Assalamualaikum Wr.Wb

Skenario 1 Mata Diobati Menjadi ButaDisusun oleh : A - 2Fathan Ihtifazhuddin1102010096Ariqo Alala1102010035Cipta Pedra Sandi1102010058Elga Elaskia.S1102010087Rahmandra1102010228Yudha Ferriansyah1102010299

Skenario 1 Mata Diobati Menjadi ButaTidak terima matanya buta , Haslinda bersama tim kuasa hokum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan mendatangi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan malperaktek dokter , Waldemsius Firsang di RS Jakarta Center.Haslinda menuturkan, pada 6 Maret lalu, Kemerahan pada mata, kabur pengelihatan, kepekaan terhadap cahaya (takut di potret) , gelap , mata sakit sudah disampaikan ke dokter Fikri Umar Purba yang kemudian di diagnosis sebagai penyakit uveitis tuberkulosis. Namun beberapa hari kemudian setelah ditangani oleh dr Purba, mata Haslinda tidak kembali berfungsi kembali berfungsi dengan normal atau menjadi buta.Sementara itu, dr. Purba yang ditemui di RS Jakarta Eyes Centre membantah telah melakukan Malpraktek terhadap Haslinda.Dalam pengaduannya ke ruang pengaduan Polda Metro Jaya, Haslinda warga Kayu Mas, Pulogadung , Jakarta Timur ini tdiak menyebutkan tuntutan materil dan inmateril kepada dr. Purba dan RS Jakarta Eyes Centre sebagai pihak yang diduga melakukan Malpraktek.Pengacara pasien juga menuliskan dasar gugatannnya berdasarkan :Pasal 27 ayat (1) UUD 1945Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKitab Undang-Undang Hukum PerdataUU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanUU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik KedokteranUU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah SakitKode Etik KedokteranUU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sasaran Belajar :LO.1.Memahami dan Menjelaskan Malpraktek dan Hukum KesehatanLO.2. Memahami dan menjelaskan Inform Consent LO.3. Memahami dan menjelaskan Malprakter menurut pandangan Islam

LO.1.Memahami dan Menjelaskan Malpraktek

Definisi

WMA (World Medical Association):Medical malpractice involves the physicians failure to conform to the standard of care for treatment of the patients condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.

Dari definisi di atas terlihat bahwa terdapat 4 poin penting yang berkaitan dengan kejadian malpraktek. Pertama, adanya kegagalan dokter untuk melakukan tatalaksana sesuai standar terhadap pasien. Standar yang dimaksud di sini dapat mengacu pada standar prosedur operasional yang ditetapkan di lembaga kesehatan tersebut, atau di tempat lain dengan keadaan yang serupa. Kedua, kurangnya keterampilan dokter. Ketiga, adanya faktor pengabaian. Keempat, adanya cidera yang merupakan akibat langsung salah satu dari ketiga faktor tersebut.

Jenis

Malpraktek EtikMalpraktek etik adalah kesalahan profesi karena kelalaian dalam melaksanakan etika profesi, maka sanksinya adalah sanksi etika yang berupa sanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Contoh konkrit yang merupakan malpraktek etik ini antara lain : Dibidang diagnostic Dibidang terapi

Malpraktek YuridikMalpraktek yuridik dibedakan menjadi :Malpraktek Perdata (Civil Malpractice)Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.

Malpraktek Pidana (Criminal Malpractice)apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atua kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktek medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsure culpa lata atau kelaalaian berat atau zware schuld dan pula adanya akibat fatal atau serius.1. Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional)2. Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness)3. Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence)

Malpraktek Administratif (Administrative Malpractice)Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, manjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.Dua macam pelanggaran administrasi tersebut adalah :a. Pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek kedokteranb. Pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis

Kelalaiandapatterjadidalam3bentuk,yaitumalfeasance,misfeasancedan nonfeasance:

Malfeasanceberartimelakukantindakanyangmelanggarhokum atau tidak tepat (unlawful atau improper), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (improper performance),yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedurNonfeasanceadalah tidak melakukan tindakanmedis yangmerupakan kewajibanbaginya.Bentuk-bentukkelalaiandiatassejalandengan:Bentuk-bentukerror(mistakes, slips and lapses), namun pada kelalaian harus memenuhi keempat unsurkelalaiandalam hukum khususnyaadanyakerugian, sedangkan errortidak selalu mengakibatkankerugian.

