MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN … · LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALIN AN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 215/PMlZ.03/2018

TENTANG

PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK

BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU,

BANK, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB

PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN

KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa ketentuan mengenai penghitungan besarnya

angsuran pajak penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan

yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank,

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang

b erdasarkan ketentuan diharuskan m embuat laporan

keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan

dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri

oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan

Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usah a Milik

Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 2 -

Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan

Membuat Laporan Keuangan · Berkala Termasuk Wajib

Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

208/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang




Hak Opsi, Badan U saha Milik Negara, Badan U saha Milik



Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib

Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan

kesederhanaan terkait penghitungan besarnya angsuran

pajak yang lebih mendekati kewajaran jumlah yang akan

terutang pada akhir tahun diperlukan penyesuaian

ketentuan yang mengatur mengenai tata cara

penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan

dalam Tahun Pajak berjalan untuk Wajib Pajak Baru,

Bank, Badan U saha Milik Negara, Badan U saha Milik

Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya

yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat

laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Penghitungan Angsuran Pajak

Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus

Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan


Mengingat

Menetapkan

- 3 -

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib

Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang

Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan

Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4893);

PERATURAN

MEMUTUSKAN

MENTE RI KEUANGAN TENTANG

PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM

TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

OLEH WAJIB PAJAK BARU , BANK, BADAN USAHA MILIK

NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK

MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG

BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT

LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG

PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan

yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/7Tahun~1983UU.htm

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.HTM

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.HTM

- 4 -

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya

disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan.

3. Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan

badan yang baru terdaftar pada suatu Tahun Pajak,

termasuk Wajib Pajak dalam rangka penggabungan,

peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha dan/ atau

perubahan bentuk badan usaha.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan

usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau

lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat

tinggal Wajib Pajak.

5. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran

Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk

suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang

PPh.

6. Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan

diharuskan membuat laporan keuangan berkala yang

selanjutnya disebut Wajib Pajak Lainnya adalah Wajib

Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor

perasurans1an, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan

lem baga j asa keuangan lainnya se bagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi

Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka

waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang

Undang KUP.


- 5 -

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun

buku yang tidak sama dengan tahun kalender

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.

Pasal 2

(1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar

Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana

dimaksud dalam Pas al 21 U ndang-U ndang PPh dan

Pasal 23 Undang-Undang PPh serta Pajak

Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar

negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian

Tahun Pajak.

(2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk

penghitungan besarnya Angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 bagi:

a. Wajib Pajak Baru;

b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak

Lainnya; dan

c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Pasal 3

(1) Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank adalah laporan keuangan

yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang

terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi

sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang

dilaporkan.


- 6 -

(2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak

bank dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 1 7

Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan

laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong dan/ atau dipungut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang

Undang PPh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan

Masa Pajak yang dilaporkan; dan

b. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Undang-Undang PPh yang seharusnya

dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa

Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan.

(3) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak termasuk:

a . penghasilan dari luar negen yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak; dan

b. penghasilan dan biaya se bagai pengurang

penghasilan neto yang dikenai Pajak Penghasilan

yang bersifat final dan/ atau bukan objek Pajak

Penghasilan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki kerugian yang dapat

dikompensasikan, kerugian tersebut dikompensasikan

dengan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

Pasal 4

(1) Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 bagi:

a. Wajib Pajak Lainnya; dan

b. Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank,

adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap

3 (tiga) bulan kepada bursa dan/ atau Otoritas Jasa

Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan

laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan

periode yang dilaporkan.


- 7 -

(2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang

PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi

dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong dan/ atau dipungut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23

Undang-Undang PPh sejak awal Tahun Pajak sampai

dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan; dan

b. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Undang-Undang PPh yang seharusnya

dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa

Pajak periode yang dilaporkan.

(3) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak termasuk:

a. penghasilan dari luar negen yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak; dan

b. penghasilan dan biaya sebagai pengurang

penghasilan neto yang dikenai Pajak Penghasilan

yang bersifat final dan/ atau bukan objek Pajak

Penghasilan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki kerugian yang dapat

dikom pensasikan, kerugian terse but dikom pensasikan

dengan penghasilan neto dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).


dimaksud pada ayat (2) merupakan Angsuran Pajak

Penghasilan Pasal 25 untuk 3 (tiga) Masa Pajak setelah

periode yang dilaporkan.

Pasal 5

(1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak

Badan U saha Milik Negara dan Badan U saha Milik

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun selain :

a. Wajib Pajak bank;

b . Wajib Pajak masuk bursa; dan/atau


- 8 -

c. Wajib Pajak Lainnya,

dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang

Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan Rencana

Kerja dan Anggaran Pendapatan Tahun Pajak yang

bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum

Pemegang Saham dikurangi dengan pemotongan

dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan

Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar

atau terutang di luar negeri Tahun Pajak yang lalu, dibagi

12 (dua belas).

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan kepada

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan tidak lewat

dari batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 Masa Pajak

pertama Tahun Pajak berjalan.

Pasal 6

(1) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan Pasal 4 ayat ( 1) belum

dilaporkan, besarnya Angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 2 5 adalah sama dengan Angsuran Pajak

Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak sebelumnya.

(2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) belum

disahkan, maka besarnya Angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan

adalah sama dengan Angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 bulan terakhir Tahun Pajak sebelumnya.

(3) Dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan:

a. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1); atau

b. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah

mendapatkan pengesahan,


- 9 -

besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk

bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian laporan

sampai dengan bulan sebelum disampaikan laporan

tersebut dihitung kembali dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

terhitung mulai batas waktu penyampaian laporan.

(4) Apabila besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar, atas

kekurangan setoran Angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25:

a. wajib disetor pada Masa Pajak saat laporan keuangan

dan/ atau Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan;

clan

b. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang KUP.

(5) Apabila besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil, atas

kelebihan setoran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

dapat dipindahbukukan ke Angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 Masa-Masa Pajak berikutnya.

Pasal 7


Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar

0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah

peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat

usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak.

(2) Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari

masing-masing tempat usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan kredit pajak atas Pajak

Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang

bersangku tan.

Pasal 8

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak

Baru yang merupakan:


- 10 -

a. Wajib Pajak bank;

b. Wajib Pajak masuk bursa;

c. Wajib Pajak badan usaha milik negara;

d. Wajib Pajak badan usaha milik daerah;

e. Wajib Pajak Lainnya; dan/ atau

f. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu,

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pas al 7.

Pasal 9


Baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau

pengambilalihan usaha pada sisa Tahun Pajak berjalan

ditetapkan sebesar penjumlahan Angsuran Pajak

Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang

terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan/ atau

pengambilalihan usaha.


dalam rangka pemekaran usaha, jumlah Angsuran Pajak

Penghasilan Pasal 25 untuk seluruh Wajib Pajak hasil

pemekaran usaha ditetapkan sebesar Angsuran Pajak

Penghasilan Pasal 25 sebelum pemekaran usaha.


dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Wajib

Pajak hasil pemekaran usaha dihitung berdasarkan

persentase nilai harta yang dialihkan.


Baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan

usaha pada Tahun Pajak berjalan ditetapkan sebesar

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir

sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha.

(5) Dalam hal Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf e merupakan

Wajib Pajak Baru hasil penggabungan, peleburan,

pengambilalihan usaha, dan/ atau pemekaran usaha,

penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25


- 11 -

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak

Baru selain Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 dan Pasal 9 pada Tahun Pajak berjalan

ditetapkan nihil.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang




Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik




Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang



Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan

Hak Opsi, Badan U saha Milik Negara, Badan U saha Milik




Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Serita Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 478), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/255~PMK.03~2008Per.HTM




- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1860

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b. Kepala Bagian TU Kernen ter:ian


- 13 -

LAMPI RAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 215/PMK.03/2018

TENTANG

PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM

TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN USAHA MILIK

NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK

MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG

BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT

LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG

PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

A. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank.

Informasi Akumulasi Laba/ (Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan tahun 20Xl :

Masa Paiak Januari Februari Maret April Penghasilan Neto 1.000.000.000 2.100.000.000 1. 900.000.000 4.600.000.000 PPh Pasal 22 25.000.000 75.000.000 100.000.000 250.000.000


- 14 -

Berdasarkan data laba /(rugi) Wajib Pajak bank di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

Masa Pajak yang dilaporkan Januari Februari Maret April Penghasilan Neto 1.000.000.000 2.100.000.000 1.900.000.000 4.600.000.000 PPh Terutang 250.000.000 525.000.000 4 75.000.000 1.150.000.000 Dikurangi: - PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai 25.000.000 75.000.000 100.000.000 250.000.000

dengan Masa Pajak yang dilaporkan - Angsuran PPh Pas al 25 yang seharusnya 0 225.000.000 450.000.000 450.000.000

dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Mas a Pajak sebelum Mas a Pajak yang dilaporkan

Angsuran yang masih harus dibayar 225.000.000 225.000.000 0 450.000.000

B. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya.

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 20Xl:

Laporan Triwulan Januari - Maret April-Juni Juli - September Penghasilan Neto 2.100.000.000 4. 700.000.000 3.200.000.000 PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 75.000.000 125.000.000 200.000.000


- 15 -

Berdasarkan data laba/ (rugi) Laporan Keuangan di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Periode yang dilaporkan Januari - Maret April- Juni Juli - September Penghasilan Neto 2.100.000.000 4.700.000.000 3.200.000.000 PPh Terutang 525.000.000 1.175.000.000 800.000.000 Dikurangi: - PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun 75.000.000 125.000.000 200.000.000

Pajak sampai dengan Mas a Pajak periode yang dilaporkan

- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar 0 450.000.000 1.050.000.000 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan

Angsuran yang masih harus dibayar 450.000.000 600.000.000 0 Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Paiak selaniutnya 150. 000. 000 200.000.000 0

C. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru PT. A terdaftar pada Bulan Februari 2019 di KPP ABC, maka Angsuran PPh Pasal 25 pada Tahun Pajak 2019 (Februari s .d. Desember) untuk PT.-A adalah NIHIL.

D. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/ a tau pengambilalihan usaha PadaBulan Mei Tahun 2019 PT. X dan PT. Y melakukan penggabungan usaha, sehingga terbentuk Badan Usaha baru yaitu PT. Z. Angsuran PPh Pasal 25 PT. X pada Bulan April adalah sebesar 250.000.000 dan angsuran PPh Pasal 25 PT. Y adalah sebesar 450.000 .000. Sehingga untuk besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sisa Tahun Pajak 2019 adalah 700.000.000 (250.000.000 + 450.000.000).


- 16 -

E. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Wajib Pajak melakukan pemekaran usaha Pada Bulan Juli Tahun 2019 PT. K melakukan pemekaran usaha sehingga terbentuk PT baru yaitu PT. L. Nilai harta yang dialihkan kepada PT. L dari PT. K adalah sebesar 40% dari total nilai harta PT. K sebelum melakukan pemekaran usaha. Sehingga nilai harta PT. K setelah melakukan pemekaran usaha adalah 60% dari nilai total harta sebelum melakukan pemekaran usaha. Angsuran PPh Pasal 25 PT. K sebelum melakukan pemekaran usaha adalah 300.000.000. Sehingga besarnya angsuran untuk Bulan Juli s.d Desember 2019 untuk PT. K dan PT. L adalah sebagai berikut:

Persentase Nilai Harta Angsuran PPh 25 Juli-Desember

PT.K 60% 180.000.000

PT. L 40% 120.000.000

F. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Wajib Pajak Wajib Pajak Baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha Pada Bulan Agustus Tahun 2019 CV. ABC melakukan perubahan bentuk badan usaha menjadi PT. ABC. Angsuran PPh Pasal 25 untuk CV. ABC sebelum melakukan perubahan bentuk badan usaha adalah 100.000.000. Sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk September s.d. Desember 2019 adalah 100.000.000.


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u._b. ~-----: Kepala Bagian T. U. KJ~~ntenah

' : i . - .\ c::::-=======-- I I ' \ '"' l l : ' ) • I

. - - , I! ARIF BINTARTO YOWO ·~@· t~ NIP 19710912199703l Oq Jlrr 111~11t ~

~-=:::;:;;---

SRI MULYANI INDRAWATI


Documents

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN … · LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: