MENGKAJI KOMPLEKSITASPERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI DIFABEL

Diskusi Tematik - Mengurai Kompleksitas Perlindungan Konsumen bagi Difabel

Muhammad Joni Yulianto

SIGAB Indonesia

Difabel: the Overlooked Consumers

Difabel mencapai 15 - 20% total populasi (World Report on Disability),

14.2% dari total populasi di Indonesia (SUSENAS 2018),

Gangguan fungsi bisa jadi dialami oleh kebanyakan orang dalamwaktu tertentu Karena penyakit dst

Siapa Tidak Memerlukan Barang / Jasa?

MengenalDifabel / PenyandangDisabilitas

Pengertian

Penyandang Disabilitas Difabel

Setiap orang yang

mengalami keterbatasan

fisik, intelektual, mental

dan / atau sensorik dalam

waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan

lingkungan dapat

mengalami hambatan

atau kesulitan untuk

berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan

warga negara lainnya

atas dasar kesamaan

hak.

(UU no.8 2016 tentang

penyandang disabilitas)

Berasal dari:

“Differently Able”

Orang dengan perbedaan

kemampuan.

Ragam

Fisik

Sensorik: 1( netra, 2) tuli,

Intelektual,

Mental / Psikososial.

Dapat terjadi satu atau lebih ragam

RagamPendekatan

Model Medis

Disabilitas dianggap problem

yang harus disembuhkan /

dihilangkan,

Masalah ada pada individu

difabel,

Pendekatan selalu khusus /

segregasi

Model Sosial

Disabilitas adalah fakta akibat

kegagalan lingkungan / kebijakan

merespon keberagaman,

Solusi perubahan harus ada di

masyarakat / lingkungan /

kebijakann

Model Hak Azazi Manusia

Disabilitas adalah bagian dari

keberragaman setiap manusia,

dan karenanya tidak menjadi

alasan untuk mengurangi

penikmatan hak azazi setiap

orang, oleh siapapun

PerlindunganKonsumen

Perlindungan Konsumen merupakan tindakan yang ditujukanuntuk melindungi kesejahteraan dan / atau kepentingan keuangankonsumen

Perlindungan Konsumen, termasuk pendidikan konsumen, mobilisasi konsumen, serta representasi konsumen dilakukanuntuk memastikan bahwa konsumen terinformasikan dengan baikatas pilihan-pilihan produk dan jasa yang mereka lakukan. Serta agar produsen barang atau jasa memenuhi janji atas barang / jasayang mereka tawarkan.

(Diadopsi dari ‘Hand Book on ASEAN Consumers Laws and Regulations’, 2018)

Konsep Perlindungan Konsumen

PerlindunganKonsumen

Analisa mengenai irisan hak Konsumen sebagaimana tercantumdalam pasal 4 UU 8/1999 sebagaimana terlihat pada table:

Hak Konsumen

UU Perlindungan Konsumen - 1999 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas - UU 19 / 2011

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memanfaatkan

barang / jasa,

2. Hak untuk memilih barang / jasa dan mendapatkan barang / jasa sesuai nilai

tukarnya,a

3. Hak atas informasi yang jujur, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan

atas barang / jasa,

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang / jasa yang

digunakan

5. Hak atas advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan

konsumen,

6. Hak atas pendidikan dan pembinaan konsumen

7. Hak untuk diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif,

8. Hak atas kompensasi atau ganti rugi Jika barang / jasa tidak sesuai yang

dijanjikan,

9. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

1. Pasal 5 - Kesetaraan dan non-diskriminasi,

2. Pasal 8: peningkatan kesadaran,

3. Pasal 9 – Aksesibilitas

4. Pasal 12 - Kesetaraan di hadapan hukum,

5. Pasal 17: perlindungan atas integritas,

6. Pasal 19: hidup Mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat,

7. Pasal 20: mobilitas perseorangan,

8. Pasal 21: kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap

informasi,

9. Pasal 30: partisipasi dalam kehidupan budaya, waktu luang, rekreasi dan

olahraga,

10. Pasal 33: Implementasi dan monitoring nasional.

PerlindunganBagiKonsumenDenganDisabilitas

UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen, tidak secara spesifikmenyebutkan kelompok konsumen rentan ataupun penyandangdisabilitas,

Begitupun dengan PP 59/2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Penekanan kepada penyedia barang atau jasa, tentang aksesibilitasdan akomodasi yang layak sebagai prasyarat untuk mendapatkankesetaraan bagi penyandang disabilitas

Regulasi yang Tidak Harmonis

PerlindunganBagiKonsumenDenganDisabilitas

Aksesibilitas: kemudahan yang bersifat universal (fisik maupunnon-fisik) dan dapat digunakanoleh orang dengan ragamkemampuan,

Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak

Aksesibilitas: kemudahan yang bersifat universal (fisik maupunnon-fisik) dan dapat digunakanoleh orang dengan ragamkemampuan,

HambatanPenyandangDisabilitassebagaiKonsumen

Hambatan infrastruktur,

Hambatan mobilitas,

Hambatan informasi dan komunikasi,

Hambatan / kendala desain produk / jasa

Konsumen dengan Disabilitas Mengalami 1 / Lebih

dari Hambatan Berikut:

PerlindunganKonsumenDifabel dalamAngkutanPenerbangan

UU no.1 / 2009 tentang Penerbangan

Pasal 134 mengatur pemberian layanan bagi orang berkebutuhan khususoleh perusahaan penerbangan,

Pasal 239 mengatur penyediaan fasilitas bagi penumpang berkebutuhankhusus oleh pengelola bandara.

Regulasi

KasusDiskriminasidanPelanggaranHakKonsumen

Pada 3 April 2016, Dwi Aryani dipaksa turun pihak Etihad Airways karenamembawa kursi roda tanpa pendamping. Padahal, Dwi Aryanimeyakinkan petugas bahwa bukan kali pertama dirinya naik pesawat.

Di dalam peraturan Penerbangan tidak disebutkan adanya laranganterbang bagi penyandang disabilitas. Di peraturan termaktub ketentuanuntuk tidak berlaku diskriminatif kepada penyandang disabilitas

Perlakuan diskirminasi secara verbal petugas Etihad mencecar Ariyanidengan pertanyaan bernada melecehkan. Seperti bagaimana caramenyelamatkan diri ketika mengalami kecelakaan? bisa berjalan atautidak?

Dwi Aryani mengajukan gugatan ke Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan. Hakim mengabulkan. Aryani memenangkan gugatan.Etihad Airways dianggap telah melanggar Pasal 134 UU Nomor 1 tahun2009 tentang Penerbangan.

Catatan: Pada kasus tersebut, UUPK belum dijadikan landasanpengaduan.

Dwi Aryani Vs Etihad Airways

KasusDiskriminasidanPelanggaranHakKonsumen

Pada April 2011, Ridwan Sumantri mendapat perlakuandiskriminatif dari maskapai lokal Lion Air karena membawa kursiroda.

Bentuk diskriminasi yang dialami Ridwan: tidak memperolehtempat duduk di bagian depan untuk mempermudah mobilitasnyaselama di pesawat. Diwajibkan menandatangani surat pernyataansakit dari kru Lion Air karena menggunakan kursi roda. (Isi suratmenjelaskan bahwa Ridwan bertanggungjawab jika penumpanglain di pesawat ikut sakit).

Ridwan dengan terpaksa menandatangai surat tersebut karenadiancam oleh petugas akan diturunkan.

Catatan: Kasus ini juga belum didasarkan pada UUPK

Ridwan Sumantri Vs Lion Air

KasusDiskriminasidanPelanggaranHakKonsumen

Pada 17 Desember 2019, Nur Syarif Ramadhan seorang difabelpenglihatan mendapatkan diskriminasi ketika hendak mengakseslayanan digital banking BNI Syariah Cabang Ratulangi Makassar. Salah satu petugas bank menolak permohonan Syarif untukmendapatkan layanan perbankan berupa kartu ATM, Internet Banking, SMS Banking, dan Mobile Banking.

Padahal, OJK sudah mengeluarkan standardisasi layanan baginasabah difabel terkait layanan keuangan inklusif.

Pihak BNI mengajukan mediasi dan berakhir dengan permohonanmaaf dari pihak bank BNI

Catatan: Kasus ini juga belum didasarkan pada UUPK

Nur Syarif Ramadhan vs Layanan Perbankan

Rekomendasi

Harmonisasi dan penguatan regulasi perlindungan konsumendengan menguatkan poin perlindungan bagi masyarakat rentan,

Panduan penyelenggaraan dan penyampaian komunikasi / informasi yang aksesibel mengenai produk dan jasa, baik online maupun offline,

Edukasi konsumen yang ditargetkan bagi konsumen rentan, khususnya difabel,

Mekanisme complain / aduan yang aksesibel,responsif danmemudahkan,

Terima Kasih

Salam Inklusi