MENANGKAP DAN MEMAKNAI FUNGSI PENOMORAN … pada BAS.pdf1 MENANGKAP DAN MEMAKNAI FUNGSI PENOMORAN BERITA ACARA SIDANG DALAM PRAKTEK PERADILAN 1. Latar Belakang. Penomoran berita acara

1

MENANGKAP DAN MEMAKNAI

FUNGSI PENOMORAN BERITA ACARA SIDANG

DALAM PRAKTEK PERADILAN

1. Latar Belakang.

Penomoran berita acara sidang telah dijelaskan oleh Bapak Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH, MH)

dalam berbagai kesempatan, baik dalam pembinaan di lingkungan Pengadilan

Tinggi Agama Pontianak maupun setiap kunjungan pembinaan ke Pengadilan

Agama di wilayah Kalimantan Barat. Dari intensitas penyampaian gagasan baru

tersebut, harus ditangkap dan dimaknai sebagai instruksi yang harus ditindak

lanjuti meskipun secara formal belum dikeluarkan perintah resmi melalui surat

keputusan.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam merespon penomoran

berita acara sidang antara lain :

a. Gagasan masih bersifat global, belum menyentuh pada praktek di lapangan.

b. Timbulnya berbagai bentuk praktek dalam mengimplentasikan gagasan

tersebut.

c. Timbulnya persepsi yang berbeda antara Hakim Tinggi sebagai Hakim

Pembina dan Pengawas Daerah dengan Pengadilan Agama yang merupakan

obyek pembinaan dan pengawasan dalam merespon gagasan dimaksud.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis merasa

terpanggil untuk urun rembug mengenai praktek penomoran berita acara sidang.

Harapan kita, gagasan, ide dan praktek penomoran berita acara sidang yang

tepat adalah disampaikan secara tertulis pula oleh aparat peradilana agama di

wilayah Kalimantan Barat guna kesempurnaan penomoran berita acara sidang.

2. Fungsi Penomoran Berita Acara Sidang.

3

Penomoran pada halaman isi buku, surat resmi yang lebih dari satu

lembar atau dokumen, termasuk di dalamnya adalah berita acara sidang menjadi

hal yang lazim dan merupakan suatu keniscayaan.

Setidaknya, ada dua fungsi penomoran yang dapat diutarakan :

Pertama : Fungsi kemudahan. Suatu buku atau dokumen yang jumlah halaman

cukup banyak, akan menyulitkan bagi pembaca maupun penggunanya untuk

mengingat suatu pokok pikiran terletak pada halaman berapa. Berbeda apabila

diberi nomor halaman, akan segera tahu dan ingat suatu pokok pikiran berada

pada halaman sekian.

Kedua : Fungsi keamanan. Suatu dokumen dapat memberikan informasi yang

lengkap dan akurat manakala semua halaman yang seharusnya berada dalam

dokumen tersebut lengkap, tidak ada yang kurang atau tercecer satu lembarpun.

Dengan demikian, dalam suatu dokumen harus tergambar halaman berapa dari

jumlah halaman yang harus ada dalam sebuah dokumen, misalnya Halaman 7

dari 78 Halaman.

3. Praktek Penomoran.

Dalam petunjuk Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 31, angka 6)

menerangkan bahwa nomor halaman berita acara sidang dibuat secara

bersambung dari sidang pertama sampai sidang terakhir dan diletakkan di

sebelah kanan bawah. Dari ketentuan Buku II tersebut akan menimbulkan

beberapa pemahaman, antara lain :

a. Yang wajib diberi nomor urut halaman hanyalah berita acara sidang yang

dibuat oleh Panitera Pengganti.

b. Surat-surat yang dianggap bukan berita acara sidang tidak wajib diberi

nomor urut halaman.

c. Surat-surat sebelum berita acara sidang pertama tidak perlu diberi nomor

urut halaman.

Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, harus kembali dan

berpegang pada kepada fungsi penomoran sebuah dokumen, yaitu fungsi

kemudahan dan fungsi keamanan.

3

Pertama : surat yang dianggap bukan merupakan berita acara sidang

karena bukan dibuat oleh Panitera Pengganti, seperti relaas panggilan yang

datang sebelum pembuatan berita acara sidang, harus difahami bahwa relaas

panggilan tersebut termasuk berita acara sidang oleh karena sebelum memeriksa

pokok perkara, Hakim harus memeriksa relaas panggilan terlebih dahulu.

Langkah Hakim memeriksa relaas panggil, merupakan peristiwa yang terjadi

dalam sidang dan kejadian tersebut harus dimasukkan ke dalam berita acara

sidang. Yang dimaksud dengan masuk berita acara sidang adalah, Hakim

memeriksa relaas panggilan sebagai berikut dengan Z cross, lembar berikutnya

relaas panggilan dan lembar selanjutnya redaksi berita acara sidang. Pada intinya

relaas panggilan tersebut berada dalam berita acara sidang, yang terletak

sebelum penutup dan tanda tangan berita acara sidang.

Kedua : surat-surat sebelum berita acara sidang pertama, karena Buku II,

halaman 31 tidak memberi ketegasan pemberian nomor urut halaman, namun

mengingat fungsi penomoran dokumen diatas, perlu mengacu kepada

penomoran dalam penyusunan sebuah buku atau karya ilmiah. Yakni diberi

nomor urut halaman dengan menggunakan huruf Romawi kecil. Dengan

penomoran ini dapat diketahui dengan jelas ada berapa lembar atau halaman

yang termuat dalam berkas sebelum berita acara sidang pertama tersebut.

Apabila surat bukti terdiri dari beberapa lembar atau halaman, maka demi

kemudahan dan keamanan setiap lembar alat bukti tertulis tersebut diberi nomor

urut halaman. Disamping itu, untuk kerapian penomoran tersebut dilakukan

dengan teknik komputerisasi, namun apabila tidak mungkin dapat ditulis dengan

tangan dan diberi paraf oleh Panitera Pengganti yang bersangkutan.

Pontianak, 1 Desember 2017

Ali Masykuri Haidar

SURAT GUGATAN

Kepada ............................., .........................

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama

........................................................

di

..................................................

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.............................. bin/binti ......................................, Umur ........ tahun, Agama

Islam, Pekerjaan .............................., Tempat kediaman di Jalan

......................., Gang ..............., RT...../RW...., Desa ......................,

Kecamatan ......................, Kabupaten..............., sebagai Penggugat;

dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

.............................. bin/binti ......................................, Umur ........ tahun, Agama

Islam, Pekerjaan .............................., Tempat kediaman di Jalan

......................., Gang ..............., RT...../RW...., Desa .......................,

Kecamatan ......................, Kabupaten..............., sebagai Penggugat;

Adapun alasan atau dlil Penggugat adalah sebagai berikut :

i

SLIP PEMBAYARAN BANK

ii

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR

( S K U M )

iii

PENETAPAN MAJELIS HAKIM

( P M H )

iv

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

( PP )

v

PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

( JS / JSP )

vi

PENETAPAN HARI SIDANG

( PHS )

vii

1

BERITA ACARA SIDANG

Nomor ............/Pdt.G/20......./PA.........

Sidang Pertama

Sidang Pengadilan Agama ............. yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang

Pengadilan Agama tersebut pada hari .............. tanggal ................., dalam perkara

................. antara :

....................................., umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan ..............,

pendidikan ..................... tempat kediaman di RT. ....... RW. ......

Desa ............................., Kecamatan ......................, Kabupaten

............................, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

..........................., Advokat/Penasehat Hukum, dari .........................

yang berkantor di .............................., berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal ................., yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama ............... sebagai Penggugat;

melawan

......................................., umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan ..............,

pendidikan ..................... bertempat tinggal di RT. ....... RW. ......

Desa ............................., Kecamatan ..........................., Kabupaten

........................, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang :

........................................., Hakim Ketua;

........................................., Hakim Anggota;

........................................., Hakim Anggota;

dan dibantu ...................., Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat menghadap sendiri didampingi Kuasanya;

2

Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah,

Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Kuasa Penggugat sebagai berikut :

3

SURAT KUASA PENGGUGAT

4

BERITA ACARA SUMPAH

ADVOKAT PENGGUGAT

5

FOTO KOPI

KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT PENGGUGAT

6

Ketua Majelis, lalu menyatakan bahwa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah,

Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Kuasa Penggugat adalah benar dan sesuai

dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan bagi

Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

7

RELAS PANGGILAN PENGGUGAT

8

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT

9

Ketua Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil

secara resmi dan patut;

Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak

berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa

sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh

mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi

dengan menyatakan :

1. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah

ditentukan dan dihadiri para pihak maka para pihak wajib menempuh proses

mediasi;

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator;

3. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana,

cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta

menjaga hubungan baik;

4. Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi

dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka

dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya

mediasi;

5. Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim atau

mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya

ditanggung oleh para pihak;

6. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam

Kesepakatan Perdamaian, maka para pihak dapat memilih Kesepakatan

Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut

gugatan;

7. Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menanda

tangani formulir penjelasan tentang mediasi;

10

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya para pihak

menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk

menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang

memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang

tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan iktikad baik,

sebagai berikut :

