Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2012TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DANEVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menirnbang a. bahwa untuk melaksariakan kegiatan dananggaran Kementerian PerencanaanPembangunan NasionaJjBacianPerencanaan Pem bangunan Nasional dalamrangka pencapaian Rencana StrategisKemen terian Peren ea riaan Pem bangunanNasionaly Badan PerencanaanPembangunan Nasiorial, perh ..l dilakukanperencanaan, pela ksa ns an , pelaporan,pemantauan dan evalua si kegiatan dananggaran dengan tertib, memeriuhiperaturan perundang-undangan, danprinsip-prinsip tata kelola pemcrintah yangbaik (good qouernance];

b. bahwa berdasarkan pcrt.imbangansebagaimana dimak sud dalam huruf a,pcrlu menet.rpkan Pcraruran Mer.ter i NegaraPerencanaan Pe.uba-igunanNasionar/Kcpala Badan PerencanaanPen; bang; lWJ ,1

Pe-encariaan, Pelaporan,

Pernaritauan ...

- 2 -

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan danAnggaran;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003ten tang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007tentang Badan Perencanaan PembangunanNasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009ten tang Pemben tukan dan OrganisasiKementerian Negara sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 142);

6. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional / Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional NomorPER. 005/M.PPN/10/2007 ten tangOrganisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Perencanaan PembangunanNasional / Badan Perencanaan PembangunanNasional;

MEMUTUSKAN: ...

Menetapkan

- 3 -

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL TENTANGPEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN,PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASIKEGIATAN DAN ANGGARAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksuddengan:

1. Kementerian Perencanaan PembangunanNasionalj Badan Perencanaan PembangunanNasional, yang selanjutnya disebutKementerian PPNjBappenas, adalahkementerian negara yang menyelenggarakanurusan pemerin tahan di bidang perencanaanpembangunan nasional.

2. Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon I danUnit Kerja Eselon 11 di KementerianPerencanaan Pembangunan Nasionalj BadanPerencanaan Pembangunan Nasional yangakan melaksanakan kegiatan dan anggaran.

3. Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional j Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional, yang selanjutnyadisebut Menteri, adalah menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.

4. Sekretaris Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional j Sekretaris UtamaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional,yang selanjutnya disebut SekretarisKementerian PPNjSestama Bappenas,

adalah ...

-4-

adalah unsur pembantu Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional j KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasionaldalam penyelenggaraan dan pembinaanadministrasi Kementerian PPNjBappenas.

5. Rencana Strategis KementerianPPNjBappenas, untuk selanjutnya disebutRenstra Kementerian PPNjBappenas, adalahdokumen perencanaan KementerianPPNjBappenas untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Kementerian PPNjBappenas,yang selanjutnya disebut Renja KementerianPPNj Bappenas adalah dokumenperencanaan Kementerian PPNjBappenasuntuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran KementerianPPNjBappenas, yang selanjutnya disebutRKA adalah dokumen perencanaan danpenganggaran Kementerian PPNj Bappenasyang berisi program, kegiatan dan anggaranuntuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri miadalah sebagai pedoman bagi :

a. Unit kerja dalam menyusun RKA,melaksanakan kegiatan dan anggaran sertamelaporkan pelaksanaannya;

b. Biro Perencanaan, Organisasi dan TataLaksana (Renortala) danj atau Tim Anggarandalam menilai usulan kegiatan dan anggaranunit-unit kerja; dan

c. Inspektorat dalam melakukan reviu.

Pasal3

Peraturan Menteri iru mencakup pedomanmengeriai tata cara melakukan perencanaan,pelaksanaan, pelaporan, pemantauan danevaluasi kegiatan dan anggaran Kementerian

PPNj ...

- 5 -

PPNj Bappenas yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Rupiah Murni.

BAB 11

PERENCANAAN,PELAKSANAAN,PELAPORAN,PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian KesatuPerencanaan

Pasal4

Perencanaan kegiatan dan anggaran mencakupkegiatan:

a. Perencanaan;

b. Reviu;

c. Penilaian.

