maurice duverger Memikirkan Kembali Sistem Pemerintahan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mauricee duverger

Text of maurice duverger Memikirkan Kembali Sistem Pemerintahan

SOSIOLOGI POLITIKMEMIKIRKAN KEMBALI SISTEM PEMERINTAHAN

Disusun Oleh Kelompok 6:Diah Perwitasari(4115133783)Gilang Ahmad(4115133801)Khoirun Nisa(4115133774)May Rinta Sari(4115133787)Muhammad Hanif(4115133781)Tyas Ayu Karyasih (4115137055)Yulia Najeges(4115137050)

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANFAKULTAS ILMU SOSIALUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Memikirkan Kembali Sistem Pemerintahan. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Sosioologi Poltik.Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.Dalam penulisan makalah ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada Dosen kami yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Mei 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISIKATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiBAB I PENDAHULUANA.Latar Belakang Masalah1B.Rumusan Masalah1C.Tujuan Penulisan2BAB II PEMBAHASANA.Teori-Teori Kontemporer Tentang Negara dan Masyarakat Sipil3B.Peralihan Post-Modern3C.Konsep Konservatisme5D.Giddens: melampaui Kiri dan Kanan5E.Beck : Masyarakat Risiko dan Penemuan Kembali Politik8F.Penilaian Kritis terhadap Giddens dan Beck10K.Memikirkan Kembali Kiri12L.Penilaian Kritis terhadap Miliband dan Wainwright13M.Pluralisme Radikal: Menuiu Konvergensi Teoretis16N.Pemerintahan Global21O.Teori Hubungan dan Risiko Global22P.Dilema Keamanan Baru23Q.Menuju Pemerintahan Global24R.Rezim Rezim Internasional25S.Perserikatan Bangsa Bangsa27T.Masyarakat Sipil Global31BAB III KESIMPULAN36DAFTAR PUSTAKAiii

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang MasalahPara sosiologi kontemporer telah memahami hubungan antara negara dan masyarakat sipil dan telah berusaha menangkap persoalan yang dimunculkan oleh hubungan ini terhadap pemerintahan manusia dan juga telah bergulat dengan masalah tentang bagaimana hubungan negara dan masyarakat sipil dapat direformasi agar bisa secara efektif menghadapi perubahan sosial. Fokus utama sosiologi politik adalah relasi kekuasaan yang saling tergantung antara negara dan masyarakat sipil. Kesimpulan ini akan mencakup tinjauan terhadap elemen-elemen utama argumen ini, sekaligus pembahasan singkat tentang cara-cara yang bisa ditempuh sosiologi politik untuk menjawab persoalan kontemporer dalam pemerintahan.Pertanyaan yang harus selalu dijawab oleh sosiologi politik adalah: bagaimanakah kekuasaan didistribusikan dan dilembagakan dalam masyarakat? Jika kita hendak menjawab pertanyaan ini, maka teks ini berpenierian bahwa sangatlah penting untuk mengakui sentralisasi negara. Hal ini karena negara-lah yang merupakan institusi politik yang paling mampu memusatkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kekuasaan ekonomi, komunikasi, dan militer. Namun, arti penting negara belum dapat diterima oleh semua sosiologi politik.

B. Rumusan MasalahJika dilihat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana para ahli sosiologi kontemporer telah memikirkan kembali sistem pemerintahan dalam sorotan berbagai tantangan global.

C. Tujuan PenulisanTujuan penulis dalam menyusun makalah ini adalah agar dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh berbagai perubahan sosial saat ini terhadap hubungan negara-masyarakat sipil, dan permasalahan sistem pemerintahan kontemporer. Diharapkan dengan adanya makalah ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Teori-Teori Kontemporer Tentang Negara dan Masyarakat SipilProses perubahan sosial bukan hanya menunjukkan berlanjutnya kekuasaan negara, namun juga memperlihatkan betapa probelematis dan kontradiktifnya hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Jika pemerintahan hendak diperbaiki, kemampuan negara untuk memusatkan kekuasaan harus diakui dan dilawan. Relevansi berbagai ideologi kaum modernis dalam membentuk sistem pemerintahan masa depan. Bagi Giddens dan Beck, liberalisme dan sosialisme telah kehabisan tenaga, ketika berbagai proyek pencerahan telah menemui keterbatasannya. Miliband dan Mainwright mempertahankan esensi sosialisme sebagai teori emansipatoris (pembebasan).Teori-teori ini melalui adaptasi besar-besaran terhadap teoriteori klasik, telah mengalami konvergensi (pengerucutan) menuju posisi pluralis radikal, dengan int berupa demokratisasi negara dan masyarakat sipil. Teori demokrasi asosiatif oleh Paul Hirst, teorinya merupakan contoh tepat mengenai pluralisme radikal dan uoaya paling menarik untuk memikirkan kembali hubungan negara-masyarakat sipil. Pada awal abad ke-20 ini paling tepat digambarkan sebagai dunia post-modern, dan karenanya berada di luar kemampuan logika kaum modernis untuk menerangkannya.

B. Peralihan Post-ModernPost-modernisime melontarkan kritikan tajam terhadap semua proyek teoritistermasuk liberalisme dan sosialismeyang menawarkan pandangan holistik (menyeluruh) terhadap eksistensi manusia. Kaum post modernis terutama mengkritik pedas berbagai media-naratif, yakni teori-teori yang mengklaim mampu memetakan arah masa depan masyarakat melalui analisis terhadap kondisi umat manusia pada masa lampau dan sekarang (Lyotard, 1984). Untuk menggantikan individualisme statis dalam liberalisme, dan kolektivisme opresif Marxisme, post-modernisme menekankan fragmentasi, reativisme, dan multi-identitasyang seringkali saling bertentangan. Mengistimewakan satu identitas, satu fragmen, atau satu kebenaran, berarti menindas posisi lain yang sama-sama sahih. Sebagaimana identitas, kekuasaan dipahami mempunyai aneka segi. Seperti dinyatakan Foucault, kekuasaan hadir dalam institusi sosial, ketimpangan ekonomi, bahasa, pada tubuh kita masing-masing (Foucaut, 1980). Setiap sistem pengetahuan, yang oleh kaum post-modernis disebut wacana (diskursus), niscaya melibatkan pendayagunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sifat kekuasaan yang selalu-hadirdalam hubungan manusia, maka usaha untuk menetapkan sumber utama kekuasaanmisalnya pada negara, suatu kelas, atau kelompok korporasiakan sia-sia.Post-modernisme memiliki kekuatan. Marxisme dan liberalisme di permukaan terlihat emansipatoris, namun bertumpu pada konsep-konsep keadilan, peramaan hak, dan persaudaraan yang jelas-jelas bernuansa gender. Dalam menegaskan bahwa kekuasaan dijalankan d tingkat mikro selain juga makro, karya para penulis seperti Foucault terkait erat denan gagasan kaum feminis tentang pribadi adalah juga politik. Konsep wacana kekuasaan yang beroperasi melalui bahasa juga bermanfaat dalam analisis terminologi seksis yang demikian merata, dan membantu mengkondisikan interaksi anatra pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari, namun kontribusinya dari segi perhatian sentral sosiologi politik bersifat terbatas. Hal ini karena kaum post-modernis sangat kuat dalam kritik (tentang gagasan universalitas dan keterbatasan meta-naratif) tetapi tidak banyak menawarkan jalan alternatif yang konstruktif terhadap pendapat kaum modernis yang mereka cela.Persoalan dalam pendekatan post-modern terhdap institusi sosial dalam kekuasaan, tidak pernah dipandang sebagai aribut yang berpotesi positif, sebagaimana dalam gagasan pemberdayaan. Dalam setiap pemerintahan harus dibuat pilihan sulit antara berbagai bentuk institusional. Pemikiran post-modernis mengisyaratkan dua kemungkinan pendirian politik. Pertama, suatu relativisme yang ekstrim dan nihilistik, yang kembali kepada fatalisme pra-modern, atau mengarah pada perebutan kekuasaan a la Nietzsche, di mana yang kuat yang berjaya atas yang lemah. Kedua, kritik post-modern terhadap liberalisme ironisnya justru memberikan suatu perspektif libertarian yang radikal, ketika satu-satunya yang penting adalah kebebasan untuk memilih, bukannya hakikta atau akibat pilihan itu sendiri.

C. Konsep KonservatismeGiddens (1994) dan Beck (1992, 1997) mengakui keterbatasan post-moderisme dalam mengenali persoalan pemerintahan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Bagi Giddens (1994), post-modernsime berujung pada pengakan tentang ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar dibanding diri kita. Beck lebih melihat potensi dalam post-modernisme, namun Ia sependapat tentang gagasan kemodernan yang diskonstekstualkan kembali bukannya sekadar asumsi kaum post-modernis bahwa perubahan sosial yang mempengaruhi modernisasi lebih menandakan kematiannya dibandingkan perubahannya enuju sebuah bentuk baru.Kedua pemikir ini ingin memisahkan penyerupaan modernisasi semata-mata dengan agasan industrialisme. Proses globalisasi dan tumbuhnya kesadaran sosial berarti bahwa kemodernan mengandung benih-benih pembaruannya sendiri, selain potensi penghancurannya. Seperti telah ditulis Beck (1977), ada banyak kemungkinan modernitas. Kemiripan teori antara Giddens dan Beck sangat mencolok.

D. Giddens: melampaui Kiri dan KananInti analisis Giddens dalam Beyond Left and Right (1994), tentang modernisasi akhir adalah suatu pandangan radikal tentang globalisais. Globalisasi terutama bukanlah suatu deskripsi tentang saling ketergantungan ekonomi, melainkan menunjuk pada saling keterhubungan antara komunitas-komunitas local dan proses global kemodernan. Produk-produk masyarakat moderb, seperti telekomunikasi, mikrokomputer, dan satelit, telah memungkinkan modernisasi menjadi sadar-diri, dan Giddens menggunakan istilah refleksifitas sosial (social reflexivity)untuk menyebut proses ini.Masalah pokok yang k