Microsoft Word - Korupsi Ab. Mukti

P U T U S A N ---------------------------------------- NO. 91/ PID.B/ 2008/PN. KPJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ABDUL MUKTI.

Tempat lahir : Malang.

Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 15 Agustus 1945.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. Blandit Tumur RT.11 RW. 03 Ds. Wonorejo, Kec.

Singosari, Kab. Malang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta ( Mantan Kades ).

Pendidikan : SLTA.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. Chusnul Asjhar, SH. ;

2. Akhmad Siswantoro, SH. ;

3. B u di o n o, SH. ;

Ketiganya Penasihat Hukum beralamat di Jl. Kyai Tamin Gg Buntu no. 3, Kota

Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2008 ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06-12-2007 s/d tanggal 25-12-2007 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26-12-2007 s/d tanggal 28-01-

2

2008 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29-01-2008 s/d tanggal 04-02-2008 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05-03- 2008 s/d tanggal 05-03-2008 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06-03-2008 s/d tanggal

04-05-2008

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Penetapan- penetapan

serta surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di

persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di

persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di

persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUKTI bersalah telah melakukan tindak

pidana KORUPSI melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUKTI dengan :

- pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

potong tahanan ;

3

- denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 6

(enam) bulan kurungan ;

- membayar uang pengganti sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan betas juta

dua ratus ribu rupiah) ;

- jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan

hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta

bendanya, dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang

pengganti dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup maka

dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Petikan Keputusan Bupati Malang Kepala Daerah Tingkat II

Malang Nomor : 554 Tahun1998 Tantang Pengangkatan Kepala Desa

Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 7 Desember

1998 dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah buku Rekening SIMPEDES atas nama JUN EKO RB dan

1(satu) lembar kwitansi tanggal 6 Oktober 2005 atas nama penerima

ABDUL MUKTI dikembalikan kepada saksi JUN EKO R. B. ;

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Pembangunan Desa

Wonorejo TA 2005 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPD/K Desa

Wonorejo Tahun 2005 dikembalikan kepada saksi Drs. BAMBANG

PRIANTO ;

- 1 (satu) buah SPM Nomor : 0414/01.031/PAD/BT/2005 tanggal 28

September 2005 kode rekening 2.01.0310.4.04.03.01.2 tentang Bantuan

Pembangunan desa /Kelurahan (DPD/K) Bulan Agustus (TahapV)

untuk Kecamatan Singosari (foto copy) tetap terlampir dalam berkas ;

4

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan (pleidooi) dari

Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada

pokoknya tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon

agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa

seharusnya yang harus bertanggung jawab terhadap dana DPD/K Desa

Wonorejo tahun 2005 adalah PJOK yaitu saksi Jun Eko dan terdakwa tidak

pernah menikmati dana DPD/K Desa Wonorejo tahun 2005 dan/atau memberi

putusan yang seringan-ringan dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam repliek lisannya menyatakan tetap dengan

tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliek lisannya

menyatakan tetap pada pleidooinya ;

Telah mendengar Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana

tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDS-

21/KPJEN/Ft.1/1/2008 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUKTI selaku Kepala Desa Wonorejo,

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang diangkat berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 554 Tahun 1998 tanggal 7

Desember 1998, pada tanggal 6 Oktober 2005, bertempat di Desa Wonorejo,

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di sekitar

tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

5

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan t e r d a k w a dengan

cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten

Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10 .000.000.000, - (

sepuluh milyard rupiah ) dalam bentuk Dana Pembangunan

Desa/Kelurahan (DPD/K) buat Desa/Kelurahan yang ada diwilayah

Kabupaten Malang.

- Bahwa sesuai Pedoman Umum, Petunjuk Tehnis dan SK Alokasi

Penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan ( DPD/K ) Tahun

2005 dari Bupati Malang yakni :

1. Peruntukannya, yakni :

- Bantuan peningkatan kapasitas Pemerintahan

Desa/Kelurahan ;

- Bantuan operasional Badan Permusayawaratan Desa (BPD);

- Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa (LPMD) ;

- Bantuan operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) ;

- Bantuan pemberdayaan Dusun/Dukuh ;

- Bantuan Pemberdayaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW).

2. Pelaksanaan Kegiatan, yakni :

- Kepala Desa berperan sebagai Pembina dan pengendali kelancaran

serta keberhasilan pelaksanaan DPD/K ;

- Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) adalah Sekretaris

Desa atau Perangkat Desa lain yang mampu berdasarkan Keputusan

6

Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan

keberhasilan seluruhnya pengelolaan DPD/K ;

- Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan ( PJAK ) adalah Kaur

Keuangan atau Perangkat Desa pada Sekretariat Desa berdasarkan

Keputusan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap administrasi

keuangan DPD/K ;

3. Mekanisme Pengajuan DPD/K yakni :

Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdiri dari :

- Kepala Desa berserta perangkatnya ( Sekretaris, Kaur, Kepala Dusun ) ;

- Ketua RT dan RW ;

- Ketua dan anggota BPD ;

- Ketua dan anggota LPMD ;

- Ketua dan anggota TP PKK ;

- Tokoh Masyarakat ;

Membuat daftar Usulan Rencana Kegiatan ( DURK ) kemudian diusulkan

ke Bupati melalui Kecamatan dengan dilampiri ;

- SK Kepala Desa/Kelurahan tentang penunjukan PJOK dan PJAK ;

- Fotocopy rekening PJOK rangkap 4 ( empat ) ;

- Fotocopy KTP PJOK dan Kepala Desa rangkap 4 ( empat ) ;

- Kuitansi penerimaan secara global rangkap 4 ( empat ) diatas materai

Rp. 6.000,-

- Sudah menyelesaikan SPJ dana DPDK th 2004 ;

- Dikirim ke Bagian Kuangan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat

( BPM ) ;

4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran DPD/K, yakni :

7

Penyaluran dana dilakukan oleh Kas Daerah Kabupaten Malang dengan

cara mentransfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke

Bank Jatim Pembantu Cabang Kecamatan yang ada atau BRI Unit

Kecamatan kemudian diteruskan ke Rekening PJOK masing-masing

Desa/Kelurahan ;

- Bahwa setelah dipastikan dana DPD/K Desa Wonorejo dari Bupati akan cair

lalu pada bulan Juli 2005 terdakwa tanpa adanya Musyawarah Desa Wonorejo

langsung membuat Daftar Usulan Rencana Kerja ( DURK ) Desa Wonorejo

tahun 2005 ;

- Adapun DURK Desa Wonorejo tahun 2005 yang dibuat terdakwa yakni :

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Rp. 17.150.000,- dengan rincian

sebagai berikut :

- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Rp. 3.500.000,-

- Pendataan monografi dan profil desa Rp. 900.000,-

- Pelaksanaan bulan bakti masyarakat Rp. 1.500.000,-

- Pemantauan dan pelaporan hasil pembangunan Rp. 1.500.000,-

- Biaya operasional :

- Perjalanan Kades Rp. 1.800.000,-

- Perjalanan Sekdes Rp. 1.500.000,-

- Perjalanan Perangkat Desa Rp. 1.800.000,-

- Belanja ATK dan fotocopy Rp. 1.000.000,-

- Biaya rapat dan tamu Rp. 2.150.000,-

- Pemeliharaan kendaraan Rp. 1.500.000,-

Jumlah Rp.17.500.000,-

2. Bantuan Operasional BPD Rp. 1.700.000,- perincian sebagai berikut :

- Rapat rutin Rp. 400.000,-

8

- Penjaringan aspirasi masyarakat Rp. 300.000,-

- Operasional :

- Perjalanan Dinas Rp. 850.000,-

- ATK dan fotocopy Rp. 150.000,-

Jumlah Rp. 1 .700.000,-

3. Bantuan Operasional LPMD Rp. 500. 000,- dengann rincian sebagai

berikut :



- Operasional :



Jumlah Rp. 500.000,-

4. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK Rp. 2.500.000,- dengan rincian

sebagai berikut :

- Pembinaan PKK Rp. 750.000,-

- Pengadaan buku PKK Rp. 500.000,-

- Kegiatan percontohan PKK Rp. 250.000,-

- Refitalisasi Posyandu Rp. 1.000.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

5. Pemberdayaan Dukuh/Dusun, Rp. 1.000.000,- dengan rincian sebagai

berikut :

- Pengadaan papan nama Kasum Rp. 200.000,-

- Pengadaan buku administrasi Rp. 400.000,-

- Pembuatan papan monografi Rp. 400.000,-

Jumlah Rp. 1.000.000,-

9

6. Pemberdayaan RT/RW, Rp. 2.500.000,- dengan rincian sebagai

berikut :

- Pengadaan papan nama RT/RW Rp. 850.000,-

- Pengadaan stempel RT/RW Rp. 850.000,-


Jumlah Rp. 2.550.000,-

- Bahwa kemudian oleh terdakwa DURK Desa Wonorejo tersebut diajukan ke

Bupati Malang melalui Camat Singosari ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2005 dana DPD/K Desa Wonorejo

sebesar Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) cair

melalui BRI Unit Singosari ;

- Bahwa u n t u k b i s a m e n c a i r k a n d a n a D P D / K D e s a W o n o r e j o

s e b e s a r Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) di

BRI Unit Singosari terdakwa mengajak saksi JUN EKO RACHMAD B. selaku

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) yang berhak mengambil

dan mencairkan D P D / K D e s a W o n o r e j o di BRI Unit Singosari tersebut;

- B a h w a s e t e l a h d a n a D P D / K D e s a W o n o r e j o s e b e s a r Rp.

