MENUJU

MASYARAKAT ACEH YANG LEBIH SEHAT

1

1

PENDAHULUAN

SDGs

RPJMN

SISTEMATIKA

2

STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN

PARADIGMA SEHAT

ARAH PENGUATAN AKSES & MUTU YANKES

PENDEKATAN KELUARGA

3 REVIEW PEMBANGUNAN KESEHATAN DI ACEH

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

• ↙ angka kemiskinan

• ↙ angka kesakitan

• ↙ angka kematian

Pencapaian MDGs &

SDGs

• ↗ akses pelayanan

• Pelayanan yg terstruktur

• Pelayanan yg efisien & efektif

Implementasi JKN

DERAJAT KESEHATAN

MASYARAKAT

3

MDGs yang

belum seluruhnya

tercapai

4

+

Tantangan:

Agenda Pembangunan

Pasca-2015 (SDGs)

MDGs berakhir 2015 Target yg belum tercapai dilanjutkan di SDGs

Goal 17, 16, 10, 3

All goals

Goal 1-11

All goals

Goal 4, 2, 3, 6

Goal 1-10

Goal 1,2,3,4,5,8,9,12

Goal 3,4,11

Goal 17, 16, 10, 5

NAWACITA & SDGs

6

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN

(2005-2024)

Masyarakat

Sehat yang

Mandiri

dan

Berkeadilan

RPJMN I

2005-2009

RPJMN II

2010-2014 RPJMN IV

2020-2024

Pendukung/penunjang

Upaya Kuratif

Universal

Coverage

RPJMN III

2015-2019

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM RPJMN 2015 -2019

(PERPRES N0. 2 TAHUN 2015)

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

2. Meningkatnya pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;

6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan

10 Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019

11

STRATEGI PEMBANGUNAN

KESEHATAN

1. DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

2. DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman

Pariwisata dan Industri

3. DIMENSI PEMERATAAN

& KEWILAYAHAN

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

3. Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan

4. Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis IPTEK, dan keunggulan SDM

Antar kelompok

Pendapatan

Antar wilayah

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan

Hukum Keamanan dan

Ketertiban Politik &

Demokrasi Tata Kelola & RB

1. Membangun utk manusia dan masyarakat

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pemb. ekologi berkelanjutan

VISI DAN MISI PRESIDEN

9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)

Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

TRISAKTI:Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik;

Berkepribadian dlm Budaya

PROGRAM INDONESIA PINTAR

PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA

SEJAHTERA

PENGUATAN PELAYANAN KES

3 D

IME

NS

I P

EM

BA

NG

UN

AN

: PE

MB

AN

GU

NA

N M

AN

US

IA,

SE

KT

OR

UN

GG

UL

AN

, PE

ME

RA

TA

AN

DA

N K

EW

ILA

YAH

AN

NO

RM

AP

EM

BA

NG

UN

AN

KA

BIN

ET

KE

RJAJAMINAN KESEHATAN

NASIONAL (JKN)

PROGRAMINDONESIA SEHAT

PENERAPAN PARADIGMA SEHAT

RENCANA STRATEGIS KEMENKES 2015-2019

KELUARGASEHAT

DTPK

VISI KEMENKES 2019 Masy Sehat Yg Mandiri

& Berkeadilan

MISI KEMENKES 2015-2019

T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat,

Vaksin, Biosimilar) & Alkes

Meningkatnya Kesehatan masyarakat

Meningkatnya Akses & Mutu Fasyankes

Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan

Tenaga Kesehatan

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM

Meningkatnya Kom-petensi & Kinerja

Aparatur Kemenkes

Meningkatnya tata kelola

kepemerintahan yang baik dan bersih

Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi

ARAH KEBIJAKAN KEMENKES:

•Penguatan primary health care (UKP dan UKM)

•Continum of care thru life cycle

•Intervensi berbasis health risk

KERANGKA

REGULASI:

KERANGKA PENDANAAN:

PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN

P

RO

GR

AM

GEN

ERIK

& T

EKN

IS K

EMEN

TER

IAN

KERANGKA KELEMBAGAAN:

Peningkatan Efektivitas Organisasi

• Percepatan Regulasi

• Penyempur- naan Sistem

JKN

• Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif

• Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan

Meningkatnya Pengendalian

Penyakit

AKI, AKB, % BBLR, % RMH TANGGA PHBS, Out of pocket peserta JKN, responsiveness

Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN)

Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev

Meningkatnya Sinergitas Antar

K/L Pusat & Daerah

Meningkatnya Efektivitas Litbangkes

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL

(1) (3) (2)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10) (11) (12)

T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI

BIDANG KESEHATAN

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PARADIGMA: PARADIGMA SEHAT

(1) PENGARUSUTAMAAN KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN (2) PROMOTIF & PREVENTIF: PILAR UTAMA UPAYA KESEHATAN

(3) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

ARAH KEBIJAKAN: (1) PENGUATAN PHC, (2) PENDEKATAN CONTINUUM OF CARE, (3) INTERVENSI BERBASIS HEALTH RISK PROGRAM: (1) PENINGKATAN AKSES TERUTAMA

PADA FKTP, (2) OPTIMALISASI SISTEM RUJUKAN, (3) PENINGKATAN MUTU

KERANGKA PENDANAAN: PENINGKATAN PENDANAAN PROMOTIF

& PREVENTIF, PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN KESEHATAN

PROGRAM: (1) PENYEDIAAN BENEFIT, (2) PENYEL. SISTEM ASURANSI SOSIAL

(AZAS GOTONG ROYONG), (3) KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA

KIS .……….

NO SASARAN BENTUK PERUBAHAN YG DIHARAPKAN

DAMPAK

1 Penentu Kebijakan Lintas Sektor

Pemangku Kepentingan memperhatikan segi/ dampak kesehatan dari kebijakan yg diambil baik di hulu maupun di hilir Kebijakan publik berwawasan kesehatan

1. Menjadikan kesehatan sbg arus utama pembangunan di Indonesia

2. Meningkatkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan

2 Tenaga kesehatan

Terlaksanakan paradigma sehat di setiap lini pelayanan kesehatan & mengupayakan agar :

• Orang sehat tetap sehat/ tdk menjadi sakit

• Orang sakit menjadi sehat • Orang sakit tdk menjadi

lebih sakit

1. Promotif preventif merupakan aspek utama dlm setiap upaya kesehatan (program PHBS, Kesling, Promkes, KIA, gizi & lainnya)

2. Meningkatnya kemampuan nakes dlm hal promosi & prevensi

SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT (1)

16

NO SASARAN BENTUK PERUBAHAN YG DIHARAPKAN

DAMPAK

3 Institusi Kesehatan

Penerapan standar mutu & standar pelayanan kesehatan

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

2. Memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat

4 Masyarakat Masyarakat harus merasa bahwa kesehatan adalah harta berharga yg harus dijaga Pemberdayaan masyarakat dan kemandirian masyarakat

1. Terlaksananya PHBS di keluarga & masyarakat

2. Masyarakat aktif sbg kader & terlaksananya Kegiatan pemberdayaan masyarakat (Posyandu, Poskesdes, Posbindu, Desa Siaga dll)

SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT (2)

17

OPERASIONAL PARADIGMA SEHAT O

PER

ASI

ON

AL

PA

RA

DIG

MA

SEH

AT

1. PREVENSI PRIMER

PROMOSI KESEHATAN (Health Promotion)

PERLINDUNGAN SPESIFIK (SPECIFIC PROTECTION)

2. PREVENSI SEKUNDER

EARLY DIAGNOSIS & PROMP TREATMENT

3. PREVENSI TERTIER

DISABILITY LIMITATION

REHABILITATION

GERAKAN

MASYARAKAT

SEHAT

18

1. Akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas belum merata

2. Akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas belum merata

3. Mutu pelayanan fasyankes dasar & lanjutan belum merata

A. PENINGKATAN AKSES

B. KUALITAS FASYANKES

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Sasaran Strategis Penguatan Pelayanan Kesehatan

