E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada

peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi

apabila di negara-bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan

hukum itu penting dan diperlukan? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa sudah

sejak lama Cicero menyatakan Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.

Bahkan, apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti

akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat-ayat kitab suci

tersebut. Namun, tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting

adalah penegakan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya

ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal

hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/ penegakan hukum di

masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh

perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.

KASUS 1

KASUS 2

Kasus Sandal Jepit Ketidakadilan bagi Masyarakat Kecil

Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di Negara ini dalam sidang

kasus ‘Sandal Jepit’’ dengan terdakwa siswa SMK di pengadilan Negeri

Palu. Sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman lima tahun

penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan

Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011

lalu. Sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di berbagai

kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti singapura dan Washington

Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai symbol baru

ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita seperti

‘’Indonesians Protest With Flip-Flops’’,’’Indonesians have new symbol for

injustice: sandals’’, ‘’Indonesians dump flip-flops at police station in

symbol of frustration over uneven justice’’, serta ‘’ Indonesia fight

injustice with sandals’’.

Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat

penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan

kehidupan masyarakat “kacau” (chaos). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan

menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan perundangan,

lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi

kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus

selalu dilakukan secara terus menerus.

Hukuman Koruptor Terlalu Ringan

Sebagian besar vonis kasus korupsi selama ini pun belum memenuhi rasa

keadilan masyarakat karena terlalu ringan. Dalam catatan Indonesia

Corruption Watch (ICW) pada awal tahun ini, di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Jakarta saja, dari 240 terdakwa yang diadili sejak 2005 hingga

2009, vonis yang dijatuhkan ringan, yaitu rata-rata hanya 3 tahun 6 bulan.

(Kompas, 19/1)

Bahkan, diskusi grup terfokus yang dilakukan beberapa kali oleh KPK, kata

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Sabtu (7/9), menyimpulkan

bahwa ada kecenderungan semakin besar uang yang dikorupsi, hukuman

terhadap koruptornya semakin ringan. Hal ini berbanding terbalik dengan

prinsip tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimum sampai

maksimum.

”Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap kemandirian hakim,

seyogianya hakim membuka diri terhadap pandangan berbagai kalangan

masyarakat, khususnya yang memiliki argumen yang dapat

dipertanggungjawabkan,” kata Adnan tentang hasil diskusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

http://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1113063/Hukuman.Koruptor.Terlalu.Ringan

http://kuliahdaring.dikti.go.id/materiterbuka/open/dikti/Mata%20Kuliah%20MKU/pdf%20w

%20PKN/Bab%20VII%20Penegakan%20Hk_%20hasil.pdf