Mengingat 8 · 2019-02-12 · BUPATI BALAI{GAN Menimbang Mengingat : 1. PERATURAN BI]PATI BALAI\GATY NOMOR 7 TAHTITT 2O1O TENTAI\IG PENJABARAN TUGAS, TUNGSI DAIY TATA KERJA INSPEKTORAT

$Page 1: Mengingat 8 · 2019-02-12 · BUPATI BALAI{GAN Menimbang Mengingat : 1. PERATURAN BI]PATI BALAI\GATY NOMOR 7 TAHTITT 2O1O TENTAI\IG PENJABARAN TUGAS, TUNGSI DAIY TATA KERJA INSPEKTORAT$
BUPATI BALAI{GAN

Menimbang

Mengingat : 1.

PERATURAN BI]PATI BALAI\GATYNOMOR 7 TAHTITT 2O1O

TENTAI\IG

PENJABARAN TUGAS, TUNGSI DAIY TATA KERJAINSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

DENGAI\I RAIIMAT TT'HAN YA}IG MAHA ESABUPATI BALAI\iGAI{,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 Peraturan DaeratrKabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu ditetapkanPeraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan TataKerj a Inspektorat Kabupaten Balangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubatran atas Undang=Undang Nomor 8 Tahun1974 tentarrg Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembman NegaraRepublik Indonesia Nomor 3 890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A03 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di ProvinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4265);

Undang-Undang Nomor l0 Tatrur 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor a844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintatr Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatanr Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

2.

3.

5.

2

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemerintatr Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2007 tentang PedomanPembinaan dan Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi dan Pemerintah KabupatenA(ota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun2007 tentarrg Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 TentangPedoman Teknis Oreanisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi danKabupaten/I(ota;

Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 8 Tahun 2008 tentangPejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen DalamNegeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintalran Yang Menjadi Kewenangan FemerintatranDaerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten BalanganTatrun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBalangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentangPembentukan" Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BalanganNomor 44);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2008 tentangPembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BalanganNomor45).

MEMUTUSKAII

Menetapkan : PERATURAI.I BUPATI BALANGAN TENTANG PENJABARANKEDUDUKAN, TUGAS, FI.]NGSI DAN TATA KERTA INSPEKTORATKABUPATEN BALANGAN.

7.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

16.

BAB IKETENTUAI\I I,]MUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah;3. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan;4. Bupati adalah Bupati Balangan;5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Balangan;6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Balangan;7. Kecarnatan adalah Kecamatan di Kabupaten Balangan;8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Balangan;9. Pengawasan adalah proses pemeriksaan, evaluasi dan monitoring programlkegiatan yang

ditunjukan untuk untuk menjamin agar programlkegratan berjalan secara efiktif danefisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada InspektoratKabupaten Balangan;

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjul*an tugas, tanggung jawab,wewerang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalampelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu sertabersifat mandiri;

12. Jabatan Fungsional Umum adalatl kedudukan yang mentrqiukkan tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalampelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sertadalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada perintahlpetunjuk danbertanggungiawab kepada atasan.

BAB IIKEDI}DUKAN, TUGAS DAI{ FT]NGSI

Pasal2

(1) Inspektorat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatilslengan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daeratr.

@ Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusanpemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desadan pelaksanarm unrsan pemerintahan desa serta melaksanakan pengawa$m terhadappelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjamanlhibah/bantuan sosial,

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:a. Perencanaan program pengawasan;b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas p€ngawas€uu

d. Pelaksanaan pengnwas,ilt terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaanpinjaman/hibah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.

4

BAB IIISUST]NAI\ ORGAIYISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:a. Inspektur;b. Sekretariat, terdiri dari :

l. Sub Bagian Perencanaan;2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

c. Inspeknr Pembantu Wilayah I, terdiri dari:1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintatran;2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dmi:l. Seksi Pengawas Pemerintatr Bidang Pemerintatran;2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional:

Pasal 4

(l) Inspektur mernbawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok JabatanFungsional yang bertanggung jawab langsung kepada lnspektur.

(2) Sekretariat membawahi Sub Bagian dan Inspektur Pembantu membawahi Seksi.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertangguilg jawablangsung kepada Inspektur.

(4) Inspektru Pembantu wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu wilayah yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepadaSetretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantuyang membawahinya.

(7) Keldmpok Jabalan Fungsional ilipimpin oleh seofang t€nsga fruigsional seniof fangditunjuk.

BAB IvPENJABARAN TUGAS

Bagian PertamaInspektur

Pasal5

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka memimpin pelaksanaanpengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daeratr, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sertia

pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan fugas pembanfuan dan pelaksanaan

piqi amanlhibah/banhran so sial.

Bagian KeduaSekretaris

Pasal6

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan mengkoordinasikan pengawasan danpelaksanaan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian,kepegawaian, sarana dan pra$axana, kerumatrtanggarul administrasi keuangan sertaadministrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugasInspektorat.

Pasal T

Kepala Sub Bagian Perencanaan menpunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyiapanbahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun danmenyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan datapengawasan.

Pesal 8

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatanpenyiapan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasilpengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan

masyarakat sertra menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Pasal9

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatanpelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, kepegawaian, keuangan,sarana dan prasmana serta kerumahtanggaan Inspektorat.

Bagian KetigaInspektur Pembantu Wilayah

Pasal 10

lnspektur Pembantu wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakanpelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah,pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusanpemerintahan desa sertia pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan danpelaksanaan pinjaman/hibah/bantuan sosial{kasus pengaduan sesuai dengan kewenangan danperaturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.

Pasal 11

Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugasmenyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur di wilayah kerjanya terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaftun pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sertapengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan

pinjaman/fiibah/bantuan sosial&asus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.

Pasal 12

Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangtman mempunyai tugas

menyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang pembangunan terhadap penyelenggarazn

urusan Pemerintatran Daeratr, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintatran

desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaan fugaspembantuan dan pelaksanarm pinjaman/tribah/bantuan sosiaUkasus pengaduan sesuai dengankewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.

Pasal 13

Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugasmenyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang kemasyarakatan terhadap pelaksanaan urusanPemerinahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa danpelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawa$m terhadap pelaksanaan tugaspembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibahlbantuan sosiallkasus pengaduan sesuai dengankewenangan dan n;raturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjungpelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkanketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaal tugas Inspektorat.

BAB VTATA KERJA

Pasal 15

Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan olehBupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, KepalaSub Bagian, Kepata Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalamlingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan bidangtugasnya.

Pasal 17

(l) Setiap Pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat wajib mengawasi bawahannyamasing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Q) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan sertapetunjuk bagi pelaksanzum tugas bawahannya;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada lnspektorat wajib mengikuti dan mematuhipetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan

berkala tepat pada waktunya;

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat daribawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan

lebih lanjut dan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawatran;

(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajibdisampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungankerja.

BAB VIKETENTUAI\I LAIN.LAIN

Pasal lS

(1) Uraian tugas jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakanbagran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

@ Rincian tugas jabatan fungsional dan pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsionalditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan jumlah,kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIIKETENTUAII PEFTUTUP

Pasal 19

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuaidengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

DiPada tr

[,*^

H. SEFE ETFENDTEI,

Diundangkan di Paringinpada tanggal6 Januari 20 I 0

BALANGAN,

d-".*fo,,iro.*rAN Itl

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OIO NOMOR 07

2010

,,/

SEKRET

Lampiran : Peraturan Bupati BalanganNomor :7Tahun2010Tanggal :6Januari2010

NamaJabatan:INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

iabmanTusas:Memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap Penyelenggafiun urusan pemerintahan daerah,pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahaan desa dan pelaksanaan urusanpemerintahan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksaiaaf,ipiniarnanlhibah/bantuan sosial serta kasus oensaduan.

UraianNo Tindak keriadan obiek keria Cara TuiuanI Menetapkan kebijakan teknis

di bidang pergawasan.Mendasarkan pada ketentuanperaturan perundang-undangan, pedoman danpetuniuk teknis yans berlaku.

Sebagai pedoman da-lam pelaksanaan tugas.

2. Menetapkan rencana dan prog-ram kerja lnspektorat

Mendasarkan pada ketentuanperaturan perundang-undangan, pedoman danoetuniuk teknis vans berlaku.


3. Memimpin kegiatan pengelolaan ketatausahaan, keuangan,kepegawaian, sarana dan pra-sarana Inspektorat.

Melalui pemberianbimbingan, petrgarahan,petunjuk, pernbinaan,pengawasan danoenpendalian.

Agar pelaksanaan tugaslebih mudah, sinergis,harrnonis, efektif danefisien.

4. Memimpin kegiatan peoyusun-an perencanaan progftrmPeogawasan

Mendasarkan pada ketentuanperaturan perundang-undangan, pedoman danpetuqiuk teknis yang berlakuserta hasil evaluasinelaksanaan Densawasan.

o Sebagai bahan pe-netapan oleh Bupati.

o Sebagai pedomandalam pelaksanaan.

5. Memimpin kegiatan penrmu-san kebijakan dan fasilitasi pe-

ngawasan.

Mendasarkan pada ketentuanperaturan perundang-undangan, pedoman danpetuniuk teknis vane berlaku.


6. Mengorganisasikan kegiatanpemeriksaan, pengusutan, pe-ngujian, monitoring, evaluasi,dan pelaporan terhadap obyekoemeriksaan.

Melalui pemberian bimbinganpengarahan, petunjuk,pembinaan, pengawasan danpengendalian.

Agar pelaksanan tugaslebih mudah sinergis,harmonis, efekitif danefisien.

7. Mengorganisasikan kegiatanmonitoring/peraturan dan eva-liasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Melalui pemberianbimbingan pengarahan,petunjuk, pembinaan,pengawasan danpensendalian.

Agar pelaksanan fugaslebih mudah, sinergis,harmonis, efekitif danefisien.

8. Mengorganisasikan pelaksana-an kegiatan pembinaan penye-lenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanffln urusan pemerintahan desa.

Melalui pemberianbimbingan pengarahan,petunjulL pembinaan,pengawasan danoensendalian.

Agar pelaksanan tugaslebih mudah, sinergis,harmonis, efekitf danefisien.

9, Mengendalikan pelaksanaannemantatran tindak laniut hasil

Melalui p€mberiernbimbinsan oensarahan.

Agm pelaksailan tugaslebih mudah, sinergis,

9

pengawasan dan inventari-sasiserta pemutakhiran data hasilDensawasan.

petur{uk,pengawasan danoensendalian.

harmonis, efekitif dan

efisien.

10. Menetapkan keanggotaan TimPenilai Angka Kredit JabatanFunesional.

Melalui kajian denganmendasarkan pada ketentuanvans berlaku.

Agar pembinaan jabat-an fungsional dapatberialan densan lancar.

11. Menetapkan penilaian AngkaKredit Jabatan Funesional.

Mendasarkan pada ketentuanvans berlaku.

Guna membina karirJabatan Funssional.

NamaJabatan:SEKRETARIS

Mengkoordinasikan peflgawasan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatausahaan,kearsipan, kehumasan, keorganisasian" kepegawaian, serta safima dan prasarana, kerumatrtanggaan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan, dan pelaporan guna

ralanNo Tindak keria dan obiek keria Cara TuiuanI Mengkoordinasikan perumusan

kebijakan teknis pengelolaanketatausahaan lnspektorat dankebd akan pengawasan daerah.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmaupun langsung denganberpedoman pada ketentuanvans berlaku.

Sebagai batran per-timbangan dalarnpenetapan kebijakan.

2. Mengkoordinasikan penyiapanbatran koordinasi dan peng-endalian rencana dan programkeria peneawasan.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmaupun langsung.

Sinkronisasi dalampelaksanaan tugas.

3. Mengkoordinasikan penghim-punan, pengelolaan, penilaiandan penyimpanan laporan hasilpengawasan aparut pengawasanfunssional daerah.



4. Mengkoordinasikan penyusun-an bahan dan data dalam rangkaoembinaan teknis funssional

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmauDun lanssuns.


5. Mengkoordinasikan penyusun-arL penginventarisasian danpengkoordinasian dan datadalam rangka penatausahaanproses penanganan pengaduanmasalah penyelenggaftuul pe-merintah dalam wilayan Kabu-oaten Balansan.

Memberikan arahan danpehmjuk melalui rupatmaupun langsung.


6. Mengkoordinasikan kegiatanpelayanan administasi naskahdinas.


Sinkronisasi dalampelaksanaan fugas.

7. Mengkoordinasikan kegiatanpengolahan kearsipan dan per-pustakaan.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmauoun langsung.


8. Mengkoordinasikan kegiatanpelayanan kehtrmasan dankeorotokolan.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmauDtrn langsung.


9. Mengkoordinasikan kegiatanpelayanan administrasi kepe-eawaian.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmauDun langsunq.


10

10. Mengkoordinasikan kegiatanpelayanan administrasi keua"ngan.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rupatmauDun langsung.


tL Mengkoordinasikan kegiatanpelayanan penyediaan saftrnadan orasarana.

Memberikan aralnu danpetunjuk melalui rapatmauoun lanssune.

