Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018tnp2k.go.id/download/38087Materi Sosialisasi BPNT 2018.pdf · 2018-06-06 · Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1

Materi SosialisasiBantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

2018

Jakarta, Maret 2018

2

Sesi 1: Kebijakan Nasional

3

Arahan PresidenRapat Terbatas Tentang Program Raskin 19 Juli 2016

Penerapan kartu elektronik agar dicoba terlebih dahulu di beberapa kota dan dilaksanakan dengan hati-hati, karena Pemerintah belum memutuskan penggunaan kartu elektronik untuk langsung digunakan di semua kota dan baru akan dilaksanakan di 2017.

1

3

Agar penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran. Kartu elektronik tersebut dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku.Selain itu, rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur.

Sumber: Risalah Rapat Terbatas, No. R-139/SesKab/DKK/7/2016, 29 Juli 2016

Pasar, warung, dan toko dapat membeli beras dari dari berbagai sumber yang menjual beras dengan harga yang lebih murah, sehingga terdapat mekanisme kompetisi.

2

4

2016

SUBSIDIRASTRA

15,5 juta

SUBSIDI RASTRA14,3 juta

BPNT1,2 juta

BANSOS RASTRA

BPNT

Transformasi Bantuan Pangan(dari Subsidi menjadi Bansos)

2017 2018*

Keterangan:

*) Perluasan implementasiBPNT di 2018 akan dilakukansecara bertahap danditetapkan dengan SK DirjenPFM Kemensos

5

Besaran Manfaat Bantuan Sosial Pangan

BPNT

• Rp110.000/KPM/bulan• Tidak dapat diambil tunai dan

hanya dapat ditukarkandengan beras dan/atau telursesuai keinginan.

• Bantuan dapat disisakan di dalam rekening BantuanPangan untuk digunakan lagisebelum penyaluran bulanberikutnya.

• Bantuan sosial diberikan dalambentuk beras berkualitasmedium sejumlah 10 kg per KPM per bulan

• KPM menerima Bansos Rastratanpa dikenakan harga/biayatebus.

Bansos Rastra

6

Pagu Alokasi Program Bansos Pangan

1. Pagu Penerima Bansos Pangan Nasional ditetapkan melalui KeputusanMenteri Sosial No:4/HUK/2018, tanggal 2 Januari 2018.

2. Pemprov dan Pemkab/Pemkot dapat menganggarkan pada APBDbelanja bansos untuk menambah Pagu Penerima Bansos Pangan bagikeluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam Daftar KPM,sesuai dengan kemampuan daerah, setelah memprioritaskanpemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecualiditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan.

3. Mekanisme Bansos Pangan dengan APBD dilakukan dengan mengacupada mekanisme penyaluran program nasional.

7

Sumber Data danPenerima Bantuan Sosial Pangan

BPNT:Data KPM disampaikan oleh Kemensos

kepada:• Pemda melalui Aplikasi SIKS-NG;• Bank Penyalur melalui CD

Sumber Data KPM Bansos Pangan adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil Pemutakhiran

Basis Data Terpadu tahun 2015

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan adalah keluargadengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan

DT-PPFM dikelola oleh: Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data), yang dibentuk melalui SK Mensos No.

284/HUK/2016 tanggal 21/9/2016, yang diperbaharui melalui SK MensosNo.30/HUK/2017 tanggal 16/3/2017. Pokja Data terdiri dari: Kemenko PMK,

Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat TNP2K.

Bansos Rastra:Data KPM disampaikan oleh Kemensos

kepada Pemda melalui Aplikasi SIKS-NG

8

Kelembagaan Program Bantuan Sosial Pangan

BPNT

Di Tingkat Pusat dikendalikan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan PenyaluranBantuan Sosial Secara Non TunaiàPerpres No. 63/2017

Dikelola dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di setiaptingkatan wilayah

Bansos Rastra

9

Tim Koordinasi Bansos Pangan

Pusat Dibentuk dandikoordinasikan oleh Menko PMK

Tim Koordinasi Bansos Pangantingkat Pusat

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Tim Koordinasi Bansos Pangantingkat Kabupaten/Kota*

Tim Koordinasi Bansos Pangantingkat Kecamatan

Provinsi Tim Koordinasi Bansos Pangantingkat Provinsi*

Dibentuk dandikoordinasikan oleh Gubernur

Dibentuk dan dikoordinasikan olehBupati/Walikota

Dibentuk dandikoordinasikan oleh Camat

Dalam rangka pelaksanaan Bansos Pangan (BPNT dan Bansos Rastra) dibentuk Tim KoordinasiBantuan Sosial Pangan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