25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) di BRI Unit

Singosari oleh saksi JUN EKO RACHMAD B. sudah bisa dicairkan lalu uang

sebesar Rp. 25 .400 .000, - ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah )

langsung diminta oleh terdakwa dan saksi JUN EKO RACHMAD B. oleh

terdakwa diberi uang transport sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

rupiah);

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah) oleh terdakwa hari itu juga (tanggal 6 Oktober 2005)

langsung dimasukan ke BRI Unit Lawang atas nama diri terdakwa ;

10

- Bahwa dana DPD/K Desa Wonorejo Tahun 2005 sebesar

Rp.25.400.000,00 yang ada pada terdakwa dan dipergunakan sesuai

DURK Desa Wonorejo tahun 2005 yakni :

- diberikan kepada saksi JUN EKO RB sebesar Rp. 400.000,-

- diberikan pada saksi LIANA (Ketua PKK Desa Wonorejo)

Rp.2.500.000,-

- perjalanan Dinas Kepaia Desa Wonorejo sebesar Rp.1.800.000,-

- pemeliharaan kendaraan dinas Kades Wonorejo Rp.1.500.000,-

Jumlah Rp.6.200.000,-

- dan sisanya sebesar Rp. 19.200.000.- ( sembilan belas juta dua ratus ribu

rupiah) (Rp.25.400.000,- - Rp.6.200.000,- = Rp. 19.200.000,-) habis

dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa secara nyata pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan

dana DPD/K Desa Wonorejo tahun 2005 sebesar Rp.25.400.000,- (dua

puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam

DURK Desa Wonorejo Tahun 2005 tidak pernah ada kegiatannya ( fiktif );

- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2005 terdakwa membuat Laporan

Pertanggungjawaban ( LPJ ) yang berhubungan dengan dana DPD/K

tahun 2005 sebesar Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus

ribu rupiah), dimana dalam LPJ tersebut terdakwa melaporkan bahwa

semua kegiatan seolah-olah sudah dilaksanakan sebagaimana yang

tertuang dalam DURK Desa Wonorejo Tahun 2005 ;

Akibat perbuatan terdakwa ABDUL MUKTI tersebut diatas maka

Negara Cq Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten

Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua

ratus ribu rupiah ) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;

11

Perbuatan terdakwa ABDUL MUKTI telah melanggar dan diancam

pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUKTI selaku Kepala Desa Wonorejo,

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang diangkat berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 554 Tahun 1998 tanggal 7

Desember 1998, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana

dilakukan t e r d a k w a dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten

Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rph. 10 .000 .000.000, -

(sepuluh milyard rupiah) dalam bentuk Dana Pembangunan

Desa/Kelurahan ( DPD/K ) buat Desa/Kelurahan yang ada diwilayah

Kabupaten Malang.

- Bahwa sesuai Pedoman Umum, Petunjuk Tehnis dan SK Alokasi

Penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan ( DPD/K ) Tahun

2005 dari Bupati Malang yakni :

1. Peruntukannya, yakni :

12

- Bantuanm peningkatan kapasitas Pemerintahan

Desa/Kelurahan ;

- Bantuan operasional Badan Permusayawaratan Desa (BPD);

- Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa (LPMD) ;

- Bantuan operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) ;

- Bantuan pemberdayaan Dusun/Dukuh ;

- Bantuan Pemberdayaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW),

2. Pelaksanaan Kegiatan, yakni :

- Kepala Desa berperan sebagai Pembina dan pengendali kelancaran

serta keberhasilan pelaksanaan DPD/K ;

- Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) adalah Sekretaris

Desa atau Perangkat Desa lain yang mampu berdasarkan Keputusan

Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan

keberhasilan seluruhnya pengelolaan DPD/K ;

- Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan ( PJAK ) adalah Kaur

Keuangan atau Perangkat Desa pada Sekretariat Desa berdasarkan

Keputusan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap administrasi

keuangan DPD/K ;

3. Mekanisme Pengajuan DPD/K yakni :

Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdiri dari :

- Kepala Desa berserta perangkatnya ( Sekretaris, Kaur, Kepala Dusun ) ;

- Ketua RT dan RW ;

- Ketua dan anggota BPD ;

- Ketua dan anggota LPMD ;

13

- Ketua dan anggota TP PKK ;

- Tokoh Masyarakat ;

Membuat daftar Usulan Rencana Kegiatan ( DURK ) kemudian diusulkan

ke Bupati melalui Kecamatan dengan dilampiri ;

- SK Kepala Desa/Kelurahan tentang penunjukan PJOK dan PJAK ;

- Fotocopy rekening PJOK rangkap 4 ( empat ) ;

- Fotocopy KTP PJOK dan Kepala Desa rangkap 4 ( empat ) ;

- Kuitansi penerimaan secara global rangkap 4 ( empat ) diatas materai

Rp. 6.000,-

- Sudah menyelesaikan SPJ dana DPDK th 2004 ;

- Dikirim ke Bagian Kuangan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat

( BPM ) ;

4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran DPD/K, yakni :

Penyaluran dana dilakukan oleh Kas Daerah Kabupaten Malang dengan

cara mentransfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke

Bank Jatim Pembantu Cabang Kecamatan yang ada atau BRI Unit

Kecamatan kemudian diteruskan ke Rekening PJOK masing-masing

Desa/Kelurahan ;

- Bahwa setelah dipastikan dana DPD/K Desa Wonorejo dari Bupati akan cair

lalu pada bulan Juli 2005 terdakwa tanpa adanya Musyawarah Desa Wonorejo

langsung membuat Daftar Usulan Rencana Kerja ( DURK ) Desa Wonorejo

tahun 2005 ;

- Adapun DURK Desa Wonorejo tahun 2005 yang dibuat terdakwa yakni :

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Rp. 17.150.000,- dengan rincian

sebagai berikut :

- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Rp. 3.500.000,-

14

- Pendataan monografi dan profil desa Rp. 900.000,-

- Pelaksanaan bulan bakti masyarakat Rp. 1.500.000,-

- Pemantauan dan pelaporan hasil pembangunan Rp. 1.500.000,-

- Biaya operasional :

- Perjalanan Kades Rp. 1.800.000,-

- Perjalanan Sekdes Rp. 1.500.000,-

- Perjalanan Perangkat Desa Rp. 1.800.000,-

- Belanja ATK dan fotocopy Rp. 1.000.000,-

- Biaya rapat dan tamu Rp. 2.150.000,-

- Pemeliharaan kendaraan Rp. 1.500.000,-

Jumlah Rp.17.500.000,-

2. Bantuan Operasional BPD Rp. 1.700.000,- perincian sebagai berikut :



- Operasional :



Jumlah Rp. 1 .700.000,-

3. Bantuan Operasional LPMD Rp. 500. 000,- dengann rincian sebagai

berikut :



- Operasional :



Jumlah Rp. 500.000,-

15

4. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK Rp. 2.500.000,-- dengan rincian

sebagai berikut :

- Pembinaan PKK Rp. 750.000,-

- Pengadaan buku PKK Rp. 500.000,-

- Kegiatan percontohan PKK Rp. 250.000,-

- Refitalisasi Posyandu Rp. 1.000.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

5. Pemberdayaan Dukuh/Dusun, Rp. 1.000.000,-- dengan rincian sebagai

berikut :

- Pengadaan papan nama Kasum Rp. 200.000,-


- Pembuatan papan monografi Rp. 400.000,-

Jumlah Rp. 1.000.000,-

6. Pemberdayaan RT/RW, Rp. 2.500.000,-- dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan papan nama RT/RW Rp. 850.000,-

- Pengadaan stempel RT/RW Rp. 850.000,-


Jumlah Rp. 2.550.000,-

- Bahwa kemudian oleh terdakwa DURK Desa Wonorejo tersebut diajukan ke

Bupati Malang melalui Camat Singosari ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2005 dana DPD/K Desa Wonorejo

sebesar Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) cair

melalui BRI Unit Singosari ;

- Bahwa u n t u k b i s a m e n c a i r k a n d a n a D P D / K D e s a W o n o r e j o

s e b e s a r Rp. 25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) di

BRI Unit Singosari terdakwa mengajak saksi JUN EKO RACHMAD B. selaku

16

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) yang berhak mengambil

dan mencairkan D P D / K D e s a W o n o r e j o di BRI Unit Singosari tersebut;


25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) di BRI Unit

Singosari oleh saksi JUN EKO RACHMAD B. sudah bisa dicairkan lalu uang

s e b e s a r Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah )

langsung diminta oleh terdakwa dan saksi JUN EKO RACHMAD B. oleh

terdakwa diberi uang transport sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

rupiah);

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah) oleh terdakwa hari itu juga (tanggal 6 Oktober 2005)

langsung dimasukan ke BRI Unit Lawang atas nama diri terdakwa ;

- Bahwa dana DPD/K Desa Wonorejo Tahun 2005 sebesar

Rp.25.400.000,00 yang ada pada terdakwa dan dipergunakan sesuai

DURK Desa Wonorejo tahun 2005 yakni :



Rp.2.500.000,-



Jumlah Rp.6.200.000,-

- dan sisanya sebesar Rp. 19.200.000.- ( sembilan belas juta dua ratus ribu

rupiah) (Rp.25.400.000,- - Rp.6.200.000,- = Rp. 19.200.000,-) habis

dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa secara nyata pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan

dana DPD/K Desa Wonorejo tahun 2005 sebesar Rp.25.400.000,- (dua

17

puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam

DURK Desa Wonorejo Tahun 2005 tidak pernah ada kegiatannya ( fiktif );

- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2005 terdakwa membuat Laporan

Pertanggungjawaban ( LPJ ) yang berhubungan dengan dana DPD/K

tahun 2005 sebesar Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus

ribu rupiah), dimana dalam LPJ tersebut terdakwa melaporkan bahwa

semua kegiatan seolah-olah sudah dilaksanakan sebagaimana yang

tertuang dalam DURK Desa Wonorejo Tahun 2005 ;

Akibat perbuatan terdakwa ABDUL MUKTI tersebut diatas maka

Negara Cq Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten

Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000.- ( sembilan belas juta dua

ratus ribu rupiah ) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa ABDUL MUKTI telah melanggar dan diancam

pidana sebagaimana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan dan terhadap

eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela yang pada pokoknya

eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

barang bukti berupa :



18

Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 7 Desember 1998

dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah buku Rekening SIMPEDES atas nama JUN EKO RB dan 1(satu)

lembar kwitansi tanggal 6 Oktober 2005 atas nama penerima ABDUL

MUKTI dikembalikan kepada saksi JUN EKO R. B. ;

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Pembangunan Desa Wonorejo

TA 2005 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPD/K Desa Wonorejo

Tahun 2005 dikembalikan kepada saksi Drs. BAMBANG PRIANTO ;

- 1 (satu) buah SPM Nomor :0414/01.031/PAD/BT/2005 tanggal 28 September

2005 kode rekening 2.01.0310.4.04.03.01.2 tentang Bantuan Pembangunan

desa /Kelurahan (DPD/K) Bulan Agustus (TahapV) untuk Kecamatan

Singosari (foto copy) tetap terlampir dalam berkas ;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum

berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sehingga mempunyai nilai

yuridis untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang

masing-masing telah disumpah menurut agamanya yaitu :

Saksi 1. JUN EKO RACMAD. B, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan semua

isinya ;

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah

melakukan penyimpangan dana DPD/K (Dana Pembangunan

Desa/Kelurahan ) desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

19

- B a h w a D e s a W o n o r e j o Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tahun

2005 mendapat dana DPD/K dari Pemda Kab. Malang sebesar Rp. 25.

400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 terdakwa mengajak saksi sebagai

Sekretaris Desa dan juga selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

(PJOK) yang berhak mengambil dan mencairkan D P D / K D e s a

W o n o r e j o di BRI Unit Singosari s e b e s a r Rp. 25. 400.000,- (dua puluh

lima juta empat ratus ribu rupiah) karena dana ditransfer ke rekening PJOK,

yaitu atas nama saksi ;


25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi

lalu uang sebesar Rp. 25.400 .000, - (dua puluh lima juta empat ratus ribu

rupiah) langsung diminta oleh terdakwa dan dimasukkan ke rekening atas

nama terdakwa BRI Unit Lawang dan saksi oleh terdakwa diberi uang sebesar

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) untuk perjalanan dinas dan ada

kwitansinya ;

- Bahwa seharusnya dana tersebut cair apabila telah dibuatkan usulan DURK

(Daftar Usulan Rencana Kegiatan) berdasarkan musyawarah Desa dan

dibuatkan BA Musyawarah Desa serta PJOK yang harus mengelola uang

tersebut ;

- Bahwa rapat untuk menyusun DURK anggotanya adalah Kepala Desa beserta

perangkatnya, BPD, LPMD, Tim Penggerak PKK dan tokoh masyarakat ;

- Bahwa pada tahun 2005 tidak pernah diadakan rapat untuk menyusun DURK,

DURK dibuat sendiri oleh terdakwa dan saksi disuruh terdakwa untuk

tandatangan dalam DURK maupun BA Musyawarah Desa ;

- Bahwa dalam ada 6 kegiatan yang harus dilakukan yakni :

20

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Wonorejo ;

2. Bantuan Operasional BPD ;

3. Bantuan Operesional LPMD ;

4. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK ;

5. Pemberdayaan Dukuh/Dusun ;

6. Pemberdayaan RT, RW ;

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa

1. Peningkatan Kapasitas Desa ;

2. Bantuan Operasional BPD ;

3. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK ;

Selebihnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;

- Bahwa sesuai DURK, Kepala Desa sebagai Pembina dan pengendali

kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan DPD/K, Penanggung Jawab

Operasional Kegiatan (PJOK) adalah Sekretaris Desa yaitu saksi sendiri,

bertanggung jawab terhadap pengelolaan DPD/K, sedang Penanggung Jawab

Administrasi Kegiatan ( PJAK ) adalah Kaur Kesra, Sanabi, bertanggung jawab

terhadap administrasi keuangan DPD/K ;

- Bahwa terdakwa yang mengelola dan membuat sendiri laporan

pertanggungjawaban dana DPD/K tanpa adanya musyawarah Desa ;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban adalah fiktif karena tidak ada kegiatan

dan kwitansi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut fiktif, karena

kwitansi yang dimaksud semuanya tidak pernah menerima uang atau

menandatangani kwitansi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

21

Saksi 2. CHUSNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :



isinya ;



Desa/Kelurahan) desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pembangunan Desa Wonorejo dari Tahun 2001

sampai dengan sekarang ;


2005 mendapat dana DPD/K dari Pemda Kab. Malang sebesar Rp. 25.

400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dana tersebut

ditransfer ke rekening PJOK di BRI Unit Singosari dan telah diambil

seluruhnya oleh PJOK yaitu saksi Jun Eko, tetapi uang tersebut kemudian

diminta oleh terdakwa, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan saksi

Jun Eko ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat DURK tahun 2005 dan laporan

pertanggungjawabannya tetapi aturannya DURK dibuat berdasarkan

musyawarah desa yang anggotanya adalah Kepala Desa beserta

perangktanya, BPD, LPMD, Tim Penggerak PKK dan tokoh masyarakat ;



Operasional Kegiatan ( PJOK ) adalah Sekretaris Desa, Jun Eko, bertanggung

jawab terhadap pengelolaan DPD/K, sedang Penanggung Jawab Administrasi

Kegiatan ( PJAK ) adalah Kaur Kesra, Sanabi, bertanggung jawab terhadap

22

administrasi keuangan DPD/K ;

- Bahwa saksi tidak tahu dana DPD dipergunakan untuk apa oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban

dana DPD dan tandatangan dalam laporan pertanggungjawaban bukan tanda

tangan saksi ;

- Bahwa ada Pembangunan di Desa Wonorejo tahun 2005 berupa pembuatan

Gapuro, Paving Jalan menuju Desa, dan Paving Jalan menuju SD. Wonorejo,

tetapi saksi tidak tahu asal dananya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni Pembangunan

Desa ada 3 macam bukan 2 (dua) dan keterangan Saksi yang lain dibenarkan ;

Saksi 3. SANABI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :



isinya ;



Desa/Kelurahan) desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

- Bahwa saksi sebagai Kaur Kesra Desa Wonorejo, menangani masalah Sosial di

Desa Wonorejo, Kec.Singosari, Kab.Malang sejak Tahun 1986 sampai dengan

sekarang ;


2005 mendapat dana DPD/K dari Pemda Kab. Malang sebesar Rp. 25.400.000,-

(dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dana tersebut ditransfer ke

23

rekening PJOK di BRI Unit Singosari dan telah diambil seluruhnya oleh PJOK

yaitu saksi Jun Eko, tetapi uang tersebut kemudian diminta oleh terdakwa dan

saksi Jun Eko diberi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hal tersebut saksi

ketahui dari pemberitahuan saksi Jun Eko;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat DURK tahun 2005 dan laporan

pertanggungjawabannya tetapi aturannya DURK dibuat berdasarkan

musyawarah desa yang anggotnya adalah Kepala Desa beserta perangktanya,

BPD, LPMD, Tim Penggerak PKK dan tokoh masyarakat, tahun 2005 tidak

pernah ada rapat desa ;




jawab terhadap pengelolaan DPD/K, sedang Penanggung Jawab Administrasi


administrasi keuangan DPD/K ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi sebagai PJAK karena tidak pernah

diberitahu oleh terdakwa dan saksi tidak pernah membuat laporan

pertanggungjawaban dana DPD tahun 2005, saksi ditunjuk sebagai PJAK

tahun 2003 oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu dana DPD dipergunakan untuk apa oleh terdakwa

dan saksi tidak pernah menerima dana dari terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban

dana DPD tahun 2005 dan tandatangan dalam laporan pertanggungjawaban

bukan tanda tangan saksi ;


Gapuro Perbatasan Jabung - Singosari, Paving Jalan sepanjang 500 meter lebar

24

200 meter di SDN Wonorejo 2 dan 3, dan gapuro masuk SDN Wonorejo 2 dan

3, tetapi saksi tidak tahu asal dananya dan saksi juga tidak tahu kegiatan

tersebut termasuk yang ada dalam DURK tahun 2005 atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 4. PALIL: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



isinya ;




- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Wonorejo, sejak Tahun 2002 sampai

dengan Maret 2007 ;



( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ), dana tersebut ditransfer ke


yaitu saksi Jun Eko pada tanggal 6 Oktober 2005, tetapi uang tersebut

kemudian diminta oleh terdakwa, hal tersebut saksi ketahui dari

pemberitahuan saksi Jun Eko ;

- Bahwa yang membuat DURK tahun 2005 dan laporan

pertanggungjawabannya adalah terdakwa, padahal aturannya DURK dibuat

berdasarkan musyawarah desa yang anggotnya adalah Kepala Desa beserta

perangktanya, BPD, LPMD, Tim Penggerak PKK dan tokoh masyarakat, tetapi

tahun 2005 tidak pernah ada rapat desa untuk membahas DURK ;