Sinluonisasi dalampelaksanaan tugas.

12. Mengkoordinasikan kegiatanpenpsunan rencana danDrogrrlm keria.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmauDun lanssuns-


r3. Mengkoordinasikan kegiatanpenyusunan laporan.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmauDun langsuns.


t4 Mengkoordinasikan kegiatanpelayanan Inspektur.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui rapatmauDun lanssuns.


Nama Jabatan:KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketatausatraan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian,waiaq keuangan, sarana dan prasarana serta

Tranan

No Tindak keria dan obiek keria Cara TuiuanI Menyelenggarakan pelayanan

administrasi naskah dinas.Mengadministrasikan naskahdinas masuk dan keluar.

Agar informasi ke-dinasan lebih efektif.

2. Menyelenggarakan pengelolaannrusan tata usahq suratmenyurat dan kearsipan.

MencataVmengagenda danmendistribusikan naskatrdinas secara cermat dantertib.

Guna memudahkanpencarian kembali.

3. Menyelenggarakan pelayananoemustakaan.

Mengelola perpustakaansecara tertib dan teratur.

Guna memberikanoelavanaan referensi

4. Melakukan pelayanan kehu-masan-

Memberikan informasikepada pihak yangmembutuhkan.

Agar terjalin komu-nikasi yang efektif danefisien.

5. Melakukan pelayanan keproto-kolan.

Memfasilitasiacarulkegiataa/tamu kedinasan.

Agar acara berjalanlancar dan tertib.

6. Menyelenggarakan pelayananadministasi kepe eawaian.

Memberikan pelayananadministrasi kepe sawaian.

Guna memberikan ke-mudatran basi Desawai.

7. Menyelenggarakan pelayananadministrasi keuangan.

Memberikan pelayananadministrasi keuanean.

Guna menjunjungkelancaran fugas.

8, Melaksanakan penyediaan pra-sarana kantor.

Melalui pengadaan danpemeliharaan prasaranakantor.

Mendukung tugas-tugas kedinasan.

9. Melaksanakan penyediaan sa-rana kantor

Melalui penyiapan,nensadaan dan inventarisasi.

Mendukung tugas-tusas kedinasan.

10. Menyelenggarakan pengelola-an urusan rumah tangga.

Memberikan pelayanan danpengelolaan urusan rumahtanssa.

Mendukung tugas-tugas kedinasan.

11. Melaksanakan pelayanan pim-pinan.

Memberikan pelayanankebutuhan dinas pimpinan.

Mendukung tugas-tusas kedinasan.

12. Melaksanakan penyusunanlaporan Pajak-pajak Pribadi,(LP2P).

Memberikan pelayananpenyusunan LP2P danmenYusun laooran LPZP.

Sebagai bahan laporanke pusat,

_7

1l

13. Menyelenggarakan pelayananadministrasi dan inventarisasibarans/aset Inspeklorat

Memberikan pelayanan danpendataan barang/asetInspeklorat.

Sebagai bahan laporanaset kabupaten.

14, Melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan pimpinan sesuaibidansnva.

Memberi pelayanan padapimpinan secara administrasi.

Mendukung tugaskeadministrasian.

NamaJabatan:KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

Menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ programkerja pengawasan, menghimpun, dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangd&

UraianNo Tindak keria dan obiek keria Cara TuiuanI Menyelenggarakan penyusun-

an Program Kerja PengawasanTahunan PKPT)

Menyiapkan danmengkoordinir penyusunanPKPT.

Sebagai pedomanpengawrran tahunan.

2. Menyelenggarakan penyusunanprogmm kerja pemeriksaankhusus.

Mendasarkan pada ketentuanyang berlaku.

Sebagai pedomanpelaksanaan tugas.

3. Menyelenggarakan penyusurumAKIP/Renstra.

Menyiapkan pen)rusunankonsep AKIP/Renstrabersama sJaksholders.

Guna menetapkan arah,kebijakan dan tujuanoreanisasi.

4. Menyelenggarakan penyusuoanans:safirn Insoektorat.

Mendasarkan pada rencanakerialkesiatan Insoektorat.

Agar kegiatan dapatteranssarkan.

5. Menyelenggarakan penyusun-an RKPD, RKT, RenjaInspektorat.

Menyiapkan penyusunankonsep RKPD, RKT, Renjamengacu pada Renstra.

Sebagai usulan dalamperencanaan anggaran.

