MATRIKS RENCANA TINDAK REPETA 2001 · 2013-10-23 · Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ... Tersusunnya RUU perubahan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

C. MATRIKS RENCANA TINDAK

REPETA 2004 No. Program Pembangunan

Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004

1. Pembentukan PeraturanPerundang-undangan

1. Memantapkan proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

2. Memantapkan hubungan antara Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Prolegnas

3. Memantapkan proses penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)

4. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

5. Menyusun kajian dan evaluasi serta bahan-bahan revisi pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

6. Memantapkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

7. Melakukan pembinaan dan pengembangan hukum nasional

Penyusunan Naskah Akademis 1. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan

Naskah Akademis untuk RUU Perlindungan Data Pribadi Penduduk

2. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Pelayanan Jasa Kesehatan.

3. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Penglolaan Limbah.

4. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Pahlawan Nasional.

5. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Pelaksanaan Hukuman Mati

6. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Lembaga Pembiayaan Modal Ventura

1. Tersusunnya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

2. Terciptanya koordinasi yang baik antara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Prolegnas

3. Tersusunnya Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

4. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

5. Tersedianya hasil kajian dan evaluasi serta bahan-bahan revisi pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

6. Tersedianya kemudahan untuk mengakses Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

7. Berkurangnya aturan hukum peninggalan kolonial yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan nasional

Penyusunan Naskah Akademis 1. Tersusunnya Naskah Akademis untuk RUU

Perlindungan Data Pribadi Penduduk 2. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan

penyusunan RUU tentang Pelayanan Jasa Kesehatan. 3. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan

penyusunan RUU tentang Pengelolaan Limbah. 4. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan

penyusunan RUU tentang Pahlawan Nasional. 5. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan

penyusunan RUU tentang Pelaksanaan Hukuman Mati.

6. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan penyusunan RUU tentang Lembaga Pembiayaan Modal Ventura

Dept. Kehakiman dan HAM, Depkeu, Depkes, Depsos, Dephan, Dephub, Dept. Energi dan SD Mineral, Kejagung, BPN, Depperindag, Kantor Meneg PAN, Depag, Arsip Nasional, Deplu, Setjen DPR, Depnakertrans, MA, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Depdagri, Dept. Kelautan dan Perikanan, Depkimpraswil, PERPUSNAS RI, Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan, Mabses Polri, Kantor Menko Perekonomian, BKPM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

III – 9



7. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Perlindungan Nasabah

8. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Presiden

9. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Penutupan Perkara Pidana.

10. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya

11. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender

12. Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Anti Perkosaan

7. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan penyusunan RUU tentang Perlindungan Nasabah

8. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan

penyusunan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Presiden


penyusunan RUU tentang Penutupan Perkara Pidana. 10. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan

penyusunan RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya


penyusunan RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender

12. Tersusunnya Naskah Akademis sebagai bahan penyusunan RUU tentang Anti Perkosaan

Penyusunan Rancangan Undang-undang

1. Mempercepat penyusunan RUU Administrasi Kependudukan

2. Mempercepat penyusunan RUU Catatan Sipil 3. Mempercepat penyusunan RUU untuk merubah

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

4. Mempercepat penyusunan RUU tentang Keadaan Bahaya

5. Mempercepat penyusunan RUU tentang Kementrian Negara

6. Mempercepat penyusunan RUU tentang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

7. Mempercepat penyusunan RUU tentang Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisional.

8. Mempercepat penyusunan RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama

9. Mempercepat penyusunan RUU tentang Perkumpulan

10. Mempercepat penyusunan RUU tentang Badan Usaha di luar Perseroan Terbatas dan Koperasi

11. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Penyusunan Rancangan Undang-undang

1. Tersusunnya RUU Administrasi Kependudukan 2. Tersusunnya RUU Catatan Sipil 3. Tersusunnya RUU tentang Pemerintahan Daerah 4. Tersusunnya RUU tentang Keadaan Bahaya 5. Tersusunnya RUU tentang Kementrian Negara 6. Tersusunnya RUU tentang Hubungan Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah 7. Tersusunnya RUU tentang Hukum Adat dan Hak-Hak

Tradisional 8. Tersusunnya RUU tentang Hukum Terapan Peradilan

Agama 9. Tersusunnya RUU tentang Perkumpulan 10. Tersusunnya RUU tentang Badan Usaha di luar

Perseroan Terbatas dan Koperasi 11. Ditetapkannya UU tentang Ratifikasi Opsional

III – 10



Ratifikasi Opsional Protokol Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

12. Mempercepat penyusunan RUU tentang Kode Etik Hakim

13. Mempercepat penyusunan RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara

14. Mempercepat penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Suap

15. Mempercepat penyusunan RUU tentang Revisi UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

16. Mempercepat penyusunan RUU perubahan UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

17. Mempercepat penyusunan RUU perubahan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

18. Mempercepat penyusunan RUU perubahan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

19. Mempercepat penyusunan RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

20. Mempercepat penyusunan RUU tentang Jalan

Protokol Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

12. Tersusunnya RUU tentang Kode Etik Hakim 13. Tersusunnya RUU tentang Hubungan Antar Lembaga

Tinggi Negara 14. Tersusunnya RUU tentang Tindak Pidana Suap 15. Tersusunnya RUU tentang Revisi UU Nomor 4 Tahun

1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

16. Tersusunnya RUU perubahan UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

17. Tersusunnya RUU perubahan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

18. Tersusunnya RUU perubahan UU Nomor 24 Tahun

1992 tentang Penataan Ruang 19. Tersusunnya RUU tentang Penataan Ruang Laut,

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 20. Tersusunnya RUU tentang Jalan

Penetapan Undang-undang A. Bidang Hukum 1. Mempercepat Pembahasan RUU tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

3. Mempercepat pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

4. Mempercepat pembahasan RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

5. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung

6. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum

7. Mempercepat pembahasan untuk merubah UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Penetapan Undang-undang A. Bidang Hukum 1. Ditetapkannya UU tentang Tata Cara Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan 2. Ditetapkannya UU tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 3. Ditetapkannya UU tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme 4. Ditetapkannya UU tentang Kebebasan Memperoleh

Informasi Publik 5. Ditetapkannya UU tentang Mahkamah Agung

6. Ditetapkannya UU tentang Peradilan Umum 7. Ditetapkannya UU tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (PTUN)

III – 11



Usaha Negara (PTUN) 8. Mempercepat pembahasaan untuk merubah UU

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

9. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU Nomor 2/1986 tentang Peradilan Militer

10. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan

11. Mempercepat pembahasan RUU tentang Komisi Judisial

12. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

13. Mempercepat pembahasan RUU tentang Ombudsman Nasional

14. Mempercepat pembahasan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

15. Mempercepat pembahasan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

16. Mempercepat pembahasan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)

17. Mempercepat pembahasan RUU tentang Amnesti dan Abolisi

18. Mempercepat pembahasan RUU tentang Ekstradisi

19. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Korea Selatan

20. Mempercepat pembahasan RUU tentang pengesahan Convention Againts Transnational Organized Crime (TOC)

21. Mempercepat pembahasan RUU tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Terrorist Bombing

22. Mempercepat pembahasan RUU tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Suppression on Financing Terrorism

23. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

24. Mempercepat pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi

25. Mempercepat pembahasan RUU tentang Wakaf

8. Ditetapkannya UU tentang Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman 9. Ditetapkannya UU tentang Peradilan Militer 10. Ditetapkannya UU tentang Kejaksaan 11. Ditetapkannya UU tentang Komisi Judisial 12. Ditetapkannya UU tentang Perlindungan Saksi dan

Korban 13. Ditetapkannya UU tentang Ombudsman Nasional

14. Ditetapkannya UU tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

15. Ditetapkannya UU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

16. Ditetapkannya UU tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)

17. Ditetapkannya UU tentang Amnesti dan Abolisi

18. Ditetapkannya UU tentang Ekstradisi

19. Ditetapkannya UU tentang Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Korea Selatan

20. Ditetapkannya UU tentang pengesahan Convention Againts Transnational Organized Crime (TOC)

21. Ditetapkannya UU tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Terrorist Bombing

22. Ditetapkannya UU tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Suppression on Financing Terrorism

23. Ditetapkannya UU tentang Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

24. Ditetapkannya UU tentang Mahkamah Konstitusi 25. Ditetapkannya UU tentang Wakaf

III – 12



26. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika

27. Mempercepat pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan

28. Mempercepat pembahasan RUU tentang Keimigrasian

29. Mempercepat pembahasan RUU tentang Penggunaan dan Perlindungan Lambang Palang Merah

B. Bidang Ekonomi 1. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Perencanaan Nasional 2. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Perbendaharaan Negara 3. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Mempercepat pembahasan RUU tentang Bank

