Click here to load reader
Upload
dokhanh
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MATRIKS DISKUSI MASALAH DAN TINDAK LANJUT
FORUM KOMUNIKASI PENELITI, WIDYAISWARA DAN PENYULUH KEHUTANAN
Cisarua, 16 s/d 18 Juli 2012
Topik Bahasan : Peran Forum Komunikasi Peneliti, Widyaiswara Dan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Operasionalisasi KPH
No. Permasalahan
Kondisi Saat Ini Rencana Tindak Lanjut Penanggungjawab
1. Peran Peneliti dalam Pembangunan KPH
- Peneliti belum banyak melakukan kajian secara khusus terkait pembangunan dan operasionalisasi KPH.
- Penelitian terkait teknis kehutanan untuk menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan belum didesiminasi kepada KPH yang telah terbentuk
- Peneliti melakukan kajian lebih mendalam mengenai konsep pembangunan KPH ideal yang difokuskan pada KPH model yang telah ada
- Melakukan kajian mengenai konsep green economy dan social enterpreneurship pada KPH model yang dapat diaplikasikan sehingga KPH juga dapat berfungsi sebagai core bisnis bagi masyarakat didalam, tepi dan sekitar hutan.
- Melakukan kajian kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan KPH.
- Melakukan kajian mengenai bentuk kelembagaan KPH yang tepat. (SKPD atau UPT atau gabungan keduanya)
- Melakukan kajian mengenai konsep pengelolaan hutan yang aplikatif, efektif, akuntable, sustainable dan profitable melalui KPH.
- Menyebarluaskan informasi hasil-hasil penelitian kepada publik termasuk kepada penyuluh kehutanan dan widyaiswara
- Fungsional Peneliti - Badan Litbang
Kehutanan - Direktorat Jenderal
Planologi - KPH model yang
telah terbentuk - Dinas Kehutanan
Provinsi
2. Peran Widyaiswara dalam Pembangunan KPH
- Widyaiswara sudah mulai melaksanakan kediklatan terkait pengembangan KPH (Calon KPH dan Perencanaan KPH).
- Widyaiswara sudah menyusun dan mengembangkan beberapa materi terkait pembangunan dan operasionalisasi KPH
- Perkembangan kediklatan terkait KPH terus dilakukan dengan mengikuti perkembangan isu-
- Mengumpulkan referensi terkait pembangunan dan operasionalisasi KPH yang akan menjadi acuan dalam menyusun kursil kediklatan.
- Melakukan kunjungan lapang dan kajian di beberapa KPH model sebagai acuan untuk mengembangkan kediklatan KPH
- Berkoordinasi dengan peneliti Badan Litbang terkait penyusunan materi-materi pengelolaan
- Fungsional Widyaiswara
- BP2SDMK (Pusat Diklat Kehutanan)
- Direktorat Jenderal Planologi
- KPH model yang telah terbentuk
No. Permasalahan
Kondisi Saat Ini Rencana Tindak Lanjut Penanggungjawab
isu pembangunan KPH dan opersinalisasinya melalui kegiatan mengumpulkan referensi dan informasi, workshop, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.
hutan dalam rangka mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH yang aplikatif.
- Mengembangkan pelatihan-pelatihan lain terkait pengelolaan KPH baik terhadap pengelola KPH, penyuluh kehutanan maupun masyarakat.
- Melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan
- UPT BP2SDMK (Balai Diklat Kehutanan)
- Dinas Kehutanan Provinsi
3. Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pembangunan KPH
- Penyuluh kehutanan belum mengetahui secara utuh informasi terkait pembangunan dan operasionalisasi KPH
- Belum terdapat kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan baik kepada pelaku utama maupun pelaku usaha terkait pengembangan KPH
- Melakukan koordinasi dengan pengelola KPH diprioritaskan pada KPH model yang telah terbentuk untuk memperoleh informasi dasar terkait pengelolaan hutan melalui KPH.
- Melakukan koordinasi dengan widyaiswara untuk menyelenggarakan pelatihan bagi penyuluh kehutanan tertutama PK pada wilayah yang telah membangun KPH model.
- Menyelenggarakan penyuluhan kepada pelaku utama baik melalui sosialisasi massal maupun perorangan dalam kelompok-kelompok tani hutan yang dibinanya.
- Melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha dan stkeholder kehutanan lainnya terkait pengelolaan hutan melalui kelembagaan KPH.
- Mengembangkan konsep green economy dan social enterpreunership kepada kelompok-kelompok tani hutan yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan di bawah pengelolaan KPH dengan memperoleh dukungan dari KPH terkait.
- Fungsional Penyuluh Kehutanan
- BP2SDMK (Pusat Diklat Kehutanan)
- Direktorat Jenderal Planologi
- KPH model yang telah terbentuk
- UPT BP2SDMK (Balai Diklat Kehutanan)
- Dinas Kehutanan Provinsi
4. Tata Hubungan Kerja KPH, UPT Kementerian Kehutanan (BDK dan BPK) dan Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Daerah (Dinas
- KPH belum menjalin koordinasi dengan UPT BP2SDM Kehutanan dan Badan Litbang terkait peran-peran fungsionalnya dalam pembangunan, operasionalisasi dan pengelolaan KPH.
- Bagi institusi di pusat yaitu melakukan koordinasi antar eselon I Kementerian Kehutanan yang berkepentingan dengan pembangunan KPH
- Bagi institusi di tingkat daerah/tingkat tapak yaitu melakukan koordinasi antara pengelola KPH, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, Balai Penelitian Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan
- BP2SDMK - Direktorat Jenderal
Planologi - Badan Litbang
Kehutanan - KPH model yang
telah terbentuk
No. Permasalahan
Kondisi Saat Ini Rencana Tindak Lanjut Penanggungjawab
Kehutanan Kabupaten/Kota atau Bapelluh)
serta Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota
- Menyusun peraturan mengenai tata hubungan kerja institusi daerah terkait dengan operasionalisasi dan pengelolaan KPH
- UPT BP2SDMK (Balai Diklat Kehutanan)
- UPT Balitbanghut (Balai Penelitian Kehutanan)
- Dinas Kehutanan Provinsi dan Bakorluh
- Dinas Kehutanan Kabupaten dan Bapellu
5. Singkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kehutanan yang dikelola KPH dengan kegiatan penelitian, kediklatan dan penyuluhan kehutanan
- Belum terdapat jalinan kerjasama dan koordinasi antar institusi penelitian, kediklatan dan penyuluhan sehingga kegiatan dan program kerja satu sama lain belum bersinergi dan tersingkronisasi.
- Menjalin koordinasi dan kerjasama dalam menjalankan program-program kegiatan yang ada di KPH dengan institusi terkait penelitian dan pengembangan, kediklatan dan penyuluhan kehutanan.
- Menyusun program dan kegiatan KPH yang sesuai dengan potensi kawasan dan kebutuhan masyarakat sekitar dengan melibatkan peran penyuluh kehutanan dan institusi penyuluhan (Dishut/Bapelluh).
- Melakukan kajian kesesuaian program/kegiatan KPH dengan potensi kawasan dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan peran peneliti dan institusi penelitian (BPK)
- Meningkatkan kapasitas pengelola KPH dengan melibatkan peran widyaiswara dan institusi kediklatan kehutanan (BDK)
- BP2SDMK - Direktorat Jenderal
Planologi - Badan Litbang
Kehutanan - KPH model yang
telah terbentuk - Balai Diklat
Kehutanan - Balai Penelitian
Kehutanan
6. Hasil-hasil Penelitian Badan Litbang yang dapat diaplikasikan oleh Penyuluh Kehutanan di lapangan dalam rangka
- Hasil IPTEK kehutanan yang mendukung kegiatan pemanfaatan hutan dalam pengelolaan KPH saat ini antara lain: multisistem silvikultur, mikrohidro, alat ukur diameter pohon, alat ukur volume pohon berdiri, rekayasa bioinduksi gaharu,
- Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi hasil-hasil temuan iptek di Badan Litbanghut yang dapat diaplikasikan dengan mudah sesuai dengan potensi hutan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan dibawah kelola KPH baik kepada penyuluh
No. Permasalahan
Kondisi Saat Ini Rencana Tindak Lanjut Penanggungjawab
mendukung operasionalisasi KPH
peningkatan kualitas kokon ulat sutera, sidik cepat pemilihan jenis pohon hutan rakyat dan peningkatan produksi koloni lebah madu.
- Hasil IPTEK kehutanan yang mendukung kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dalam pengelolaan KPH antara lain: teknologi perbenihan, perbanyakan bibit secara massal (KOFFCO system), penggunaan mikoriza dalam pembibitan, pembuatan kompos dari gulma, bioreklamasi lahan bekas tambang, biorehabilitasi rawa gambut, pet perwilayahan jenis pohon andalan, menyelamatkan ramin dengan teknik vegetatif.
- Hasil IPTEK kehutanan yang mendukung kegiatan perlindungan hutan dalam pengelolaan KPH antara lain : Alat Pemadam Kebakaran Hutan: Portable dan Efektif di Lahan Kering dan Gambut, Pengendalian Hama pada Tanaman Penghasil Gaharu, Pengendalian Penyakit Karat Tumor pada Sengon, Pengendalian Hama Kutu Lilin pada Pinus, Sidik Cepat Degradasi Sub DAS, Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor, Menyelamatkan Monyet Belanda dari Kalimantan Biologi Konservasi Bekantan, dan Penangkaran Rusa Konservasi Eksitu.
kehutanan maupun masyarakat sekitar kawasan hutan KPH.
- Sosialisasi dan penyebarluasan informasi hasil-hasil penelitian tersebut dapat melibatkan institusi pemerintah daerah pengelola kehutanan, lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga informasi.
- Melakukan kajian-kajian/penelitian lain yang mendukung pengelolaan dan operasionalisasi KPH baik dalam hal pengeloalan hutan (tata hutan, pemanfaatan, perlindungan, pengawetan, rehabilitasi dan reklamasi hutan), managemen kelembagaan KPH, penguatan tata kelola KPH, konflik tenurial sekitar kawasan, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan.
- Melakukan penelitian dan pengembangan kesesuaian pembangunan KPH dengan potensi sumberdaya hutan dan ciri khas ekosistem yang mendominasi kawasan hutan tersebut.
7. Kurikulum dan Silabus Kediklatan mengenai Pembangunan KPH untuk pelatihan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan
- Belum ada kegiatan penyusunan kurikulum dan silabus bagi penyuluh terkait pengelolaan KPH.
- Mengembangkan kurikulum dan silabus diklat pengelolaan KPH bagi penyuluh.
- Menyusun kurikulum dan silabus terkait dengan managemen kelembagaan KPH
- Menyusun kurikulum dan silabus terkait Penguatan Tata Kelola Kehutanan: Rekomendasi penataan kelembagaan KPH Rekomendasi kebijakan KPH Rekomendasi penyelesaian permasalahan land
- Fungsional Widyaiswara
- Pusat Diklat Kehutanan BP2SDMK
- Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan
- Pusat Pelayanan
No. Permasalahan
Kondisi Saat Ini Rencana Tindak Lanjut Penanggungjawab
tenure - Menyusun kurikulum dan silabus terkait
pengembangan konsep sustainable forest management, green economy dan social enterpreneurship bagi masyarakat di dalam, tepi dan sekitar kawasan hutan
Penyuluhan Kehutanan
- Ditjen Planologi
8. Pembentukaan Sekretariat Forum Komunikasi PWP Pusat dan Pengembangan Forum Komunikasi PWP di daerah
- Belum terbentuk forum komunikasi sejenis terkait sinergisitas fungsional kehutanan dalam bidang penelitian, kediklatan dan penyuluhan kehutanan di daerah
- Melakukan koordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan terkait dan Satker pengelola penyuluhan kehutanan provisni yaitu Balai Diklat Kehutanan, Balai Penelitian Kehutanan dan Setbakorluh/Dinas Kehutanan Provinsi untuk membentuk forum
- BP2SDM Kehutanan - Badan Litbang
Kehutanan - UPT BP2SDM
Kehutanan - UPT Badan Litbang
Kehutanan - UPT PHKA (Taman
Nasional) - Setbakorluh/Dinas
Kehutanan Provinsi
9. Bentuk koordinasi dan networking Forum Komunikasi PWP
- Belum berjalannya hubungan kerja/networking forum komunikasi PWP dengan efektif
- Membangun sistem informasi dalam bentuk website yang memuat berbagai informasi terkait perkembangan iptek, kediklatan maupun penyuluhan kehutanan agar dapat diakses oleh anggota forum PWP.
- Membangun jejaring kerja networking antar Forum PWP daerah melalui masing-masing koordinator wilayah Forum PWP yang telah dibentuk.
- BP2SDM Kehutanan - Badan Litbang
Kehutanan - UPT BP2SDM
Kehutanan - UPT Badan Litbang
Kehutanan - UPT PHKA (Taman
Nasional) - Setbakorluh/Dinas
Kehutanan Provinsi