Menimbang dan - Audit Board of Indonesia · Pasal 14 (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: a. kawasan . . . (2t PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-9-a

PRES IOENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat :l.

2.

b.

c.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa perubahan kebijakan nasional dan dinamikapembangunan nasional telah mempengaruhi penataanruang wilayah nasional sehingga menuntut adanyapeninjauan kembali terhadap rencana lata ruangwilayah nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a perlu mengubah PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan l.embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4833);

3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PRESIOENREPU BLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8TENTANG RENCANA TATA RUANG WII,AYAH NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), diubahsebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 5 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kebilakan pengembangan struktur ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan

pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yangmerata dan berhierarki; dan

b. peningkatan kualitas dan jangkauanpelayanan jaringan prasarana transportasi,telekomunikasi, energi, dan sumber daya airyang terpadu dan merata di seluruh wilayahnasional.

(21 Strategi untuk peningkatan akses pelayananperkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomiwilayah meliputi:a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan

antarkawasan perkotaan, antara kawasanperkotaan dan kawasan perdesaan, sertaantara kawasan perkotaan dan wilayah disekitarnya;

b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru dikawasan yang belum terlayani oleh pusatpertumbuhan;

c. mengembangkan pusat pertumbuhan kotamaritim yang berkelanjutan;

d. mendorong .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-3-

d. mendorong kawasan perkotaan dan pusatpertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebihefektif dalam pengembangan wilayah disekitamya;

e. mengembangkan pelayanan kawasanperkotaan yang mendukung sektor unggulansebagai kota industri, wisata, dan maritimsecara berkelanjutan; dan

f. mengembangkan kota dan kawasan perkotaanbaru secara holistik dan terintegrasi, inklusif,serta berkelanjutan.

(3) Strategi untuk peningkatan kualitas danjangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan

mewujudkan keterpaduan pelayanantransportasi darat, laut, dan udara;

b. mendorong pengembangan prasaranatelekomunikasi terutama di kawasanterisolasi;

c. meningkatkan jaringan energi untukmemanfaatkan energi terbarukan dan takterbarukan secara optimal serta mewujudkanketerpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

d. meningkatkan infrastruktur minyak dan gasbumi nasional yang optimal; dan

e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana danmewujudkan keterpaduan sistem jaringansumber daya air.

2. Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 6

Kebljakan dan strategi pengembangan pola ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. kebijakan dan strategi pengembangan,

pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;b. kebljakan dan strategi pengembangan kawasan

budi daya; danc. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan

strategi nasional.

3. Ketentuan .

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

-4-

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, danpengelolaan kawasan lindung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian

fungsi lingkungan hidup; danb. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia

yang dapat menimbulkan kerusakanlingkungan hidup.

(2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudankelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat,

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruangdi dalam bumi;

b. mewujudkan kawasan berfungsi lindungdalam wilayah:1. Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit

40% (empat puluh persen) dari luas pulautersebut sesuai dengan kondisi, karakter,dan fungsi ekosistemnya serta tersebarsecara proporsional;

2. Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit30% (tiga puluh persen) dari luas pulautersebut sesuai dengan kondisi, karakter,dan fungsi ekosistemnya serta tersebarsecara proporsional;

3. Pulau Kalimantan dengan luas palingsedikit 45o/o (empat puluh lima persen) dariluas pulau tersebut sesuai dengan kondisi,karakter, dan fungsi ekosistemnya sertatersebar secara proporsional;

4. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit4Oo/o (empat puluh persen) dari luas pulautersebut sesuai dengan kondisi, karakter,dan fungsi ekosistemnya serta tersebarsecara proporsional;

5. Pulau . . .


-5-

5. Pulau Papua dengan luas paling sedikit70olo (tqjuh puluh persen) dari luas pulautersebut sesuai dengan kondisi, karalter,dan fungsi ekosistemnya serta tersebarsecara proporsional;

6. Kepulauan Maluku dengan luas palingsedikit 30% (tiga puluh persen) dari luaspulau tersebut sesuai dengan kondisi,karakter, dan fungsi ekosistemnya sertatersebar secara proporsional; dan

7. Kepulauan Nusa Tenggara dengan luaspaling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dariluas pulau tersebut sesuai dengan kondisi,karakter, dan fungsi ekosistemnya sertatersebar secara proporsional;

c. mengembalikan dan meningkatkan fungsikawasan lindung akibat pengembangErnkegiatan budi daya dalam rangka mewujudkandan memelihara keseimbangan ekosistemwilayah;

d. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaankawasan yang berpotensi mengganggu fungsilindung; dan

e. mewujudkan, memelihara, dan meningkatkanfungsi kawasan lindung dalam rangkameningkatkan daya dukung daerah aliransungai.

(3) Strategi untuk pencegahan dampak negatifkegiatan manusia yang dapat menimbulkankerusakan lingkungan hidup meliputi:a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup;b. melindungi dan meningkatkan kemampuan

lingkungan hidup dari tekanan perubahandan/ atau dampak negatif yang ditimbulkanoleh suatu kegiatan agar tetap mampumendukung perikehidupan manusia danmakhluk hidup lainnya;

c. melindungl dan meningkatkan kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, ener$,dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya;

d. mencegah . . .


-6-

d. mencegah terjadinya tindakan yang dapatsecara langsung atau tidak langsungmenimbulkan perubahan sifat frsik lingkunganyang mengakibatkan lingkungan hidup tidakberfungsi dalam menunjang pembangunanyang berkelanjutan;

e. mengendalikan pemanfaatan sumber dayaalam secara bijaksana untuk menjaminkepentingan generasi masa kini dan generasimasa depan;

f. mengelola sumber daya alam tak terbarukanuntuk menjamin pemanfaatannya secarabijaksana dan sumber daya alam yangterbarukan untuk menjamin ke sinambunganketersediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas nilai sertakeanekaragamannya; dan

g. mengembangkan kegiatan budidaya yangmempunyai daya adaptasi bencana dikawasan rawan bencana dan kawasan risikoperubahan iklim.

4. Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 8 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kebljakan pengembangan kawasan budi dayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bmeliputi:a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan

keterkaitan antarkegiatan budi daya; danb. pengendalian perkembangan kegiatan budi

daya agar tidak melampaui daya dukung dandaya tampung lingkungan.

(2) Strategi untuk perwujudan dan peningkatanketerpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya meliputi:a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki

nilai strategis nasional untuk pemanfaatansumber daya alam di ruang darat, ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang di dalambumi secara sinergis untuk mewujudkankeseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

b.mengembangkan...

(3)


-7 -

b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulandi dalam kawasan beserta prasErrErna secarasinergis dan berkelanjutan untuk mendorongpengembangan perekonomian kawasan danwilayah sekitamya;

c. mengembangkan kegiatan budi daya untukmenunjang aspek politik, pertahanan dankeamanan, sosial budaya, serta ilmupengetahuan dan teknologi;

d. menetapkan,mengembangkan,

memanfaatkan,dan mempertahankan

kawasan pertanian pangan berkelanjutanuntuk mewujudkan kemandirian, ketahanan,dan kedaulatan p€rngan;

e. mengembangkan pulau-pulau kecil sebagaisentra ekonomi wilayah yang berbasiskelautan dan perikanan yang berdaya saingdan berkelanjutan;

f. mengelola kekayaan sumber daya kelautan diwilayah perairan, wilayah yurisdiksi, lautlepas, dan wilayah dasar laut internasionaluntuk kedaulatan ekonomi nasional; dan

g. mengembangkan pemanfaatan ruang udaranasional sebagai aset pembangunan dengantetap menjaga fungsi pertahanan dankeamanan serta keselamatan penerbangan.

Strategi untuk pengendalian perkembangankegiatan budi daya agar tidak melampaui dayadukung dan daya tampung lingkungan hidupmeliputi:a. membatasi dan mengendalikan perkembangan

kegiatan budi daya terbangun di kawasanrawan bencana dan risiko tinggi bencana sertadampak perubahan iklim untukmeminimalkan potensi kejadian bencana danpotensi kerugian akibat bencana danperubahan iklim;

b. mengembangkan perkotaan metropolitan dankota besar dengan mengoptimalkanpemanfaatan ruang secara vertikal dankompak;

c. mengembangkan . . .


-8-

c. mengembangkan ruang terbuka hijau denganluas paling sedikit 30% (tiga puluh persen)dari luas kawasan perkotaan;

d. membatasi perkembangan kawasan terbangundi kawasan metropolitan dan kota besar untukmempertahankan tingkat pelayanan prasaranadan sarana kawasan perkotaan sertamempertahankan fungsi kawasan perdesaandi sekitarnya;

e. mengembangkan kegiatan budidaya yangdapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;

f. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilaikonservasi tinggi;

g. menetapkan lokasi rusak dan tercemar untukdipulihkan;

h. mengendalikan keseimbangan daya dukungdan daya tampung lingkungan di kota sedangsebagai kawasan perkotaan penyangga arusurbanisasi desa ke kota;

i. mengendalikan perubahan peruntukankawasan hutan untuk alokasi lahanpembangunan fagi sektor non kehutanandengan memperlimbangkan kuatitaslingkungan, karakter sumber daya alam,fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untukpembangunan secara berkelanjutan;

j. mendorong pembangunan hutan rakyat untukmendukung kecukupan tutupan hutankhususnya bagi wilayah daerah aliran sungaiatau pulau yang tutupan hutannya kurangdari 30% (tiga puluh persen); dan

k. mengembangkan kegiatan budidaya denganmemperhatikan bioekoregion yang merupakanbentang alam yang berada di dalam satu ataulebih daerah aliran sungai.


