1

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

PENDUDUK MISKIN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pada Acara :

Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia

Tanggal : 14 Maret 2015

Oleh :

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

26 Ayat (3) ;

2. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013;

3. PP Nomor 37 Tahun 2007 dan PP

No. 102 Tahun 2012;

3

II. PERKEMBANGAN PENCAPAIAN OUTPUT

Database kependudukan yang terjamin akurasinya melalui SIAK Online dan perekaman KTP-el yang dilengkapi dengan sidik jari dan iris dan diterbitkan setiap semester. Data yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Semester II tahun 2014 berjumlah 255.153.932 jiwa

Output dalam bentuk fisik : Blangko KTP-el sejumlah 172 juta, sudah didistribusi sejumlah 153 juta, KTP-el yang sudah dicetak sejumlah 148 juta.

1

2

4

III. SUMBER DATA KEPENDUDUKAN DI NKRI

Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang 24

Tahun 2013

Data kependudukan untuk semua

keperluan a.l. : Pelayanan Publik, Perenc.

Pemb, Alokasi Anggaran, Pemb Demokrasi,

Penegakan Hukum, Pencegahan Kriminal

adalah Data Kependudukan dari

Kementerian Dalam Negeri

5

IV. SUMBER DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang

24 Tahun 2013

Kementerian Dalam Negeri

Memfasilitasi Pelayanan Kepada

Provinsi, Kab/kota dan Lembaga

Pengguna melalui Pemberian Hak

Akses

6

V. LEMBAGA YANG SUDAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el

KEMEN Hukum & HAM

KEMEN KES

KEMEN SOS

KEMENPPN /

BAPENAS

BNP2 TKI

KEPOLISIAN

TNP2K PPATK KOMISI

YUDISIAL OJK BKN

BNN KEMEN AGAMA

BPN BPJS

NAKER BPJS KES

DITJEN PAJAK

DITJEN BEA & CUKAI

BARESKRIM POLRI

PT. TASPEN

PT. PEGA DAIAN

PT. JASA

RAHARJA

KSEI PT.

TELK SEL

BANK MANDI

RI

BANK BCA

BANK SUMUT

BANK NAGARI

BANK RIAU

KEPRI

BANK JAMBI

BANK SUMSEL BABEL

BANK BENG KULU

BANK LAMPU

NG

BANK DKI

BANK BJB

BANK JATENG

BANK DIY

BANK JATIM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

PT. SAMPO ERNA TELK

PT. INDOSAT

PT. TELK IND

BANK IND (BI)

BANK BRI

BANK BNI

7

Lanjutan… V. ………

BANK KALTIM

BANK KALBAR

BANK KALSEL

BANK KAL

TENG

BANK SULUT

BANK SULTRA

BANK SUL

TENG

BANK SUL

SELBAR

BANK BALI

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

BANK MALUKU

BANK PAPUA

KPU KPK

56 57 58 59

BANK NTT

BANK NTB

KORLANTAS

59

8

VI. PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el OLEH KEMENSOS, KEMENDIKBUD DAN BPJS KESEHATAN KEMENTERIAN

KEMENTERIAN

DALAM NEGERI TNP2K BPS

PROGRAM

KIP

PROGRAM

KIS

PROGRAM

KKS

KEMENDIK

BUD BPJS KES

KEMEN

SOS

9

PENGELOLA KTP-el &

DATABASE KEPENDUDUKAN

BERBASISKAN NIK

TIM TEKNIS

MENTERI DALAM NEGERI

DIRJEN KEPENDUDUKAN &

PENCATATAN SIPIL

TIM TEKNIS

MENTERI / KEPALA

LEMBAGA

PEJABAT ESELON I /

SETINGKAT

INSTANSI PENGGUNA

MoU

Perjanjian Kerja sama

Implementasi

VII. MEKANISME PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el

10

Untuk Pemilu dan Pemilukada oleh : Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Pemilu Legislatif Pada awalnya KPU belum menggunakan DP4 Kemendagri sepenuhnya, sehingga menimbulkan persoalan, akhirnya setelah diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan data Kemendagri persoalannya menjadi selesai.

b. Pemilu Presiden / Wapres Data untuk Pilpres Tahun 2014 terutama tambahan pemilih pemula sejumlah 3.113.714, pihak KPU sudah menggunakan data dari Kemendagri sepenuhnya tanpa pemutakhiran oleh KPU dan tidak ada persoalan yang muncul.

VIII. MANFAAT AWAL YANG SUDAH TERWUJUD

1.

11

BPJS Ketenaga Kerjaan

Sebelum Kerja sama dgn Kementerian Dalam Negeri, Pelayanan terhdp anggota BPJS yang mengajukan claim memerlukan waktu sekitar 15 hari dan anggota tersebut memerlukan kedatangannya 2 s/d 3 kali, tetapi setelah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan mengonlinekan data dari Kemendagri ke BPJS, maka pelayanan hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit dan hanya cukup 1 kali kedatangan.

2.

Lanjutan.. VIII. ............

12

Kepolisian Republik Indonesia

a. Telah dapat membantu pihak Polri mempercepat penangkapan 2 org teroris di Tangerang yang telah merekam KTP-el dari 5 teroris yang sedang dicari. Teroris tersebut dapat ditangkap 2 hari setelah rekaman data dan sidik jarinya diserahkan oleh Tim Teknis Kemendagri kepada Polri.

b. Telah dapat membantu pihak Polri untuk mengetahui identitas jenazah yang tidak dikenal antara lain : di Pandeglang jenazah yang ditemukan pihak Polri seminggu sebelumnya, baru dapat diketahui identitasnya setelah bekerja sama dengan Tim Teknis Kemendagri.

3.

Lanjutan.. VIII. ............

13

SERVER

INAFIS

SERVER

KTP-el

Sidik Jari

diambil

menggunakan

Live scan

Matching

Sidik Jari

Pada Server

KTP-el

IDENTIFIKASI KORBAN AIR ASIA QZ 8501

Lanjutan.. VIII. ............

4.

14

BRI

Mempercepat pelayanan pembuatan buku tabungan dan ATM dari 30 menit menjadi 4 menit, tidak lagi memerlukan pengisian formulir.

PPATK

Pada tahun 2014 PPATK sudah mengakses secara online data kependudukan Kemendagri sebanyak 18.632 kali dalam rangka penelusuran transaksi keuangan

TNP2K

Melengkapi Data Penduduk Miskin dengan NIK, NO. KK, Tanggal dan Bulan lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapat di akses dengan mengunakan NIK sebagai kunci akses.

5.

Lanjutan.. VIII. ............

6.

7.

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI