MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA · pelayaran sungai dan danau yang dapatdilayari. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERIPERHUBUNGANNOMOR: PM. 81 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGANDAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal, Pemerintah melakukan pembinaan danpengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimaluntuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepadamasyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja PemerintahanDaerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangkaNegara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa bidang perhubungan merupakan salah satu pelayanandasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secaraminimal yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan MenteriPerhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal BidangPerhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentangPerkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4722);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4849);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5025);

7. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal;

Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)tanggal 12 Agustus 2011 yang merekomendasikan kepada MenteriPerhubungan untuk menetapkan Standar Pelayanan MinimalBidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDARPELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAHPROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BABIKETENTUAN UMUM

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan selanjutnyadisebut SPM Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutupelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yangmerupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperolehsetiap warga secara minimal.

2. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar danmutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupansosial, ekonomi dan pemerintahan.

3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

5. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuansistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dankeuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalamrangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPMPerhubungan secara efektif dan efisien dengan menggunakanprinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebutAPBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negarayang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebutAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerahyang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah danDPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab atas urusanpemerintahan di bidang perhubungan.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

SPM Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepadaPemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiapwarga secara minimal.

BAB IIISTAN OAR PELAYANAN MINIMAL

BIOANG PERHUBUNGAN

(1) Pemerintah Oaerah Provinsi dan Pemerintah OaerahKabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar di bidangperhubungan sesuai dengan SPM Perhubungan.

(2) SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasjenis pelayanan, indikator kinerja, dan target Tahun 2010 - Tahun2014 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Oi luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),Pemerintah Oaerah Provinsi dan Pemerintah Oaerah Kabupaten/Kotatertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan,karakteristik, dan potensi daerah.

SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4diberlakukan juga bagi Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.

BABIVWEWENANG PENETAPAN

(1) Wewenang penetapan SPM bidang Perhubungan dilakukan olehPemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuanpemerintah daerah.

(2) Penetapan SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaianSPM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

(3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkansecara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritasdan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuankelembagaan dan personil daerah.

BABVPENGORGANISASIAN

(1) Gubernur dan BupatilWalikota bertanggungjawab dalampenyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan sesuai SPMPerhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan sesuai SPMPerhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secaraoperasional dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang Perhubungan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

(3) Penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan sesuai SPMPerhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan olehaparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasidan kompetensi yang dibutuhkan.

BABVIPELAKSANAAN

(1) SPM Perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalamperencanaan program pencapaian target SPM di masing-masingDaerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(2) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yangditetapkan.

BABVIIPELAPORAN

(1) Gubernur dan BupatilWalikota menyampaikan laporan teknistahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Perhubungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Menteri.

(2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknispenerapan SPM Perhubungan.

(3) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaianSPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penerapan danPencapaian SPM.

BAB VIIIMONITORING DAN EVALUASI

(1) Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan danpencapaian SPM Perhubungan oleh Pemerintah Daerah dalamrangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepadamasyarakat.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untukPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPMPerhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakansebagai:

a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerahdalam pencapaian SPM Perhubungan;

b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapanSPM Perhubungan, termasuk pemberian penghargaan bagipemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan

c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pemerintahdaerah yang tidak berhasil mencapai SPM Perhubungan denganbaik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkankondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai peraturanperundang-undangan.

BABIXPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis ataspenerapan dan pencapaian SPM Perhubungan.

(2) Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah didaerah.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputipenyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan danpengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPMPerhubungan.

(4) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan,dilakukan penyusunan petunjuk teknis yang diatur lebih lanjutdengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan danpencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Jenderal KementerianPerhubungan.

(2) Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukanpengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPMPerhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan InspektoratKabupaten/Kota.

(3) BupatilWalikota melaksanakan pengawasan teknis dalampenyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan sesuai SPMPerhubungan di daerah masing-masing.

BABXPENGEMBANGAN KAPASITAS

(1) Menteri dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melaluipeningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dankeuangan, baik di tingkat Pemerintah maupun pemerintah daerah.

(2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis,bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuanlainnya meliputi :

a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untukmencapai SPM Perhubungan, termasuk kesenjanganpembiayaan;

b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Perhubungan danpenetapan target tahunan pencapaian SPM Perhubungan;

c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Perhubungan; dan

(3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbinganteknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkankemampuan kelembagaan, personal dan keuangan negara sertakeuangan daerah.

BABXIPENDANAAN

(1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan,penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan danpengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasimanajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukungpenyelenggaraan SPM Perhubungan yang merupakan tugas dantanggung jawab pemerintah, dibebankan kepada APBN KementerianPerhubungan.

(2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaiankinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan danpengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, sertapengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Agustus 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

Diundangkan di Jakartapada tanggal 7 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

UMAR RIS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001

NomorTanggal

PM. 81 Tahun 2011: 25 Agustus 2011

Standar Pelayanan Minimal BatasNo Jenis Pelayanan Dasar Waktu Keterangan

PencapaianIndikator Nilai

1. Angkutan a. Jaringan Tersedianya angkutan umum yang 100% 2014 DilaksanakanJalan Pelayanan melayani wilayah yang telah tersedia oleh Dinas

Angkutan Jalan jaringan jalan untuk jaringan jalan PerhubunganProvinsi. Provinsi

b. Jaringan Tersedianya terminal angkutan 100% 2014 DilaksanakanPrasarana penumpang tipe A pada setiap oleh DinasAngkutan Jalan Provinsi untuk melayani angkutan Perhubungan

umum dalam trayek. Provinsi

c. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan 60% 2014 DilaksanakanPerlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan oleh DinasJalan penerangan jalan umum (PJU) pada Perhubungan

jalan Provinsi. Provinsi

d. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan 100% 2014 Dilaksanakanbagi angkutan umum yang melayani oleh Dinastrayek Antar Kota Dalam Provinsi Perhubungan(AKDP). Provinsi

AngkutanSungai danDanau

e. Sumber DayaManusia (SDM)

a. JaringanPelayananAngkutan Sungaidan Danau

b. JaringanPrasaranaAngkutan Sungaidan Danau

d. Sumber DayaManusia (SDM)

Tersedianya SDM yang memilikikompetensi sebagai pengawaskelaikan kendaraan pada perusahaanangkutan umum, pengelola terminal,dan pengelola perlengkapan jalan.

Tersedianya angkutan sungai dandanau untuk melayani jaringan trayekantar Kabupaten/Kota dalam Provinsipada wilayah yang tersedia alurpelayaran sungai dan danau yangdapat dilayari.

Tersedianya pelabuhan sungai dandanau untuk melayani kapal sungaidan danau yang beroperasi padajaringan trayek antar Kabupaten/Kotadalam Provinsi pada wilayah yangtersedia alur pelayaran sungai dandanau yang dapat dilayari.

Terpenuhinya standar keselamatanbagi kapal sungai dan danau yangberoperasi pada trayek antarKabupaten/Kota dalam Provinsi.

Tersedianya SDM yangkompetensi sebagai awakangkutan sungai dan danau.

memilikikapal

BatasWaktu Keterangan

Pencapaian

Dilaksanakanoleh DinasPerhubunganProvinsi





AngkutanPenyeberangan

a. JaringanPelayananAngkutanPenyeberangan

b. JaringanPrasaranaAngkutanPenyeberangan


Tersedianya kapal penyeberanganyang beroperasi pada Iintas antarKabupaten/Kota dalam Provinsi yangmenghubungkan jalan Provinsi yangterputus oleh perairan

Tersedianya pelabuhan pada setiapibukota Provinsi dan ibukotaKabupaten/Kota yang memilikipelayanan angkutan penyeberanganyang beroperasi pada lintas antarKabupaten/Kota dalam Provinsi dantidak ada alternatif jalan.

Terpenuhinya standar keselamatankapal dengan ukuran di bawah 7 GTdan kapal yang beroperasi padalintas penyeberangan antarKabupaten/Kota dalam Provinsi.

Tersedianya SDM yang memilikikompetensi sebagai awak kapalpenyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT.


Pencapaian





a. JaringanPelayananAngkutan Laut

b. JaringanPrasaranaAngkutan Laut


Tersedianya kapal laut yang 100%beroperasi pada lintas antarKabupaten/Kota dalam Provinsi padawilayah yang memiliki alur pelayarandan tidak ada alternatif jalan

Tersedianya dermaga pada setiapibukota Provinsi dan ibukotaKabupaten/Kota untuk melayani kapallaut yang beroperasi pada lintastrayek antar Kabupaten/Kota dalamProvinsi pada wilayah yang memilikialur pelayaran dan tidak ada alternatifangkutan jalan.

Terpenuhinya standar keselamatankapal dengan ukuran di bawah 7 GTdan kapal yang beroperasi antarKabupaten/Kota dalam Provinsi.

Tersedianya SDM yang memilikikompetensi sebagai awak kapal untukangkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT.


Pencapaian





Standar Pelayanan Minimal BatasNo Jenis Pelayanan Casar Waktu Keterangan

PencapaianIndikator Nilai

1. Angkutan Jalan a. Jaringan 1) Tersedianya angkutan umum yang 75% 2014 DilaksanakanPelayanan melayani wilayah yang telah oleh DinasAngkutan Jalan tersedia jaringan jalan untuk Perhubungan

jaringan jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2) Tersedianya angkutan umum yang 60% 2014 Dilaksanakanmelayani jaringan trayek yang oleh Dinasmenghubungkan daerah tertinggal Perhubungan

dan terpencil dengan wilayah yang Kabupaten/

telah berkembang pada wilayahKota

yang telah tersedia jaringan jalanKabupaten/Kota.

b. Jaringan 1) Tersedianya halte pada setiap 100% 2014 DilaksanakanPrasarana Kabupaten/Kota yang telah oleh DinasAngkutan Jalan dilayani angkutan umum dalam Perhubungan

trayek. Kabupaten/Kota

2) Tersedianya terminal angkutan 40% 2014 Dilaksanakanpenumpang pada setiap oleh DinasKabupaten/Kota yang telah Perhubungan

dilayani angkutan umum dalam Kabupaten/

trayek.Kota

Standar Pelayanan MinimalBatas

No Jenis Pelayanan Casar Waktu KeteranganIndikator Nilai Pencapaian

c. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan 60% 2014 OilaksanakanPerlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan oleh OinasJalan penerangan jalan umum (PJU) pada Perhubungan

jalan Kabupaten/Kota. KabupatenlKota

d. Pelayanan Tersedianya unit pengujian kendaraan 60% 2014 OilaksanakanPengujian bermotor bagi Kabupaten/Kota yang oleh OinasKendaraan memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan

Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan Kabupatenl

wajib uji. Kota

e. 8umber Oaya 1) Tersedianya 8umber Oaya 50% 2014 OilaksanakanManusia (80M) Manusia (80M) di bidang terminal oleh Oinas

pada Kabupaten/Kota yang telah Perhubungan

memiliki terminal. KabupatenlKota

2) Tersedianya 8umber Oaya 100% 2014 OilaksanakanManusia (80M) di bidang oleh Oinaspengujian kendaraan bermotor Perhubungan

pada Kabupaten/Kota yang telah Kabupatenl

melakukan pengujian berkalaKota

kendaraan bermotor.

3) Tersedianya 8umber Oaya 40% 2014 OilaksanakanManusia (80M) di bidang MRLL, oleh OinasEvaluasi Andalalin, Pengelolaan Perhubungan

Parkir pada Kabupaten/Kota. Kota

2. AngkutanSungaidanDanau.

a. JaringanPelayananAngkutanSungai danDanau

4) Tersedianya Surnber Daya 100%Manusia (SDM) yang rnernilikikornpetensi sebagai pengawaskelaikan kendaraan pada setiapperusahaan angkutan urnurn

Terpenuhinya standar keselarnatan 100%bagi angkutan urnurn yang rnelayanitrayek di dalarn Kabupaten/Kota.

1) Tersedianya kapal sungai dan 75%danau untuk rnelayani jaringantrayek dalarn Kabupaten/Kotapada wilayah yang tersedia alursungai dan danau yang dapatdilayari.

2) Tersedianya kapal sungai dandanau yang rnelayani trayek dalarnKabupaten/Kota yangrnenghubungkan daerah tertinggaldan terpencil dengan wilayah yangtelah berkernbang pada wilayahyang tersedia alur sungai dandanau yang dapat dilayari.

