Mendorong Implementasi Program Prioritas PUPR 2018 Sinergi edisi... · dan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kota Kecil Motamasin, Kota Kecil Winni, Kota Kecil Entikong,

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 25/Januari 2018

Info Produk BPIW: Rencana Pengembangan Kawasan Kota Baru MajaBPIW • Kementerian PUPR

Mendorong ImplementasiProgram Prioritas PUPR 2018

SINERGI / Edisi 25 - Januari 20182

InfRastRUKtUR PUPRteRPadU UntUK negeRI

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [email protected]. +6221-2751 5804

Badan PengemBangan InfRastRUKtUR WIlaYaH (BPIW)KementeRIan PUPR

SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 1

Salam Redaksi

Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat, tidak terasa tahun 2017 sudah berlalu, tidak perlu menengok kebelakang atas semua yang sudah terjadi, marilah segera menatap kedepan, masih banyak tantangan untuk diselesaikan, dengan semangat demi bangsa kita lebih maju kami terus berkomitmen, untuk menyajikan Buletin Sinergi BPIW menjadi sebuah bagian dari informasi dan edukasi bagi semua penggiat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di negeri ini.

Edisi awal 2018 ini ada beberapa perubahan yang merupakan bagian dari inovasi dan kreatifitas dengan menghadirkan rubrik-rubrik baru. Kemudian juga ada Kuis BPIW, dimana para pembaca dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar BPIW dan Kementerian PUPR. Jawaban bisa dikirim via email dan akan diumumkan pada edisi mendatang.

Selanjutnya ada rubrik Sosok yang menampilkan pejabat baik didalam maupun diluar Kementerian PUPR maupun pegawai BPIW yang memiliki prestasi yang dapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Rubrik ini menggantikan rubrik Tokoh.

Pada edisi kali ini, fokus utamanya terkait program-program yang dilaksanakan BPIW sepanjang 2018. Hal ini tertuang pada rubrik Kabar Utama. Kemudian di Laporan Khusus membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Rangkuman berita selama bulan Januari ditampilkan dalam rubrik Kilas BPIW.

Pada Rubrik Wawancara menampikan Sekretaris BPIW, Ir.Firman Hatorangan Napitupulu, MURP. Dalam rubrik tersebut, ia menyampaikan beberapa hal seperti pandangannya mengenai kegiatan BPIW selama ini dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan mulai awal tahun hingga akhir tahun nanti.

Kami juga akan mengupas buku “Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda): Buku 3 Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan Membangun Ketahanan Kota yang Berwawasan Lingkungan”. Buku yang dikarang UN Habitat ini diterbitkan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW.

Beberapa rubrik reguler juga tetap dihadirkan seperti rubrik Jalan-jalan yang membahas keindahan Pulau Sumba, rubrik Teknologi yang membahas Bendung Knock Down, dan ulasan berita yang terbit di media massa dalam rubrik Teropong Media.

Kami berharap dengan tampilan wajah baru Buletin Sinergi pada tahun ini dapat memenuhi harapan pembaca serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan unum dan perumahan rakyat.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi


04 Kabar Utama:Mendorong ImplementasiProgram Prioritas PUPR 2018

54 Potret:Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang Kunjungi BPIW

tim Penyusun:

Pelindung: Lana Winayanti

Pengarah: Firman Hatorangan Napitupulu

PenasehatBobby PrabowoIwan Nurwanto Hadi SucahyonoAgusta Ersada Sinulingga

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:P. Yudantoro

Redaktur Pelaksana:Shoviah

editor :Hendra DjamalMutri Batul Aini

tim Pembuat artikel:Indira Dwi KusumatutiDaris AnugrahAlis ListalatuRian FarhanFitri Selva

sekretariat:Untung PriyonoNur Wahyu

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruk-tur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected], [email protected]

Design : Heri HitoInfografis : Ajeng Ayuning PertiwiKartunis: Aghni Ghofarun Auliya

diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

alamat Redaksi:Gedung G, BPIW Lantai 1Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110Email: [email protected], [email protected]: bpiw.pu.go.idNo. Telp. +6221-2751 5804


Perspektif

daftar isi

12 42

Edisi 25/Januari 2018

Wawancara:Ir.Firman Hatorangan Napitupulu, MURPBPIW Harus Selalu Bersinergi

Lapsus:BPIW Siap Susun Program dan Anggaran Infrastruktur 2019

60 Teknologi:Bendung Knock Down56 Serba Serbi

Tahukah Anda Jalan Tolyang Beroperasi di Indonesaia?

Kabar utama


Mendorong ImplementasiProgram Prioritas PUPR 2018

Sederet program telah siap dijalankan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program yang dibuat BPIW itu untuk mendorong implementasi program prioritas sektor PUPR di tahun 2018.

Jembatan Holtekamp, Papua Sumber: Dok. PUPR

Kabar utama


Sepanjang tahun 2017 lalu, BPIW telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka menerpadukan rencana dan

sinkronisasi program Kementerian PUPR. Beberapa capaian yang telah dihasilkan tersebut antara lain Review Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional serta agenda Nawa Cita. Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah/kawasan, BPIW juga telah menyusun sejumlah masterplan dan development plan (MPDP) seperti MPDP pengembangan infrastruktur PUPR untuk pulau-pulau besar di Indonesia seperti Pulau Sumatera hingga Papua. Untuk menghasilkan sinkronisasi program, tahun 2017 BPIW telah melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di 4 lokasi, yaitu Palembang, Surabaya, Manado, dan Kupang bersama unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR balai/satker/SNVT di daerah dan turut melibatkan pemerintah daerah (Dinas PU/Bappeda) yang diakhiri acara Konreg PUPR di Jakarta. Pada tahun 2018 ini, sejumlah kegiatan siap diemban BPIW. Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW, Lana Winayanti, kegiatan yang menjadi prioritas BPIW tahun ini, selain mengacu

pada tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPIW, juga tidak terlepas pada dukungan program pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Arah kebijakan dan strategi BPIW tahun ini, diarahkan untuk mendukung wilayah pengembangan ekonomi, kawasan strategis pariwisata nasional, pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kota kecil, dan pusat pertumbuhan baru/Kawasan Perdesaan Nasional.

“BPIW menyusun Kebijakan Teknis Pengembangan infrastruktur PUPR. Selain itu BPIW menyiapkan program 2019 yang terencana, terukur, akurat, dan telah disinkronkan dengan program strategis nasional, program kementerian atau lembaga terkait, program provinsi dan kabupaten/kota terkait,” jelas Lana beberapa waktu lalu.

Berbagai strategi juga telah dibuat untuk beberapa program. Pertama, strategi Masterplan, dan Program Pembangunan Wilayah Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Pariwisata.

Terkait hal itu BPIW telah menyusun perencanaan infrastruktur antara lain untuk Kawasan Ekonomi (KEK)/ Kawasan Industri Bitung, KEK Sorong, Corridor Development Padang-Pekanbaru, Corridor

Arah kebijakan dan strategi BPIW tahun ini, diarahkan untuk mendukung wilayah pengembangan ekonomi, kawasan strategis pariwisata nasional, pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kota kecil, danpusat pertumbuhan baru/ Kawasan Perdesaan Nasional.

Kabar utama


Development Semarang-Surabaya, dan Selingkar Willis. Selanjutnya ada penyusunan masterplan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, KSPN Muaro Jambi, Tasikmalaya, KSPN Joglosemar (termasuk Borobudur dan Merapi-Merbabu), dan KSPN Mandalika. Selanjutnya disusun Pengembangan Pulau Halmahera, Banggai dan Kep. Banggai. Strategi kedua, adalah Strategi Masterplan dan Program pembangunan Wilayah juga disusun untuk Kota Prabumulih, Lubuklinggau, Palangkaraya, Kotamobagu, Tondano, Ambon, Kota Baru Padang, Kota Baru berbasis Transit MajaKota Pemerintahan Banjar Baru, Jakarta National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Cirebon Raya Raya, Kartamantul, Mataram raya, Sambo Tenggarong, dan Bimindo. Strategis ketiga, yakni Strategi dan Program Pembangunan Pengembangan Perbatasan dan Daerah Tertinggal. Hal ini dituangkan dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR di perbatasan yang telah tersedia jalan nasional juga termasuk kawasan di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pulau-pulau Kecil Tertinggal, Terdepan, dan Terluar untuk Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kota Kecil Motamasin, Kota Kecil Winni, Kota Kecil Entikong, dan Kota Kecil Skouw. Pada strategi keempat yakni Strategi dan Pengembangan Kota Kecil dan Pusat Pertumbuhan Baru/Kawasan Perdesaan Nasional dituangkan dalam Penyusunan MPDP Kawasan Pusat Pertumbuhan Baru untuk Kab. Phakphak Barat, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dam Kab. Belitung Timur. Kemudian untuk Kab. Berau, Kab. Barito Kuala, Kab. Boalemo, Kab. Sidenreng Rapang, Kab. Konawe Selatan, dan Kota Kecil Motaain Timur.

Dalam kaitannya dengan Kebijakan Teknis Pengembangan infrastruktur PUPR, BPIW tahun ini akan melakukan Implementasi Strategi dan Prioritas Program Infrastuktur PUPR Tahun 2019 melalui mekanisme Pra Konsultasi Regional dan Perumusan Program Arahan Pengembangan Wilayah Kementerian PUPR. Terkait Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI), Lana juga menegaskan bahwa BPIW menjamin keberlangsungan RAN MAPI tersebut. “BPIW juga melakukan dukungan terhadap MAPI dan Mitigasi Bencana PUPR,” tegas Lana. Tidak hanya membuat perencanaan, menurut Lana evaluasi juga menjadi bagian penting, agar selalu ada perbaikan demi meningkatnya kinerja BPIW. Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah Evaluasi Keterpaduan Perencanaan, Pemograman, dan Penganggaran Infrastruktur PUPR. Kajian-kajian strategis tahun 2018 ini, menjadi perhatian yang tak luput dari perhatian BPIW. Kajian-kajian strategis tersebut seperti kajian terkait isu Ibu Kota Pemerintahan Baru, Kota Metropolitan, KSPN Mandeh, WPS/Kawasan Strategis Halmahera, dan Kawasan Strategis Nasional Pare-Pare. Beberapa program lain yang akan dilakukan BPIW tahun 2018 ini yakni Monitoring dan Analisa Hasil dan Manfaat Pengembangan Infrastruktur Terpadu Bidang PUPR, Rencana Aksi (Roadmap) Skema Pembiayaan Infrastruktur PUPR 2020-2024, dan Skema Kerja Sama Regional dan Global (kerjasama Indonesia - Belanda, Indonesia – Timor Leste, Indonesia – Fiji, dan Indonesia – Perancis). Kemudian ada Materi Teknis Renstra PUPR 2020-2024 dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) PUPR.

Strategi dan Program Pembangunan

Pengembangan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.

Hal ini dituangkan dalam Rencana Pengembangan

Infrastruktur PUPR di perbatasan yang telah tersedia jalan nasional

juga termasuk kawasan di sekitar Pos Lintas Batas

Negara (PLBN).

Stadion Bung Karno Jakarta setelah direnovasi Kementerian PUPR Sumber: Dok. PUPR

Kabar utama


Meski baru 4 tahun eksis di Kementerian PUPR, namun menurut Lana BPIW mempunyai peran strategis dalam mengarahkan dan menerpadukan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah melalui pengembangan kebijakan dan strategi perencanaan (planning) dan sinkronisasi program (programming) Infrastruktur PUPR. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pemrograman tersebut, BPIW akan menerpadukan pembangunan infrastruktur PUPR dengan program-program prioritas nasional sektor lainnya termasuk program strategis nasional berdasarkan Keppres No. 3 Tahun 2016. Program strategis nasional yang tertuang dalam Keppres tersebut seperti intermoda pelabuhan, bandar udara, serta dengan pengembangan kawasan seperti KEK, Kawasan Industri (KI), KSPN, Pembangunan Jalan Tol, Daerah Irigasi/Rawa. Ditegaskannya, BPIW telah membuat program keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR dengan prioritas Nasional 2015 – 2019 yaitu untuk 12+10 kawasan strategis metropolitan dan kota baru, 17 kawasan Industri Prioritas + 11 kawasan ekonomi khusus, 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, 18 Provinsi Lumbung Pangan, Perbatasan Nasional

di Kalimantan, NTT, dan Papua serta 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Selanjutnya ada dukungan infrastruktur terkait Konektivitas Multimoda yakni 20 Pelabuhan baru, Pelabuhan Perikanan, 40 Pelabuhan ASDP, 15 Bandara Baru, dan Kereta Api. Tantangan BPIWDalam melaksanakan tugasnya, Lana tak menampik bahwa BPIW dihadapkan beberapa tantangan seperti: tantangan terkait kapasitas BPIW untuk mampu mengarahkan, mensinkronkan perencanaan dan pemrograman; tantangan terkait pembangunan infrastruktur PUPR; serta tantangan rencana dan program kementerian atau lembaga lain maupun program pemerintah daerah terkait. Tantangan lain menurut Lana adalah terkait pelaksanaan bisnis proses BPIW. Menyinggung masalah ini, menurut Lana diperlukan optimalisasi pelaksanaan bisnis proses untuk memperoleh input program, sehingga bahan usulan program yang disampaikan dalam Pra Konreg merupakan program yang disusun dari proses perencanaan yang baik, tepat, dan matang. Kemudian ada tantangan mengenai pedoman/ Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait perencanaan dan pemrograman keterpaduan pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR.

BPIW mempunyai peran strategis dalam mengarahkan dan menerpadukan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah

Kabar utama


Untuk itu menurut Lana, diperlukan penetapan pedoman/NSPK terkait Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu PUPR. Kemudian perlu adanya Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Secara Terpadu Untuk Pulau Dan Kepulauan. Pra Konreg dan Konreg bagi Lana juga menjadi tantangan tersendiri bagi BPIW. Dilaksanakannya Pra Konreg dan Konreg adalah untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang PUPR Berbasis WPS. Pra Konreg dan Konreg memiliki empat tujuan, yaitu, pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR. Kedua, melakukan identifikasi awal terkait rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPJMN. Tujuan ketiga adalah melakukan konsolidasi program tahunan antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas yang menangani bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian tujuan Pra Konreg dan Konreg yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing WPS.

Tidak terbatas beberapa hal tersebut, kata Lana program arahan jangka pendek 2019-2021 juga menjadi tantangan BPIW. Untuk itu menurutnya perlu optimalisasi persiapan perumusan program

arahan jangka pendek 2019-2021. “Perlu juga ditingkatkan frekuensi koordinasi bersama Unit Organisasi terkait pembahasan arahan awal,” tutur Lana.

Tantangan selanjutnya adalah penyiapan Integrated Tourism Masterplan untuk 3 lokasi yakni Danau Toba, Borobudur, dan Lombok. Integrated Tourism Masterplan ini didukung oleh World Bank atau Bank Dunia. Pengawalan pelaksanaan Integrated Tourism Masterplan ini menurut Lana, tidak hanya menyusun perencanaan dukungan infrastruktur PUPR terhadap pariwisata, tetapi mengintegrasikannya dengan perencanaan pembangunan pariwisata dari sektor-sektor terkait.

Menurut Lana terbatasnya sumber daya manusia (SDM) PNS juga menjadi tantangan. “Ini tantangan kita, bagaimana melakukan pembinaan SDM BPIW yang lebih optimal untuk meningkatkan kinerja organisasi,” ucap Lana.

Dari sisi Evaluasi Pembangunan Infrastruktur (metodologi, variabel, dan indikator), tantangannya terlihat dari perlunya mengembangkan metodologi, variabel, dan indikator yang cermat untuk mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur PUPR.

Tantangan lain yang perlu dihadapi BPIW adalah mengawal isu pengembangan Kota baru dan koordinasi pelaksanaan agenda internasional seperti World Urban Forum (WUF), New Urban

BPIW dihadapkan

beberapa tantangan

seperti: tantangan terkait

kapasitas BPIW untuk

mampu mengarahkan,

mensinkronkan

perencanaan dan

pemrograman; tantangan

terkait pembangunan

infrastruktur PUPR; serta

tantangan rencana dan

program kementerian

atau lembaga lain maupun

program pemerintah daerah

terkait.

Kabar utama


Wisma Atlet Kemayoran, DKI Jakarta.

Agenda (NUA), dan National Urban Development Project (NUDP). NUA merupakan komitmen global, sesuai dengan kesepakatan yang disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Sustainable Urbanization). NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi.

Perencanaan kota dan wilayah dapat berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dalam berbagai cara. Hal ini terkait erat dengan 3 dimensi yang saling melengkapi pembangunan berkelanjutan: pembangunan sosial dan inklusi, pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Integrasi tiga dimensi secara sinergis memerlukan komitmen dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang harus berpartisipasi dalam proses perencanaan kota dan wilayah.

Dalam mengimplementasikan International Guidelines on Urban and Territorial Planning, BPIW melaksanakan perencanaan terpadu yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan hasil yang diinginkan dalam jangka panjang dari kegiatan ekonomi yang kompetitif, kehidupan yang berkualitas, dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, disusun rencana yang fleksibel dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi dari waktu ke waktu sekaligus meningkatkan inovasi dalam teknologi untuk menghasilkan lingkungan kehidupan yang lebih baik.

Pengembangan Wilayah Sebagai Solusi Dalam Mengatasi Tantangan Pembangunan Infastruktur PUPR

Dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR mengembangkan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah. Konsep konsentrasi pembangunan infrastruktur PUPR yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional 2015-2019 dilaksanakan melalui pembentukan WPS. WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan pembangungan infrastruktur PUPR sesuai dengan “market driven”, daya dukung dan daya tampungnya dengan fokus pengembangan infrastruktur di kawasan pertumbuhan/perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. “Struktur suatu WPS sejalan dengan struktur dan pola ruang wilayah tersebut terkadang harus

lintas wilayah,” ujar Lana. Untuk itu menurutnya, pendekatan pembangunan infrastruktur terpadu berbasis WPS dilakukan dengan memadukan perencanaan antarsektor, wilayah, dan pemangku kepentingan dalam upaya membangun konektivitas, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam dan antarkawasan pertumbuhan dengan kawasan pendukung dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antarkawasan. Dengan demikian, dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan, diperlukan keterpaduan rencana antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah/kawasan. Selain itu juga diperlukan sinkronisasi program yang sesuai dengan fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana. Keduanya juga diikuti dengan koordinasi dan sinkronisasi dalam tahapan pelaksanaan. Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 WPS yang mencakup 97 kawasan strategis. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah. Terkait dengan kebutuhan infrastruktur PUPR, Lana menegaskan bahwa BPIW akan mendorong unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR untuk berinovasi, sehingga penyediaan infrastruktur PUPR lebih cepat masa konstruksinya, lebih murah, dan lebih tahan lama. “Dengan terobosan tersebut, diharapkan lebih banyak infrastruktur bidang PUPR dapat dipersiapkan secara baik dan tepat,” ucap Lana. Sejak dibentuk 2015, BPIW tak pernah berhenti untuk melakukan sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur. Namun untuk saat ini, pola sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang dilakukan BPIW, dimulai dari upaya keterpaduan rencana berupa penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur untuk 7 Pulau/Kepulauan serta penyusunan MPDP baik dalam lingkup WPS, kawasan strategis dan perkotaan, maupun untuk antar WPS.

Kemudian, pembangunan antar kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Rencana Rata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota.

Sejak dibentuk 2015, BPIW tak

pernah berhenti untuk melakukan sinkronisasi dan

keterpaduan pembangunan

infrastruktur.

Kabar utama


Rencana pembangunan infrastruktur terpadu berupa MPDP tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan sinkronisasi program infrastruktur PUPR untuk menghasilkan program 5 Tahun (New Development/ Belanja tidak mengikat) dan Program 3 Tahun APBN. Selanjutnya, melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra-Konreg) bersama unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, balai/satker/SNVT di daerah dan pemerintah daerah, dihasilkan program tahunan dengan prioritisasi program berdasarkan arahan Direktif Presiden, Menteri, DPR/DPD, maupun arahan kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN dan RKP serta adanya budget constrain. Dalam tahap pelaksanaan, program tahunan yang dihasilkan dari Pra Konreg ditajamkan untuk dibawa kepada Konsultasi Regional agar dapat dilanjutkan ke tahap penetapan pagu dan dilaksanakan oleh semua stakeholder. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sinkronisasi dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur di lingkungan kementerian PUPR, saat ini menurut Lana, sedang disusun pedoman Keterpaduan Rencana dan Sinkronisasi Program di lingkungan Kementerian PUPR.

Pedoman tersebut menurutnya diharapkan dapat disusun secara komprehensif dan sejalan dengan perencanaan teknis yang dihasilkan oleh Unor di lingkungan Kementerian PUPR. “Dengan demikian program yang dihasilkan dalam Pra Konreg dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak dengan lebih optimal,” ungkapnya.

Selain itu, dalam upaya menerpadukan pengembangan infrastruktur PUPR dengan prioritas Nasional, proses sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur diharapkan tidak terhenti dalam lingkungan Kementerian PUPR, tetapi juga melibatkan Kementerian/Lembaga lain agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat lebih optimal mendukung pengembangan kawasan, terutama kawasan strategis/prioritas nasional. Lana menargetkan hingga akhir Desember 2018, BPIW diharapkan dapat mencapai target-target prioritas dalam mendukung pembangunan nasional, baik untuk mendukung wilayah pengembangan ekonomi, kawasan pariwisata, pengembangan perbatasan, daerah tertinggal, kota kecil, dan pusat pertumbuhan baru/Kawasan Perdesaan Nasional. “Dengan demikian kawasan tersebut dapat berfungsi secara optimal dan memberikan menfaat yang nyata untuk masyarakat,” ulas Lana. Melalui berbagai perencanaan dan program yang disusun, Lana berharap BPIW dapat menerpadukan rencana dan mensinkronkan program dengan berbagai pihak, baik dengan internal Kementerian PUPR, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan program yang mendukung berfungsinya kawasan yang strategis dan prioritas agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penggunaan Big-Data, sistem pemrograman yang terpadu dengan instansi, perencanaan, pemrograman, serta SDM yang ada, menurut Lana, akan meningkatkan kualitas program, anggaran, dan produk konstruksi infrastruktur bidang PUPR. (Tim Redaksi)

Jalan Tol Manado - Bitung

Hingga akhir Desember 2018,

BPIW diharapkan dapat mencapai

target-target prioritas dalam mendukung

pembangunannasional


Dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan kita

tidak dapat melupakan tiga pilar utama pembangunan, yaitu: sosial,

ekonomi, dan lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang

makin meningkat membuat pemakaian energi dan air, produksi sampah dan

limbah, serta penggunaan transportasi juga makin meningkat. Selain itu,

dampak bencana dan perubahan iklim akan semakin terasa di perkotaan karena

intensitas aktivitas yang terpusat di perkotaan. Kerentanan di perkotaan akan

semakin bertambah.

Perencanaan dan rancang kota pada semua tingkat harus melindungi sumber

daya alam dan fitur lahan, mengontrol polusi, mengurangi kerentanan,

memprioritaskan penggunaan energi terbarukan, mengadopsi efisiensi energi

dan sumber daya alam. Menyediakan ruang untuk taman, habitat liar dan pusat

keanekaragaman hayati.

Kebencanaan dan lingkungan perkotaan menjadi komponen yang sangat

diperhatikan dalam mewujudkan visi, prinsip, dan komitmen yang di sepakati

dalam agenda baru perkotaan (NUA). Buku ini akan memberikan panduan

yang fokus pada aspek kebencanaan dan lingkungan perkotaan yang ingin

diwujudkan berdasarkan kesepakatan NUA dengan mengaitkan dengan isu-isu

perkotaan yang dihadapi oleh aktor-aktor pembangunan di tingkat lokal.

Bagian pertama panduan ini memberikan gambaran mengenai konsep besar

dari aspek terkait bencana dan lingkungan perkotaan, termasuk di dalamnya

kondisi yang ingin dicapai, prinsip-prinsip yang perlu diterapkan, serta

keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bagian kedua

dari buku ini lebih menguraikan isu-isu terkait kebencanaan dan lingkungan

perkotaan yang sering dihadapi oleh pelaku pembangunan di tingkat lokal serta

dilengkapi dengan konsep pendekatan yang dapat digunakan untuk panduan

dalam membangun ketahanan kota yang berwawasan lingkungan hidup.

Pada bagian akhir, panduan ini memberikan gambaran peran yang dapat

dilakukan oleh pelaku pembangunan yang ingin turut aktif berperan dalam

mewujudkan ketahanan kota yang berwawasan lingkungan hidup. (Mutri)

Membangun Ketahanan Kotayang Berwawasan Lingkungan

Judul Buku :

Panduan Praktis Implementasi Agenda

Baru Perkotaan (New Urban Agenda): Buku 3

Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan Membangun

Ketahanan Kota yang Berwawasan Lingkungan

Pengarang : UN Habitat

Penerbit : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Tahun Terbit : 2017

Jumlah Halaman : 103 halaman

Buku ini akan memberikan panduan yang fokus pada aspek kebencanaan dan lingkungan perkotaan yang ingin diwujudkan berdasarkan kesepakatan NUA dengan mengaitkan dengan isu-isu perkotaan yang dihadapi oleh aktor-aktor pembangunan di tingkat lokal

Review


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BPIW Harus Selalu Bersinergi

Ir.firman Hatorangan napitupulu, mURP

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ungkapan ini merupakan sebuah peribahasa yang

mengandung arti bersama-sama dalam suka dan duka, baik buruk sama sama ditanggung. Peribahasa itu menggambarkan kerja sama yang baik seluruh pihak. Bagi Sekretaris BPIW Kementerian PUPR Ir. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP, seluruh insan BPIW mulai dari eselon 1 hingga pegawai di

BPIW harus selalu bersinergi dan bekerja sama agar kinerjanya selalu meningkat dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

Tidak hanya itu, dalam rubrik wawancara kali ini, banyak hal yang disampaikan sekretaris bersuara lantang ini terkait kegiatan yang akan dilakukan BPIW sepanjang tahun 2018. Berikut wawancara.lengkapnya

wawancara


Bagaimana Bapak menilai kinerja BPIW di tahun2017 lalu?

Secara umum di tahun 2017, BPIW melakukan business as usual. Masih banyak hal yang harus kita samakan terkait pola pikir mengenai tugas-tugas yang ada di BPIW. Hal ini perlu menjadi perhatian kita, karena tingginya harapan dari unit organisasi atau unor di Kementerian PUPR bahwa BPIW bisa mengarahkan mereka. Kita dapat mengarahkan seperti apa unor unor melaksanakan program tahunan, misalnya, yang diturunkan dari kebijakan pemerintah seperti RPJMN 2015-2019, dan terutama dari direktif Presiden.

Ketika kita bisa mengarahkan para unor, maka kita bisa mengawal atau memastikan bahwa keinginan Menteri PUPR maupun Presiden terkait terlaksananya pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, dapat terealisasi dengan baik, oleh karena itu BPIW harus banyak berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga (K/L) seperti Bappenas atau Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk tahun 2018 ini, kegiatan apa saja yangdianggap strategis bagi BPIW?

Saya melihat di 2018 ini, salah satu kegiatan strategis yang dilakukan BPIW yakni merumuskan Rencana Strategis atau Renstra PUPR 2020-2024. Pembenahan tugas-tugas BPIW bisa difokuskan pada perumusan Renstra tersebut. Salah satu yang perlu dibenahi adalah masterplan atau rencana induk terkait kawasan yang diprioritaskan. Hal ini merupakan amanah dari Menteri PUPR, yakni

membuat masterplan yang benar-benar prioritasdi suatu kawasan prioritas nasional.

Masterplan itu diharapkan bisa digunakan unor- unor sebagai acuan program prioritas. Ini yang harus kita sikapi. Kita juga perlu mengkaji isi dari rencana induk tersebut dan development plan, karena belum diuji institusi lain secara formal. Selain itu tidak semua unor mengetahui produk BPIW tersebut. Kita juga perlu mengetahui secara jelas, apakah masterplan dan development plan atau MPDP sebagai dokumen acuan yang secara legal bisa kita gunakan. Bila ada surat keputusan atau SK dari Menteri PUPR yang mengesahkan MPDP ini, maka sudah pasti MPDP itu bisa kita gunakan. Sementara MPDP itu hanya untuk “contekan” kita saja yang dapat disesuaikan dilapangan dalammelaksanakan pada prakonreg.

Program infrastruktur yang kita buat harus jelas, dimana kawasan yang harus didukung dan bentuk dukungannya apakah dalam bentuk penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, perumahan, ataukah sanitasi maupun penyediaanair minum.

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah, kita dorong sektor lain untuk ikut membangun daerah tersebut. Misalkan bila suatu daerah punya potensi hasil laut, maka kita dorong sektor perikanan untuk mengembangkan potensi yang ada tersebut. Sedangkan untuk sektor PUPR, kita yang mengarahkan, kebutuhan infrastruktur PUPR seperti apa yang harus dibangun di daerah yang memiliki potensi laut tadi.

wawancara

“Saya melihat di 2018 ini, salah satu kegiatan strategis yang dilakukan BPIW yakni merumuskan Rencana Strategis atau Renstra PUPR 2020-2024. Pembenahan tugas-tugas BPIW bisa difokuskan pada perumusan Renstra tersebut. Salah satu yang perlu dibenahi adalah masterplan terkait kawasan yang diprioritaskan”


wawancara

“Yang penting harus kita

perhatikan adalah bahwa kebijakan

utama terkait pembangunan

infrastruktur PUPR yakni membuat

pertumbuhan ekonomi agar bisa

bergerak”.

Bagaimana Bapak melihat kinerja BPIW sampaisaat ini?

Soal kinerja BPIW sampai sekarang masih perlu ditingkatkan. Kita harus berbenah diri. Kesempatan berbenah itu melalui penyiapan Renstra periode 5 tahunan berikutnya yakni 2020-2024 tersebut. Dengan mengetahui apa yang harus kita perbaiki, maka melalui penyusunan Renstra, kita menyiapkan arahan program pembangunan. Untuk itu kita haruslebih fokus dalam menyiapkan arahan untuk unor- unor terkait progam pembangunan infrasruktur.

Tantangan apa dalam merealisasikan Renstratersebut?

Tantangan dalam menyiapkan Renstra ini adalah bagaimana kita bisa mampu duduk bersama dengan unor-unor di Kementerian PUPR maupun kementerian atau lembaga lainnya. Jadi BPIW tidak hanya berhubungan dengan unor-unor yang ada di kementeriannya saja, tapi juga dengan kementerian terkait lainnya seperti Menko Ekonomi dan Maritim. Apalagi kalau kita perhatikan, kita di BPIW ini hanya masih merasa nyaman berdiskusi di “kandang” sendiri.

Sebelum melakukan koordinasi dengan unor maupun kementerian lain, maka banyak hal yang harus kita siapkan, salah satunya adalah dengan menetapkan deniliasi prioritas kawasan strategis. Setelah kita tetapkan prioritas dukungan infrastruktur seperti apa yang perlu kita tetapkan di suatu daerah berdasarkan hasil identifikasi

tersebut, yang semestinya dapat dilakukan dengan cepat dan lebih akurat dengan menggunakan sistem informasi berbasis peta GIS. Dari sistem informasi berbasis peta GIS tersebut kita juga dapat mengetahui kinerja pertumbuhan suatu daerah.

Selain itu, yang penting harus kita perhatikan adalah bahwa kebijakan utama terkait pembangunan infrastruktur PUPR yakni membuat pertumbuhan ekonomi agar bisa bergerak. Bila pertumbuhan ekonomi kita tidak bergerak, maka kita harus memberi arahan kebijakan pengembangan program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kota metro/besar, dan kawasan ekonomi prioritas seperti kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan, tambang, dan permukiman.

Selain itu, kita perlu mengembangkan kebijakan strategis berdasarkan utama yang kita buat didasaripada direktif Presiden untuk dukungan sektor- sektor ekonomi. Biasanya Presiden berbicara secara umum, misalnya soal pengurangan kemiskinan, peningkatan angka tenaga kerja, dan pengurangan disparitas antar daerah. Kita yang menterjemahkan apa yang disampaikan Presiden dengan menentukan dimana lokasi program dukungan infrastruktur PUPR dan seperti apa bentuk dukungannya.

Adakah kegiatan yang bisa disebut akan menjadiprestasinya BPIW di tahun 2018 ini ?

Ada, yakni integrated tourism masterplan, dimana

Fasilitasi Koordinasi

Pemrograman dan Pembiayaan

Jangka Pendek

Rumusan Draft Program Jangka Pendek (3 Tahunan)

• RPJP • RPJMN • Perpres • Direktif • RTRW

• MPDP WPS dan Kawasan

• MPDP Metropolitan, Kota Besar/Baru, Perdesaan

• Renstra PUPR • RIP • RPITJM • ABM • PJM

Keterpaduan IPUPR

Renstra UNOR PUPR

RPJMD PEMDA

Pengumpulan Data dan Survey

Sinkronisasi Program Tahunan

•Kewenangan •Fungsi, Lokasi,

Waktu, Besaran Dana

•Skema Pembiayaan

•Readiness Criteria

Program Arahan Tahun T+2

Pra Konsultasi Regional

Kesepakatan Pra Konreg • Baseline • Stok

Usulan Unor • Mnjmen Aset • Committed

MYC • Administrasi

Pagu Baseline

Penajaman bersama Unor

Hasil Konreg • Baseline • Stok

Pagu Indikatif

Sinkronisasi Program

Tahunan DAK

Mekanisme Penyusunan RKP (Renja K/L PUPR)

Konsultasi dan Harmonisasi Dana

Alokasi Khusus

Matriks Program Tahunan DAK

MUSRENBANGNAS

Biro PAKLN dan Unor SDA,BM,CK, PnP)

RKAKL/DIPA Tahun Berjalan

Biro PAKLN dan Unor SDA,BM,CK, PnP

dan Pemda Kertas Kerja DAK

Koordinasi Pembiayaan

KPBU Matriks Program KPBU

Pagu Definitif

Perumusan Indikator dan Kriteria Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan: • Renstra • RKAKL • Prograss

Fisik/Keu • Kendala/

Masalah

Evaluasi: • LAKIP • E-Monitoring • Pelaporan

Kinerja

Indeks Keterpaduan • WPS • Kawasan • Provinsi

Stakeholder terkait

Stok dan Sisa Penajaman

Penyusunan Program Sinkronisasi

Program dan Pembiayaan

Pemantauan dan Evalausi

Dukungan Anggaran dan Umum

Pusat 3

Pusat 4

Pusat 1

Musrenbang Prov

Analisis kelayak-

an program

Kriteria program

• Kawasan terdu-kung

• Fungsi • Jangka

waktu • Potensi • Tantang

an dan isu

• Fungsi • Lokasi • Waktu • Besaran • Biaya • Kewe-

nangan (P/Prov/Kab/Kot)

Program Jangka Pendek 3 Tahun,

Program Tahunan dan

Evaluasi Keterpaduan

35 WPS POLA KERJA PEMROGRAMAN DAN

EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR


wawancara

BPIW dipercaya pemerintah un-tuk mengawal penyusunan inte-grated tourism masterplan terse-but. Hal ini merupakan prestasi dan merupakan kesempatan

besar untuk membuktikan BPIW mampu melaksanakan kepercay-aan pemerintah tersebut. Keper-cayaan itu diberikan disebabkan kompetensi kita dalam mengem-bangkan suatu kawasan secara

terpadu.

“Kita harus betul-betul mempelajari seperti apa yang menjadi arahan baru dari Presiden. Hal itu dapat dipahami dari arahan Bapak Menteri. Arahan tersebut harus kita terjemahkan dalam bentuk perencanaan dan program. Detail rumusan konsep perencanaan dan program itulah yang kemudian yang harus kita diskusikan dengan unor-unor”.

