

Dalam ketatanegaraan RI, Pancasila adalah dasar filsafat negara

sebagai perwujudan dari keinginan rakyat Indonesia sekaligus sebagai watak

(karakter) bangsanya. Menurut pandangan ilmu hukum, Pancasila merupakan

sumber hukum material, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi isinya suatu

norma atau aturan hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan perundangan tidak

boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan

apabila hal itu terjadi maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

harus dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.

Adapun nilai-nilai sebagai asas kehidupan ketatanegaraan RI yang

terkandung dalam Pancasila terdiri atas : nilai religi (Ketuhanan Yang Maha

Esa), nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kebangsaan, nilai kerakyatan atau

kedaulatan rakyat, dan nilai keadilan sosial.

b. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan sebagai asas ketatanegaraan RI secara eksplisit

termuat di dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu dalam Pasal 33 ayat (3), dan

sebelum amandemen UUD 1945 keempat terdapat pula di dalam bagian

Penjelasan Umum UUD 1945.

Idee mengenai asas kekeluargaan dicantumkan dalam UUD 1945

berasal dari Prof. Soepomo dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 31

Mei 1945, di mana beliau mengusulkan agar pendirian Negara Indonesia

Merdeka didasarkan pada teori negara (staatsidee) integralistik, dan dalam

lapangan ekonomi negara akan bersifat kekeluargaan. Kekeluargaan adalah

sifat masyarakat timur yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-

menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar

ekonomi Negara Indonesia.

Dalam tataran implementasi, asas kekeluargaan diwujudkan dalam

bentuk semangat kebersamaan dalam pengambilan keputusan yang harus

diupayakan dengan lebih mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat.

Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara (voting) hanya akan

ditempuh jika cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai. Asas

kekeluargaan dilaksanakan dengan dijiwai oleh nilai kerakyatan dan

permusyawaratan sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila.

c. Asas Kedaulatan Rakyat

Secara umum kedaulatan (souvereignty) berarti wewenang tertinggi

yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Dalam

sejarah ketatanegaraan, dijumpai adanya 5 (lima) macam teori kedaulatan,

yaitu : kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan

hukum, dan kedaulatan rakyat.

Dalam hukum internasional, kedaulatan diartikan sebagai hak dari

suatu negara untuk menentukan urusannya sendiri baik yang menyangkut

masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri tanpa adanya campur

tangan dari negara lainnya. Kedaulatan ke dalam dinyatakan dalam

wewenangnya untuk membentuk organisasi negara menurut keinginannya

sendiri, yang meliputi tugas-tugasnya dalam bidang legislatif, eksekutif, dan

yudikatif. Sedangkan kedaulatan ke luar dinyatakan dalam wewenangnya

untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain atau

dalam kekuasaannya untuk menyatakan perang atau damai dengan negara-

negara lain.

Sebagai konsepsi ketatanegaraan, kedaulatan rakyat berarti bahwa

rakyatlah yang mempunyai wewenang yang tertinggi yang menentukan segala

wewenang yang ada dalam negara. Suatu negara yang menganut asas

kedaulatan rakyat disebut juga sebagai negara demokrasi, yang pengertian

murninya adalah rakyat secara keseluruhan ikut menentukan jalannya

pemerintahan.

UUD 1945 secara tegas menganut ajaran kedaulatan rakyat

sebagaimana ternyata dalam Pembukaan yang menyebutkan : “Repubik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat …” Ketentuan tersebut dipertegas dalam

batang tubuh UUD 1945, termuat dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Kedaulatan di tangan rakyat …”.

d. Asas Negara Hukum

Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas

hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya,

dan sebagai dasar dari keadilan maka perlu diajarkan rasa susila kepada setiap

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan

hukum yang sebenarnya, hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan

keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Negara hukum sebagai asas ketatanegaraan mempunyai hubungan yang

sangat erat dengan demokrasi (kedaulatan rakyat). Demokrasi didasarkan atas

jaminan rule of law, sebagai lawan rule by decree di bawah sistem otoriter.

Bahwa UUD 1945 menetapkan agar RI sebagai Negara Hukum (Rechtsstaat)

dapat dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan juga

(dulu) dalam Penjelasan.