25


kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan DPD, Penanggung Jawab


jawab terhadap pengelolaan DPD, sedang Penanggung Jawab Administrasi


administrasi keuangan DPD ;

- Bahwa dana DPD sebesar Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus

ribu rupiah ) dipergunakan tidak sesuai DURK tahun 2005 karena pada tahun

2005 tidak ada kegiatan ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana DPD tahun 2005 dari terdakwa dan

tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban dana DPD 2005 sebagai

Ketua BPD tertera nama SATAR padahal ketua BPDnya adalah saksi ;


Gapuro Perbatasan Jabung – Singosari dananya dari sumbangan KKN

Mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Paving Jalan di SDN Wonorejo 2

dan 3 dan gapuro masuk SDN Wonorejo 2 dan 3 dananya berasal dari hasil

Sewa Tanah Bengkok yang disewakan oleh terdakwa ;

- Bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai DURK ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh

terdakwa ;

Saksi 5. SUPARDI : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :



isinya ;

26


melakukan penyimpangan dana DPD/K ( Dana Pembangunan


- Bahwa saksi sebagai Ketua LKMD Desa Wonorejo, sejak Tahun 2001 sampai

dengan sekarang ;








- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat DURK tahun 2005 dan laporan

pertanggungjawabannya, aturannya DURK dibuat berdasarkan musyawarah

desa yang anggotnya adalah Kepala Desa beserta perangktanya, BPD, LPMD,

Tim Penggerak PKK dan tokoh masyarakat, tetapi tahun 2005 tidak pernah

ada rapat desa untuk membahas DURK ;










27

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional LPMD tahun 2005

sebesar Rp.500.000,- dari terdakwa dan tanda tangan dalam laporan

pertanggungjawaban dana DPD 2005 bukan tandatangan saksi ;




dan 3 dan gapuro masuk SDN Wonorejo 2 dan 3 dananya tidak tahu berasal

dari mana ;

- Bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai DURK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menurut terdakwa

keterangan saksi banyak yang keliru terutama masalah kegiatan di Kantor Desa

tidak disampaikan dalam persidangan ;

Saksi 6. NASIMIN : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :



isinya ;




- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2002 sampai dengan

sekarang ;




28



















- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Bantuan Peningkatan Sarana dan

prasarana Pelayanan masyarakat sebesar Rp. 17.500.000,- tahun 2005 dari

terdakwa dan tanda tangan dalam DURK dan laporan pertanggungjawaban

dana DPD 2005 bukan tandatangan saksi ;




29

dan 3 dan gapuro masuk SDN Wonorejo 2 dan 3 dananya tidak tahu berasal

dari mana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan

bahwa keterangan saksi banyak yang keliru terutama masalah kegiatan di Kantor

Desa tidak disampaikan dalam persidangan ;

Saksi 7. S A T A R ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :



isinya ;




- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua BPD sejak tahun 2001 sampai dengan 2006 ;






kemudian diminta oleh terdakwa saksi Jun Eko hanya diberi Rp. 400.000,-, hal

tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan saksi Jun Eko ;




30










ribu rupiah ) dikelola oleh terdakwa dan dipergunakan tidak sesuai DURK

tahun 2005 karena pada tahun 2005 tidak ada kegiatan ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Bantuan Operasional BPD sebesar

Rp. 1.700.000,- tahun 2005 dari terdakwa dan tanda tangan dalam DURK dan

laporan pertanggungjawaban dana DPD 2005 bukan tandatangan saksi ;



Mahasiswa Universitas Merdeka Malang sebesar Rp. 2.000.000,-, Paving Jalan

di SDN Wonorejo 2 dan 3 dan gapuro masuk SDN Wonorejo 2 dan 3 dananya

tidak tahu berasal dari mana dan saksi tidak tahu Pembangunan itu diusulkan

oleh terdakwa atau tidak ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa hanya pada bulan

September tahun 2006 saksi pernah diberi cek sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta

tujuh ratus ribu rupiah), tetapi saksi mendengar saran anggota BPD agar uang

tersebut tidak usah dicairkan karena sudah lewat waktu ;

- Bahwa pernah ada rapat desa Wonorejo membahas tentang dana dari Pem.

Kab. Malang yang keluar ;

31

- Bahwa tidak ada perubahan DUK (Daftar Urutan Kegiatan) tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

mengatakan bahwa keterangan saksi banyak yang keliru terutama masalah

kegiatan di Kantor Desa tidak disampaikan dalam persidangan ;

Saksi 7. LIANA ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:



isinya ;




- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonorejo ;

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonorejo pernah diberi

dana oleh terdakwa selaku Kades Wonorejo Sebesar Rp.2.500.000,-( dua juta

lima ratus ribu rupiah) pada tahu 2005 untuk kegiatan PKK Desa Wonorejo ;

- Bahwa dana tersebut telah dipakai untuk kebutuhan PKK pada tahun 2005 ;


Saksi 8. SULIATI , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :



isinya ;

32




- Bahwa saksi di Desa Wonorejo hanya sebagai anggota PKK ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai dana DPD/K asalnya dari

mana, penggunaannya dan dana tersebut sekarang ada dimana ;

- Bahwa saksi tidak pernah tanda-tangan dalam laporan pertanggungjawaban

dana DPD/K dan tanda-tangan yang tertera di Laporan Pertanggung-jawaban

itu bukan tanda-tangan saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa

keterangan saksi ada yang tidak disampaikan yakni di Kantor Desa sering ada

pertemuan PKK ;

Saksi 9. SUMIATI ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :



isinya ;

- Bahwa saksi bukan Anggota PKK, saksi adalah masyarakat biasa ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari PKK ;

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di Laporan Pertanggung-Jawaban

dana DPD/K dan tanda tangan yang ada di Laporan Pertanggung-Jawaban

tersebut bukan tanda tangan saksi ;

33

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan

bahwa sebenarnya saksi adalah Sekretaris BPD di Desa Wonorejo ;

Saksi 10. DRS. TULUS HARIYANTO : di bawah sumpah pada pokoknya




isinya ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Sekretariat

Kab.Malang sejak tanggal 5 Januari 2007 dan pada saat pemeriksaan saksi di

Penyidik Kejaksaan saksi sudah menduduki jabatan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan terdakwa dan juga mengenai dana

DPD/K Desa Wonorejo karena saksi pada saat itu masih menjabat sebagai

Camat Dampit sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dan Desa

Wonorejo tidak masuk wilayah Camat saksi ;

- Bahwa prosedur pengangkatan Kepala Desa harus melalui hasil Pemilihan

dan masa bakti Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun ;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kades Wonorejo sejak tanggal 7 Desember

1998 sampai dengan tanggal 7 Desember 2006 berdasarkan SK Bupati Kepala

Daerah Tinglat II Malang nomor. 554 tahun 1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

- Bahwa dana DPD/K yang diberikan kepada Desa Wonorejo oleh

Pemkab.Malang berasal dari APBD Kab. Malang, dan saksi tidak tahu apakah

dana DPD/K tahun 2005 untuk Desa Wonorejo diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa sebelum dana DPD/K disalurkan harus ada DURK yang dibuat

melalui musyawarah Desa dan DURK tersebut harus mendapatkan

Persetujuan dari Bupati ;

34

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Saksi 11. DRS. WILLEM PETRUS SALAMENA, MM. : di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :



isinya ;




- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Malang sejak tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan sekarang ,

dan sebelumnya mulai tahun 2001 sampai dengan 30 Desember 2006 sebagai

Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Malang ;

- Bahwa Desa Wonorejo mendapatkan Bantuan Dana Pembangunan Desa

sebesar Rp.25.400.000,-(dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dana DPD/K dari Pemkab.Malang/Pemerintah tersebut tidak boleh

dipergunakan peruntukannya untuk yang lain dan harus sesuai dengan

Daftar Urut Kegiatan ;

- Bahwa dalam proses administrasi, semua prosedur administrasi yang

diajukan untuk mendapatkan dana DPD/K Desa Wonorejo sudah memenuhi

syarat dan sudah benar ;

- Bahwa setelah disetujui kemudian dana DPD/K tersebut oleh Pemkab.Malang

dikirim melalui Bank Rakyat Indonesia ke rekening PJOK dan bukti

penerimaan disampaikan kepada saksi ;

35

- Bahwa yang harus menerima dana DPD/K tersebut adalah PJOK, dan yang

mengolola adalah PJOK dan untuk Desa Wonorejo ditarnsfer melalui BRI Unit

Singosari atas nama Jun Eko Rahmat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkan ;

Saksi 12. DRS. R. BAMBANG PRIANTO : di bawah sumpah pada pokoknya




isinya ;




- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Bidang Usaha Ekonomi Informal dan

Pendayagunaan Tegnologi Tepat Guna di badan Pemberdayaan Masyarakat (

BPM ) Kab. Malang ;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum, Petunjuk Tehnis dan SK Alokasi

Penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan ( DPD/K ) tahun

2005 dari Bupati, Kepala Desa sebagai Pembina dan pengendali kelancaran

serta keberhasilan pelaksanaan DPD/K, Penanggung Jawab Operasional

Kegiatan ( PJOK ) adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang

mampu berdasarkan Keputusan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap

pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan DPD/K, sedang

Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan ( PJAK ) adalah Kaur Keuangan

atau Perangkat Desa pada Seretariat Desa berdasarkan Keputusan Kepala

36

Desa, bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan DPD/K ;