BPIW dipercaya pemerintah untuk mengawal penyusunan integrated tourism masterplan tersebut. Hal ini merupakan prestasi dan merupakan kesempatan besar untuk membuktikan BPIW mampu melaksanakan kepercayaan pemerintah tersebut. Kepercayaan itu diberikan disebabkan kompetensi kita dalam mengembangkan suatukawasan secara terpadu.

Ketika BPIW membuat integrated tourism masterplan, maka hal itu seperti diluar tugas dan fungsinya. Namun bila fungsinya terkait penyediaan infrastruktur untuk mendukung kawasan pariwisata, saya kira itu fungsi dari BPIW, dimana kita harus mampu memberikan arahan yang tepat dengan kebijakan pengembangan kawasan pariwisata, karena sangat terkait erat dengan daya dukung pelayanan infrastrukur yang kita bangun atau siapkan. Hal lain juga yang perlu kita perhatikan di BPIW, dan ini sangat strategis, yaitu adalah ikut berperan memberikan rekomendasi teknis untuk input rumusan kebijakan RPJMN 2020 – 2024.

Apa sasaran yang ingin dicapai BPIW dalammelaksanakan kegiatannya?

Kementerian PUPR sudah banyak menyiapkan infrastruktur dalam ruang lingkup regional ataupun wilayah. Namun yang menjadi sasaran kita dalam mengembangkan suatu wilayah yakni tempat dimana penduduk bermukim. Jadi semua infrastruktur yang kita bangun untuk mendukung permukiman masyarakat.

Namun ketika Kementerian PUPR membangun daerah yang kepadatan penduduknya kurang seperti di Pulau Papua, itu sebetulnya yang diinginkan adalah bagaimana agar kota-kota atau pusat-pusat permukiman yang berada diremote area itu dapat terhubung, seperti kota-

kota yang berada di daerah pinggiran atau tertinggal seperti misalnya di Papua, dari Jayapura hingga ke Merauke. Jadi kota yang ada di daerah tersebut kita tumbuhkan dengan memberikan fasilitas infrastruktur PUPR sebagai infrastruktur dasar pendorong pengembangan wilayah. Meski

bukan hal yang mudah namun pertumbuhan di kawasan remote seperti di Papua harus dilakukan, khususnya oleh jajaran BPIW, melalui pengawalan agenda-agenda prioritas nasional, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang menjadi andalan produk-produk primer.

Kita juga perlu memperhatikan fenomena baru di era digital sekarang ini. Misalnya kita melihat bagaimana kita bisa melakukan kegiatan tanpa perlu pergi jauh dari tempat tinggal kita. Artinya, kegiatan bisnis bisa dilakukan di tempat tinggal dengan menggunakan teknologi. Dengan kondisi tersebut, ada pengurangan kepadatan lalu lintas di jalan. Dengan demikian berarti ada prioritas pembangunan infrastruktur berupa fasilitas permukiman masyarakat, seperti air bersih, taman, tempat bermain, dan juga fasilitas sanitasi atau air limbah.

Seperti apa semestinya perencanaan dan program infrastruktur dibuat?

Semestinya, kita harus betul-betul mempelajari seperti apa yang menjadi arahan baru dari Presiden. Hal itu dapat dipahami dari arahan Bapak Menteri. Arahan tersebut harus kita terjemahkan dalam bentuk perencanaan dan program. Detail rumusan konsep perencanaan dan program itulah yang kemudian yang harus kita diskusikan dengan unor-unor. Contohnya seperti ini, salah satu keinginan Presiden yaitu mendorong pertumbuhan sebuah kawasan untuk mengurangi kemiskinan, dan berdasarkan hal itulah kita harus mampu menentukan kawasan-kawasan prioritas mana yang perlu ditumbuhkan tersebut, dan selanjutnya kitadiskusikan dengan Unor dan K/L terkait.

Selanjutnya misalnya arahan Presiden terkait kawasan perkotaan yang diprioritaskan untuk dikembangkan, maka kita yang mengarahkan kawasan mana yang perlu dikembangkan yang lebih komprehensif, karena ‘membaca’ kota-kota yang akan dikembangkan baik kota metro/besar, sedang, dan kecil itu dapat berbeda-beda approach-nya bila kita salah membaca arahan Presiden tersebut.

Sumber: Dok. PUPR


“Langkah yang harus kita lakukan, pertama,

mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Kita harus sepakat untuk

suatu peningkatan atau perbaikan peran. Kedua, kita harus mengevaluasi

capain yang sudah kita buat agar kita

mengetahui kelemahan dari produk yang kita

hasilkan untuk kita perbaiki kedepannya”.

Pengembangan kebijakan program pembangunan kota harus dimulai dengan mengembangkan sistem kota-kota, secara nasional yang diterjemahkan ke tingkat daerah, dan yang berdasrkan hal tersebut kita akan mampu mengembangkan kebutuhan dukungan infrastruktur kota-kota seperti apa sesuai dengan fungsi masing-masing kota dalam sistem wilayah nasional yang tertuang dalam PP 13/2017 tentang RTRWN.

Apakah semua kawasan dapat didukungpembangunan infrastruktur PUPR?

Belum tentu semua kawasan perlu didukung melalui pembangunan infrastruktur PUPR yang berlaku sama di setiap wilayah. Selain karena anggaran yang terbatas juga karena potensi atau konstrain geografis yang berbeda-beda. Banyak potensi yang ada di seluruh daerah di Indonesia, tapi tidak semua dapat terjangkau oleh PUPR. Kita harus menentukan kawasan mana yang dapat secara optimal kita perlu didukung, yang selanjutnya dapat mempengaruhi daerah di sekitarnya. Untuk menentukan kawasan tersebut kita dapat melihat dari kawasan mana yangmerupakan aglomerasi atau gabungan dari pusat- pusat pertumbuhan industri ekonomi lokal maupun permukiman penduduk.

Jadi salah satu yang perlu pula kita fokuskan adalah pula mendorong tempat permukiman penduduk, dimana kalau kita lakukan investasi, maka kawasan permukiman ini dapat tumbuh cepat. Namun tidak semua daerah di Indonesia memiliki banyak permukiman penduduk yang cukup feasible untuk cepat didorong, misalnya di Pulau Papua. Tetapi hal ini tetap harus diperhatikan oleh Negara melalui Kementerian PUPR sebagai bentuk affirmative action.

Dengan kondisi seperti ini daerah-daerah yang ada

di daerah pinggiran yang pertumbuhannya lambat tesebut, namun dengan adanya kebijakan Presiden melalui Nawacita untuk membangun dari pinggiran, termasuk di Papua, maka harus kita dorong program-program pembangunan infrastruktur dasar di bidang PUPR.

Jadi kita tidak hanya memikirkan pembangunan infrastruktur di pulau yang padat penduduk dan memberikan pertumbuhan investasi yang cepat seperti di Pulau Jawa saja. Bila hanya Pulau Jawayang dibangun, maka itu tidak adil. Sebab undang- undang menyatakan pemerintah harus melayanikesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok- pelosok.

Oleh karenanya kita pilih daerahnya yang akan dorong pembangunannya. Biasanya bila suatu daerah sudah memiliki pusat kegiatan, maka dikasih suntikan dana sedikit daerahnya dapat tumbuh. Namun ada daerah yang dikasih suntikan dana banyak, tapi dia tidak terlalu tumbuh signifikan, karena memang membutuhkan waktu lama yang lama untuk tumbuh cepat. Biasanya daerah yang lambat pertumbuhannya, karena memang sudah terlalu jauh tertinggal tapi tetap kita sentuh dengan infrastruktur.

Bila tadi aglomerasi dari sisi pendekatan potensi yang ada, maka disisi yang lain, ada daerah memiliki potensi karena kedekatannya dengan pusat-pusat pertumbuhan dunia, contohnya Pulau Batam dan Natuna. Pulau-pulau tersebut berbatasan laut dengan negara lain seperti Singapura. Daerah tersebut tergolong tertinggal, sehingga kita dorong pembangunanya, melalui kerja sama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, Pariwisata, dan Perikanan.

Sumber: Dok. PUPR


“Saya berharap setiap unit kerja yang ada di BPIW harus selalu bersinergi, berkoordinasi, dan melebur. Dengan demikian kinerjanya akan terus meningkat dan BPIW dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk itu perlu ditunjang seorang pemimpin yang mempunyai jiwaleadership yang kuat”.

Langkah apa yang harus dilakukan BPIW untukmeningkatkan kinerjanya?

Langkah yang harus kita lakukan, pertama, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Kita harus sepakat untuk suatu peningkatan atau perbaikan peran. Kedua, kita harus mengevaluasi capain yang sudah kita buat agar kita mengetahui kelemahan dari produk yang kita hasilkan untuk kita perbaiki kedepannya. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah mencari atau mengindentifikasi pilihan-pilihan prioritas kebijakan program seperti apa yang sudah dan segera didorong untuk dilakukan dengan pendekatan wilayah pengembangan kawasan strategis naional.

Dan hal yang paling penting dilakukan pula adalah kita duduk bersama menyusun roadmap kerja BPIW yang lebih realistis, yang dituangan ke dalam renstra. Pembahasan mengenai renstra ini tidak saja dengan unor-unor yang ada di Kementerian PUPR, tapi juga dengan kementerian maupun lembaga K/L terkait. Hal ini perlu dilakukan agar Renstra ini dapat memenuhi kebutuhan arahan kebijakan program pembangunan di masing-masing Unor, termasuk kementerian maupun lembaga lain. Mengapa harus seperti itu, karena infrastruktur merupakan kebutuhan untuk membantu meningkatkan perekonomian bagi pengguna infrastruktur yang di luar Kementerian PUPR.

Output dari produk BPIW yang berupa perencanaandan program, harusnya dapat dilaksanakan unor- unor sehingga output dan outcomenya jelas, yakni berupa infrastruktur yang memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah.

Saya mengajak pimpinan di BPIW duduk bersama melalui berbagai forum, mendiskusikan berbagai hal terkait BPIW, mengingat banyak orang yang menginginkan eksistensi dari BPIW. Kita harus dapat menunjukkan mana prioritas-prioritas program nasional yang harus benar-benar kita dukung dan menjadi prioritas dari Kementerian PUPR.

Terobosan seperti apa yang harus dilakukan BPIW, agar program yang sudah dibuat dapat direalisasikan oleh para unor?

Kita perlu 'jemput bola', yakni dengan mendatangi unor-unor untuk melakukan diskusi mengenai beberapa hal, salah satunya mengenai seperti apa mereka merumuskan program infrastruktur.Disitulah nanti kita memberikan intervensi kebijakan- kebijakan yang seharusnya mereka perhatikan. Mereka dapat merumuskan secara detail kebutuhanprogram prioritas kawasan straegis maupun kota- kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan industri jasadan innovasi teknologi, sesuai perannya masing- masing dalm sebaran wilayah nasional. Pada akhirnya, akan ada kesepakatan terkait kebijakanyang harus kita dukung bersama dengan masing- masing unor.

Dengan demikian kita di BPIW harus mencari pemahaman dulu, apa yang menjadi kebijakan kita yang mau diarahkan ke unor-unor. Kebijakan yang

kita buat harus menjadi hasil kajian yang dilihat dari konstelasi (keadaan, tatanan, red) perubahan sosialekonomi secara nasional.

Hasil kajian itu juga merupakan konstelasi perkembangan sosial ekonomi dunia yang kita terjemahkan di dalam kebutuhan-kebutuhan pembangunan infrastuktur PUPR di seluruh Indonesia. Disitulah kita minta unor-unor untuk memrogramkan dukungan infrastrukturnya. Dengan demikian kita tidak mendikte mereka untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan MPDP yang kita buat.

Harapan kerja seluruh unit kerja di BPIW?

Saya berharap setiap unit kerja yang ada di BPIW harus selalu bersinergi, berkoordinasi, dan melebur. Dengan demikian kinerjanya akan terus meningkat dan BPIW dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk itu perlu ditunjang seorang pemimpin yang mempunyai jiwa leadership yangkuat.

Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai juga harus mendukung peran strategis BPIW ini yang akan menjadi think-thank bagi pimpinan di Kementerian PUPR. Tidak hanya itu, BPIW diharapkan juga berdiri sejajar dan bekerjasama bersinergi dengan punggawa-punggawa pemikir infrastruktur wilayah dari K/L terkait untuk memberikan acuan pada unor lainnya terkait arahan pembangunan yang konkret dan sekaligus dapat memberikan arahan terkaitdaya dukung lingkungan strategis. (Tim Redaksi)

wawancara

Jalur Lintas Selatan Yogyakarta


Teropong Media

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu,dapat berguna sebagai media

monitoring BPIW. Berikut ini 2 potongan pemberitaan tersebut.

Infrastruktur PUPR dalam media Cetak


Teropong Media

Ulasan Teropong Media edisi kali, terkait berita di media Investor

Daily pada hari Kamis, 2 November 2017 lalu, yang diberi judul

“PUPR Fokus Hunian Layak Huni”. Berikut ulasannya :

Dukungan Infrastruktur PUPR Untuk Sektor Pariwisata Berbasis WPS

Ulasan Teropong Media pertama, terkait berita di Bisnis

Indonesia pada Sabtu, 13 Januari 2018, yang diberi judul

“Pariwisata Sumbar Dapat Terpacu”. Berikut ulasannya

:

Berita yang terdapat di Rubrik Regional pada halaman 12 ini

terkait pembangunan Jalan tol Padang-Pekanbaru. Dalam

berita itu disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat

mengharapkan pembangunan jalan tol tersebut akan menjadi

pendorong untuk pengembangan pariwisata setempat, dengan

terpenuhinya akses infrastruktur yang memadai.

Kehadiran jalan tol ini diharapkan jadi stimulus untuk

pengembangan wisata, dimana titik utama wisatawan di prvinsi

tersebut adalah Kota Padang dan Bukittinggi. Kehadiran

jalan tol itu penting untuk memudahkan akses dan mobilitas

wisatawan yang ingin mengunjungi beberapa tempat

seperti Padang, Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi, dan

Payakumbuh.

Kota Padang dan Pekanbaru tersebut merupakan bagian dari

35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dari Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni WPS

2 Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru dan WPS 4 Sibolga-

Padang-Bengkulu.

Pengembangan kawasan pariwisata mendapat dukungan

penuh dari Kementerian PUPR melalui perencanaan yang

dibuat Badan Pengembangan Infrastruktur WIlayah (BPIW).

Perencanaan infrastruktur di kawasan pariwisata tersebut

dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan

Strategis (WPS). Hal itu dimaksudkan agar wilayah tersebut

dapat berkembang menjadi wilayah yang kawasan

pertumbuhannya saling terhubung satu sama lain. Dengan

demikian dengan segala potensi yang ada, kedepan kawasan

pariwisata dapat memiliki daya saing tinggi.

Esensi dari pembangunan berbasis WPS merupakan

suatu pendekatan pembangunan yang memadukan

antara pengembangan wilayah dengan “market driven”

dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan.

Esensi lain dari pembangunan berbasis WPS yakni fokus

pada pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis,

mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan

pertumbuhan di WPS, dan mengurangi disparitas antar

kawasan di dalam WPS.

Selain Jalan tol Padang-Pekanbaru, beberapa program di

kawasan tersebut seperti

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan

Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak.

Pemerintah saat ini tengah memfokuskan pengembangan 3

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau

Toba, Borobudur, dan Mandalika. Pengembangan 3 KSPN

tersebut mendapat bantuan dari World Bank.

Terkait hal itu, BPIW dipercaya pemerintah untuk mengawal

integrated tourism masterplan atau integrasi rencana induk

pariwisata. Dalam proses penyusunan integrated tourism

masterplan ini BPIW bekerja sama dengan Bank Dunia.

Koordinasi juga dilakukan dengan instansi pemerintah lainnya

seperti Kementerian Pariwisata, Kemenko Maritim, dan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).


Teropong Media


Teropong Media

Ulasan Teropong Media kedua terkait berita di Bisnis

Indonesia pada Senin, 29 Januari 2018, yang diberi

judul “Pengembangan Destinasi Wisata Prioritas, Tak

Melulu Infrastruktur”. Berikut ulasannya :

Pengembangan Destinasi Wisata Prioritasi Melalui Rencana IndukPariwisata yang Terintegrasi

Berita yang menjadi headline koran tersebut

membahas mengenai fokus pada pengembangan

infrastruktur pariwisata di Indonesia, dimana

beberapa waktu lalu sempat disuarakan pemerintah

terkait ’10 Bali Baru” yang akan menjadi destinasi

wisata andalan di tanah air.

Dalam berita tersebut Kepala Pusat Pengembangan

Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Hadi

Sucahyono menyatakan pembangunan infrastruktur

di destinasi wisata prioritas membutuhkan biaya 700

juta dolar Amerika.

Terkait hal itu, BPIW dipercaya untuk mengawal

penyusunan integrated tourism masterplan

atau rencana induk terpadu pariwisata untuk

pengembangan 3 Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara),

Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (Lombok).

Penyusunan integrated tourism masterplan ini

mendapatkan bantuan pinjaman dari World Bank

atau Bank Dunia.

Dalam masterplan tersebut seluruh sektor

dintegrasikan untuk mendukung pengembangan

infrastruktur untuk mencapai target 20 juta wisatawan

mancanegara di tahun 2019 mendatang.

Dengan dibuatnya integrated tourism masterplan,

maka BPIW menangani lelang internasional. Hal

ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPIW, karena

harus mempelajari persyaratan lelang Bank Dunia

dan memahami kontrak internasional. Selain itu, dari

segi substansi, aspek yang ditangani BPIW tidak

hanya infrastruktur, tapi juga analisasi mengenai

lingkungan dan sosial.

Ketika BPIW dipercaya untuk menangani tourism

integrated masterplan, maka hal itu merupakan

kehormatan tapi juga tantangan tersendiri, karena

aspek yang ditangani tidak hanya masalah

infrastruktur tapi juga aspek diluar infrastruktur.

Jadi sinkronisasi dan keterpaduan yang dilakukan

BPIW tidak hanya di internal tapi juga eksternal

Kementerian PUPR.

Dengan adanya tantangan tadi, semua sumber daya

manusia atau SDM di BPIW mendapat pengalaman

berharga, terutama terkait perkembangan yang

ada di dunia internasional. Disamping itu, program

pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tahun

ini diharapkan dapat memberikan outcome atau

manfaat yang nyata bagi masyarakat.


Tingkatkan Daya Saing dengan Percepatan Pengembangan Infrastruktur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini senantiasa memacu percepatan pengembangan infrastruktur wilayah, harapannya hasil pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan peningkatan daya saing.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,-red) III tahun 2015-2019, yakni Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA (Sumber Daya Alam,-red) yang tersedia, SDM (Sumber Daya Manusia,-red) yang berkualitas serta kemampuan IPTEK(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,- red).

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat paparan Pengembangan Wilayah Indonesia Berbasiskan Sumber Daya dalam acara “Diskusi Bareng Pakar” di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tangerang Selatan, Banten, beberapa waktu lalu. Rido menjelaskan, sektor infrastruktur

Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya terkaitindeks daya saing. Pada tahun 2017-

2018 Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia menempati rangking 52 dari tahun sebelumnya 2016-2017 rangking 60. “Kemudian, Indek Daya Saing Global Indonesia tahun 2017-2018 menempati

rangking 36 yang tahun sebelumnya2016-2017 rangking 41,” terang Rido.

Selain itu, pemberlakuan pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut adanya peningkatan konektivitas di kawasanAsean.

“Ada juga tingginya disparitas ekonomi dan sosial antar daerah. Dimana struktur perekonomian Indonesia secara spasial

pada tahun 2016 masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58.49persen,” terangnya.

Rido menerangkan, arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR yang telah ditetapkan dalam menunjang sasaran

RPJMN 2015-2019 tersebut, yakni meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, agar pengembangan infrastruktur dapat mempercepat serta menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirianekonomi.

Selain itu, memberikan dukungan konektivitas agar dapat

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing.

Ada juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasandan kawasan perdesaan.

Kilas BPIW

Sektor infrastruktur Indone-

sia dihadapkan pada bebera-

pa tantangan. Salah satunya

terkait indeks daya saing


Rido menerangkan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur juga menerapkan berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). dimana seluruh wilayah yang ada semuanya menjaditerkelompokan dalam 35 WPS.

Untuk sasaran pembangunan infrastruktur PUPR tahun anggaran 2018 sendiri, antara lain terbangunnya 14 bendungan baru, 45,4 ha irigasi baru, jalan tol 851 KM, jalan nasional 832 KM, jembatan 15,57 M, peningkatan jalan nasional 58 KM, peningkatan jembatan 934 M.

“Kemudian, peningkatan akses terhadap air minum 73,71%, penurunan luas kawasan kumuh perkotaan 1,991 ha serta peningkatan akses terhadap sanitasi79,9%,” jelas Rido.

Selain itu, ada juga pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 13.405 unit, pembangunan

rumah khusus 3.800 unit, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya 180.000 unit, penyediaan PSU bagi pembangunan perumahan 15.400 unit,serta bantuan pembiayaan perumahan/

Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untukMBR 267.000 unit.

Di tempat sama, Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Wilayah (PTPSW) BPPT, Yudi Anantasena mengakui, pihaknya memiliki tugas dan pokok melakukan kajian dalam mendukung

pengembangan sumberdaya di wilayah.

“Agar semakin bersinergi dan mengisi hal yang menjadi kebutuhan setiap sektor, PTPSW BPPT rutin melakukan diskusi,” terangnya.

Dalam diskusi tersebut, Ia berharap, jajarannya dapat mengetahui lebih banyak terkait rencana pengembangan infrastruktur PUPR, agar dapat melakukan kajian serta menyampaikan rekomendasi dalam rangka mencapai tujuannasional.(ris/infoBPIW)

Untuk sasaran pembangunan infra-struktur PUPR tahun anggaran 2018,

antara lain terbangunnya 14 bendungan baru, 45,4 ha irigasi baru, jalan tol 851 KM, jalan nasional 832 KM, jembatan

15,57 M, peningkatan jalan nasional 58 KM, peningkatan jembatan 934 M.

Kilas BPIW


Wujudkan Infrastruktur Tanggap Perubahan Iklim dan Risiko Bencana BPIW Susun Rapermen RAN MAPI & PRB

Kilas BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI PRB) Kementerian PUPR.

Hal itu terungkap dalam Rapat Tim Pelaksana MAPI dan PRB Kementerian PUPR yang dibuka langsung Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW yang juga Ketua Tim Pelaksana

MAPI dan PRB Kementerian PUPR, Bobby Prabowo di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (24/1).

Dalam rapat yang dihadiri para perwakilan

Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR tersebut, Bobby menjelaskan, saat ini BPIW menginisiasi penyusunan Rapermen RAN MAPI PRB setelah terbit surat izin prakasa rapermennya dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. ìDalam surat tersebut, juga ada penetapan tim pelaksana

pelaporan terkait perhitungan emisi gas kaca,î ujarnya.

Rapermen RAN MAPI PRB terbaru, lanjutnya, disusun dalam rangka mewujudkan infrastruktur PUPR yang tanggap terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi dalam penyelenggaran kegiatan sektor PUPR yang terpadu dan sinkron. ìKonsep strateginya itu perlu tertuang dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah berbentuk rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antartingkat pemerintah dan antarpulau,î papar Bobby.

Dengan begitu, Rapermen RAN MAPI PRB diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menghasilkan infrastruktur PUPR, terutama dalam memiliki kemampuan pengurangan risiko dan kerugian dari bencana.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Maulidya Indah Junica memaparkan, mitigasi perubahan iklim merupakan usaha pengendalian dalam mengurangi risiko akibat perubahan iklim.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan

Rapermen RAN MAPI PRB diharapkan

dapat menjadi pedoman dalam meng-

hasilkan infrastruktur PUPR, terutama

dalam memiliki kemampuan pengura-

ngan risiko dan kerugian dari bencana.


yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi, serta stabilisasi stok karbon,î terangnya.

Ia mencontohkan, Kementerian PUPR telah melakukan penggalakan penanaman pohon sesuai Surat Edaran Menteri PUPR no. 67/SE/M/2015 tentang Penggalakan Penanaman Pohon di lingkungan infrastruktur PUPR untuk mengurangi emisi.

Contoh lain menurutnya adalah pembangunan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) di Bantar Gebang, Bekasi yang ditangani Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

Adapun adaptasi perubahan iklim merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang.

"Peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, mengontrol bahaya dan konsekuensi yang timbul

akibat perubahan iklim dapat diatasi," terang Maulidya.

Dia mencontohkan, arahan pengembangan teknologi infrastruktur PUPR yang ramah lingkungan seperti drainase berkelanjutan yaitu meresapkan air kembali ke tanah sebelum dialirkan ke saluran pembuangan.

Kemudian seperti rencana pembangunan Rumah Susun PNS di Batam yang adaptif terhadap MAPI dan PRB pada tahun 2019,î jelasnya.

Untuk pengurangan risiko bencana, ungkapnya, upaya pengurangan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. ìKerugian itu dapat berupa

kerusakan aset infrastruktur PUPR, kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat,î paparnya.

Ia menjelaskan, seperti arahan pembangunan rumah susun tahan gempa

pada daerah yang rawan gempa. ìKemudian kegiatan memperbarui peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017.

Hadirnya rapermen tersebut, lanjutnya, diharapkan seluruh Unor di Kementerian PUPR untuk dapat semakin meningkatkan peranannya dalam melakukan MAPI PRB.(ris/infoBPIW

Sumber: Dok. BPIW

Hadirnya rapermen tersebut, lan-jutnya, diharapkan seluruh Unor

di Kementerian PUPR untuk dapat semakin meningkatkan peranannya

dalam melakukan MAPI PRB


Arah kebijakan nasional infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) ke depan dititikberatkan pada tiga hal, yakni pengembangan infrastruktur untuk penunjang pemberantasan kemiskinan, penunjang bangkitan ekonomi masyarakat serta penunjang dalam mengurangi kesenjangan antar kawasan.

Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BPIW Kementerian PUPR, Lana

Winayanti saat membuka Pembahasan Arah Kebijakan Nasional Bidang Infrastruktur PUPRdi Bandung, (25-26/1).

Lana menjelaskan, BPIW mendapat amanat dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono agar produk perencanaan dan program ke depan mencapai tiga hal tersebut. Selain itu,

lanjutnya, BPIW perlu semakin meningkatkan kualitas produk perencanaannya, agar dapat semakin berperan sebagai pemandu bagi UnitOrganisasi (unor) di Kementerian PUPR.

Menurutnya, BPIW sebetulnya memiliki kewenangan untuk pengendalian pengembangan infrastruktur wilayah diIndonesia. Hal itu berlaku baik untuk unor-

unor di lingkungan Kementerian PUPRmaupun pemangku kepentingan lainnya.

Ia menjelaskan, wewenang tersebut adalah rekomendasi teknis BPIW yang merupakan hasil kajian komprehensif. "Misalnya, rekomendasi teknis perlunya pembangunan jalan dari titik A ke titik B kepada Ditjen Bina Marga, dimana dalam rekomendasi teknis tersebut diungkapkan alasan mendasar perlunya jalan tersebut dari kajian-kajianobjektif serta komprehensif," papar Lana.

Selain itu, ungkap Lana, BPIW dapat juga memberikan rekomendasi teknis untuk pemangku kepentingan di luar Kementerian PUPR. ìMisalnya, terkait dampak dari pembangunan megaproyek Meikarta. Rekomendasi teknis tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri, untuk kemudian menjadi masukan kebijakan Menteri," ungkapnya seraya menambahkan, saat ini Unor di Kementerian PUPR sedang menantiberbagai rekomendasi teknis dari BPIW.

Menurutnya, saat ini produk BPIW belum diketahui secara luas oleh pengguna. îDengan

BPIW Arahkan Pengembangan Infrastruktur PUPR

Kilas BPIW

BPIW sebetulnya memiliki ke-wenangan untuk pengendalian

pengembangan infrastruktur wilayah di Indonesia. Hal itu

berlaku baik untuk unor-unor di lingkungan Kementerian PUPR

maupun pemangku kepentingan lainnya


begitu, jajaran BPIW perlu semakin percaya diri menyampaikan produkperencanaannya,î ungkap Lana.

Di tempat sama, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Hatorangan Napitupulu mengatakan, sudah saatnya BPIW semakin gencar dalam mengkomunikasikan produk berupa hasil kajian. Dengan begitu, keberadaan BPIW akan sangat dirasakan berbagai kalanganmasyarakat.

Firman juga meminta, segenap insan BPIW semakin berani dalam menyampaikan hasil kajian-kajian yang selama ini telah disusun. ìKita harus percaya diri menyampaikan, agar BPIW memang kelihatan karyanya. Soalnya, kajian-kajian yang dilakukan selama ini bisa kurang optimal pemanfaatannya kalau tidak diketahui user, minimal BPIW banyak memberikan hasil kajian untuk pertimbangan kebijakanbapak Menteriî tegasnya.

Di sesi berbeda, Direktur Pengairan dan Irigasi, Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas), Abdul Malik mengatakan, dalam menguatkan kinerja perencanaan memang Bappenas danBPIW perlu semakin berkolaborasi.

ìTerlebih dalam Visi Indonesia 2045, Presiden menginginkan infrastuktur

merata di seluruh Indonesia,î ungkap Abdul.

Terjalinnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar Bappenas dan BPIW, lanjut Abdul, membuka peluang terciptanya banyak produk perencanaan pembangunaninfrastruktur yang berkualitas.

Ia yakin, hadirnya produk perencanaan

pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan memudahkan unor teknis pengembangan infrastruktur dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045.

DI tempat sama, Perwakilan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama

Luar Negeri, Kementerian PUPR, Arifin mengatakan, dalam mencapai produk perencanaan berkualitas ada beberapa catatan yang perludiperhatikan lebih dalam.

"Pertama, perencanaan program dan anggaran perlu memenuhi standar yang telah ditentukan pemerintah" terangnya. Kemudian, lanjut Arifin, perlu ada tindak lanjut pertemuandengan unor teknis.

Artinya, terang Arifin, koordinasi dan sinkronisasi merupakan hal yang wajib dalam mengkomunikasikan berbagai produk perencanaan yang telah disusun, terutama terkait program dan anggaran. (ris/dra/infoBPIW)

Sudah saatnya BPIW semakin gencar dalam mengkomunikasi-kan produk berupa hasil kajian.

Dengan begitu, keberadaan BPIW akan sangat dirasakan

berbagai kalangan masyarakat


Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melakukan sinkronisasi program terkait National Urban Development Strategy (NUDS) melalui National Urban Development Program (NUDP). Hal itu terungkap dalam Diskusi Pembahasan Persiapan Pelaksanaan NUDS melalui NUDP di Ruang Rapat Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR, Jakarta, Kamis (18/1).

Diskusi yang dibuka langsung Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki ini menghadirkan narasumber Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Napitupulu serta Tenaga Ahli Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR, Maurin Sitorus. Diskusi tersebut juga dihadiri perwakilan dari Unit Organisasi di Kementerian ATR.

Firman Napitupulu memaparkan, perkembangan kota saat ini sangat cepat seiring dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Bahkan, pada tahun 2045 diprediksi 82% populasi

penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

“Dengan begitu permasalahan- permasalahan perkotaan yang akan muncul juga semakin kompleks, mulai dari kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, ketersediaan air baku, air bersih, sanitasi,persampahan dan lainnya,” ungkap Firman.

BPIW dalam inovasi penanganan perkotaan menyusun konsep dan perencanaan pengelolaan perkotaan layak huni, kota hijau, serta kota cerdas berdaya saing yang berbasis teknologi.

“Misalnya dalam pengelolaan sampah, kota

bukan hanya didorong menanggulanginya, namun bagaimana pengolahan sampah itu agar menjadi sebagai sumber energi,”terang Firman. Ia menambahkan, cara- cara seperti itu perlu dilakukan untuk menciptakan kota-kota di Indonesia sangat efisien serta mampu meminimalisir dampak-dampak negatif dari permasalahanperkotaan.

Terlebih, ungkap Firman, saat ini kondisi lingkungan di perkotaan semakin menurun, struktur kota sudah semakin kurang memadai, pertumbuhan kota besar timpang dari kota kecil dan sedang, “Kemudian kondisi tata ruang makin sulit diaturlagi,” jelasnya.

Menurutnya, sebuah kota masa depan bukan hanya sekadar kota, tetapi harus menjadi kota yang pembangunannya berkelanjutan. Kota yang membuat semua orang nyaman, akses masyarakat terhadap pelayanan

publik dapat diperoleh dengan mudah, ada kemudahan pelayanan melalui aplikasiteknologi yang lebih inovatif dan lainnya.

Dalam penanganan kota yang lebih baik ke depannya, Firman mengakui, BPIW dan ATR perlu pengambil peran dalam

BPIW-Ditjen Tata Ruang Lakukan Sinkronisasi Program Terkait NUDP

Kilas BPIW

Sebuah kota masa depan bukan hanya sekadar kota,

tetapi harus menjadi kota yang pembangunannya berkelanju-

tan. Kota yang membuat semua orang nyaman


Kilas BPIW

kebijakan tata ruang konstruksi kawasan.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menggulirkan program nasional untuk penanganan kota-kota yang dinilai sudah mendesak. Sehingga muncul program pengembangan infrastruktur dengan melihat kemampuan daerah yang melibatkan kerjasama denganswasta.

Di tempat sama, Tenaga Ahli Direktorat Cipta Karya, Maurin Sitorus menerangkan, dalam kebijakan pembangunan perkotaan ke depan, pemerintah telah menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. “Yang salah satu amanatnya, kota-kota di luar Jawa didorong berkembang sebagai counter magnet dari kota besar di Jawa,”terangnya.

Menurutnya, kota-kota menengah dan kecil tersebut diarahkan melakukan pengembangan industri, penyediaan prasarana dan sarana, penguatan kapasitas pemda dan lainnya. “Adapun untuk urban sprawl di kota-kota besar di Jawa, dikelola melalui optimasi pemanfaatan

ruang, pengamanan zona penyangga, peningkatan fungsi kota-kota satelit sekitar kota inti dan lainnya,” ungkapnya seraya menambahkan, pengembangan kota diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing untukkesejahteraan masyarakat.

Sebelum menutup kegiatan, Abdul Kamarzuki menyatakan, kegiatan diskusi tersebut dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi program terkait NUDP antar kementerian PUPR dan ATR, khususnya peran BPIW dan ATR dalam pelaksanaan NUDS melalui NUDP yang digulirkanBappenas. “Kami ingin banyak mengetahui yang dilakukan BPIW dalam perencanaan

pengelolaan kota, agar didapat bahan untuk menyusun program terkait NUDP,”terangnya.

Menurutnya, tantangan perkotaan ke depan menuntut semua pihak untuk banyak berinovatif dalam mengantisipasi

dampak negatifnyanya.

“Kami menilai dalam merumuskan program terkait NUDP yang lebih tajam, perlu dibentuk tim gabungan dari Kementerian PUPR, seperti BPIW, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan serta Kementerian ATR, agar dapat lebih fokus dalam penyusunanprogramnya,” tegasnya.(ris/ infoBPIW)

Dalam kebijakan pemba-ngunan perkotaan ke depan,

pemerintah telah menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-

2025


Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

memastikan dukungan untuk dapat

mewujudkan Visi Indonesia 2045.

“Saat ini salah satu tantangan berat

untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045

yakni koordinasi antar lembaga negara,”

ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIW

Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat

membuka rapat koordinasi “Visi Indonesia

2045” di ruang Rapat BPIW, Jakarta, Kamis

(11/1).

