Matrik Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 ... · PDF filedan Taman Buru. Pemantapan Kawasan Hutan Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH ... - Pengawasan, pengendalian dan pembinaan

Matrik Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009, sesuai Peraturan Menhut No: P.04/Menhut-II/2005. VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat.

MISI TUJUAN STRATEGI SASARAN (STRATEGIS) INDIKATOR (STRATEGIS) KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

PENANGGUNG JAWAB

Menjamin Keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional

1. Terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan

Percepatan proses pengukuhan hutan

100 % penunjukan kawasan hutan seluruh Indonesia (termasuk provinsi pemekaran)

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan penunjukan kawasan hutan dan perairan pada Propinsi-propinsi yang tersisa

Pemantapan Kawasan Hutan

Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH

Penerbitan SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan

Baplan, Setjen

Percepatan proses pengukuhan hutan

Penetapan kawasan hutan sebesar 30 % dari luas kawasan hutan yang sudah dan akan ditata batas di seluruh Indonesia

- SK penetapan kawasan hutan pada Kelompok Hutan Produksi dan Lindung (50 %) dan kawasan konservasi 150 Kawasas Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru.



- Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan

- Pelaksanaan penetapan kawasan hutan

Baplan, Setjen

- Terbitnya SK pengukuhan

9 unit Taman Nasional - Regulasi

penetapan kawasan hutan

- Terselesaikannya

penataan batas dan penetapan kawasan 150 KSA, KPA dan TB.

Koordinasi dan sinkronisasi dengan sektor lain

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi sektor lain dalam penatagunaan hutan

Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)/Rencana Tata Ruang Wialyah Kabupaten (RTRWK) yang terkait dengan ruang kehutanan dapat diminimalisir



Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan

Baplan

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (RPPK) 2005 V - 1


PENANGGUNG JAWAB

dan perubahan peruntukan kawasan hutan

Percepatan penyediaan data informasi spatial dan non spatial

Tersedianya info sumberdaya alam hayati (SDAH) berupa: 100% informasi potensi penutup-an lahan, 60 % informasi kayu komersial dan non komersiil, 30 % informasi hidupan liar serta 30 % informasi jasa lingkungan dan wisata secara Nasional.

- Data makro penutupan lahan & species kehutanan dalam bentuk numerik, spatial, non spatial tersedia dalam data base dapat diakses oleh Publik.

- Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional.


Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

- Pelaksanaan Inventarisi hutan nasional

- Fasilisasi pelaksanaan inventarisasi di tingkat provinsi, kab/kota, unit pengelolaan

- Fasilisasi penyusunan NSDH Propinsi

- Penyusunan NSDH Nasional

- Penyiapan

database kehutanan

- Penyusunan Statistik kehutanan

- Peningkatan Sistem Informasi Akses Pembanguna

Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Ditjen BPK, Balitbang



PENANGGUNG JAWAB

n Kehutanan (SIAPHUT)

- Penyediaan data/informasi spatial dan non spatial

2. Terjamin dan

optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.

Optimalisasi keberadaan kawasan hutan

Setidaknya kawasan hutan yang telah ditunjuk di Indonesia dapat dipertahankan dan diberlakukan-nya sesuai fungsinya

- 70 % evaluasi permasalahan perubahan peruntukan kawasan hutan/ perubahan fungsi dapat diselesaikan.

- 70 % data informasi penutupan kawasan hutan dan lahan seluruh DAS dan Pulau.



- Pelaksanaan evaluasi perubahan peruntukan kawasan hutan

- Pelaksanaan penafsiran citra satelit termasuk pemeriksaan lapangan

Baplan, Setjen, Ditjen PHKA, Balitbang

Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari

1. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan

Peningkatan performa industri kehutanan

Fasilitasi peningkatan Performance industri kehutanan 50% dari industri yang ada di tahun 2004.

Minimal 300 unit industri kehutanan (kapasitas diatas 6.000 m3/tahun) berjalan efisien dan kompetitif secara global.

Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan


- Penyusunan deregulasi bidang industri kehutanan

- Intensifikasi pengawasan dan pembinaan industri kehutanan

- Perumusan insentif untuk pengembangan industri

Ditjen BPK



PENANGGUNG JAWAB

kehutanan Sertifikasi

pengelolaan hutan lestari

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) 200 unit

Minimal 100 IUPHHK Hutan Alam dan 100 IUPHHK Hutan Tanaman memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan


- Penyusunan deregulasi tentang peman-faatan hutan

- Sertifikasi PHL pada IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman

- Intensifikasi pengawasan dan pembaninaan kegiatan peman-faatan hutan

Ditjen BPK, Setjen, Balitbang

Peningkatan pengelolaan NTFP

Produk hasil hutan bukan kayu meningkat 30 % dari produksi tahun 2004

Sumbangan pendapatan produk non kayu meningkat minimal 5 % dari produksi tahun 2004.

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan


- Penyusunan regulasi bidang produk NTFP

- Merancang alternatif insentif bagi pengembangan produk NTFP

Ditjen BPK, Setjen, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Balitbang

Peningkatan PNBP sektor kehutanan

Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi (DR) optimal

Jumlah penerimaan PNBP sebesar Rp. 1 Trilyun,- dengan kenaikan 5 % pertahun.

Revitalisasi sektor kehutanan termasuk


- Intensifikasi penarikan PNBP dan DR

Ditjen BPK, Setjen



PENANGGUNG JAWAB

industri kehutanan

- Pengawasan, pengendalian dan pembinaan

Percepatan

Pembangunan hutan tanaman

Fasilitasi Pembangunan HTI seluas minimal 5 juta ha dan didukung oleh industri yang efisien

- 75 % HTI yang direncanakan beroperasi penuh/prod 150m3/ha

- Penyerapan tenaga kerja kegiatan HTI meningkat 10% dari penyerapan tenaga kerja tahun 2004

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan


- Penyusunan deregulasi pembangunan HTI

- Merancangalternatif insentif bagi pembangunan HTI

Ditjen BPK, Balitbang

Pengembangan Pembangunan hutan rakyat

Fasilitasi pembangunan Hutan rakyat seluas 2 juta Ha

Peningkatan produksi kayu dari hutan rakyat sekitar 30 % dibandingkan produksi tahun 2004

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya Industri kehutanan


- Merancang alternatif insentif bagi pembangunan hutan rakyat

- Fasilisasi pengem-bangan pemasar-an produk kayu dari hutan rakyat

Ditjen BPK, Setjen, Ditjen RLPS, Balitbang

- Intensifikasi penyediaan bibit-bibit untuk pengembangan hutan



PENANGGUNG JAWAB

rakyat 2. Terselengga-ranya

Pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan reklamasi hutan

Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan

Mendorong rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berjalan efektif di seluruh Indonesia dengan luasan 5 juta ha (60% di dalam kawasan hutan dan 40 persen di luar kawasn hutan)

- 90 % luas target areal RHL tertutup oleh vegetasi hutan.

- Master Plan-RHL (MP-RHL) di seluruh Indonesia dan aturan RHL lainnya ditetapkan dan dilasanakan.

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan

Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA

- Penyusunan MP-RHL Propinsi

- Pelaksanaan Rahabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) termasuk hutan pantai dan mangrove

Ditjen RLPS, Baplan, Balitbang

Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan

Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan

Penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan usaha masyarakat sekitar hutan di bidang kehutanan meningkat 20% dari keadaan tahun 2004.

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan

Pengem-bangan Kapasitas pengelolaan SDA

- Penyuluhan kehutanan

- Merancang rumusan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hutan

- Melanjutkan pengem-bangan perhutanan sosial/socfor (Agroforestry, PHBM dll)

- Reformasi regulasi & insentif pengembang-

Ditjen RLPS, Setjen, Ditjen BPK, Ditjen PHKA, Balitbang



PENANGGUNG JAWAB

an/pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat

Penegakan hukum dalam perlindungan hutan

Terwujudnya pemberantasan pemanfaatan dan perdagangan hasil hutan illegal secara efektif

- Frekwensi pemanfaatan hasil hutan illegal di 200 KSA/ KPA menurun sebanyak 90%.

- Menurunnya gangguan hutan di 32 propinsi

- Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kehutanan di 32 propinsi

Pemberantasan pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal

Pemantapan keamanan dalam negari

- Koordinasi antar sektor dalam pengamanan hutan

- Menggalang masyarakat peduli pemberantasan pencurian kayu

- Pengawasan peredaran hasil hutan

- Pelaksanaan operasi pemberantasan illegal logging dan illegal trade

- Penyuluhan kehutanan

- Penyedian opsi matapencaharian bagi masyarakat paska

Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen RLPS, Ditjen BPK



PENANGGUNG JAWAB

operasi pemberantasan

- Menyediakan informasi lokasi-lokasi rawan pencurian kayu

Peningkatan

efektifitas penanggulangan kebakaran hutan

Terwujudnya penanggulangan kebakaran hutan secara efektif di Kalimantan, Sumatera dan Jawa.

- Penurunan frekwensi kebakaran hutan di 32 prov.

- Ketersediaan data informasi deteksi dini kebakaran (hotspot) ”real time”, paling tidak di Kalimantan, sumatera dan Jawa.

Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan

Perlindungan dan konservasi SDA

- Koordinasi antar sektor dalam pengendalian kebakaran hutan

- Peningkatan pemanfaatan citra satelit untuk memantau kebakaran hutan

- Mengintensifkan relawan-relawan pemadam kebakaran hutan

- Mendorong swakarsa masyarakat untuk

Ditjen PHKA



PENANGGUNG JAWAB

berpartisipasi aktif dlm penanggulangan kebakaran hutan

3. Termanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.

Membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi

- Pengeleloaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara optimal di 200 unit Kawasan Suaka Alam(KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

- Frekwensi pencurian kayu menurun di 200 KSA/KPA sebesar 90 %

- Peningkatan investasi swasta di pariwisata alam sebesar 20%

- Populasi & habitat species langka di 200 KSA/KPA terjaga secara efektif

- Pengelolaan di 200 unit KSA/KPA berjalan secara optimal dgn peningkatan menyerap tenaga kerja minimal 10% & peningkatan pendapatan sektor minimal 10%

- Peningkatan status Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional


Perlindungan dan Konservasi SDA

- Pemantapan penyelenggara-an pengelolaan kawasan konservasi di 200 unit KSA/KPA

- Penyusunan rencana pengelolaan di 200 KSA/KPA

- Penyusunan

regulasi pendukung pengelolaan kawasan konservasi

- Reformasi regulasi investasi pariwisata alam

Ditjen PHKA, Setjen, Balitbang



PENANGGUNG JAWAB

- Pengelolaan dan Pemanfaatan SDAH secara lestari/berkelanjutan

- Pendapatan SDAH meningkat minimal 10% dibanding tahun 2004

- Pemanfaatan SDAH

melibatkan masyarakat sekitar hutan, meningkat-kan pendapatan masyara-kat dan menyerap tenaga kerja minimal

- 10% dibanding tahun 2004 - Kelestarian species

tumbuhan dan satwa komersial.



- Fasilitasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA

- Reformasi

regulasi dan insentif untuk pemanfaatan SDA secara lestari

Ditjen PHKA, Setjen, Balitbang

Membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi

20 Unit model taman nasional terbentuk dan beroperasi

- Keutusan Menteri Kehutanan tentang pembentukan model Taman Nasional (TN)

- Rencana pengelolaan dan investasi 20 TN model terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMD)

- TN model beroperasi dan paling tidak 10 % pendana-an TN Model mandiri

- TN Model meningkatkan penyerapan tenaga kerja



- Penyusunan rencana pengembangan TN Model

- Pelaksanan pembangunan 20 unit model TN

- Reformasi regulasi dan kebijakan serta insentif dalam membentuk TN model

- Penyusunan

Ditjen PHKA, Setjen



PENANGGUNG JAWAB

dan pendapatan masyarakat sebesar minimal 10%

- Peningkatan status Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional.