Pasal 14

(1) PKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(1) ditetapkan dengan kriteria:

a. kawasan . . .

(2t


-9-a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau

berpotensi sebagai simpul utama kegiatanekspor-impor atau pintu gerbang menujukawasan internasional;

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atauberpotensi sebagai pusat kegiatan industri danjasa skala nasional atau yang melayanibeberapa provinsi;

c. kawasan perkotaan yang berfungsi atauberpotensi sebagai simpul utama transportasiskala nasional atau melayani beberapaprovinsi; dan/ atau

d. kawasan perkotaan yang berada di pesisiryang berfungsi atau berpotensi sebagaipelabuhan hub internasional dan pintugerbang ekspor hasil kegiatan kelautan danperikanan.

PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) ditetapkan dengan kriteria:a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau

berpotensi sebagai simpul kedua kegiatanekspor-impor yang mendukung PKN;

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atauberpotensi sebagai pusat kegiatan industri danjasa yang melayani skala provinsi ataubeberapa kabupaten;

c. kawasan perkotaan yang berfungsi atauberpotensi sebagai simpul transportasi yangmelayani skala provinsi atau beberapakabupaten; dan/atau

d. kawasan perkotaan yang berada di pesisiryang berfungsi atau berpotensi mendukungekonomi kelautan nasional.

PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) ditetapkan dengan kriteria:a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau

berpotensi sebagai pusat kegiatan industri danjasa yang melayani skala kabupaten ataubeberapa kecamatan;

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atauberpotensi sebagai simpul transportasi yangmelayani skala kabupaten atau beberapakecamatan; dan/atau

(3)

c. kawasan . . .


_10_

c. kawasan perkotaan yang berada di pesisirberfungsi atau berpotensi mendukungekonomi kelautan lokal.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 15

PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l)ditetapkan dengan kriteria:a. pusat perkotaan yang berpotsnsi ssfagai pos

pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagaipintu gerbang internasional yang menghubungkandengan negara tetangga; dan

b. pusat perkotaan yang merupakan simpul utamatransportasi yang menghubungkan wilayahsekitarnya; dan/ atau

c. pusat perkotaan yang merupakan pusatpertumbuhan ekonomi yang dapat mendorongperkembangan kawasan di sekitarnya.


Pasal 18

Jaringan jalan nasional sebagaimana dimalsuddalam Pasal L7 ayat (2) terdiri atas jaringan jalanarteri primer, jaringan jalan kolektor primer yangmenghubungkan antaribukota provinsi, jaringanjalan strategis nasional, dan jalan tol.

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secaramenerus dan berhierarki berdasarkan kesatuansistem orientasi untuk menghubungkan:a. antar-PKN;

b. antara PKN dan PKW; dan/atauc. PKN dan/ atau PKW dengan bandar udara

pengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul.

(1)

(2)

(3) Jaringan

"ib -\.dFi\.EXE_r)br€

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

- 11-

(3) Jaringan jalan kolektor primer dikembangkanuntuk menghubungkan antara PKN dan PKL,antar-PKW, serta antara PKW dan PKL.

(41 Jaringan jalan strategis nasional dikembangkanuntuk menghubungkan:a. antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan

negara;b. antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; danc. PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis

nasional.

(5) Jalan tol dikembangkan untuk mempercepatperwujudan jaringan jdan bebas hambatansebagai bagian dari jaringan jalan nasional.

(6) Pemerintah dapat menetapkan jalan bebashambatan selain yang tercantum dalam lampiranIII berdasarkan kriteria yang diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(71 Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalamLampiran III yang merupakan lagian tidakterpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 21

(1) Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:a. jaringan jalur kereta api antarkota; danb. jaringan jalur kereta api perkotaan.

(21 Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkanuntuk menghubungkan:a. PKN dengan pusat kegiatan di negara

tetangga;b. antar-PKN;c. PKW dengan PKN; ataud. antar-PKW.

(3) Jaringan jalur keretadikembangkan untuk:

api perkotaan

a. menghubungkan kawasan perkotaan denganbandar udara pengumpul skala pelayananprimer/sekunder/tersier dan pelabuhanutama/pengumpul; dan

b. mendukung . .

so'\\,=*'-'fLr( y--ffixgyqS


_12_

b. mendukung aksesibilitas di kawasanperkotaan.

(4) Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaanbeserta prioritas pengembangannya ditetapkanoleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang perkeretaapian.

9. Ketentuan Pasa1 26 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal26

(1) Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan utama,pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpanregional, dan pelabuhan pengumpan lokal.

(21 Pelabuhan utama dikembangkan untuk:a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat

peti kemas angkutan laut nasional daninternasional dalam jumlah besar;

b. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas;dan

c. menjadi simpul jaringan transportasi lautinternasional.

(3) Pelabuhan pengumpul dikembangkan untuk:a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat

peti kemas angkutan laut nasional daninternasional dalam jumlah menengah;

b. menjangkau wilayah pelayanan menengah;dan

c. memiliki fungsi sebagai simpul jaringantransportasi laut nasional.

(41 Pelabuhan pengumpEm regional dikembangkanuntuk:a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat

angkutan laut nasional dan regional,pelayaran rakyat, angkutan sungai, danangkutan perintis dalam jumlah menengah;dan

b. menjangkau wilayah pelayanan menengah.

(5) Pelabuhan . . .

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-13-

(5) Pelabuhan pengumpan lokal dikembangkanuntuk:a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat

angkutan laut lokal dan regional, pelayaranralgrat, angkutan sungai, dan angkutanperintis dalam jumlah kecil; dan

b. menjangkau wilayah pelayanan terbatas.

(6) Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpultercantum dalam Lampiran IV yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari PeraturanPemerintah ini.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 28

(l) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (3) terdiri atas alur pelayaran di lautdan alur pelayaran di sungai dan danau.

(21 Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. alur pelayaran umum dan perlintasan; danb. alur pelayaran masuk pelabuhan.

(3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksudpada ayat (2) juga memiliki Alur Laut KepulauanIndonesia.

(4) AIur pelayaran sungai dan danau sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. alur pelayaran sungai; danb. alur pelayaran danau.

(5) Kriteria teknis penetapan alur pelayaranditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang transportasi laut.

(6) Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkanberdasarkan kriteria yang berlaku secarainternasional dan peraturan perundang-undangan.

(7) Alur . .


-14-

(7) Alur pelayaran nasional ditetapkan olehyang tugas dan tanggung jawabnya ditransportasi laut.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyiberikut:

menteribidang

sebagai11.

Pasal 30

(1) Bandar udara umum terdiri atas:a. bandar udara pengumpul skala pelayanan

primer;b. bandar udara pengumpul

sekunder;c. bandar udara pengumpul

tersier; dan

skala pelayanan

skala pelayanan

d. bandar udara pengumpan.

(21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer,sekunder, dan tersier tercantum dalam LampiranV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(l) Jaringan jalan arteri primer sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) ditetapkandengan kriteria:a. menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan

PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandarudara pengumpul skala pelayananprimer/sekunder/tersier dan pelabuhanutama/pengumpul;

b. berupa jalan umum yang melayani angkutan;c. melayani perjalanan jarak jauh;d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan

kecepatan rata-rata tinggi; dane. membatasi jumlah jalan masuk secara

berdaya guna.

(2) Jaringan

PRESIOENREPU BLIK INDONESIA

-15-

(21 Jaringan jalan kolektor primer sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkandengan kriteria:a. menghubungkan antar-PKW dan antara PKW

dan PKL;b. berupa jalan umum yang berfungsi melayani

angkutan;c. melayani perjalanan jarak sedang;d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan

kecepatan rata-rata sedang; dane. membatasi jumlah jalan masuk.

(3) Kriteria jaringan jalan strategis nasional danjaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (1) ditetrpkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan


Pasal 34

(1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a6ilgtapkan dengan kriteria menghubungkanantara PKN dan pusat kegiatan di negaratetangga, antar-PKN, PKW dengan PKN, atauantar-PKW.

(21 Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf bditetapkan dengan kriteria menghubungkankawasan perkotaan dengan bandar udarapengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul ataumendukung aksesibilitas di kawasan perkotaanmetropolitan.

(3) Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkotadan perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugasdan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

14. Di antara .


- 16-

14. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35 disisipkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 35 berbunyisebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pelabuhan sungai dan pelabuhan danausebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (llhuruf a ditetapkan dengan kriteria:a. berdekatan dengan kawasan permukiman

penduduk;

b. terintegrasi dengan sistem jaringantran sportasi darat lainnya; dan

c. berada di luar kawasan lindung.(21 Pelabuhan penyeberangall 5glagairnana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengankriteria:a. berada di lokasi yang menghubungkan dengan

pelabuhan penyeberangan lain pada jarakterpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan

b. berada di luar kawasan lindung.(2a) Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

mempertimbangkan faktor keamanan dankeselamatan penumpang serta pertahanan dankeamanan negara.

(3) IGiteria teknis pelabuhan sungai, danau, danpenyeberangErn ditetapkan oleh menteri yangtugas dan tanggung jawabnya di bidangtransportasi sungai, danau, dan penyeberangan.


Pasal 36

(1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:a. berhadapan langsung dengan AIur Laut

Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaraninternasional;

b. dihapus

(21


-L7-

b. dihapus;c. bagian dari prasarana penunjang fungsi

pelayanan PKN dalam sistem transportasiantarnegafa;

d. berfungsi sebagai simpul utama pendukungpengembangan produksi kawasan andalan kepasar internasional;

e. berada di luar kawasan lindung; danf. dihapus.