Demikianpulaadanyalatenterroryangtidaksecara langsung menimbulkan dampak buruk .Suatu perbuatan atau sikap dokter atau dokter gigi dianggap lalai apabila memenuhi empat unsur di bawah ini, yaitu:1.Dutyatau kewajiban dokter dandokter gigi untukmelakukan sesuatu tindakanatau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu.2.Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajibantersebut.3.Damageataukerugian,yaitusegalasesuatuyangdirasakanolehpasiensebagai kerugianakibatdarilayanankesehatan/kedokteranyangdiberikanolehpemberi layanan.4.Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapathubungansebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya merupakan proximate cause

InvestigasiSeorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan kesalahan profesi belum tentu melakukan malpraktik medis yang dapat dipidana, malpraktikmedis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kalalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius (Ameln, Fred, 1991). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 359 KUHP, pasal 360, pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari dokter atau dokter gigi. Dengan demikian untuk pembuktian malpraktek secarahukum pidana meliputi unsur :1) Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran;2) Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat; dan3) Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 359, pasal 360 KUHP. Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan pasal 360 sebagaiberikut :1) Adanya unsur kelalaian (culpa).2) Adanya wujud perbuatan tertentu .3) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain.4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Tiga tingkatan culpa:Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (grossfault or neglect)Culpalevis: kesalahanbiasa(ordinary fault orneglect)Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect) (Black 1979 hal. 241).

Pencegahan1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatanDengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis karena adanya malpraktek diharapkan tenaga dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

2.Upaya menghadapi tuntutan hukumApabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak memuaskan sehingga perawat menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga kesehatan seharusnyalah bersifat pasif dan pasien atau keluarganyalah yang aktif membuktikan kelalaian tenaga kesehatan.Apabila tuduhan kepada kesehatan merupakan criminal malpractice, maka tenaga kesehatan dapat melakukan :Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/ menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada, misalnya perawat mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (risk of treatment), atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa.

Aspek Hukum dan Sanksi1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan2. Pasal 359 360 KUHP PidanaPasal 359 KUHPBarang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahunPasal 360 KUHP(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka bert, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun(2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjadikan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertemtu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:a. melalaikan kewajiban;b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

Dasar hukum pertanggung jawaban dokter terhadap malpraktek:Kitab Undang-Undang Hukum PerdataDalam hal dokter melakukan kesalahan atau kelalaian Dokter tidak dapat beralih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/ kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien untuk menggugat ganti rugi . dasar hokum dari gugatan pasien terhadap dokter terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, penggantian kerugian menurut Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) unsure, yaitu :1. Terjadi perbuatan melanggar hukum2. Kesalahan / kelalaian3. Kerugian4. Hubungan sebab akibat antara kesalahan atau kelalaian dengan kerugian. Berdasarkan konstruksi hukum diatas, meskipun dokter melakukan kesalahan atau kelalaian, tapi tidak menimbulkan kerugian terhadap pasien maka dokter tidak dapat digugat tanggung jawab hukumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Ada perbedaan akibat kerugian malpraktek perdata dengan malpraktek pidana. Kerugian malpraktek perdata lebih luas dari akibat malpraktek pidana. Akibat malpraktek perdata khususnya perbuatan melawan hokum terdiri atas kerugian materil dan inmaterial perbuatan.Malpraktek kedokteran hanya terjadi pada tindak pidana materil. Yaitu suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat tertentu. Timbulnya akibat menjadi salah satu syarat tindak pidana. Seperti yang tercantum dalam pasal ini :

Pasal 346 :Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Pasal 3473) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.4) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanUndang-undang Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Kesehatan yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23Tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pemabngunan kesehatan. Pembangunan kesehatan saat ini dan di masa yang akan datang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KedokteranMenurut Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :a. Memberikan perlindungan kepada pasienb. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanana medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigic. Memberikan kepastian hokum kepada masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien).Oleh karena itu untuk melakukan praktik kedokteran (upaya kesehatan), dokter wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

Alur hukumPenegakan etika profesi kedokteran ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesa (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.

Dengan demikian, MKEK adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (lihat Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran).

Sehingga, dapat kami simpulkan bahwa kode etik kedokteran (kodeki) merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang penyusunannya diserahkan kepada organisasi profesi (IDI) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap setiap anggota pada organisasi profesi tersebut.

Terkait dengan malpraktik, menurut Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sabir Alwi dalam artikel Kelalaian Tenaga Kesehatan Tidak Dapat Dipidana, sebenarnya kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien tidak dapat dipidana. Sebab, dalam tiga paket undang-undang di bidang kesehatan (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) tak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa karena kelalaian seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.

Pada dasarnya, dalam hukum pidana ada ajaran kesalahan (schuld) dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan/kelalaian (culpa). Namun, dalam ketiga undang-undang tersebut di atas yang aturannya bersifat khusus (lex specialis) semua ketentuan pidananya menyebut harus dengan unsur kesengajaan. Namun, dalam artikel yang sama, Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), M. Nasser tidak sepakat jika kelalaian tidak bisa dipidana sama sekali. Sebab, sesuai UU Praktik Kedokteran (lihat Pasal 66 ayat [3] UU Praktik Kedokteran), masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dapat melaporkan kepada MKDKI dan laporannya itu tak menghilangkan hak masyarakat untuk melapor secara pidana atau menggugat perdata di pengadilan.

Jadi, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan yakni:a. Melaporkan kepada MKEK/MKDKI;b. Melakukan mediasi;c. Menggugat secara perdata.

Jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana.

SanksiPermasalahan malpraktek di Indonesia dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur litigasi (peradilan) dan jalur non litigasi (diluar peradilan).

.Untuk itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Repiblik Indonesia (SEMA RI) tahun 1982, dianjurkan agar kasus-kasus yang menyangkut dokter atau tenaga kesehatan lainnya seyogyanya tidak langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan pendapat terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK).

MKEK ini akan menentukan kasus yang terjadi merpuakan pelanggaran etika ataukah pelanggaran hukum. Hal ini juga diperkuat dengan UU No. 23/1992 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa penentuan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (pasal 54 ayat 2) yang dibentuk secara resmi melalui Keputusan Presiden (pasal 54 ayat 3).

LO.2. Memahami dan menjelaskan Inform Consent !

DefinisiInformed Consent terdiri dari dua kata yaitu informed yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan consent yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi informed consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi.

Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah: 1. Diagnosa yang telah ditegakkan. 2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan. 3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut. 4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut. 5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain. 6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

Bentuk-bentukSecara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien;3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya

Implied Constructive Consent (Keadaan Biasa)Tindakan yang biasa dilakukan, telah diketahui, telah dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi dibuat tertulis. Misalnya pengambilan darah untuk laboratorium, suntikan, atau hecting luka terbuka.Implied Emergency Consent (Keadaan Gawat Darurat)Bila pasien dalam kondiri gawat darurat sedangkan dokter perlu melakukan tindakan segera untuk menyelematkan nyawa pasien sementara pasien dan keluarganya tidak bisa membuat persetujuan segera. Seperti kasus sesak nafas, henti nafas, henti jantung.Expressed Consent (Bisa Lisan/Tertulis Bersifat Khusus)Persetujuan yang dinyatakan baik lisan ataupun tertulis, bila yang akan dilakukan melebihi prosedur pemeriksaan atau tindakan biasa. Misalnya pemeriksaan vaginal, pencabutan kuku, tindakan pembedahan/operasi, ataupun pengobatan/tindakan invasive.

TujuanTujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien.

Manfaat

Informed Consent bermanfaat untuk :Melindungi pasien terhadap segala tindakan medik yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. Misalnya tindakan medik yang tidak perlu atau tanpa indikasi, penggunaan alat canggih dengan biaya tinggi dsbnya.Memberikan perlindungan hukum bagi dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif. Misalnya terhadap resiko pengobatan yang tidak dapat dihindari walaupun dokter telah bertindak seteliti mungkin.