rencana investasi TN model

- Registrasi rencana investasi TN model di BKPM/BKPMD

4. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan perencanaan kehutanan

Penyusunan dan penyempurnaan rencana kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen kehutanan 2005-2009, Sistem perencanaan kehutanan (Sisperhut), Rencana kehutanan jangka panjang (RJP), Rencana Kerja Kementerian Negara (Renja-KL) Departemen Kehutanan dan Rencana Induk/Rencana makro, “National Forest Statements” (NFS) selesai dan diimplementasikan.

- Rumusan NFS - Keputusan

Menteri/Peraturan Menteri (Sisperhut, RJP Renstra-KL Dephut 2005-2009, Renja-KL)

- Keputusan Menteri/Peraturan Menteri tentang Rencana makro Rehabilitasi, Pemanfaatan hutan, Konservasi Kawasan dan Pengembangan Sosial Forestry.

Pendukung kebijakan


- Penyusunan rencana-rencana kehutanan

- Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan

- Evaluasi kinerja Departemen kehutanan

Baplan, Setjen, Ditjen PHKA, Ditjen BPK dan Ditjen RLPS, Itjen

5. Berperan aktive dalam meman-faatkan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan

Pemanfaatan dukungan international dalam pengelolaan hutan lestari

Mendorong berjalannya implementasi UN CITES, UN CBD, UN CCC, UNCCD, RAMSAR serta kesepakatan dalam forum-forum internasional al: FAO, UNEP, UNDP dan

- Mendapatkan manfaat teknologi dan financial dari mekanisme global yang berkaitan dengan kehutanan/lingkungan.

- Berperan aktif dalam kesepakatan-kesepakatan

Pendukung kebijakan


- Penyelenggaraan KLN bidang kehutanan

- Penyiapan implementasi konvensi-

Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Balitbang



PENANGGUNG JAWAB

ITTO global yang berkaitan dengan kehutanan dan sumberdaya alam hayati lainnya (SDAH)

- Mampu melaksanakan ketentuan dan kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan dan sumberdaya alam hayati lainnya (SDAH)

konvensi Internasional yang diratifikasi Indonesia

- Penyiapan rumusan kebijakan bidang kehutanan di tataran global dan regional

6. Meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan.di provinsi, kabupaten/ kota

Pembentukan unit pengelolaan hutan produksi

Terbentuknya Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terbentuk di setiap provinsi

- Keputusan menteri kehutanan tentang penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP)

- Rencana investasi KPHP terdaftar di BKPM/BKPMD.

- Kelembagaan KPHP yang mantap beroperasi penuh

- SFM berjalan di 50 % Unit KPHP dan pendanaan 30% mandiri

Pemantapan kawasan hutan


- Penyusunan KPHP

- Penyusunan rencana investasi KPHP dan pendaftaran di BKPM

- Pembentukan lembaga KPHP

- Koordinasi pembentukan KPHP dengan Pemerintah Daerah

- Regulasi dan insentif KPHP

Baplan, Setjen, Balitbang



PENANGGUNG JAWAB

Pembentukan unit pengelolaan hutan lindung

50% Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terbentuk dan beroperasi

- Permenhut/ Kepmenhut Rancang Bangun KPHL di Setiap provinsi.

- Lembaga KPHL beroperasi secara efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat

- KPHLmeningkatkan produksi Non Kayu dan Jasa Lingkungan sebesar 30%

- KPHL meningkatkan produktivitas kualitas air bersih sebesar minimal 10%

- KPHL meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar hutan sebesar paling tidak 10%.



- Penyusunan KPHL

- Koordinasi pembentukan KPHL dengan Pemerintah Daerah

- Reformasi regulasi serta kebijakan dan insentif pemanfaatan NTFP dalam KPHL

Baplan, Setjen, Balitbang

Peningkatan pemanfaatan aneka fungsi hutan

Mendorong peningkatan pengelolaan jasa lingkungan melalui pengelolaan hutan wisata

- Rencana investasi PHP terdaftar di BKPM/BKPMD

- Kelembagaan PWH beroperasi dan pendanaan 70 % mandiri

- Pengelolaan hutan wisata meningatkan daya serap tenaga kerja sebesar minimal 50 % dibanding tahun 2004.

- PWH meningkatan pendapatan masyarakat minimal 30 % dibanding tahun 2004



- Penyiapan regulasi dan insentif pengelolaan jasa lingkungan

- Melanjutkan dan mengembang-kan pengelolaan Hutan Wisata

- Promosi pengelolaan

Ditjen PHKA Setjen, Baplan



PENANGGUNG JAWAB

hutan wisata 7. Terselenggaranya

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan

Pengembangan IPTEK

90 % IPTEK sesuai dengan issue kehutanan nasional dan global serta dapat mendukung produktivitas dan ketahanan pembangunan kehutanan

- Hasil IPTEK dapat meningkatkan produktivitas kehutanan/lestari sebesar minimal 10%

- Hasil iptek dapat meningkatkan pertisipasi, pendapatan/usaha di bidang kehutanan paling tidak 30 %.

- Hasil iptek dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pendukung kebijakan

Litbang dan IPTEK

- Penyelenggaraan Litbang kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa depan

- Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan SDM kehutanan yang profesional

Badan Litbang, Setjen

Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai

1. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga khdp

Peningkatan pengelolaan dan fungsi DAS

282 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas berfungsi optimal, termasuk didalamnya Daerah Tangkapan Air (DTA) dalam melindungi obyek/bangunan vital, sesuai dengan kriteria dan standar

- Produktivitas DAS meningkat minimal 10%

- Penutupan lahan DAS Prioritas 1 meningkat mendekati 100%.

- Penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar DAS meningkat minimal 20% dibanding tahun 2004.

- Pendapatan masyarakat sekitar DAS meningkat minimal 20% dibanding tahun 2004.

- Partisipasi masyarakat sekitar DAS meningkat

Rehabilitasi dan konservasi hutan

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

- Perancangan pengelolaan DAS di 282 DAS

- Fasilitasi penerapan pengelolaan DAS di 282 DAS

- Fasilitasi pengelolaan DAS bersama masyarakat

- Regulasi

Ditjen RLPS, Setjen, Balitbang



PENANGGUNG JAWAB

50%. serta kebijakan dan insentif masyarakat pengelola DAS

Mendorong peran serta masyarakat

1. Terbangunnya masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan

Peningkatan peranserta masyarakat

70 % masyarakat sekitar hutan berperan dalam pembangunan kehutanan

- Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat

- Kualitas dan produktivitas hutan meningkat paling tidak 50 % dibandingkan tahun 2004

- Pengelolaan hutan menda-pat dukungan penuh dari masyarakat sekitar hutan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

- Penyusunan regulasi pemberdayaan masyarakat

- Fasilitasi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat

- Kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat

Ditjen RLPS, Setjen, Ditjen BPK dan Ditjen PHKA

Peningkatan akses masyarakat terhadap kebijakan dan informasi kehutanan

Akses masyarakat pada SDH dan pengambilan keputusan SDH meningkat 70 %

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan meningkat minimal 20 % dibandingkan tahun 2004

- Reregulasi tentang akses dan peran masyarakat sekitar hutan



- Penyusunan regulasi peningkatan akses kepada masyarakat

- Fasilitasi akses masyarakat dalam meman-

Ditjen RLPS, Setjen, Balitbang



PENANGGUNG JAWAB

faatkan dan mengelola sumberdaya hutan

2. Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa

Peningkatan profesionalisme SDM kehutanan

SDM kehutanan profesional meningkat 30% dibanding tahun 2004

- Berjalannya sistem kompetensi jabatan untuk penempatan pegawai

- Berjalannya sistem “reward and punishment”

Pendukung kebijakan

Pendidikan kedinasan

- Penyusunan rencana pengembangan kepegawaian Dephut

- Penyelenggaraan kepegawaian

- Reformasi sistem insentif Sumberdaya manusia kehutanan

Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Balitbang dan Itjen

Peningkatan profesionalisme SDM kehutanan

PNS dapat menjalankan dan melaksanakan aturan yang benar sesuai dengan kompetensinya

Jumlah kasus penyelewengan/ KKN menurun 100 %.