- Bahwa Pemda Kab. Malang tahun 2005 pernah mengalokasikan dana untuk

Desa/Keluarahan se-Kab. Malang sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh

milyard) untuk 378 Desa dan 12 Kelurahan termasuk Desa Wonorejo ;

- Bahwa untuk mendapatkan dana DPD/K harus ada Daftar Usulan Rencana

Kegiatan (DURK)yang dibuat berdasarkan musyawarah Desa yang

beranggotakan Kepala Desa beserta perangktanya, BPD, LPMD, Tim

Penggerak PKK dan tokoh masyarakat, dan DURK yang diajukan oleh Desa

Wonorejo sudah sesuai dengan prosedur ;

- Bahwa sebelum mengabulkan usulan rencana kegiatan oleh Desa yang

bersangkutan yang akan mendapatkan bantuan, selain diperiksa

administrasinya juga ada monitoring mengenai Daftar Usulan Rencana

Kegiatan yang disusulkan untuk semua Desa yang mendapatkan Bantuan

Dana tersebut ;

- Bahwa apabila ada perubahan mengenai DURK, mekanismenya harus melalui

musyawarah Desa sebelum dilaksanakan dan dibuatkan berita acaranya,

tanpa adanya musyawarah desa hal tersebut bertentangan dengan peraturan

dan setelah musyawarah desa bisa dilaksanakan tidak perlu menunggu Acc

dari saksi ;

- Bahwa dana DPD/K yang telah cair kemudian oleh PJOK diberikan kepada

masing-masing pelaksana kegiatan sesuai kegiatan dalam DURK ;

- Bahwa aturan tersebut tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ;


membenarkan ;

37

Saksi 13. EKO MARGIANTO,AP.S.Sos : di bawah sumpah pada pokoknya




isinya ;




- Bahwa saksi pernah menjadi Pelaksana Harian Camat Singosari dan

sebelumnya menjadi Sekcam Singosari sejak tahun 2003 sampai dengan

sekarang dan pada waktu itu saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan ;

- Bahwa Desa Wonorejo tahun 2005 menerima dana DPD/K sebesar

Rp.25.400.000,-(dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) dan dana

tersebut langsung dikelola oleh masing-masing desa termasuk Desa

Wonorejo, saksi tidak berhak untuk mengatur kegiatan yang dilaksanakan

oleh desa dan secara tekhnis kegiatan-kegiatan Desa Wonorejo saksi tidak

tahu dan saksi hanya mengetahui dari LPJ saja ;

- Bahwa untuk mendapatkan dana DPD/K harus ada Daftar Usulan Rencana

Kegiatan (DURK)yang dibuat berdasarkan musyawarah Desa dan DURK

yang diajukan oleh Desa Wonorejo sudah sesuai dengan prosedur dan ada

persetujuan dari camat ;

- Bahwa ada laporan dari BPD Desa Wonorejo bahwa ada penyelewengan dana

DPD/K yang dilakukan Kepala Desa Wonorejo, Abdul Mukti dan saksi

langung turun tangan menengahi masalah tersebut tetapi terdakwa tidak

pernah datang ;

38


membenarkan ;

Saksi 14. RONI HERMAWAN : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :



isinya ;




- Bahwa prosedur pengajuan DPD/K harus DURK yang dibuat berdasarkan

musyawarah Desa, lalu dibawa ke Kantor Camat dan setelah disetujui

kemudian Daftar Usulan Kegiatan itu turun ;

- Bahwa saksi bertugas menghimpun laporan dari tiap-tiap Desa terhadap

pelaksanaan DUK dan Administrasi pengajuan DURK Desa Wonorejosudah

sesuai dengan prosedur serta laporan yang disampaikan mengenai Kegiatan

yang dilaksanakan di Desa Wonorejo yang diajukan oleh Kepala Desa

Wonorejo, terdakwa sekitar bulan Agustus 2005 saksi tidak pernah mengecek;

- Bahwa terdakwa pernah minta tolong kepada saksi untuk menyusun DURK

Desa Wonorejo dan membuat LPJnya, pada bulan Juli 2005, pada waktu itu

saksi tinggal menyusun karena lampiran-lampirannya telah lengkap ;

- Bahwa yang berhak menerima dan mengelola dana DPD/K adalah PJOK (

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ) ;

39

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan

bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban dana DPD/K Desa

Wonorejo adalah saksi bukan Terdakwa ;

SAKSI A DE CHARGE 1. : LASIM di bawah sumpah pada pokoknya


- Bahwa terdakwa adalah mantan Kades Wonorejo ;

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat biasa, demikian juga saat terdakwa

masih menjabat menjadi Kades Wonorejo ;

- Bahwa sewaktu terdakwa menjabat menjadi Kades Wonorejo banyak

pembangunan yang dilakukan diantaranya pembangunan kantor desa,

gapuro perbatasan dan paving jalan menuju SDN Wonorejo tetapi saksi tidak

tahu asal dananya;

- Bahwa saksi tidak tahu dana DPD/K maupun DURK tahun 2005 dan saksi

tidak tahu apakah pada tahun 2005 ada rapat membahas DURK ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 2005 Desa Wonorejo mendapat dana

DPS?K ;


SAKSI A DE CHARGE 2. : BUARUM di bawah sumpah pada pokoknya


- Bahwa terdakwa adalah mantan Kades Wonorejo ;

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat biasa, demikian juga saat terdakwa

masih menjabat menjadi Kades Wonorejo ;

- Bahwa sewaktu terdakwa menjabat menjadi Kades Wonorejo banyak

pembangunan yang dilakukan diantaranya pembangunan kantor desa,

40

gapuro perbatasan dan paving jalan menuju SDN Wonorejo tetapi saksi tidak

tahu asal dananya;

- Bahwa saksi tidak tahu dana DPD/K maupun DURK tahun 2005 dan saksi

tidak tahu apakah pada tahun 2005 ada rapat membahas DURK ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 2005 Desa Wonorejo mendapat dana

DPS/K ;


Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif

mungkin maka di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Wonorejo, Kec.Singosari sejak

tanggal 7 Desember 1998 sampai tahun 07 Desember 2006 ;

- Bahwa pada tahun 2005 Desa Wonorejo mendapatkan dana DPD/K dari

Pemkab. Malang sebesarnya Rp. 25.400.000,-( dua puluh lima juta empat ratus

ribu rupiah ) ;

- Bahwa dana tersebut yang mencairkan adalah Saksi Jun Eko ( Sekretaris Desa

) selaku PJOK dan setelah diterima langsung terdakwa minta lalu terdakwa

simpan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) di BRI Uit Lawang dan

Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) terdakwa berikan kepada saksi Jun

Eko untuk biaya perjalanan dinas ;

- Bahwa dana DPD/K Desa Wonorejo tahun 2005 sesuai dengan DURK

peruntukannya sebagai berikut :

- Bantuan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

sebesar Rp. 17.150.000,-;

- Bantuan operasional Badan Permusayawaratan Desa (BPD)

sebesar Rp. 1.700.000,-;

41

- Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD) sebesar Rp. 500.000,- ;

- Bantuan operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

sebesar Rp. 2.500.000,- ;

- Bantuan pemberdayaan Dusun/Dukuh sebesar Rp. 1.000.000,-;

- Bantuan Pemberdayaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga

(RW) sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa dari dana DPD/K Desa Wonorejo yang telah dibagikan terdakwa

sesuai dengan DURK adalah sebagai berikut :



Rp.2.500.000,-

- perjalanan Dinas Kepala Desa Wonorejo sebesar Rp.1.800.000,-


Jumlah Rp.6.200.000,-

- Bahwa selebihnya uang itu digunakan untuk :

§ Pembangunan Sebuah Gapuro yang ada di perbatasan antara Desa Jabung

dengan Desa Wonorejo ;

§ Pembangunan sebuah Gapuro di Dusun Blandit Barat ;

§ Pembangunan Jalan Paving yang ada di SDN Wonorejo II dan III dan

kemakam Umum ;

- Bahwa pada waktu terpilih menjadi Kepala Desa Tahun 1998, Kantor Desa

Wonorejo hancur kemudian berangsur-angsur terdakwa membangun Kantor

Desa tersebut, dan dana yang ada tidak cukup sehingga banyak uang

terdakwa yang terpakai untuk membangun Kantor Desa sebelum dana turun

dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dipakai untuk

42

mengganti dana yang dikeluarkan terdakwa selama ini termasuk membangun

Kantor Desa dan sebagainya dan mengenai masalah pengeluaran uang

tersebut sudah pernah dimusyawarakan di Desa ;

- Bahwa pada tahun 2005 Desa Wonorejo setelah mendapatkan bantuan dana

DPD/K terdakwa langsung mengadakan rapat yang dihadiri oleh BPD lalu

perangkat Desa yang ada dan saksi Jun Eko sudah mengerti pengeluaran yang

terdakwa keluarkan selama menjadi Kepala Desa terutama pembangunan

gedung Kantor Desa ;

- Bahwa DURK tahun 2005 dan Laporan Pertanggung Jawaban dana DPD/K

Desa Wonorejo tidak dibuat berdasarkan musyawarah desa tetapi terdakwa

minta tolong kepada saksi Roni Hermawan untuk menyusun ;

- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan merasa tidak bersalah

karena terdakwa tidak menikmati uang tersebut secara pribadi tetapi

dipergunakan untuk pembangunan Desa Wonorejo ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan

barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Wonorejo, Kec. Singosari sejak

tanggal 7 Desember 1998 sampai tahun 07 Desember 2006 berdasarkan SK

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang nomor. 554 tahun 1998 tanggal 7