6. Menyelenggarakan penyusunanusulan KUA.

Berdasarkan kegiatan yangtercantum dalam RKPDmenYusun KUA Insoektorat.

Agar usulan anggarankegiatan dapat masukskala nrioritas.

7. Menyelenggarakan penyusuranusulan PPAS.

Berdasarkan kegiatan yangtercantum dalam KUAruenyusun usulaa PPASInspektorat.

Agar prioritas kegiatandapat disetujui dalamAPBD.

8. Menyelenggarakan penyusuunlrencana kerja (Renja)lnsoektorat.

Menyiapkan peryusunanRenja SKPD berpedomanoada dokumen Derencanaan

Guna menenfukan arahkegiatan Inspektoratsetahun kedeoan.

9. Menyelenggarakan penyusun-an laporan dan statistikInsoektorat.

Melalui inventarisasi data danperumusan laporan kegiatanoemeriksaan.

Guna mengukur kinerjapemeriksaan.

10. Menyiapkan peraturanundang-urdangan yangnuniane oenqawasan.

per-me-

Melalui inventarisasi,pengadaan dan kerja sama.

Gunakegiatan pemeriksaan.

11. Menyiapkan dokumen dan pe-ngolahan data pengawasan.

Melalui pengelolaan data dandokumen pengawasan.

Guna menyajikan datapengawasan secara

akurat.12. Menyiapkan dokumen pene-

tapan indikator kinerj a.

Menyiapkan penyusunanpersrapan penetapan indikatorkineria.

Guna penyusunankinerja.

13. Menyiapkan prosedur standartooerasional Demeriksaan.

Menyusun standartoDerasional oemeriksaan.

Sebagai cara peme-riksaan.

t2

14. Melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan pimpinan sesuaibidansnva.

Memberikan pelayanan padapimpinan secara administrasi.


Naura Jabatan :

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilaidan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat, pengawasan fungsional dan melakukan

UraianNo Tindak keria dan obiek keria Cara Tuiuan1. Menyusun rencana kegiatan

evaluasi dan pelaporan.Mendasarkan pada ketentuanperundangan juklak/juknisvans berlaku.

Sebagai pedomanpelaksanaan tugas.

aL. Menginventarisir hasil penga-wa$ul dan tindak lanjut hasilDengawasan.

Melalui pengumpulan datahasil pengawasan.

Guna memudalrkanpencarian kembali LHPdan TL.LHP.

J. Mengadminishasi laporan hasilpengawasan.

Melalui pencatatan dalamregister hasil pemeriksaan.

Agar administrasilaporan hasil peng-awasan tertib.

4. Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan evaluasi laporanhasil pemeriksaan.

Melatui inventarisasi dankoordinasi serta mengkajiLHP.

Sebagai bahan pe=

nyu$man progftlmpemeriksaan selan-

iutnya5. Menyiapkan bahan penyusunan

LAKIP Inspektorat.Menyiapkan laporan kinerjaberpedoman pada hasilkeeiatan lnspelitorat.

Guna pertanggung-jawaban Inspektorat.

6. Menyelenggarakan penyusunanstatistik hasil pengawasan.

Menyiapkan danmengkoordinir penyusunanstatistik hasil pensawasan.

Untuk mengetahuiperkembangan hasilDengawasan.

7. Menyelenggarakan penyusruumpokok.pokok hasil penga\ €sanG2HP).

Merumuskan pokok-pokokhasil pengawasan berdasar-kan L[IP.

Sebagai bahanrakorwas.

8. Meoyelen-ggarakan kcrjasamapengawasan.

Melalui koordinasi dan kerja-sama antara pengawas fung-sional.

Agar terjaliu kerja-sama pengawasan yangharrnonis.

9. Menyusun Laporan pelaksana-

an Inpres No. 5/2004 tentangPercepatan pemberanhsankorupsi.

Menginventarisir pelaksanaanInpres No. 512004 danmenyusun laporannya.

Guna menyajikan dataperkembangan pelak-saffuur Inpres. No.512004

10. Menyiapkan bahan EvaluasiLAKIP SKPD dan REVIULaporan Keuangan PemerintahDaeratr serta REVIU laporankeuansan SKPD.

Melakukan Evaluasi terhadapLAKIP SKPD, REVruLaporan Keuangan Peme-rintah Daerah dan REVIUlaooran Keuansan SKPD.

Sebagai bahan pe-ngawasan dan penilaianpengelolaan keuanganserta kebijakan.

1l Menyiapkan Bahan LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah &PPD).