Pasal5

(1) Unit Kerja menyusun rencana kegiatan dananggaran mengacu pada Renja dan RenstraKementerian PPNjBappenas.

(2) Rencana kegiatan dan anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1)disiapkan berdasarkan kebutuhan 1 (satu)tahun anggaran.

(3) Pengusulan rencana kegiatan dan anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisertai dengan :

a. Kerangka Acuan Kegiatanj Term ofRefference (KAKjTOR);dan

b. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Pasal6

(1) Penyusunan KAKjTOR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf aberpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan

yang ...

-6-

yang ditetapkan oleh Sekretaris KementerianPPN/ Sestama Bappenas.

(2) Penyusunan RAB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berpedomanpada satuan biaya yang ditetapkan olehMenteri Keuangan.

(3) Dalam hal satuan biaya untuk kegiatantertentu tidak ditetapkan oleh MenteriKeuangan, dapat menggunakan satuan biayaberdasarkan data pasar setempat dansumber lainnya yang dapatdipertanggungjawabkan.

Pasal7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunanKAK/TOR dan RAB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) diatur dalam PetunjukPelaksanaan yang ditetapkan oleh SekretarisKementerian PPN/ Sestama Bappenas.

Pasal8

(1) Reviu terhadapdisampaikan oleh

Inspektorat melakukanKAK/TOR dan RAB yangUnit Kerja.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk memberikan keyakinanterbatas terhadap kesesuaian antara usulanKAK/TOR dan RAB dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada Unit Kerja yangdireviu dan Sekretaris KementerianPPN/ Sestama Bappenas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraReviu mengikuti ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pedoman Pengawasan diKementerian PPN/Bappenas.

Pasa19 ...

-7-

Pasa19

(1) Biro Perencanaan, Organisasi dan TataLaksana menilai kelayakan usulan rencanakegiatan dan anggaran yang disampaikanoleh Unit Kerja.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinilai berdasarkan :

a. Renstra dan RenjaPPN/ Bappenas;

b. peran, tugas dan fungsi Unit Kerjapengusul;

Kementerian

c. ketersediaan sumber daya;

d. arahan dan prioritas yang telahditetapkan dalam Rapat Pimpinan.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada Pimpinanmelalui Sekretaris KementerianPPN/Sestama Bappenas sebagai bahanpertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal10

(1) Dalam menilai kelayakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan,Organisasi dan Tata Laksana dapat dibantuoleh Tim Anggaran.

(2) Keanggotaan Tim Anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehSekretaris Kementerian PPN/ SestamaBappenas.

Pasal11

Ketentuan lebihpenilaian usulandalam Petunjukoleh SekretarisBappenas.

lanjut mengenai tata carakegiatan dan anggaran diaturPelaksanaan yang ditetapkan

Kementerian PPN/ Sestama

Bagian ...

-8-

Bagian KeduaPelaksanaan

Pasal12

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran mencakupkegiatan:

a. pembentukan Pejabat Pengelola Anggarandan Tim Pelaksana Kegiatan;

b. pelaksanaananggaran;

c. revrsi atau perubahan DaftarPelaksanaan Anggaran (DIPA).

kegiatan dan pencatran

Isian

Pasal13

(1) Dalam melaksanakan kegiatan dananggaran, Kementerian PPNjBappenasmenetapkan Pejabat Pengelola Anggaran danTim Pelaksana Kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pengguna Anggaran (PA);

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

c. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK);

d. Bendahara Pengeluaran (BP);

e. Bendahara(BPP);

Pengeluaran Pembantu

f. Anggota Kelompok Kerja Unit LayananPengadaan (ULP)j Panitiaj PejabatPengadaan Barangj Jasa;

g. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP);

h. Pejabat Penanda Tangan Surat PerintahMembayar (PPSPM);dan

1. Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak,dalam hal diperlukan.

(3)Tim ...

- 9 -

(3) Tim Pelaksana kegiatan terdiri atas :

a. Penanggung Jawab Kegiatan; dan

b. Pelaksana Kegiatan.

Pasal14

(1) Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c,huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,dan huruf i, diusulkan oleh Pejabat Eselon I.

(2) Pengusulan Pejabat Pengelola Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada awal bulan Desember tahunanggaran berjalan.

(3) Pejabat Pengelola Anggaran ditetapkan padabulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal15

(1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibentukoleh Unit Kerja.

(2) Unit Kerja menyiapkan konsep keputusanMenteri, Sekretaris KementerianPPN/ Sestama Bappenas, Deputi, atauInspektur Utama tentang pembentukan TimPelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksudayat (1).

(3) Konsep keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan kepada BiroHukum untuk diproses lebih lanjut.

Pasal16

Ketentuan lebih lanjut mengenm tata carapengusulan, tugas dan kewenangan PejabatPengelola Anggaran dan pembentukan TimPelaksana Kegiatan, serta hubungan kerjaPejabat Pengelola Anggaran dan Tim PelaksanaKegiatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan

yang ...

- 10 -

yang ditetapkan oleh Sekretaris KementerianPPN/ Sestama Bappenas.

Pasal17

(1) Pelaksanaan kegiatan dan pencarrananggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) dijalankan sesuai denganrencana kerja dan jadual kegiatan yang telahditetapkan.

(2) Pelaksanaan kegiatan dan pencairananggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada DIPA dan RKA yangtelah ditetapkan oleh KementerianKeuangan.

Pasal18

(1) Pencairan anggaran dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tat a carapelaksanaan kegiatan dan pencairananggaran diatur dalam PetunjukPelaksanaan yang ditetapkan oleh SekretarisKementerian PPN/ Sestama Bappenas.

Pasal19

(1) Revisi atau perubahan DIPA sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukansesuai dengan kebijakan Kuasa PenggunaAnggaran.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan kebutuhan riilsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cararevisi atau perubahan DIPA diatur dalamPetunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh

Sekretaris ...

- 11 -

SekretarisBappenas.

Kementerian PPNj Sestama

Bagian KetigaPelaporan

Pasa120

(1) Dalam melaksanakananggaran, Pelaksanamenyampaikan laporan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

kegiatanKegiatan

danwajib

a. laporan pelaksanaan kegiatan;

b. laporan keuangan;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud(2) dilakukan berdasarkanperundang- undangan.

pada ayatperaturan

Pasal21

Sekretaris Kementerian PPNjSestama Bappenasmelakukan koordinasi pelaporan pelaksanaankegiatan dan anggaran.

Pasa122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelaporan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaanyang ditetapkan oleh Sekretaris KementerianPPNj Sestama Bappenas.

Bagian KeempatPemantauan dan Evaluasi

Pasa123

Dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran,Pelaksana Kegiatan wajib melakukanpemantauan dan evaluasi berdasarkan peraturanperundang- undangan.

BAB In ...

- 12 -

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Sekretaris Menteri NegaraPerencanaan PembangunanNasional/Sekretaris Utama BadanPerencanaan Pembangunan Nasional NomorKEP.024/Ses/07/2003 tentang PedomanPenilaian Usulan Kegiatan Pembangunan;

b. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional / Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional NomorPER. 004/M.PPN/09/2007 tentang PedomanPenyusunan Rencana Anggaran dan Biaya(RAB) Kegiatan di Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional,sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional / KepalaBadan Perencanaan Pembangunan NasionalNomor 2 Tahun 2011; dan

c. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor4 Tahun 2009 tentang Pedoman PengelolaanKegiatan dan Anggaran di KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar ...

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Februari 2012

i{MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCAN~ ~EMBANGUNANNASIONAL,

?-£!ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakartapadatanggal 15 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSlA,

AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 304