Indonesia 5. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Perkreditan Perbankan 6. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Likuidasi Bank 7. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Perposan 8. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Bentuk-bentuk Badan Usaha Negara 9. Mempercepat pembahasan RUU tentang APBN

2004 10. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah

UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 11. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah

UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

12. Mempercepat pembahasan RUU tentang Sekuritisasi

13. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

14. Mempercepat pembahasan RUU tentang Pertambangan Umum

15. Mempercepat pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak

16. Mempercepat pembahasan untuk merubah UU

26. Ditetapkannya UU tentang Narkotika 27. Ditetapkannya UU tentang Pemasyarakatan 28. Ditetapkannya UU tentang Keimigrasian 29. Ditetapkannya UU tentang Penggunaan dan

Perlindungan Lambang Palang Merah B. Bidang Ekonomi 1. Ditetapkannya UU tentang Perencanaan Nasional 2. Ditetapkannya UU tentang Perbendaharaan Negara 3. Ditetapkannya UU tentang Pemeriksaan Tanggung

Jawab Keuangan Negara 4. Ditetapkannya UU tentang Bank Indonesia 5. Ditetapkannya UU tentang Perkreditan Perbankan 6. Ditetapkannya UU tentang Likuidasi Bank 7. Ditetapkannya UU tentang Perposan 8. Ditetapkannya UU tentang Bentuk-bentuk Badan

Usaha Negara 9. Ditetapkannya UU tentang tentang APBN 2004 10. Ditetapkannya UU tentang tentang Yayasan 11. Ditetapkannya UU tentang tentang Perseroan

Terbatas 12. Ditetapkannya UU tentang Sekuritisasi 13. Ditetapkannya UU tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah 14. Ditetapkannya UU tentang Pertambangan Umum 15. Ditetapkannya UU tentang Pengampunan Pajak 16. Ditetapkannya UU tentang Pasar Modal

III – 13



Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 17. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Penanaman Modal C. Bidang Politik 1. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Lembaga Kepresidenan 2. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD, dan DPD 3. Mempercepat pembahasan RUU tentang Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional D. Bidang Sosial dan Budaya 1. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 2. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Perlindungan Pekerja di Luar Negeri 3. Mempercepat pembahasan RUU tentang Praktik

Kedokteran 4. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Keolahragaan 5. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Larangan Perdagangan Perempuan dan Anak 6. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi

7. Mempercepat pembahasan RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan

8. Mempercepat pembahasan untuk merubah UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

9. Mempercepat pembahasan RUU tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 81

10. Mempercepat pembahasan RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

11. Mempercepat pembahasan RUU tentang Jamsostek

12. Mempercepat Pembahasan RUU tentang Kewarganegaraan

13. Mempercepat pembahasan RUU tentang Kesehatan

14. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Arsip

17. Mempercepat pembahasan RUU tentang Penanaman

Modal

C. Bidang Politik 1. Ditetapkannya UU tentang Lembaga Kepresidenan 2. Ditetapkannya UU tentang Susunan dan Kedudukan

DPR, DPRD, dan DPD 3. Ditetapkannya UU tentang Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi Nasional D. Bidang Sosial dan Budaya 1. Ditetapkannya UU tentang Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan 2. Ditetapkannya UU tentang Perlindungan Pekerja di

Luar Negeri 3. Ditetapkannya UU tentang Praktik Kedokteran 4. Ditetapkannya UU tentang Keolahragaan 5. Ditetapkannya UU tentang Larangan Perdagangan

Perempuan dan Anak 6. Ditetapkannya UU tentang Ratifikasi Konvensi

Internasional tentang Pengungsi\ 7. Ditetapkannya UU tentang Sistem Nasional

Perpustakaan 8. Ditetapkannya UU tentang Kepariwisataan 9. Ditetapkannya UU tentang Ratifikasi Konvensi ILO

