GLOBALISASI, MDGs DAN PENURUNAN AKI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Determinan SosialDosen Pengampu : Dra. Ani Margawati, M. Kes, Ph. D

Disusun Oleh :1. Dyah Fajar sari NIM 250103124100732. Fitria Zuhriyatun NIM 250103124100843. Kartika Sukmaningtyas NIM 250103124100044. Maslikhah NIM 250103124100085. Riski Candra Karisma NIM 250103124100126. Wahyu Widyaningsih NIM 25010312410040

PROGRAM STUDI MAGISTER PROMOSI KESEHATAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN HIV – AIDS

PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG2012

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi komitmen selaku penandatangan Deklarasi Milenium pada September 2000, Pemerintah Indonesia menerbitkan Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) pada Pebruari 2004. Laporan MDG yang pertama ini memperlihatkan posisi pencapaian MDG di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2003, sekaligus menganalisis kecenderungan pencapaiannya sampai dengan 2015.

Seiring dengan itu, saat ini MDG telah menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahap pelaksanaannya. MDG telah pula menjadi dasar perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat nasional dan daerah. Walaupun masih banyak kendala, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai MDG sesuai target. Untuk itu, diperlukan adanya kerja keras dan kerja sama erat semua pihak baik warga negara, sektor swasta, pemerintah sesama negara berkembang maupun komunitas donor/kreditor.

Untuk menyambut Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September 2005 yang salah satu agendanya adalah membahas posisi pencapaian MDG, Pemerintah Indonesia menampilkan Laporan Perkembangan Pencapaian MDG yang pertama tersebut ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Namun, ringkasan ini disertai juga pemutakhiran data sesuai dengan kondisi terakhir, ditambah paparan tentang pemikiran Indonesia terhadap tujuan MDG yang ke delapan. Ringkasan ini dimaksudkan supaya masyarakat dan semua pemangku kepentingan pembangunan lebih mudah memahami MDG sebagai landasan pelaksanaan kerja sama ke depan.

Pada Sidang Umum PBB mendatang, selain menyampaikan ringkasan laporan ini, Pemerintah juga akan menyampaikan dukungan bagi upaya pemenuhan komitmen bersama antara negara maju dan negara berkembang tentang kualitas dan kuantitas dana bantuan pembangunan (Official Development Assistance/ODA). Indonesia akan turut pula mengkampanyekan upaya pengalihan utang untuk pembiayaan MDG bagi negara berkembang sekaligus penghapusan utang bagi negara miskin. Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta mengenai MDG di kawasan Asia dan Pasifik.Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya Ringkasan Laporan MDG ini. Semoga apa yang kita laksanakan memberikan manfaat bagi kita semua, demi tercapainya kemajuan bangsa dan negara Indonesia

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama dan tingkat pendidikan dan tempat tinggal yang tersebar di ribuan pulau dapat menimbulkan permasalahan kesehatan yang kompleks. Hal ini harus dipecahkan bersama antara pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal (Kartodirdjo, 2008 )

Sesuai dengan pasal 5 dan pasal 71 Undang-Undang RI nomer 23 tahun 1992 tentang kesehatan, masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta pemberdayaan sumberdaya manusianya. KTT milenium perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan september tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadpsi deklarasi milenium . deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi tujuan pembangunan Milenium Development Goals /MDGs. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. MDG menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan, memiliki tenggang waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan pada konsekuenses dan kemitraan global, sambil menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut.

Laporan MDGs yang pertama telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2004. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan pertama hingga ketujuh, mengukur dan menelaah kemajuan, mengenali tantangan dan mengkaji program dan kebijakan untuk mencapai MDGs. Laporan ini memanfaatkan sumber-sumber data yang ada dan mengambil data tahun 1990 atau yang terdekat, sesuai dengan keteserdiaan data, sebagai acuan dasar (baseline). Tujuan utama laporan MDGs ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pandang tentang posisi Indonesia dalam kaitan dengan sasaran MDGs dan menetapkan sasaran yang harus dicapai kedepan

