1

Buku Dalam Proses Penerbitan

2

Metode Kartometrik Solusi Tepat Bagi Penyelesaian Perselisihan

Batas Daerah

Oleh : Harmen Batubara1 Sumaryo Joyosumarto2 Lulus Hidayatno3

Kita seolah sudah terbiasa dengan berbagai hal terkait banyaknya

perselisihan batas daerah, padahal perselisihan itu telah banyak

menghabiskan waktu, dana dan peluang untuk pembangunan daerah

yang lebih baik. Sebagai contoh sengketa batas antara Kabupaten

Musirawas dengan Musi Banyuasin yang dipicu oleh rebutan SDA di

gassubhan 4, antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri dalam hal

memperebutkan kawah Gunung Kelud dan sengketa batas wilayah antara

Provinsi Jambi dengan Provinsi

Kepulauan Riau terkait kepemilikan

Pulau Berhala.

Sejak era otonomi daerah (Otda) tahun

1999, jumlah daerah otonom

bertambah sebanyak 205 buah, yakni 7

provinsi, 164 Kabupaten dan 34

kota (Kemendagri, 2010). Saat ini

batas antar daerah yang ada berjumlah

946 segmen dan baru 14% yang telah

ditegaskan melalui Permendagri,

selebihnya (86%) masih belum

ditegaskan dilapangan dengan bebagai

alasan (Subowo,2012). Dari fenomena batas wilayah yang akhir-akhir ini

muncul, Pertanyaannya adakah Solusi yang ampuh bagi penyelesaian

perselisihan Batas ini?

1 PT Indah Unggul Bersama, Wilayahperbatasan.com 2 Jurusan Geodesi FT-UGM

3 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG

3

Didalam Undang-undang Pembentukan Daerah (UUPD) secara jelas telah

dilakukan tahap memilih batas yang jelas dengan dicantumkannya ayat-

ayat yang menentukan cakupan batas disebelah utara, timur, selatan dan

barat. Namun pilihan yang telah dilakukan pada umumnya tidak diikuti

dengan pendefinisian titik dan garis batas yang tegas di dalam peta

lampiran UUPD. Peta lampiran UUPD adalah peta yang bersifat legal,

artinya apa yang digambarkan pada peta tersebut memiliki kekuatan

hukum yang bersifat mengikat. Oleh sebab itu pembuatan peta lampiran

UUPD seharusnya dilakukan secara cermat dan benar sesuai kaidah

kartografis yang baku. Kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas

wilayah di peta berpotensi menimbulkan sengketa posisional antar daerah

yang berbatasan (Adler,1995).

Permasalahan yang ditemukan, banyak peta batas wilayah pada UUPD

yang tidak memenuhi syarat teknis kartografis bila digunakan sebagai

dasar dalam penegasan batas daerah. Persyaratan teknis tersebut

meliputi : adanya skala, datum geodetik, sistem koordinat dan sistem

proyeksi peta. Penelitian yang telah dilakukan terhadap peta batas

wilayah pada UUPD periode 1990-2003, 68 % tidak mencantumkan skala.

Tidak adanya skala maka peta batas wilayah tersebut tidak dapat

digunakan untuk analisis spasial seperti mengukur panjang segmen batas

atau luas wilayah.

Dalam Permendagri No.1 tahun 2006, penegasan batas daerah

dititikberatkan pada upayamewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti

baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Oleh sebab itu

Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas

Daerah, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kurang

mendukung dalam proses percepatan penegasan batas daerah, sehingga

kemudian pada bulan Desember 2012 Menteri Dalam Negeri

mengeluarkan kebijakan mengganti Permendari No.1 tahun 2006 dengan

Permendagri yang baru yaitu Permendagri No.76 tahun 2012.

4

Salah satu perubahan yang mendasar pada Permendagri No.76

tahun 2012 adalah bahwa penegasan batas daerah untuk penentuan

koordinat titik-titik batas tidak harus selalu dilakukan dengan metode

survei lapangan, namun dapat ditentukan secara kartometrik di atas peta

dasar. Dalam Permendagri No. 76 tahun 2012, disebutkan bahwa

penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat

batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau

survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan

daftar titik-titik koordinat batas daerah. Metode kartometrik ini

diharapakan dapat mengurangi kegiatan survei lapangan yang biasanya

memerlukan dana yang besar dan waktu yang relatif lama pada kondisi

medan yang sulit dijangkau.