11

PERNYATAAN PARA PIHAK

TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini ............... tanggal ......................., kami selaku pihak-pihak

berperkara perdata Nomor ........ /Pdt.G/ 20...... /PA.... di depan persidangan

menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan

tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

a. pengertian dan manfaat mediasi;

b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut

akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik para pihak dalam proses

mediasi;

c. biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunakan mediator nonhakim

dan bukan pegawai pengadilan;

d. tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;

e. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian,

pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa

Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk

pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan

f. kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi

dalam hal para pihak telah diberi penjelasan secara lengkap dan

memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah

memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia

untuk melaksanakannya secara beriktikad baik;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami di hadapan

Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat, Tergugat,

-------------------------- -------------------------

12

Kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak

tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator yang ada di

Pengadilan Agama .............. maupun Mediator dari luar (Mediator Non Hakim

bersertifikat), yang terdaftar di Pengadilan Agama .........., selanjutnya para pihak

menyerahkan sepenuhnya pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim;

Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Ketua Majelis mengucapkan

penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagai

berikut :

13

PENETAPAN

Nomor ...…../Pdt.G/ …...… /PA…..

Majelis Hakim Pengadilan Agama ..............;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama ................... tanggal

.................................. tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor

.…./Pdt.G/….. /PA…..;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor .…./Pdt.G/ ….. /PA…..

tentang hari sidang;

Membaca surat gugatan tanggal ................................ Nomor …./Pdt.G/…..

/PA….., dalam perkara antara :

....................................., umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan ..............,

pendidikan ..................... tempat kediaman di RT. ....... RW. ......

Desa ...................., Kecamatan ...................... Kabupaten

............................ dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

..........................., Advokat/Penasehat Hukum, dari

................................... yang berkantor di ..............................,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ................., sebagai

Penggugat;

melawan

......................................., umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan ..............,

pendidikan ..................... bertempat tinggal di RT. ....... RW. ......

Desa ...................., Kecamatan ...................... Kabupaten

......................... sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jouncto

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan,

14

Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan

perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan Para

Pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa Para Pihak dapat memilih

Mediator yang terdaftar dalam Daftar Mediator di Pengadilan Agama ..............;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat memilih Mediator saudara

..................... /gagal memilih Mediator dalam jangka waktu yang telah ditentukan

/sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator

dari Daftar Mediator Pengadilan Agama ................*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan yang

memerintahkan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi dan Penunjukan

Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara Nomor .…./Pdt.G/…..

/PA…..untuk menempuh mediasi;

2. Menunjuk Saudara ........................... (Mediator bersertifikat yang beralamat

di ............../Hakim Pengadilan Agama ................) sebagai Mediator dalam

perkara Nomor .…./Pdt.G/….. /PA…..;

3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal penetapan ini;

4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada

Majelis Hakim;

Ditetapkan di : …………………..….

Pada tanggal : .………..……..……..

Hakim Ketua,

---------------------------

15

Selanjutnya, untuk memberi kesempatan kepada para pihak melakukan

mediasi maka sidang ditunda pada hari dan tanggal yang akan ditentukan

kemudian;

Atau dengaan redaksi :

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda

sidang, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan sidang yang akan datang pada

hari ...................... tanggal ............ dengan acara laporan hasil mediasi, serta

memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari

sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

(apabila dalam perkara perceraian sudah ditentukan sidang berikutnya,

maka klausul 30 hari dalam penetapan dihilangkan);

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua

Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Ketua

Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti, Ketua Majelis,

-------------------------- -------------------------

16

BERITA ACARA SIDANG

Nomor ............/Pdt.G/20......./PA.........

Lanjutan




................. antara :

............................................., sebagai Penggugat;

melawan

............................................., sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;





Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun

tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses medisi yang telah

dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melalui Mediator ......................;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sama-sama

menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat

dan ditanda tangani oleh Mediator ......................... perkara Nomor

........./Pdt.G/20.../PA... tanggal ................... sebagai berikut :

17

.............................., .......................

Kepada

Yth. Ketua Majelis Hakim

Perkara Nomor ....../Pdt.G/20.../PA.....

di Pengadilan Agama ........................

Lampiran : 1 (satu Lembar.

Perihal : Laporan Mediator.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor

......../Pdt.G/20.../PA....., melaporkan bahwa upaya perdamaian

dalam proses mediasi telah berhasil/berhasil sebagian/tidak

berhasil mencapai kesepakatan/ tidak dapat dilaksanakan

sebagaimana pernyataan para pihak terlampir, karena:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

..............................

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat

ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Mediator,

------------------------

18

PERNYATAAN

Pada hari ini ..................., tanggal .................., bertempat di

........................... dalam proses mediasi perkara perdata ......... Nomor

…./Pdt.G/…../PA…... antara :

…………………………………, Penggugat;

lawan

....………………………………, Tergugat;

Dengan ini kami para pihak dan Mediator menyatakan bahwa mediasi

dalam menyelesaikan perkara Nomor ……/Pdt.G/……../PA……. yang dilaksanakan

pada tanggal ........... dan tanggal ............ tidak berhasil mencapai kesepakatan

perdamaian /berhasil sebagian/tidak berhasil mencapai kesepakatan. (jika

berhasil/berhasil sebagian harap dicatat secara rinci)

Demikian pernyataan kami buat dengan sebenarnya untuk menjadikan

bahan periksa.

Penggugat, Tergugat,

----------------------------- ---------------------------

Mediator

-----------------------------

19

Lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum, (jika perkara

perceraian) dan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal

................ yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

.................. pada tanggal ................... dengan Nomor

....../Pdt.G/20..../PA................ sebagai berikut :

Kutip posita dan petitum gugatan

20

Atas pertanyaan Ketua Majelis isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat dan tidak ada perubahan;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pertanyaan sebagai

berikut :

Kepada Penggugat :

(Hakim dapat menanyakan posita yang ketikannya salah atau belum

jelas maksudnya. Sehingga Penggugat, Hakim dan tergugat satu

persepsi terhadap surat gugatan.

Kepada Tergugat :

Isi tahap jawab menjawab secara lisan :

- Dalam jawabannya, Tergugat menyanggah dalil Penggugat;

- Dalam repliknya, Penggugat tetap pada gugatannya;

- Dalam dupliknya, Tergugat tetap pada jawwabannya;

Setelah Tergugat mengajukan duplik secara lisan, Ketua Majelis

menyatakan bahwa tahap jawab menjawab sudah selesai;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa

pada hari ini, ia telah siap mengajukan alat surat dan saksi-saksi, dan

selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi ................... Nomor .......................... tanggal ...............

yang dikeluarkan oleh ......................, telah diberi meterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1;



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



21

dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak

menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Dst.

Adapun bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

22

FOTO KOPI AKTA NIKAH

23

FOTO KOPI AKTA KELAHIRAN

24

Selanjutnya atas pertnyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan

telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa

bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan .... orang saksi;

Selanjutnya dipanggil masuk ke persidangan saksi Penggugat yang

pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama :

........................... bin ........................, umur ...... tahun, agama

................., pekerjaan ................. tempat kediaman di ......................... RT......

RW............ Desa ..................................., Kecamatan ............................, Kabupaten

.................................;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah atau semenda

atau pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia

bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya, saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tata cara

agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain kecuali yang

sebenarnya;

Kemudian Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai

berikut:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu

Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan

pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat

menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atau :


mengajukan pertanyaan kepada saksi, melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaan ....................... dst. Jawaban ...................... dst.

25

Setelah Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu

Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan


Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat

menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Setelah pemeriksaan terhadap saksi pertama selesai, kemudian dipanggil

masuk ke persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis

mengaku bernama :

........................... bin ........................, umur ...... tahun, agama

................., pekerjaan ................. tempat kediaman di ......................... RT......

RW............ Desa ............................., Kecamatan ............................, Kabupaten

.................................;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah atau semenda

atau pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia

bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya, saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tata cara

agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain kecuali yang

sebenarnya;

Kemudian Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai

berikut:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu

Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan



menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atau :


mengajukan pertanyaan kepada saksi, melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

26

Pertanyaan ....................... dst. Jawaban ...................... dst.

Setelah Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu

Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan


Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat

menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Setelah pemeriksaan terhadap saksi kedua dari Penggugat selesai, Ketua

Majelis memerintahkan kepada para saksi untuk keluar meninggalkan ruang

sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan cukup dan tidak

akan mengajukan bukti surat maupun saksi;

Kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

dan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum

dan menyatakan sidang ditunda pada hari ................... tanggal ............................,

jam .............. untuk musyawarah Majelis Hakim dan memberitahukan kepada

kedua pihak supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut

tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua

Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Ketua



-------------------------- -------------------------

27

BERITA ACARA SIDANG

Nomor ............/Pdt.G/20......./PA.........

Lanjutan




................. antara :

............................................., sebagai Penggugat;

melawan

............................................., sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;





Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun

tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disekors untuk

musyawarah Majelis Hakim dan para pihak diperintahkan keluar sidang;

Kemudian, setelah skors dicabut, Penggugat dan Tergugat dipanggil

menghadap ke persidangan, Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya

sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.

3.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.................,00 ( .............................);

28

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang

selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua



....................................... ........................................

Documents

MENANGKAP DAN MEMAKNAI FUNGSI PENOMORAN … pada BAS.pdf1 MENANGKAP DAN MEMAKNAI FUNGSI PENOMORAN BERITA ACARA SIDANG DALAM PRAKTEK PERADILAN 1. Latar Belakang. Penomoran berita acara