B. TUJUANMengetahui gambaran Globalisasi, MDGs dan penurunan Angka Kematian Ibu

BAB IIPEMBAHASAN

A. Milenium Development Goals (MDGs)1. 1. Pengertian MDGs

Millenium Development Goal (Tujuan Pembangunan Milenium) merupakan serangkaian tujuan yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (Millenium Summit) di New York pada bulan September 2000. Ada sebanyak 189 wakil negara yang hadir dalam KTT tersebut, dimana 147 diantaranya dihadiri langsung oleh kepala negaranya. Konferensi tersebut membahas berbagai isu yang berkaitan dengan perdamaian, keamanan dan pembangunan termasuk aspek lingkungan, proteksi terhadap kelompok rentan, hak asasi manusia, dan tata kepemerintahan yang baik, serta membawa serangkaian tujuan tujuan pembangunan yang saling berkaitan kedalam agenda global.

Pada dasarnya Tujuan Pembangunan Milenium adalah komitmen komunitas internasional terhadap pengembangan visi pembangunan, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global.

Nilai nilai yang mendasari deklarasi milenium tersebut meliputi: kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, penghargaan terhadap alam dan pertanggung jawaban bersama.

Perkembangan pencapaian MDGs sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Sebagai sebuah bentuk orientasi pembangunan, MDGs dalam tataran implementasi sesungguhnya telah dipraktekkan oleh Pemerintah Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Megawati Sukarnoputri, dalam berbagai bentuk kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi masa itu.

1. 2. Tujuan dan Target MDGs

Tujuan 1. Menangulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1 Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015

1. Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 (PPP) per hari.

2. Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional.

3. Indeks kedalaman kemiskinan.4. Indeks keparahan kemiskinan.5. Proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil

pertama).

Target 2 Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015

6. P ersentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (severe underweight).

7. Persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (moderate underweight).

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 3 Menjamin pada tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar

8. Angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-12 tahun).

9. Angka partisipasi murni (APM), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (13-15 tahun).

10. Angka melek huruf usia 15-24 tahun.

Tujuan 3. Mendorong Kesetaran Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 4 Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

11. Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki (%).

12. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender) (%).

13. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK ) perempuan (%).

14. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan (%).

15. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (%).16. Tingkat daya beli (Purchasing Power Parity, PP) pada

kelompok perempuan (%).17. Proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik

(legislatif, eksekutif, dan yudikatif) (%).

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 5 Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 – 2015

18. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

19. Angka Kematian Balita (AKBA ) per 1000 kelahiran hidup.

20. Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak (%).

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 6 Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 – 2015

21. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.

22. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%).

23. Proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat keluargaberencana (%).

Tujuan 6 . Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainya

Target 7 Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015

24. Prevalensi HIV dan AIDS (%).25. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko

tinggi (%).26. Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi (%).27. Persentase penduduk usia muda 15-24 tahun yang

mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS (%).

Target 8 Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya padatahun 2015

28. P revalensi malaria per 1.000 penduduk.29. Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk.30. Angka penemuan pasien tuberkulosis BTA positif

baru (%).31. Angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis

(%).

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 9 Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

32. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan

hasil pemotretan Satelit Landsat terhadap luas daratan (%).

33. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung, dan kawasan konservasi termasuk kawasan perkebunan dan hutan rakyat terhadap luas daratan (%).

34. Rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan (%).

35. Rasio luas kawasan lindung perairan (marine protected area) terhadap luas daratan (%).

36. Jumlah emisi karbondioksida (CO2) (metrik ton).37. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) (ton).38. Rasio jumlah emisi karbondioksida (CO2) terhadap

jumlah penduduk Indonesia (%).39. Jumlah penggunaan energi dari berbagai jenis (setara

barel minyak, SBM), (a) Fosil dan (b) Non-fosil.40. Rasio penggunaan energi (total) dari berbagai jenis

terhadap Produk Domestik Bruto (%).41. Penggunaan energi dari berbagai jenis secara absolut

(metrik ton).Target 10 Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses

terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015

42. Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%)

43. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%)

44. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%)

45. Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK)

46. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%)

47. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perdesaan) (%)

48. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perkotaan) (%)

Target 11 Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

49. Proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah (%).

Tujuan 8. Membangun Kemitran Global untuk PembangunanTarget 12 Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan

yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.

50. R asio antara jumlah Ekspor dan Impor dengan PDB (%).

51. Rasio antara Kredit dan Tabungan (LDR) Bank Umum (%).

52. Rasio antara Kredit dan Tabungan (LDR) Bank Perkreditan Rakyat (%).

Target 13 Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang

53. Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB.54. Debt-to-Service Ratio (DSR).