Metode Kartometrik

Mengacu kepada Permendagri

No.76 tahun 2012, metode Kartometrik

adalah penelusuran/penarikan garis

batas pada peta kerja dan

pengukuran/penghitungan posisi titik,

jarak serta luas cakupan wilayah

dengan menggunakan peta dasar dan

peta-peta lain sebagai pelengkap. Dari

pengertian ini, untuk penelusuran dan

penarikan garis batas serta pengukuran

dan perhitungan posisi (koordinat),

jarak serta luas cakupan wilayah, terlebih dahulu harus disiapkan peta

kerja. Peta kerja ini dibuat menggunakan peta dasar (peta RBI) sebagai

acuan dan peta-peta atau informasi geospasial lain seperti citra satelit

sebagai pendukung.

Penyiapan dokumen terdiri atas dokumen yang bersifat yuridis dan

dokumen teknis. Dokumen yuridis meliputi peraturan perundang-

undangan tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan dokumen

5

lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati

para pihak. Dokumen teknis meliputi peta dasar (peta RBI) dan

informasi geospasial lainnya (citra satelit, peta tematik) yang digunakan

sebagai dasar pembuatan peta kerja yang akan digunakan untuk

pelacakan batas.

Pekerjaan awal yang sangat penting dalam penegasan batas daerah

secara kartometrik adalah menyiapkan dan membuat peta kerja yang

akan digunakan dalam pelacakan untuk mencapai kesepakatan batas

antara daerah yang berbatasan dan digunakan untuk menentukan

koordinat titik-titik batas. Dalam hal peta dasar maka perlu tersedia peta

dasar yang memadai baik dari aspek skala maupun ketelitian dan

kebenaran informasi yang terkandung di dalam peta dasar tersebut.

Pekerjaan pelacakan meliputi memilih letak dan mendefinisikan

titil-titik dan garis batas. Memilih letak titik dan garis batas biasanya

merupakan kompromi antara pertimbangan geografis dengan

kepentingan politik. Tahap memilih letak ini biasanya merupakan fase

yang sangat kritis untuk mencapai kesepakatan letak titik dan garis

batas. Sedangkan mendefinisikan garis batas merupakan suatu proses

yang sebagian besar bersifat teknis (kartometris). Proses ini terdiri

atas penentuan posisi (koordinat) titik-titik batas secara teliti dan

kemudian mendefinisikannya yaitu menarik garis yang menghubungkan

titik-titik batas tersebut di atas peta serta menguraikannya dalam bentuk

narasi di dalam perjanjian (Jones, 1945).

Karena kegiatan boundary making pada dasarnya kegiatan yang

memiliki 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek hukum dan aspek teknis

survei pemetaan, maka pada setiap tahapan diperlukan adanya suatu

berita acara yang mencatat semua hasil kesepakatan yang dilakukan

pada setiap tahapan.

Pilot Proyek Penegasan Batas Daerah Secara Kartometrik

6

Pada tahun anggaran 2013, Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG

melakukan pilot proyek kegiatan penegasan batas daerah secara

kartometrik khususnya dalam tahap menyiapkan peta kerja untuk dasar

pelacakan titik-titik dan garis batas. Lokasi pilot proyek adalah batas

daerah antar kabupaten/kota se provinsi

Kalimantan Tengah yang meliputi 23

segmen batas. Pelaksana kegiatan adalah

PT Indah Unggul Bersama (PT IUB).

Segmen batas antar daerah

kabupaten/kota di provinsi Kalimantan

Tengah disajikan pada Gambar.

Tahapan pekerjaan

Tahapan pekerjaan pada kegiatan

pilot proyek ini meliputi: a. pembuatan

peta koridor batas terkait 23 Segmen

batas kabupaten/kota Kalimantan Tengah

atau disebut juga pembuatan peta kerja, b. Pemodelan (2 dan 3 dimensi)

Peta Kerja dan c. Analisis atau pelacakan batas terhadap 23 segemen

batas antar kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah diatas peta

kerja (metode kartometrik) dan d. sosialisasi hasil pekerjaan kepada

pihak terkait.

Pembuatan peta Segmen koridor batas

Pada proses ini terdapat tahapan pre-processing dan prosesing

citranya sendiri, dengan langkah langah sebagai berikut; Loading

image; Citra mentah (raw image) berupa format citra diproses secara

digital geoprocessing (image processing), seperti, format bit (16 sd 32

bit), format data (Geotiff, BILL, BSQ dll). Kemudian di koreksi

radiometrik citra, process untuk mengurangi efek kesalahan akibat

radiometri, seperti haze atmosfer, kesalahan strip data image dll.

7

Kedudian dilakukan koreksi geometri citra yakni penyesuain

sistem koordinat citra terhadap sistem koordinat nasional (WGS 84).

Metode yang dimaksud cukup dengan model image to map register,

dengan peta RBI skala yang memadai sebagai master correction. Karena

diperlukan juga untuk kontrol vertikal (ketinggian), diharapkan juga citra

terkoreksi terhadap data ketinggian. Data ketinggian yang dimaksud

cukup menggunakan data SRTM yang memadai. Sehingga output citra

fiinal berupa citra yang terkoreksi baik secara horisontal maupun vertikal

(Ortho Rectified Imagery).

Pada tahap Processing Citra, adalah prosesing pada citra yang

sudah terkoreksi (ORI) dan itu dilakukan dengan tahapan lewat Cropping

image (ROI) sesuai lokasi kegiatan; Overlay data citra dan data

kewilayahan; dan Analisis untuk updating segmen batas wilayah berbasis

citra. Dalam tahapan pekerjaan prosesing Citra ini PT IUB menyediakan

berbagai Software terkait prosesing yang diperlukan meliputi : Global

Mapper 11, Argis 10.1, Google earth, Spectral Transformer Tools untuk

Landsat-8 Imagery (GeoSage) dll. Proses data citra didahului dengan

melakukan Penggabungan (pembuatan Mosaik) peta RBI untuk seluruh

liputan batas daerah yang terdapat pada Kabupaten/Kota Provinsi

Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan dengan penyusunan liputan peta

sesuai dengan nomor Lembar peta (NLP) dibutuhkan atau sesuai corridor

batas.

Tahapan berikutnya adalah melakukan buffering terhadap segmen

koridor batas yang dibutuhkan. Proses buffering dilakukan dengan

memanfaatkan software Argis. Proses ini dilakukan dengan mengikuti

pemberian indeks segmen corridor batas sesuai kode wilayah

sebagaimana yang diberikan oleh PPBW-BIG dan sekaligus akan

menetapkan jumlah segmen koridor batas sesuai dengan ketentuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan. Dari proses buffering

ini diperoleh sebanyak 23 segmen koridor batas ( sesuai Peta segmen

koridor batas).

8

Untuk memperkaya atau memperlihatkan lebih jelas keadaan

lapangan yang sebenarnya, maka dilakukan proses pemodelan baik dalam

2 ataupun 3 dimensi yang dilakukan dengan memanfaatkan Citra yang

ada. Prosesing ini lebih sederhana karena berbagai data citra yang ada

sudah dalam bentuk jadi (matang), dengan demikian prosesnya lebih

sederhana dan lebih cepat. Secara keseluruhan data segmen batas

provinsi Kalimantan Tengah telah ter cakup dengan baik diatas peta RBI,

citra Landsat, Aster, Spot4, 5,rapid eye dan Alos.

Analisa segmen batas

Setelah peta kerja termasuk

pemodelan 2 dan 3 dimensi selesai

dibuat, maka dilakukanlah proses

analisis pelacakan garis batas. Pada

kegiatan pelacakan ini dilakukan dua

tahap kegiatan yaitu memilih letak titik

dan garis batas dan mendefinisikan titik

dan garis batas sesuai dengan data

yang ada. Mendefiniskan titik dan letak

garis batas disini adalah menentukan

koordinat titik-titik batas, menentukan

panjang segmen batas serta menghitung luas cakupan wilayah. Peta kerja

yang dibuat ditampilkan dalam bentuk peta model 3 dimensi (3D)

sehingga sangat memudahkan untuk memilih letak titik dan garis batas

dengan pertimbangan geografis. Pemilihan letak garis batas yang

dilakukan, sebagian besar menggunakan pertimbangan geografis

(fenomena bentang alam seperti punggung bukit dan sungai) dan garis

indikatif batas kabupaten/kota yang tercantum pada peta RBI.

Sesuai dengan semangat analisis tersebut maka tahapan pada

pekerjaan ini diawali dengan mencari informasi atau data terkait batas-

Koridor batas Provinsi Kalsel

9

batas Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah

yang dalam hal ini dari UU Pembentukan provinsi Kalimantan Tengah. Di

Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 13 kabupaten dan 1 kota. Dari 14

kabupaten/kota tersebut, 8 kabupaten dibentuk pada era otonomi daerah

melalui Undang-undang No. 5 tahun 2002 tentang pembentukan daerah

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di provinsi

Kalimantan Timur.