Visi Indonesia 2045, lanjutnya, peta

jalan untuk menuju bangsa yang

mandiri dan kuat. Saat ini pemerintah

sudah memulai menguatkan fondasi

dengan memperbanyak pembangunan

infrastruktur yang mantap.

“Terkait pembangunan infrastruktur,

misalnya saat ini bagaimana BPIW

membumikan konsep Wilayah

Pengembangan Strategis (WPS)

agar dapat diaplikasikan oleh

Unit organisasi (Unor) teknis di

lingkungan Kementerian PUPR,”

terang Lana.

Menurutnya, BPIW juga akan

menyelaraskan Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian PUPR

dengan Visi Indonesia 2045 serta

mendukung tercapainya visi tersebut.

“Segala hal-hal masukan untuk penguatan

Visi Indonesia 2045, akan disampaikan

kepada Bappenas,” terang Lana.

Di tempat sama, Staf Ahli Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional

BPIW juga akan menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR

dengan Visi Indonesia 2045 serta men-dukung tercapainya visi tersebut. “Se-gala hal-hal masukan untuk penguatan Visi Indonesia 2045, akan disampaikan

kepada Bappenas,” terang Lana.

Pengembangan Infrastruktur PUPR bakal Diselaraskan pada Indonesia Visi 2045

Kilas BPIW


(PPN/Bappenas) Bidang Pembangunan

Sektor Unggulan dan Infrastruktur,

Bambang Prijambodo menerangkan,

Visi Indonesia 2045 terbentuk berawal

perintah presiden kepeda Bappenas untuk

menginisiasi Visi Indonesia 2045. “Visi

Indonesia 2045 ini akan dilaunching pada

Februari 2018,” ungkap Bambang.

Menurutnya, Visi Indonesia

2045 merupakan penjabaran

dari gagasan Presiden Jowo

Widodo mengenai “Impian

Indonesia 2015-2085” yang ditulis

tangan saat berada di Merauke,

Papua 2015. Gagasan tersebut

menggambarkan gambaran ideal

Indonesia 2085.

Dalam Visi Indonesia 2045,

terdapat 4 pilar pembangunan,

yakni pembangunan manusia dan

penguasaan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Iptek), pembangunan ekonomi

berkelanjutan, pemerataan pembangunan,

serta ketahanan nasional dan tata kelola

kepemerintahan.

Menurutnya, untuk tahun 2045 padasektor

infrastruktur yakni terwujud 100% Akses

Prasarana Dasar, 8% Biaya Logistik

terhadap PDB, 100 gbps Konektivitas

Broadband, 2 Pelabuhan Hub Internasional,

7000 Kwh Konsumsi Listrik per Kapita,

100% Literasi ICT, 40% Share Transportasi

Laut, 0% Backlog Perumahan, 30% Peran

Energi Terbarukan, 40% Layanan Waduk

Irigasi, 4 Kota Aerotropolis, 0% Kawasan

Kumuh Perkotaan.

Ia berharap, dalam pertemuan tersebut

akan banyak masukan untuk Bappenas

dalam mematangkan Visi Indonesia 2045.

Di sisi lain, Rido Matari Ichwan, Widyaiswara

Utama, saat ini lebih dari 50% penduduk

tinggal di perkotaan, namun perkotaan

belum dibahas secara fokus dalam Visi

Indonesia 2045.

“Kami menilai perkotaan perlu

dimasukan, terlebih melihat

perkotaan juga harus mengkaji

terkait sosial budaya dan

lainnya. Dengan begitu, perlu

ada dipertajam dan dielaborasi

lagi, khususnya terkait tema

perkotaan, “ terang Ridho.(ris/

infoBPIW)

Kilas BPIW

Visi Indonesia 2045 sendiri, terdapat 4 pilar pembangunan, yakni pembangunan manu-sia dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola

kepemerintahan.

Plt.Kepala BPIW, Lana Winayanti saat memberikan penjelasan Sumber: Dok. BPIW


Kota Baru Maja merupakan satu dari 10 kota baru publik yang ditetapkan sebagai kota

mandiri dan terpadu sesuai dengan sasaran yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2015-2019. Sesuai dengan amanat RPJMN terse-but, fokus pengembangan Kota Baru Maja yakni sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas eko-nomi dan sosial budaya yang lengkap.

Gunanya untuk mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (urban sprawl) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya. Pengembangan kawasan kota baru ini diharapkan dapat menjadi counter magnet bagi perkembangan metropolitan Jabotabek sekaligus menjadi titik awal mengatasi kesenjangan dalam penyediaan kota yang layak huni, khususnya di sektor infrastrukturperkotaan.

Secara garis besar, posisi Kota Baru Maja dalam konteks regional maupun global dapat menjadi sebuah alternatif pengembangan

kawasan permukiman skala luas, karena mempunyai keunggulan komparatif dengan wilayah lainnya, terutama dalam hal ketersediaan lahan (dapat dikonversi ke permukiman) dan harga lahan yang terjangkau khususnya bagi perumahan segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keberadaan Kota Baru Maja ini tidak hanya sebagai penyedia permukiman dalam skala besar saja, namun juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Banten dan sekitarnya. Pusat pertumbuhan ekonomi baru mempertimbangkan beberapa aspek seperti pemerataan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi regional maupun nasional. Dengan pertimbangan tersebut, dimungkinkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi regional dan pemerataan hasil pembangunan ekonomidapat terjadi.

Untuk mendukung peran sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Banten,

Kota Baru Maja juga didukung dengan penetapan kebijakan ruang serta dukungan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Kota Baru Maja dikembangkan dengan konsep kota mandiri yang memiliki basis ekonomi kota yakni industri dan jasa yang mampu menyediakan pekerjaan bagi penduduknya. Konsep pengembangan basis ekonomi sejalan dengan kondisi Maja yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih rendah dibandingkan wilayah lainnya diProvinsi Banten.

Pengembangan awal Kota Baru Maja dilakukan dengan mengembangkan akses Jalan Maja yang memadukan jalan eksisting dengan jalan yang sama sekali belum ada.

Diharapkan nantinya ada perpaduan jalan nasional dengan jalur kereta api, agar terdapat alternatif transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan potensi wilayah tersebut dan kondisi perizinan yang berkembang, delineasi Kota Baru Maja juga turut mengalami perubahan.

Rencana Pengembangan Kawasan Kota Baru Maja

Info Produk BPIW

Gambar 1. Delineasi Wilayah Kota Baru Maja


Delineasi Kota Baru Maja berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini terkait perizinan, ketersediaan infrastruktur dan rencana infrastruktur regional, serta rencana trase jalan akses dari Pamulang sampai Maja, berkembang dari seluas + 18.276 ha menjadi 15.511, 07 Ha yang meliputi 6 wilayah Kecamatan yaitu:

• Kecamatan Maja (Kab. Lebak): 5.771,93 Ha; • Kecamatan Curugbitung (Kab. Lebak):4853,59 Ha; • Kecamatan Solear (Kab. Tangerang): 1164,65 Ha; • Kecamatan Tigaraksa (Kab. Tangerang) 352,73 Ha; • Kecamatan Tenjo (Kab. Bogor): 3241,46 Ha; • Kecamatan Jasinga (Kab. Bogor) 126,67 Ha.

Sebagai sebuah kota baru (new town), Kota Baru Maja membutuhkan berbagai infrastruktur dasar (PUPR) perkotaan yang diharapan menjadi trigger bagi pertumbuhan investasi, pertumbuhan local economic based, dan masuknya populasi ke dalam Kota Baru Maja.

Infrastruktur dasar PUPR dalam development plan Kota Baru Maja sendiri mempertimbangkan berbagai aspek analisis dan skenario pengembangan Kota Baru Maja, antara lain berdasarkan tinjauan analisis dari sisi fisik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan skenario pengembangan mempertimbangkan konstelasi regional, isu strategis pembangunan nasional, dan dampak dari pembangunan kota yaitu tumbuhnya populasi.

Isu strategis pembangunan nasional merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kota Baru Maja mengingat dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Beberapa isu strategis terkaitKota Baru Maja meliputi:

1. Tingginya kebutuhan akan pengembangan perumahan (housing backlog) di sekitar Jabodetabek, dan pengimplementasianprogram 1 juta rumah bagi kalangan MBR;

2. Tingginya harga lahan di Jakarta dan sekitarnya menyebabkan harga rumah, sehingga tidak dapat dijangkau bagi kalanganMBR;

3. Perlunya pengembangan hunian skala besar mandiri yang mendapat dukungan infrastruktur dasar, dan memiliki economicbased berupa kawasan industri;

4. Masih rendahnya realisasi pembangunan perumahan di lokasi yang sudah mendapat izin pembangunan perumahan, hanya ±0,5% atau 2.975 unit dari target sebanyak 545.000 unit (Ditjen Penyediaan Perumahan,Kementerian PUPR);

5. Perubahan kepemilikan izin pengembang perumahan di wilayah Maja;

6. Rencana pembangunan jalan arteri primer

dengan ROW 40 meter oleh Kementerian PUPR menghubungkanS e r p o n g / Pa m u l a n g -Parung-Tenjo-Maja;

7. Rencana pembangunan Waduk Karian meliputi Kecamatan Sajira, Maja, Rangkasbitung, dan Cimarga sebagai sumberair baku;

8. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri pertambangan di wilayahSelatan;

9. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan Kragilan–Panimbanang yang melalui wilayah Kabupaten Lebak sebagai penunjang Kawasan EkonomiKhusus (KEK) Panimbang;

10. Rencana pembangunan jalan kereta api Jalur GandaMaja-Rangkasbitung;

11. Belum adanya lembaga koordinasi antar 3 pemerintah daerah, meliputi Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kab. Bogor yang mengendalikan dan memonitor pengembangan kawasan KotaBaru Maja;

12. Pembangunan Kota Baru memerlukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), karena kewenangan masing-masing K/L terbatas. (contoh: Grand Design oleh Bappenas; Fasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Kementerian ATR, dsb. / Kementerian PUPR hanya sebatas mendukung pengembangan infrastrukturPUPR).

Berdasarkan studi terkait potensi serta isu strategis pengembangan Kota Baru Maja tersebut, Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Baru Maja disusun dengan visi “Kota Mandiri dan Inklusif”. Dasar pertimbangan pentingnya infrastruktur kawasan perkotaan dalam pengembangan sebuah kota baru (new town) dikarenakan infrastruktur dapat meningkatkan (improving) produksi (production) dan peningkatan pendapatan/kesejahteraan dalam jangka panjang (Sawada, Y., 2015).

Infrastruktur perkotaan merupakan prasyarat utama untuk industrialisasi dan pembangunan ekonomi (perkotaan). Dampak pengembangan infrastruktur perkotaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengurangan kemiskinan

(reducing of poverty). Pengembangan KotaBaru Maja mempunyai konsep kota mandiri.

Hal ini menjadi misi yang tepat untuk Kawasan Kota Baru Maja yang secara ekonomi kehidupan masyarakat di lokasi yang direncanakan masih dibawah rata-rata untuk regional Provinsi Banten. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur juga diharapkan dapat membuka keterisolasian di kawasan Kota Baru Maja, meningkatkan interkoneksi wilayah, yang pada akhirnya meningkatkan mobilitas dengan wilayah disekitarnya. Untuk itu konsep pengembangan Kota Baru Maja dapat dijelaskan ke dalam beberapa aspek yaitu: jaringan jalan utama kota, sistem pusat-pusat kegiatan, basis ekonomi kota, permukiman MBR, dan kebijakanpembangunan.

Pengembangan infrastruktur perkotaan merupakan program jangka panjang (long term program) dikarenakan pengembangan secara menyeluruh dan ter-integrasi membutuhkan investasi dengan biaya tinggi. Jangka waktu pemenuhan infrastruktur dasar Kota Baru Maja tersebut dicanangkan sampai dengan tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Bentuk dari rencana infrastruktur tersebut adalah Rencana ultimate Infrastruktur KotaBaru Maja 2025.

Dalam rangka pencapaian ultimate infrastructure plan untuk Kota Baru Maja pada tahun 2025 itu, konsep pengembangan Kota Baru Maja bertumpu pada 2 skenario utama,yakni;


Pengembangan secara massif, cepat, dan berkelanjutan perumahan dan penghunian perumahan dalam rangka membentuk“hunian non dormitori” untuk Jakarta;

Terbentuk basis ekonomi kota berupa kegiatan industry yang berkembang padakawasan industri baru di sekitar permukiman.

Dengan mengacu pada skenario tersebut, program pengembangan ultimate infrastructure plan sampai dengan tahun 2025 untuk Kota Baru Maja secara garisbesar diuraikan sebagai berikut:

Interkoneksi dengan pusat-pusat kegiatan (center of activity) dalam skala regional di sekitar Kota Baru Maja dan interkoneksidengan sistem jaringan jalan nasional/provinsi.

Pengembangan sektor sumber daya air dalam rangka penyediaan air baku bagi air minum, penyediaan air baku bagi pertanian, serta sistem pengendali banjir. Secara garis besar masterplan merupakan infrastruktursektor sumber daya air.

Pengembangan sektor perumahan, khususnya perumahan sehat sederhana sebagai bagian dari visi Kota Baru Maja yaitu mandiri dan inklusif. Inklusif menjadi bagian adalah penyediaan perumahan bagi MBR.

Pengembangan sektor ke Cipta-karyaan dikhususkan untuk menunjang sistem

kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di Kota Baru Maja, serta mendukung keberadaan industri yang dikembangkansebagai ekonomi penggerak Kota Baru Maja.

Pengembangan sektor non PUPR yakni sektor perhubungan yang menjadi bagian penting dalam rencana ultimate infrastruktur Kota Baru Maja. Kemudian, pengembangan sektor non PUPR lainnya yakni sektortelekomunikasi.

Selanjutnya development plan infrastruktur Kota Baru Maja menjadi penerjemahan Masterplan Infrastruktur Kota Baru Maja pada skala implementasi yang lebih pendek jangka waktunya, dan siap untuk dimulai pada tahun2018, 2019, dan 2020.

Development plan infrastruktur menjadi titik awal pembangunan Kota Baru Maja, atau diharapkan menjadi trigger pembangunan Kota Baru Maja dengan pembangunan infrastruktur sebagai ujung tombakpembangunan kota secara keseluruhan.

Menindaklanjuti Rencana Pengembangan Kawasan Kota Baru Maja yang disusun pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 BPIW melakukan kegiatan pemantauan implementasi pengembangannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh serta mempercepat pengembangan Kawasan Kota Baru Publik Maja sesuai Memorandum of Understanding

(MoU) yang telah ditandatangani pada 27 Juni2016.

Mengingat sudah ada kesepakatan antara PDAM dan Cipta Karya terkait penyediaan air minum dari Waduk Karian serta telah adanya pengembang, yaitu Citra Maja Raya yang sedang membangun perumahan yang berimbang di Kota Maja, perlu ada upaya untuk terus mendorong percepatan para stakeholder dalam mengembangkan Kota Baru Maja.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat mendukung Rencana Aksi Keterpaduan Program dan Penyusunan Pra Desain Infrastruktur Kawasan Prioritas Kota Baru Maja yang akan disusun BPIW pada Tahun 2018.

Sebagai langkah untuk mempercepat pengembangan Kota Baru Maja, maka diperlukan penyusunan Tim Adhoc dari stakeholder yang terlibat baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan para pengembang, sehingga dapat fokus melakukan monitoring perkembangan Kota Baru Maja.

Selain itu juga diperlukan koordinasi bersama K/L terkait untuk menyediakan infrastruktur non PUPR, serta melakukan pengembangan kawasan industri sebagai economic growthbagi Kota Baru Maja. (Alis/Fitri/Farhan/Azim)

Gambar 3. Kondisi Infrastruktur di Wilayah Kota Baru Maja dan Sekitarnya

Info Produk BPIW


Gambar 4. Skenario Pengembangan Kota Baru Maja

Gambar 5. Masterplan Infrastruktur Jaringan Jalan Tahun 2025


Masterplan Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Tabanan

Info Produk BPIW

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tabanan merupakan salah satu dari 40 Pusat Pertumbuhan Baru dalam hal keterkaitan kota – desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019. Kawasan Tabanan ini merupakan bagian dari WPS Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay. KPPN Tabanan memiliki luas wilayah 267,12 km2 dengan potensi utama pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Gambar 1. KPPN Tabanan dalam WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay


Tabanan merupakan lumbung padi Provinsi Bali dengan potensi lahan sawah yang mampu menghasilkan produksi 78.863 ton/tahun. Perkebunan juga menjadi sektor penggerak di KPPN Tabanan dengan produksi kopi robustamencapai 4.339 ton/tahun dan kakao mencapai 1.501 ton/

tahun. Potensi lainnya yang dimiliki Kawasan Tabanan yaitu bentang alam pegunungan dan area pesawahan terasering, sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai desawisata atau nature and eco-tourism attractions.

Dari sisi infrastruktur PUPR eksiting, Kabupaten Tabanan memiliki 92,69% panjang jalan yang sudah diaspal (2014), Bendungan Telaga Tunjung yang merupakan sumber air baku dan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan debit air 300 Liter/detik di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Kerambitan dan TPA Suwung di Kota Denpasar sebagai bagian kerja sama perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) serta TPS yang tersebar diseluruh kecamatan.

Optimalisasi potensi yang dimiliki KPPN Tabanan dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain infrastruktur penunjang pertanian dan perkebunan yang belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan produksi, seperti jaringan irigasi dan jaringan jalan yang belum memadai (Gambar 2).

Selain itu, belum tersedianya industri skala mikro yang dapat mengolah hasil produksi petani menjadi hambatan dalam peningkatan produktivitas pengolahan komoditas. Saat ini, sistem pengolahan masih bersifat PJ (Petik Jual) dan belum mengimplementasikan sistem POJ (Petik Olah Jual). Kendala yang lain yaitu bentuk pengelolaan dan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan yang masih bersifat individu dan kelompok kecil, sehingga perlumembentuk lembaga khusus pengelolaan dan pengawasan.

Untuk menunjang proses distribusi produksi hasil komoditas dari KPPN Tabanan perlu dilakukan pendekatan kolaborasi yang melibatkan Kelompok Tani (Poktan) Desa sebagai penghasil komoditas, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemodal/pembeli, dan Badan Usaha Milik Daerah


(Bumda) sebagai rantai terakhir untuk pemasaran hasil komoditas (Gambar 3).

Dengan pendekatan ini diharapkan, jalur distribusi dari hulu ke hilir yang sudah eksisting dapat di reduksi, sehingga

komoditas hasil perkebunan dan pertanian Tabanan dapat dimanfaatkan oleh kawasan-kawasan sekitar, seperti untuk menunjang sektor restoran dan perhotelan di KabupatenBadung dan Kota Denpasar.

Gambar 3. Pendekatan Kolaborasi antara Kelompok Tani (Poktan) Desa, Badan UsahaMilik Desa (Bumdes), dan Badan Usaha Milik Daerah (Bumda)

Info Produk BPIW


Gambar 4. StrategiPengembangan KPPN Tabanan

Strategi Pengembangan KPPN Tabanan dilakukan dengan mengembangkan jalur distribusi komoditas dari Pusat Pengembangan KPPN di Desa Batungsel sebagai sentra pengolahan dan pemasaran ke Pupuan, Jembrana, Baturiti, Penebel, Tabanan dan sekitarnya, serta Kabupaten Badung dan Kota Denpasar (Gambar 4).

Dalam Masterplan Pengembangan KPPN Tabanan initerdapat 3 sentra produksi dan pengolahan KSP yaitu:

1. KSP 1 Desa Gadungan: Pusat Pengolahan Komoditas Tanaman Pangan, Packaging, Sortasi, Lantai Jemur danBranding;

2. KSP 2 Desa Belimbing: Pusat Pengolahan KomoditasCampuran, Packaging, Sortasi, Lantai Jemur dan Branding;

3. KSP 3 Desa Batungsel: Pusat Pengolahan Kopi, Packaging,Sortasi, Lantai Jemur dan Branding.

Dalam rangka pengembangan KPPN Tabanan yang lebih implementatif, terdapat beberapa tahapan pengembanganyang perlu dilakukan yaitu : 1. Optimalisasi potensi tanaman pangan dan perkebunanKPPN Tabanan; 2. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan KPPN Tabanan di Desa Batungsel sebagai sentra pengolahan danpemasaran; 3. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang di sentra-sentra produksi dan pengolahan DesaBelimbing dan Desa Gadungan. 4. Peningkatan kerjasama Bumdes dan pembentukanBumda sebagai koordinator pengembangan KPPN Tabanan; 5. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengembangankomoditas unggulan tanaman pangan dan perkebunan; 6. Sosialisasi dan fasilitasi pengembangan SDM petaniuntuk meningkatkan produktivitas pada sektor unggulan.


Gambar 5. Konsep PengembanganKPPN Tabanan

Pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional di Kabupaten Tabanan tidak lepas dari pengembangan daerah potensial disekitarnya. Konektivitas antar kawasan yang nantinya diharapakan dapat terhubung akan memberikan dampak positif terhadap KPPN Tabanan dan daerah sekitarnya. Pusat pengembangan berada di Desa Batungsel yang merupakan sentra pengolahan dan diarahkan menjadi sentra pemasaran. Posisi tersebut sangat strategis terhadap pengembangan KPPN Tabanan dan juga mampu membuka akses perekonomian baru bagi Kecamatan Pupuan dan Kabupaten Buleleng di bagian utara KPPN Tabanan. Selain itu, pusat pengembangan di Desa Batungsel secara tidak lansung dapat mendukung pengembangan obyek wisata Baturiti, karena komoditas unggulan KPPN Tabanan berupa kopi varietas robusta unggulan dapat menjadi produk yangdipasarkan.

Masterplan Pengembangan KPPN Tabanan disusun pada tahun 2016 sebagai arahan pengembangan KPPN Tabanan yang berbasis keberlanjutan, efisiensi dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta dalam mengoptimalkan distribusi barang dari desa ke kota, dansebagai stimulan bagi kawasan perdesaan berkembang.

Masterplan ini disusun dari berbagai masukan kebijakan dan indikasi program pembangunan keterpaduan infrastruktur, program pengembangan infrastruktur PUPR dan infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) yang terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (3-5 tahunan), dan jangka pendek (1-3 tahun).(Alis/Fitri/Farhan)

Info Produk BPIW


Gambar 6. Development Plan KPPN Tabanan 2018-2022

Gambar 7. Masterplan KPPN Tabanan 2028


Laporan Khusus

Dalam rangka menyusun program dan anggaran kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran (TA) 2019, Badan Pengembangan Infrastuktur

Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR pada awal Februari 2018 siap menggelar Pra Konsultasi

Regional (Pra Konreg). Kegiatan ini akan diikuti dinas teknis kePUPRan seluruh provinsi,

badan perencana daerah (Bappeda) seluruh provinsi. Selain itu, balai dan unit organisasi

(Unor) di lingkungan Kementerian PUPR.

BPIW Siap Susun Program dan Anggaran Infrastruktur 2019


Laporan Khusus

Pra-Konreg merupakan kegiatan penyusunan program dan

anggaran pembangunan infrastruktur prioritas tahun 2019

yang totalnya diprediksi mencapai Rp 110 triliun. Program tersebut

mesti selaras dengan arah kebijakan nasional dan isu-isu strategis

daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan

infrastruktur PUPR di kawasan, antar kawasan, dan antar Wilayah

Pengembangan Strategis (WPS).

Untuk memastikan kelancaran Pra

Konreg 2018, BPIW Kementerian PUPR

pun telah menggelar pembahasan

pendahuluan Pra Konsultasi

Regional (Pra Konreg) yang dilakukan

dengan Unit Organisasi (Unor) teknis di

lingkungan Kementerian PUPR.

“Pembahasan materi pendahuluan Pra

Konreg dilaksanakan dengan Unor-

unor teknis, yakni Direktorat Jenderal

(Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen

Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan.

Kegiatan ini merupakan persiapan pelaksanaan Pra Konreg yang

akan digelar mulai awal Februari nanti,” ungkap Kepala Pusat

Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR,

Iwan Nurwanto saat membuka Pembahasan Pendahuluan Pra

Konreg BPIW dengan Unor di Jakarta, Kamis (4/1).

Keberadaan pembahasan pendahuluan ini memiliki nilai yang

penting, agar pelaksanaan Pra Konreg nanti dapat berjalan lancar,

efektif serta efisien. Selain itu, berbagai kendala yang berpotensi

muncul akan dapat diminimalisir.

BPIW Kementerian PUPR, lanjutnya juga, sebagai penyelenggara

Pra Konreg perlu memastikan program prioritas nasional, arahan

masterplan development plan (MPDP) serta direktif presiden dapat

terakomodir Pra Konreg.

Terkait kepastian pelaksanaan Pra

Konreg, menunggu persetujuan dari

Sekretariat Jenderal Kementerian

PUPR. “Untuk pelaksanaannya sendiri,

BPIW mengusulkan dua skenario

rencana lokasi dan waktu pelaksanaan,

yakni skenario empat tempat dan tiga

tempat,” terang Iwan.

Untuk skenario 4 tempat yakni, Pra

Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua akan dilaksanakan

di Makassar pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Jawa-

Bali di Yogyakarta pada 19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah

Kalimantan-Nusa Tenggara di Balikpapan pada 21-22 Februari

2018 serta Pra Konreg Wilayah Sumatera di Batam atau Jambi 27

Februari-1 Maret 2018.

Pembahasan materi pendahuluan Pra Konreg dilaksanakan dengan Unor-unor teknis, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen)

Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan. Kegiatan ini

merupakan persiapan pelaksanaan Pra Konreg yang akan digelar mulai awal

Februari nanti

Suasana rapat Sumber: Dok. BPIW


Adapun skenario 3 tempat yakni, Pra

Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan

di Makassar Papua akan dilaksanakan

pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg

wilayah Jawa-Bali di Yogyakarta pada

19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah

Kalimantan-Nusa Tenggara di Yogyakarta

pada 21-22 Februari 2018, serta Pra

Konreg wilayah Sumatera di Batam

atau Jambi pada 27 Februari-1 Maret

2018.

“Untuk pelaksanaan Konreg sendiri

diharapkan dapat diselenggarakan

pada Juni atau Juli 2018 di

Kementerian PUPR, Jakarta,”

jelasnya.

Di tempat sama, Kepala Pusat

Perencanaan Infrastruktur PUPR,

Bobby Prabowo mengatakan, pelaksanaan

Pra Konreg tahun lalu seyogyanya menjadi

pelajaran untuk perbaikan pelaksanaan

tahun ini.

Salah satu yang perlu diperkuat, salah

satunya sinkronisasi dengan semua Unor

teknis di Kementerian PUPR. Dengan

begitu, dalam melakukan sinkronisasi

dengan lembaga lainnya akan bisa lebih

mudah.

“Artinya pelaksanaan Pra Konreg

diharapkan dapat semakin baik dari tahun

ke tahunnya,” terangnya.

Ia melanjutkan, untuk dapat

mengkondisikan Pra Konreg 2018 berjalan

lancer serta sesuai harapan. Artinya,

persiapan dari panitia mesti matang.

“Utamanya yang perlu dimantapkan itu

adalah sinkroninsasi program dengan unor

di Kementerian PUPR,” tegasnya.

Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan

Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan

Evaluasi Keterpaduan, BPIW Doedoeng

Zaenal Arifin mengatakan, Pra Konreg

dilakukan pada awal Februari 2018

pertimbangannya pada akhir Februari

2018 akan ada rapat kabinet yang

meminta semua kementeriaan/

lembaga mengusulkan data program

pembangunan tahun 2019.

Ia juga mengatakan, pada penyusunan

program arahan tahun 2019 terdapat

sekitar 1.700 program. Hal itu muncul

dalam usulan dari Unor yang didapat

dari workshop yang digelar waktu lalu.

“Program usulan ini perlu ditelaah

kembali, untuk menentukan apakah

layak atau tidak untuk dimasukkan dalam

program arahan yang akan dibahas dalam

Pra Konreg nanti,” terangnya.

Seperti diketahui, Pra-Konreg 2018 ini

merupakan proses untuk mendapatkan

Laporan Khusus

“Dalam penyusunan pro-gram ini, BPIW akan sangat mempertimbangkan aspirasi dari provinsi dan unor, agar

program yang disusun benar-benar sinergis dan sinkron,”

Pembahasan persiapan Pra Konreg Sumber: Dok. BPIW


Laporan Khusus

program pembangunan infrastruktur

prioritas pada tahun anggaran 2019.

Kegiatan ini dihadiri Bappeda provinsi,

dinas PUPR provinsi, balai serta Unor di

lingkungan PUPR.

“Dalam penyusunan program ini, BPIW

akan sangat mempertimbangkan

aspirasi dari provinsi dan unor, agar

program yang disusun benar-benar

sinergis dan sinkron,” harapnya.

Menurutnya, Pra Konreg ini

diharapkan juga mampu merumuskan

program dan anggaran pembangunan

infrastruktur sektor PUPR yang lebih

efektif dan efisien.

Kegiatan ini merupakan kegiatan

dalam rangka mendukung keterpaduan

program pembangunan sektor PUPR,

yakni sektor Bina Marga, sektor Cipta

Karta, sertor Sumber Daya Air dan sektor

Penyediaan Perumahan.

Adanya keterpaduan ini, lanjutnya,

memiliki arti pembangunan infrastruktur

tidak hanya menjadi tanggung pemerintah

pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab

pihak-pihak terkait seperti pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten, maupun

pemerintah kota. Sehingga, seluruh pihak

terkait perlu memiliki komitmen kuat

untuk dapat mewujudkan pengembangan

infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur memang

memerlukan sinkronisas, agar sasaran

pembangunan nasional dapat cepat

terwujud. “Misalnya pemerintah melalui

Kementerian Koordinator Perekonomian

akan membangun kawasan ekonomi

khusus, maka Kementerian PUPR

melakukan dukungan, seperti membangun

jalan untuk akses, menyediakan sarana air

minum, dan perumahan bagi pekerja

kawasan industri dan lainnya,” terang

Doedoeng.

Ia menjelaskan juga setiap

pembangunan infrastruktur yang

dilakukan senantiasa mengacu

arahan masterplan development plant

(MPDP) serta direktif presiden.

Kemudian BPIW menterjemahkan

untuk yang harus dilakukan

Kementeria PUPR supaya

meningkatkan daya saing negara dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (ris/

infoBPIW)

Pembangunan infrastruktur memang memerlukan sinkronisas, agar sasaran pembangunan nasional dapat cepat terwujud. “Misalnya pemerintah me-

lalui Kementerian Koordinator Pereko-nomian akan membangun kawasan ekonomi khusus, maka Kementerian

PUPR melakukan dukungan.

Sumber: Dok. BPIW


Pentingnya membagikan perspektif urban Indonesia menjadi dasar penulisan Buku The State of Indonesian

Cities (SOIC) 2017 yang bertema "Transformasi Menuju Kota Layak Huni". Tema tersebut dipilih untuk menunjukkan visi Pemerintah yakni meningkatkan pelayanan perkotaan, serta menjamin kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan agar memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan kawasan perkotaan perlu didukung dengan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program yang efektif dan komprehensif, dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan perkotaan.

Beberapa isu penting perkotaan yang dialami kota-kota dunia dan juga kota-kota di Indonesia dan juga menjaditantangan perkembangan perkotaan di Indonesia, yaitu:

Memanfaatkan Laju Urbanisasi

Indonesia mengkota, laju urbanisasi Indonesia menjadi tercepat di Asia melebihi China dan Indonesia, diperkirakan jumlah penduduk perkotaan mencapai 200 juta jiwa pada tahun 2035.

Hal ini mengingatkan kembali bahwa proses pengkotaan

wilayah yang terjadi di Indonesia harus dapat mengoptimalkan geostrategis lokasinya dalam konektivitas global dan kekhasannya sebagai negara kepulauan tropis yang memiliki kekayaan biodiversitas dan keanekaragaman budaya. Memanfaatkan kondisi perkotaan yang saat ini berjumlah 21 metropolitan, 62 kota sedang-besar, dan ratusan kota kecil dengan jumlah penduduk perkotaan yang sudah mencapai 120 juta jiwa (2016) dan diperkirakan akan mencapai 200 juta jiwa, termasuk bonus demografipada tahun 2035 nanti menjadi isu penting saat ini.

Membangun Budaya Perkotaan yang Berkarakter Sisi sosial dan budaya masyarakat perkotaan Indonesia. Kepedulian terhadap kelompok rentan dan miskin kota, informalitas kota, pengaruh globalisasi dan perubahan teknologi informasi merupakan pembahasan utama dalam buku ini yang diharapkan dapat membantu kota mengenali potensi budaya masyarakatnya sehingga dapatmembangun kota yang berkarakter.

Memperkuat Resiliensi Ekonomi Kota Isu ini penting karena ke depan kota, diharapkan untuk bisa membangun resiliensi ekonomi di tengah arus

Melva Eryani Marpaung, ST, MUMKabag Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW

Fenomena dunia yang mengkota membutuhkan perspektif Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia. Perspektif kota pesisir dan kota maritim dalam menghadapi fenomena urbanisme menjadi hal yang perlu dibagikan kepada dunia. Lebih jauh, keragaman budaya dan keunikan lansekap serta biodiversitas alam yang terepresentasi melalui kota-kota di Indonesia menjadi kekayaan yang perlu dipelihara dan telah memaknai proses pembangunan perkotaan Indonesia.

...............................................................................................

Saatnya MembangunKota-kota Beridentitas

*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi

Opini


globalisasi yang semakin kencang saat ini. Kota sebagai mesin ekonomi menjadi pasar properti yang sangat rentan terhadap ketidakpastian situasi global. Keberpihakan pada pasar tradisional, ekonomi kreatif dan UMKM, serta kewaspadaan terhadap disruptive innovation akan membantu kota mempersiapkan diri membangunpondasi ekonomi kotanya.

Mengelola Perubahan LingkunganKota

Aspek lingkungan hidup menjadi persoalan utama ketika pembangunan kota tidak terkendali. Mengelola kepadatan ruang, mengembalikan kondisi lingkungan yang menurun, mengukur kemajuan penataan lingkungan kota, mendorong inovasi teknologi dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebagian upaya untuk memastikan pembangunan kotanya berkelanjutan. Kota juga harus mampu merespon tantangan perubahan lingkungan global sepertiperubahan iklim dan kebencanaan.

Mengintegrasikan PembangunanInfrastruktur Perkotaan

Kota adalah rumah bagi sebagian besar penduduk. Membangun perumahan tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan infrastruktur dasar. Keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki kota. Secara konsisten kota harus memberikan kualitas pelayanan yang memadai dan inklusif. Kondisi tersebut hanya dapat dicapai jika seluruh elemen kota berkolaborasi dan bersinergi di setiap tahapan pembangunan agar tidak terjadi lagi missing link ataupun overlapping. Rencana pembangunan perkotaan berbasis lingkungan terus didorong termasuk dalam kaitannya dengan rencana pembangunan infrastruktur. Tren penggunaan energi terbarukan serta penerapan inovasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi salah satu upaya mewujudkan kota yang berkelanjutan dan tahan bencana (resilience city).

Hal tersebut sudah mulai tampak pada banyaknya penerapan konsep pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan (green infrastructure). Percepatan pembangunan hingga integrasi pelayanan infrastruktur perkotaan menjadi salah satu strategi dalam

meningkatkan kualitas proses pengkotaan wilayah di masa-masa yang akan datang dan tentu saja harus tetap mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup kotanya.

Membangun Efektivitas dan Keterbukaan Tata KelolaPerkotaan Transformasi tata kelola perkotaan di Indonesia dilihat dari

aspek politik pembangunan sampai kepada pergeseran peran pemangku kepentingan kota. Pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2008 menandai awal transisi bergesernya rencana pembangunan yang bertumpu pada kualitas visi dan misi kepala daerah terpilih. Kehadiran sistem aturan yang kuat dan konsisten serta didukung dengan kapasitas pemerintah kota yang kompeten, peran aktif para pemangku kepentingan perkotaan serta sinergi antar pemangku

kepentingan sangat dibutuhkan dalam mengefektifkan pengelolaan kota.

Jadi, potret permasalahan yang lengkap akan membantu efektivitas perumusan kebijakan perkotaan. Untuk itu

Opini

Secara konsisten kota harus mem-berikan kualitas pelayanan yang

memadai dan inklusif. Kondisi tersebut hanya dapat dicapai jika

seluruh elemen kota berkolaborasi dan bersinergi di setiap tahapan pembangunan agar tidak terjadi

lagi missing link ataupun overlapping.


diperlukan suatu informasi tentang Status Perkembangan Kota-kota di Indonesia yang mampu menyajikan berbagai permasalahan hingga pemahaman yang holistik terhadap masalah tersebut sehingga mempermudah dalam menentukan perumusan kebijakan. Upaya pencarian filosofi hidup dan konsep berkota (urbanisme Indonesia) membutuhkan dukungan dari kondisi yang tengah terjadi pada kota-kota di Indonesia. Sampai saat ini hal tersebut masih belum utuh dipahami, dan diharapkan suatu status ini mampu menjawab filosofis berkota yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, Status Kota-kota di Indonesia (State of Indonesian Cities 2017) sudah semestinya ada.

Status Kota-kota di Indonesia (State of Indonesian Cities2017)

Ke depan, tantangan pengembangan perkotaan akan semakin kompleks, karena konektivitas jejaring kota-kota akan semakin terbuka dan mengglobal. Kerja sama antar pemerintah kota dan dukungan masyarakat maupun dunia usaha memegang peranan penting dalam pembangunan perkotaan. Oleh karena itu, informasi tentang kondisi perkembangan kota-kota sampai saat ini, antara lain dari informasi dasar seperti perkembangan jumlah penduduk,

ukuran kota hingga informasi lainnya, yang dapat memberikan gambaran guna mensinergikan berbagai sumber daya pembangunan kedepannya. Buku The State of Indonesian Cities 2017 ini menampilkan kekinian dan karakteristik kota-kota di Indonesia yang beragam. Secara deskriptif, buku ini diharapkan mampu menyuguhkan variasi tantangan maupun kemajuan pembangunan perkotaan di Indonesia. Kedepannya diharapkan buku ini menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan dan program pengembangan perkotaan di Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsipAgenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda).

Keragaman budaya dan keunikan lanskap serta biodiversitas alam Indonesia sedikit banyaknya telah memaknai proses pembangunan perkotaan Indonesia yang perlu dibagikan kepada dunia.

Upaya pencarian filosofi hidup berkota membutuhkan masukan dan dukungan dari berbagai pihak atas kondisi perkotaan yang tengah terjadi. Konsep berkota tersebut tersebar di berbagai kota-kota di Indonesia. Buku diharapkan mampu mengawali langkah Indonesia menemukan filosofi hidup berkota yang sesuai dengan jatidiri bangsa. Salah satu bahasan penting dalam Status Kota-kota di Indonesia yang dimuat dalam Buku The State of Indonesian Cities 2017 ini adalah mengenai kondisi dan perkembangan terkini pelayanan infrastruktur kota-kota di Indonesia. Infrastruktur berperan penting sebagai penunjang pembangunan karena berperan vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar penduduk seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam lingkup perkotaan, pelayanan infrastruktur mencakup ketersediaan akses warga kota terhadap sarana prasarana dan utilitas perkotaan yang layak melalui perwujudan keterpaduan antara pelayanan infrastruktur ke-PUPR-an dan non PUPR. Prediksi sejumlah lembaga penelitian mengatakan bahwa pada tahun 2030, sekitar70% wilayah Indonesia akan mengkota.

O p i n i


O p i n i

Proyeksi ini tentu saja mempunyai implikasi yang sangat luas bagi penyelenggaraan pembangunan perkotaan di masa yang akan datang. Selain faktor keberlanjutan lingkungan, upaya percepatan dan integrasi pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan pelayanan yang merata dan berkeadilan sosial, khususnya bagi warga kota yang ter-marginalisasi.

Di daerah-daerah kumuh perkotaan, sanitasi yang tidak memadai, praktek kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk yang berlebihan, serta air yang terkontaminasi secara sekaligus dapat menciptakan kondisi kesehatan yang semakin memburuk.

Untuk daerah perkotaan, teknologi inovatif perlu dikembangkan dalam rangka penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih kedepan karena tekanan kondisi lingkungan seperti kepadatan penduduk yang berlebihan, kurangnya ruang, dan dekatnya jarak sumber air. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dalam hal ini juga berperan dalam mengatasi permasalahan perkotaan seperti kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan.

Tata kota dan sistem transportasi yang buruk menjadi faktor penekan yang membuat warga kota rentan stres

dan berpotensi m e n i m b u l k a n konflik sosial lainnya. Keterkaitan antara infrastruktur jalan dengan sistem transportasi merupakan sarana prasarana yang m e m p e r m u d a h a k s e s i b i l i t a s s e k a l i g u s m e m b e r i k a n k e m u d a h a n dalam distribusi p e m b a n g u n a n fas i l i t as - fas i l i t aslainnya.

P e n g e m b a n g a n transportasi massal

yang baik akan meningkatkan mobilitas perkotaan karena mendorong penggunaan tenaga dan waktu yang lebih efisien. Sehingga, pemerataan pembangunan dalam hal apapun menjadi lebih mudah dan sudah selayaknya kota harus dibangun secara berkualitas agar dapat menciptakan warga kota yang juga berkualitas.

The State of Indonesian Cities 2017 disusun karena belum adanya publikasi resmi tentang kondisi perkotaan terkini di Indonesia, perlunya potret permasalahan perkotaan dalam perumusan kebijakan perkotaan, perlunya perspektif urbanisme Indonesia serta keragaman budaya

dan keunikan alam Indonesia untuk di-sharing dalamberbagai forum dunia”(Ir. Rido Matari Ichwan, MCP)

Buku The State of Indonesian Cities 2017 ini juga menjadi dokumentasi sejauh mana kinerja kota kita dan menjadibenchmark, yaitu bagaimana peran perkembangan kota- kota Indonesia dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia. Selain itu, juga menjabarkan pencarian sebuah identitas hidup berkota, dari berbagai aspek yang ditangkapmelalui kacamata sosial budaya masyarakat kota.

Lebih jauh, informasi tentang status perkembangan kota-kota Indonesia ini dapat memfasilitasi discourse tentang perkembangan perkotaan Indonesia di tengah kancah pengetahuan internasional, diidentifikasinya pola dari fenomena dinamika perkotaan yang tengah terjadi pada kota-kota di Indonesia, menjadi sumber data untuk kebijakan baik perkotaan, kebijakan permukiman dan perumahan, maupun kebijakan infrastrukturnya, dan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam pengembangan kebjakan dan program perkotaan.

Gambar 1.4 Cover Buku The State of Indonesian Cities 2017


Infografis

Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) memiliki

5 manfaat dalam pengembangan wilayah. WPS

merupakan basis dari pembangunan infrastruktur

sektor PUPR. Manfaat pertama yakni Sinergitas,

dimana terjadi kolaborasi pengembangan

infrastruktur untuk mendukung wilayah-wilayah

pertumbuhan dari beberapa sektor.

Manfaat kedua yakni spesialisasi, dimana suatu

wilayah memiliki kekhususan dan berbeda

dengan wilayah lainnya. Manfaat ketiga yakni

komplementaritas, dimana wilayah-wilayah

pertumbuhan dapat saling melengkapi.

Kemudian manfaat keempat dari WPS yakni

aglomerasi, dimana dimungkinkan terjadinya

suatu perkembangan yang positif antara pusat

kegiatan atau pusat kota dengan kawasan

hiterland di sekitarnya.

Manfaat kelima yakni skala ekonomi. Hal ini

akan terwujud, karena perubahan fokus dari

satu wilayah pertumbuhan, menjadi beberapa

wilayah pertumbuhan dalam satu koridor wilayah

pengembangan.



Mengunjungi Tanah Seribu Kampungdi Pulau Sumba

Jalan-jalan

Jika kita berbicara mengenai pulau Sumba, masih banyak orang Indonesia

yang masih bingung untuk membedakan antara pulau Sumba dengan Sumbawa. Padahal, keduanya jelas terletak di pulau yang berbeda. Pulau Sumba sendiri merupakan pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah 10.610 Km2, yang berbatasan dengan Sumbawa di sebelah barat laut, Flores di timur laut, Timor di timur, dan Australia di Selatan dan Tenggara.

Pulau Sumba ini merupakan salah satu surganya pantai dan air terjun di Nusa Tenggara Timur, Di Pulau Sumba terdapat pula deretan pantai indah yang masih alami, belum tercemar oleh tangan – tangan jahil. Hamparan savana di sejauh mata memandang membuat Sumba kerap dijadikan destinasi utama untuk para treveler lokal maupun internasional. Tak heran , karena keindahanya, selebriti kelas dunia yakni Chris Hemsworth melangsungkan pernikahanya di Pulau Sumba.

Berikut beberapa destinasi pariwisata yang direkomendasikan atara lain: Desa adat Rende, Desa Adat Ratenggaro, DanauWaekuri, Bukit Warinding.

Desa Adat Rende Selain pemandangan alamnya, Sumba juga terkenal akan kampung-kampungnya yang sudah berusia ratusan tahun, salah satunya adalah Desa Adat Rende yang berada di Sumba Timur. Desa ini berjarak satu jam setengah dari kota Waingapu, ibukota kabupaten Sumba Timur. Desa adat Rende merupakan desa yang masih mempertahankan adat istiadat, memeluk

agama leluhur yang dikenal dengan Merapu. Kampung adat Rende ini menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah di masa lalu. Ada beberapa fakta terkait kampung Rende yang perlu diketahui, diantaranya di kampung ini terdapat 9 rumah induk, dan 9 rumah ini melambangkan sembilan keturunan para bangsawan dalam kampung adat tersebut, tidak hanya itu, dikampung ini juga ditemui Uma Kopi atau

rumah tempat minum kopi, serta semua rumah adat yang berada di kampung Rende ini terdiri atas tiga lantai. Lantai tiga dianggap sangat sakral sehingga tidak leluasa digunakan. Jika pemilik rumah ingin ke lantai tiga, maka harus melakukan ritual adat terlebih dahulu, dikampung ini juga terdapat kuburan batu atau biasa disebut dolmen yang berusia ratusantahun.

Dolmen tersebut digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir anggota keluarga kerajaan dan juga salah satu rumah di Kampung Adat Rende, kerap digunakan sebagai tempat menggantung kepala musuh yang dibunuh dalam peperangan, dan lain-lain. Jika datang ke Sumba Timur NTT, rasanya tidak lengkap jika belum mengunjungi desa adat Rende untuk melihat pesona desa adat yang tetap bertahan ditengah

lajunya arus modernisasi.

Desa Adat Ratenggaro Desa adat Ratenggaro merupakan Desa adat yang memiliki daya tarik yang eksotik dan terletak di Desa Umbu Ngedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Ratenggoro memiliki arti yaitu ‘Rate’ yang berartikuburan, dan ‘Garo” yang artinya orang- orang Garo. Desa adat ini merupakan salah

Pulau Sumba ini merupakan salah satu surga-nya pantai dan air terjun di Nusa Tenggara

Timur, Di Pulau Sumba terdapat pula deretan pantai indah yang masih alami, belum tercemar oleh tangan – tangan jahil. Hamparan savana di sejauh mata memandang membuat Sumba kerap dijadikan destinasi utama untuk para

treveler lokal maupun internasional.


Lembah Sumba Timur

Lembah Sumba Timur

Mengunjungi Tanah Seribu Kampungdi Pulau Sumba

satu nama dari sekian banyak nama yang masih memegang teguh budayanya, mereka masih mempertahankan keaslian rumahnya yang berbentuk menara yang dibangun dengan menggunakan bahan alam seperti katu dan berbagai bahan lainya. Rumah adat ini memiliki bentuk rumah panggung yang terdiri dari 4 buah tingkat di mana tingkat paling bawah digunakan sebagai tempat hewan peliharaan, lalu tingkat kedua adalah tempat pemilik rumahnya tinggal bersama dan setelah itu di atasnya adalah tempat untuk menyimpan hasil panen, kemudian di atas tempat memasak terdapat sebuah kotak yang merupakan tempat menyimpan benda keramat dan tingkat teratas adalah tempat untuk meletakkan tanduk kerbau sebagai simbol tanda kemuliaan.

Bagi anda yang tertarik untuk berkunjung dan menikmati keindahan dan keeksotisan Ratenggaro, anda dapat menemukan landscape alam sempurna dengan posisi tepat berada di pinggir laut anda akan menemukan akses menuju pantai pasir putih yang sangat indah.

Danau Weekuri Salah satu keindahan alam di kepulauan Nusa Tenggara yang tidak boleh terlewatkan adalah Danau Weekuri. Danau ini merupakan salah satu objek wisata

yang paling unik di Pulau Sumba. Danau Weekuri ini tidak terlalu luas, memiliki air yang sangat bening, sehingga dasar danau tampak dari permukaan. Pasir di dasar danau juga berwarna putih seperti pasir di pantai. Hal ini dikarenakan letak dari danau Weekuri berada di dekat laut, dan hanya terpisah oleh tebing – tebing batu karang. Danau Weekuri ini menjadi salah satu primadona wisata di Sumba Barat karena sangat jarang bertemu dengan danau air asin dan suasana alam yang sangat indah mengelilingi danau ini. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Danau Weekuri ini adalah ketika musim kemarau, selain itu fasilitas yang masih minim menjadikan kendala bagi wisatawan yang berkunjung. Namun seiring semakin populernya Danau ini , fasilitas-fasilitas penunjang akan dibangun untuk memudahkan wisatawan yang ingin datanguntuk berkunjung.

Bukit Wairinding Destinasi pariwisata keempat yang wajib dikunjungi adalah Bukit Wairinding. Bukit Wairinding merupakan salah satu kunjungan menarik di wilayah Sumba Timur. Lokasi bukit ini tepat berada di jalan menikung di Desa Pambota Jara Kecamatan Pandawai Sumba Timur terletak sekitar 25 km dari pusat kota Waingapu. Kondisi jalan menuju lokasi

Wairinding sangatlah bagus, sudahberaspal halus meskipun jalanya berkelok- kelok. Pemandangan Bukit Wairinding yang begitu cantik nan elok membuat siapapun para pengunjung yang memandangnya akan merasa terpesona dan jatuh cinta pada bukit ini. Dengan hamparan savana yang berwarna kuning, pengunjung juga akan bertemu dengan sekumpulan anak-anak lokal di Wairinding yang hampir setiap harinya bermain di sekitar perbukitan. Wajah dan senyum anak-anak yang khas tentu akan meninggalkan kesan tersendiri sebagai teman baru saat mengunjungi bukit ini.

Sumber: Dok. BPIW/indiraRumah Adat Sumba sumber: jelajahsumba.com


Potret

Firman Napitupulu menjawab berbagai pertanyaanDiskusi berlangsung penuh antusias.

Pertemuan diakhir dengan foto bersama.

Bapemperda dPRd Kabupaten magelang Kunjungi BPIW Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan

Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Magelang di Jakarta, Jumat (12/1).

Rencananya Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang dalam

waktu dekat akan melakukan revisi Peraturan Daerah

(Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Magelang.

Sekretaris BPIW, Firman Napitupulu menyerahkan cindera mata seusai per-temuan


Potret

Komisi V apresiasi Kementerian PUPRKomisi V DPR RI memberi apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai sektor penyedia sarana dan

prasarana angkutan darat. Apresiasi itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan mitra kerjanya, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BNPP, dan Korlantas POLRI dengan agenda Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal

2017 dan Tahun Baru 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/1)

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan mitra kerja.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perhubungan, Budi

Karya Sumadi

Pelaksana Tugas (Plt) BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti di sela-sela kegiatan RDP Komisi V.

Komisi V DPR RI saat memberikan mencatat hasil evaluasi.

Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI


Serba-Serbi

Tahukah Anda Jalan Tolyang Beroperasi di Indonesia?

Jalan merupakan prasarana perhubungan yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang, hewan serta komoditas. Jalan pada

dasarnya dapat dikelompokkan berdasarkan jalan umum dan jalan khusus. Adapun jalan tol adalah jalan umum yang kepada penggunanya dikenakan kewajiban membayar tol. Jalan tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang telah ada. Jalan tol diselenggarakan dengan maksud untuk mempercepat pewujudan jaringan jalan dengan sebagian atau seluruhnya. Adapun jalan tol diselenggarakan untuk meningkatkan efisien pelayanan jasa distribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan wilayah yang memperhatikan rencana induk jaringan jalan.

SejarahSejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1987 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km (termasuk jalan akses), yang menghubungkan Jakarta, Bogor dan Ciawi. Pembangunan jalan tol yang dimulai tahun 1975 ini, dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT. Jasa Marga (persero) Tbk. sebagai penyertaan modal. Selanjutnya PT. Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah.

Mulai tahun 1987 swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol sebagai operator jalan tol dengan menanda tangani perjanjian kuasa pengusahaan (PKP) dengan PT Jasa Marga.

Tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.2. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna

menunjang pertumbuhan ekonomi.3. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.4. Meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi

pengguna jalan.

Manfaat Jalan Tol1. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi.2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang.3. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa peng-

hematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non tol.

4. Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol.


Sampai Desember 2017, Jalan Tol yang Beroperasi;1. Jakarta-Bogor-Ciawi sepanjang 50 Km2. Semarang Seksi A, B, C sepanjang 24,75 Km3. Jakarta-Tangerang sepanjang 27 Km4. Prof. Dr. Ir Soedijatmo sepanjang 14,30 Km5. Cawang-Tomang-Pluit (Lingkar Dalam Kota Jakarta) sepanjang 3,55 Km6. Surabaya-Gempol sepanjang 46,55 Km7. Jakarta-Cikampek sepanjang 72 Km8. Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 33,70 Km9. Padalarang-Cileunyi sepanjang 35,63 Km10. Cikampek-Padalarang sepanjang 58,50 Km11. Paliman-Kanci sepanjang 26,30 Km12. Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami sepanjang 5,55 Km13. JORR E1U (Hankam-Cikunir) sepanjang 8,10 Km14. JORR E1S (Taman Mini IC-Hankam Raya) sepanjang 4 Km15. JORR E2 (Cikunir-Cakung) sepanjang 9,07 Km16. JORR E3 (Cakung-Cilingcing) sepanjang 3,75 Km17. JORR W2S (Pondok Pinang-Ulujami) sepanjang 5,72 Km18. Jembatan Suraya-Madura sepanjang 5,4 Km19. Cawang-Tj.Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit (Wiyoto Wi-yono) sepanjang 27 Km20. Surabaya-Gresik sepanjang 20,70 Km21. JORR S sepanjang 14,83 Km22. Ujung Pandan Seksi 1 dan 2 sepanjang 6,05 Km

23. Pondok Aren-Serpong sepanjang 7,25 Km24. Tangerang-Merak sepanjang 72,29 Km 25. Makassar Seksi IV sepanjang 11,60 Km26. Simpang Susun Waru-Bandara Juanda sepanjang 12,80 Km27. Kanci-Pejagan sepanjang 35 Km 28. JORR W1 (Kebon Jeruk – Penjaringan) sepanjang 9,85 Km29. Semarang-Solo Seksi I, II dan III sepanjang 40,4 Km30. Surabaya-Mojokerto sepanjang 36,27 Km 31. Bogor Ring Road Seksi I dan IIA sepanjang 5,8 Km 32. Cinere-Jagorawi sepanjang 3,50 Km33. Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara) sepanjang 10 Km34. JORR W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami) sepanjang 7,78 Km35. Kertosono-Mojokerto Seksi I, II dan III sepanjang 39,6 Km36. Gempol-Pandaan sepanjang 12,05 Km37. Cikopo-Palimanan sepanjang 116,75 Km38. Pejagan-Pematang Seksi I dan II sepanjang 20,2 Km39. Gempol-Pasuruan Seksi A sepanjang 2 7,10 Km40. Akses Tanjung Priuk sepanjang 11,40 Km41. Palembang-Simpang Indralaya sepanjang Seksi I 7,75 Km42. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi II, III, IV, V dan VI sepanjang 41,65 Km43. Medan-Binjai Seksi II dan III sepanjang 10 Km44. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,4 Km45. Soreang-Pasir Koja sepanjang 8,15 Km


T i p s

Semangat kerja harus terus dibangun, untuk mencapai hasil yang

maksimal. Untuk itu, setelah menikmati liburan akhir tahun, maka sudah saatnya kita membangun semangat kerja, mulai dari awal hingga akhir tahun nanti. Memulai pekerjaan di awal tahun, harus dimulai dengan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang sempat tertunda, karena liburan tahun baru. Hal ini dilakukan agar beban hutang kerja tidak semakin menumpuk. Berikut beberapa tips membangun semangat kerja anda.

Bekerja Bersama-sama Rekan Kerja

Semangat kerja di awal tahun baru, bisa dibangun bersama dengan rekan kerja. Pekerjaan yang sulit sekalipun akan lebih mudah dikerjakan bersama-sama. Kerja sama dalam sebuah tim lebih mudah dilakukan daripada dilakukan sendirian.

Dengan dilakukan bersama-sama, maka distribusi tugas dan beban kerja akan lebih merata. Dengan begitu, target pekerjaan akan lebih mudah

dicapai dalam waktu yang relatif lebih cepat. Jangan sungkan untuk meminta bantuan rekan kerja. Namun hal itu jangan dijadikan kebiasaan. Berikan timbal balik yang sepadan. Tawarkan juga bantuan secara sukarela saat rekankerja membutuhkan bantuan. Kerjakan Dari yang Paling Mudah

Dalam dunia kerja, semua kesulitan bisa dilalui dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang paling mudah terlebih dahulu. Untuk itu, kita lebih baik fokus pada salah satu pekerjaan terlebih dahulu, sebelum beralih pada pekerjaan yang lainnya.

Urutkan pekerjaan berdasarkan prioritas pekerjaan dari yang paling mudah. Setelah pekerjaan yang paling mudah terlesaikan, barulah pindah ke pekerjaan lain. Ibarat sebuah piramida, kerjakan pekerjaan yang dianggap paling mendasar, sebagai pondasinya. Kemudian selesaikan pekerjaan lain dengan lebih terfokus dan terarah.

Susun Target Jangka Pendek dan Jangka Panjang Untuk Satu Tahun ke Depan

Biasanya beberapa perusahaan ada yang menggelar rapat kerja pada awal tahun baru, meskipun pada umumnya semua target tahun baru sudah diselesaikan pada akhir tahun sebelumnya. Susun rencana pekerjaan dari jangka waktu paling pendek terlebih dahulu, baru kemudian disusun rencana jangka panjang.

Dalam bekerja, kita jangan terlalu larut dalam pekerjaan, karena hal itu dapat menyebabkan kita lupa impian pribadi, impian keluarga dan impian lainnya. Oleh karenanya, kita jangan terjebak pada zona nyaman. Jika kamu merasa harus pindah dan mempelajari sesuatu yang baru, jangan pernah ragu untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik, sehingga keterampilan dan kemampuan kamu bertambah.

Tips Membangun Semangat Kerjadi Awal Tahun

Tips

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari “Sinergi”.

Obrolan Santai

Kartunis: Aghni Ghofarun Auliya



teknologi

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Litbang Sumber Daya Air (Pusair) menerapkan Teknologi Bendung Knock Down. Bendung Knock Down. merupakan teknologi untuk meninggikan muka air secara sederhana agar dapat disadap dan dialirkan sampai titik tertentu. Teknologi tersebut lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah dalam pembangunannya dibanding bendung konvensional. Kelebihan lain yang menonjol dari bendung Knock Down dibandingkan dengan bendung bronjong yaitu sifatnya yang lebih tahan terhadap kecepatan aliran.

Struktur beton terkunci mampu bertahan hingga kecepatan aliran atau v = 9 meter per detik. Selain itu, struktur ini lebih fleksibel. Apabila terdapat blok beton yang rusak atau hanyut,

maka tidak akan merusak bendung secara keseluruhan sehingga yang perlu dilakukan hanya mengganti bagianblok beton yang rusak/hanyut saja.

Kelebihan lain dari teknologi ini yaitu blok dapat dibagi menjadi beberapa komponen yang modular yakni dapat

dicetak secara fabrikasi, berat komponen yang relatif ringan tetapi dapat saling mengait dalam arah vertical, horizontal dan arah memanjang aliran. Kaitan antar komponen cukup lentur agar bangunan dapat menyesuaikan diri dengan

perubahan morfologi sungai. Bendung ini juga tahan terhadap abrasi dan benturan batu oleh aliran sungai yangmembawa pasir kerakal dan batuan.

Selain untuk meninggikan muka air, teknologi tersebut juga dapat menjaga stabilitas morfologi sungai. Bendung Knock

Bendung Knock Down

Bendung knockdown. Sumber: Balitbang PUPR

Kelebihan lain dari teknologi ini yaitu blok dapat dibagi menjadi beberapa komponen yang mo-dular yakni dapat dicetak secara fabrikasi, be-rat komponen yang relatif ringan tetapi dapat saling mengait dalam arah vertical, horizon-

tal dan arah memanjang aliran.


Sumber: Balitbang PUPR

teknologi

Down yang tersusun dari blok beton terkunci mampu mengendalikan gradien (kecepatan perubahan suatu variabel dengan mengikuti koordinat ruang,red) kemiringan aliran sehingga dapat meredam kecepatan aliran ke hilir. Aliran super kritis yang terjadi akibat loncatan hidraulik yang terjadi dapat diredam dengan baik oleh bangunan ini sehingga menyebabkan terjaganya stabilitas morfologisungai di hilir bangunan ini.

Penerapan blok beton sebagai bendung Knock Down diaplikasikan di Kampung Cikarag, Kecamatan Bantarujeg, Majalengka, Jawa Barat. Bangunan ini dibangun untuk menggantikan bendung bronjong yang sudah rusak parah. Bendung ini mampu untuk

menggantikan fungsi dari bendung lama dengan baik karena aliran air dapat disalurkan ke daerah irigasi dan stabilitas morfologisungai dapat terjaga.

Untuk memelihara kualitas bendung Knock Down agar berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pemeliharaan rutin. Beberapa langkah yang dilakukan menyangkut pemeliharaan rutin ini seperti membersihkan sampah-sampah yang tersangkut di bagian atas bangunan. Pemeliharaan rutin yang dilakukan juga terkait penempatan atau penyusunan kembali blok-blok yang hanyut jika terjadi ke tempat semula, terutama sesudah musimbanjir. (Hen/sumber: Balitbang PUPR)

Penyaringan ini dilakukanuntuk mengurangi butiran- butiran polutan yang diolah dengan membran Ultra Filtrasi (UF) dan mengurangi kekeruhan dilanjutkan dengan tahap penyulingan untuk menghilaangkan kadar garam atau keasinan air laut melewatisubstansi membran.

Proses pembuatan konstruksi bangunan sayap udik dan hilir.

KUIS BPIW EDISI 25, JANUARI 2018

Pertanyaan Kuis : Apa kepanjangan dari BPIW? a. Badan Pengembangan Infrastruktur Wawasan b. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayahc. Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah

Ketentuan Kuis : Dua orang pemenang akan mendapatkan souvenir cantik dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : [email protected]. Jawaban juga dapatdisampaikan melalui Whats App No: 0812-989-747-48

Disertakan scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman soevenir. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 26, Februari 2018.

Ada berapa Wilayah PengembanganStrategis (WPS) di Indonesia,:a. 34b. 37c. 35


Mengikuti ajang pegawai teladan menjadi ‘corong’ bagi Mangapul L. Nababan, ST., M.Si., Dr.Eng baginya untuk

menyuarakan pentingnya keterpaduan dan apa yang telah dilakukan BPIW.

Menjadi salah satu dari 8 kandidat yang diputuskan langsung untuk dipilih Menteri PUPR untuk menjadi pegawai teladan pada tahun 2017 lalu itu, menjadi kesempatan besar baginya menyampaikan mengenai upaya untuk mengefisienkan proses pemprograman yang bukan dari sisi cost, tapi melalui arahan yang diterima unit organisasi dalam menjawab tantangan pengembangan wilayah.

“Jadi kita di bagian program menyiapkan dukungan program infrastuktur PUPR untuk jangka waktu 3 tahun berdasarkan bahan yang disiapkan teman-teman di Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pengembangan Kawasan Strategis dan Pengembangan Kawasan Perkotaan. Itu yang kita coba tajamkan melalui rapat koordinasi,” ungkap Kasubbid Penyusunan Program II, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW itu.

Efisiensi pemprograman tersebut menurut Mangapul menuntut dilakukannya pengkhususan kawasan, dimana

dikenal kawasan-kawasan strategis nasional seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Untuk itu perlu arahan lokasi yang menjadi acuan bagi para unit organisasi atau unor di Kementerian PUPR untuk mendukung kawasan strategis tersebut.

Menurut Mangapul setiap unor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur harus bekerja sama, salah satunya melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang didahului dengan Prakonreg. Melalui kegiatan tersebut semua stakeholder terkait PUPR baik pusat maupun daerah termasuk pemerintah daerah, bersinergi dan melakukan keterpaduan untuk mensiknonkan program infrastruktur, terutama untuk jangka pendek atau 1 tahun kedepan.

Bagi Mangapul, BPIW telah membuat forum-forum keterpaduan untuk mendorong lebih banyak koordinasi, baik dengan unor-unor didalam Kementerian PUPR maupun dengan sektor-sektor lain serta pemerintah daerah. Apalagi menurutnya saat ini BPIW telah membuat sistem informasi pemprograman atau simpro. Namun yang lebih penting kata Mangapul adalah komunikasi yang terjalin dengan baik. Dikatakannya juga bahwa BPIW berperan mengarahkan program-program infrastruktur, salah satunya

Menyuarakan Pentingnya Keterpaduan

Mangapul L. Nababan, ST., M.Si., Dr.Eng.

Sosok


melalui masterplan dan development plan yang telah dibuat lembaga tersebut.

Dengan adanya keterpaduan, maka menurutnya ketika Ditjen Bina Marga misalnya, sudah membuat Trans Papua, maka harus didukung program infrastruktur dari unor lain seperti Cipta Karya, Sumber Daya Air maupun Penyedian Perumahan, sehingga kawasan yang dilalui Trans Papua dapat tumbuh dan berkembang.

“BPIW mengarahkan program-program infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Kita juga memfasilitasi seluruh sektor, supaya dapat menginvestasikan infrastrukturnya di kawasan-kawasan strategis,” tutur Mangapul. Ia juga menegaskan pentingnya suatu integrasi perencanaan dan sinkronisasi program agar suatu wilayah dapat tumbuh dengan cepat.

Diakuinya, tanggung jawab BPIW sangat besar, dimana BPIW harus berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan memberi arahan. Selain menyiapkan perencanaan, BPIW harus menguasai masalah teknis serta mendorong sektor

lain untuk melakukan koordinasi terkait program dukungan terhadap program infrasruktur sektor-sektor tersebut seperti program bandara baru yang merupakan program Kementerian Perhubungan.

Ia juga menganggap bahwa tantangan pembangunan infrastruktur kedepan bukan pada pembangunan infrastruktur, tapi bagaimana infrastruktur yangdibangun tersebut dapat benar- benar digunakan masyarakat.

“Jadi jangan sampai infrastruktur dibangun dengan teknologi canggih tapi tidak dapat digunakan masyarakat. Itu tantangan yang paling besar bagi BPIW. Bukan merendahkan teman-teman

yang konsentrasi pekerjannya pada pembangunan fisik infrastruktur, tapi negara maju tidak berbicara fisik lagi, karena mereka sudah punya teknologi yang mumpuni,” ujarMangapul. Hendra Djamal

Setiap unor yang berkaitan dengan pembangunan

infrastruktur harus bekerja sama, salah satunya me-lalui Konsultasi Regional (Konreg) yang didahului

dengan Prakonreg.

Memegang Teguh Prinsip Hidup

Tidak sekedar punya pengalaman yang mumpuni di pekerjaan yang digelutinya, pria kelahiran Tarutung, Mangapul juga mampu menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang S3 di Kyoto University tahun 2012 lalu. Kala itu pria kelahiran 15 Agustus tahun 1978 ini membuat desertasi mengenai model matematika.

Disertasinya diberi judul “Governance of interlocal Government for Water Supply System in Indonesia” atau “Tata Kelola antar pemerintah daerah untuk Sistem Penyediaan Air Minum di Indonesia”. “Sebenarnya sangat teknis sekali. Saya membuat model ekonomi, terkait perusahaan seperti PDAM yang sangat tergantung prilaku masyarakat, kesediaan air, dan prilaku pasar. Itu saya membuat matematika model. PDAM Cimahi yang jadi dasarmodelnya,” ulasnya.

Bila S3 diselesaikannya di Jepang, maka S2 nya, ia mengambil jurusan Kajian Pengembangan Perkotaan (Urban Studies) di Universitas Indonesia (2004-2007), dan S1nya diselesaikannya di jurusan Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung (1996-2001).

Meski sangat tekun dalam menyelesaikan pendidikan dan pekerjaaan yang dibebankan kepadanya, namun Mangapul sangat cinta dengan keluarganya. Hal ini ditunjukkannya dengan memboyong istri dan anaknya, saat menyelesaikan pendidikan S3 di Jepang.

Susah senang di Negara Sakura ini telah dilaluinya, termasuk ketika uang beasiswanya harus dipotong 10-15 persen, karena Jepang mengalami tsunami tahun 2011 lalu. Peristiwa itu membuat ia harus menghemat pengeluaran keluarga.

Tidak hanya itu, Mangapul juga dihadapkan pada godaan dari universitas negara lain seperti Malaysia dan Thailand, yang bersedia memberinya gaji besar asal mau mengajar di universitas di negara tersebut. Mangapul tidak bergeming. Ia tetap memilih mengabdikan diri di Kementerian PUPR. “Masalah gaji tinggi tidak membuat saya tertarik kerja diluar negeri, karena pertimbangannya tidak cuma masalah gaji. Saya pikir secara jangka panjang, saya ingin berkarya untuk negeri,” tegasnya.

Kuatnya Mangapul memegang prinsip hidupnya dalam menghadapi tantangan dan godaan, tak terlepas dari sebuah motto yang dipegang teguhnya yakni "Seven Times Down, Eight Times Up” atau dalam bahasa Jepang disebut “Nanakorobi Yaoki”-. Ungkapan itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “Sebanyak Kita Jatuh, Kita Harus Bangkit”.

Motto itu terpampang jelas di ruang kerjanya, dalam bahasa Inggris dan huruf kanji, aksara Jepang. Kini ia ingin mengejar impiannya, untuk terus bekerja bidang pengembangan wilayah, dimana dapat membuat kebijakan yang sangat terukur dan dapat bermanfaat nyata bagimasyarakat. (Hendra Djamal)


Buletin sinergi ini dapat didownload melalui:bpiw.pu.go.id

Badan PengemBangan InfRastRUKtUR WIlaYaH (BPIW)KementeRIan PUPR

bpiw.pu.go.id

Documents

Mendorong Implementasi Program Prioritas PUPR 2018 Sinergi edisi... · dan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kota Kecil Motamasin, Kota Kecil Winni, Kota Kecil Entikong,