Target 14 Bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda

55. Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun);56. Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun)

menurut jenis kelamin;57. Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun)

menurut provinsi.

Target 15 Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

58. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon selular.

59. Persentase rumah tangga yang memiliki komputer personal dan mengakses internet melalui komputer.

Keterangan:1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan

Mengurangi hingga separuh dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan, dalam kurun waktu 1990 hingga 2015.

2. Mencapai Pendidikan Dasar secara UniversalTarget 2015: memastikan bahwa setiap anak laki laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.

3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuanMengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pendidikan pada tahun 2015.

4. Mengurangi tingkat kematian anakMengurangi tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiganya selama kurun waktu 1990 hingga 2015.

5. Meningkatkan Kesehatan IbuMengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan, selama kurun waktu 1990 hingga 2015.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnyaTarget 2015: menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan kejadian malaria dan penyakit berat lainnya.

7. Menjamin keberkelanjutan lingkunganMengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang layak dikonsumsi dan sanitasi buruk berkurang setengahnya. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai perbaikan kehidupan yang signifikan bagi sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunanMengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional

B. Definisi Kematian IbuMenurut ICD-10 dalam WHO , kematian maternal adalah kematian wanita

yang terjadi selama masa kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa melihat usia dan lokasi kehamilan, oleh setiap penyebab yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan oleh kecelakaan atau insidental (faktor kebetulan). Berdasarkan tentang definisi tentang kematian maternal diatas maka dapat diringkas beberapa kunci untuk kematian maternal, yaitu ibu / wanita hamil, meninggal dunia selama masa kehamilan, kehamilan ektopik, abortus (keguguran) baik spontan atau buatan, melahirkan (bersalin), dan masa nifas (42 hari setelah kehamilan berakhir) yang disebabkan bukan oleh kecelakaan atau insidental (faktor kebetulan)

Menurut urutan penyebab kematian maternal dapat terjadi 2 kemungkinan, yaitu :

1. Kehamilan dan persalinan menyebabkan komplikasi pada ibu hamil sehingga ibu hamil meninggal dunia

2. Sebelum kehamilan seorang perempuan memang sudah memiliki penyakit/gangguan kesehatan, kemudian datanglah kehamilan, persalinan atau nifas yang dapat memperberat kondisi kesehatan / penyakitnya sehingga ibu meninggal dunia.

Memasuki awal tahun 2012, angka kematian maternal (Maternal Mortality Rate / MMR ) yang di Indonesia sering disebut sebagai angka kematian ibu (AKI) mulai menjadi sorotan terkait sulitnya mencapai target yang tinggal 3 tahun lagi yaitu targer MDGs 2015. Salah satu target MDGs yang ingin dicapai adalah sasaran MDGs yang ke lima yaitu menurunkan angka kematian maternal sebanyak tiga per empat dari kondisi tahun 1990. Oleh karena itu target yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 / 100.000 kelahiran hidup. Kondisi AKI Indonesia saat ini adalah 228/100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). AKI Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di ASIA. Penting bagi kita untuk mengenal beberapa penyebab kematian ibu agar dapat melakukan upayaupaya pencegahan.

C. Indikator Angka Kematian MaternalAngka kematian maternal (AKI) dihitung berdasarkan jumlah seluruh

kematian maternal selama periode 1 tahun ( Januari s/d Desember ) per 100.000 kelahiran hidup di suatu wilayah (isal suatu provinsi atau kab / kota ). AKI nasional (Indonesia) dihitung berdasarkan rata-rata AKI seluruh provinsi (33 Provinsi)

Tinggi rendahnya angka kematian maternal di suatu wilayah seringkali dijadikan indikator (patokan) yang menggambarkan besarnya masalah kesehatan (penyakit-penyakit), kualitas pelayanana kesehatan dan sumber daya di suatu wilayah. Bila MMR suatu wilayah/negara semakin tinggi , maka dapat diasumsikan semakin buruknya kondisi kesehatan, pelayanan kesehatan dan sumberdaya di wilayah tersebut. Selain itu angka kematian maternal dijadikan indikator utama oleh dunia internasional dalam menentukan indeks pembangunan manusia (IPM atau human Development Index / HDI ) suatu negara. Tinggi rendahnya IPM suatu negara

digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk kelompok maju, berkembang atau terbelakang.

D. Pencatatan Dan Pelaporan Angka Kematian MaternalJumlah kasus kematian ibu hamil (bumil) di tingkat puskesmas akan dicatat oleh petugas pencatat di puskesmas, kemudian data tersebut secara periodik dikirim (dilaporkan) ke kantor dinas kabupaten/kota, selanjutnya dikirim ke dinas provinsi dan diteruskan ke kementrian kesehatan. Bila sistem informasi daerah (Sikda) generik sudah berjalan di suatu kabupaten/kota, maka data kematian bumil dapat langsung dikirim (upload) dari puskesmas ke server di kementrian kesehatan (Pusdatin) melalui jaringan internet.

E. Penyebab Kematian MaternalPenting bagi kita (masyarakat, tenaga kesehatan dan pengelola program kesehatan masyarakat) untuk mengetahui penyebab kematian maternal agar dapat melakukan upaya-upaya pencegahan yang diperlukan sehingga kasus serupa tidak terus berulang terjadi. Penyebab utama kematian maternal adalah faktor obstetrik dan kondisi selama kehamilan yang dapat dibagi menjadi 4 kelompok :1. Penyebab langsung2. Peyebab tidak langsung3. Penyebab tanpa dapat diduga sebelumnya4. Tidak diketahui penyebabnya

Penyebab tersering kematian maternal di Indonesia adalah 1. Perdarahan pasca persalinan2. Hipertensi3. Infeksi dalam kehamilan, misal :abortus septik, sepsis peurperalis4. Perdarahan selama kehamilan (Antepartum)5. Infeksi yang bukan karena kehamilan : AIDS, Malaria6. Penyakit/ gangguan kesehatan yang sudah ada sebelum terjadinya kehamilan,

misal : gangguan jantungPenyebab kematian maternal di Indonesia ( SKRY 2001) di dominasi oleh perdarahan 27% , dan eklamsial 23%

F. Upaya penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia

Kejadian kematian ibu dan bayi yang terbanyak terjadi pada saat persalinan, pasca persalinan, dan hari-hari pertama kehidupan bayi masih menjadi tragedi yang terus terjadi di negeri ini. Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir diperlukan upaya dan inovasi baru, tidak bisa dengan cara-cara biasa

Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus melalui jalan yang terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, yakni menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup yang harus dicapai. Waktu yang tersisa hanya tinggal tiga tahun ini, tidak akan cukup untuk mencapai sasaran itu tanpa upaya-upaya yang luar biasa.

Menurut hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001, penyebab langsung kematian ibu hampir 90 persen terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan. Sementara itu, risiko kematian ibu juga makin tinggi akibat adanya faktor keterlambatan, yang menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu. Ada tiga risiko keterlambatan, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk (termasuk terlambat mengenali tanda bahaya), terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat keadaan darurat dan terlambat memperoleh pelayanan yang memadai oleh tenaga kesehatan. Sedangkan pada bayi, dua pertiga kematian terjadi pada masa neonatal (28 hari pertama kehidupan). Penyebabnya terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan prematuritas, asfiksia (kegagalan bernapas spontan) dan infeksi.

Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita. Antara lain melalui penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta penyediaan fasilitas kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas perawatan dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit.

Upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. Program Jampersal ini diperuntukan bagi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir yang belum memiliki jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Keberhasilan Jampersal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola pencarian pertolongan kesehatan dari masyarakat, sehingga dukungan dari lintas sektor dalam hal kemudahan transportasi serta pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting.