Menyiapkan dan meng-koordinir penyusunan(LPPD).

Sebagai bahan per-tanggungiawabanBupati.

12. Melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan pimpinan sesuaitugasnva.

Memberikan pelayanan padapimpinan secara administrasi.

Mendukung tugassebagai keadminis-trasian.

13

Narna Jabatan :

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

Peniabaran Tugas :

ftuan

Nama Jabatan :

KEPALA SEKSI PENGAWAS PEMERINTAI{ BTDANG PEMERINTA}IAN

iabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, bidang pemerintahan dan aparatur di wilayatrkerjanya terhadap penyelenggaftuul unrsan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan ataspenyelenggar.Hn pemerintahan desa dan pelaksanaan unrsan pemerintahan desa sertapengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan piqiamanlhibah/banfuan sosial/kasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undansan vane berlaku di wilavah kerianva.

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengawasan, terhadappelaksanaan unsan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggafiranpemerintatran desa dan pelaksanaan unrsan pemerintahan desa serta pelaksanaan pengawasanterhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksaffBn pinjaman/hibalr/bantuan sosial/kasuspengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilavah

UNo f tndak&e-riudaastichkeda Cara TuiuarrI Mengkoordinasikan penyiapan

bahan pemeriksaan reguler,khusus/kasus.

Memberikan arahan dan

ftunjuk melalui rupatmaupun lanssuns.

Sinkronisasi dalampelaksanaan tugasoemeriksaan.

) Mengkoordinasikan pelaksana-an pemeriksaan reguler,khususlkasus.

Memberikan, bimbinganarahan dan petunjuklanssuns.

Sinkronisasi dalam pe-laksanaan tugaspemeriksaan.

3. Mengkoordinasikan pelaksana-an pemberkasan hasil pemerik-stulll.

Memberikan arahan danpetunjuk jalannya pem-berkasan.

Sinkronisasi dalampelaksanaan pem-berkasan.

4. Mengkoordinasikan penyusun-an pokok-pokok hasil peme-riksaan (P2IIP) pemeriksaan,reguler, khusus/kasus.

Memberikan arahan danpetunjuk langsung.

Sinkronisasi dalampelaksanaan naskahhasil pemeriksaan.

5. Meneliti dan menandatangani,pokok-pokok hasil peme-riksaan e2fP), pemeriksaanreguler, khusus&asus.

Meneliti konsep P2[IP danmelakukan koreksi apa bilaterjadi kesalatran sertamenandatangani P2HP.

Agar (P2[IP) yang akandisampaikan kepadaobrik sudatr sesuaidengan noflna pe-meriksaan.

6. Mengkoordinasikan pelaksana-an konfinnasi dan klarifikasipokok-pokok hasil peme-riksaan (P2IIP), pemeriksaanreeuler. khusus&asus.

Memberikan arahan danpetunjuk melalui pertemu-anl rap at maupun langsung.

Sinkronisasi dalampelaksanaan konfr-masi dan klarifikasidengan obyek pe-meriksaan.

7. Mengkoordinasikan penyusun-an laporan hasil pemeriksaan0HP) reguler. khusus/kasus.

Memberikan arahan danpetunjuk langsung.

Sinkronisasi dalampelaksanaan penyusu-nan LHP.

8. Menyiapkan bahan-batran usu-lan Prograrn Kerja Pemerik"saan GKPD.

Memberikan arahan danmasukan melalui rapatrnauDun langsung.

Singlaonisasipelaksanaanpemeriksaan.

datatujuan

t4

UraianNo Tindak koria dan obiek keria eara Tuiuan

1. Melaksanakan penyiapanbahan pemeriksaan.

Mempelajari, mengkaji danmeyiapkan bahan peme-riksaan.

Guna mengetatruikondisi awal objekpemeriksaan.

2. Melaksanakan penyusus€ul

Program Kerja PemeriksaanrKKP).

Menyusun langkahJangkahpemeriksaan.

Sebagai acuan dalamhasil pemeriksaan.

J. Melaksanakan penyususan

Kertas Kerja PemeriksaanKKP).

Melakukan pemeriksaandengan mencatat pada KKP.

Sebagai dukomen hasilpemeriksaan.

4. Membuat Berita AcaraPemeriksaan Kas.

Melakukan Pemeriksaan Kas(eash opname),

Untuk mengetahuikeadaan kas,

5. Melalcukan penyusunan pokok-pokok hasil pemeriksaan02r{P).

Menyusun temuan/catatanatas hasil pemeriksaan.