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (ll ditetapkan dengankriteria:a. merupakan bogan dari prasarana penunjang

fungsi pelayanan PKN dalam sistemtransportasi antarprovinsi;

b. berfungsi sebagai simpul pendukungpemasaran produk kawasan andalan ke pasarnasional;

c. memberikan akses lagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut,termasuk pengembangan kawasan tertinggal;

d. berada di luar kawasan lindung; dane. dihapus.

Pelabuhan pengumpan regional sgfagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang

fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistemtransportasi antarprovinsi;

b. berfungsi sebagai simpul pendukungpemasaran produk kawasan andalan ke pasarregional;

c. memberikan akses bag pengembangankawasan andalan laut, kawasan pedalamansungai, dan pulau-pulau kecil, termasukpengembangan kawasan tertinggal;

d. berada di luar kawasan lindung; dane. dihapus.

Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkandengan kriteria:

(3)

(4)

a. merupakan . . .


_18_

a. merupakEln bagran dari prasarana penunjangfungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistemtransportasi antarkabupaten / kota dalam satuprovinsi;

b. berfungsi sebagai simpul pendukungpemasaran produk kawasan budi daya disekitarnya ke pasar lokal;

c. berada di luar kawasan lindung; dand. dihapus;e. dapat melayani pelayaran ralryat.

(5) Kriteria teknis pelabuhan utama, pelabuhanpengumpul, pelabuhan pengumpan regional, danpelabuhan pengumpan lokal ditetapkan olehmenteri yang tugas dan tanggung jawabnyadibidang transportasi laut.


Pasal 37

(1) Bandar udara pengumpul skala pelayanan primersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)huruf a ditetapkan dengan kriteria:a. merupakan bagran dari prasarana penunjang

fungsi pelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah paling

sedikit 5.O0O.0O0 (lima juta) orang per tahun.(21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan

sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang

fungsi pelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah ar'ltara

1.000.000 (satu juta) sampai dengan5.0O0.O00 (tima juta) orang per tahun.

(3) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)huruf c ditetapkan dengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang

fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan

b. melayani . . .


_19_

b. melayani penumpang dengan jumlah antara500.000 (lima ratus ribu) sampai denganl.O0O.O0O (satu juta) orang per tahun.

(4) Kriteria teknis bandar udara pengumpul skalapelayanan primer, bandar udara pengumpul skalapelayanan sekunder, dan bandar udarapengumpul skala pelayanan tersier ditetapkanoleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang transportasi udara.


Pasal 38

(1) Sistem jaringan energi nasional ssfegaimanadimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf c terdiriatas:a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

danb. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(21 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan segala hal yang berkaitan dengan:a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan

sarana pendukungnya; danb. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukungnya.

(3) Jaringan infrastruktur pembangkitan tenagalistrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa merupakan segala hal yang berkaitan denganpembangkit, jett5r, sarana pemyimpanan bahanbakar, sarana pengolahan hasil pembakaran,travo step up, dan pergudangan.

(4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listriksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmerupakan segala hal yang berkaitan dengantransmisi tenaga listrik, gardu induk, distibusitenaga listrik, dan gardu hubung.

18. Ketentuan . . .

18.


-20-


Pasal 39

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumidikembangkan untuk:a. menyalurkan minyak dan gas bumi dari

fasilitas produksi ke kilang pengolahandan/atau tempat penyimpanan; atau

b. menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilangpengolahan atau tempat penyimpanan kekonsumen.

(21 Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumibeserta prioritas pengembangannya ditetapkanoleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang minyak dan gas bumi.

Ketentuan Pasal 4O diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 4O

(1) Pembangunan Jarrngan infrastruktur

19.

20.

ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (21 dilaksanakan untuk memenuhipenyediaan tenaga listrik sesuai kebutuhan yangmampu mendukung kegiatan perekonomian.

(21 Pembangunan Janngan infrastrukturketenagalistrikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dikembangkan di seluruh wilayahkabupaten/ kota berdasarkan kriteria yang diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 4OA sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 40A

Pembangkitan Tenaga Listrik tercantum dalamLampiran VA yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.


21.

Pasal 41 ...

22.


-2t-Pasal 41

(1) Pembangunan jaringan transmisi lsnaga listrikdilaksanakan untuk menyalurkan tenaga listrikantarsistem dengan menggunakan kawat saluranudara, kabel bawah tanah, dan/ atau kabel laut.

(21 Gardu induk yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari transmisi tenaga listrik untukmendistribusikan listrik tersebar secara merata diseluruh wilayah kabupaten/ kota.


Pasal 42

Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi,pembangkitan tenaga listrik, serta jaringan transmisitenaga listrik ditetapkan oleh menteri yang tugas dantanggung jawabnya di bidang energi.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 43

(l) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumisslagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)huruf a ditetapkan dengan kriteria:a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas

bumi, fasilitas pengolahan dan/ataupenyimpanan, serta konsumen yangterintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan

b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokanenergi nasional.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dansarana pendukungnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 ayat (2) huruf a ditetapkan dengankriteria:a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga

listrik untuk kepentingan umum di kawasanperkotaan, perdesaan hingga kawasanterisolasi;

b. mendukung pengembangan kawasanperdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasanterisolasi;

23.

c. mendukung . . .


-22-

c. mendukung pemanfaatan teknologi baruuntuk menghasilkan sumber energi yangmampu mengurangi ketergantungan terhadapenergi tak terbarukan;

d. berada pada kawasan dan/ atau di luarkawasan yang memiliki potensi sumber dayaenergi; dan

e. berada pada lokasi yang aman terhadapkegiatan lain dengan memperhatikan jarakbebas dan jarak aman.

(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan saranapendukungnya sebagaimana dimaksud dalamPasa1 38 ayat (21 huruf b ditetapkan dengankriteria:a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga

listrik untuk kepentingan umum di kawasanperkotaan, perdesaan, hingga kawasanterisolasi;

b. mendukung pengembangan kawasanperdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasanterisolasi;

c. melintasi kawasan perrnukiman, wilayahsungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan,dan jalur transportasi;

d. berada pada lokasi yang aman terhadapkegiatan lain dengan memperhatikanpersyaratan ruang bebas dan jarak aman;

e. merupakan media penyaluran tenaga listrikadalah kawat saluran udara, kabel bawahlaut, dan kabel bawah tanah; dan

f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besardengan tegangan nominal lebih dari 35 (tigapuluh lima) kilo Volt.

24. Ketentuan huruf c Pasal 51 diubah dan huruf ddihapus, sehingga Pasal 5l berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 5lKawasan lindung nasional terdiri atas:a. kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya;b. kawasan perlindungan setempat;c. kawasan konservasi;

d. dihapus. . .


-23-

d. dihapus;e. kawasan lindung geologi; danf. kawasan lindung lainnya.


Pasal 52

(1) Kawasan yang memberikan perlindunganterhadap kawasan bawahannya terdiri atas:a. kawasan hutan lindung;b. kawasan gambut; danc. kawasan resapan air.

(21 Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:sempadan pantai;sempadan sungai;kawasan sekitar danau atau waduk; danruang terbuka hijau kota.

(3) Kawasan konservasi terdiri atas:a. kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka

margasatwa, suaka margasatwa laut, cagaralam, dan cagar alam laut;

b. kawasan pelestarian a1am, yang terdiri atastaman nasional, taman nasional laut, tamanhutan raya, taman wisata alam, dan tamanwisata alam laut;

c. kawasan taman buru; dand. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:1. kawasan konservasi pesisir dan pulau-

pulau kecil yang meliputi suaka pesisir,suaka pulau kecil, taman pesisir, dantaman pulau kecil;

2. kawasan konservasi maritim yang meliputidaerah perlindungan adat maritim dandaerah perlindungan budaya maritim; dan

3. kawasan konservasi perairan.(4) Kawasan lindung geologi terdiri atas:

a. kawasan cagar alam geologi; danb. kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap air tanah.(5) Kawasan lindung lainnya terdiri atas:

a. cagar biosfer;

a.b.c.d.

b. ramsar .


-24-

ramsar;cagar budaya;kawasan perlindungan plasma nutfah;kawasan pengu.ngsian satwa; dankawasan ekosistem mangrove.

26. Ketentuan ayat(21 Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimanadimalsud dalam Pasal 52 ayat ( ) huruf a terdiriatas:a. kawasan keunikan batuan dan fosil.b. kawasan keunikan bentang alam; dinc. kawasan keunikan proses geologi.

(2) Dihapus.

(3) Kawasan yang memberikan perlindunganterhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 ayat (4) huruf b terdiri atas:a. kawasan imbuhan air tanah; danb. sempadan mata air.

27. Ketenitan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

b.c.d.e.f.

Pasal 55

(l) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengankriteria:a. kawasaa hutan dengan faktor kemiringan

lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yangjumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;

b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringanlereng paling sedikit 4Oo/o (empat puluhpersen);

c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggianpaling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di ataspermukaan laut; atau

d. kawasan . . .


-25-

d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangatpeka terhadap erosi dengan kelerengan di ataslebih dari 15% (lima belas persen).

(21 Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengankriteria:a. berupa kubah gambut; danb. ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih

yang terdapat di hulu sungai atau rawa.

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimalsuddalam Pasal 52 ayat (1) huruf c ditetapkan dengankriteria kawasan y€rng mempunyai kemampuantinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagaipengontrol tata air permukaan.


Pasal 57

(1) Kawasan suaka margasatwa dan suakamargasatwa laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 ayat (3) huruf a ditetapkan dengankriteria:a. merupalan tempat hidup dan

perkembangbiakan dari suatu jenis satwalangkadan/ atau hampir punah;

b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggr;c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis

satwa migran tertentu; ataud. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis

satwa yang bersangkutan.(21 Cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf aditetapkan dengan kriteria:a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan

dan/atau satwa liar yang tergabung dalamsuatu tipe ekosistem;

b. memiliki formasi biota tertentu dan/ atau unitpenJrusunnya;

c. mempunyai .

(3)

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-26-

c. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhanmaupun satwa liar yang secara frsik masih aslidan belum terganggu;

d. mempunyai luas yang cukup dan bentuktertentu yang dapat menunjang pengelolaansecara efektif dan menjamin berlangsungnyaproses ekologis secara alami;

e. mempunyai ciri khas potensi dan dapatmerupakan contoh ekosistem yangkeberadaannya memerlukan upaya konservasi;dan/atau

f. terdapat komunitas tumbuhan dan/atausatwa beserta ekosistemnya yang langkadan/ atau keberadaannya terancam punah.

Taman nasional dan taman nasional lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)huruf b ditetapkan dengan kriteria:a. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin

kelangsungan proses ekologis secara alami;b. memiliki sumber daya alam hayati dan

ekosistem yang khas dan unik yang masihutuh dan alami serta gejala alam yang unik;

c. memiliki satu atau beberapa ekosistem yangmasih utuh; dan

d. merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, ?,onarimba, dan/atau znna lainnya sesuai dengankeperluan.

Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengankriteria:a. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli

maupun buatan pada wilayah yangekosistemnya masih utuh ataupun witayahyang eko sistemnya sudah berubah;

b. memiliki keindahan alam dan/atau gejalaalam; dan

c. mempunyai luas wilayah yang memungkinkanuntuk pengembangan koleksi tumbuhandan/ atau satwa.

(4)

(5) Taman .

(5)


-27 -

Taman wisata alam dan taman wisata alam lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)huruf b ditetapkan dengan kriteria:a. mempunyai daya tarik alam berupa

tumbuhan, satwa atau bentang a1am, gejalaalam, serta formasi geologi yang unik;

b. mempunyai luas yang cukup untuk menjaminkelestarian potensi dan daya tarik alam untukdimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasialam; dan

c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukungupaya pengembangan pariwisata alam.

Taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal52 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria:a. memiliki luas yang cukup dan tidak

membahayakan untuk kegiatan berburu; danb. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan

yang memungkinkan perburuan secara teraturdan berkesinambungan denganmengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga,dan kelestarian satwa.

Kawasan suaka pesisir atau suaka pulau kecilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)hurufd angka 1, ditetapkan dengan kriteria:a. merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil

yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya suatu jenis atau sumber daya alamhayati yang khas, unik, langka, dandikhawatirkan akan punah, dan/ataumerupakan tempat kehidupan bagi jenis biotamigrasi tertentu yang keberadaannyamemerlukan upaya perlindungan, dan/ataupelestarian;

b. mempunyai keterwakilan dari satu ataubeberapa ekosistem di wilayah pesisir ataupulau kecil yang masih asli dan/ atau alami;

c. mempunyai luas wilayah pesisir atau pulaukecil yang cukup untuk menjaminkelangsungan habitat jenis sumber daya ikanyang perlu dilakukan upaya konservasi dandapat dikelola secara efektif; dan

(6)

(7)

d. mempunyai . . .


-28-

d. mempunyai kondisi frsik wilayah pesisir ataupulau kecil yang rentan terhadap perubahandan/atau mzrmpu mengurangi dampakbencana.

(8) Kawasan taman pesisir atau taman pulau kecilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)huruf d angka l, ditetapkan dengan kriteria:a. merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil

yang mempunyai daya tarik sumber daya alamhayati, formasi geologi, dan/atau gejala atamyang dapat dikembangkan untuk kepentinganpemanfaatan pengembangan ilmupengetahuan, penelitian, pendidikan danpeningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari, sertarekreasi;

b. mempunyai luas wilayah pesisir atau pulaukecil yang cukup untuk menjamin kelestarianpotensi dan daya tarik serta pengelolaanpesisir yang berkelanj utan; dan

c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukungupaya pengembangan wisata bahari danrekreasi.

(9) Kawasan daerah perlindungan adat maritimsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)huruf d angka 2, ditetapkan dengan kriteria:a. wilayah pesisir dan/ atau pulau kecil yang

memiliki kesatuan masyarakat hukum adatdan/atau kearifan lokal, hak tradisional, danlembaga adat yang masih berlaku;

b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adatmasyarakat yang diberlakukan untuk menjagakelestarian lingkungan; dan

c. tidak bertentangan dengan hukum nasional.(10) Kawasan daerah perlindungan budaya maritim

sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3)huruf d angka 2, ditetapkan dengan kriteria:a. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai

nilai arkeologi-historis khusus;

b.situs...

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-29 -

b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyainilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuandan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuanpelestarian dan pemanfaatan gunamemajukan kebudayaan nasional; dan

c. tempat ritual keagamaan atau adat.

(11) Kawasan konservasi perairan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka3, ditetapkan dengan kriteria:a. perairan laut nasional dan perairan kawasan

strategis nasional yang mempunyai daya tariksumberdaya alam hayati, formasi geologi,dan/atau gejala alam yang dapatdikembangkanpemanfaatan

untuk kepentinganpengembangan ilmu

pengetahuan, penelitian, pendidikan, danpeningkatan kesadaran konservasisumberdaya alam hayati;

b. perairan laut nasional dan perairan kawasanstrategis nasional yang mempunyai luas yangcukup untuk menjamin kelestarian potensidan daya tarik serta pengelolaan sumber dayahayati yang berkelanjutan;

c. perairan laut daerah yang mempunyai dayatarik sumber daya alam hayati, formasigeologi, dan/atau gejala alam yang dapatdikembangkanpemanfaatan

untuk kepentinganpengembangan ilmu

pengetahuan, penelitian, pendidikan, danpeningkatan kesadaran konservasisumberdaya alam hayati; dan

d. perairan laut daerah yang mempunyai luasyang cukup untuk menjamin kelestarianpotensi dan daya tarik serta pengelolaansumber daya hayati yang berkelanjutan.

29. Pasal 58 dihapus.

30. Ketentuan . . .


-30-


Pasal 59

(1) Cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal52 ayat (5) huruf a ditetapkan dengan kriteria:a. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih

alami, kawasan yang sudah mengalamidegradasi, mengalami modifikasi, ataukawasan binaan;

b. memiliki komunitas alam yang unik, langka,dan indah;

c. merupakan bentang alam yang cukup luasyang mencerminkan interaksi antarakomunitas alam dengan manusia besertakegiatannya secara harmonis; atau

d. berupa tempat bagr pemantauan perubahanekologi melalui penelitian dan pendidikan.

(2) Ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52ayat (5) huruf b ditetapkan dengan kriteria:a. berupa lahan basah baik yang bersifat alami

atau mendekati alami yang mewakili langkaatau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;

b. mendukung spesies rentan, langka, hampirlangka, atau ekologi komunitas yangterancam;

c. mendukung keanekaragaman populasi satwadan/ atau flora di wilayah biogeografisnya;atau

d. merupakan tempat perlindungan bagi satwadan/ atau flora saat melewati masa kritisdalam hidupnya.

(3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (5) hurufc ditetapkan dengankriteria sebagai satuan ruang geografis yangmemiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yangletaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkanciri tata nrang yang khas.

(4) Kawasan perlindungan plasma nutfahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5)huruf d ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki .

31.

32.


-31-

a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yangmemungkinkan kelangsungan prosespertumbuhannya; dan

b. memiliki luas tertentu yang memungkinkankelangsungan proses pertumbuhan jenisplasma nutfah.

(5) Kawasan pengungsian satwa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf editetapkan dengan kriteria:a. merupakan tempat kehidupan satwa yang

sejak semula menghuni areal tersebut;b. merupakan tempat kehidupan baru bag

satwa; danc. memiliki luas tertentu yang memungkinkan

berlangsungnya proses hidup dan kehidupanserta berkembangbiaknya satwa.

(6) Kawasan ekosistem mangrove sslagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf fditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjangpantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratustiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan airpasang tertinggi dan terendah tahunan, diukurdari garis air surut terendah ke arah darat.

Pasal 61 dihapus.

Di antara huruf e dan huruf f Pasal 63 disisipkan 1

(satu) huruf, yakni huruf ee sehingga Pasal 63berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Kawasan budi daya terdiri atas:kawasan peruntukan hutan produksi;kawasan peruntukan hutan rakyat;kawasan peruntukan pertanian;kawasan peruntukan perikanan;kawasan peruntukan pertambangan;kawasan peruntukan panas bumi;kawasan peruntukan industri;kawasan peruntukan pariwisata;kawasan peruntukan permukiman; dan/ataukawasan peruntukan lainnya.

a.b.c.d.e.ee.f.c.h.i.

33. Ketentuan


-32-


Pasal 64

(l) Kawasan peruntukan hutan produksi merupakankawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan.

(21 Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkandengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng,jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlahskor paling besar 174 (seratus tqiuh puluhempat).

(3) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutanproduksi ditetapkan oleh menteri yang tugas dantanggung jawabnya di bidang kehutanan.


Pasal 66

(U Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:a. kawasan tanaman pangan;b. kawasan hortikultura;c. kawasan perkebunan; dan/ ataud. kawasan petemakan.

(21 Kawasan peruntukan pertanian ditetapkandengan kriteria:

a. memiliki kesesuaian lahan untukdikembangkan seba gai kawasan pertanian;

b. ditetapkan sebagai lahan pertanian panganberkelanjutan;

c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dankedaulatan pangan nasional; dan/ atau

d. dapat dikembangkan sesuai denganketersediaan infrastruktur dasar.

(3) Kriteria .


-33-

(3) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanianditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanian.


Pasal 68

(1) Kawasan peruntukan pertambangan yangmemiliki nilai strategis nasional terdiri ataspertambangan mineral, batubara, serta minyakdan gas bumi.

(21 Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkandengan kriteria:a. memiliki sumber daya bahan tambang yang

berwujud padat, cair, atau gas berdasarkanpeta/data geologi;

b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkanuntuk pemusatan kegiatan pertambangansecara berkelanjutan; dan/ atau

c. merupalan bagian proses upaya merubahkekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatanekonomi riil.

(3) Kriteria teknis kawasan peruntukanpertambangan ditetapkan oleh menteri yang tugasdan tanggung jawabnya di bidang pertambangan.

36. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 68A

(1) Kawasan peruntukan panas bumi ditetapkandengan kriteria:a. memiliki sumber energi panas yang

terkandung di dalam air panas, uap air, danbatuan bersama mineral ikutan dan gaslainnya yang secara genetik semuanya tidakdapat dipisahkan dalam suatu sistem panasbumi; dan

b. merupakan . . .

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-34-

b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkanuntuk pemanfaatan langsung panas bumi danpemanfaatan tidak langsung panas bumi.

(2) IGiteria teknis kawasan peruntukan panas bumiditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang panas bumi.


Pasal 78

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingansosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:a. merupalan warisan budaya dunia;b. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan

cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya,serta nilai kemasyarakatan; dan/ atau

c. merupalan tempat peningkatan kualitas warisanbudaya.


Pasal 82

(1) Penetapan kawasan strategis nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal ZT, Pasat 28,Pasal 79, dan Pasal 80 tercantum dalam LampiranX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini.

(21 Pemerintah dapat menetapkan kawasan strategisnasional selain yang tercantum dalam Lampiran Xberdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturanPemerintah ini.

(3) Kawasan strategis nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturanPresiden.

39. Ketentuan .


-35-

39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 95 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Peraturan zonasi untuk jaringan infrastrukturminyak dan gas bumi disusun denganmemperhatikan pemanfaatan ruang di sekitarjaringan infrastruktur minyak dan gas bumi harusmemperhitungkan aspek keamanan dankeselamatan kawasan di sekitarnya.

12) Peraturan zonasi untuk pembangkitan tenagalistrik disusun dengan memperhatikanpemanfaatan ruang di sekitar pembangkitanlistrik harus memperhatikan jarak aman darikegiatan lain.

(3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenagalistrik disusun dengan memperhatikan ketentuanpelarangan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 99

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindungdisusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpamengurangi fungsi lindung;

b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yangberpotensi mengurangi fungsi lindung;

c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatanbudidaya hanya diizinkan bagr penduduk aslidengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsilindung kawasan, dan di bawah pengawasanketat;

d.pemanfaatan...

(2t


-36-

d. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatanlatihan militer tanpa mengurangi fungsikawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

e. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaankawasan hutan lindung untuk keperluan diluar sektor kehutanan yang diperoleh melaluiizin pinjam pakai kawasan hutan ataumekanisme lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangkehutanan.

Peraturan zonasi untuk kawasan gambut disusundengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam,

penelitian dan pengembangan, ilmupengetahuan,dan/atau jasa lingkungan tanpamerubah bentang alam;

b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yangberpotensi merubah tata air dan ekosistemunik;

c. pengendalian material sedimen yang masuk kekawasan gambut melalui badan air; dan

d. penanggulangan terhadap kerusakanekosistem gambut.

Peraturan zonasi untuk kawasan resapan airdisusun dengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk

kegiatan budi daya tidak terbangun yangmemiliki kemampuan tinggi dalam menahanlimpasan air hujan;

b. penyediaan sumur resapan dan/ atau wadukpada lahan terbangun yang sudah ada; dan

c. penerapan prinsip z,ero delta Q policg terhadapsetiap kegiatan budi daya terbangun yangdiajukan izinnya.

(s)

41. Ketentuan

,-lI -\--Bs"rNl:-+Y's ,l .r;.r,21i>>19


-37-


Pasal 100

(1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusundengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka

hijau;b. pengembangan struktur alami dan struktur

buatan untuk mencegah abrasi;c. pemanfaatan untuk pelabuhan yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan;

d. pendirian bangunan yang dibatasi hanyauntuk menunjang kegiatan rekreasi pantai,pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitantenaga listrik.

e. ketentuan pelarangan bangunan selain yangdimaksud pada huruf d; dan

f. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatanyang dapat menurunkan luas, nilai ekologis,dan estetika kawasan.

(21 Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dankawasan sekitar danau/waduk disusun denganmemperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka

hljau;b. pemanfaatan untuk pelabuhan yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan;

c. ketentuan pelarangan pendirian bangunankecuali bangunan yang dimaksudkan untukpengelolaan badan air, pemanfaatan air,dan/ atau pelabuhan;

d. pendirian bangunan dibatasi hanya untukmenunjang fungsi taman rekreasi dan/ataupelabuhan; dan

e. penetapan lebar sempadan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan . .


-38-

(3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijaudisusun dengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk

bangunan penunjang kegiatan rekreasi danfasilitas umum lainnya; dan

c. kegiatan pelarangan pendirian bangunanpennanen selain yang dimaksud pada huruf b.

42. Ketentuan Pasal lO1 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 101

(1) Peraturan zonasi untuk cagar alam, cagar alamlaut, suaka margasatwa, dan suaka margasatwalaut disusun dengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam,

penelitian dan pengembangan, serta ilmupengetahuan;

b. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan ataupenyerapan karbon, pemanfaatan air, energiair, energi parias, energi mgrn, sertapemanfaatan sumber plasma nutfah;

c. ketentuan pelarangan kegiatan selain yangdimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. pendirian bangunan dibatasi hanya untukmenunjang kegiatan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. ketentuan pelarangan terhadap penanamanflora dan pelepasan satwa yang bukanmerupakan flora dan satwa endemik kawasan.

(21 Peraturan zonasi untuk taman nasional dantaman nasional laut disusun denganmemperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam,


b. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan ataupenyerapan karbon, pemanfaatan air, energiair, energi p€rnas, dan energi angin;

c. pemanfaatan .


_39_

c. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatansumber plasma nutfah sebagai penunjangbudi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwaliar, serta koleksi keanekaragaman hayati;

d. pemanfaatan tradisional oleh masyarakatsetempat;

e. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya dizona inti; dan

f. ketentuan pelarangan kegiatan budi dayayang berpotensi mengurangi tutupan vegetasiatau terumbu karang di znna penyangga.

(3) Peraturan zonasi untuk taman hutan rayadisusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam,penelitian dan pengembangan, serta ilmupengetahuan;

b. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan ataupenyerapan karbon, pemanfataan air, energiair, energi panas, dan energi angin;

c. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatansumber plasma nutfah sebagai penunjang budidaya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar,serta koleksi keanekaragaman hayati;

d. pemanfaatan tradisional oleh masyaralatsetempat;

e. pendirian bangunan dibatasi hanya untukmenunjang kegiatan sebagaimana dimaksudpada huruf a sampai dengan huruf ddilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

f. ketentuan pelarangan kegiatan selain yangdimaksud pada huruf a sampai denganhuruf d.

(41 Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dantaman wisata alam laut disusun denganmemperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk wisata

penelitian dan pengembangan, sertaalam,ilmu

pengetahuan;b. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau

penyerapan karbon, pemanfataan air, energiair, energi panas, dan energi angin;

c.pemanfaatan...

(s)


_40_

c. pemanfEratan ruang untuk pemanfaatansumber plasma nutfah sebagai penunjang budidaya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar,serta koleksi keanekaragaman hayati;

d. pemanfaatan tradisional oleh masyarakatsetempat;

e. pendirian bangunan dibatasi hanya untukmenunjang kegiatan sebagaimana dimaksudpada huruf a sampai dengan huruf ddilaksanalan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

f. ketentuan pelarangan kegiatan selain yangdimaksud pada huruf a sampai denganhuruf d.

Peraturan zonasi untuk taman buru disusundengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perburuan

secara terkendali;b. penangkaran dan pengembangbiakan satwa

untuk perburuan;c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang

tidak ditetapkan sebagai buruan; dand. penerapan standar keselamatan bagi pemburu

dan masyarakat di sekitarnya.

Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi dipesisir dan pulau-pulau kecil disusun denganmemperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk perlindungan

mutlak habitat dan populasi ikan, serta alurmigrasi biota laut, perlindungan ekosistempesisir yang unik dan/atau rentan terhadapperubahan, perlindungan situs budaya/adattradisional, penelitian serta pengembangan,dan/atau pendidikan;

b. pendirian bangunan yang dibatasi hanyauntuk menunjang kegiatan pariwisata danrekreasi di wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil pada mr:a yarLg ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;dan

(6)

c. ketentuan . .

43.

44.


-41 -

c. ketentuan pelarangan kegiatan selain yangdimaksud pada huruf a dan huruf b.

(71 Peraturan zonasi untuk kawasan konservasimaritim disusun dengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan

pelestarian adat dan budaya maritim,pendidikan, penelitian, pariwisata, danrekreasi;

b. pendirian bangunan yang mendukungpengelolaan kawasan konservasi maritim padazona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan


(8) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasiperairan disusun dengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk penangkapan ikan,

budidaya ikan, pariwisata alam perairan, danpenelitian dan pendidikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pendirian bangunan di perairan kawasankonservasi perairan untuk mendukungpenangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisataalam perairan, dan penelitian dan pendidikanpada znna yang ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;


Pasal 102 dihapus.


Pasal 1O3

(1) Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusundengan memperhatikan:a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa

mengubah bentang alam;b. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam;

dan

c. pengendalian

(21

(3)


_42_

c. pengendalian kegiatan budi daya yang dapatmerubah bentang alam dan ekosistem.

Peraturan zonasi untuk rarnsar disusun denganmemperhatikan peraturan zonasi untuk kawasanlindung.

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budayadisusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian danpengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan

b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirianbangunan yang tidak sesuai dengan fungsikawasan.

Peraturan zonasi untuk kawasan perlindunganplasma nutfah disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpamengubah bentang alam;

b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unikkawasan; dan

c, pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsiansatwa disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpamengubah bentang alam;

b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan;dan

c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan zonasi untuk kawasan ekosistemmangrove disusun dengan memperhatikan:a. pemanfaatan ruang untuk wisata a1am,


b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayumangrove; dan

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapatmengubah, mengurangi luas, dan/ataumencemari ekosistem mangrove.

(41

(s)

(6)

45. Pasal lO5 . . .

45.

46.


_43_

Pasal lO5 dihapus.

Ketentuan Pasal lO7 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 107

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksidisusun dengan memperhatikan :

a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untukmenjaga kestabilan neraca sumber dayakehutanan;

b. pemanfaatan kawasan hutan produksi untukpembangunan infrastruktur dan bangunan lainyang mendukung pengelolaan hutan, sesuaidengan mekanisme ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang kehutanan; dan

c. penggunaan kawasan hutan produksi untukkepentingan di luar sektor kehutanan diperolehmelalui izin pinjam pakai kawasan hutan.

47. Di antara Pasal 1O7 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 1O7A sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 107A

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan ralryat disusundengan memperhatikan:

a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untukmenjaga kestabilan neraca sumber dayakehutanan;

b. pemanfaatan ruang budi daya hutan ralgrat untukpermukiman dan/atau usaha budi daya lainnyadalam satu kesatuan pengelolaan yang terpadu;dan

c. pemanfaatan ruang lainnya dalam kawasan hutanralryat mengikuti mekanisme sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.

48. Ketentuan . . .

q,D


-44-

48. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi seb"gaiberikut:

Pasal 108

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukanpertanian disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petanidengan kepadatan rendah;

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanianpangan berkelanjutan menjadi kawasan dan/ataufungsi lain kecuali untuk kepentingan umum; dan

c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanianpangan berkelanjutan kecuali untuk kepentinganumum dan/ atau karena bencana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan Pasal 110 ditambahkan 1 (satu) huruf,yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukanpertambangan disusun dengan memperhatikan:

a. pengaturan pendirian bangunan agar tidakmengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkandengan peraturan perundang-undangan;

b. pengaturan kawasan tambang berdasarkankeseimbangan antara biaya dan manfaat sertakeseimbangan antara risiko dan manfaat;

c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi danperalatan kegiatan pertambangan yang berpotensimenimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingandaerah; dan

d. pengaturan kawasan tambang denganmemanfaatkan kawasan karst sesuai daya dukungekosistem karst.

50. Di antara


-45-

50. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 11OA sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal llOA

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan panasbumi disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk pengusahaan panas bumidilakukan berdasarkan prinsip konservasi dankeberlanjutan; dan

b. ketentuan pelarangan atih fungsi lahan menjadilahan budi daya selain pengusahaan panas bumiyang meliputi kegiatan survey pendahuluan,eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan.

51. Ketentuan ayat (4) Pasal 114 dihapus, sehingga Pasal114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalamPasal 85 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagipejabat yang berwenang dalam pemberian izinpemanfaatan ruang berdasarkan rencana strukturdan pola ruang yang ditetapkan dalam PeraturanPemerintah ini.

(21 Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabatyang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukanmenurut prosedur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(41 Dihapus.

52. Di antara . . .


-46-

52. Di antara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 114A sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 114A

Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruangbemilai strategis nasional dan/atau berdampakbesar yang belum dimuat dalam peraturan daerahtentang rencana tata ruang provinsi, rencana tataruang wilayah kabupaten/ kota, dan/atau rencanarincinya, izin pemanfaatan ruang sebagai66p4dimaksud dalam Pasal ll4 didasarkan padaPeraturan Pemerintah ini.

Dalam pemberian bin pemanfaatan ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (l) Menteridapat memberikan rekomendasi pemanfaatanruang.

53. Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran XI.

54. Di antara Lampiran III dan Lampiran IV, disisipkan(satu) lampiran, yalni Lampiran IIIA.

55. Di antara Lampiran V dan Lampiran VI, disisipkan(satu) lampiran, yakni Lampiran VA.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

(l)

(2)

Agar .

PRES I DENREFUBLII( II.]DONESIA

-47-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 April 2Ol7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 12 April 2Ol7MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL7 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang Perekonomian,

i Bidang Hukum dandang-undangan,

Djaman


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8

TENTANG RENCANA TATA RUANG WII,AYAH NASIONAL

UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang WilayahNasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencanapembangunan jangka panjang nasional, penJrusunan rencanapembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkanketerpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayahprovinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruanguntuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, sertapenataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota.

RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunanyang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasidaerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesiadengan kawasan timur Indonesia, kondisi frsik wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pem€rnasEmglobal, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruangt9t -pTH, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peranteknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upayapembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan,ne.lakyna31, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang le6ih baik agarseluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil gu].adan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan uitukmencapai tduan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dankeserasian pembangunan di segala bidang pembangunan y"ng se""raspasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan . . .

#


-2-Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional,

optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan dayadukungnya dengan mengutamakan sebesar-besamya untuk kemakmuranrakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek penggandayang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasadengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkunganhidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunanyang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskanWawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasialdalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber dayaalam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup yangdilakukan secara arnan, tertib, efektif, dan elisien.

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata gunaudara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satukesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjangoleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusunmelalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alamdan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkanpada upaya untuk mewujudkan tujuan penata€ur ruang wilayah nasional,antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yerng aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangandan keserasian perkembangan antarwilayah yang diterjemahkan dalamkebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruangwilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistempusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistemjaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dansistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional mencakupkawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalandengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasanstrategis nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang,RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola**g, kawasan andalan, kawasan strategis nasional, arahanpemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangkamenengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruangyang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan,arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Secara substansial rencara tata ruang pulau/ kepulauan dankawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karenamerupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untukmengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan PeraturanPemerintah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis nasional.

il. PASAL. . .


-3-

II. PASALDEMI PASAL

Pasal IAngka 1

Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan danperkotaan dapat diwujudkan, antara lain denganpengembangan kluster, khususnya kawasan:a. agropolitan;b. minapolitan;c. pariwisata; dand. transmigrasi,yang merupakan kawasan perdesaan danpengembangan desa pusat pertumbuhan yangmemiliki keunggulan komparatif dan/ataukompetitif dibanding dengan kawasan perdesaanlainnya.

HurufbCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "kota maritim" adalahkota yang berada di pantai/pesisir danmempunyai fungsi kegiatan yang berkaitandengan pelayaran dan perdagangan di laut.

HurufdCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Angka 2

*rruJintt,lootf;*.r,o-4-

Angka2Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3Pasal 7


Ayat (2)Hurufa

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan "pengelolaan daerah aliransungai" adalah upaya manusia dalam mengaturhubungan timbal balik antara sumber daya alamdengan manusia di dalam daerah aliran sungaidan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestariandan keserasian ekosistem serta meningkatnyakemanfaatan sumberdaya alam bagi manusiasecara berkelanjutan.

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf f .

* = ",

J.Tnt t,',?ouf;

* r' o

-5-Huruf f

Cukup jelas.

HurufgYang dimaksud dengan "kawasan risiko perubahan iklim'adalah kawasan yang berisiko terkena dampak perubahaniklim.

Angka 4Pasal 8

Ayat (l)Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya mengandung pengertian bahwa kawasanbudi daya yang dikembangkan bersifat salingmenunjang satu sama lain sehingga dapatmewujudkan sinergi dalam meningkatkanke sej ahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kawasanbudi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasirencana pengembangan, sinkronisasi program,dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunandi antara para pemangku kepentingan.

HurufbCukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan budi daya yangmemiliki nilai strategis nasional" adalah kawasanyang menjadi tempat kegiatan perekonomian yangmemberikan kontribusi besar terhadapperekonomian nasional dan/ atau menjadi tempatkegiatan pengolahan sumber daya strategis sepertikawasan pertambangan dan pengolahan migas,radioaktif, atau logam mulia.

Huruf bYang dimaksud dengan okegiatan budi dayaunggulan" adalah kegiatan yang menjadipenggerak utama perekonomian kawasan danwilayah sekitarnya.

Agar...


-6-

Agar kegiatan budi daya unggulan dapatberkembang dengan baik, perlu dikembangkanprasarana dan sarana pendukung seperti jaringanjalan, air bersih, jaringan listrik, dantelekomunikasi yang dapat mendorongpertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan dikawasan sekitarnya.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fPengembangan kegiatan pengelolaan sumber dayakelautan di ALKI, ZEE Indonesia, dan/ atauLandas Kontinen didasarkan pada hak berdaulatatas sumber daya alam yang terkandung didalamnya berdasarkan Konvensi PerserikatanBangsa-Bangsa tentang Hukum LautInternasional.

Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam diALKI, ZEE Indonesia, dan/ atau Landas Kontinenmerupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkandalam pelaksanaan pembangunan dariperencanaan hinggapemanfaatannya.

Huruf gCukup jelas.

pengendalian

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkunganhidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untukmendukung perikehidupan manusia dan makhlukhidup lainnya, serta keseimbangan antar keduanyayang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkunganhidup" adalah kemampuan lingkungan untukmenampung/menyerap zat, energi, dan/ataukomponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Huruf a .


-l-

HurufaYang dimaksud dengan "kawasan rawan bencana"antara lain, kawasan rawan tanah longsor,kawasan rawan gelombang pasang, kawasanrawan banjir, kawasan rawan letusan gunungberapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasanrawan gerakan tanah, kawasan yang terletak di?,orra pata}:an aktif, kawasan rawan tsunami,kawasan rawan abrasi, dan kawasan rawanbahaya gas beracun.

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugianakibatbencana termasuk pula ancaman terhadapjiwa manusia.

Kawasan rawan bencana menjadi salah satu datadan informasi yang penting dalam melakukananalisis pada proses penyusunan rencana tataruang wilayah.

Huruf bYang dimaksud dengan opemanfaatan ruangsecara vertikal" adalah pemanfaatan ruang secarategak lurus baik di atas permukaan tanahmaupun di dalam bumi dengan batas geometritertentu yang disesuaikan dengan kondisigeografis daerah.

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan ruangsecara kompak' adalah pemanfaatan ruang yangmengintegrasikan jaringan prasarana dan saranadengan kawasan permukiman yang bertqiuanuntuk mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatanlahan dan meminimalisasi pergerakan manusia.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dPembatasan perkembangan kawasan terbangun dikawasan perkotaan serta mempertahankan fungsikawasan perdesaan di sekitarnya dimaksudkanuntuk menjaga keseimbangan pembangunanperkotaan-perdesaan.

Huruf eCukup jelas.

Huruf f . . .

*. r, J.Tnt t,'*totf;

*. r' o-8-

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

HurufiCukup jelas.

HurufjCukup jelas.

HurufkCukup jelas.

Angka 5Pasal 14

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cSimpul utama transportasi skala nasional ataumelayani beberapa provinsi, antara lainpelabuhan utama/pengumpul, bandar udarapengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A.

Terminal tipe A adalah sarana penunjangkelancaran perpindahan penumpang dan/ataubarang serta keterpaduan intramoda danantarmoda. Kriteria teknis penetapan terminalditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang transportasi darat.

Pengembangan terminal penumpang tipe Asebagai simpul transportasi penghubung sistemperkotaan nasional dapat dilakukan pada pusatkegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah,maupun pusat kegiatan strategis nasional.Terminal tipe A lintas negara tercantum dalamLampiran IIIA yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Huruf d

*=", Jintt,lootf;..r,o-9-

HurufdKawasan perkotaan yang berada di pesisir yangberfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hubinternasional, antara lain berupa kota bandarinternasional.

Ayat (2)Hurufa

Cukup jelas.

HurufbCukup jelas.

Huruf cSimpul transportasi yang melayani skala provinsiatau beberapa kabupaten, antara lain pelabuhanregional, bandar udara pusat penyebaran skalapelayanan tersier, stasiun skala menengah, danterminal tipe B.

HurufdKawasan perkotaan yang berada di pesisir yangberfungsi atau berpotensi mendukung ekonomikelautan, antara lain berupa kota bandar nasionaldan kota bandar regional.

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bSimpul transportasi yang melayani skalakabupaten atau beberapa kecamatan, antara lainpelabuhan lokal, bandar udara bukan pusatpenyebaran, stasiun skala kecil, dan terminaltipe C.

Huruf cKawasan perkotaan yang berada di pesisirberfungsi atau berpotensi mendukung ekonomikelautan lokal, antara lain berupa kota pantaisentra pertumbuhan ekonomi lokal dan teknoparkkelautan.

Angka 6Pasal 15

Cukup jelas.

Angl<a7

* = ",

J.Tnt t,lootf;

^ . r, o

_10_

Arrd*aTPasal 18

Ayat (l)Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringanjalan yang dikembangkan untuk mendukung kebljakanpengembangan wilayah yang memiliki nilai strategisnasional.Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikandengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidakharus sama dengan spesilikasi teknis jaringan jalanarteri primer atau kolektor primer.Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah jalan umumyang merupakan bagian sistem jaringan jalan dansebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkanmembayar tol.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untukmenghubungkan antaribukota provinsi.


Ayat (5)Yang dimaksud dengan "jalan bebas hambatan" adalahjalan umum untuk lalu lintas menerus denganpengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpaadanya persimpangan sebidang serta dilengkapidengan pagar ruang milik jalan.



Angka 8Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 9Pasal 26

Ayat (1)Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkansistem transportasi laut yang handal danberkemampuan tinggi dalam rangka menunjangpembangunan nasional.

Ayat (21

.:'_, :,,,


- 11-

Ayat (2)Pengembangan pelabuhan utama dimaksudkan antaralain untuk membuka akses berbagai produk sektorunggulan ke pasar internasional sehinggapengembangannya perlu mempertimbangkankeberadaan kawasan Asia Pasilik yang merupakantujuan ekspor terbesar di dunia.

HurufaYang dimaksud dengan 'jumlah besar' adalahpelabuhan yang melayani angkutan peti kemasdengan jumlah:

1) 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu)TEU's/tahun untuk pelabuhan hub utamadan 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu)TEU's/tahun untuk pelabuhan utamainternasional yang berperan sebagaipelabuhan alih muat angkutan peti kemas;dan

2) 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu)TEU's/tahun untuk pelabuhan utamainternasional.

HurufbCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.





Angka 10

*. ", J.Tnt

t,',?otf; *

= r, o

-t2-Angka 10

Pasal 28Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan "Alur [,aut KepulauanIndonesia" (ALKI) adalah alur laut yang dilalui olehkapal atau pesawat dan/ atau pesawat udara asing diatas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran danpenerbangan dengan cara normal semata-mata untuktransit yang terus menerus, langsung dan secepatmungkin serta tidak terhalang melalui atau di atasperairan kepulauan dan laut territorial yangberdampingan Antara satu bagian laut lepas atalu ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia 6.p bagran laut lepasatau 7.ona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.





Angka 11Pasal 30

Ayat (1)Bandar udara umum diselenggarakan gunamewujudkan sistem transportasi udara yang andal danberkemampuan tinggr dalam rangka menunjangpembangunan nasional.

Ayat (2)

*. r, J.Tnt t,',?otf;

*. r, o

-13-


Angka 12Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 13Pasal 34



Ayat (3)Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalahpersyaratan teknis untuk pembangunan fisik jaringanjalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang keselamatantransportasi perkeretaapian.

Angka 14Pasal 35


Ayat (21

HurufaUntuk mewujudkan pelayanan yang cepat danefisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkandi lokasi yang memungkinkan waktu pelayaranantar 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yangsingkat.

Untuk.

*. ",

J.Tnt t,',?Sf;

,.,. r, o

-14-

Untuk menjamin kelangsungan pelayananangkutan penyeberangan, lokasi yang ditetapkansebagai pelabuhan penyeberangan harusmemungkinkan penyelenggara angkutanpenyeberangan untuk mendapatkan keuntunganyang wajar. Oleh sebab itu, faktor jarak danbesaran permintaan angkutan penyeberanganharus dipertimbangkan secara bersamaan.

Huruf bCukup jelas.

Ayat (2alCukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'kriteria teknis" adalahpersyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan sungai,pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pelayaran.

Angka 15Pasal 36



Ayat (s)Cukup jelas.

Ayat (a)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c

*. ",

J.Tnt t,'root5

* . r, o

-15-

Huruf cCukup jelas.

HurufdDihapus.

Huruf eYang dimaksud dengan "pelayaran ra$at" adalahkegiatan angkutan laut khusus untuk barangatau hewan antarpelabuhan di Indonesia denganmenggunakan kapal layar dengan kapasitas palingbesar 100 m3 (seratus meter kubik) atau kapallayar motor dengan kapasitas paling besar 850 m3(delapan ratus lima puluh meter kubik).

Ayat (5)Yang dimaksud dengan okriteria teknis" adalahpersyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan utama,pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpanregional, dan pelabuhan pengumpan lokal sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan pelayaran.

Angka 16Pasal 37

Ayat (l)Cukup jelas.



Ayat (a)Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalahpersyaratan teknis penyelenggaraan bandar udarapengumpul skala pelayanan primer, bandar udarapengumpul skala pelayanan sekunder, dan bandarudara pengumpul skala pelayanan tersier sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan penerbangan.

Angka 17Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 18. .

* u ",

J.Tnt =,loot5 *. r, o

_16_

Angka 18Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 19Pasal 40

Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yangberupa pembangkitan tenaga listrik dilakukan denganmemanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumberenergi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkitan tenaga listrik antara lain berupa PembangkitListrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), PembangkitListrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit ListrikTenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), danPembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit ListrikTenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Energi Laut,Pembangkit Listrik Hidrogen, dan Pembangkit ListrikTenaga Energi Lainnya dan Energi Terbarukan Lainnya.

Angka 2OPasal 40A

Cukup jelas.

Angka 21Pasal 4l


Ayat (2)Yang dimaksud dengan ugardu induk yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dari transmisi listrik"adalah suatu sistem tenaga yang dipusatkan padasuatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusiperlengkapan hubung bagi transformator, peralatanpengaman,dan peralatan kontrol.

Angka22Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 23

#",D*.'rJrTo",l"Sf;* =r,o

-t7-Angka 23

Pasal 43Cukup jelas.

Angka24Pasal 51

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi danmengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat inidan pada masa yang akan datang akibat kurangnyakemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajibmemperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dibidangpertanahan.

Pengaturan mengenai kawasan lindung pada ruang lautsama halnya yang dimaksud dengan "kawasan konservasi"yang terdapat dalam peraturan perundang-undanganbidang kelautan dan perikanan.

Angka 25Pasal 52

Ayat (1)Pengaturan kawasan hutan lindung memperhatikanpembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindungdan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.


Ayat (3)Kawasan konservasi dilaksanakan denganmemperhatikan pemberdayaan masyarakat padakawasan hutan konservasi melalui pengembangandesa konservasi, fasilitas kemitraan antara pemegangizin pemanfaatan hutan dengan masyarakat,pemberian izin jasa wisata alam, serta akses untukmemungut hasil hutan bukan kayu pada blokautozor:a tradisional atau pemanfaatan tradisional.Pengaturan kawasan konservasi memperhatikanpembentukan dan pengembangan wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Konservasi dan RencanaKehutanan Tingkat Nasional.

Kawasan ..

*=', JrT[t,'S5f;*=r,o

-18-

Kawasan konservasi memperhatikan pemanfaatan danpenggunaan kawasan hutan konservasi untukkepentingan di luar sektor kehutanan yang diperolehsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

HurufdKawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berupa antara lain terumbukarang dan kawasan koridor bagi jenis satwa ataubiota laut yang dilindungi.

Kawasan terumbu karang ditetapkan dengankriteria berupa kawasan yang terbentuk darikoloni masif dari hewan kecil yang secarabertahap membentuk terumbu karang, terdapat disepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam40 (empat puluh) meter, dan dipisahkan olehlaguna dengan kedalaman antara 4O (empatpuluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima)meter.

Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota lautyang dilindungi ditetapkan dengan kriteria berupakawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik,atau proses penunjang kehidupan, danmendukung alur migrasi biota laut.



Arrd*a26Pasal 53


Ayat (2) .

*. ",

J5,l t,'*to=f;

,., r., o

-19-

Ayat (2)Dihapus.

Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan imbuhan airtanah" adalah wilayah resapan air yang mampumenambah air tanah secara alamiah padacekungan air tanah.

Huruf bCukup jelas.

Pngka2TPasal 55

Cukup jelas.

Angka 28Pasal 57

Cukup jelas.

Angla29Pasal 58

Dihapus.

Angka 3OPasal 59

Ayat (1)Hurufa

Cukup jelas.Hurufb

Yang dimaksud dengan "komunitas alam'adalahkumpulan dari unsur alami yang meliputitumbuhan, binatang, dan bentang alam.

Huruf cCukup jelas.

HurufdCukup jelas.



Ayat (4)

*. *, J.Tnt t,',?5|

*.., o-20-




Angka 31Pasal 61

Dihapus.

Angka 32Pasal 63

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominanyang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengandemikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh,pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkanperumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukanindustri.Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untukmemudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalampenyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganandampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dansebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwapenyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akanlebih elisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memilikibesaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomidalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukankawasan budi daya disesuaikan dengan kebiiakanpembangunan yang ada.Pengaturan mengenai kawasan budi daya pada ruang lautsama halnya dengan yang dimaksud dengan "kawasanpemanfaatan umum" yang terdapat dalam peraturanperundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.Hurufa

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkanuntuk menyediakan komoditas hasil hutan untukmemenuhi kebutuhan untuk keperluan industri,sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yangditetapkan sebagai hutanlindung dan hutan konservasidari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yangtidak terkendali.

Pengaturan . . .


-21-

Pengaturan kawasan hutan produksi memperhatikanpembentukan dan pengembangan wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Produksi dan Rencana KehutananTingkat Nasional.

Huruf bKawasan peruntukan hutan ralryat dimalsudkanuntuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan.Kawasan hutan rakyat berada pada lahan masyarakatdan dikelola oleh masyarakat.

Huruf cKawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkanuntuk mendukung kedaulatan pangan nasional jugadimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahanbaku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf dKawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruangdarat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.

Huruf eKawasan pemntukan pertambangan dimaksudkanuntuk mengarahkan agar kegiatan pertambangandapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpamenimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf eeCukup jelas.

Huruf fKawasan peruntukan industri antara laindimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatanindustri dapat berlangsung secara eflsien danproduktif, mendorong pemanfaatan sumber dayasetempat, dan pengendalian dampak lingkungan.

HurufgYang dimaksud dengan "kawasan peruntukanpariwisatao adalah kawasan yang didominasi olehfungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian arealdalam kawasan lindung atau kawasan budi dayaIainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik danfasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan.

*. r, J5ot t,',?otf;

*. r, o

-22-

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segalasesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasukpengelolaan objek dan daya tarik wisata yangmencakup:

1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan T\rhan YangMaha Esa yang berwujud keadaan alam serta floradan fauna; dan

2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusiayang berwujud museum, peninggalan purbakala,peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro,wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam,taman rekreasi, dan tempat hiburan.

HurufhKawasan peruntukan permukiman harus dilengkapidengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempatke{a yang memberikan pelayanan dan kesempatankerja terbatas untuk mendukung perikehidupan danpenghidupan sehingga fungsi permukiman tersebutdapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagiandari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baikyang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaanyang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atauhunian dan tempat kegiatan yang mendukungperikehidupan dan penghidupan.

Huruf iKawasan peruntukan lainnya mencakup kawasantempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasanpertahanan keamanan.

Angka 33Pasal 64

Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukandengan izin pinjam pakai kawasan hutan selama tidakmengubah fungsi kawasan hutan.

Angka 34Pasal 66


Ayat(2)...


-23-

Ayat (2)Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertaniansecara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnyakawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat:

a. memelihara dan meningkatkan kedaulatan pangannasional;

b. meningkatkan daya dukung lahan melaluipembukaan lahan baru untuk pertanian tanamanpangan (padi sawah, padigogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan,peternakan, hortikultura, dan pendayagunaaninvestasi;

c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintassektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomisekitarnya;

d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasisumber dayaalam untuk pertanian serta fungsilindung;

e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkanpendapatan serta kesej ahteraan masyarakat;

f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilirmelalui efek kaitan;

h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan daripertanian kenon pertanian agar keadaan lahantetap abadi;

i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarikkawasan perdesaan; dan/atau

j. mendorong pengembangan sumber energiterbarukan.

HurufaCukup jelas.

Huruf bLahan pertanian pangan berkelanjutanmerupakan bagian integral dari PeraturanPemerintah ini yang ditetapkan dalam KawasanPertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

KP2B.,.

*. r, J.Tnt t,lootf;

* .., o

-24-

l<P2B terdiri atas lahan pertanian panganberkelanjutan dan lahan cadangan pertanianpangEm berkelanjutan.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan berupalahan irigasi, lahan reklamasi rawa pasang surutdan nonpasang surut (lebak), dan/ atau lahantidak beririgasi.

KP2B yang ditetapkan pada tingkat nasionalmenjadi dasar dalam penetapan lahan pertanianpangan berkelanjutan di tingkat provinsi dankabupaten/kota.

Huruf cUpaya perwujudan kemandirian, ketahanan, dankedaulatan pangan nasional dilakukan denganpengendalian luasan pertanian tanaman panganlahan basah dan/atau lahan kering paling sedikit77.4LO (tujuh puluh tqjuh ribu empat ratussepuluh) kilo meter persegi yang tersebar diseluruh provinsi/kabupaten/kota.

Huruf dCukup jelas.


Angka 35Pasal 68


Ayat (21

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangansecara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnyakawasan pertambangan yang diharapkan dapatmemberikan manfaat berikut:a. meningkatkan produksi pertambangan dan

mendayagunakan investasi;b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas

sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomisekitarnya;

c. tidak mengganggu fungsi lindung;

d. memperhatikan

{iD

{iD*.

", J.Tnt

t,',?o=f; *.., o

-25-

d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuansumber daya alam;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat;f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;g. menciptakan kesempatan kerja;h. meningkatkan ekspor; dan/ ataui. meningkatlan kesejahteraan masyarakat.


Angka 36Pasal 68A

Cukup jelas.

Angka 37Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 38Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 39Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 4OPasal 99



Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c

. .,,\

*. ",

J.To= t,'*oo=f;

* . r, o

-26-

Huruf cYang dimaksud dengan "z,ero delta Q policgfadalah keharusan agar tiap bangunan tidak bolehmengakibatkan bertambahnya debit air ke sistemsaluran drainase atau sistem aliran sungai.

Angka 41Pasal 100

Cukup jelas.

Angl<a42Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 43Pasal 102

Dihapus.

Angka 44Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 45Pasal 105

Dihapus.

Angka 46Pasal 1O7

HurufaCukup jelas.

HurufbPemanfaatan hutan produksi dapat berupapemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, sertapemungutan hasil kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan produksi dilalsanakan melaluipemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izinusaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usahapemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usahapemanfaatan hasil hutan kayu, dan izin pemungutanhasil hutan bukan kayu.

Huruf cCukup jelas.

Andka47.

{i}

$-,D*

= r, J.T[

t,',?o=]*. r, o

-27-

Angka4TPasal 107A

Cukup jelas.

Angka 48Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 49Pasal l lO

Cukup jelas.

Angka 5OPasa1 11OA

Cukup jelas.

Angka 51Pasal 114




Ayat (4)Dihapus.

Angka 52Pasal 1l4A

Ayat (1)Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruangdapat diukur, ar^tara lain dengan kriteria:a. adanya perubahan bentang alam;b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena

dampak pemanfaatan ruang;c. luas wilayah penyebaran dampak;d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan

lingkungan buatan yang akan terkena dampak;f. sifat kumulatif dampak; dan/atau

g. sifat .

E&_

PRES IDENREPL'BLIK INDONESIA

-24-

g. sifat reuersible dan irreuersible dampak.


Angka 53Cukup jelas.



Pasal IICukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6042

Documents

Menimbang dan - Audit Board of Indonesia · Pasal 14 (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: a. kawasan . . . (2t PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-9-a