Pembukaan UUD 1945 memuat dalam alinea pertama kata “peri

keadilan”, dalam alinea kedua istilah “adil”, dan dalam alinea keempat

perkataan “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah

tersebut berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena salah satu tujuan

hukum adalah untuk mencapai keadilan. Selanjutnya dalam alinea keempat

Pembukaan ditegaskan “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Ini

menunjukkan penganutan paham konstitusionalisme atau sistem konstitusional

sebagai prinsip yang lebih khusus dari asas negara hukum.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 juga termuat beberapa ketentuan

yang mengindikasikan penganutan asas negara hukum, antara lain :

1) Pasal 1 ayat (3), menyatakan “Negara Indonesia adalah negara yang

berdasarkan atas hukum”.

2) Pasal 4, menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan

Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini berarti

bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-

ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD.

3) Pasal 9, mengenai sumpah Presiden dan wakil Presiden yang antara lain

berbunyi “ … memegangteguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan

segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”,

melarang Presiden dan wakil Presiden menyimpang dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Suatu

sumpah harus dihormati oleh Presiden dan wakil Presiden dalam

mempertahankan asas negara hukum.

4) Pasal 27, menetapkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebelum amandemen UUD 1945 keempat (2002) dalam Penjelasan

Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan antara lain ditegaskan bahwa

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rectsstaat) tidak berdasarkan

kekuasaan belaka (machtsstaat). Ketentuan itu memperjelas apa yang tersurat

dan tersirat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Suatu masyarakat hanya dapat disebut berada di bawah prinsip atau

asas rule of law apabila telah memiliki syarat-syarat essensial tertentu, antara

lain harus terdapat kondisi-kondisi minimum dari suatu sistem hukum di mana

hak-hak asasi manusia dan human dignity dihormati. Sebagaimana telah

diputuskan oleh Konggres Athena 1955 dari The International Commission of

Jurists, kondisi-kondisi itu adalah sebagai berikut :

1) Keamanan pribadi harus dijamin

2) Tidak ada hak-hak fundamental dapat ditafsirkan dengan maksud untuk

membatasi atau meniadakan hak-hak fundamental itu.

3) Setiap orang harus dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya melalui

semua media komunikasi, terutama pers.

4) Kehidupan pribadi orang harus tak dapat dilanggar, rahasia surat-menyurat

harus dijamin.

5) Kebebasan agama harus dijamin.

6) Hak untuk mendapatkan pengajaran harus dijamin kepada semuanya, tanpa

ada diskriminasi.

7) Setiap orang berhak untuk bebas berkumpul dan berserikat secara damai

dan teristimewa untuk menjadi anggota suatu partai politik.

8) Setiap orang berhak mengambil bagian secara langsung atau melalui

wakil-wakil yang dipilihnnya dibidang kehidupan politik negaranya;

kemauan rakyat adalah kekuasaan penguasa; dan jaminan kebebasan

pengadilan.

9) Pengakuan terhadap hak menentuka diri sendiri merupakan achievement

yang besar dan merupakan salah satu prinsip fundamental dari hukum

internasional.

10) Keadilan mengendaki bahwa seseorang atau sesuatu golongan atau partai

minoritas tidakakan ditiadakan hak-haknya yang alamiah, teristimewa hak-

hak fundamental manusia dan warga negara atau daripelayanan yang sama

karena sebab ras, warna kulit, golongan, kepercayaan politik, kasta,

ataupun turunan.

e. Asas Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan asas ketatanegaraan yang

kelahirannya dilatarbelakangi oleh pemikiran perlunya pembatasan kekuasaan

penguasa yang absolute yang hanya dipegang oleh satu orang penguasa, serta

perlunya diciptakan sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak asasi rakyat

atau warga negara. Dalam teori kekuasaan negara dijumpai beberapa ajaran

pembagian/pemisahan kekuasaan, seperti ajaran pemisahan kekuasaannya

John Locke, ajaran Trias Politika oleh Montesquieu, teori Catur Praja oleh C.

van Vollenhoven, dan Dwi Praja oleh Donner dan Gopdnow.