Indikator Target dan Pencapaian

2015 Target 2016 Target 2019

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

350/93 26,57%

700-93=607 5600

b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

94/50 53,19%

190-50=140 481

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

5600

b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

481

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2800

b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

384

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

1400

b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

287

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 700

b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 190

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 350

b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 94

SASARAN & INDIKATORSASARAN UTAMA RPJMN 2015 -2019 ( BUKU II RPJMN) DI YANKES DASAR

SASARAN/INDIKATOR STATUS AWAL TARGET 2019

SASARAN MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSES & MUTU PELAYANAN KESEHATAN DASAR

IKP JUMLAH KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU

PUSKESMAS YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI

0 5600

NO INDIKATOR

TARGET

KET

2015 2016 2017 2018 2019

1. Jml Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

350 700 1400 2800 5600 RPJMN &

Renstra

2. Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Rawat Inap yang

memberikan pelayanan sesuai standar

700 1400 2800 5600 6000 RPJMN &

Renstra

3. Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak

(PKB) didaerah T dan ST

107 118 128 139 150 RPJMN &

Renstra

4. Jumlah Puskesmas yang telah berkerjasama melalui Dinkes

dengan UTD dan RS

200 1600 3000 4400 5600 RPJMN &

Renstra

5. Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen

Puskesmas

6706 8280 8698 9033 9414 Renstra

6. Jumlah Kab/kota yang memiliki daerah T/ST yang mempunyai

regulasi tentang penetapan Puskesmas T/ST

229 247 265 282 318 Renstra

7. Jumlah Kab/Kota yang siap akreditasi faskes primer 86 210 266 313 366 Renstra

SASARAN UTAMA RPJMN 2015-2019 PADA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

NO INDIKATOR TARGET JANJI

PRESIDEN QUICK WINS

RPJMN REN STRA

CAPAIAN 2015 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan pelayanan sesuai standar

700 1.400 2800 5600 6000 √ √ √ 848

2.

Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah Terpencil dan Sangat Terpencil

107 118 128 139 150 √ √ √ 116

3. Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan UTD dan RS

200 1.600 3000 4400 5600 √ √ √ 212

4. Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas

6.706 8.280 8698 9033 9414 √ 6762

5.

Jumlah Kab/Kota yang memiliki daerah T/ST yang mempunyai regulasi tentang penetapan Puskesmas T/ST

229 247 265 282 318 √ 187

PROGRAM PENINGKATAN AKSES

PENGUATAN SISTEM RUJUKAN

PENGEMBANGAN

YAN INOVASI

MEWUJUDKAN KEMITRAAN YANG

BERDAYA GUNA TINGGI

REGIONALISASI SISTEM

RUJUKAN

TELEMEDICINE, FLYING HC

SPGDT, RS PRATAMA

SISTER HOSPITAL, PIHAK

SWASTA, KSO ALAT MEDIS,

AHS

Memperkuat Layanan

Kesehatan Primer

Meningkatkan Kualitas

Layanan Kesehatan Rujukan

Proses Rujukan

SISTEM RUJUKAN NASIONAL: Penguatan Layanan Primer Dan Peningkatan Kualitas Layanan Sekunder

FKTP Regionalisasi RS

PROFESI

Panduan Klinis

Penurunan Tingkat Kematian di RS

Penurunan Beban Kapasitas RS

FAKTA: >70% Penyakit yang ditangani Rumah Sakit adalah Penyakit Kewenangan tingkat pertama (puskesmas)

SISTEM RUJUKAN

FKTP RS Kab/Kota 110 RS

Rujukan Regional

20 RS Rujukan Provinsi

14 RS Rujukan Nasional

Self Care

Primary Care

Secondary

Tertiary

Tertiary Care

Rujukan - Kewenangan

GATE KEEPER

RS Rujukan Nasional dan RS Rujukan Provinsi

RS Rujukan Nasional Provinsi

RS Kelas A 11 2

RS Kelas B 3 14

RS Kelas C -- 4

Jumlah 14 20

RS RUJUKAN REGIONAL (= 110 RS)

RS KELAS A 3 RS

RS KELAS B 48 RS

RS KELAS C 52 RS

RS KELAS D 7 RS

RS Rujukan Regional

**Kepmenkes

HK.02.02/MENKES/390/2014 dan

HK.02.02/MENKES/391/2014

STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Akses Pelayanan Kesehatan Primer yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi Masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Primer

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Primer)

Terwujudnya Inovasi Pelayanan Kesehatan

Primer

Terwujudnya Penguatan Pelayanan Kesehatan pada

Klinik Pratama

Terwujudnya Kemitraan LS/LP yang Berdaya Guna

Tinggi dalam Yankes Primer

Terwujudnya Mutu Advokasi, Pembinaan

dan Pengawasan Yankes Primer

OUTCOME

PROSES STRATEGIS

SUMBER DAYA

Terwujudnya Penguatan Pelayanan Kesehatan

pada Puskesmas

Terwujudnya Penguatan Pelayanan Kesehatan pada

Praktik Perorangan

Tersedianya Dukungan Regulasi

Tersedianya SDM Kompeten & Berbudaya

Kinerja

Terlaksananya monitoring yang efektif dan sistim pelaporan

Terwujudnya Perencanaan terintegrasi

Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah T/ST

Jumlah Puskesmas RI & Non RI yg memberikan

pelayanan sesuai standar Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama

melalui Dinkes dengan UTD dan RS

Tersedianya Dukungan Anggaran

PUSKESMAS UKP UKM

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

1. PEMB. WAWASAN KES 2. PEMBERDAYAAN MASY 3. PENDEKATAN

KELUARGA KELUARGA SEHAT

DUA “SAYAP” PUSKESMAS

28

Pemda: Taman untuk aktifitas fisik Car Free Day

Kemenparekraf: Pariwisata Olahraga

Kemenkes: Surveilans penyakit

Kemenperin: Fortifikasi, GGL

Kemenkes: Pola Gizi Seimbang

Meningkatnya AKTIFITAS FISIK

Meningkatnya KONSUMSI BUAH

& SAYUR

Menurunnya MEROKOK

Kemenpora: Gedung & Fasilitas

Olahraga

Menpan: Edaran ttg Olahraga di

Kantor/Institusi

Pemda: Kawasan

Tanpa Rokok

PKK, Pramuka: Karang Kitri

Kemenkeu: Cukai Rokok

YANKESDAS

Pemda & Kem Pora Kejuaraan OR

KemenUKM: Minum Jamu

Kemendikbud Kantin Sehat

Kemenkes: Screening Kanker,

Hipertensi, PHBS

Mendikbud & Menag:

UKS, Kurikulum

BPJS: Pencegahan

Sekunder

Kementan: Buah & sayur murah

BPOM: Jajanan Anak Sekolah

Kemenkes: 1000 HPK

LINGKUNGAN SEHAT

1000 HPK

Kemkominfo: Iklan layanan

masyakat Kemendag: Peredaran

min. beralkohol

Kemenhub: Jalur sepeda Pedestrian

Olahraga & Aktifitas fisik Masy, Poco-Poco

Kemendes: Lapangan desa

KKP: Gemar ikan

Kemenhub: Keamanan

Transportasi

MENKO PMK, MENKO PEREKONOMIAN: Pengendalian Pelaksanaan

Hidup Sehat

Prevalensi Penyakit menurun

50%

GERAKAN MASYARAKAT SEHAT

BAPPENAS & Kemkeu : Perencanaan , Penganggaran, Monev

“Sehat,Bugar,Produktif “

29

30

PENDEKATAN “CONTINUUM OF CARE” & “LIFE CYCLE” BERKESINAMBUNGAN & THD SELURUH TAHAPAN SIKLUS HIDUP MANUSIA

PENDEKATAN KELUARGA

REFORMASI PELAYANAN

KESEHATAN DASAR – PENDEKATAN KELUARGA

1. Penguatan kebijakan publik lintas sektor, pelibatan dunia usaha dan masyarakat

2. Reformasi sistem pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan keluarga

3. Penguatan kepemimpinan dan tata kelola yang efektif

4. Penguatan komponen promotif dan preventif dalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

Pendekatan keluarga

PENDEKATAN KELUARGA Cara kerja Puskesmas yg tdk hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di DLM GEDUNG, melainkan juga KELUAR GEDUNG dg mengunjungi KELUARGA di wilayah kerjanya (tdk hanya mengandalkan UKBM yg ada) Pendekatan pelayanan yg mengintegrasikan UKP & UKM Secara berkesinambungan Dgn target keluarga Didasari data & informasi dari profil kes keluarga TUJUAN: 1. Meningkatkan akses keluarga thd pelayanan kes yg

komprehensif 2. Mendukung pencapaian SPM kab/kota & SPM Provinsi 3. Mendukung pelaksanaan JKN 4. Mendukung tercapainya program Indonesia Sehat

