LAPORAN TENTANG PELAKSANAANUNDANG-UNDANG, KEBIJAKAN, DANSTANDAR PELAYANAN DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN

No

vem

ber

200

8

departemen kesehatan ripemerintah daerah Nusa Tenggara baratpemerintah daerah Nusa Tenggara timurdidukung oleh: The indonesian-German Development Cooperation Health Sector Support team

dari 2 kota dan kabupaten di

nusa tenggara barat dan nusatenggara timur

MENGUKUR PEMENUHAN HAK AZASIMANUSIA DI BIDANG KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR:

menggunakan instrumen who

Kvd

ord

DESIG

N:

I

KATA SAMBUTAN

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan dan rahmatNya

maka Laporan Hasil Survey Hak-Hak Reproduksi Maternal dan Neonatal di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kota Kupang

dapat diselesaikan.

Di awal tahun 2007, Depkes RI dengan dukungan WHO menerbitkan National Report - Using Human Rights for Maternal and

Neonatal Health: A tool for strengthening laws, policies and standards of care. Pemerintah Jerman dan Inggris melalui

SISKES/GTZ juga mendukung pendanaan laporan ini. Laporan Nasional ini menimbulkan pertanyaan untuk penelitian lebih

lanjut tentang bagaimana metodologi ini dapat digunakan di tingkat lokal, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi untuk

peningkatan pemenuhan hak-hak reproduksi maternal dan neonatal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu telah

dilakukan survey tingkat lokal dan Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih menjadi salah satu tempat untuk dilakukan survey ini.

Karena survey ini dilaksanakan dalam rangka uji coba tool yang baru, maka tidak bisa dilakukan di semua kabupaten di NTT.

Pemilihan daerah uji coba didasarkan pada daerah yang mewakili wilayah urban dan wilayah rural. Kriteria lainnya adalah bahwa

daerah uji coba terletak dalam wilayah kerja program MPS (Making Pregnancy Safer) Dinkes NTT yang difasilitasi oleh GTZ

SISKES, karena survey ini didanai juga oleh DFID-UK (Department For International Development United Kingdom),

sehingga pemilihan daerah seyogyanya juga mengakomodir area Dinkes yang didukung oleh DFID. Kami menyadari mengingat

luasnya wilayah dan berbagai ragam budaya dan suku di NTT, kedua kabupaten/ kota tersebut tidaklah dapat mewakili NTT secara

keseluruhan, namun diharapkan hasil dari kedua kabupaten/ kota tersebut dapat dilaksanakan di kabupaten lain di NTT untuk

mendapatkan hasil pemetaan pemenuhan hak-hak reproduksi maternal dan neonatal.

Kami juga menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak pihak yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh, dimulai

dengan proses pengumpulan data sekunder, wawancara responden, sampai pada proses analisa data sehingga mendapatkan hasil

akhir yang sangat komprehensif ini. Karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu melimpahkan berkat dan rahmatNya

kepada semua pihak yang telah bekerja dan mendukung terlaksananya penelitian ini, dan semoga hasil penelitian dapat berguna

untuk memajukan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi yang berpihak pada pemenuhan hak-hak reproduksi di Indonesia pada

umumnya dan khususnya di Nusa Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KESEHATAN

Kupang, 21 April 2009

Kepala Dinas KesehatanProvinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Stefanus Bria Seran, MPHPembina Utama MadyaNIP: 19571226 198403 1 005

NGGARA TIMATE UUS RN

Jln. PALAPA N0. 22 KUPANG TELP/FAX.0380-828977

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB MENGUKUR

PEMENUHAN HAK AZASI MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN IBU DAN

BAYI BARU LAHIR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga

Laporan Penelitian tentang Mengukur Pemenuhan Hak Azasi Manusia di Bidang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir ini dapat

diselesaikan.Seperti kita ketahui bersama, masalah kematian Ibu dan Bayi, khususnya bayi baru lahir dan masalah status gizi, baik

pada anak-anak maupun pada ibu hamil masih merupakan masalah kesehatan yang dihadapi Provinsi NTB dan masih perlu

ditangani bersama-sama, dengan memanfaatkan dan menggalang berbagai sumber daya yang ada.