PersetujuanPihak Yang Berhak Menyatakan Persetujuan:Pasien sendiri (bila telah berumur 21 tahun atau telah menikah)Bagi pasien di bawah umur 21 tahun diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut: (1) Ayah/ibu kandung, (2) Saudara-saudara kandung.Bagi yang di bawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: (l) Ayah/ibu adopsi, (2) Saudara-saudara kandung, (3) Induk semang.Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: (1) Ayah/ibu kandung, (2) Wali yang sah, (3) Saudara-saudara kandung. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan (curatelle), diberikan menurut urutan hak sebagai berikut: (1) Wali, (2) Curator.Bagi pasien dewasa yang telah menikah/orang tua, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: a. Suami/istri, b. Ayah/ibu kandung, c. Anak-anak kandung, d. Saudara-saudara kandung.

Isi

Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien / keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus disampaikan.

Secara garis besar dalam melakukan tindakan medis pada pasien, dokter harus menjelaskan beberapa hal, yaitu:Garis besar seluk beluk penyakit yang diderita dan prosedur perawatan / pengobatan yang akan diberikan / diterapkan.Resiko yang dihadapi, misalnya komplikasi yang diduga akan timbul.Prospek / prognosis keberhasilan ataupun kegagalan. Alternative metode perawatan / pengobatan. Hal-hal yang dapat terjadi bila pasien menolak untuk memberikan persetujuan. Prosedur perawatan / pengobatan yang akan dilakukan merupakan suatu percobaan atau menyimpang dari kebiasaan, bila hal itu yang akan dilakukan Dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas), mengenai cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindakan medis tersebut (Achadiat, 2007).

Aspek Hukum dan SanksiPasal 1320 KUHPerdata syarat syahnya persetujuanPasal 1321 tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperlukan dengan paksaan atau penipuanKUHPidana pasal 351UU No. 23/1992 tentang kesehatan pasal 53UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), (5,) (6)Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuanPermenkes No. 585/1989 tentang persetujuan tindakan medis

LO.3. Memahami dan menjelaskan Malprakter menurut pandangan IslamPENGERTIAN MALPRAKTEKMalpraktek berasal dari kata 'malpractice' dalam bahasa Inggris . Secara harfiah, 'mal' berarti 'salah', dan 'practice' berarti 'pelaksanaan' atau 'tindakan', sehingga malpraktek berarti 'pelaksanaan atau tindakan yang salah' [1]. Jadi, malpraktek adalah tindakan yang salah dalam pelaksanaan suatu profesi. Istilah ini bisa dipakai dalam berbagai bidang, namun lebih sering dipakai dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Artikel ini juga hanya akan menyoroti malpraktek di seputar dunia kedokteran saja.

Perlu diketahui bahwa kesalahan dokter atau profesional lain di dunia kedokteran dan kesehatan- kadang berhubungan dengan etika/akhlak. Misalnya, mengatakan bahwa pasien harus dioperasi, padahal tidak demikian. Atau memanipulasi data foto rontgen agar bisa mengambil keuntungan dari operasi yang dilakukan. Jika kesalahan ini terbukti dan membahayakan pasien, dokter harus mempertanggungjawabkannya secara etika. Hukumannya bisa berupa ta'zr [2], ganti rugi, diyat, hingga qishash [3].

BENTUK-BENTUK MALPRAKTEKMalpraktek yang menjadi penyebab dokter bertanggung-jawab secara profesi bisa digolongkan sebagai berikut:

Tidak Punya Keahlian (Jahil) Orang yang tidak memiliki keahlian di bidang kedokteran kemudian nekat membuka praktek, telah disinggung oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabda beliau:

"Barang siapa yang praktek menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui memiliki keahlian, maka ia bertanggung-jawab" [4]

2. Menyalahi Prinsip-Prinsip Ilmiah (Mukhlafatul Ushl Al-'Ilmiyyah)Yang dimaksud dengan pinsip ilmiah adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang telah baku dan biasa dipakai oleh para dokter, baik secara teori maupun praktek, dan harus dikuasai oleh dokter saat menjalani profesi kedokteran [5].

Para ulama telah menjelaskan kewajiban para dokter untuk mengikuti prinsip-prinsip ini dan tidak boleh menyalahinya. Imam Syfi'i rahimahullah misalnya- mengatakan: "Jika menyuruh seseorang untuk membekam, mengkhitan anak, atau mengobati hewan piaraan, kemudian semua meninggal karena praktek itu, jika orang tersebut telah melakukan apa yang seharusnya dan biasa dilakukan untuk maslahat pasien menurut para pakar dalam profesi tersebut, maka ia tidak bertanggung-jawab. Sebaliknya, jika ia tahu dan menyalahinya, maka ia bertanggung-jawab."[6] Bahkan hal ini adalah kesepakatan seluruh Ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah [7].

3. Ketidaksengajaan (Khatha')Ketidaksengajaan adalah suatu kejadian (tindakan) yang orang tidak memiliki maksud di dalamnya. Misalnya, tangan dokter bedah terpeleset sehingga ada anggota tubuh pasien yang terluka. Bentuk malpraktek ini tidak membuat pelakunya berdosa, tapi ia harus bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang telah digariskan Islam dalam bab jinayat, karena ini termasuk jinayat khatha' (tidak sengaja).

4. Sengaja Menimbulkan Bahaya (I'tid')Maksudnya adalah membahayakan pasien dengan sengaja. Ini adalah bentuk malpraktek yang paling buruk. Tentu saja sulit diterima bila ada dokter atau paramedis yang melakukan hal ini, sementara mereka telah menghabiskan umur mereka untuk mengabdi dengan profesi ini. Kasus seperti ini terhitung jarang dan sulit dibuktikan karena berhubungan dengan isi hati orang. Biasanya pembuktiannya dilakukan dengan pengakuan pelaku, meskipun mungkin juga factor kesengajaan ini dapat diketahui melalui indikasi-indikasi kuat yang menyertai terjadinya malpraktek yang sangat jelas. Misalnya, adanya perselisihan antara pelaku malpraktek dengan pasien atau keluarganya.

PEMBUKTIAN MALPRAKTEKAgama Islam mengajarkan bahwa tuduhan harus dibuktikan. Demikian pula, tuduhan malparaktek harus diiringi dengan bukti, dan jika terbukti harus ada pertanggungjawaban dari pelakunya. Ini adalah salah satu wujud keadilan dan kemuliaan ajaran Islam. Jika tuduhan langsung diterima tanpa bukti, dokter dan paramedis terzhalimi, dan itu bisa membuat mereka meninggalkan profesi mereka, sehingga akhirnya membahayakan kehidupan umat manusia. Sebaliknya, jika tidak ada pertanggungjawaban atas tindakan malpraktek yang terbukti, pasien terzhalimi, dan para dokter bisa jadi berbuat seenak mereka.

Dalam dugaan malpraktek, seorang hakim bisa memakai bukti-bukti yang diakui oleh syariat sebagai berikut: 1. Pengakuan Pelaku Malpraktek (Iqrr ). 2. Kesaksian (Syahdah).3. Catatan Medis.

BENTUK TANGGUNG JAWAB MALPRAKTEKJika tuduhan malpraktek telah dibuktikan, ada beberapa bentuk tanggung jawab yang dipikul pelakunya. Bentuk-bentuk tanggung-jawab tersebut adalah sebagai berikut:

1.Qishash2. Dhamn (Tanggung Jawab Materiil Berupa Ganti Rugi Atau Diyat)Bentuk tanggung-jawab ini berlaku untuk bentuk malpraktek berikut: a. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya. b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah. c. Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi terjadi kesalahan tidak disengaja. d. Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak mendapat ijin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali dalam keadaan darurat.

3. Ta'zr berupa hukuman penjara, cambuk, atau yang lain. Ta'zr berlaku untuk dua bentuk malpraktek:a. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya. b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah

Terima Kasih

**