13
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan N asiorial/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Kementerian Perenc.anaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dan anggaran dengan tertib, mernerruhi peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional zKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pernantauan ...

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan …jdih.bappenas.go.id/peraturan/countviewer/105/permen_1... · 2019. 12. 10. · Menteri Perencanaan

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

    SALINANPERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI

    KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 1 TAHUN 2012

    TENTANGPEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN

    EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

    Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dananggaran Kementerian PerencanaanPembangunan Nasiorial/ BadanPerencanaan Pembangunan Nasional dalamrangka pencapaian Rencana StrategisKementerian Perenc.anaan PembangunanNasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional, perlu dilakukanperencanaan, pelaksanaan, pelaporan,pemantauan dan evaluasi kegiatan dananggaran dengan tertib, mernerruhiperaturan perundang-undangan, danprinsip-prinsip tata kelola pemerintah yangbaik (good governance);

    b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Menteri NegaraPerencanaan PembangunanNasional zKepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional tentang PedomanPerencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan,

    Pernantauan ...

  • - 2 -

    Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan danAnggaran;

    Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

    4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007ten tang Badan Perencanaan PembangunanNasional;

    5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 142);

    6. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional / Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional NomorPER. 005/M.PPN/10/2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Perencanaan PembangunanNasional / Badan Perencanaan PembangunanNasional;

    MEMUTUSKAN : ...

  • Menetapkan

    -3 -

    MEMUTUSKAN :

    PERATURAN MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL TENTANGPEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN,PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASIKEGIATAN DAN ANGGARAN.

    BAB IKETENTUAN UMUM

    Pasall

    Dalarn Peraturan Menteri ini yang dirnaksuddengan:

    1. Kernenterian Perencanaan PernbangunanNasional / Badan Perencanaan PernbangunanNasional, yang selanjutnya disebutKernenterian PPN/Bappenas, adalahkernenterian negara yang rnenyelenggarakanurusan pernerin tahan di bidang perencanaanpernbangunan nasional.

    2. Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon I danUnit Kerja Eselon 11 di KernenterianPerencanaan Pernbangunan Nasional/ BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional yangakan rnelaksanakan kegiatan dan anggaran.

    3. Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasional / Kepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional, yang selanjutnyadisebut Menteri, adalah rnenteri yangrnenyelenggarakan urusan pernerin tahan dibidang perencanaan pernbangunan nasional.

    4. Sekretaris Kernenterian PerencanaanPernbangunan Nasional / Sekretaris UtarnaBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional,yang selanjutnya disebut SekretarisKernenterian PPN/ Sestarna Bappenas,

    adalah ...

  • - 4 -

    adalah unsur pembantu Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional / KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasionaldalam penyelenggaraan dan pembinaanadministrasi Kementerian PPN/Bappenas.

    5. Rencana Strategis KementerianPPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebutRenstra Kementerian PPN/Bappenas, adalahdokumen perencanaan KementerianPPN/Bappenas untuk periode 5 (lima) tahun.

    6. Rencana Kerja Kementerian PPNjBappenas,yang selanjutnya disebut Renja KementerianPPNj Bappenas adalah dokumenperencanaan Kementerian PPNj Bappenasuntuk periode 1 (satu) tahun.

    7. Rencana Kerja dan Anggaran KementerianPPNjBappenas, yang selanjutnya disebutRKA adalah dokumen perencanaan danpenganggaran Kementerian PPNj Bappenasyang berisi program, kegiatan dan anggaranuntuk periode 1 (satu) tahun.

    Pasa12

    Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri miadalah sebagai pedoman bagi :

    a. Unit kerja dalam menyusun RKA,melaksanakan kegiatan dan anggaran sertamelaporkan pelaksanaannya;

    b. Biro Perencanaan, Organisasi dan TataLaksana (Renortala) dan/ atau Tim Anggarandalam menilai usulan kegiatan dan anggaranunit-unit kerja; dan

    c. Inspektorat dalam melakukan reviu.

    Pasa13

    Peraturan Menteri mi mencakup pedomanmengenai tata cara melakukan perencanaan,pelaksanaan, pelaporan, pemantauan danevaluasi kegiatan dan anggaran Kementerian

    PPNj ...

  • - 5 -

    PPN/Bappenas yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Rupiah Murni.