à Masing-masing bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di wilayahnya

Keterangan:*) Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi & Kabupaten/Kota à Ketua : Sekretaris Daerah

à Sekretaris: Kepala Dinas Sosial

BPNTBansos Rastra

10

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan SosialSecara Non Tunai (Perpres 63 Tahun 2017)

Tugas Tim Pengendali mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanBantuan Sosial Non Tunai, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program

Menteri PPN/ Bappenas

Sekretaris Eksekutif TNP2KSekretaris

Wakil Ketua

Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan

HAM, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Badan Umum Milik Negara/BUMN, Menteri RisTekDikTi, Menteri Setneg, Setkab, Kepala BPS, Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Ototitas Jasa Keuangan

Menteri Koordinator Bidang PMK

KETUA

BPNT

11

Sesi 2: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

12

Pedoman UmumBantuan Pangan Non Tunai

Berisi:1. Latar Belakang, Definisi, Tujuan, Manfaat2. Prinsip Umum3. Kepesertaaan4. Besaran Manfaat5. Pagu6. Mekanisme pelaksanaan: Persiapan,

Penyiapan Data KPM dan Penyerahan ke Bank, Penyiapan E-warong, Edukasi Sosialisasi, Registrasi, Pembukaan Rekening, Penyaluran, Pemanfaatan Bantuan

7. Pengendalian (pemantauan dan evaluasi)8. Pengaduan

Disusun bersama oleh Kemenko PMK, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, KSP, BI, OJK, TNP2K, berdasarkan pembelajaran dari uji coba 2016, pelaksanaan dan hasil pemantauan-evaluasi 2017, dan uji coba

2017

13

1. UU No.25/Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. UU No.13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

3. UU No.18/Tahun 2012 tentang Pangan.

4. UU No.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Perpres No.82/Tahun 2016 tentang Strategi Nasional KeuanganInklusif (SNKI).

6. Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan SosialSecara Non Tunai (BSNT).

7. Arahan Presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, 19 Juli 2017

Dasar Hukum Kebijakan BPNT

1414

Tujuan BPNT

1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.

3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.

4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

5) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

15

Manfaat BPNT

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligussebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangankemiskinan.

2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GerakanNasional Non Tunai (GNNT).

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usahamikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usahapenjualan telur dan beras.

16

Rencana Perluasan BPNT secara Bertahap

Tahapan 0 1

Periode Jan 2017- Jan 2018 2018

TOTAL KPM Bantuan Pangan 15,498,936 15,498,936

1. KPM BPNT 1,286,194 3,314,497

2. KPM Bansos Rastra 14,212,742 12,184,439

3. Selisih: Peralihan Rastra ke BPNT 1,286,194 2,028,303

TOTAL Kabupaten/Kota 514 514

1. Kab/Kota BPNT 44 68

2. Kab/Kota Bansos Rastra 470 446

3. Selisih: Peralihan Rastra ke BPNT 44 24

Keterangan:

*) Perluasan implementasi BPNT di 2018 dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan SK Dirjen PFM Kemensos Nomor: 1/PFM/SK/HK.01/2018, tgl 3 Januari 2018.

17

1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.2) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis,

kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur), serta tempat membelisesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong* tertentu danbahan pangan tidak dipaketkan).

3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan danpeningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

4) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM. 5) E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber

sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal. 6) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak

bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukanpemesanan bahan pangan.

Prinsip Utama BPNT

*E-warong: warung, toko, pedagang yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian beras dan atau telur

18

Prinsip Utama BPNT:KPM memiliki pilihan dan kendali tentang kapan memanfaatkan dana

bantuan dan menentukan jenis, kualitas, kuantitas serta harga bahan pangan(beras dan/atau telur)

19

Prinsip Utama BPNT:Pasokan bahan pangan di E-Warong berasal dari berbagai sumber

Arahan Presiden 19 Juli 2017:Pasar, warung, dan toko dapat membeli beras dari Bulog, tetapi sifatnya tidak memaksa, dan

dari tempat lain atau dari swasta yang menjual beras dengan harga yang lebih murah,sehingga terdapat mekanisme kompetisi

20

KPM diberikan informasi nama danlokasi e-warong:

warung/toko/agen) yang dapatdiakses dan KPM dapat memilih

sendiri

Prinsip Utama BPNT:KPM tidak diarahkan ke agen tertentu

21

Sesi 3: Mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

22

• Melengkapi data sesuai KYC• Pengaktifan KKS.

Registrasi danaktivasi PenerimaManfaat oleh bank penyalur.

Penyaluranbantuan melaluiRekening Bank

Pengirimanpemberitahuanke KPM sertaSosialisasi danEdukasi

• PenyiapanData penerimamanfaat

• Penyiapan e-warong.

1 2 3 4 5

PemanfaatanKKS di e-waronguntuk memperolehberas dan atautelur

e-warong

Mekanisme Penyaluran BPNT

*E-warong: agen bank, pedagang yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian beras dan atau telur

23

Persiapan Data KPM

Pedoman UmumHalaman 14, 25

1

24

Prinsip Peralihan Bansos Pangan

1. Dalam satu kabupaten/kotahanyaberlaku satu mekanisme program (Bansos Rastra atau BPNT)• Mempermudah dalam perencanaan

dan alokasi anggaran

• Mempermudah dalam pengelolaan(bagi Pemda dan Bank Penyalur)

2. Penerima BPNT tidak hanyapeserta PKH saja

BDT 40%

BansosRastra

danBPNT 25%PKH

15%

25

• Data KPM BPNT ditetapkan oleh Menteri Sosial• Pengiriman Data KPM dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dapat diaksesmelalui situs http://siks.kemsos.go.id/

• Untuk setiap KPM, Daftar KPM memuat informasi:o Nama Pasangan Kepala Keluarga (Calon Pemilik Rekening)o Nama Kepala Keluargao Nama Anggota Keluarga Lainnyao Alamat Tinggal Keluargao NIK (jika ada)o Kode Unik Keluarga dalam Data Terpaduo Kode Unik Individu dalam Data Terpaduo Penanda Peserta PKH

Persiapan Data KPM

26

Fitur Kartu KKSa. Menyimpan informasi dasar berupa:

• Identitas pemegang kartu• Data jenis dan besar dana bantuan

b. Merupakan Rekening Basic Saving Account dengan fungsi:• Menyimpan dana bantuan PKH khusus peserta PKH• Menabung, khusus untuk peserta PKH

c. Merupakan Uang Elektronik dengan fungsi:• Membeli beras dan atau telur sesuai keinginan.• Kedepan direncanakan untuk bansos/subsidi lainnya

d. Merupakan Kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi:• Bertransaksi via EDC di E-warong bank (BPNT)• Tarik tunai dan layanan ATM lainnya di Mesin ATM (PKH)

Kartu Kombo (Kartu Keluarga Sejahtera)

27

Persiapan e-warong/Agen Bank

Pedoman UmumHalaman 27

1

28

Definisi E-warong (Perpres 63/2017): agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM, yaitu :

Kriteria E-Warong

RASIO 1: 250 (e-warong terhadap KPM)• Untuk setiap 250 KPM minimal tersedia 1 e-warong• Minimal 2 agen dalam 1 desa/kelurahan untuk menghindari monopoli.• Tidak terbatas pada agen Bank Penyalur yang beroperasi di lokasi tersebut.

KRITERIA e-warong• Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan

lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank Penyalur.• Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi

usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya• Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang

tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.• Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar.• Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.• Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM

Disabilitas

Rumah PanganKita (Bulog)

Toko TaniUsaha mikro, kecil dan koperasi

Pasar tradisional, warung, toko

kelontong

E-Warong KUBE

Warung Desa Agen LKD/ Laku Pandaidan lain-lain

29

Edukasi dan Sosialisasi


2

30

Alur Edukasi dan Sosialisasi

Kontak Informasi

31

Edukasi dan Sosialisasi

Pelaksana Media SasaranTikor Bansos Pangan Pusat • Rapat Koordinasi tingkat Provinsidan

kabupaten/kota• Pedoman Umum dan Petunjuk teknis• Surat edaran kementerian/lembaga• Poster/brosur

• Tikor Bansos Pangan Provinsi• Tikor Bansos Pangan

Kabupaten/Kota• Pendamping

Tikor Bansos Pangan Provinsi • Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota• Pedoman Umum dan petunjuk teknis• Surat edaran kementerian/lembaga• Poster/brosur