Pada undang-undang ini terdapat lampiran peta batas administrasi

wilayah kabupaten yang dibentuk, namun peta tersebut skalanya terlalu

kecil yang bervariasi dari 1: 1.000.000 s.d. 1: 2.000.000. Pada setiap

peta tidak dicantumkan sistem koordinat dan tidak digambarkan unsur

geografis, hanya digambarkan garis batas kabupaten yang dibentuk.

Secara teknis pemetaan, atau kondisi peta lampiran UU pembentukan

daerah seperti ini tidak dapat digunakan untuk dasar penegasan batas

baik secara kartometrik maupun secara survei lapangan. Peta lapmpiran

ini lebih tepat hanya digunakan untuk orientasi kedudukan letak

kabupaten yang dibentuk terhadap kabupaten yang lain.

Lima kabupaten yang lain dibentuk pada era sebelum otonomi daerah

yaitu melalui UU Darurat No. 3 tahun 1956 dan kota Palangkaraya

dibentuk melalui UU No. 5 tahun 1965. Pada undang-undang

pembentukan daerah 6 kabupaten/kota ini tidak dilampiri peta batas

administrasi wilayah daerah yang dibentuk.

Dari UU Pembentukan daerah tersebut diatas secara teknis tidak

dapat dijadikan sebagai acuan. Karena itu kita juga mencari Peta lainnya,

yakni peta penegasan batas yang tengah dilakukan oleh provinsi. Peta

tersebut adalah Peta penegasan batas daerah yang tengah dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan SK Gubernur

sebanyak 15 segmen beserta koordinat titik titk batas. Pada 15 segemen

yang telah ditegaskan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah, tidak lagi

dilakukan pemilihan titik batas. Letak titik batas menggunakan koordinat

10

titik batas yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Kalimantan Tengah

tersebut dan dilakukan pengeplotan letak garis batas pada segemen-

segmen yang letak garis batasnya telah ditegaskan dalam SK Gubernur

Kalimantan Tengah.

Batas lainnya yang kita jadikan pertimbangan adalah Indikasi Batas

pada peta RBI skala 1 : 50.000, akan tetapi dari berbagai pengeplotan

data batas indikatif tersebut, terlihat adanya ketidak sinkronan, dengan

kata lain data batas indikatif tersebut tidak dapat dijadikan sebagai

referensi.

Dari ujia coba penggunaan peta kerja yang dihasilkan untuk

melakukan pemilihan latak garis batas, dihasilkan tiga alternatif garis

batas yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan untuk melakukan

kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Tiga alternatif tersebut

adalah: (1) letak garis batas versi batas indikatif pada peta RBI, (2) letak

batas versi penegasan SK Gubernur Kalimantan Tengah pada 15

segemen, (3) letak titik dan garis batas versi metode kartometrik pilot

proyek.

Sosialisasi

Sosialisasi hasil pembuatan peta kerja dan model penegasan batas

daerah secara kartometrik disampaikan kepada pihak terkait di jajaran

pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sosialisasi dilakukan

dalam bentuk kegiatan workshop dengan tema: Ajudikasi dan

Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten/Kota . Workshop dilaksanakan

selama 1 hari pada tanggal 4 Oktober 2013 di Palangkaraya.

PENUTUP

Sebagai penutup dari tulisan ini, disampaikan beberapa catatan

11

sebagai berikut:

1. Kegiatan pilot proyek telah dapat menghasilkan peta kerja. Pilot

proyek penegasan batas daerah yang dilakukan pada dasarnya baru

sampai pada tahap menyiapkan peta kerja yang akurat yang nantinya

dapat digunakan untuk bahan perundingan para pihak yang

berkepentingan terutama Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Pusat

dan TPBD Provinsi dan TPBD Kabupaten/kota dalam melakukan

pelacakan, pengukuran dan penentuan koordinat ttik batas,

perhitungan panjang segmen garis batas serta perhitungan luas

cakupan wilayah daerah.

2. Pembuatan peta kerja memerlukan waktu 4 bulan, waktu yang relatif

cepat untuk jumlah 23 segmen batas yang meliputi 13 daerah

kabupaten dan 1 kota.

Referensi

Anonim, 2007, Permendagri No.1 tahun 2006 tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah, Departeman Dalam Negeri, Jakarta.

Anonim, 2012, Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.

Anonim, 2013, Kerangka Acuan Kerja Ajudikasi dan Pembuatan Peta

Koridor Batas Kabupaten/Kota, Pusat Pemetaan Batas Wilayah

Badan Informasi Geospasial, Cibinong.

Jones, S.,B., 1945, Boundary Making, A Handbook for Statesmen, Treaty

Editors and Boundary Commissioners , William S. Hein & Co.,Inc,

Buffalo, New York.

12