1. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi PerairanProvinsi Papua Barat, BPKH Wil XVII Manokwari,2014 (Surat Keputusan Menteri KehutananNomor 783 Tentang Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Papua Barat)

2. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin BaruRevisi XI, Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, 2016 (SK. 6347/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016)

3. Peta Sebaran Gambut, Balai Penelitian SumberDaya Lahan-Kementerian Pertanian, 2014

4. Peta indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS)Revisi I (SK Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017)

5. Peta Ekoregion Papua Barat, KementerianLingkungan Hidup, 2013

6. Peta Indikatif Wilayah Adat, Koalisi CSO, 2016-2017

7. Peta Degradasi dan deforestasi Hutan PapuaBarat Periode 2011-2016 (Paradisea 2017)

Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan:1. Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRWP Papua Barat untuk mendukung kawasan

lindung sebesar 70 %; dan2. Mengakomodir wilayah ruang hidup milik masyarakat hukum adat yang telah dipetakan oleh pemiliknya.

Peta indikatif usulan fungsi lindung RTRW Papua Barat 2018-2033

Rekomendasi Kebijakan

Referensi

Perempuan Adat Suku Moi Klaben/Bentara Papua

Penyusunan kebijakan penataan ruang di Provinsi Papua Barat belumdilakukan secara adil dan partisipatif. Terutama dalam mewujudkanPapua Barat sebagai Provinsi Konservasi dan kesejahteraanmasyarakat hukum adat. Hal ini tergambar dalam Perda Nomor 4/2013tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat. Untukruang lindung, Papua Barat hanya memiliki 34 % kawasan lindung;dan ruang hidup - wilayah adat milik masyarakat hukum adat tidakdiakomodir. Pada revisi RTRWP 2018, khusus ruang lindung, terbukapeluang untuk penambahan kawasan lindung menjadi 70 %. Begitujuga dalam mengakomodir ruang hidup milik masyarakat hukum adat.

Kilasan

Situasi Kebijakan PenataanRuang Papua Barat

Perubahan KebijakanPenataan Ruang

Rekomendasi Kebijakan

Referensi

Mewujudkan 70% Kawasan Lindung danRuang Hidup Masyarakat Hukum Adatdalam Revisi RTRW Papua Barat 2018Oleh:Pokja Penyelamatan Ruang Hidup Papua Barat

Masyarakat adat Suku Moi, Kampung Sbaga Distrik Klaso, Sorong/BENTARA Papua.

Sekretariat Kelompok Kerja MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN RUANG HIDUP, ADAT DANPERLINDUNGAN HUTAN PAPUA BARAT

Kontak Person : Novi Hematang (Koordinator Sekretariat)Phone: +6281293942211

Edisi 1 / Desember 2017

Permasalahan yang muncul akibat Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2013 tentang RTRWP Papua Baratdapat diminimalisir melalui implementasi beberapakebijakan yang ada. Pada tingkat nasional terdapatPeraturan Pemerintah Nomor 13/2017 tentangRTRWN. Pasal 7 ayat 2b bagian 5 dinyatakanbahwa salah satu strategi untuk pemeliharaan danperwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidupyaitu menetapkan fungsi lindung sebesar 70% untukpulau Papua. Pada tingkat provinsi, terdapat konseppembangunan berkelanjutan Papua Barat sebagaiProvinsi Konservasi.

Untuk mendukung implementasi konsep tersebut,maka diperlukan penambahan luas kawasanlindung dalam RTRWP. Terdapat enam kawasanyang berpotensi untuk ditetapkan menjadi kawasanlindung. Adapun kawasan tersebut yaitu:

Perubahan KebijakanPenataan Ruang

Kawasan lindung dan ruang hidup masyarakathukum adat Papua - wilayah adat, merupakandua isu penting dalam kebijakan penataan ruangdi Provinsi Papua Barat. Meskipun keduanyasecara substantif tidak berkaitan erat, tetapi dalampenetapannya memiliki hubungan sebab akibat dansaling mempengaruhi. Dimana kawasan lindungbertujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi danproses ekologis suatu kawasan bagi kepentinganhidup manusia; dan wilayah adat merupakan ruanghidup dimana masyarakat hukum adat Papuamenunjukkan eksistensi diri dan keberlanjutanhidupnya.

Dalam perspektif politik penataan ruang di PapuaBarat, banyak fakta menunjukkan bahwa kebijakanpembangunan menjadikan lahan dan sumberdaya alam sebagai modal utama. Hal tersebutberlangsung secara eksploitatif, mengorbankankawasan-kawasan lindung yang telah ditetapkansebelumnya, dan berdampak sistemik terhadapkesejahteraan masyarakat adat. Buktinya, untukkawasan hutan, dari total kawasan hutan seluas± 9.713. 137 Ha, sebesar 2.891.879 Ha diberikankepada perusahaan kayu/IUPHHK-HA (Dishut PapuaBarat, 2014). Luasan ini belum ditambah dengankawasan hutan yang dibuka dan telah beralih fungsimenjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Merujuk pada pola ruang RTRWP Papua Barat yangdirevisi pada tahun 2015, terdapat ± 3.342.870 Hapola ruang dengan fungsi lindung dan ± 6.492.362Ha pola ruang dengan fungsi budidaya. Alokasipola ruang budidaya yang sangat luas berpotensimeningkatkan laju degradasi dan deforestasi.Memperhatikan iklim investasi yang tinggi danpembentukan daerah administrasi pemerintahanyang baru di Papua Barat, besar kemungkinanalokasi ruang budidaya akan bertambah luas. Jikasituasi ini terjadi maka kawasan ekologis pentingseperti kawasan bergambut, karst, hutan primerdan kawasan resapan air menjadi terancamkeberadaannya.