• Tikor Bansos PanganKabupaten/Kota

• Pendamping

Tikor Bansos PanganKabupaten/Kota

• Pedoman Umum dan petunjuk teknis• Surat edaran kementerian/lembaga• Poster/brosur

• Kontak Informasi (Pendamping, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT)

Kontak Informasi (Pendamping, Kecamatan, Kelurahan, RW/RT)

• Surat pemberitahuan atau daftar penerimabantuan

• Poster/brosur

• KPM

Bank Penyalur • Pelatihan• Daftar e-warong• Penanda e-warong• Kit • Poster/brosur

• KPM• e-warong

32

Contoh Poster Sosialisasi

33

Penanda E-Warong

34

Contoh Poster: Daftar E-Warong

Ditempel diKantor Desa/kelurahan

dan E-warong

Dibagikankepada

KPM

35

Registrasi


3

36

Proses Registrasi dan/atau pembukaanrekening

37

Proses Registrasi dan/atau pembukaanrekening§ Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Bank

è Koordinasi Daftar KPM dengan Kartu kit

è Penetapan jadwal dan lokasi registrasi

è Mempersiapkan SDM dan kelengkapan untuk registrasi

• Perangkat desa/kelurahan dan Pendamping BPNT di tiap

desa/kelurahan untuk mencocokkan data dalam Daftar KPM dengan

dokumen identitas KPM

• Desa/kelurahan menyiapkan Formulir Surat Pernyataan Orang Yang

Sama

• Perangkat desa/kelurahan dan Pendamping KPM memastikan KPM

yang ada di dalam Daftar KPM untuk hadir dalam registrasi Calon

KPM

38

Proses Registrasi dan/ataupembukaan rekening§ Mekanisme Pemberitahuan Kepada Calon KPM

Dapat berupa list daftar KPM

Kementerian Sosial membuat dan mengirimkanformat pemberitahuan Calon KPM dalam bentuksoftcopy kepada:1) Bupati/Walikota; 2) Tim Koordinasi Bansos Pangan

Kabupaten/Kota;3) OPD urusan sosial Kabupaten/Kota

Dapat berupa suratundangan/pemberitahuan kepada KPM

39

Proses Registrasi dan/atau pembukaanrekening§ Pelaksanaan Pendaftaran KPM Data KPM Tidak Sesuai.

1. Kesalahan penulisan nama;2. Kesalahan penulisan NIK;3. Kesalahan penulisan alamat.

Surat Keterangan dari Desa/kelurahanPedoman Umum, Halaman 118

KKS tidak diberikan karena:1. KPM berasal dari keluarga yang

berbeda dari data Daftar KPM.2. Dokumen Identitas KPM berbeda3. Tidak membawa dokumen identitas

atau dokumen pendukung asli.

4. KPM tidak menandatangani/ cap jaripada formulir pembukaan rekeningtabungan.

40

1. Tikor BansosPangan Kab./Kota

2. Bank CabangPenyalur

PJ/Pelaksana Sebelum Registrasi KPM

1. Kelurahan/Desa2. Pendamping

BPNT

Saat Registrasi KPM

1. Menetapkan jadwal2. Menetapkan lokasi3. Menetapkan dan

Mendistribusikan Surat Pemberitahuan/ DaftarKPM

4. Menyerahkan formulirpembukaan rekening

1. Mendistribusikan KKS kepada KPM2. Memastikan SDM bank dan aparat

kelurahan/desa mencukupi.3. Untuk melakukan proses

pendaftaran terhadap 300 KPM/hari diperlukan 1 Tim petugaspendaftaran, yang terdiri dari 3 orang petugas bank dan 1 orang petugas desa.

Pelaksana Registrasi dan Pengecekan Keberadaan KPM

1. Menetapkan jadwal2. Menetapkan lokasi3. Menetapkan dan

Mendistribusikan Surat Pemberitahuan/ DaftarKPM

1. Mendistribusikan formulirpembukaan rekening kepada KPM

2. Memastikan KPM datang ke tempatregistrasi

3. Memfasilitasi dalam menguruskelengkapan dokumenkependudukan dan mencocokkandata dalam Daftar KPM dengandokumen identitas KPM

41

Penggantian KPM

• Perubahan daftar KPM BPNT dilakukan melalui mekanisme MusyawarahDesa/Kelurahan (Mudes/Muskel)dan/atau Musyawarah Kecamatan (Muscam)

• KPM BPNT yang dapat diganti/dikeluarkan dari daftar penerima adalaha. KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;b. KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal (tidak ada ahli waris);c. KPM yang tercatat ganda atau lebih; sertad. KPM yang menolak BPNT

• Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti adalah keluarga dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang dianggap layakberdasarkan hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam. DT-PPFM tersebut tersedia di DinasSosial Kabupaten/Kota.

• Apabila tidak ada lagi KPM Pengganti di desa/kelurahan dari DT-PPFM, maka pagukosong yang tersisa di desa/kelurahan dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain melaluiMusyawarah Kecamatan (Muscam)

• Perubahan DPM harus dilengkapi dengan Berita Acara Mudes/Muskel/Muscam, Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP).

• Mekanisme rinci penggantian KPM terdapat di dalam Pedum hal 56

42

Tikor Bansos PanganKab/Kota

PJ/Pelaksana Pasca Registrasi KPM

1. Kelurahan/Desa2. Pendamping

BPNT

Penggantian KPM

1. Menetapkan jadwalpengecekan keberadaanKPM

2. Menyediakan SDM untukpengecekan keberadaanKPM

3. Mendistribusikan DT-PPFM untuk penggantiKPM ditiap-tiapkelurahan/desa

1. Memastikan musdes/muskel danmuscam berjalan sesuai waktuyang ditetapkan dalam PedumBPNT

2. Melakukan pengecekan danpengesahan daftar pengganti KPM yang telah disepakati dalammusdes/muskel dan muscam

3. Mengirimkan Daftar KPM pengganti kepada Kemensosmelalui aplikasi SIKS-NG

1. Melakukan pengecekankeberadaan KPM

2. Meminta data DT-PPFM keDinas Sosial Kab/Kota

1. Menyelenggarakanmusdes/muskel dan muscamsesuai waktu yang ditetapkandalam Pedum BPNT

2. Mengirimkan Daftar KPM pengganti kepada Tikor BansosPangan Kab/Kota melalui aplikasiSIKS-NG

Pelaksana Penggantian KPM

43

Penggantian Kartu Kombo (1)“Jika terjadi kerusakan atau hilangnya kartu dalam proses pengiriman

maupun pada saat kartu telah diterima oleh KPM” (Pedum, hal 61)

44

Penggantian Kartu Kombo Untuk KPM Pengganti (2)

Untuk setiap KPM dengan kondisi :• Tidak ditemukan,• Pindah seluruh

keluarga keKabupaten/Kota lain,

• Keluarga tunggalmeninggal,

• Data KPM gandapada Daftar KPM,

• Menolak menjadiKPM.

(Pedum hal 64)

45

Penggantian Kepemilikan Rekening Anggota KPM (2)

“Bila Calon pemilikrekening

meninggal, bekerjadi luar kota/TKI,

cerai, ataumeninggalkanrumah tanpaketerangan,

namun masihterdapat anggotakeluarga lainnya

yang masih dalamsatu KK”

(Pedum hal 67)

46

Penyaluran Bantuan BPNT


4

47

Penyaluran ke rekening KPM :1. Bank Penyalur memberikan

informasi kepada pemerintahdaerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudahditrasfer ke rekening BPNT KPM

2. Transfer dana BPNT kerekening BPNT KPM dijadwalkan tanggal 25 setiap bulannya

3. Bank memastikan sistem uangelektronik tidak berubah setiapperiode penyaluran sehinggakode transaksi di mesin EDC tidak berubah

Penyaluran BPNT ke Rekening KPM

Saldo telah masuk ke rekening KPM

48

Pemanfaatan Bantuan


5

49

Pemanfaatan Bantuan

50

Pemanfaatan Bantuan

• Setelah menerima KKS, KPM diminta agar segera memanfaatkanbantuannya, untuk memastikan rekening KPM aktif.

• Pembelian Bahan Pangan dilakukan pada e-warong yang sudahbekerjasama dengan Bank Penyalur di wilayah KPM.

• KPM mendatangi e-warong untuk membeli Bahan Pangan denganmemanfaatkan KKS.

• KPM berhak memilih e-warong yang dikehendaki untuk mencairkanbantuan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

• KPM dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan sosial panganyang diterimanya.

• KPM berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan/atau telur yang akan dibeli.

• e-warong tidak melakukan pemaketan barang.• KPM dapat mencari agen lain yang menjual barang dengan harga murah

dan dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/kelurahan atausaluran pengaduan lain saat ada kenaikan harga yang tidak wajar.

51

Pemantauan dan Evaluasi


6

52

Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin maupun berkala, untuk mengidentifikasipermasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.

Diketuai oleh Menko PMK dan dapat

dilakukan secara berjenjang hingga

level terendah (KPM) bila diperlukan.

Dapat dilaksanakandengan metode

kunjungan lapangan, rapat

koordinasi, pemantauan

media dan pelaporan.

SIM Bantuan Pangan Non Tunai berbasis

aplikasi dapat digunakan untuk

pemantauan penyaluran dari waktu ke waktu.

Pemda secara aktif melaksanakan

monev di wilayah kerjanya dengan

berkoordinasi dengan Tim Pengendali.

Dapat pula dilakukan oleh pihak independen seperti

perguruan tinggi, lembaga riset, dan

instansi lainnya.

Pemantauan dan Evaluasi BPNT

53

Komponen Pemantauan dan Evaluasi

Proses registrasi/ pembukaan

rekening KPM/ Penggantian

KPM

Realisasi penyaluran dana

dari Bank ke rekening KPM

Sebaran dan keterjangkauan

e-warong

Ketersediaan stok dan

Kesesuaian harga bahan

pangan

Kepatuhan e-warong dan

KPM dalam jual-beli bahan

pangan beras dan telur

Kinerja infrastruktur

teknologi perbankan dan

e-warong

Kemampuan e-warong dalam beroperasi dan

menangani masalah transaksi

Keberhasilantransaksi dan

biaya tambahan yang dikenakan pada KPM (jika

ada)

Pemenuhan kriteria e-warong

Efektivitas pengelolaan pengaduan

Efektivitas sosialisasi dan

edukasi

Rekening yang tidak melakukan transaksi lebih dari satu bulan

setelah BPNT disalurkan

54

Pengaduan


7

55

q Pencantuman tempat/lokasi rinci sampai ketingkat desa/kelurahan pada setiap pengaduandiperlukan agar dapat ditindaklanjuti secara tuntas

q Untuk pengaduan dari masyarakatyang merupakan penerima manfaat/KPM BPNT, perlumencantumkan nomor KKS dalam pengaduannya.

Contoh SMS Pengaduan:

NT #DKI#Jkt Selatan#Pancoran#Rawajati#No.KKS 3235386475739456 Saya telah mencoba belanja ke ewarong padatanggal 30 Jan 2018, namun tidak bisa, katanya saldonya kosong. Mohon dibantu agar sayadapat memperoleh bantuan pangan, terima kasih.

Pedoman KhususPengelolaanPengaduan BansosPangan

56

Masyarakatberhak mengadukan penyelenggaraanpelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD

Pasal 351 Ayat ( 1 )

UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

GWP melakukan evaluasi kinerja pelayananpublik yang dilaksanakan oleh Pemdakabupaten/kota.

Pasal 352 Ayat (1) Menteri melakukan evaluasikinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PemerintahDaerah provinsi.

Pasal 352 Ayat (3) Evaluasi yg dilakukan Menteri & GWP merupakan bagian darievaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 352 Ayat (2)

Pasal 352 Ayat (2)

Mengapa Daerah Perlu Mengelola Pengaduan BansosRastra dan BPNT?

57

Kelembagaan Pengelola Pengaduan Bansos Rastra dan BPNT di Daerah

Dasar Pembentukan Unit PengaduanUndang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Bagian dari

Tikor Bansos Pangan

1) Pemerintah Daerah wajibmembangun manajemen pelayananpublik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik

Manajemen pelayanan publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. pengelolaan pengaduanmasyarakat;

(1) Pejabat Pengelola SPP; (2) Administrator SPP.

STRUKTUR

OPD yang menangani BidangUrusan Sosial/ Dinas Sosial

OPD Unit Pengaduan

Pasal 345 Ayat (1) Pasal 345 Ayat (2)

PENDANAAN

1) Menggunakan APBD atau

2) Daerah dapat mendukungpembiayaan pengelolaanpengaduan sesuai denganurusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah dalam rangkamensuksekan Program Nasional.

58

Dinsos

Dinsos

PROVINSI

KAB/KOTAAdmin

PejabatPengelola

AdminPejabatPengelola

SetiapK/L/Dinsos/BANK

menunjuk 1 orang Pejabat Pengelola

dan minimal 1 orang Administrator

KEMENKO PMK KEMENDAGRI* KEMENSOSPUSAT

Admin UtamaPejabat

PengelolaUtama


BANK

BANK


BANK


Pengelola Pengaduan BPNT di Pusat, Provinsi & Kab/Kota

AdminPejabatPengelolaAdminPejabat

Pengelola

Untuk dapatmelakukan

pengelolaanpengaduan

diperlukan akunLAPOR

*) Kemendagrisebagai koordinator

SPP

59

Dalam Jaringan(SMS, Web)

1. Masyarakat membuat pengaduan melalui SMS 1708 atau www.lapor.go.id;

2. Admin Utama di Kemendagri kemudianmendisposisikan sbb:

a. Kewenangan Tikor Pusat maka akandidisposisi ke Tikor Pusat.

b. Kewenangan Kab/Kota di disposisike Provinsiuntuk diteruskan ke Kab/Kota tempat laporanpengaduan tersebut berada.

c. Terkait Bank HIMBARA atau Perum BULOG maka akan di disposisikan ke Bank HIMBARA atau Perum BULOG Pusat untukditindaklanjuti melalui sistem internal masing-masing;

3. Berdasarkan disposisi maka harus ditindaklanjutioleh Unit Pengaduan terkait dan hasil tindaklanjutnya dimasukkan kembali ke dalam apliaksiLAPOR

4. Masyarakat memperoleh jawaban atas pengaduanyang disampaikan

Mekanisme PengelolaanPengaduan

Luar Jaringan(Tatap Muka, Telefon, Surat, dll)

Pengaduan perlu didigitalisasi ke dalam aplikasi LAPOR olehunit pengaduan yang menerima pengaduan tersebut; selanjutnya, melalui mekanisme yang sama dengan dalamjaringan.

60

Peran Pemerintah Daerah


8

61

Peran Pemda Dalam Pelaksanaan BPNT

1) Membentuk Tikor Bansos Pangan

2) Koordinasi ke Tikor BansosPangan Kab/Kota untuk tahappelaksanaan Program BPNT di kab/kota,

3) Dukungan pendanaan APBD,

4) Sosialisasi,

5) Penanganan pengaduan

6) Pemantauan, dan

7) Dukungan lain yang diperlukanterkait BPNT

KAB/KOTA

1) Membentuk Tikor Bansos Pangan

2) Koordinasi ke Kecamatan dan kel/desa untukpelaksanaan BPNT,

3) Dukungan pendanaan APBD

4) Pengecekan keberadaan KPM,

5) Edukasi dan sosialisasi,

6) Registrasi,

7) Pemantauan,

8) Penanganan pengaduan.

Koordinasi dengan Bank Penyalur :1) Jadwal Pendaftaran Peserta di masing-masing

desa/kelurahan serta2) Memastikan keterlibatan perangkatdesa/kelurahan

dalam proses tersebut.

PROVINSI

62

Pusat ke Provinsi

1) Mendagri, melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaanBPNT di provinsi

2) Menteri Teknis, melakukan pembinaan teknis terhadappelaksanaan BPNT di provinsi

Provinsi ke Kabupaten/KotaGubernur sebagai Wakil Pemerintah (GWP) , pembinaan yang bersifat umum & teknis pelaksanaan BPNT di kabupaten/kota

Pembinaan dan PengawasanPelaksanaan BPNT

63

Kebijakan Bansos Pangan 2018

• Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu.

• Surat Menteri Dalam Negeri No.520/9263/Bangda tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Program Bantuan Sosial Program.

• Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Desember 2017 Nomor 511.1/9086/SJ tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018 ;

• Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Desember 2017 No.511.1/9087 tentangPelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;

• Surat Dirjen PFM Kemsos RI No.4774/PFM/BS/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Data KPM Bansos Pangan 2018.

• Keputusan Menteri Sosial RI No.4/HUK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentangPenetapan Perubahan Jumlah KPM serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial BerasSejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018.

• Keputusan Dirjen PFM Kemsos RI No. 1/PFM/SK/HK.01/2018 tanggal 3 Januari2018 tentang Penetapan Tahap Penyaluran Bansos Rastra dan BPNT Tahun 2018.

• Surat Menteri Sosial Nomor 09/MS/C/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentangPenyaluran Bansos Pangan.

64

Terima kasih

Documents

Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018tnp2k.go.id/download/38087Materi Sosialisasi BPNT 2018.pdf · 2018-06-06 · Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)