UUD 1945 juga menganut asas pembagian kekuasaan, bukan

pemisahan kekuasaan, dalam arti bahwa kekuasaan negara memang dibagi-

bagi menjadi beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan sama sekali. Hak ini

membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian kekuasaan itu

dimungkinkan adanya kerjasama dan saling mempengaruhi. Kekuasan negara

RI menurut UUD 1945 dibagi menjadi 5 (lima Kekuasaan, yaitu :

1) Legislatif (dilaksanakan oleh MPR dan DPR bersama dengan Presiden),

2) Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden);

3) Yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi);

4) Inseminatif atau Inspektif (Badan Pengawas Keuangan); dan

5) Konsultatif (Dewan Pertimbangan Agung). Kekuasaan ini dihapus pada

amandemen UUD 1945 kedua.

2. Demokrasi Indonesia Menurut UUD 1945

Demokrasi dalam arti yang murni merupakan sistem pemerintahan rakyat,

di mana rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut

serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-citanya. Dalam Declaration of

Independence, demokrasi diruskan sebagai government of the people, for the

people and by the people.

Suatu pemerintahan dari rakyat dituntut harus sesuai dengan filsafat hidup

rakyat sendiri, sehingga di Indonesia harus sesuai dengan filsafat Pancasila, dan

inilah yang menjadi dasar demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah

Demokrasi Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan

sosial” (Sri Soemantri H, 1993 : 6).

Secara filosofis, demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai

asal mula kekuasaan negara, sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat

merupakan penjelmaan sifat kodrat menusiasebagai makhluk individu dan

makhluk social, oleh karena itu dalam penertian demokrasi, kebebasan individu

harus diletakkan dalam kerangka tujuan bersama, bukan bersifat liberal yang

hanya mendasarkan pada kebebasan individu saja dan juga bukan demokrasi klas.

Kebebasan individu yang diletakkan demi tujuan kesejahteraan bersama inilah

yang menurut istilah pendiri negara disebut sebagai asas keberamaan, asas

kekeluargaan, tetapi bukan nepotisme.

Secara umum suatu system pemerintahan yang demokratis senantiasa

mengandung unsure-unsur penting dan fundamental yaitu :

a. Partisipasi warga negara dalam pembuatan keputusan politik;

b. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara;

c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh

warga negara;

d. Sistem perwakilan; dan

e. Sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Demokrasi mengandung ciri yang merupakan patokan, yaitu bahwa warga

negara seharusnya terlibat dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik,

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil mereka. Ciri

lainnya adalah adanya keterlibatan atau partisipasi warga negara baik langsung

maupun tidak langsung dalam kehidupan pemerintahan negara.

Sehubungan dengan ciri-ciri sistem pemerintah demokrasi tersebut, maka

dalam kehidupan kenegaraan demokrasi selalu terdapat 2 (dua) unsur atau

komponen pendukung tegaknya kehidupan demokrasi, yaitu Supra Struktur Politik

(The Governmental Political Sphere) atau suasana kehidupan politik pemerintahan

dan Infra Struktur Politik (The Sicio Political Sphere) atau suasana kehidupan

politik raktyat. Dengan menggunakan konsepsi Montesquieu tentang Divition of

Power maka Supra Struktur Politik terdiri atas : lembaga legislatif, lembaga

eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Unsur atau komponen Supra Struktur Politik menurut sistem UUD 1945

(Amandemen) terdiri atas lembaga-lembaga :

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

b. Dewan Perwakilan Rakyat;

c. Dewan Perwakilan Daerah;

d. Presiden dan Wakil Presiden;

e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;

f. Badan Pengawas Keuangan;

g. Komisi Pemilihan Umum; dan

h. Komisi Yudisial.

Adapun unsur Infra Struktur Politik terdiri atas :

a. Partai Politik (Political Party);

b. Golongan Kepentingan (Interest Group);

c. Golongan Penekan (Presure Group);

d. Alat Komunikasi Politik (Media Politica Comunication); dan

e. Tokoh-tokoh Politik (Political Figure).