Nomor 81 10. Ditetapkannya UU tentang pembinaan dan

Perlindungan Tenaga Kerja 11. Ditetapkannya UU tentang Jamsostek 12. Ditetapkannya UU tentang Kewarganegaraan 13. Ditetapkannya UU tentang Kesehatan 14. Ditetapkannya UU tentang Arsip

III – 14



E. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Mempercepat pembahasan RUU untuk

mengganti UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

2. Mempercepat pembahasan RUU tentang Panas Bumi

3. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

4. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perkebunan

5. Mempercepat pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

6. Mempercepat pembahasan RUU untuk merubah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

7. Mempercepat pembahasan RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan

8. Mempercepat pembahasan RUU tentang Hak Milik Atas Tanah

9. Mempercepat pembahasan RUU tentang Pengesahan Ratifikasi International mengenai Treaty On Plant Genetic Resources

10. Mempercepat pembahasan RUU tentang Energi 11. Mempercepat pembahasan untuk merubah UU

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum

F. Bidang Pembangunan Daerah 1. Mempercepat Pembahasan RUU tentang

Perrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

G. Bidang Pertahanan dan Keamanan 1. Mempercepat pembahasan RUU tentang

Penanggulangan Keadaan Bahaya/ Keadaan Darurat

2. Mempercepat pembahasan RUU tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

E. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Ditetapkannya UU tentang Sumber Daya Air 2. Ditetapkannya UU tentang Panas Bumi 3. Ditetapkannya UU tentang Perikanan 4. Ditetapkannya UU tentang Perkebunan 5. Ditetapkannya UU tentang Pengelolaan Sumber Daya

Alam 6. Ditetapkannya UU tentang Pertanahan

7. Ditetapkannya UU tentang Pengambilalihan Tanah

untuk Kepentingan Pembangunan 8. Ditetapkannya UU tentang Hak Milik Atas Tanah 9. Ditetapkannya UU tentang Ratifikasi International

Treaty On Plant Genetic Resources 10. Ditetapkannya UU tentang Energi 11. Ditetapkannya UU tentang Pertambangan Umum F. Bidang Pembangunan Daerah 1. Ditetapkannya UU tentang Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam G. Bidang Pertahanan dan Keamanan 1. Ditetapkannya UU tentang Penanggulangan Keadaan

Bahaya/ Keadaan Darurat 2. Ditetapkannya UU tentang Batas Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia

III – 15



2. Pemberdayaan LembagaPeradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

1. Mempercepat target pelaksanaan Peralihan Pembinaan Peradilan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

2. Memantapkan penyempurnaan sistem manajemen, administrasi dan organisasi lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya

3. Memantapkan penyempurnaan sistem rekruitmen dan promosi hakim, aparat penegak hukum serta tenaga administrasi pendukung lembaga peradilan yang transparan dan tidak diskriminatif

4. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan fungsional, pelatihan tehnis dan non tehnis bagi hakim dan aparat penegak hukum serta aparatur hukum lainnya yang lebih berkualitas dan tepat sasaran

5. Melakukan evaluasi pelaksanaan mutasi bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka pengalokasian yang berimbang di daerah

6. Meningkatkan pemahaman dan wawasan hakim, aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya serta tenaga teknis hukum di bidang hukum internasional, hukum bisnis dan masalah gender

7. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang administrasi dan manajemen perkara bagi tenaga administrasi pendukung penyelenggaraan peradilan

8. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga perpustakan di lingkungan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

9. Melakukan kajian dalam rangka perluasan kewenangan pengadilan niaga.

10. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu

11. Meningkatkan penyelesaian perkara dan tunggakan perkara, baik kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung

12. Melakukan evaluasi dan mengembangkan prosedur pelaksanaan pengendalian dan bimbingan khusus intelijen

13. Melakukan pengawasan terhadap hakim dan

1. Terlaksananya Pembinaan Peradilan Satu Atap kepada Lembaga Mahkamah Agung

2. Tingkat kemajuan penyempurnaan sistem manajemen

dan administrasi peradilan yang lebih transparan dan akuntabel dan terbuka

3. Terwujudnya sistem rekruitmen dan promosi hakim,

aparat penegak hukum lainnya serta tenaga administrasi pendukung yang lebih transparan dan tidak diskriminatif

4. Jumlah Hakim, Aparat Penegak Hukum dan Aparatur

Hukum lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas keadilan universal

5. Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan mutasi hakim

dan aparat penegak hukum lainanya yang lebih proporsional dengan jumlah penduduk

6. Jumlah hakim, aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya serta tenaga teknis hukum menerapkan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender

7. Jumlah tenaga administrasi di lingkungan peradilan

yang profesional, mampu dan terampil dalam mendukung terwujudnya proses peradilan cepat, tepat dan biaya ringan.

8. Jumlah tenaga perpustakan di lingkungan peradilan yang mampu mendukung penyediaan bahan dan informasi hukum

9. Tersedianya hasil kajian mengenai perluasan kewenangan pengadilan niaga

10. Jumlah pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu

11. Jumlah penyelesaian perkara dan semakin menurunnya tunggakan perkara baik kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung

12. Tersusunnya prosedur pelaksanaan pengendalian dan bimbingan khusus intelijen yang lebih sistematis

13. Persentase jumlah aparat penegak hukum yang

Dept. Kehakiman dan HAM, Kejagung, MA, Mabes Polri, dan Depag

Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

III – 16



aparat penegak hukum lainnya melalui penerapan penghargaan dan pemberian sanksi hukuman

14. Meningkatkan Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di Indonesia

15. Meningkatkan pembinaan pelayanan hukum dibidang Administrasi Hukum Umum, Imigrasi, Pemasyarakatan, Hak Kekayaan Intelektual dan Peradilan

16. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual

17. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan dan hukum adat sebagai bahan pembentukan yurisprudensi

18. Melakukan pengumpulan bahan, literatur, pustaka, kumpulan yurisprudensi dan informasi mengenai hukum yang berwawasan gender.

19. Meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya

20. Memperbaiki kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum serta tenaga pendukung lainnya

21. Meningkatkan pembinaan pelayanan hukum di bidang pendaftaran badan hukum, kewarganegaraan, kenotariatan, daktiloskopi dan hukum internasional, fidusia, keimigrasian dan hak kekayaan intelektual

22. Meningkatkan pembinaan terhadap narapidana, bimbingan klien

23. Meningkatkan pembimbingan dan pelayanan

terhadap tahanan 24. Meningkatkan pengelolaan benda sitaan negara 25. Menyelenggarakan sosialisasi pemahaman Hak

Kekayaan Intelektual secara terpadu 26. Meningkatkan pemberdayaan terhadap sistem

informasi manajemen (SIM) di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Administrasi Hukum

mendapat penghargaan dan yang dikenakan pemberian sanksi hukuman

14. Persentase tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh

orang asing di Indonesia 15. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan

hukum yang lebih transparan, akuntabel dan terbuka 16. Jumlah masyarakat yang kurang mampu yang

mendapatkan keadilan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap HKI serta persentase tingkat pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

17. Jumlah putusan pengadilan yang didasarkan pada yurisprudensi

18. Tersedianya bahan, literatur, pustaka, kumpulan

yurisprudensi dan informasi mengenai hukum yang berwawasan gender.

19. Terwujudnya kinerja kelembagaan apa ratur hukum yang efektif dan efisien

20. Meningkatnya kinerja hakim dan tenaga pendukung lainnya yang terbebas dari unsur KKN

21. Tingkat pelayanan hukum yang lebih efisien kepada masyarakat.

22. Jumlah warga binaan yang mempunyai kesadaran hukum dan keahlian khusus sebagai bekal di masyarakat

23. Tingkat penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap para tahanan

24. Terwujudnya pengelolaan benda sitaan negara yang

baik dan tertib 25. Tingkat pemahaman masyarakat tentang Hak

Kekayaan Intelektual 26. Terwujudnya sistem informasi manajemen hukum di

bidang Hak Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Administrasi Hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

III – 17



27. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana, untuk mendukung Pemberdayaan terhadap Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.

28. Mempercepat proses beroperasinya Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Propinsi di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam dengan menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana serta peraturan perundangannya.

27. Jumlah dukungan sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung Pemberdayaan terhadap Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.

28. Terbentuknya pengoperasionalan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Propinsi di Nangroe Aceh Darussalam

3. Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pelanggaran HAM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian berbagai kasus KKN dan pelanggaran HAM

Mempercepat pengangkatan keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui kriteria seleksi yang ketat

Mempercepat proses pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang transparan dan akuntabel.

Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesadaran terhadap pemajuan dan perlindungan HAM Melakukan penyusunan, penyempurnaan dan pemasyarakatan instrumen HAM Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah KKN dan HAM bagi aparat penegak hukum Melakukan operasi intelijen yustisial dan pengamanan intelijen yustisial serta berbagai permasalahan yang terkait dengan terorisme

Meningkatkan penyelesaian kasus pidana umum tertentu, pidana khusus dan kasus perdata serta tata usaha negara. Pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil,

1. a. Terinventarisasinya jumlah kasus-kasus KKN dan HAM yang belum terselesaikan secara hukum

b. Jumlah pelimpahan berkas penyidikan ketahap pengadilan untuk kasus KKN dan pelanggaran HAM

c. Persentase penyelesaian kasus KKN dan pelanggaran HAM

d. Persentase pengembalian kekayaan kepada negara yang dirugikan karena adanya praktik KKN

2. Terbentuknya anggota-anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersih, akuntabel, mandiri dan tidak terpengaruh terhadap pihak manapun.

3. Terbentuknya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dengan hakim-hakim yang bersih, berintegritas dan moral yang tinggi serta independen dalam penetapan putusannya.

4. Tersedianya hasil penelitian tentang pengembangan dan peningkatan kesadaran terhadap pemajuan dan perlindungan HAM

5. Tersusunnya buku panduan HAM bagi aparat penegak hukum

6. Jumlah aparat penegak hukum yang memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah KKN dan HAM

7. Jumlah laporan yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan yustisial serta penanganan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terkait dengan terorisme

8. Persentase penyelesaian kasus pidana umum tertentu, pidana khusus, kasus perdata serta tata usaha negara.

9. Terwujudnya perlindungan HAM yang berkaitan

Dept. Kehakiman dan HAM, Kejagung, MA, Mabes Polri

Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pelanggaran HAM

III – 18

III – 19



politik, ekonomi, sosial budaya dan hak-hak perempuan dan hak anak

dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, hak perempuan dan anak

10. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM

11. Meningkatkan peran Jaksa pengacara negara, pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara

12. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana

untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pelanggaran HAM

13. Melakukan penelitian tentang efektifitas penayangan pada media massa, nama-nama pelaku kejahatan dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi.

10. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan RAN HAM antar instansi pemerintah dan non pemerintah

11. Meningkatnya bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa dan meningkatnya jumlah pemulihan serta penyelamatan keuangan negara

12. Jumlah dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pelanggaran HAM

13. Tersedianya hasil penelitian tentang efektifitas penayangan pada media massa, nama-nama pelaku kejahatan dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi

4. Peningkatan KesadaranHukum dan Pengembangan Budaya Hukum

1. Meningkatkan kegiatan penyadaran hukum baik terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat

2. Melakukan kajian terhadap metode dan sistem penyadaran hukum yang lebih tepat sasaran

3. Penyebarluasan berbagai materi hukum dan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM dan berbagai konvensi internasional melalui media elektronik dan media lainnya.

4. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian mengenai berbagai permasalahan hukum yang tidak berkeadilan gender

5. Meningkatkan kualitas penyuluh hukum yang sensitif gender

6. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah dan otonomi khusus di lingkungan aparat pemerintah Pusat dan Daerah

7. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum

1. Persentase kesadaran hukum aparat penyelenggara negara dan masyarakat dalam mengaktualisasikan hak dan kewajibannya

2. Terumuskannya metode peningkatan kesadaran hukum yang lebih akomodatif dan komunikatif serta berkeadilan gender

3. Persentase masyarakat yang mengetahui dan memahami berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM dan berbagai konvensi internasional.

4. Terpetakannya berbagai permasalahan hukum yang

tidak berkeadilan gender 5. Jumlah penyuluh hukum yang sensitif gender 6. Meningkatnya jumlah aparat pemerintah Pusat dan

Daerah yang mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah dan otonomi khusus

7. Jumlah dukungan sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum

Dept. Kehakiman dan HAM, Kejagung, Mabes Polri, MA, Depdagri, BPKP, BPN, Depag, Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan, Kantor Meneg PPKTI

Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum

Documents

MATRIKS RENCANA TINDAK REPETA 2001 · 2013-10-23 · Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ... Tersusunnya RUU perubahan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan