PNS menikah dengan WNA

saya bekerja sebagai PNS domisili di Jakarta Pusat berencana hendak menikah dengan

WN Belanda. Berdasarkan UU Kewarga negaraan yang baru apakah saya tetap bisa

bekerja sebagai PNS, kami berencana tetap tinggak di Jakarta. Bagaimanakah prosedur

yang harus dilakukan untuk tetap bekerja sebagai PNS, mohon jakawabannya. Terima

kasih

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (3) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

RI, "perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan

RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti

kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut."

Dengan demikian Saudari harus mendapatkan informasi apakah hukum di Belanda

mengatur bahwa kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai

akibat perkawinan. Jika ya dan Saudari menerima kewarganegaraan tersebut, maka

kewarganegaraan RI akan hilang dan Saudari tidak lagi memenuhi syarat sebagai PNS

karena salah satu syarat menjadi PNS adalah WNI. Namun jika Saudari menyatakan tetap

ingin menjadi WNI (menolak menjadi WN Belanda) dan pernyataan tersebut Saudara

ajukan ke Departemen Hukum dan HAM, maka Saudara tetap menjadi WNI, dan tetap

memenuhi syarat sebagai PNS.

Pasal 12 dan 13 Permendagri mengatur sistim pencatatan perkawinan WNA yang dilangsungkan di Indonesia. Permendagri tidak mewajibkan pasangan WNA mencatatkan perkawinan mereka ke Dinas Dukcapil sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 12 ayat (1). Pasal ini merumuskan: “Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”.

Jika pasangan WNA berniat mencatatkan perkawinan, mereka harus melengkapi sejumlah persyaratan. Antara lain, izin dari perwakilan negara mereka di Indonesia, dan surat keterangan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan yang mengetahui terjadinya perkawinan. Bagi WNA pemegang KITAS, harus melengkapi surat keterangan tempat tinggal.

Petugas Dinas Dukcapil akan melakukan verifikasi dan validari kebenaran data perkawinan yang disampaikan pasangan WNA. Jika semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada masalah, Dinas

Dukcapil akan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, setelah dicatatkan terlebih dahulu pada Register Akta Perkawinan. WNA akan mendapatkan kepastian atas Kutipan Akta Perkawinan itu dalam waktu 30 hari sejak semua persyaratan dipenuhi.

pak, saya wanita, PNS hendak melangsungkan pernikahan dengan WNA. menurut UU Kewarganegaraan baru bahwa status istri tidak langsung mengikuti kewarganegaraan suami. tetapi diberi waktu 3 tahun Perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing tidak membuat perempuan itu otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, terkecuali bila menurut hukum negara asal suami, kewarganegaraan istri harus mengikuti kewarganegaraan suami. Kendati demikian, perempuan itu pun tetap bisa mengajukan surat pernyataan tetap menjadi WNI dalam kurun waktu tiga tahun dan menjadi sponsor utama suaminya untuk menjadi WNI. (Pasal 26) pertanyaan saya adalah apabila saya menikah dengan WNA, bagaimana status PNS saya? dan jika saya tetap mengajukan surat pernyataan tetap menjadi WNI, apakah saya masih bisa bekerja sebagai PNS? Meski status suami saya WNA? Atau haruskah suami saya berubah status menjadi WNI agar saya tetap bisa bekerja PNS. Mohon pencerahannya. terima kasih. *** Jawaban Redaksi ***Tentang Perkawinan WNA agar mengacu ke Undang2 NO I THN 1974 dan apabila PNS tsb melepas kewarganegaraannya,dengan sendirinya PNS tsb menanggalkan status PNSnya atau mengajukan berhenti sebagai PNS.