Desember 1998 ;

- Bahwa pada tahun 2005 Desa Wonorejo mendapatkan dana DPD/K dari

Pemkab. Malang sebesarnya Rp. 25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus

ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten

Malang ;

43

- Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut harus ada DURK (Daftar Usulan

Rencana Kerja) yang disampaikan kepada Bupati Malang melalui Camat

Singosari dan DURK dibuat berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri

Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, LPMD, Tim Penggerak PKK dan

tokoh masyarakat ;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum, Petunjuk Tehnis dan SK Alokasi

Penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan ( DPD/K ) tahun

2005 dari Bupati, Kepala Desa sebagai Pembina dan pengendali kelancaran

serta keberhasilan pelaksanaan DPD/K, Penanggung Jawab Operasional

Kegiatan ( PJOK ) adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang

mampu berdasarkan Keputusan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap

pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan DPD/K, sedang

Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan ( PJAK ) adalah Kaur Keuangan

atau Perangkat Desa pada Seretariat Desa berdasarkan Keputusan Kepala

Desa, bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan DPD/K ;

- Bahwa penyaluran dana DPD/K ditransfer melalui Bank Jatim Cabang

Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Kecamatan atau BRI Unit

Kecamatan kemudian diteruskan ke rekening PJOK masing-masing

Desa/Kelurahan ;

- Bahwa dana DPD/K yang telah cair kemudian oleh PJOK diberikan kepada

masing-masing pelaksana kegiatan sesuai kegiatan dalam DURK ;

- Bahwa penggunaan dana DPD/K diserahkan ke desa yang bersangkutan dan

harus sesuai dengan DUK, apabila ada perubahan penggunaan dana DPD/K

tidak sesuai dengan DURK diperbolehkan tetapi prosedurnya harus melalui

musyawarah desa dan ada berita acaranya ;

- Bahwa pada bulan Juli 2005 terdakwa telah membuat DURK Desa Wonorejo

44

tahun 2005 tanpa melalui musyawarah desa, kemudian DURK tersebut

disampaikan kepada Bupati Malang melalui Camat Singosari, dan setelah

diteliti DURK yang dibuat terdakwa tersebut telah memenuhi syarat

administrasi sehingga disetujui oleh Bupati untuk mendapatkan dana

DPD/K;

- Bahwa dalam DURK tersebut, sebagai Penanggung Jawab Operasional

Kegiatan ( PJOK ) adalah Sekretaris Desa, Jun Eko, dan sebagai Penanggung

Jawab Administrasi Kegiatan ( PJAK ) adalah Kaur Kesra, Sanabi ;

- Bahwa dana DPD/K dari Pemda Kab. Malang sebesar Rp. 25.400.000,- ( dua

puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) ditransfer ke rekening PJOK yaitu

saksi Jun Eko di BRI Unit Singosari, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2005

terdakwa mengajak saksi Jun Eko untuk mengambil uang tersebut, dan

setelah uang tersebut diambil oleh saksi Jun Eko uang tersebut kemudian

diminta seluruhnya oleh terdakwa kemudian dimasukkan ke rekening atas

nama terdakwa di BRI Unit Lawang, sedang saksi Jun Eko hanya diberi Rp.

400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) sebagai uang perjalanan dinas ;

- Bahwa dana DPD/K Desa Wonorejo tahun 2005 sesuai dengan DURK

yang terdakwa buat peruntukannya sebagai berikut :

- Bantuan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

sebesar Rp. 17.150.000,-;

- Bantuan operasional Badan Permusayawaratan Desa (BPD)

sebesar Rp. 1.700.000,-;

- Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD) sebesar Rp. 500.000,- ;

- Bantuan operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

sebesar Rp. 2.500.000,- ;

45

- Bantuan pemberdayaan Dusun/Dukuh sebesar Rp. 1.000.000,-;

- Bantuan Pemberdayaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga

(RW) sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa dari dana DPD/K Desa Wonorejo yang penggunaannya telah sesuai

dengan DURK adalah sebagai berikut :



Rp.2.500.000,-



Jumlah Rp.6.200.000,-

- Bahwa tanpa melalui musyawarah desa sisa dana DURK sebesar 19.200.000,-

digunakan untuk :





kemakam Umum ;

- Bahwa dalam laporan pertangungjawaban penggunaan dana DPD/K tahun

2005 yang terdakwa buat semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

DURK dan bukti kuitansi pengeluaran telah diterima oleh masing-masing

yang berhak sesuai DURK, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2005 sesuai DURK dan bukti

kuitansi penerimaan tersebut adalah fiktif karena nama-nama yang tertera

dalam kuitansi tersebut tidak pernah menerima dana dari terdakwa dan tidak

pernah menandatangani kuitansi tersebut ;

46

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS HAKIM akan meneliti dan

mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan

terdakwa ABDUL MUKTI merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana

dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan

tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan

haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa akan

dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dalam pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan

subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih

dahulu apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu

dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya ;

47

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal

18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Secara Melawan Hukum ;

3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang lain Atau Suatu

Korporasi ;

4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;

5. Dijatuhi Pidana Tambahan ;

AD. 1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” disini adalah

siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau

persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan

berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk

korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu

bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik

dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang

harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam

perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004,

48

Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata

“BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan

terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau

“SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum

telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara

tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini

maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS

VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek

hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana

ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan

persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan,

Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa ABDUL MUKTI,

Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, yang diperpanjang

oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan

Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta pleidooi dari Penasihat Hukum terdakwa di

depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan

identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara

Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan

persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan

Pengadilan Negeri Kepanjen adalah terdakwa ABDUL MUKTI maka jelaslah

sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini

49

adalah terdakwa ABDUL MUKTI yang dihadapkan ke depan persidangan

Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Majelis berpendirian unsur “SETIAP

ORANG” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa pengertian “MELAWAN HUKUM” adalah dalam

pengertian formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang

formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur

yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak

pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi

syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam

rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat

sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah

Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum

Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam

Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian

(tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat

melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan

hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof,

Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”,

Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty,

Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa : “menurut

ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat

dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi

50

semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-

undang dan menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti material, apakah suatu

perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak,

masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum

yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum

dari hukum yang tidak tertulis” (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., “Dasar-Dasar

Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.

351) ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan khususnya melalui

perkembangan yurisprudensi pengertian “melawan hukum” terjadi pergeseran

dari perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif dan negatif

dimana fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari

pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh

hukum pidana sedangkan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke

arah fungsi positif melalui kretaria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku

yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih

tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara

dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan

delik tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2

ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur

perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah

pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa

51

putusannya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16

Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa

Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira SH.) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan

hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun

1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25

Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor

31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang

dimaksud dengan unsur “melawan hukum” menjadi tidak jelas rumusannya.

Oleh karena itu berdasarkan doctrine “Sens-Clair” (la doctrine du senclair)

hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan, “Hakim wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat”, karena menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4

Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau

kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Selain itu juga Hakim

dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan

kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut

diberlakukan pada kasus konkrit. Tegasnya, sebagaimana disebutkan

Hamaker bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan

kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam

masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan, oleh karena itu menurut I.H.

Hymans hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan

52

kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dalam

makna sebenarnya”. Konklusi dasarnya, sebagaimana dikatakan Lie Oen

Hock bahwa, “apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita bahwa UU

tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga

tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah,

bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk

menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang

tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsir suatu

ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik “rechts maupun

wetshistoris”, secara sistimatis atau secara sosiologis atau dengan cara

memperbandingkan hukum.

2. Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum”

dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001

memperhatikan doktrin dan Yurispudensi Mahkamah Agung RI yang

berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana

korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil

maupun dalam arti materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam

fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung

berpedoman pada :

- Bahwa “Tujuan diperluasnya unsur perbuatan “melawan hukum”, yang

tidak saja dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan

hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di

persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat

sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya,

dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun

perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.

53

- Bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1)

sub a UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang

ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan

dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau

dipandang tercela oleh masyarakat.

- Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970

sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat

disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah

dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis,

hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, “Maka

untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan

tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran

dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan hukum” dalam rumusan tindak

pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang

bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau yang bertentangan dengan

keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain,

barang maupun haknya”.

- Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Nomor 275

K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa

korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah

perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati

masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang

bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain

UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah

54

Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang

makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti

materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi

penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena

sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang

hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas maka MAJELIS HAKIM dalam mengadili perkara

ini tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil walaupun

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli

2006 perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad “2” ini maka MAJELIS HAKIM

akan meneliti, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya sebagaimana

pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di

persidangan, bahwa untuk mendapatkan dana DPD/K harus ada DURK (Daftar

Usulan Rencana Kerja) yang disampaikan kepada Bupati Malang melalui Camat

dan DURK dibuat berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa

beserta perangkatnya, BPD, LPMD, Tim Penggerak PKK dan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat DURK tahun 2005 tanpa

musyawarah desa dan berdasarkan DURK tersebut kemudian Desa Wonorejo

mendapat dari dana DPD/K (Dana Pembangunan Desa/Kelurahan) yang

berasal dari APBD Kab. Malang sebesar sebesar Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima

55

juta empat ratus ribu rupiah) dan telah diambil oleh PJOK ( saksi Jun Eko ) di BRI

Unit Singosari kemudian uang tersebut diminta terdakwa dan saksi Jun Eko

diberi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedang sisanya terdakwa masukkan

ke rekening terdakwa di BRI Unit Lawang ;

Menimbang, bahwa dari dana DPD/K Desa Wonorejo telah terdakwa

serahkan uangnya sesuai dengan DURK adalah sebagai berikut :



Rp.2.500.000,-



Jumlah Rp.6.200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Umum, Petunjuk Tehnis

dan SK Alokasi Penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan

(DPD/K ) tahun 2005 dari Bupati, Kepala Desa sebagai Pembina dan

pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan DPD/K, dan Penanggung

Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) bertanggung jawab terhadap pengelolaan

dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan DPD/K, sehingga terdakwa tidak

seharusnya yang mengelola uang DPD/K tersebut ;

Menimbang, bahwa sisa dana DURK sebesar 19.200.000,- digunakan oleh

terdakwa untuk :





kemakam Umum ;

56

Menimbang, bahwa penggunaan dana DPD/K diserahkan ke desa yang

bersangkutan dan harus sesuai dengan DURK, menurut saksi Drs. R. Bambang

Prianto apabila ada perubahan penggunaan dana DPD/K tidak sesuai dengan

DURK diperbolehkan tetapi prosedurnya harus melalui musyawarah desa dan

ada berita acaranya ;

Menimbang, bahwa penggunaan sisa dana DURK sebesar 19. 200.000,-

untuk pembangunan desa tidak tercantum dalam DURK tahun 2005 dan

perubahan penggunaan dana DPD/K tahun 2005 tersebut terdakwa laksanakan

tanpa melalui musyawarah desa dan tidak ada berita acaranya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan dana

ADD/K sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk

kepentingan pembangunan desa Wonorejo tidak bertentangan dengan rasa

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, akan tetapi

perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum, Petunjuk

Tehnis dan SK Alokasi Penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan

( DPD/K ) Tahun 2005 dari Bupati Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas MAJELIS HAKIM berpendirian bahwa perbuatan

Terdakwa hakikatnya tidaklah dapat dikategorisasikan sebagai tindakan yang

bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

masyarakat sehingga unsur ad. 2 tentang “SECARA MELAWAN HUKUM”

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair

yaitu unsur ad. 2 tentang “SECARA MELAWAN HUKUM” tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan menurut hukum maka unsur berikutnya tidak perlu

dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

57

Menimbang, bahwa oleh karena DAKWAAN PRIMAIR tidak terbukti,

maka selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan tentang DAKWAAN

SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana

Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;

2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi ;

3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

5. dijatuhkan pidana tambahan ;

Ad. 1. SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “SETIAP ORANG” telah

dipertimbangkan MAJELIS HAKIM dalam dakwaan primair maka untuk

singkatnya putusan ini segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam

mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair sebagai pertimbangan tersendiri

sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam

putusan ini dan oleh karena itu unsur ad. 1 tentang “SETIAP ORANG” telah

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

58

Ad. 2. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU

ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai

maksud/tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorisasikan sebagai

Opzet als Oogmerk, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan

sebagai maksud dan tujuan (Waar men naar Streeft; doel stelling) dari Terdakwa

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini

mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi

memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat “menguntungkan” ini dapat

dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,

M.H., Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya),

Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21) sedangkan Andi Hamzah berpendapat

bahwa pengertian “menguntungkan diri sendiri” adalah suatu unsur yang biasa

dalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasal-pasal 378 dan 423

KUHP (vide: Andi Hamzah, “Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya”,

Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto

perkataan “menguntungkan ”suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan

swasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan

pemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal

ini, termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan

Adami Chazawi bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan

sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”.

Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan,

59

karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil),

bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapat

penghargaan;

Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut

dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri

sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” artinya orang selain

pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti

orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan

pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah kumpulan

orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun

bukan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi

yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan

hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Badan Hukum publik

misalnya BUMN yang berbentuk pesero misalnya PTPN, PT. PLN, Garuda

Indonesia. Badan Hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi,

Yayasan. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi

yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum,

misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain” , atau

“korporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di

persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di

persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur

yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “diri sendiri” yang

menunjuk pada diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian “Korporasi” dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20

60

Tahun 2001 adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik

merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak

perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi

salah satunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat DURK tahun 2005 tanpa

musyawarah desa dan berdasarkan DURK tersebut kemudian Desa Wonorejo

mendapat dari dana DPD/K (Dana Pembangunan Desa/Kelurahan) yang

berasal dari APBD Kab. Malang sebesar sebesar Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima

juta empat ratus ribu rupiah) dan telah diambil oleh PJOK ( saksi Jun Eko ) di BRI

Unit Singosari kemudian uang tersebut diminta terdakwa dan saksi Jun Eko

diberi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedang sisanya terdakwa masukkan

ke rekening terdakwa di BRI Unit Lawang ;

Menimbang, bahwa dari dana DPD/K Desa Wonorejo telah terdakwa

serahkan uangnya sesuai dengan DURK adalah sebagai berikut :



Rp.2.500.000,-



Jumlah Rp.6.200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Umum, Petunjuk Tehnis

dan SK Alokasi Penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan

(DPD/K) tahun 2005 dari Bupati, Kepala Desa sebagai Pembina dan

pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan DPD/K, dan Penanggung

Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) bertanggung jawab terhadap pengelolaan

61

dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan DPD/K, sehingga terdakwa tidak

seharusnya yang mengelola uang DPD/K tersebut ;

Menimbang, bahwa sisa dana DURK sebesar Rp. 19.200.000,- dipegang

oleh terdakwa, dan dalam laporan pertangungjawaban penggunaan dana DPD/K

tahun 2005 yang terdakwa buat semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

DURK dan bukti kuitansi pengeluaran telah diterima oleh masing-masing yang

berhak sesuai DURK, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2005 sesuai DURK dan bukti

kuitansi penerimaan tersebut adalah fiktif karena nama-nama yang tertera dalam

kuitansi tersebut tidak pernah menerima dana dari terdakwa dan tidak pernah

menandatangani kuitansi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di

atas maka MAJELIS HAKIM berpendirian perbuatan Terdakwa telah terbukti

mempergunakan dana DPD/K tahun 2005 sebanyak Rp. 19.200.000,- ( sembilan

belas juta dua ratus ribu rupiah ) untuk kepentingan pribadinya, oleh karenanya

unsur ad. 2 tentang “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI

SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” telah terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU

SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU

KEDUDUKAN

Menimbang, bahwa unsur ad. 3. merupakan unsur yang bersifat alternatif,

yaitu “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN”, atau “KESEMPATAN”, atau

“SARANA”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti

salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

62

Menimbang, bahwa secara gradual terminologi

“MENYALAHGUNAKAN” adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak

terbatas secara limitatif ketentuan Pasal 52 KUHP, sehingga

“MENYALAHGUNAKAN” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau

kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti telah

menguntungkan orang lain, anak, cucu, keluarga dan kroni-kroninya, kemudian

terhadap “MENYALAHGUNAKAN KESEMPATAN” dapat diartikan ada

penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi

kedudukan atau jabatan, sedangkan “MENYALAHGUNAKAN SARANA”

berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan

melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, MAJELIS HAKIM akan

mempertimbangkan Unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu

“MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN” yang dikaitkan dengan

kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pelaan dimana pada dasarnya

“KEWENANGAN” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan

tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan

jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung

subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku

bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang

memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa dimensi tentang “KEWENANGAN” lazim

ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun kebiasaan. Bila kewenangan ini

digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut

menyalahgunakan kewenangan, jadi menyalahgunakan kewenangan dapat

didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak

63

untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang

salah , yang bertentangan dengan hukum kebiasaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak

perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi

salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di

persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Wonorejo tidak melaksanakan

Pedoman Umum, Petunjuk Tehnis dan SK Alokasi Penggunaan Dana

Pembangunan Desa/Kelurahan ( DPD/K ) tahun 2005 dari Bupati, bahwa

Kepala Desa sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan

pelaksanaan DPD/K, akan tetapi terdakwa telah mengambil alih dana DPD/K

tahun 2005 yang telah dicairkan oleh PJOK, saksi Jun Eko, dan menyimpan dana

tersebut dalam rekening atas nama terdakwa di BRI Unit Lawang ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bertindak sebagai pengelola dan

pelaksana dana DPD/K Desa Wonorejo padahal aturannya saksi Jun Eko sebagai

PJOK setelah mencairkan dana DPD/K kemudian menyerahkan kepada masing-

masing pelaksana kegiatan dalam DURK, tetapi telah terdakwa menyerahkan

sendiri dana DPD/K kepada sebagian pelaksana kegiatan dalam DURK yaitu

sejumlah Rp.6.200.000,- sedang sisanya sebesar Rp. 19.200.000,- digunakan oleh

terdakwa untuk melaksanan kegiatan di luar kegiatan yang ada dalam DURK

tanpa melalui musyawarah desa, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan

kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 3. tentang

“MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA

64

YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” telah

terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU

PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang

Nomor 20 Tahun 2001, pada bagian Penjelasannya, dijelaskan mengenai kata

“dapat” yang tercantum dalam bunyi Pasal 3 tersebut. Kata “dapat”

menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu

adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur

perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara

merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan

atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan

negara dan segala hal dan kewajiban yang timbul karena :

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat

lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/

BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal

pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “PEREKONOMIAN

NEGARA” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat

maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

65

yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan

kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian

negara/kerugian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara

sempurna suatu tindak pidana Korupsi, melainkan akibat kerugian negara dapat

timbul dari perbuatan menguntungkan diri/memperkaya diri tersebut di atas

oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan

pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan

berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI

No. 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata

“DAPAT” sebelum frasa “MERUGIKAN KEUANGAN ATAU

PEREKONOMIAN NEGARA” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan

akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “KEUANGAN NEGARA”

menurut memori penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaiman telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah seluruh

kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak

dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak

dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban

pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

66

b. Berada dalam penguasaan, pegurusan , dan pertanggungawaban badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan

perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan

pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan

rakyat;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan

bahwa dana DPD/K tahun 2005 yang diterima oleh Desa Wonorejo bersumber

dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan sebagaimana telah

diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa dana DPD/K Desa Wonorejo

tahun 2005 sebesar Rp 19.200.000,- ( sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah )

telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan untuk

kegiatan yang tidak sesuai dengan DURK yang telah disusun ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara cq.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang cq Pemerintah Desa Palaan dirugikan

sebesar Rp 19.200.000,- ( sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 4. “DAPAT MERUGIKAN

KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” telah terbukti

secara sah dan meyakinkan;

67

Ad. 5. DIJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 5 tentang “DIJATUHKAN

PIDANA TAMBAHAN” merupakan politik hukum dari kebijakan legislasi yang

merupakan pedoman pemidanaan dari kebijakan aplikasi terhadap setiap orang

yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi in casu dalam perkara ini adalah

terdakwa ABDUL MUKTI sehingga dapat dijatuhkan pidana tambahan

sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20

Tahun 2001 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana

diuraikan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan SUBSIDAIR yaitu

ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU

Nomor 20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam

dakwaan subsidair maka Majelis tidak sependapat dengan pleidooi Penasihat

Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena MAJELIS HAKIM dalam persidangan

tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa ABDUL MUKTI adalah orang

yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak

menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf

sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah

selayak dan seadilnya apabila terdakwa ABDUL MUKTI bertanggung jawab atas

kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam Tuntutan Pidananya

meminta kepada MAJELIS HAKIM agar terdakwa ABDUL MUKTI dituntut

68

pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda

maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau

staftoemeting) yang dianggap paling COCOK, SELARAS dan TEPAT yang kira-

kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa PRAYITNO sesuai dengan

tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan

PENUNTUT UMUM tersebut telah CUKUP MEMADAI ataukah dipandang

terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa,

maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban

MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek

YURIDIS yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis

terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal

dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan

dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of

disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi

INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan

dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS KEPADA

MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN

KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS

Terdakwa ABDUL MUKTI ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan

Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala

SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selama persidangan

dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek

phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara

69

yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah

dilakukannya.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF dan

AGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL dan DIBESARKAN

seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatif dimana

pada dasarnya pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidak menjadikan

diri terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek POLICY/FILSAFAT

PEMIDANAAN GUNA MELAHIRKAN KEADILAN DAN MENCEGAH

ADANYA DISPARITAS DALAM HAL PEMIDANAAN (SENTENCING OF

DISPARITY) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana

dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir

TEORI RETRIBUTIF akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi

kepada aspek dan dimensi REHABILITASI atau PEMULIHAN dan KEGUNAAN

bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat TEORI REHABILITASI,

TEORI DETTERENCE dan DOEL THEORIE. Konkretnya pidana harus

dijatuhkan dalam kerangka sesuai TEORI RETRIBUTIF, TEORI REHABILITASI,

TEORI DETTERENCE dan DOEL THEORIE sebagaimana dalam Ilmu Hukum

Pidana modern dikenal dengan terminologi “FILSAFAT INTEGRATIF”. Pada

asasnya secara global dan representatif aspek POLICY/FILSAFAT

PEMIDANAAN hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya

disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak

pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana,

karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari

dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik

hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi

70

DISPARITAS dalam pemidanaan (Sentencing of disparity) sehingga dalam

penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan

terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan

adanya disparitas dalam hal pemidanaan.

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model SISTEM

PERADILAN PIDANA yang ideal bagi INDONESIA maka hendaknya dianut

ASPEK MODEL KESEIMBANGAN KEPENTINGAN ATAU “DAAD-DADER

STRAFRECHT”, bukanlah mengacu pada sistem hukum AMERIKA dengan

orientasi CRIME CONTROL MODEL (CCM), DUE PROCESS MODEL (DPM)

atau FAMILY MODEL. Pada asasnya menurut PROF. Dr. MULADI, S.H. dalam

bukunya : “KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA”, halaman 4 maka CRIME

CONTROL MODEL tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan

bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana,

DUE PROCESS MODEL tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “anti-

authoritarian values”, sedangkan MODEL FAMILY atau “FAMILY MODEL” dari

GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu “offender oriented” sehingga korban

relatif kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang

demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana INDONESIA

yang dianut seperti halnya model hukum BELANDA yang bersifat “dader-

strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS

CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem model AMERIKA

hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini

telah melakukan penemuan hukum (RECHTSVINDING) dengan melakukan

penjatuhan pidana berdasarkan model “DAAD-DADER STRAFRECHT”, yaitu

model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan

kepentingan i.c. putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada

71

perlindungan kepentingan NEGARA, KEPENTINGAN MASYARAKAT,

KEPENTINGAN INDIVIDU, KEPENTINGAN PELAKU TINDAK PIDANA DAN

KEPENTINGAN KORBAN KEJAHATAN ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat

dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang

ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan

terdakwa ABDUL MUKTI haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan

tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF

melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih

tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan

tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIf agar tidak

melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan

juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ASPEK

KEJIWAAN/PSIKOLOGIS TERDAKWA, ASPEK EDUKATIF DAN ASPEK

AGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL DAN DIBESARKAN,

ASPEK POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN GUNA MELAHIRKAN

KEADILAN DAN MENCEGAH ADANYA DISPARITAS DALAM HAL

PEMIDANAAN (SENTENCING OF DISPARITY), DAN ASPEK MODEL SISTEM

PERADILAN PIDANA YANG IDEAL BAGI INDONESIA atau lebih tegasnya

lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek YURIDIS,

SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE,

MORAL JUSTICE, dan SOSIAL JUSTICE maka Majelis berpendirian bahwa

TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM atas diri terdakwa ABDUL

MUKTI menurut hemat MAJELIS HAKIM RELATIF CUKUP BERAT sehingga

tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana

72

disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis TELAH

CUKUP ADIL, MEMADAI, ARGUMENTATIF, MANUSIAWI, PROFORSIONAL

dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ABDUL

MUKTI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan CLEMENSIE PENASIHAT

HUKUM TERDAKWA, TUNTUTAN PIDANA DARI JAKSA PENUNTUT

UMUM maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-

hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Negara dan terdakwa telah

menikmati hasilnya.

- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN : .

- Sepanjang penglihatan Majelis terdakwa cukup sopan di depan

persidangan.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ABDUL MUKTI dijatuhi

pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan

Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa ditahan

sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan sekarang maka Majelis

73

memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan

persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita

secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang

bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapnya

terperinci sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini;

MENGINGAT DAN MEMPERHATIKAN: Hukum yang berlaku dari

Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Jo 18 UU 31/1999 Jo UU

20/2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUKTI tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan oleh karena itu kepada terdakwa ABDUL MUKTI dari

dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa ABDUL MUKTI terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan PIDANA PENJARA selama 1

(SATU) TAHUN dan PIDANA DENDA sebesar Rp. 50.000.000,00 dan apabila

74

PIDANA DENDA tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

pengganti PIDANA DENDA selama 3 (TIGA) BULAN ;

5. Menghukum terdakwa MEMBAYAR UANG PENGGANTI sebesar Rp.

19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah ) paling lama dalam

waktu 1 (SATU) BULAN sesudah putusan telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda terdakwa disita dan

dilelang untuk menutupi UANG PENGGANTI tersebut serta dalam hal

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

MEMBAYAR UANG PENGGANTI maka dipidana dengan PIDANA

PENJARA selama 1 (SATU) TAHUN ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:



Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 7 Desember

1998 dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah buku Rekening SIMPEDES atas nama JUN EKO RB dan

1(satu) lembar kwitansi tanggal 6 Oktober 2005 atas nama penerima

ABDUL MUKTI dikembalikan kepada saksi JUN EKO R. B. ;

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Pembangunan Desa

Wonorejo TA 2005 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPD/K Desa

Wonorejo Tahun 2005 dikembalikan kepada saksi Drs. BAMBANG

PRIANTO ;

75

- 1 (satu) buah SPM Nomor :0414/01.031/PAD/BT/2005 tanggal 28

September 2005 kode rekening 2.01.0310.4.04.03.01.2 tentang Bantuan

Pembangunan desa /Kelurahan (DPD/K) Bulan Agustus (Tahap V)

untuk Kecamatan Singosari (foto copy) tetap terlampir dalam berkas ;

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SENIN tanggal 28 APRIL 2008 oleh kami

Dr. LILIK MULYADI SH. MH. sebagai Hakim Ketua, RIANTO ADAM PONTOH,

SH. dan EMY TJAHJANI W., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 29 APRIL 2008 dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-

Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh IRNAIS, SH sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh GAGUK,

SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta

Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd Ttd

RIANTO ADAM PONTOH, SH. Dr. LILIK MULYADI, SH. MH.

Ttd

EMY TJAHJANI W., SH.

Panitera Pengganti,

ttd

IRNAIS, SH

Documents

Microsoft Word - Korupsi Ab. Mukti