Antara Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik masing-masing

saling mempengaruhi dan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak

lainnya. Mekanisme interaksi di antara keduanya dapat dilihat dalam proses

pembuatan kebijaksanaan umum atau dalam menentukan keputusan politik. Setiap

keputusan politik atau kebijaksanaan umum pada dasarnya merupakan masukan

(input) dari Infra Struktur yang kemudian dijabarkan sedemikian rupa oleh Supra

Struktur Politik. Akativitas Infra Struktur Politik merupakan representasi

keterlibatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan demokrasi. Dalam

pemerntahan RI keikutsertaan rakyat itu dijamin dalam konstitusi sebagaimana

terumuskan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”{Pasal 1 ayat (2)}.

3. Mekanisme Demokrasi Indonesia Menurut Sistem UUD 1945

Demokrasi Pancasila sebagai ciri khas pemerintahan RI merupakan

demokrasi formal sekaligus juga merupakan demokrasi tidak langsung (indirect

democracy) atau demokrasi perwakilan (representative democracy). Hal itu

ternyata dari kata …permusyawaratan/perwakilan …(dalam sila keempat

Pancasila) yang kemudian dijabarkan dalam UUD 1945. Dengan demikian maka

UUD 1945 mengatur demokrasi dalam arti representative in form yang secara

tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2). Suatu negara yang menganut sistem

demokrasi perwakilan, seperti juga Indonesia, disebut Representative Government.

International Commission of Jurits dalam Konferensinya di Bangkok tahun 1965

menentukan syarat-syarat minimal Representative Government Under the Rule of

Law sebagai berikut :

a. Adanya proteksi konstitusional;

b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

c. Adanya pemilihan umum yang bebas;

d. Adanya kebebasan untuk meyatakan pendapat dan berserikat;

e. Adanya tugas oposisi; dan

f. Adanya pendidikan civic (kewarganegaraa).

Rumusan kedaulatan di tangan rakyat sebagai perwujudan demokrasi

Pancasila menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling

sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan

kekuasaan negara. Oleh karena itu “rakyat” merupakan paradigma sentral

kekuasaan negara. Adapun rincian struktural ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan demokrasi menurut UUD NRI 1945 adalah sebagaimana tersebut dalam

uraian berikut ini.

a. Konsep Kekuasaan

Konsep kekuasaan negara menurut sistem demokrasi Pancasila

sebagaimana dijabarkan dalam UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut :

1) Kekuasaan di tangan rakyat; termaktub dalam :

a) Pembukaan Alinea IV;

b) Pokok Pikiran ketiga dari Pembukaan;

c) Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945;

d) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

2) Pembagian Kekuasaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan

“kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dileksanakan menurut UUD”,

maka sistem pembagian kekuasaan negara RI setelah amandemen UUD

1945 tidak lagi mengenal adanya lembaga tertinggi (MPR). Pembagian

kekuasaan negara ditempatkan dalam kedudukan sama dengan tugas dan

wewenang yang berbeda. Diantara lembaga-lembaga negara menurut UUD

NRI 1945 tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah satu

dengan lainnya. Adapun kekuasaan negara menurut dalam demokrasi

Pancasila sebagaimana dijabarkan UUD NRI 1945 adalah :

a) Kekuasaan Konstitutif, didelegasikan kepada MPR yang

keanggotaannya terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPD {Pasal 2

ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)};

b) Kekuasaan Legislatif; didelegasikan kepada DPR bersama dengan

Presiden {Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)};

c) Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada Presiden {Pasal 4 (1)};

d) Kekuasaan Yudikatif, diserahkan kepada Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi {Pasal 24 (1)};

e) Kekuasaan Inseminatif atau inspektif, diserahkan kepada Badan

Pengawas Keuangan {Pasal 23E (1)}.

3) Pemabatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan dalam sistem UUD 1945 dapat dilihat

melalui mekanisme 5 tahunan penggantian kekuasaan yang diatur dalam

Pasal-pasal sebagai berikut :

a) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 “Kedaulatan di tangan rakyat …”.

Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan melalui mekanisme Pemilu

langsung untuk membentuk MPR, DPR, dan DPD setiap 5 tahun

sekali. Mekanisme pemilihan langsung juga diterapkan untuk

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden {Pasal 6A ayat (1)}, Kepala

Daerah, serta DPRD masing-masing untuk masa jabatan 5 tahun.

b) Pasal 7 UUD NRI 1945, “Presiden dan Wail Presiden memegang

jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

c) Ada mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi diantara masing-

masing lembaga pemegang kekuasaan negara, seperti hubungan

wewenang antara Presiden dan DPR yang diatur dalam Pasal 11 – 15

UUD NRI 1945.

d) Ada mekanisme impeachment (pemberhentian dalam masa jabatan)

bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal

7A ayat (1- 4) UUD NRI 1945.

Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsepsi mekanisme 5

tahunan kekuasaan sebagaimana dimaksud di atas mencakupantara lain :

periode kekuasaan, pegawasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban

kekuasaan (secara yuridis maupun politis-sosiologis).

b. Konsepsi Pengambilan Keputusan

Pokok Pikiran III dari Pembukaan UUD 1945 yang antara lain

menyatakan “… oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD

1945, harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas

permusyawaratan perwakilan”. Dalam Pasal 2 ayat (3) UUD NRI 1945

ditentukan “Segalaputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan

dengan suara terbanyak”.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung pokok pikiran

bahwa konsepsi pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara

Indonesia adalah berdasarkan :

1) suatu musyawarah sebagai asasnya; artinya segala keputusan yang diambil

sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;

2) Apabila mufakat tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan

keputusan itu melalui suara terbanyak.

E. Isi Pokok Batang Tubuh (Pasal-pasal) UUD NRI 1945

1. Bentuk, Kedaulatan, Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa Negara

Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Berdasarkan

ketentuan Pasal ini dengan jelas diketahui bahwa bentuk Negara Indonesia adalah

Kesatuan (Unitaris), sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republic dengan

Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat secaralangsung

untuk suatu jangka waktu tertentu (5 tahun).

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan “Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusan

tersebut sebagai ketentuan baru dari amandemen UUD 1945 merupakan

penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan dalam

Pembukaan UUD NRI 1945, alinea IV. Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) ini

karena rumusan yang berbunyi “kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh

MPR” dalam praktekketatanegaraan RI justru telah mereduksi menjadi

pahamkedaulatan negara, suatu paham yang hanya lazim dianut oleh negara yang

masih menerapkan paham totalitarian dan/atau otoritarian.

Ketentuan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD

NRI 1945 artinya adalah UUD NRI 1945 yang menentukan bagian mana dari

kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang

keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD NRI 1945,

serta bagian mana yang langsung dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Dengan kata

lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidakdiserahkan kepada badan/lembaga

manapun, tetapi langsung dilakasnakan oleh rakyat sendiri melalui pemilu.

Dalam implementasinya pelaksanaan pemilihan langsung sebagai bentuk

penggunaan hak kedaulatan rakyat bisa juga diberikan oleh UU yang bersumber

pada UUD NRI 1945 seperti yangtelah berlaku dalam pemilihan anggota DPD dan

pemilihan Kepala Daerah.

Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) ini langsung berpengaruh pada

terjadinya perubahan sistemketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR kepada

system kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD NRI 1945. Aturan dalam UUD

NRI 1945 menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan

rakyat. UUD NRI 1945 itulah yang mengaturdan membagi pelaksanaan

kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri dan/atau kepada berbagai lembaga negara.

Dengan demikian maka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal lagi

istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap

lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh

UUD NRI 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dikemukakan pula

secara tegas ketentuan tentang Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan itu

berasal dari Penjelasan UUD 1945 yang diangkat ke dalam UUD NRI 1945.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,dan tidakada kekuasaan yang tidak

dipertanggung-jawabkan (akuntabel).

Masuknya ketentuan tentang negara hukum dalam pasal UUD NRI 1945

dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum,

baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan

bermasyarakat.

Secara umum setiap negara yang menganut paham negara hukum, akan

selalu terlihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu : supremasi hukum (supremacy

of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan

hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri

adanya :

a. jaminan perindungan hak-hak asasi manusia;

b. kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan

c. legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun

warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum

Ciri khas dari negara hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah bahwa paham negara hukum Indonesia itu

terkait erat dengan negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara hukum

material, sesuai dengan bunyi alinea IV Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD

NRI 1945. Pelaksanaan paham negara hukum material akan mendukung dan

mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan Indonesia.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat

F.