Melalui program ini, pada tahun 2012 Pemerintah menjamin pembiayaan persalinan sekitar 2,5 juta ibu hamil agar mereka mendapatkan layanan persalinan oleh tenaga kesehatan dan bayi yang dilahirkan sampai dengan masa neonatal di fasilitas kesehatan. Program yang punya slogan Ibu Selamat, Bayi Lahir Sehat ini diharapkan memberikan kontribusi besar dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Lalu bagaimana dengan kecenderungan angka kematian ibu sejauh ini, terutama setelah berbagai upaya dilakukan? Kalau mengacu pada hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan selama kurun waktu 1994-2007, AKI memang terus menunjukkan tren menurun. Hasil SDKI 2007 menunjukkan AKI sebesar 228 per 100.000. Namun, melihat tren penurunan AKI yang berlangsung lambat, dikhawatirkan sasaran MDG 5a tidak akan tecapai. Demikian juga dengan sasaran MDG 4, perlu upaya lebih keras agar penurunan AKI dan AKB melebihi tren yang ada sekarang. Tidak bisa lagi upaya itu dilakukan secara business as usual. Upaya-upaya inovasi yang memiliki daya ungkit yang tinggi harus segera dikedepankan.

Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah

Dapat dikatakan bahwa semua Pemerintah Daerah Provinsi memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian Millineum Developmen Goals termasuk percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir dengan menyusun Rencana Aksi Daerah disamping terobosan lainnya. Berikut beberapa contoh komitmen yang ada; Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencanangkan Program AKINO (Angka Kematian Ibu dan Bayi Nol) dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KIA hingga ke tingkat desa. Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Program Revolusi KIA dengan tekad mendorong semua persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan yang memadai (puskesmas). Pemda DI Yogyakarta berkomitment meningkatkan kualitas pelayanan dan penguatan sistem rujukan, serta penggerakan semua lintas sektor dalam percepatan pencapaian target MDGs oleh Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga diharapkan memiliki komitmen untuk terus memperkuat sistem kesehatan. Pemerintah provinsi diharapkan menganggarkan dana yang cukup besar untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan melalui Puskesmas hendaknya hendaknya diimbangi dengan ketersediaan RS Rujukan Regional dan RS Rujukan Provinsi yang terjangkau dan berkualitas. Dukungan pemerintah provinsi diharapkan juga diimbangi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi upaya penurunan kematian ibu dan bayi. Antara lain melalui penguatan SDM, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, anggaran, dan penerapan tata kelola yang baik (good governance) di tingkat kabupaten/kota.

Keberhasilan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola pencarian pertolongan kesehatan dari masyarakat. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat utamanya terkait kesehatan ibu dan anak yang menjadi tanggung jawab sektor lain memiliki peran sangat besar. Demikian pula keterlibatan masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan menggerakkan masyarakat sebagai pengguna serta organisasi profesi sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

Dukungan masyarakat madani

Di lain pihak dukungan organisasi profesi tidak kalah pentingnya melalui deklarasi yang mereka canangkan pada tahun 2009, organisasi profesi ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Perkumpulan Perinatologi Indonesia (PERINASIA). Organisasi profesi berkomitmen meningkatkan profesionalisme anggotanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu dan anak. Pada tahun yang sama sekumpulan LSM dan organisasi masyarakat madani bergabung dalam Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak juga mendukung pencapaian MDGs 2015 melalui advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan berbagai Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Negeri pada November 2011 menandatangani deklarasi Semarang agar dengan pendekatan Tri Darma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsihnya dalam pengembangan, implementasi dan monitoring serta evaluasi dari setiap kebijakan kesehatan, khususnya dalam pencapaian MDGs di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Dukungan development partners

Upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus melalui jalan yang terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 waktu yang tersisa hanya tinggal tiga tahun ini, sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa. Pemerintah pusat dan daerah serta developmen partner berupaya mengembangkan upaya inovatif yang memiliki daya ungkit tinggi dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Fokus pada penyebab utama kematian, pada daerah prioritas baik daerah yang memiliki kasus kematian tinggi pada ibu dan bayi baru lahir serta pada daerah yang sulit akses pelayanan tidak berarti melupakan lainnya.

Upaya inovatif tersebut antara lain; penggunaan technologi terkini pada transfer of knowledge maupun pendampingan dalam memberi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan ‘SMS’, metode pendampingan pada capasity building 1baik dalam hal management program maupun peningkatan kualitas pelayanan, serta memberi kewenangan lebih pada tenaga kesehatan yang sudah terlatih pada daerah dengan kriteria khusus dimana ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten.

Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan masyarakat internasional dengan prinsip kerja sama kemitraan, untuk mendukung upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Kerja sama dengan berbagai development partners dalam bidang kesehatan ibu dan anak telah berlangsung lama, beberapa kemitraan tersebut adalah :

1) AIP MNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health), bekerja sama dengan Pemerintah Australia di 14 Kabupaten di Provinsi NTT sejak 2008, bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Program ini bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penigkatan kualitas pelayanan KIA di tingkat puskesmas dan RS serta peningkatan tata kelola di tingkat kabupaten. Pengalaman menarik dari program ini adalah pengalaman kemitraan antara RS besar dan maju dengan RS kabupaten di NTT yaitu kegiatan sister hospital.

2) GAVI (Global Alliance for Vaccine & Immunization) bekerja beberapa kabupaten di 5 provinsi (Banten, Jabar, Sulsel, Papua Barat dan Papua), bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi dan KIA melalui berbagai kegiatan peningkatan partisipasi kader dan masyarakat, memperkuat manajemen puskesmas dan kabupaten/kota

3) MCHIP (Maternal & Child Integrated Program) bekerjasama dengan USAID di 3 kabupaten (Bireuen, Aceh, Serang-Banten dan Kab.Kutai Timur- Kalimantan Timur)

4) Pengembangan buku KIA oleh JICA walaupun kerjasama project telah berakhir namun buku KIA telah diterapan di seluruh Indonesia.

5) UNICEF melalui beberapa kabupaten di wilayah kerjanya seperti ACEH, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (kerjasama dengan Child Fund) serta Papua meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak dan peningkatan kualitas pelayanan anak melalui manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

6) Tidak terkecuali WHO memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capasity building.

Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan RI meluncurkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival, bekerja sama dengan USAID dengan

kurun waktu 2012 – 2016, yang diluncurkan 26 Januari 2012 sebagai salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Indonesia dengan USAID dalam rangka percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir di 6 provinsi terpilih yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan JawaTimur yang menyumbangkan kurang lebih 50 persen dari kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dalam program ini Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan JHPIEGO, serta mitra-mitra lainnya seperti Save the Children, Research Triangle Internasional, Muhammadiyah dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan

Upaya yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan neonatal dengan cara memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian dan tata kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS dan Puskesmas. Upaya lain dalam program EMAS ini dengan memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sampai ke RS rujukan di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat pun dilibatkan dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas fasilitas kesehatan ini. Untuk itu, program ini juga akan mengembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat ke pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi seperti media sosial dan SMS gateway, dan memperkuat forum masyarakat agar dapat menuntut pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui maklumat pelayanan (service charter) dan Citizen Report Card.

Tekad dan tujuan Kementerian Kesehatan untuk mencapai Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan dapat diraih dengan dukungan berbagai pihak, demi kesejahteraan masyarakat umumnya dan kesehatan ibu dan anak khususnya. Tak ada harapan yang tak dapat diraih dengan karya nyata melalui kerja keras dan kerja cerdas.

BAB III

KESIMPULAN

MDGs merupakan suatu instrumen yang sangat mempermudah pemerintah dalam

pentargetan peningkatan kesejahteraan rakyat, keberhasilan dalam pencapaian MDGs di

Indonesia tergantung pada pencapaian tata pemerntahan yang baik, kemitraan yang produktif

pada semua tingkat masyarakat dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk

mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik,

memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya,

pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di

seluruh Indonesia.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus berperan dalam pencapaian MDGs ini.

Justru masyarakatlah yang menjadi peranan penting dalam tercapainya kesejahteraan rakyat.

Tanpa sikap pro-aktif dari masyarakat, segala macam upaya pemerintah Indonesia tidak akan

menjadi hal yang maksimal.

Maka dari itu, secara keseluruhan perlu optimism, sikap pro-aktif, dan sinergitas

antara pemerintah dan masyarakat sehingga MDGs bisa tercapai.sinergitas juga harus terjalin

antara pemerintah pusat dan daerah sehingga sasaran MDGs semakin tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito, Wiku. 2008. Sistem Kesehatan. Rajagrafindo Persada : Jakarta

Peter Stalker. 2007. Kita Suarakan Milenium Development Goals (MDGs) Demi

Pencapaiannya di Indonesia. BAPPENAS : Jakarta

Saifudin,dkk. 2002. Buku Panduan Praktis Pelayanan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina

Pustaka Sarwono Orawirohardjo : Jakarta