Sebagai bahan kon'firmasi atas hasiloemeriksaan.

6. Melakukan penyusunan La-poran Hasil Pemeriksaan

GTP).

Atas dasar (P2HP) yang telahdi setujui obrik penyusunlaporan hasil pemeriksaan.

Sebagai pereang-gungjawaban ataspelaksanaan pemerik-saan.

7. Melalflrkan penyiapan bahanpemeriksaan kfiusus/kasus.

Menpelajari, mengkaji danmenyiapkan bahan peme-riksaan khusus/kasus.

Guna mengetahuikondisi awal obyekoemeriksaan.

8, Melakukan penyuflman prog-ram kerja pemeriksaan (PKP)khusus/kasus

Menyusun langkah-langkahpemeriksaan sesuai objek.

Sebagai aeuan dalampemeriksaan.

9. Melakukan peryusuiuul KertasKerja Pemeriksaan (IGP)khususikasus.

Melakukan pemerikszran

dengan mencatat pada KKP.Sebagai dokumen hasilpemeriksaan.

10. Melakukan penyelidikan/pem-berkasan dan membuat BeritaAcara Pemeriksaan.

Melakukan penyelidikanmelalui wawancaraltanvaiawab.

Untuk mengetahuimelengkapi data.

11 Melakukan penyusunan konsepHasil Pemeriksaan khusus/kasus.

Menyusun temuan/catatanatas hasil pemeriksaankhusus.

Sebagai bahan konfirmasi atas hasilpemeriksaan,

12. Melalrukan penyusunan Lapor-an Hasil Pemeriksaan (LHP)khusus/kasus.

Atas dasar G2HP) yang telahdisetujui obrik, penyustrn la-porm hasil pemeriksaankhusus/ kasus.

Sebagai pertanggung-jawaban petaksanaanpemeriksaan.

13. Menyiapkan usulan programkerja pengawasal di wilayahkerianva.

Menyusun program kerjapengawasan di seksinya

Sebagai bahan penyu-sunan PKPT.

14. Melaksanakan Tugas-tugaslainnya yang diberikan pim-pinan sesuai bidanpnva.

Menberikan pelayanan padapimpinan secara administrasi


Nama Jabatan :

KEPALA SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGIINAN

Menyeienggaxakan kegiatan pengawasan, bidang pembangunan dan aparatur di wilayahkerjanya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintatran desa dan pelaksarumn unrsarl pemerintahan desa serta

pelaksanaan pengawasan terhadap tugas pembantuan dan pelaksanaatil pinjamanAibah/

bantuan sosiallkasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-

15

Uraian T

Nama Jabatan :

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYAIL{IA{TANI

Peniabaran Tusas :

ralanNo Tindak keria dan obiek keria eara IuiuanI Melaksanakan penyiapan ba-

han pemeriksaan.Mempelajari, mengkaji danmeyiapkan bahan peme-riksaan.

Guna mengetahuikondisi awal objekpemeriksaan.

2. Melaksanakan penyusu$an

Program Kerja PemeriksaanftKP).

Menyusun langkahJangkattpemeriksaan.

Sebagai acuan dalamhasil pemerik-saan.

J. Melaksanakan penyusunanKertas Kerja Pemeriksaan(KKP).


Sebagai dokumen hasilpemeriksaan.

4. Membuat Berita Acara Peme-riksaan Kas,

Melakukan Pemeriksaan Kas(oash opname).

Untuk mengetahuikeadaan kas,

5. Melakukan penyusllrurlt pokok-pokok hasil pemeriksaanG2IIP)

Men;.usun temuan/catatanatas hasil pemeriksaan.

Sebagai bahan konfir-masi atas hasiloemeriksaan.

6. Melakukan penyusunanLaporan Hasil PemeriksaanOHP).

Atas dasar (P2HP) yang telaltdisetujui obrik penyusunlaooran hasil oemeriksaan.

Sebagai pertanggung-jawaban atas pelaksa-ruum pemeriksaan.

7. Melakukan penyiapan bahanpemeriksaan khusus/kasus.

Mempelajari, mengkaji danmenyiapkan batran peme-riksaan khusus/kasus.

Guna mengetahuikondisi awal obyekpemeriksaan.

8. Melalcukan penyusuumprogmm kerja pemeriksaan(PKP) khusus/kasus

Menyusun langkah-langkahpemeriksaan sesuai objek,

Sebagai acuan dalarnpemeriksaan,

9. Melaksanakan penyusunanKertas Kerja Pemeriksaan(KKP).

Melalcukan pemeriksaandengan mencatat pada KKP.