32

12 INDIKATOR KELUARGA

SEHAT

33

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Sinergitas antar K/L Pusat & Daerah

Meningkatnya Efektivitas Litbangkes

PROGRAM UNGGULAN KEMENKES 2015 – 2019

1. Penurunan AKI dan AKB

2. Perbaikan Gizi (Stunting)

3. Pengendalian Penyakit Menular (ATM)

4. Pengendalian PTM

35

REVIEW PEMBANGUNAN KESEHATAN

DI ACEH

ANGKA KEMATIAN BAYI DI INDONESIA HASIL SDKI 2012 (REGIONAL BARAT)

Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian bayi periode 10 tahun sebelum survei. Angka

kematian bayi di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

INDONESIA

Kepri

Babel

Lampung

Bengkulu

Sumsel

Jambi

Riau

Sumbar

Sumut

Aceh

24

40

47

Target

MDG’s

2015 ≤ 23

34

27

29

34

27

29

30

35

36

ANGKA KEMATIAN BALITA DI INDONESIA HASIL SDKI 2012 (REGIONAL BARAT)

Angka ini menggambarkan kondisi angka kematian balita periode 10 tahun sebelum survei.

Angka kematian balita di Indonesia periode 5 tahun sebelum survei sebesar 40 per 1.000

kelahiran hidup.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

INDONESIA

Kepri

Babel

Lampung

Bengkulu

Sumsel

Jambi

Riau

Sumbar

Sumut

Aceh

43

38

37

36

28

34

52

42

54

35

32

37

PREVALENSI GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA (BB/U) DI INDONESIA TAHUN 2013