Laporan hasil penelitian ini melihat ketimpangan yang terjadi dilapangan antara Undang-Undang, Kebijakan dan Standar

Pelayanan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten yang terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi baru

lahir serta dihubungkan dengan isu pemenuhan hak azasi manusia secara umum. Dimana dijumpai bahwa akses pelayanan

kesehatan perlu mendapat perhatian baik menyangkut tentang ketrampilan petugas kesehatan dalam penyediaan pelayanan,

terbatasnya sarana dan prasarana khususnya didaerah terpencil termasuk akses bank darah, pembiayaan, gender, penyakit menular

termasuk PMS (serta HIV-AIDS), proses amandemen yang penyelesaiannya berkepanjangan, dan perlu dilakukan revisi terhadap

UU Kependudukan dan UU untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara menyeluruh.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat membuka wawasan bagi Pemegang Kebijakan terkait terhadap perbaikan

pelayanan kesehatan secara menyeluruh baik bagi penduduk miskin, gender dan daerah terpencil. Demikian juga bagi sektor terkait

yang memerlukan dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan penyusunan strategi pembangunan di NTB dalam rangka

pemenuhan hak azasi manusia bagi seluruh penduduk NTB yang diharapkan bisa untuk perbaikan IPM Provinsi NTB yang masih

terpuruk pada posisi nomor 32 dari 33 provinsi di Indonesia.

Temuan dan kajian ini masih banyak dijumpai adanya kekurangan, untuk itu mohon kritik dan sarannya untuk penyempurnaan laporan

ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan susah payah sehingga laporan

penelitian ini dapat terselesaikan, terutama untuk GTZ yang telah membantu baik materi maupun moril. Bersama ini pula kami mohon

maaf apabila ada kesalahan baik sengaja dalam persiapan, pelaksanaan maupun dalam mewujudkan laporan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmatNya bagi kita semua, AminWassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS KESEHATANJalan Amir Hamzah No. 103, Telp. (0370) 631004 Fax. 637513

M A T A R A M

Dr. H. Moch. IsmailPembina Tk. I / IV b

NIP : 140 202 097

Kepala Dinas KesehatanPropinsi Nusa Tenggara Barat

II

KATA SAMBUTAN GTZ SISKES

Pada awal 2007, Departemen Kesehatan dengan dukungan WHO menerbitkan Laporan Nasional - Menggunakan Hak Asasi

Manusia Untuk Kesehatan Maternal dan Neonatal: Instrumen untuk memantapkan hukum, kebijakan dan standard pelayanan.

SISKES dengan dana dari Pemerintah Jerman dan Inggris ikut serta memberikan dukungannya dalam penerbitan laporan

tersebut. Laporan nasional ini mengarahkan kepada suatu penelitian tentang bagaimana sebuah metodologi bisa diadaptasi bagi

pengumpulan data di tingkat desentralisasi, yang bisa dipergunakan untuk memberikan informasi tentang adanya perbaikan

pemenuhan hak azasi manusia di tingkat provinsi dan kabupaten. Pemerintah Indonesia bersama jajaran pemerintahannya di

tingkat provinsi dan kabupaten kini mempelopori penggunaan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur pemenuhan hak

azasi manusia di bidang kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir (kesehatan maternal dan kesehatan neonatal).

GTZ

Laporan ini berisi data primer dan sekunder tentang bagaimana kesehatan maternal dan neonatal dan hak azasi manusia

diwujudkan serta dilindungi oleh undang-undang ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten, dan diwujudkan pelaksanaannya

dalam bentuk kebijakan dan perencanaan program. Laporan ini juga memuat data primer mengenai kesehatan maternal dan

neonatal beserta hak hak azasinya, yang dikumpulkan lewat survei yang dilakukan di dua kota dan dua kabupaten di Provinsi

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Penyelesaian laporan ini melalui suatu proses yang panjang, dimulai dari pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan

oleh tim peneliti, dipimpin oleh beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal dari kedua provinsi. Desain penelitian,

analisis statistik terhadap data primer, analisis horizontal dan vertikal terhadap data sekunder, serta penyiapan laporan penelitian

dipandu oleh beberapa konsultan. Rumusan rekomendasi dan strategi yang tertuju kepada isu-isu kesehatan prioritas

dimunculkan dan diratifikasi dalam beberapa lokakarya yang dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait di

NTB dan NTT.

Isu-isu kesehatan prioritas yang diuraikan dalam laporan ini adalah:

1) Akses Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Nifas.

2) Keluarga Berencana (KB): Akses Pelayanan Kontrasepsi yang Hanya Terbatas Bagi Pasangan Suami Istri; Adanya

Persetujuan Suami Dalam mencari Pelayanan KB dan Rendahnya Pengetahuan Tentang Metode-Metode Kontrasepsi.

3) Tingkat Pencatatan Kelahiran yang Rendah

4) Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS: Kurangnya pengetahuan, Pendidikan dan Akses untuk Upaya

Pencegahan dan Pengobatan.

5) Kekerasan terhadap Perempuan

6) Belum Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Aborsi Aman.

7) Kesehatan Reproduksi Remaja: Pernikahan dan Kehamilan pada Usia Dini, Terbatasnya Akses untuk Pendidikan dan