Pendukung kebijakan

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

- Penyelenggaraan peningkatan SDM kehutanan

- Pengawasan dan Pengendalian

Itjen, Setjen

Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan

Mendorong UKM industri kehutanan

Iklim usaha Kecil dan Menengah di bidang kehutanan meningkat, sebesar minimal 30% dibanding tahun 2004

- Regulasi tentang peranan UKM dan akses terhadap SDAH.

- Supply bhn baku untuk UKM kehutanan terjamin



- Reformasi regulasi sektor UKM bidang kehutanan

Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Setjen



PENANGGUNG JAWAB

serta akses kepada SDH meningkat

- Pasar untuk UKM terjamin - UKM dapat menyerap

tenaga kerja sekitar hutan sebesar 20%

- Fasilitasi peningkatan kualitas produk UKM

Mendorong UKM industri kehutanan

Memberikan jaminan akan ketersediaan bahan baku untuk UKM Kehutanan

- Penyerapan tenaga kerja minimal 10%

- Regulasi tentang jaminan supply bahan baku terhadap UKM



Fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku bagi UKM


Pemberian ruang kelola kepada masyarakat

Pemberian ruang kelola pada masyarakat untuk menjadi pemain kunci dalam UKM

Regulasi tentang UKM yang melibatkan masyarakat.



Fasilitasi peningkatan peran dan keuangan UKM


Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah

Mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan

Peningkatan komunikasi dan konsultasi para pihak

Koordinasi dalam pembenahan peraturan perundangan bidang pengurusan hutan

Berkurangnya tumpang tindih peraturan perundangan terkait dengan bidang kehutanan sebesar 60 % dibanding tahun 2004

Pendukung kebijakan


- Identifikasi dan kajian detail materi peraturan perundang-an bidang kehutanan

- Reformasi peraturan perundangan kehutanan sesuai hasil kajian

Setjen, Itjen

Koordinasi dalam penanganan permasalahan perlindungan hutan

Koordinasi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan kehutanan

Penyelesaian kasus pelanggaran kehutanan mencapai 60 %

Pendukung kebijakan

Pemantapan keamanan dalam negeri

- Peningkatan kontinuitas koordinasi dlm

Ditjen PHKA, Itjen



PENANGGUNG JAWAB

penegakan hukum

Sinkronisasi penyelenggaraan kehutanan Pusat dan daerah

- Pelimpahan wewenang bidang kehutanan secara bertahap dan bertanggung jawab

- Tahubja pengurusan hutan tersusun dan diterima semua pihak

- Tercapainya harmonisasi dalam pengelolaan hutan

Pendukung kebijakan

Pengembang-an kapasitas pengelolaan SDA dan LH

- Identifikasi kebijakan, regulasi yang tumpang tindih

- Penyusunan Tahubja tentang kewenangan pengurusan hutan antara Pusat dan Daerah

- Pelimpahan wewenang secara bertahap sesuai dengan Tahubja

Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Ditjen BPK dan Balitbang

Keterangan: 1. Baplan = Badan Planologi Kehutanan 2. Setjen = Sekretariat Jenderal 3. Itjen = Inspektorat Jenderal 4. Ditjen PHKA = Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 5. Ditjen RLPS = Direktorat Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6. Balitbang = Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 7 Penanggungjawab Utama Program ditulis dengan huruf tebal.


Documents

Matrik Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 ... · PDF filedan Taman Buru. Pemantapan Kawasan Hutan Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH ... - Pengawasan, pengendalian dan pembinaan