Kecenderungan situasi di atas tidak mendukungPapua Barat menjadi Provinsi Konservasi dankomitmen pembangunan rendah karbon.

Terdapat dua landasan pemikiran yang bisadigunakan untuk meningkatkan luasan kawasanlindung dalam pola ruang Papua Barat. Pertama,komitmen politik pemerintah Provinsi Papua Baratsebagai Provinsi Konservasi; dan kedua, PeraturanPemerintah Nomor 13/2017 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional (RTRWN).

Keterancaman tidak hanya terhadap kawasan-kawasan lindung yang telah ditetapkan, tetapi juga

kawasan-kawasan bernilai ekologi penting yangpotensial ditetapkan sebagai kawasan lindung. Halyang sama, wilayah adat milik masyarakat hukumadat ikut terancam status dan keberadaanya. Bagimasyarakat hukum adat, kepemilikkan wilayah adat –atau ruang hidup merupakan perkara penting dalammenunjukkan identitas keberadaannya. Wilayah adattidak hanya dipahami sebagai bentang alam danteritori adat. Tetapi juga sebagai modal, sekaligusaset keberlanjutan hidupnya antar generasi.

Foto: Hutan Adat Suku Moi, Kampung Sbaga Distrik Klaso, Sorong/BENTARA Papua.

Situasi Kebijakan PenataanRuang Papua Barat

Hasil analisis Pokja Penyelamatan Ruang HidupPapua Barat menunjukkan, bahwa 6 kawasandi atas berpotensi untuk diintegrasikan ke dalampola ruang lindung Papua Barat. Hasil analisismendapatkan 6.318.453 Ha - atau 64% dari totalluas kawasan daratan Provinsi Papua Barat dapatdimasukkan sebagai kawasan lindung. Selain itu,terdapat kawasan perlindungan setempat (kawasansempadan pantai, sempadan sungai, kawasansekitar waduk atau danau, kawasan sekitar mata airdan kawasan terbuka hijau) yang bisa dimasukkankedalam kawasan lindung. Diperkirakan denganpenambahan kawasan-kawasan tersebut maka totalluasan kawasan lindung dapat mencapai 70%.

Berkaitan dengan integrasi ruang hidup masyarakathukum adat, terdapat dua kebijakan yang dapat

No. Kawasan Luas (Ha/%)1 Kawasan Konservasi 1,711,098 (17 %)2 Hutan Lindung 1,631,589 (16 %)3 PIPPIB1 1,665,113 (16 %)4 Karst2 855,277 (8 %)5 Lahan Gambut3 308,734 (5%)6 PIAPS4 146,642 (2 %)

Total 6,318,453 (64%)

• Belum semua kawasan ekologipenting ditetapkan sebagaiKawasan Lindung dalam pola ruangRTRWP Papua Barat

• Ruang hidup (wilayah adat) milikmasyarakat hukum adat belumdiakomodir dalam pola ruangRTRWP Papua Barat

Potensi kawasan lindung dalam pola ruang RTRWProvinsi Papua Barat 2018-2033

Keterangan:1 Area PIPPIB di luar kawasan konservasi dan hutan llindung2 Area karst di luar PIPPIB, kawasan konservasi dan hutan lindung3 Area gambut di luar area karst, PIPPIB, kawasan konservasi dan hutan lindung4 Area PIAPS di luar area gambut, area karst, PIPPIB, kawasan konservasi dan hutan lindung

dilakukan. Pertama, mencontohi kebijakan RTRWPdi Provinsi lain yang telah mengakomodir ruang hidup(Perda Kalimantan Tengah Nomor 5/2015 tentangRTRW Kalimantan Tengah - hutan adat dikategorikandalam pola ruang lindung sedangkan tanah adatmasuk dalam pola ruang budidaya); dan Perda BaliNomor 16/2009 tentang RTRW Bali (mengakomodirkawasan suci dalam pola ruang lindung). Kedua,percepatan penetapan Perdasus Wilayah AdatProvinsi Papua Barat.

Perpu Nomor 1/2008 Tentang Perubahan atas UUNomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus ProvinsiPapua dapat dijadikan landasan hukum bagipemerintah daerah untuk mengintegrasikan wilayahadat ke dalam RTRWP Papua Barat.

Sebagai pembuktian eksistensi diri dan wilayahadatnya, beberapa komunitas masyarakat hukumadat telah berinisiatif menata struktur adatnya danmem-petakan secara partisipatif wilayah adatnya.Contohnya marga Gilik, suku Moi di kabupatenSorong, Komunitas adat Indabrikwaubei diKabupaten Manokwari, suku Sumuri di KabupatenTeluk Bintuni dan lainnya.

Foto: Hutan Desa Kampung Esania, Kaimana, Perdu/Samdhana, 2011