    BAB 11

    PERENCANAAN,PELAKSANAAN,PELAPORAN,PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    Bagian KesatuPerencanaan

    Pasal4

    Perencanaan kegiatan dan anggaran mencakupkegiatan:

    a. Perencanaan;

    b. Reviu;

    c. Penilaian.

    Pasal5

    (1) Unit Kerja menyusun rencana kegiatan dananggaran mengacu pada Renja dan RenstraKementerian PPN/Bappenas.

    (2) Rencana kegiatan dan anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1)disiapkan berdasarkan kebutuhan 1 (satu)tahun anggaran.

    (3) Pengusulan rencana kegiatan dan anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisertai dengan :

    a. Kerangka Acuan Kegiatan/ Term ofRefference (KAK/TOR);dan

    b. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

    Pasal6

    (1) Penyusunan KAK/TOR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf aberpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan

    yang ...

  • -6-

    yang ditetapkan oleh Sekretaris KementerianPPNj Sestama Bappenas.

    (2) Penyusunan RAB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berpedomanpada satuan biaya yang ditetapkan olehMenteri Keuangan.

    (3) Dalam hal satuan biaya untuk kegiatantertentu tidak ditetapkan oleh MenteriKeuangan, dapat menggunakan satuan biayaberdasarkan data pasar setempat dansumber lainnya yang dapatdipertanggungj awabkan.

    Pasa17

    Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunanKAKjTOR dan RAB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) diatur dalam PetunjukPelaksanaan yang ditetapkan oleh SekretarisKementerian PPNj Sestama Bappenas.

    Pasa18

    Inspektorat melakukanKAKjTOR dan RAB yangUnit Kerja.

    (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk memberikan keyakinanterbatas terhadap kesesuaian antara usulanKAKjTOR dan RAB dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

    (1) Reviu terhadapdisampaikan oleh

    (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada Unit Kerja yangdireviu dan Sekretaris KementerianPPNj Sestama Bappenas.

    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraReviu mengikuti ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pedoman Pengawasan diKementerian PPNjBappenas.

    Pasal9 ...

  • -7-

    Pasal9

    (1) Biro Perencanaan, Organisasi dan TataLaksana menilai kelayakan usulan rencanakegiatan dan anggaran yang disampaikanoleh Unit Kerja.

    (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinilai berdasarkan :

    a. Renstra dan RenjaPPN/ Bappenas;

    b. peran, tugas dan fungsi Unit Kerjapengusul;

    Kementerian

    c. ketersediaan sumber daya;

    d. arahan dan prioritas yang telahditetapkan dalam Rapat Pimpinan.

    (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada Pimpinanmelalui Sekretaris KementerianPPN/ Sestama Bappenas sebagai bahanpertimbangan pengambilan keputusan.

    Pasal10

    (1) Dalam menilai kelayakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan,Organisasi dan Tata Laksana dapat dibantuoleh Tim Anggaran.

    (2) Keanggotaan Tim Anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehSekretaris Kementerian PPN/ SestamaBappenas.

    Pasal11

    Ketentuan lebihpenilaian usulandalam Petunjukoleh SekretarisBappenas.

    lanjut mengenai tata carakegiatan dan anggaran diaturPelaksanaan yang ditetapkan

    Kementerian PPN/ Sestama

    Bagian ...

  • -8-

    Bagian KeduaPelaksanaan

    Pasal12

    Pelaksanaan kegiatan dan anggaran mencakupkegiatan:

    a. pembentukan Pejabat Pengelola Anggarandan Tim Pelaksana Kegiatan;

    b. pelaksanaananggaran;

    c. revisi atau perubahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA).

    kegiatan dan pencairan

    Pasal13

    (1) Dalam melaksanakan kegiatan dananggaran, Kementerian PPNjBappenasmenetapkan Pejabat Pengelola Anggaran danTim Pelaksana Kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

    (2) Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

    a. Pengguna Anggaran (PA);

    b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

    c. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK);

    d. Bendahara Pengeluaran (BP);

    e. Bendahara(BPP);

    Pengeluaran Pembantu

    f. Anggota Kelompok Kerja Unit LayananPengadaan (ULP)j Panitiaj PejabatPengadaan Barangj Jasa;

    g. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP);

    h. Pejabat Penanda Tangan Surat PerintahMembayar (PPSPM);dan

    1. Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak,dalam hal diperlukan.

    (3)Tim ...

  • - 9 -

    (3) Tim Pelaksana kegiatan terdiri atas :

    a. Penanggung Jawab Kegiatan; dan

    b. Pelaksana Kegiatan.

    Pasal14

    (1) Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c,huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,dan huruf i, diusulkan oleh Pejabat Eselon I.

    (2) Pengusulan Pejabat Pengelola Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada awal bulan Desember tahunanggaran berjalan.

    (3) Pejabat Pengelola Anggaran ditetapkan padabulan Desember tahun anggaran berjalan.

    Pasal15

    (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibentukoleh Unit Kerja.

    (2) Unit Kerja menyiapkan konsep keputusanMenteri, Sekretaris KementerianPPN/Sestama Bappenas, Deputi, atauInspektur Utama tentang pembentukan TimPelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksudayat (1).

    (3) Konsep keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan kepada BiroHukum untuk diproses lebih lanjut.

    Pasal16

    Ketentuan lebih lanjut mengeriai tata carapengusulan, tugas dan kewenangan PejabatPengelola Anggaran dan pembentukan TimPelaksana Kegiatan, serta hubungan kerjaPejabat Pengelola Anggaran dan Tim PelaksanaKegiatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan

    yang ...

  • - 10 -

    yang ditetapkan oleh Sekretaris KementerianPPN/ Sestama Bappenas.

    Pasal17

    (1) Pelaksanaan kegiatan dan pencairananggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) dijalankan sesuai denganrencana kerja dan jadual kegiatan yang telahditetapkan.

    (2) Pelaksanaan kegiatan dan pencairananggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada DIPA dan RKA yangtelah ditetapkan oleh KementerianKeuangan.

    Pasal18

    (1) Pencairan anggaran dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelaksanaan kegiatan dan pencairananggaran diatur dalam PetunjukPelaksanaan yang ditetapkan oleh SekretarisKementerian PPN/ Sestama Bappenas.

    Pasal19

    (1) Revisi atau perubahan DIPA sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukansesuai dengan kebijakan Kuasa PenggunaAnggaran.

    (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan kebu tuhan riilsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cararevisi atau perubahan DIPA diatur dalamPetunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh

    Sekretaris ...

  • - 11 -

    SekretarisBappenas.

    Kementerian PPN/ Sestama

    Bagian KetigaPelaporan

    Pasal20

    (1) Dalam melaksanakananggaran, Pelaksanamenyampaikan laporan.

    (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

    kegiatanKegiatan

    danwajib

    a. laporan pelaksanaan kegiatan;

    b. laporan keuangan;

    (3) Laporan sebagaimana dimaksud(2) dilakukan berdasarkanperundang- undangan.

    pada ayatperaturan

    Pasal21

    Sekretaris Kementerian PPN/ Sestama Bappenasmelakukan koordinasi pelaporan pelaksanaankegiatan dan anggaran.

    Pasal22

    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelaporan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaanyang ditetapkan oleh Sekretaris KementerianPPN/ Sestama Bappenas.

    Bagian KeempatPemantauan dan Evaluasi

    Pasal23

    Dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran,Pelaksana Kegiatan wajib melakukanpemantauan dan evaluasi berdasarkan peraturanperundang- undangan.

    BABIII ...

  • - 12 -

    BAB III

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasa124

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

    a. Keputusan Sekretaris Menteri NegaraPerencanaan PembangunanNasional/ Sekretaris Utama BadanPerencanaan Pembangunan Nasional NomorKEP.024/Ses/07/2003 tentang PedomanPenilaian Usulan Kegiatan Pembangunan;

    b. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/ Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional NomorPER. 004/M.PPN/09/2007 tentang PedomanPenyusunan Rencana Anggaran dan Biaya(RAB) Kegiatan di Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasiorial/ BadanPerencanaan Pembangunan Nasional,sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBadan Perencanaan Pembangunan NasionalNomor 2 Tahun 2011; dan

    c. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/ Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor4 Tahun 2009 tentang Pedoman PengelolaanKegiatan dan Anggaran di KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional / BadanPerencanaan Pembangunan Nasional,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasa125

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

    Agar ...

  • - 13 -

    Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Februari 2012

    MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

    ttd

    ARMIDA S. ALISJAHBANA

    Diundangkan di Jakartapada tanggal 15 Maret 2012

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

    ttd

    AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 304