Sumber : Riskesdas 2013 38

39

NO. PROVINSI

JUMLAH KESELURUHAN PUSKESMAS

ISO/AKREDITASI DAERAH PUSKESMAS BLUD Puskesmas Program

Donatur

JUMLAH KAB/KOTA

JUMLAH PUSKESMA

S

JUMLAH KAB/KOTA

JUMLAH PUSKESMAS

JUMLAH KAB/KOTA

JUMLAH PUSKESMAS

JUMLAH KAB/ KOTA

JUMLAH PUSKESMA

S

1 ACEH 9 27 2 3 0 0 8 26 2 SUMATERA UTARA 15 52 14 14 0 0 5 42

3 SUMATERA BARAT 1 1 1 1 0 0 0 0

4 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0

5 JAMBI 1 1 1 1 0 0 0 0

6 SUMATERA SELATAN 1 38 1 1 1 38 0 0

7 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0

8 LAMPUNG 1 14 0 0 1 14 0 0

9 BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0

10 KEPULAUAN RIAU 1 1 1 1 0 0 0 0

11 DKI JAKARTA 6 328 6 328 6 33 0 0

12 JAWA BARAT 5 63 0 0 0 0 5 63

13 JAWA TENGAH 16 71 14 30 0 0 6 47

14 DI YOGYAKARTA 5 18 4 9 4 14 0 0

15 JAWA TIMUR 18 91 4 4 0 0 16 87

16 BANTEN 5 36 4 17 0 0 2 24

17 BALI 3 18 2 5 1 13 0 0

18 NUSA TENGGARA BARAT 2 6 2 6 0 0 0 0

19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0

20 KALIMANTAN BARAT 8 44 4 5 1 27 6 23

21 KALIMANTAN TENGAH 1 1 1 1 0 0 0 0

22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0

23 KALIMANTAN TIMUR 6 24 5 20 1 4 0 0

24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0

25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0

26 SULAWESI TENGAH 4 5 4 5 0 0 0 0

27 SULAWESI SELATAN 6 38 0 0 0 0 7 42

28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0

29 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0

30 SULAWESI BARAT 2 2 2 2 0 0 0 0

31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0

32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0

33 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0

34 PAPUA 4 12 0 0 0 0 4 12

JUMLAH 120 891 72 453 15 143 59 366

ROAD MAP PUSKESMAS NRI DAN RI DENGAN PELAYANAN SESUAI STANDAR TAHUN 2016

2015

22 PROVINSI 140 KAB/KOTA

848 PUSKESMAS

TARGET : 1400 PUSKESMAS

Diperlukan penambahan 552 Puskesmas

dengan ditambah capaian tahun 2015

KETERANGAN:

1. Data Puskesmas “Prospek” untuk pencapaian

target 2016 akan disandingkan dengan capaian

tahun 2015 (848 Puskesmas) agar tidak terhitung

dua kali.

2. Data Puskesmas “Prospek” untuk pencapaian target

2016 akan dipantau dengan Instumen untuk

ditetapkan sesuai standar,

3. Capaian indikator merupakan kumulatif, sehingga

capaian tahun 2015 tetap akan dipantau dengan

instrumen sehingga kesesuaian standar tetap

terjamin.

DATA PUSKESMAS “PROSPEK” UNTUK PENCAPAIAN TARGET 2016

RS Rujukan Regional (110 RS Rujukan Regional)

RS RUJUKAN REGIONAL (= 110 RS)

RS KELAS A 3 RS

RS KELAS B 48 RS

RS KELAS C 52 RS

RS KELAS D 7 RS

PROVINSI ACEH

1. RSUD Datu Beru Takengon 2. RSUD Dr.Fauziah Bireuen 3. RSUD Kota Langsa 4. RSUD Yuliddin Away 5. RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh

Kelas B Kelas C Kelas B Kelas C Kelas C 40

41

NO KAB/KOTA PERINGKAT NASIONAL

NO KAB/KOTA PERINGKAT NASIONAL

1 Kab. Simeulue 219 13 Kab. Gayo Leus 364

2 Kab. Aceh Singkil 302 14 Kab. Aceh Tamiang 224

3 Kab. Aceh Selatan 416 15 Kab. Nagan Raya 404

4 Kab. Aceh Tenggara 180 16 Kab. Aceh Jaya 160

5 Kab. Aceh Timur 399 17 Kab. Beneur Meriah 346

6 Kab. Aceh Tengah 309 18 Kab. Pidie Jaya -

7 Kab. Aceh Barat 379 19 Kota Banda Aceh 7

8 Kab. Aceh Besar 87 20 Kota Sabang 51

9 Kab. Pidie 358 21 Kota Langsa 79

10 Kab. Bireun 311 22 Kota Lhokseumawe 145

11 Kab. Aceh Utara 385 23 Kota Subulussalam -

12 Kab. Aceh Barat Daya 397

PERINGKAT NASIONAL IPKM 2013 DI PROVINSI ACEH

HARAPAN PADA PEMDA

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan melalui kerja sama lintas sektor

2. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan perlu diikuti dengan upaya pemenuhan tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter.

3. Komitmen Pemda dalam besar alokasi anggaran kesehatan yang sudah baik perlu diikuti dengan pemanfaatan anggaran yang lebih baik.

HARAPAN PADA PEMDA (lanjutan)

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan melalui kerja sama lintas sektor

2. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan perlu diikuti dengan upaya pemenuhan tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter.

3. Komitmen Pemda dalam besar alokasi anggaran kesehatan yang sudah baik perlu diikuti dengan pemanfaatan anggaran yang lebih baik.

4. Memastikan agenda SDGs masuk dalam RPJMD yang sedang disusun, dan sejalan dengan Program Indonesia Sehat.

5. Rakerkesda ini perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi untuk menjawab permasalahan di provinsi/kabupaten/ kota.

6. Hampir seluruh Kab/kota telah mengeluarkan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Gubernur telah menjadi pelopor “Berhenti Merokok”. Apresiasi terhadap upaya besar ini, semoga terjadi penurunan prevalensi perokok yang bermakna dan berdampak pada kesehatan masyarakat.