10. Membuat Berita Acara Peme-

riksaan Kas.Melakukan Pemeriksaan Kas(cash opname).

Untuk mengetatruikeadaan kas.

11. Melakukan penyusunan pokok-pokok hasil pemeriksaanG2HP)


Sebagai bahan konfu-masi atas hasiloemeriksaan.

12. Melalnrkan penyusuumLaporan Hasil PemeriksaanOHP).

Atas dasar (P2HP) yang telahdi setujui obrik penyusunlaooran hasil oemeriksaan.

Sebagai pertanggung-jawaban atas pelaksa-narrn Demeriksaan.

13. Melalukan penyiapan bahanpemeriksaan khususlkasus.

Mempelajari, mengkaji danme-nyiapkan bahan peme-riksaan khusus/kasus.


14. Melaksanakan penyusunanKertas Kerja Pemeriksaan(KKP).



Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, bidang kemasyarakatan dan aparatur di wilayahkerjanya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan unrsan pemerintahan desa serta

pelaksanaan pengawasan terhadap fugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah/

bantuan sosiallkasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-

berlaku di

16

UraianNo Tindak keria dan obiek keria eara Tuiuan

1. Melaksanakan penyiapanbahan pemeriksaan.

Mempelajari, mengkaji dan

meyiapkan bahan peme-riksaan.

Guna mengetahuikondisi awal objekpemeriksaan.

2. Melaksanakan penyusunan Program Kerja PemeriksaanrKKP).

Menyusun langkah-langkahpemeriksaan.

Sebagai acuan dalamhasil pemerik-saan.

J. Melaksanakan penyusunan Kertas Keria Pemeriksaan (KKP).

Melakukan pemeriksaandensan mencatat pada KKP.

Sebagai dukomen hasilpemeriksaan.

4. Membuat Berita Acara Peme-riksaan Kas.

Melakukan Pemeriksaan Kas(cash oonarne).

Untuk mengetahuikeadaan kas.

5. Melakukan penyusunan pokok-pokok hasil pemeriksaanO2HP)



6. Melakukan penyusunan La-porm Hasil Pemeriksaan&HP).

Atas dasar (P2I{P) yang telahdisetujui obrik penyusunlaooran hasil oemeriksaan.

Sebagai pertanggung-jawaban atas pelaksa-na.uul Demeriksaan.

7. Melakukan penyiapan bahanpemeriksaan khusus/kasus.

Menpelajari, mengkaji danmenyiapkan bahan peme-riksaan khusus/kasus.

Guna mengetahuikondisi awal obyekpemeriksaan.

8. Melakukan penyusunan prog-ram kerja pemeriksaan (PKP)khusus/kasus

Menyusun langkatr-langkahpemeriksaan sesuai objek.

Sebagai acuan dalartpemeriksaan.

9. Melaksanakan penyusunanKertas Kerja PemeriksaanKKP).



10. Membuat Berita Acara Peme-

riksaan Kas.Melakukan Pemeriksaan Kas(cash opname).

Untuk mengetatruikeadaan kas.

11. Melakukan penyusulurJl pokok-pokok hasil pemeriksaanG2HP)

Menyustrn temuar/catatanatas hasil pemeriksaan.


12. Melalilkan penyusunan I,a.-poftrn Hasil Pemeriksaan(LHP).

Atas dasar G2ftP) yang telahdi setujui obrik penyusunlaooran hasil oemeriksaan.

Sebagai pertanggung-jawaban atas pelaksa-naan Demeriksaan,

13. Melalnrkan penyiapan bahanpemeriksaan khusus/kasus.

Menpelajari, mengkaji dan

menyiapkan bahan peme'riksaan kfiususlkasus.


14. Melaksanakan peayususan Kertas Keria Pemeriksaan GKP).

Melalarkan pemerikspandensan mencatat pada I(KP.

lSebagai dokumen hasiloemeriksaan.

&*^ rnd,eNc lor,{

w,r{ nrrrxomT

d""

Documents

Mengingat 8 · 2019-02-12 · BUPATI BALAI{GAN Menimbang Mengingat : 1. PERATURAN BI]PATI BALAI\GATY NOMOR 7 TAHTITT 2O1O TENTAI\IG PENJABARAN TUGAS, TUNGSI DAIY TATA KERJA INSPEKTORAT