BatasWaktu

Pencapaian

Dilaksanakanoleh DinasPerhubunganKota

Dilaksanakanoleh DinasPerhubunganKabupatenlKotaDilaksanakanoleh DinasPerhubunganKabupatenlKota

Dilaksanakanoleh DinasPerhubunganKabupatenlKota

AngkutanPenyeberangan

b. JaringanPrasaranaAngkutanSungaidanDanau


a. JaringanPelayananAngkutanPenyeberangan

Tersedianya pelabuhan sungai dandanau untuk melayani kapal sungaidan danau yang beroperasi padatrayek dalam Kabupaten/Kota padawilayah yang telah dilayari angkutansungai dan danau.

Terpenuhinya standar keselamatanbagi kapal sungai dan danau yangberoperasi pada lintas antarpelabuhan dalam satuKabupaten/Kota.

Tersedianya Sumber Daya Manusia(SDM) yang mempunyai kompetensisebagai awak kapal angkutan sungaidan danau untuk daerah yang telahmelayani angkutan sungai dan danau.

1) Tersedianya kapal penyeberanganyang beroperasi pada lintas dalamKabupaten/Kota pada wilayahyang telah ditetapkan Iintaspenyeberangan dalamKabupaten/Kota.

BatasWaktu

Pencapaian





b. JaringanPrasaranaAngkutanPenyeberangan

2) Tersedianya kapal penyeberangan 100%yang beroperasi pada lintas dalamKabupaten/Kota untukmenghubungkan daerah tertinggaldan terpencil dengan wilayah yangtelah berkembang pada wilayahyang telah ditetapkan lintaspenyeberangan dalamkabupaten/Kota.

Tersedianya pelabuhanpenyeberangan pada Kabupaten/Kotayang memiliki pelayanan angkutanpenyeberangan yang beroperasi padalintas penyeberangan dalamKabupaten/Kota pada wilayah yangmemiliki alur pelayaran.

Terpenuhinya standar keselamatankapal penyeberangan dengan ukurandi bawah 7 GT dan kapalpenyeberangan yang beroperasi padalintas penyeberangan dalamKabupaten/Kota.

BatasWaktu

Pencapaian




Standar Pelayanan Minimal BatasNo Jenis Pelayanan Dasar Waktu Keterangan

Indikator Nilai Pencapaian

d. 8umber Daya Tersedianya 8umber Daya Manusia 50% 2014 DilaksanakanManusia (8DM) (8DM) yang mempunyai kompetensi oleh Dinas

sebagai awak kapal penyeberangan Perhubungan

dengan ukuran di bawah 7 GT atau Kabupaten/Kota

yang beroperasi di lintaspenyeberangan dalamKabupaten/Kota

4. Angkutan Laut a. Jaringan 1. Tersedianya kapal laut yang 90% 2014 DilaksanakanPelayanan beroperasi pada lintas dalam oleh DinasAngkutan Laut Kabupaten/Kota pada wilayah Perhubungan

yang memiliki alur pelayaran dan Kabupaten/

tidak ada alternatif angkutan jalan.Kota

2. Tersedianya kapal laut yang 100% 2014 Dilaksanakanberoperasi pada lintas atau trayek oleh Dinasdalam Kabupaten/Kota untuk Perhubungan

menghubungkan daerah tertinggal Kabupaten/

dan terpencil dengan wilayah yangKota

telah berkembang pada wilayahyang memiliki alur pelayaran dantidak ada alternatif angkutan jalan.

b. JaringanPrasaranaAngkutan Laut

d. Sumber OayaManusia (SOM)

Salinan sesuai dengaKepala Biro H (t

UMAR 5 SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001

Tersedianya dermaga pada setiapibukota Kecamatan dalamKabupaten/Kota untuk melayanikapal laut yang beroperasi padatrayek dalam Kabupaten/Kotapada wilayah yang memiliki alurpelayaran dan tidak ada alternatifangkutan jalan.

Terpenuhinya standar keselamatankapal dengan ukuran di bawah 7 GTyang beroperasi pada lintas dalamKabupaten/Kota.

Tersedianya Sumber Oaya Manusia(SOM) yang mempunyai kompetensisebagai awak kapal angkutan lautdengan ukuran di bawah 7 GT

BatasWaktu

Pencapaian

Oilaksanakanoleh OinasPerhubunganKabupatenlKota



MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Documents

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA · pelayaran sungai dan danau yang dapatdilayari. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi