Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Tahun 2011: “Melalui Penguatan Peran TKPK Daerah, Kita Tingkatkan Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan

Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pro-Rakyat”

Birawa Assembly Hall – Hotel Bidakara, Jakarta , 15 November 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KERANGKA PAPARAN

o Perkembangan Kondisi Kemiskinan di Indonesia

o Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Strategi dan Program PK dalam RPJM dan RKP

Permasalahan dan Kendala Penanggulangan Kemiskinan

o Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peran TKPK Daerah

2


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKP 2010 : Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan RakyatRKP 2011 : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Oleh

Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah RKP 2012 : Percepatan & Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

INDIKATOR Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010Pertumbuhan Ekonomi 6,1% 4,5% 6,1%Pengangguran 8,39% 7,87% 7,14%Kemiskinan 15,42% 14,15% 13,33%

Indikator2011

2012 2013 2014Rencana Realisasi

Pertumbuhan Ekonomi 6.4% - 6.4%-6.9% 6.7%-7.4% 7.0%-7.7%Pengangguran 7% 6.80% 6.7%-7.0% 6.0%-6.6% 5.0%-6.0%Kemiskinan 11.5%-12.5% 12.49% 10.5%-11.5% 9.5%-10.5% 8.0%-10%

Catatan : Dalam RPJM, sasaran yang dicantumkan hanya sasaran akhir tahun RPJM 2014 saja3


Tingkat Kemiskinan Menurun, namun Lajunya Melambat

54.2

22.5

34

47.9

38.4 37.4 36.1 35.1

39.337.2

34.932.5 31.02 30.02

14.15 13.3312.49

17.418.2

23.4

17.3

11.313.715.1

17.4

21.6

28.6

40.1

16.7 15.917.8

16.615.4

1976 1980 1984 1987 1990 1993 1996 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

penduduk miskin [juta] % penduduk miskin

Catatan : Sasaran kemiskinan dalam RKP 2012 untuk tahun 2012 adalah 10,5%-11,5%

4


Jan-03

May-03

Sep-03

Jan-04

May-04

Sep-04

Jan-05

May-05

Sep-05

Jan-06

May-06

Sep-06

Jan-07

May-07

Sep-07

Jan-08

May-08

Sep-08

Jan-09

May-09

Sep-09

Jan-10

May-10

Sep-10

Jan-11

May-11-5

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

Food Price Index Poverty Basket Index

Year

-on-

Year

Per

cent

age

Chan

geYear-on-Year Percentage Change

Rumah Tangga Miskin Rentan Terhadap Kenaikan Harga Pangan

Kenaikan BBM & pangan 2005-06

Kenaikan pangan 2008

Kenaikan harga beras sebelum

panen

5


Kontribusi makanan terhadap garis kemiskinan tinggi Stabilitas harga pangan harus dijaga

Komoditi Kota (%) Desa (%)

Beras 25,44 32,81

Rokok 7,70 6,23

Telur 3,41 2,47

Gula 2,84 3,89

Mie instant 2,73 2,33

Tempe 2,39 1,88

Daging Ayam Ras

2,15 1,12

Tahu 2,06 1,54

Bawang Merah

1,87 2,14

Komoditi Kota (%) Desa (%)

Perumahan 8,85 6,53

Listrik 3,48 1,92

Pendidikan 2,77 1,45

Angkutan 2,61 1,256


Jumlah Dan Persentase PendudukBerdasarkan Beberapa Batasan GK

BatasTahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

Jumlah (juta)

%Jumlah (juta)

%Jumlah (juta)

%Jumlah (juta)

%Jumlah (juta)

%Jumlah (juta)

%

< GK 39,3 17,75 37,2 16,58 34,96 15,42 32,5 14,15 31,0 13,33 30,0 12,49

< 1,2 x GK

65,2 30,60 64,0 28,55 63,1 27,81 58,8 25,58 56,7 24,38 57,2 23,78

< 1,4 x GK 91,4 42,29 89,2 39,78 86,5 38,12 85,2 37,05 80,9 34,74 81,6 33,94

< 1,6 x GK 114,3 52,91 112,6 50,23 109,2 48,17 109,2 47,51 101,4 43,56 102,4 42,60

< 1,8 x GK 133,7 61,89 131,5 58,66 129,1 56,92 129,9 56,50 119,4 51,29 120,0 49,91

< 2 x GK 149,5 69,23 146,7 65,45 145,9 64,35 147,0 63,92 135,0 58,00 135,8 56,52

Catatan: - GK = Garis Kemiskinan- BPS menggunakan batasan Hampir Miskin : 1 -1,2 GK- 1,8 GK setara dengan US$ 2 PPP 2005, sedangkan 1,2 GK setara dengan US$ 2 PPP 1993

7


Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2010

KETIMPANGAN ANTAR PROVINSI CUKUP TINGGI

Propinsi dg tingkat kemiskinan tinggi umumnya juga memiliki ketimpangan tinggi

8


1. Maret 2010 - Maret 2011, garis kemiskinan meningkat sebesar 10,39%, dari Rp 211.726 per kapita per bulan menjadi Rp 233.740 per kapita per bulan (Rp 7.800 per kapita per hari).

• Inflasi pada masyarakat miskin diperiode yang sama mencapai lebih dari 10%.

• Inflasi harga beras pada periode yang sama sebesar 17,4%.

• Komponen terbesar: kenaikan harga makanan (73,5%).

• Sekitar 70% pengeluaran masyarakat tidak mampu dipakai untuk makanan.

Naiknya garis kemiskinan membuat masyarakat yang berada di tingkat bawah memikul beban yang lebih berat hasil pertumbuhan masih dirasakan kurang oleh masyarakat miskin (ditandai oleh ketimpangan yg meningkat).

MENGAPA PENURUNAN KEMISKINAN MELAMBAT?

9


2. Program-program penanggulangan kemiskinan (PNPM, PKH, dan BSM) bersifat jangka panjang/tidak langsung. Dalam jangka pendek kontribusi langsung terbatas pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

• Masih terdapat persoalan implementasi program ketidaktepatan sasaran;

• keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran;

• lemahnya sosialisasi;

• kurangnya koordinasi;

• lemahnya kapasitas teknis pelaksana;

• pemekaran wilayah data kemiskinan belum termutakhirkan.

10


1) Jumlah penduduk miskin relatif masih tinggi dan 2) Kemiskinan merupakan masalah multidimensi Pengentasan kemiskinan diupayakan secara sinergis dan berkelanjutan melalui 2 jalur:

1. “Mekanisme Ekonomi” Stabilitas Makro Ekonomi inflasi (4,5+/-1)%

Menjaga stabilitas volatile food (produksi dan distribusi) Pertumbuhan ekonomi Momentum pembangunan dan

percepatan menjadi kunci keberhasilan, serta pengembangan sumber-sumber ekonomi sektor tertentu.

Lapangan kerja tercipta, dengan bekerja, seseorang mendapat penghasilan Kemiskinan berkurang

2. Fasilitasi dan bantuan pemerintah (Program Pro-Rakyat) Peningkatan dan Perluasan 3 Klaster yang ada Pengembangan berbagai pelayanan dasar melalui program-

program 4 Klaster Penanggulangan Kemiskinan

SINERGITAS DAN KEBERLANJUTAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

11


PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT

RTSM

RTM

RTHMKlaster-1

1. BEASISWA MISKIN

2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (bila diperlukan

saat krisis)

6. Dll.

Klaster-2

PROGRAM-PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(PNPM)

Klaster-3

KREDIT USAHA RAKYAT

(KUR)

Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin

Perkotaan *)

KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat, serta

Perluasan dan

Peningkatan

Kesempatan

Kerja

Pengurangan

Angka

Kemiskinan

RTSM *)

RTM *)

RTHM

*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

12


RKP 2012 - PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Arah Kebijakan Prioritas:

a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;

b. Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan afirmatif/keberpihakan perluasan 3 klaster program pro-rakyat dengan pengembangan klaster 4;

c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah termasuk percepatan pembangunan daerah terpencil dan perbatasan; dan

d. Menata dan meningkatkan kualitas pelaksanaan lembaga jaminan sosial.

Sasaran : • Penurunan tingkat kemiskinan hingga 10,5 - 11,5% pada 2012 • Perbaikan distribusi pendapatan melalui pelindungan sosial yang berbasis

keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

13


1. Diperlukan pertumbuhan yg cukup tinggi dan inklusif• Pertumbuhan bertumpu pada sektor yang kurang menyerap tenaga

kerja: jasa, perdagangan, dan keuangan Tdk diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi DN yg menyerap tenaga kerja besar (a.l.pertanian).

• Perluasan usaha off farm (yang memberi peluang diversifikasi usaha dan peningkatan pendapatan penduduk perdesaan) belum optimal.

• Perluasan jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan utk mensasar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, terutama di daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal.

2. Globalisasi dan perubahan iklim menambah kerentanan masyarakat miskin• Kerentanan pasar domestik (komoditas ilegal, penimbunan, dsb)

mengakibatkan masyarakat miskin terekspos pada fluktuasi harga yang mempengaruhi daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat .

• Masyarakat miskin (petani, nelayan, dsb) yang paling menderita akibat dampak musim yg tidak teratur, menurunnya ketersediaan air, bencana, dan munculnya berbagai penyakit akibat pemanasan global

TANTANGAN SAAT INI

14


Kendala Implementasi (1)

UMUM:o Penetapan sasaran/targeting Target dan sasaran di beberapa daerah

belum fokus pada kantong-kantong kemiskinan.

o Sinergi antar klaster program-program penanggulangan kemiskinan belum optimal.

o Keterlibatan masyarakat (miskin) secara aktif dalam seluruh program/kegiatan pengurangan kemiskinan, dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, belum optimal.

15

KLASTER Io Sinergi dan sinkronisasi antar program belum optimal (a.l. data

penerima PKH, jamkesmas, raskin belum terpadu, kelembagaan tdk terkoordinasi).

o Cakupan sasaran program masih terbatas Perlu disinergikan dg program-program daerah yg terkait.

o Perlu komitmen pemanfaatan dan pemutakhiran unified database baik program-program pusat maupun daerah.


o Sinergi PNPM Inti dengan PNPM Penguatan belum terlaksana sesuai rancangan Pendekatan dan prosedur PNPM di lapangan belum seragam (kelembagaan masyarakat, perencanaan, dan penanganan fasilitator).

o Sinergi dan Koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri dengan program-program di daerah belum berjalan optimal.

o Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan reguler agar perencanaan dan pengaggaran lebih pro-poor belum banyak terjadi.

o Pengembangan usaha dan pengelolaan keuangan mikro PNPM Mandiri terkendala oleh peraturan yg ada (status Unit Pengelola Kegiatan dan Badan Keswadayaan Masyarakat belum ada payung hukum).

o Strategi Keberlanjutan PNPM Mandiri belum jelas masa depan lembaga masyarakat bentukan PNPM Mandiri dan masa depan Fasilitator.

KLASTER II

16



o Iklim usaha yang kondusif di daerah belum berkembang belum mampu menarik investasi lokal dan meningkatkan akses masyarakat miskin yang memiliki kegiatan produktif kepada sumber permodalan.

o Identifikasi kelayakan pengembangan koperasi skala besar belum ada yang mendukung peningkatan peran koperasi dalam mendorong perbaikan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal, termasuk UMKM.

o Koordinasi antar pelaku terkait dalam pembiayaan koperasi dan UMKM lemah.

o Akses UMKM kepada program KUR terbatas Keterbatasan informasi KUR dan keterbatasan kelayakan UMKM yang ingin mengakses KUR.

KLASTER III

17



UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAN PERAN TKPK DAERAH

18


1. Dalam desentralisasi dan otonomi daerah, peran Pemda menjadi sentral untuk:a. Mengoptimalkan sinergi berbagai program pusat dan

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing ekonomi lokal.

b. Mengendalian inflasi daerah sebagai natural protection untuk orang miskin (agar peningkatan pendapatan orang miskin efektif bagi peningkatan kesejahteraannya).

c. Mensinergikan kegiatan & anggaran program sektor & daerah untuk membuka keterisolasian wilayah, peningkatan keberdayaan masyarakat, & revitalisasi perdesaan.

19

UPAYA-UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (1)



2. Peningkatan pro-poor planning and budgeting:a. Ketepatan sasaran/penerima program (RT dan wilayah

miskin) dg menyepakati penggunaan unified database berdasarkan hasil PPLS2011.

b. Kegiatan2 yang langsung menangani permasalahan kemiskinan (gizi buruk, putus sekolah, air bersih, permukiman kumuh, dll).

c. Meningkatkan pertisipasi masyarakat melalui integrasi perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan reguler, termasuk melaksanakan monevnya.

d. Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan.

20



3. Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan untuk koordinasi penanggulangan kemiskinana. Peningkatan kapasitas aparat dalam merespon aspirasi/potensi

lokal (berkembangnya sense of urgency terhadap berbagai masalah kemiskinan).

b. Membangun kerja sama kemitraan dengan stakeholders (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) untuk mengembangkan ekonomi lokal dan mobilisasi berbagai sumberdaya

c. Menjaga keberlanjutan kapasitas dan lembaga masyarakat yang terbangun untuk mengoptimalkan/mengawal implementasi berbagai program dan hasilnya.

d. Penyederhanaan berbagai prosedur penyaluran dana, supervisi pelaksanaan program, penanganan pengaduan masyarakat, audit, & pengembangan prinsip2 good governance

21


SEKIAN, TERIMA KASIH

Documents

Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014