5
, MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BAPPENAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.006/M.PPN/10/2007 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM MASYARAKAT STATISTIK Menimbang Mengingat Menetapkan MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 ten tang Statistik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik; 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Pernerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ten tang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006; 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 ten tang Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM MASYARAKAT STATISTIK. BAB...

MENTERI NEGARA PERENCANAAN …birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 6 tahun 2007.pdf · c. memberikan saran tentang penyernpurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin

  • Upload
    dodieu

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MENTERI NEGARA PERENCANAAN …birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 6 tahun 2007.pdf · c. memberikan saran tentang penyernpurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin

,

MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALA BAPPENAS

PERATURANMENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR PER.006/M.PPN/10/2007

TENTANGKEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

FORUM MASYARAKAT STATISTIK

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16Tahun 1997 ten tang Statistik, perlu menetapkan Peraturan Menteri NegaraPerencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LernbagaPernerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ten tang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negaratelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 ten tang Badan PerencanaanPernbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, SUSUNANORGANISASI DAN TATA KERJAFORUM MASYARAKAT STATISTIK.

BAB...

Page 2: MENTERI NEGARA PERENCANAAN …birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 6 tahun 2007.pdf · c. memberikan saran tentang penyernpurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin

-2 -

BAB IKEDUDUKAN

Pasal1

(1) Forum Masyarakat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan inidisingkat FMS rnerupakan wadah yang bersifat non struktural dartindependen.

(2) Keanggotaan FMS terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi dantokoh masyarakat.

BAB IITUGAS DAN WEWENANG

Pasal Z

FMS bertugasa. mernberikan saran dan pertirnbangan dalarn berbagai aspek di bidang

statistik baik dirninta maupun tidak diminta kepada Kepala Badan PusatStatistik yang dapat diberikan secara berkala atau sewaktu-waktu;

b. memberikan saran mengenai jenis statistik yang perlu dihasilkan untukmendukung pernbangunan nasional dan kebutuhan masyarakat;

c. memberikan saran tentang penyernpurnaan Sistem Statistik Nasionalagar semakin andal, efektif, dan efisien;

d. mengusulkan perbaikan, perluasan dan peningkatan koordinasi dalampenyelenggaraan statistik dan pernbinaan statistik;

e. memberikan evaluasi tentang mutu data yang dihasilkan dandipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik serta mernberikan saranpenyem purnaannya;

f. mernberikan masukan dan evaluasi tentang metodologi statistik,konsep, definisi dan klasifikasi yang digunakan dalam menghasilkandata statistik ekonomi, sosial dan statistik lainnya;

g. memberikan evaluasi dan rnasukan-rnasukan mengenai makna datastatistik yang dipublikasikan;

h. memberikan saran tentang pelayanan statistik dan pernanfaatanstatistik secara optimal;

1. rnemberikan saran desiminasi data, baik dalam bentuk media cetakmaupun media elektronik secara lebih efektif;

J. menyusun laporan tahunan yang menyangkut segala hal yangdilaksanakan.

Pasal ...

Page 3: MENTERI NEGARA PERENCANAAN …birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 6 tahun 2007.pdf · c. memberikan saran tentang penyernpurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin

- 3 -

Pasa13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, FMSberwenang:a. rnenghubungi satuan organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik

baik secara lisan rnaupun tulisan untuk mendapatkan penjelasansebagaimana mestinya; dan

b. rnengusulkan kepada Kepala Badan Pusat Statistik untuk melakukanpernbahasan dengan para pejabat Badan Pusat Statistik atau merekayang terkait dalarn pekerjaannya mengenai data statistik yang telahatau akan dipublikasikan.

BAB IIISUSUNAN ORGANISASI

Pasa14

(1) FMS terdiri paling banyak 25 (dua puluh lima) anggota dan berjumlahganjil,

(2) Susunan organisasi FMS paling kurang terdiri atas:a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, rnerangkap anggota;c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota;d. Anggota.

(3) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dilaksanakanberdasarkan kesepakatan anggota pada pertemuan pertama.

Pasa15

FMS bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangkawaktu tertentu.

Pasal6

Pengangkatan dan perpanjangan keanggotaan FMS ditetapkan denganKeputusan Menteri Negara Perencanaan Fembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional.

BAB ...

Page 4: MENTERI NEGARA PERENCANAAN …birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 6 tahun 2007.pdf · c. memberikan saran tentang penyernpurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin

-4-

BABIVTATAKERJA

Pasa17

FMS wajib melaksanakan perternuan secara berkala dan sewaktu-waktuapabila diperlukan.

Pasa18

FMS menyarnpaikan pelaksanaan kegiatannyaMenteri Negara Perencanaan PernbangunanPerencanaan Pernbangunan Nasional.

secara tahunan kepadaNasionallKepala Badan

Pasal9

Ketentuan mengenai Tata Kerja FMS diatur lebih lanjut berdasarkankesepakatan anggota dan ditetapkan oleh Ketua FMS.

BABVPEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan tugas dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kernenterian Negara PerencanaanPernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional.

BABXKETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Kepala BadanPusat Statistik Nomor 070 Tahun 2002 tentang Forum Masyarakat Statistikdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

--

Page 5: MENTERI NEGARA PERENCANAAN …birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 6 tahun 2007.pdf · c. memberikan saran tentang penyernpurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin

- 5 -

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 Oktober 2007

;6 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/-t; KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZEIT A