120
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Untung Sukardji D1 – PAJAK STAN BUMI BINTARO - 2014

Materi PPN (Untung Sukardji)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materi PPN STAN yang disusun oleh Bapak Untung Sukardji

Citation preview

Page 1: Materi PPN (Untung Sukardji)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Untung

Sukardji

D1 – PAJAK STAN

BUMI BINTARO - 2014

Page 2: Materi PPN (Untung Sukardji)

2

PERKEMBANGAN PAJAK TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA

PAJAK PEMBANGUNAN I1 Juni 1947

UU No 32/1956

MENJADI PAJAK DAERAH

PAJAK PEREDARANUU No 12/1950 mulai berlaku 1 Januari 1951

PAJAK PENJUALANUU No 18 Drt/1951 jo UU No 85/1953

mulai berlaku 1 Oktober 1951

PAJAK PERTAMBAHAN NILAIUU No 8 /1983 stdd UU No. 11/1994, UU No 18/2000

dan UU No. 42/2009 mulai berlaku 1 April 1985

Page 3: Materi PPN (Untung Sukardji)

3

PAJAK PEREDARAN (PPe)( UU Darurat No.12/1950, mulai berlaku 1 Januari

1951)

Objek Pajak : Penyerahan barang dan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan pengusaha

Dasar Pengenaan Pajak : - penyerahan barang : harga jual - penyerahan jasa : penggantian

Tarif : 3%

Saat pajak terutang : 1 (satu) tahun kalenderDualisme sistem pemungutan: a.Bagi pengusaha yg tdk mampu menghitung sendiri pajak yg ter-utang, pada awal tahun diterbitkan surat ketetapan sementar. Pada akhir tahun diterbitkan surat ketetapan rampung. Pajak yang kurang dibayar dikenai sanksi bunga 2% per bulan.b.Bagi pengusaha yang mampu menghitung sendiri, mengisi SPT unuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang, Da-lam hal pajak yang disetor tidak benar diterbitkan “Tagihan Su-sulan” dengan sanksi denda 200%.

Bersifat kumulatif : menimbulkan pengenaan pajak berganda

Page 4: Materi PPN (Untung Sukardji)

4

PAJAK PENJUALAN (PPn) UU Darurat No.19/1951, mulai berlaku 1 Oktober

1951)

Objek Pajak : Penyerahan barang oleh Pabrikan dan jasa yg dilakukan dlm lingkungan perusahaan/pekerjaan pengusaha

Dasar Pengenaan Pajak : - penyerahan barang : harga jual - penyerahan jasa : penggantian

Tarif : 0%, 1%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 20%

Saat pajak terutang : 1 (satu) bulan kalenderDualisme sistem pemungutan: a.Bagi pengusaha yg tdk mampu menghitung sendiri pajak yg ter-utang, pd awal tahun diterbitkan surat ketetapan sementara. Pa-da akhir tahun diterbitkan surat ketetapan rampung. Apabila ku-rang bayar, dikenai sanksi Bunga 2% per bulan.b.Bagi pengusaha yang mampu menghitung sendiri, mengisi SPT untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang, Da-lam hal pajak yang disetor tidak benar diterbitkan “Surat Tagihan Tambahan” dengan sanksi denda 400%.Bersifat kumulatif : menimbulkan pengenaan pajak berganda

Page 5: Materi PPN (Untung Sukardji)

5

KELEMAHAN UU PPn1951

REFORMASI SISTEM PERPAJAKANNASIONAL (TAX REFORM) 1983

KELEMAHAN UU PPn 1951

2. Menganut dualisme sistem pemungutan pajak

a. self assessment system bagi WP yg mampu pembukuan

b. official assessment system bagi WP non pembukuan

3. Menganut tarif majemuk (multiple rate)

4. Dalam pelaksanaannya menimbulkan pengenaan pajak ber- ganda (bersifat kumulatif) shg tdk netral baik dlm perda –

di dalam negeri maupun internasional

UU PPn 1951 diganti denganUU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

1. Sudah sering diubah shg sulit dipahami & dilaksanakan

Page 6: Materi PPN (Untung Sukardji)

6

PPN adalah PAJAK TIDAK LANGSUNGPPN adalah PAJAK TIDAK LANGSUNG

Dlm hal Pembeli sdh membayar harga barang dan PPN Dlm hal Pembeli sdh membayar harga barang dan PPN kepada Penjual sama halnya dengan Pembeli sudah me-kepada Penjual sama halnya dengan Pembeli sudah me-nyetor PPN ke Kas Negara.nyetor PPN ke Kas Negara.

Dlm hal Penjual tidak memungut PPN dari Pembeli, me-Dlm hal Penjual tidak memungut PPN dari Pembeli, me-rupakan tanggung jawab Penjual, bukan tanggung jawab rupakan tanggung jawab Penjual, bukan tanggung jawab Pembeli. Pembeli.

NEGARA

PENJUAL PEMBELI

PPN

BARANG

PPN

Penanggung jawab

Pemikul beban(destinataris)

pajak

Page 7: Materi PPN (Untung Sukardji)

7

PPN adalah PAJAK OBJEKTIFPPN adalah PAJAK OBJEKTIF

Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.adanya objek pajak.

Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan.Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan.

Tidak memperhatikan azas keadilan Tidak memperhatikan azas keadilan pemungutan pajak.pemungutan pajak.

Untuk mengurangi regresivitas PPN, bagi konsu-men Untuk mengurangi regresivitas PPN, bagi konsu-men yg mengonsumsi BKP Yg Tergolong Mewah dikenakan yg mengonsumsi BKP Yg Tergolong Mewah dikenakan PPnBM di samping PPN. PPnBM di samping PPN.

Dampak regresif(kesenjangan beban pajak)

Page 8: Materi PPN (Untung Sukardji)

8

PAJAK DIKENAKAN DI TEMPAT TUJUAN

BARANG ATAU JASA AKAN DIKONSUMSI

PPN adalah PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI

PPN MENGANUTDESTINATION PRINCIPLE

PPN BUKAN PAJAK ATAS KEGIATAN BISNIS

PEMIKUL BEBANPAJAK ADALAH

KONSUMEN

DALAM HAL MENYANGKUT ARUS LINTAS BATAS WILAYAH(CROSS BORDER AREA), TEMPAT KONSUMSI/PEMANFAATAN MERUPAKAN FAKTOR DOMINAN MENIMBULKAN UTANG PAJAK

Page 9: Materi PPN (Untung Sukardji)

9

BALLY

PPN

BATA

PPN

PPN

KULIT BOX JKP

PPN

TDK DPTDIKREDITKAN

HARGA EKSPOR

BATA

VATVAT

BIAYA

JKPBOXKULIT

PPN

TDK DPTDIKREDITKAN

VAT

BATA

VAT

PPN 0%

BIAYAHARGA EKSPOR

1

2

3 4

LN

DN

Dlm hal ekspor dikenai PPN dg tarif 0%, maka PPN atas perolehan BKP/JKP dpt di-kreditkan oleh Pabrik Sepatu Bata, maka tdk perlu dibebankan sbg biaya shg tdk ma-

suk ke dlm Harga Ekspor. Sepatu Bata produksi Indonesia di negara tujuan dikenaiVAT satu kali sama dengan sepatu Bata produksi setempat.

BATA BATA

Page 10: Materi PPN (Untung Sukardji)

MULTI STAGE LEVY namun NON KUMULATIF

10

PABRIKAN

PEDAGANG BESAR

PEDAGANG ECERAN

KONSUMEN

BKP

BKP

BKP

HARGA JUAL =1.000.000

HARGA BELI =1.000.000 NILAI TAMBAH = 300.000HARGA JUAL =1.300.000

HARGA BELI = 1.300.000 NILAI TAMBAH = 200.000 HARGA JUAL= 1.500.000

PPN 10%100.000

PPN 10%130.000

PPN 10%150.000

PK = 100.000

PM = 130.000

BEBAN PAJAK

PPN = 30.000

PPN = 20.000

PPN = 100.000

KN

KN

KNPK = 150.000

PK = 130.000

PM = 100.000

Page 11: Materi PPN (Untung Sukardji)

PERBANDINGAN PPn KUMULATIF& PPN NON KUMULATIF

11

PABRIKAN

PEDAGANG BESAR

PEDAGANG ECERAN

KONSUMEN

HARGA JUAL1.000.000

HARGA BELI = 1.000.000NILAI TAMBAH= 300.000 HARGA JUAL = 1.300.000

HARGA BELI = 1.300.000NILAI TAMBAH = 200.000HARGA JUAL= 1. 500.000

PPN100.000

PPN130.000

PPN150.000

HARGA JUAL1.000.000

HARGA BELI = 1.100.000NILAI TAMBAH = 300.000HARGA JUAL=1.400.000

HARGA BELI = 1.540.000NILAI TAMBAH = 160.000HARGA JUAL =1. 700.000

PPn100.000

PPn140.000

PPn170.000

KAS NEGARA

PPN30.000

KAS NEGARA

PPN20.000

KUMULATIF NON KUMULATIF

Perbandingan antara PPn kumulatif dg PPN non kumulatif

Page 12: Materi PPN (Untung Sukardji)

12

PPN adalah pajak atas konsumsi dalam nege-ri yang dihitung atas nilai tambah, yang me-misahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak dan menempatkan eksistensi objek pajak se-bagai faktor dominan yang menimbulkan ke-wajiban pajak

apakah ppn ?

Page 13: Materi PPN (Untung Sukardji)

13

PENGERTIAN DASAR BEBERAPATERMINOLOGI DALAM UU PPN 1984

BARANG KENA PAJAK (BKP) adalah BARANG yang dikenai PPN.

JASA KENA PAJAK (JKP) adalah JASA yang dikenai PPN.

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menyerahkan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean.

FAKTUR PAJAK adalah bukti pungutan pajak yag dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

PAJAK KELUARAN adalah PPN yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

PAJAK MASUKAN adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh PKP yang menerima penyerahan BKP atau JKP.

PENGKREDITAN adalah memperhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

Page 14: Materi PPN (Untung Sukardji)

MEKANISME PEMUNGUTAN PPN

14

PKPB

PKPA

PKPC

BKP/JKP BKP/JKP

1.000.000 1.200.000

FP : 100.000 FP : 120.000

1.200.000 + PPN 120.000

PK PKPM PM

SPT MASA PPN PKP B

PK = 120.000 PM = 100.000 -

SETOR KE KN = 20.000

PENGKREDITANPAJAK MASUKAN(Indirect Subtrac-

tion Method)

1.000.000 + PPN 100.000

Page 15: Materi PPN (Untung Sukardji)

15

DASAR HUKUM DAN NAMA UU PPN

UU NOMOR 8 TAHUN 1983

PERUBAHAN IUU No.11/1994

mulai 1 - 1 - 1995

PERUBAHAN IIUU No.18/2000

mulai 1 - 1 - 2001

PERUBAHAN IIIUU No. 42/2009

mulai 1 – 4 - 2010

Pasal 1 s.d. Pasal 17tidak berurutan

Pasal 1 s.d. Pasal 16Ctidak berurutan

Pasal 1 s.d. Pasal 16Ftidak berurutan

Pasal 18 : Peraturan Peralihan

Ps.19 : Hal-hal yg belum diatur dlm UU ini diatur lebih lanjut dg PP

Ps 20 : UU ini dpt disebut UU Pajak Pertambahan Nilai 1984

Pasal 21 : UU ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984

Nama Tetap : UU PPN 1984

Page 16: Materi PPN (Untung Sukardji)

16

UU No. 8 Tahun 1983

UU No. 18 Tahun 2000

Mulai berlaku1 – 1 - 2001

UU No. 11 Tahun 1994

Mulai berlaku1 – 1 - 1995

Perub I Perub II

Ps. 1 - 17 Ps. 1 - 16C

Ps. 20

UU ini disebut UU PPN 1984

Ps. IIIUU ini disebutUU PerubahanUU PPN 1984

Ps. IIUU ini disebut UUPerubahan Kedua

UU PPN 1984

Nama Tetap UU PPN 1984

Mulai berlaku 1 April 1985

DASAR HUKUMPPN INDONESIA

UU No. 42Tahun 2009 Mulai berlaku1 – 4 - 2010

Perub IIIPs 1 – 16F

Page 17: Materi PPN (Untung Sukardji)

17

Ps. 4 ay. (1) huruf hEKSPOR JKP OLEH PKP

Ps. 4 ay. (1) huruf gEKSPOR BKP TDK BERWUJUD OLEH PKP

PPN DIKENAKAN ATAS

Ps. 4 ay. (1) huruf a

PENYER. BKP DI DLM DAERAH PAB. YG DILAKUKAN PENGUSAHA

Ps. 4 ay. (1) huruf d

PEMANFAATAN. BKP TDK BERWUJUD DARI LUAR DI DLM DAERAH PABEAN

Ps. 4 ay. (1) huruf ePEMANFAATAN JKP DR LUAR DAE-

RAH PAB. DI DLM DAERAH PABEAN

Ps. 4 ay. (1) huruf bIMPOR BKP

Ps. 4 ay. (1) huruf c

PENYER. JKP DI DLM DAERAHPAB. YG DILAKUKAN PENGUSAHA

Ps. 4 ay. (1) huruf f

EKSPOR BKP BERWUJUD OLEH PKP

MEMBANGUN SENDIRI YG DILAKUKAN TIDAK DALAMKEGIATAN USH/PEK. OLEH ORANG PRIBADI/BADAN

PENYER. BKP BERUPA AKTIVA YG MENRT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN OLEH PKP, KECUALI PM-NYA TDKDPT DIKREDITKAN BERDASARKAN Ps 9 AY. (8) HURUF b & c

Ps.16C

Ps.16D

Page 18: Materi PPN (Untung Sukardji)

18

OBJEK PPN BERSIFAT DINAMIS

ARUS BKP/JKPDI DALAMDAERAH PABEAN

ARUS BKP/JKPDARI LUAR KE

DLMDAERAH PABEAN

ARUS BKP/JKPDARI DLM KE

LUARDAERAH PABEAN

Penyerahan BKP/JKPdi dlm Daerah

Pabean

Pemanfaatan BKP TBw

atau JKP dari Luar, ke dalam Daerah

Pabean

Ekspor BKP/JKP

Impor BKP

Membangun sendiritdk dlm kegiatan usaha/pekerjaan

Penyerahan aktiva mnrt tujuan semula tidak untuk dijual

Page 19: Materi PPN (Untung Sukardji)

19

PPN DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP

DI DALAM DAERAH PABEAN DALAM KEGIATAN USAHA/PEKERJAAN PKP

Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya:1. Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak;2. penyerahan BKP/penyerahan JKP;3. dalam Daerah Pabean; 4. dalam kegiatan usaha/pekerjaan PKP

Unsur 1: Apa yang dimaksud BKP/JKP ?

yang bersifat kumulatif.

Page 20: Materi PPN (Untung Sukardji)

2020

Pada dasarnya semua barang dapat dikenai PPN kecuali UU menetapkan sebaliknya.

(Ps. 4A ayat (2) UU PPN 1984 jo Ps. 1 – 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144/2000, sejak 1 April 2010 penjabaran dilakukan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984)

SEJAK 1 JANUARI 1995SEJAK 1 JANUARI 1995

BARANG KENA PAJAKBARANG KENA PAJAK(Ps. 1 angka 3 UU PPN 1984)(Ps. 1 angka 3 UU PPN 1984)

BARANG BERWUJUD

BARANG BERGERAK

BARANG TIDAK BERGERAK

BARANG TIDAK BERWUJUD

DIKENAI PPN

Page 21: Materi PPN (Untung Sukardji)

21

BARANGTIDAK KENA

PAJAK(Ps. 4A ay.2)

Barang hasil pertambangan atauhasil pengeboran yang diambil

langsung dari sumbernya

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung,dan sejenisnya baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makan-an dan minuman yang diserahkan oleh

usaha jasa boga atau katering

Uang, emas batangan dan surat berharga

Page 22: Materi PPN (Untung Sukardji)

22

BR. HASIL PERTAM-BANGAN ATAU PE-NGEBORAN YANG

DIAMBIL LANGSUNGDARI SUMBERNYA

Minyak mentah (crude oil)

Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat

Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur,batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar(feldspar), garam batu (halite), grafit/andesit, gips,

kalsit, kaolin, leusit. magnesit, mika, marmer, nitrat,opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit,fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), ta-nah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif,

zeolit, basal, dan trakkit.

Panas bumi

Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan

Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga,bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit

Mulai 1-04-2010

Page 23: Materi PPN (Untung Sukardji)

23

BR KEBUTUHANPOKOK YG DI –

BUTUHKAN RAK-YAT BANYAK

Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam

Daging, yaitu daging segar tanpa diolah tetapi telah me-lalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,dibekukan, dikemas atau tidak, digarami, dikapur, dia -samkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.

Telur, yaitu telur yang tdk diolah termasuk telur yang telah dibersihkan, diasinkan atau dikemas

Susu, yaitu susu perah baik yg telah melalui proses didi-nginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambah-an gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak

Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yg dipetik, baik ygtelah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong,diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci,ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, terma-suk sayuran segar yang dicacah

Page 24: Materi PPN (Untung Sukardji)

24

JASA

setiap kegiatan pelay. berdasar suatu perikatan atau perbuatan huk. yg menyebabkan suatu

brg. atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia utk dipakai

termasuk jasa yg dilaku-kan utk menghasilkan brgkrn pesanan atau permin-taan dg bahan dan atas

petunjuk Pemesan

JASA(Ps. 1 angka 5 UU PPN 1984)

Ps 1 angka 6 jo Ps 4A ay. (3) UU PPN 1984

JASA KENA PAJAK

DIKENAI PAJAK

Tiap jasa dpt dikenai pajakkecuali UU menetapkan sebaliknya

Page 25: Materi PPN (Untung Sukardji)

KEAGAMAAN

JASA TDK KENA PAJAK

25

KESE-HATAN MEDIK

PELA-YANANSOSIAL

PENGIR. SRT DG PE-

RANGKO

PENDI-DIKAN

PENYIARANYG BUKAN BER-

SIFAT IKLANANGKUT. UMUM

DARAT, AIR, DAN JAUDNYG MENJD BAG DARI

JAULNTENAGAKERJAPERHO-

TELANPEME-

RINTAHANUMUM

Non JKP-10UNTUNG SUKARDJI-02

JASA TIDAK KENA PAJAK

Ps. 4A ay. (3)UU PPN 1984

KEUANGAN

ASURAN-SI

KESENIAN &HIBURAN

PENYEDIA-AN TEMPAT

PARKIR

TELP. UMUMCOIN BOX

PENGIR. UANG DG.

WESEL POS

JASA BOGA

Page 26: Materi PPN (Untung Sukardji)

26

UNSUR KE-2: PENYERAHAN BKP atau PENYERAHAN JKP

APA YANG DIMAKSUD DENGAN

PENYERAHAN BKP

PENYERAHAN JKP?

Page 27: Materi PPN (Untung Sukardji)

27

PENYERAHAN BKP

h. PENYER. BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN YG DILAKU- KAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, YANG PENENYERAHANNYA DIANGGAP

LANGSUNG DARI PKP KEPADA PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP

PENYERAHANBARANG

KENA PAJAK{ Ps. 1A ay. (1)

UU PPN 1984 }

PENYERAH. HAK ATASBKP KRN SUATU PER-

JANJIAN

JUAL BELI

TUNAI

ANGSURAN

TUKAR MENUKAR

PERJANJ. LAIN YG MENIMBULKAN

PENYERAHAN HAK

PENGALIHAN BKP KRN PERJANJ. SEWA BELI/LEASING

PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG

PEMAKAIAN SENDIRI ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP

f. PENYER. BKP DARI PUSAT KE CAB. ATAU SEBALIKNYADAN PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG

g. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI

e. BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ATAU AKTIVA YG MENURUT TUJ. SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUB. PERUS.

Page 28: Materi PPN (Untung Sukardji)

28

PENGERTIAN PENYERAHAN BKP

Berdasarkan Ps. 4 ayat (1) huruf a, PPN dikenakan atas penyerahan BKP. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa apabila suatu kegiatan penyerahan BKP termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU PPN 1984, maka penyerahan BKP ini dikenai PPN. Contoh: Dealer kendaraan bermotor menyerahkan satu unit sepeda motor barang dagangannya kepada pembeli.Sebaliknya, ada kegiatan penyerahan BKP tetapi tidak termasuk da-lam pengertian penyerahan BKP menurut UU PPN 1984, maka ke-giatan penyerahan BKP ini tidak dikenai PPN. Contoh: PT Gemilang menyerahkan satu unit gedung sebagai agunan kepada Bank Per-sada. Meskipun gedung adalah BKP, tetapi UU PPN 1984 menen-tukan bahwa penyerahan tersebut tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, sehingga tidak dikenai PPN.

Ps. 1A ayat (1) menentukan kegiatan penyerahan BKP yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU

PPN 1984.

Page 29: Materi PPN (Untung Sukardji)

29

b. Pengalihan penguasaan BKP karena perjanjian sewa beli.

Dalam perjanjian sewa beli, pembayaran angsuran disebut tahap pembayaran harga sewa

Dalam perjanjian sewa beli, penyerahan hak atas BKP sebagai objek perjanjian terjadi pada saat harga BKP dilunasi oleh pem-beli. Ketika diterima tahapan pembayaran harga sewa, dan BKP diserahkan, yang terjadi adalah pengalihan penguasaan atas BKP. Oleh karena itu sebelum harga sewa dilunasi, pembeli dilarang memindahtangankan BKP tersebut kepada pihak lain.

a. Penyerahan hak atas BKP karena “perjanjian” tukar-menukar, jual-beli secara tunai atau angsuran, atau perjanjian lain yang dapat menimbulkan penyerahan hak.

Ketentuan ini mengandung 2 unsur, yaitu:1) perjanjian, artinya ada kesepakatan antara dua pihak;2) hak, yang mengandung pengertian hak milik, hak guna

ba-ngunan.Dalam jual beli secara angsuran, penyerahan hak atas BKP

se-bagai objek perjanjian terjadi pada saat pembayaran angsuran diterima, BKP diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Page 30: Materi PPN (Untung Sukardji)

30

c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantaraYang dimaksud dengan “pedagang perantara” adalah

komisio-ner. Komisioner boleh secara lagsung menandatangani perjan-jian jual beli dengan calon pembeli, untuk kepentingan dan atas nama pemilik BKP. Oleh karena itu ketika pemilik menyerahkan BKP kepada komisioner untuk dijualkan, sudah termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU, artinya sudah dikenai PPN.

d. Penyerahan BKP melalui Juru Lelang kepada pemenang lelang.Kata “melalui” mengisyaratkan bahwa ketika pemilik barang menyerahkan BKP yang dimaksud kepada juru lelang, belum termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU. Teta-pi ketika juru lelang menyerahkan BKP tersebut kepada peme-nang lelang, sebenarnya yang menyerahkan adalah pemilik ba-rang, baru memenuhi syarat sebagai penyerahan BKP menurut UU, sehingga dikenai PPN apabila pemilik BKP adalah PKP.

Page 31: Materi PPN (Untung Sukardji)

31

Pt Sukaminjam(PKP)

BANK“SUKA

BUNGA”

Kredit Rp 1 milyar

Agunan : Gedung

JuruLelang

Pt sukaNawar

(PemenangLelang)

Gedung

Gedung

Rp 1,5 milyar

Rp 1milyarRp 0,5milyar

Penyer. Bkp melalui juru lelang

PT Suka Minjam menyerahkan gedung melalui Juru Lelangkepada PT Suka Nawar selaku pemenang lelang.

FPRp 150 juta

PPNRp 150 juta

Page 32: Materi PPN (Untung Sukardji)

32

e. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKPPKP dengan bidang usaha pedagang besar komputer, me-

ngambil 5 unit laptop barang dagangannya untuk kegiatan pemasaran, 2 unit untuk diberikan kepada karyawan yang berprestasi sebagai penghargaan, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU, maka dikenai PPN.

PKP tersebut menyumbang 10 unit PC kepada SMK, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU, sehingga di-kenai PPN.

f. Persediaan BKP yang masih tersisa dan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan, karena disamakan dengan pemakaian sendiri BKP.

g. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya dan pe-nyerahan antar cabang.

Karena PPN Indonesia menganut asas desentralisasi, maka baik kanor pusat maupun kantor cabang adalah PKP, sehingga penyerahan BKP ini dilakukan antar PKP, maka dikenai PPN.

Page 33: Materi PPN (Untung Sukardji)

33

h. Penyerahan BKP secara konsinyasi.Meskipun dalam penyerahan ini belum terjadi penjualan

mela-inkan merupakan barang titipan, tetapi sudah termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU, sehingga dikenai PPN.

Dari ketentuan huruf a s.d. huruf i tersebut dapat dipahami, me-ngapa objek PPN bukan penjualan BKP tetapi “penyerahan BKP”. Istilah “penyerahan BKP” memiliki makna lebih luas dari pada sekedar penjualan BKP.

i. Penyerahan BKP kepada pembeli dalam rangka perjanjian pem-biayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pe-nyerahan BKP sebagai objek perjanjian dianggap diserahkan se-cara langsung oleh PKP Penjual kepada pihak yang membu-tuhkan BKP tersebut. Penyerahan BKP dari PKP penjual kepa-da Bank Syariah dan dari Bank Syariah kepada pembeli tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU.

Page 34: Materi PPN (Untung Sukardji)

Bk Penye-rahan BKP

34

PKPDEALER

BANKSYARIAH

PEMBE-LI

Kend.Bermotor

Kend.Bermotor

PerjanjianJual-beli

Penyer. Kend. Bermotor

Faktur Pajak dari PKP Dealer

PPN

Bk Penye-rahan BKP

Penyerahan BKP dianggap dilakukan langsungoleh PKP Dealer kepada pembeli.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH(Pasal 1A ayat (1) huruf h UU PPN 1984)

Perjanjian Jual-beli (pem-biayaan) berdasarkan

prinsip syariah

Page 35: Materi PPN (Untung Sukardji)

35

TIDAK TERMASUK PENYERAHAN BKP

SEHINGGA TIDAK DIKENAI PPNa. Penyerahan BKP kepada makelar sbgmn dimaksud

dlm KUHD

b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang

c. Penyer BKP dari pusat ke cab dan sebaliknya dan antar cab bagi PKP yg melakukan pemusatan tempat pajak terutang

d. Penyer BKP dlm rangka penggabungan, peleburan, pemekar-an, pemecahan, pengambilalihan usaha dg syarat pihak yang melakukan penyer. & yg menerima pengalihan adalah PKP.

e. Penyer BKP berupa aktiva yg menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang semula digunakan tidak berhu-bungan langsung dengan kegiatan usaha, atau berupa sedan dan station wagon yang dilakukan oleh selain perusahaan persewaan kendaraan bermotor atau dealer.

Page 36: Materi PPN (Untung Sukardji)

36

PENYERAHAN JKP

PENYERAHANJASA KENA PAJAK

Ps 1 angka 7 joPs 4 ay (1) huruf c

UU PPN 1984

SETIAP KEGIATANPEMBERIAN JASA

KENA PAJAK

PEMBERIAN JASAKENA PAJAK DENGAN

CUMA-CUMA

PEMAKAIAN SENDIRI

JASA KENA PAJAK

Page 37: Materi PPN (Untung Sukardji)

37

PKPGARMEN

A

Pesan 10.000 pot pakaian

1. Tekstil sebagai bahan baku2. Pola

PKPGARMEN

B

10.000 pot. Pakaian

FP : DPP = PENGGANTIAN

JASA MAKLON

ONGKOS

BIAYA PEMBELIAN BAHAN PEMBANTU

PENGGANTIAN + PPN

BUKAN PENYERAHANBKP BERDASARKANPs. 1A UU PPN 1984

BUKAN PENYERAHANBKP BERDASARKANPs. 1A UU PPN 1984

Page 38: Materi PPN (Untung Sukardji)

38

UNSUR KE-3: DAERAH PABEAN

APA YANG DIMAKSUD DENGAN

DAERAH PABEAN

?

Page 39: Materi PPN (Untung Sukardji)

39

DAERAH PABEAN

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indone-sia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat ter-tentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kon-tinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Page 40: Materi PPN (Untung Sukardji)

40

UNSUR KE-4: DALAM KEGIATAN

USAHA/PEKERJAAN

APA YANG DIMAKSUD DENGAN

DALAM KEGIATAN USAHA/

PEKERJAAN

?

Page 41: Materi PPN (Untung Sukardji)

41

DALAM KEGIATAN USAHA/

PEKERJAAN

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf

aUU No. 8/1983

Sesuai dengan kegiatan sehari -hari Pengusaha Kena

Pajak

ada pengulangan sehingga ada kesinambungan

Page 42: Materi PPN (Untung Sukardji)

42

Ps. 4 ay. (1) huruf d & e

UU PPN 1984

PPN dikenakan atas “PEMANFAATAN” BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah

Pabean

Penggunaan kata “PEMANFAATAN” merupa-kan refleksi dari destination principle, yaitu dalam hal arus barang/jasa melintasi batas wilayah negara, maka tempat barang/jasa a-kan dikonsumsi/dimanfaatkan merupakan faktor dominan menimbulkan utang pajak.

Tempat penyerahan, bukan faktor yang

menentukan

Page 43: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI-11 43

PT LARA-SATI

BENKLEMIS

TEKNOLOGI &MARKETING

ROYALTY & FEE

Rp130 juta

KN

PPN 10%

SSPNama : BEN KLEMIS

Alamat : ALJAZAIR NPWP : 000000000.237.000 PPN : Rp 13.000.000,00 Masa Pajak : APRIL 2012

Jakarta, 15 MEI 2012 PT LARASATI

NPWP : 01.237.457.4.237.000Tanda Tangan

SSP = Faktur Pajak PPN = PM dpt dikreditkan

Dilaporkan dlm SPTMasa PPNMasa Pajak April 2012

Ps. 4 ayat (1) huruf d & huruf e UU PPN 1984: PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP TBw atau JKP

dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean

PERMENKEU NO. 40/PMK.03/201022 Februari 2010

Memanfaat-kan BKP TBw/JKP da-ri luar, di dalam Dae-rah Pabean

Page 44: Materi PPN (Untung Sukardji)

44

JASA KENA PAJAK YG ATAS EKSPORNYADIKENAI PPN

(PERMENKEU No. 70/PMK.03/2010, 31 Maret 2010)

Jasa Maklon

Pemesan berada di luarDaerah Pabe-an & tdk memiliki BUT di Indonesia Spesifikasi & bahan disediakan oleh pemesan

Bahan meliputi bh baku dan/atau br. setengah jadi, dan/atau bh. penolong

yg akan diproses menjadi BKP yg dihasilkan

Kepemilikan BKP berada pd pemesan

Pengusaha jasa maklon mengirimkanProduknya berdasarkan permintaan

pemesan

1. Jasa yang melekat pada atau jasa untuk br. bergerak yg dimanfaat-

kan di luar Daerah Pabean yaitu jasa perbaikan dan perawatan

Jasa Lainnya

2. Jasa yang melekat pada atau jasa untuk br. tidak bergerak yg terle-

tak di luar Daerah Pabean yaitu Jasa konstruksi meliputi konsulta- si, pelaksanaan pek. konstruksi, & pengawasan pek. Konstruksi.

Page 45: Materi PPN (Untung Sukardji)

45

SAAT PAJAK TERUTANG

PENYERAHAN BKP

PADA SAAT PEMBAYARAN, DLMHAL PEMBAY. DITERIMA SBLMPENYERAHAN/PEMANFAATAN

IMPOR BKP

PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD/JKP DARI LUAR

DAERAH PABEAN, DI DALAM DAERAH PABEAN

PAJAK TERUTANGPADA SAAT

(Ps. 11 UU PPN 1984 )

EKSPOR BKP/JKP

YANG DITETAPKAN OLEH DJP

PENYERAHAN JKP

UTANG PAJAK - 1UNTUNG SUKARDJI

SAAT PAJAKTERUTANG

Page 46: Materi PPN (Untung Sukardji)

46

Ps. 11 ayat (1) Pajak terutang pada saat penyerahan

BKP/JKP

Jual-beli

Tukar menuka

r

Pemberian Cuma-cuma

Pemakaian sendiri

Penyer. BKP dari pusat ke

cabang

Tidak ada syarat “sepanjang akan diterima pembayaran”.

Ps. 11 ayat (1) sebagai dasar hukumUU PPN 1984 menganut “acrual basis”

Page 47: Materi PPN (Untung Sukardji)

47

Pasal 12

(1) PKP yg melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dlm Ps. 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h ter-utang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Perturan Direktur Jenderal Pajak

(2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat/lebih sebagai tempat pajak terutang.

(3) Dalam hal impor terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dima-sukkan dan dipungut melalui Diretorat Jenderal Bea dan Cukai

(4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Ber-wujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha,

Page 48: Materi PPN (Untung Sukardji)

PENYER. BKP/JKP, EKSPOR BKP Bw/

BKP Tbw/JKP

48

TEMPAT PAJAKTERUTANG

(Ps. 12 UU PPN 1984)

Tempat tinggal/tempat kedudukan

Tempat Kegiatan usaha

dan

PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD/JKP DARILUAR DAERAH PABEAN(ayat 4)

IMPOR BKP(ayat 3)

Tempat lain yg ditetapkandengan peraturan DJP

atau

Tempat BKP dimasukkan & dipungut melalui DJBC

Atas pemberitahuan tertulis PKP,Dirjen Pajak dapat menetapkansatu tempat/lbh sbg tmp paj. terut..

SENTRALISASI(ayat 2)

DESENTRALISASI(ayat 1)

TEMPAT PAJAK TERUTANGUNTUNG SUKARDJI - 14

Tempat tinggal/tempat kedu-dukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan

Page 49: Materi PPN (Untung Sukardji)

49

Ps. 12 AY (1)

DIVISIPABRIKASI

(PKP)

DIVISIPERKEBUNAN

(PKP)

SUPPLIER(PKP)

KPPB

KPPC

PENG. JASA(PKP)

DIVISIPEMASARAN

BKPJKP

PPN PPN

BKPPPN

BKP

BKP

PPNUNTUNG SUKARDJI-05

Ps. 12 ay. (1)UU PPN 1984

KPPA

PPNBKP

PKPBKP/JKP

PPN

PKPPPN

BKP/JKP

15

PT INDUSTRITERPADU

(PKP)

Page 50: Materi PPN (Untung Sukardji)

50

Ps. 12 AY (2)

DIVISIPABRIKASI

DivisiPerkebunan

SUPPLIER(PKP)

KPP A

KPP B

PENG. JASA(PKP)

DIVISIPEMASARAN

BKPJKPPPNPPN

BKPPPN

Ps. 12 (2) UU PPN 1984UNTUNG SUKARDJI

Ps. 12 ay. (2)UU PPN 1984

PT INDUSTRI TERPADU(PKP)

TEMPAT PEMUSATAN PAJAK TERUT.

Supplier memasokBKP utk divisi per-kebunan, divisi pa-brikasi, divisi pe - masaran. SeluruhPM-nya dapat di-kreditkan oleh PT Industri Terpadu

karena hasil akhir-nya adalah BKP.

(Ps. 9 ay. 5 UU PPN1984)

Page 51: Materi PPN (Untung Sukardji)

51

SUBJEK PPN

PKP NON PKP

PengusahaMenyerahkan

BKP(Ps. 4 ay. (1)

huruf a)

PengusahaMenyerahkan

JKP(Ps. 4 ay. (1)

huruf c)

Pengusahamengekspor

BKP/JKP(Ps. 4 ay. (1) huruf f,

huruf g, huruf h)

Pengusaha me-nyerahkan aktivatidak untuk dijual

(Ps. 16D)

MengimporBKP

(Ps. 4 ay. (1) huruf b)

Membangun sen-diri tidak dlm ke-giatan usaha/pek

(Ps. 16C)

Memanfaatkan BKP tidakBerwujud/JKP dari luar,

di dalam Daerah Pabean(Ps. 4 ay. (1) huruf d dan huruf e)

Page 52: Materi PPN (Untung Sukardji)

52

siapakah pENGUSAHA KENA PAJAK ?

ORANG PRIBADI

BADAN

Dalam kegiatanusaha/pekerj.

MENGHASILKAN BARANG

MENGIMPOR BARANG

MENGEKSPOR BARANG

MELAKUKAN USAHA PERDAGANGANMEMANFAATKAN BR. TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN

MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN

MELAKUKAN USAHA JASA

MENYERAHKAN BKP/JKP

PENGUSAHA KENA PAJAK

Ps. 1 angka 14

Ps. 1 angka 15

TDK TERMASUKPENGUSAHA KECIL YG BATASANNYA DITETAP-KAN DG KEP. MENKEU.

PENGUSAHA

Ps. 3A ay. (1)

MENGEKSPOR JASA

Page 53: Materi PPN (Untung Sukardji)

53

PENGUSAHA KECILPENGUSAHA KECIL(PERMENKEU No. 68/PMK.03/2010, 23-3-2010 stdd PERMENKEU No. 197/PMK.03/2013, 20-12-2013 mulai berlaku 1 Januari 2014)

PENGUSAHA MENYER. BKP/JKP

PERED. BRUTO DLM 1 Th BUKU

TDK > Rp 4,8 MILYAR

PENGUSAHA KECIL

DLM BAG. TH. BUKUPERED. BRUTO

>Rp 4, 8 MILYAR

WAJIB LAPOR USAHA UTK DIKU-KUHKAN SBG PKP PALING LAM-BAT AKHIR BLN BERIKUTNYA

DPT MEMILIH UTK DIKU-KUHKAN MENJADI PE-NGUSAHA KENA PAJAK

DITERBITKAN PENGUKUHAN SECARA JABATAN

DIABAIKAN

PKP

Wajib melaksanakanseluruh kewajiban PKP

Page 54: Materi PPN (Untung Sukardji)

54

KEWAJIBAN PKPKEWAJIBANPENGUSAHAKENA PAJAK

(Ps. 3A UU PPN 1984)

MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBA- GAI PENGUSAHA KENA PAJAK

MEMUNGUT PAJAKYANG TERUTANG

MEMBUATFAKTUR PAJAK

(Ps 13 UU PPN 1984)

MENYETOR PAJAKYANG TERUTANG

MELAPORKAN PAJAKYANG TERUTANG

MENYELENGGARAKAN CA-TATAN JML PEREDARAN &PEROLEHAN & MENGKRE-DITKAN PM BERDASARKAN KETENTUAN YG BERLAKU

MENGISI & MENYAMPAIKANSPT MASA PPN(Ps 3 UU KUP)

Page 55: Materi PPN (Untung Sukardji)

55

Akte pendirianPT MELATI

Industri kosmetika

2/2/2014 15/3/2014 29/9/2014 31/12/2014

Pengukuhan

Sebagai PKP

Menyerahkan produk berupa

BKP

Peredaran usaha

Rp 4 milyar

Sejak semula bermaksud

menyerahkan BKP

Berstatus sebagai

“PRA PENGUSAHA

KECIL”

Dapat lapor usaha untuk dikukuhkan

“MENJADI” PKP

PENGUSAHA KECIL

Pajak Masukan atas

perolehan barang modal

dpt dikreditkan

Pasal 2 ayat (2) PP No.1/2012:Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP dan/atau ekspor JKP berdasarkan UU PPN 1984 “dapat” melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Page 56: Materi PPN (Untung Sukardji)

56

KEWAJIBAN MEMBUAT FP PENYERAHAN BKP/JKP

UTANG PAJAK

WAJIB DIPUNGUT

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat FAKTUR PAJAK

utk setiap penyer. BKP/JKP

FAKTUR PAJAK adalahBUKTI PUNGUTAN PAJAK

Ps. 11 ay. (1) UU PPN 1984

Accrual basis

Ps. 3A ay. (1) UU PPN 1984

Ps. 1 angka 23 UU PPN 1984

Ps. 13 ay. (1) UU PPN 1984

Bagaimana ?

Page 57: Materi PPN (Untung Sukardji)

57

Melakukan ekspor BKPBerwujud dimaksud dlm

Ps. 4 ayat (1) huruf f

Melakukan ekspor JKP oleh PKP dimaksud dlmPs. 4 ayat (1) huruf h

Melakukan penyer.JKP dimaksud dalamPs. 4 ay. (1) huruf c

Melakukan ekspor BKP Tdk Berwujud oleh

PKP dimaksud dalamPs. 4 ayat (1) huruf g

Melakukan penyer.BKP dimaksud dlm

Ps. 16D

PKP(Ps. 13 ay 1

UU PPN 1984)

WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAKUNTUK SETIAP :

Melakukan penyer.BKP dimaksud dalamPs. 4 ayat (1) huruf a

Mulai 1 – 4 - 2010

Page 58: Materi PPN (Untung Sukardji)

58

Faktur Pajak

(Ps. 1 angka 23UU PPN 1984)

Adalah bukti pungutan pajakyang dibuat oleh PKP yang

melakukan penyerahan BKPatau penyerahan JKP

FP berupafaktur penjualan(Penj. Ps. 13 ay. 1)

FP Gabungan(Penj. Ps. 13 ay. 2)

Dok. Tertentu di-tetapkan sbg FP

(Penj. Ps. 13 ay.1)

FP yg sdhsudah dibakukan

(Penj. Ps. 13 ay. 1)

FP PKP PE(Penj. Ps. 13 ay. 2)

FP Khusus(Penj. Ps. 13 ay. 2)

Page 59: Materi PPN (Untung Sukardji)

59

KETER. MINI-MAL YG WAJIB

DICANTUMKAN DLM FAKTUR

PAJAK (Ps. 13 ay. 5 UU PPN jo

Ps.4 Kepmenkeu No. 38/PMK.03/2010, 22-2-2010)

a. Nama, alamat, NPWP yg menyerahkan BKP/JKP

b. Nama, alamat, NPWP Pem- beli BKP/Penerima JKP

c. Jenis barang/jasa, jumlah Harga Jual/Penggantian,dan potongan harga

d. PPN yang dipungut

e. PPnBM yang dipungut

f. Kode, Nomor Seri dan tgl pembuatan Faktur Pajak

g. Nama, dan tanda tangan yg berhak menandatangani

Faktur Pajak

Page 60: Materi PPN (Untung Sukardji)

FP WAJIB DIISI DENGAN LENGKAP,

JELAS, DAN BENAR

Semua kolom dan baris wajib disi, kecuali tidak mungkin diisimis. tdk mengisi baris “Dikurangi uang muka” karena PKP memang tidak menerima uang muka, PKP pengusaha jasa atau bukan pabrikan BKP yang Tergolong Mewah tdk mengisi petak “PPnBM”, Faktur Pajak tetap diperlakukan sbg FP Lengkap.Dalam hal diketahui jml unit atau jumlah satuan, PKP harus menambahkan keterangan tentang jumlah unit atau satuan ter-tentu dari BKP yang diserahkan (Lamp. II PER-24/PJ./2012)Apabila pembayaran menggunakan valuta asing, hanya baris “Dasar Pengenaan Pajak” dan baris “PPN = 10% x Dasar Penge-naan Pajak” yang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah(Lamp. II PER-24/PJ./2012) Cap/scan tanda tangan tdk dapat digunakan pd Faktur Pajak. (Lamp. II PER-24/PJ./2012)

UNTUNG SUKARDJI-2013 60

Page 61: Materi PPN (Untung Sukardji)

FAKTUR PAJAKTIDAK LENGKAP

(Ps. 1 angka 9 PER-24/PJ,/2012)

Tidak mencantumkan keter. sbgmn ditentukan

dalam Ps. 13 ay. (5) UU PPN 1984

Mencantumkan keter. tdk

sebenarnya/sesungguhnya

Mengisi keter. tdk sesuai dg

tata cara sbgmn ditentukan dalam PER-24/PJ./2012,

24 November 2012

UNTUNG SUKARDJI-2013 61

Page 62: Materi PPN (Untung Sukardji)

Konsekuensi membuat Faktur pajak tidak lengkap

Pembuatnya dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP, yaitu Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, kecuali PKP Pembuat FP tidak mengisi keterangan mengenai:a.Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP;b.Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandata-ngani Faktur Pajak yang dilakukan oleh PKP PE.

Bagi PKP yang menerima Faktur Pajak Tidak Lengkap, PPN yang tercantum di dalamnya merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat

dikreditkan.UNTUNG SUKARDJI-2013 62

Page 63: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI-2013 63

KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, 22 November 2012)

Kode Transaksi

Kode Status

Nomor Seri Faktur Pajak

01 : Penyerahan kepada selain Pemungut PPN 02 : Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

03 : Penyerahan kpd Pemungut PPN lainnya yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 04 : Penyerahan dg Nilai Lain sbg DPP (selain kpd Pemungut PPN)

05 : tidak digunakan

06 : Penyerahan lainnya yg PPN-nya dipungut oleh PKP yg melakukan penyerahan BKP/ JKP a.l. dg tarif selain 10% atau penyer. hasil tembakau di DN atau impor, dan kpd orang pribadi pemegang Paspor LN. (selain kpd Pemungut PPN)

07 : Penyerahan dg PPN Tidak Dipungut (termasuk kpd Pemungut PPN) 08 : Penyerahan dengan PPN Dibebaskan ( termasuk kpd Pemungut PPN)

09 : Penyerahan Aktiva Ps. 16D (selain kpd Pemungut PPN)

0 = Normal 1 = Pengganti

Faktur Pajak yg dibuat pada 1 April 2013 dimulai Nomor Seri 900 -13 - 00000001

Page 64: Materi PPN (Untung Sukardji)

64

CONTOH PENGGUNAAN KODE DAN NOMOR SERI

010.000-14.00000001Penyerahan kpd Selain Pemungut PPN,

Faktur Pajak status adalah Normal, diter-bitkan tahun 2014 dengan nomor urut 1

020.000-14.00000002Penyerahan kpd Pemungut PPN BendaharaPemerintah, Faktur Pajak Normal, diterbit-

kan th 2014 dengan nomor urut 2

011.000-14.00000003Penyerahan kpd Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak statusnya Pengganti, diter-bitkan tahun 2014 dengan nomor urut 3

PKP PE yg membuat Faktur Pajak tanpa mengisi identitas pembeli BKP/ pene-rima JKP, tanda tangan dan nama terang, dpt menggunakan nomor seri Faktur Pajak yang dibuat sendiri. (Ps. 18 PER-24/PJ/2012)

UNTUNG SUKARDJI-2013

Page 65: Materi PPN (Untung Sukardji)

PKP yang pindah tempat kegiatan usaha di luar wilayah KPP tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, harus mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Password ke KPP yang baru dengan menunjukkan asli surat pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP sebelumnya PKP masih dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang be-lum digunakan.

Faktur Pajak menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap,(Ps. 12 PER-24/PJ./2012), kecuali Faktur Pajak yang tidak diisi identitas pembeli/penerima JKP, tanda tangan, dan nama terang yang dibuat oleh PKP PE. (Ps. 18 ayat (2) PER-24/PJ./2012)

Nomor Seri Faktur Pajak yg tdk digunakan dlm satu th pajak, dilapor-

kan ke KPP bersamaan dg SPT Masa PPN Des. (Ps 10 PER-24/PJ./2012)

PPs. 11 PER DJP No. 24/PJ./2012

Apabila dua/lebih Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sama dlm satu tahun pajak, maka seluruhnya termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap (Ps 10 PER-24/PJ./2012)

UNTUNG SUKARDJI-2013 65

Page 66: Materi PPN (Untung Sukardji)

Bukti Penerimaan Surat (BPS)

PKP(sudah regristrasi ulang & verifikasi)

KpP

Permohonan tertulis Kode Aktivasi dan

Password menggu-nakan formulir yg

diisi lengkap

PermohonanKode aktivasi dan password

UNTUNG SUKARDJI-2013 66

Page 67: Materi PPN (Untung Sukardji)

TATA CARA MEMPEROLEH nomor seri faktur pajak

(SE-52/PJ./2012, 22-12-2012)

PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP terkait, menggunakan formulir yang sudah ditentukan.Apabila PKP sdh memiliki Kode Aktivasi dan Password, serta tlh menyam-paikan SPT Masa PPN utk 3 Masa Pajak terakhir, KPP menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak,.Dlm hal srt pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tdk tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke KPP dengan menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

UNTUNG SUKARDJI-2013 67

Page 68: Materi PPN (Untung Sukardji)

JUMLAH NOMOR SERI FAKTUR PAJAK YANG

DIBERIKAN(SE-52/PJ./2012, 22-12-2012)

PKP BARU/PKP YG MELAPORKAN SPT

SECARA MANUAL/HARD COPY

PKP YANG MELAPORKAN SPT SUDAH SECARA

ELEKTRONIK (e-SPT)

Paling banyak 75 (tujuh puluh lima) Nomor Seri Faktur

Pajak.

Jika jml yg diminta ≥120% dari jml FP yg

dibuat 3 bln sebelumnya, diberikan

hanya 120% Jika jml yg diminta

≤120% dari jml FP yg dibuat 3 bln

sebelumnya, diberikan se- suai dangan jml yg

dimintaUNTUNG SUKARDJI-2013 68

Page 69: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI-11 69

DOK. TERTENTU SBG FP STD

PIB & SSPCP/BUKTI PU- NGUTAN PJK OLEH DJBC

FP IMPOR BKP

PEB TELAH DIFIAT MUAT DJBC DILAMPIRI INVOICE

FP EKSPOR BKP

SPPBFP BULOG/DOLOG

PNBPFP PERTAMINA

TAGIHAN ATAS PENYERAHANBKP/JKP

FP ATAS PENYER. BKP/JKP OLEH PAM

TICKET, AIRWAY BILL/DELIVERY BILLFP PENYERAHAN JASA ANGK. UDARA DN

SSP UNTUK PEMBAY. PPN FP ATAS PEMANFAATAN BKP TDK

BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAHPABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

NOTA PENJUALAN JASAFPJASA KEPELABUHANAN

PE BKP TDK BERWUJUD/ JKP DILAMPIRI INVOICE

FP EKSPOR BKP TBw / JKP

BUKTI TAGIHAN/TRADING CONFIRMATION

FP PENYER. JKP PERUS.PERANTARA EFEKTAGIHAN ATAS PENYER. JASA

TELKOM/LISTRIKFP PENYER. JASA TELEKOMUNIKASI/LISTRIK

TAGIHAN ATAS PENYER. JKP FP ATAS PENYER. JKP OLEH BANK

DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK (Per. DJP No. PER-10/PJ/2010, 9 Mar 2010 jis. PER-67/PJ/2010, 31 Des.2010 &

PER-127/PJ/2011, 19 Sep. 2011 )

Page 70: Materi PPN (Untung Sukardji)

70

SAAT PEMBUATANFAKTUR PAJAK(Ps. 13 ay. (1a) & (2a)UU PPN 1984 jis Ps. 2

PERMENKEU No.84/PMK,03/2012 & Ps. 2 PERDJP

No. PER-24/PJ./2012)

a. PADA SAAT PENYERAHAN BKP/PENYERAHAN JKP

b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebe-

lum penyerahan BKP/penyerahan JKP

c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dlm hal penyerahan sebag. tahap pekerjaan

d. Pada saat PKP Rekanan menyampaikan ta- gihan kepada Bendahara Pemerintah sela-

ku Pemungut PPN

e. Paling lama pd akhir bln penyerahan BKP/ JKP yg dibuatkan Faktur Pajak Gabungan

Huruf a, b, dan c berlaku ju-ga utk penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN se-lain Bendahara Pemerintah

Page 71: Materi PPN (Untung Sukardji)

DITERIMA PEMBAYARAN UTK PENYE-RAHAN BKP TGL 2/4/012 & 8/4/012dan DITERIMA UANG MUKA UTK PE-NYERAHAN BKP BULAN MEI 2012

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN

PT SRIGUNTING adalah PKP Pedagang Besar, yg dalam bulan April 2012 melakukan transaksi dg PT SWADAYA sbb :

a. 6 kali penyerahan BKP ; b. diterima pembayaran uang muka utk penyerahan yg akan dilakukan

dalam bulan Mei 2012,

2/4/012 8/4/012 13/4/012 19/4/012 23/4/012

Penyerahan I II III IV V

30/4/012

Batas waktu pembuatanFP Gabungan utk slr pe-nyer. yg sdh diterima

maupun belum diterimapembay., dan penerima-

an uang muka

28/4/012

FP Gabungan

VI

26/4/012

Page 72: Materi PPN (Untung Sukardji)

72

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK I (Ps. 13 ayat (1) dan ayat (1a) UU PPN 1984

* Perjanjian jual beli BKP, harga jual Rp 100 juta * Uang Muka Rp 10 juta diterima tgl 25 April 2010 * Penyerahan BKP tgl 1 Mei 2010 • Pembayaran Rp 90 juta diterima tgl 30 Juni 2010

Uang mukaRp 10 juta

25/4/010 1/5/010

PenyerahanBKP

30/6/010

PembayaranRp 90 juta

FP 25/4/010PPN Rp 1 juta

FP 1/5/010PPN Rp9 juta

31/5/010

1. Uang muka, FP dibuat pada saat penerimaan uang muka, tgl 25/4/010 . (Ps. 13 ay (1a) huruf b)

2. Penyerahan BKP, FP dibuat pada saat penyerahan tgl 1/5/010, meskipun pem=bayaran baru diterima pada tgl 30/6/2010. (Ps. 13 ay (1a) huruf a)

Page 73: Materi PPN (Untung Sukardji)

73

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK II(Ps. 14 PER. DIRJEN PAJAK No. PER-13/PJ./2010, 24 Maret 2010)

Perjanjian jual beli BKP, Harga Jual Rp 100 juta. Uang Muka Rp 10 juta diterima tanggal 5 April 2010 Penyerahan BKP tgl 22 April 2010

Pembayaran Rp 90 juta diterima tanggal 29 Sept. 2010

Uang mukaRp 10 juta

5/4/10 22/4/10

PenyerahanBKP

29/9/10

PembayaranRp 90 juta

FP 5/4/10PPN Rp 1 juta

FP 22/4/10PPN Rp 9 juta

21/7/10 1/9/10

FP 1/9/10PPN Rp 9 juta

FP 21/7/10PPN Rp 9 juta

PM DPT DIKRE-DITKAN OLEHPKP PEMBELI

PM TDK DPT DI-KREDITKAN OLEH

PKP PEMBELI

DENDA = 2% x DPP

Dalam halFP dibuat

(atau)3 bln

Mulai 1 April 2010

Page 74: Materi PPN (Untung Sukardji)

74

PEMBUATAN FAKTUR PAJAK UNTUKPEMBAYARAN MENGGUNAKAN VALAS

(Lamp. II Per. Dirjen Pajak No. PER-13/PJ./2010)

PT PEMBORONG menyerahkan JKP kpd PT Johnson Indonesia, pembayaran dalam valas (USD)

Uang muka

5/3/10 22/4/10

Penyerahan JKP

27/7/10

Pembayaran II

FP 5/3/10Kurs

USD 1 = Rp9.200

Pembayaran I

30/4/10

FP 22/4/10Kurs

USD 1 = Rp9.350

KursUSD 1 = Rp9.650

Lamp. II.13. Per. Dirjen Pajak No. PER-13/PJ./2010: Keterangan Kurs diisidengan nilai kurs sesuai dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku

pada saat pembuatan FP. Perubahan nilai kurs setelah pembuatan FakturPajak, tidak mempengaruhi nilai kurs dalam Faktur Pajak.

KursUSD 1 = Rp9.400

Page 75: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI - 2012 75

CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN JKP

(Penjelasan Ps. 19 ayat (1) PP No.1/2012)

Sebuah perjanjian sewa-menyewa ruangan untuk usaha dengan masasewa 10 tahun, pembayaran dilakukan tahunan. Nilai sewa seluruh-nya sebesar Rp100 juta, pembayaran pertahun sebesar Rp 10 juta.

4/1/2012

Surat Perj. di -tandatangani

3/1/2022 Masa Sewa10 tahun

Pembayaran th IRp 10 juta

FP 4/1/2012PPN Rp 1 juta

Pembayaran th IIRp 10 juta

FP 4/1/2013PPN Rp 1 juta

4/1/2013

dan seterusnya

Page 76: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI - 2012 76

CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN JKP (UMUM)

(Penjelasan Ps. 19 ayat (1) PP No.1/2012)

Sebuah perjanjian jasa konsultasi untuk jangka waktu 6 bulan denganPenggantian sebesar Rp 60 juta. Pembayaran dilakukan setiap bulansebesar Rp 10 juta.

1/2/2012

Surat Perj. di -tandatangani

31/7/2012

Penagihan 10/3/2012Rp 10 juta

FP 4/1/2013PPN Rp 1 juta

10/3/2012

dan seterusnya

20/3/2012

Pembayaran

Masa perjanjian6 bulan

Page 77: Materi PPN (Untung Sukardji)

PKP yang pindah tempat kegiatan usaha di luar wilayah KPP tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, harus mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Password ke KPP yang baru dengan menunjukkan asli surat pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP sebelumnya PKP masih dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang be-lum digunakan.

Faktur Pajak menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap,(Ps. 12 PER-24/PJ./2012), kecuali Faktur Pajak yang tidak diisi identitas pembeli/penerima JKP, tanda tangan, dan nama terang yang dibuat oleh PKP PE. (Ps. 18 ayat (2) PER-24/PJ./2012)

Nomor Seri Faktur Pajak yg tdk digunakan dlm satu th pajak, dilapor-

kan ke KPP bersamaan dg SPT Masa PPN Des. (Ps 10 PER-24/PJ./2012)

PPs. 11 PER DJP No. 24/PJ./2012

Apabila dua/lebih Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sama dlm satu tahun pajak, maka seluruhnya termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap (Ps 10 PER-24/PJ./2012)

UNTUNG SUKARDJI-2013 77

Page 78: Materi PPN (Untung Sukardji)

PAJAK PENJUALAN ATASBARANG MEWAH(PPnBM)

Page 79: Materi PPN (Untung Sukardji)

KARAKTERISTIK PPnBM

04/19/23 79

KARAKTERISTIK PPnBM

PUNGUTAN TAMBAHANDI SAMPING PPN

DIKENAKAN HANYA SATU KALI

PADA SAAT IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG

MEWAH

PADA SAAT PENYER.BKP YG TERGOL. MEWAH

OLEH PABRIKAN YANGMENGHASILKANNYA

PPnBM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Page 80: Materi PPN (Untung Sukardji)

80

IMPORTIRPABRIKAN

PED. BESAR

PED. ECERAN

KONSUMEN

PPN & PPnBM

PPN & PPnBM

PPN

PPN

PPN

PPnBM DIKENAKAN HANYA SATU KALI

PPN & PPnBMPPN

PPN

SEDAN CKD

PPN

Page 81: Materi PPN (Untung Sukardji)

04/19/23 81

TUJUAN PENGENAAN PPnBM

• Mengurangi regresivitas PPN

• Mengendalikan konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah

• Melindungi produsen kecil atau tradisional

• Mengamankan penerimaan negara

TUJUAN PENGENAAN PPnBMDI SAMPING PPN

Page 82: Materi PPN (Untung Sukardji)

04/19/2304/19/23 8383

Kendaraan bermotor untukpengangkutan 16 (enambelas) orang termasuk

pengemudi

Kendaraan bermotor berodadua dengan kapasitas

silinder s.d. 250 cc

Kendaraan dlm bentuk sasis

Kendaraan pengangkut ba-rang

Kendaraan dlmbentuk CKD

KENDARAAN BERMOTORTIDAK DIKENAI PPnBM

Page 83: Materi PPN (Untung Sukardji)

04/19/2384

KENDARAAN BERMOTORBEBAS DARI PPnBM

Kendaraan ambulans, pemadam keba-karan, kendaraan jenazah, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum

Untuk protokoler kenegaraan

Kendaraan bermotor diesel atau semi diesel untuk kendaraan dinas TNI/POLRI

dengan kapasitas 10 (sepuluh) orangtermasuk pengemudi

Semua jenis kendaraan bermotor untukpatroli TNI atau POLRI

Page 84: Materi PPN (Untung Sukardji)

85

BANGUNANMEWAH

(Permenkeu No. 103/PMK.03/2009, 10-6-09)

RUMAHMEWAH

APARTE-MEN

MEWAH

Luas 350 m2atau lebih

Luas 150 m2atau lebih

PPnBM

DPP = HARGA JUAL

TARIF = 20%

Page 85: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI - 2012 86

POLA PENGHITUNGAN PPN DAN PPnBM

PABRIKANHarga Jual per unit sedan = Rp 200 juta PPN =10% x Rp 200 juta = Rp 20 juta

PPnBM = 30% x Rp 200 juta = Rp 60 juta

PEDAGANGBESAR

Harga beli (perolehan) per unit sedan = Rp 200 juta Nilai Tambah :

b. Laba yang diharapkan = Rp 20 juta Jumlah Nilai Tambah = Rp 90 juta

Harga Jual sedan per unit = Rp 290 juta PPN yang terutang = 10% x Rp 290 juta = Rp 29 juta

a. Biaya terdiri dari : - PPnBM = Rp 60 juta - Biaya lainnya = Rp 10 juta

PEDAGANGECERAN

(DEALER)

Harga beli (perolehan) per unit sedan = Rp 290 juta Nilai Tambah : a. Biaya = Rp 10 juta

b. Laba yang diharapkan = Rp 20 juta Jumlah Nilai Tambah = Rp 30 juta

Harga Jual sedan per unit = Rp 320 juta PPN yang terutang = 10% x Rp 320 juta = Rp 32 juta

Page 86: Materi PPN (Untung Sukardji)

87

MEMBANGUN SENDIRI

Membangun sendiri adalah kegiatan mendirikan sebuahbangunan menggunakan jasa pemborong/tukang yang

tidak/belum dikukuhkan sebagai/menjadi PKP

MEMBANGUN SENDIRI(Ps. 16C UU PPN 1984 jis PERMENKEU NO. 163/PMK.03/2012, 22-10-2012 &

PERDIRJENPAJAK No. PER-23/PJ./2012, 5 Nov 2012; mulai berlaku 22 Nov 2012)

Syarat : 1. Tempat tinggal/tempat usaha 2. Luas 200m2/lebih 3. konstruksi utama kayu, beton,

pasangan batu bata/bahan se- jenis, dan/atau baja

Apabila dilakukan secara bertahap sepanjang tenggang waktu antar ta- hapan tidak lebih dari 2 th, diperla-

kukan sebagai satu paket bangunan

SAAT & TEMPAT PAJAK TERUTANG :TERUTANG PD SAAT PEMBANGUNAN DIMULAI,

DI KPP LOKASI BANGUNAN SDG DIDIRIKANDPP : 20% X BIAYA YG DIKELUAR-

KAN TERMASUK PPN(Tdk termasuk harga tanah)

SAAT PEMBAYARAN :Paling lama tg 15 bln berikutnya

dari bulan pengeluaran

SAAT PELAPORAN :Paling lama akhir bln berikutnya dari bulan pengeluaran

1. PKP : SPT Masa PPN 2. Non PKP : SSP lb. 3

Bagi OP/Bd yg lokasi bangunan berbeda dg KPPtempatnya terdaftar, atau non NPWP, maka ko-

lom NPWP pada SSP diisi : a. 9 digit pertama diisi 0 c. 3 digit kode KPP Lokasi bangunan d. 3 digit terakhir diisi 0 (nol)

Page 87: Materi PPN (Untung Sukardji)

12/6/00 23/8/00

Dikukuhkansbg PKP

PT TekstilmembeliMobil box

31/3/010

Mobil boxdijual

1/4/010

Mobil boxdijual

Tidak kenaPPN

Ps. 16D sampai dengan 31-3-010“…. sepanjang PPN yang dibayar padasaat perolehannya, dapat dikreditkan”

Tidak dapatdikreditkan krn

dibayar sebelumdikukuhkan sbg

PKP (Ps. 9 ay. (8) hrf a)

Ps. 16D mulai 1-4-010“…., kecuali atas penyerahan aktiva ygPajak Masukannya tdk dpt dikreditkansebagaimana dimaksud dlm Pasal 9

ayat (8) huruf b dan huruf c”

DikenaiPPN

MembayarPPN

Page 88: Materi PPN (Untung Sukardji)

PAJAK TERUTANG PADA SAAT PENYERAHAN BKP

(Ps. 11 ayat (1) UU PPN 1984

SAAT PENYERAHAN BKP(Ps. 17 PP No. 1/2012 jo Ps. 2 PMK No.

84/PMK.03/2012

BKP BERWUJUD(Ayat 3 huruf a & b)

BKP TDK BERWUJUD(Ayat 3 huruf c)

BARANG BERGERAK(Ayat 3 huruf a & b)

BARANG TIDAK BERGERAK

(Ayat 3 huruf a & b)

UNTUNG SUKARDJI-2013 89

Page 89: Materi PPN (Untung Sukardji)

90

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK II(Ps. 14 PER. DIRJEN PAJAK No. PER-13/PJ./2010, 24 Maret 2010)

Perjanjian jual beli BKP, Harga Jual Rp 100 juta. Uang Muka Rp 10 juta diterima tanggal 5 April 2010 Penyerahan BKP tgl 22 April 2010

Pembayaran Rp 90 juta diterima tanggal 29 Sept. 2010

Uang mukaRp 10 juta

5/4/10 22/4/10

PenyerahanBKP

29/9/10

PembayaranRp 90 juta

FP 5/4/10PPN Rp 1 juta

FP 22/4/10PPN Rp 9 juta

21/7/10 1/9/10

FP 1/9/10PPN Rp 9 juta

FP 21/7/10PPN Rp 9 juta

PM DPT DIKRE-DITKAN OLEHPKP PEMBELI

PM TDK DPT DI-KREDITKAN OLEH

PKP PEMBELI

DENDA = 2% x DPP

Dalam halFP dibuat

(atau)3 bln

Mulai 1 April 2010

Page 90: Materi PPN (Untung Sukardji)

91

PEMBUATAN FAKTUR PAJAK UNTUKPEMBAYARAN MENGGUNAKAN VALAS

(Lamp. II Per. Dirjen Pajak No. PER-13/PJ./2010)

PT PEMBORONG menyerahkan JKP kpd PT Johnson Indonesia, pembayaran dalam valas (USD)

Uang muka

5/3/10 22/4/10

Penyerahan JKP

27/7/10

Pembayaran II

FP 5/3/10Kurs

USD 1 = Rp9.200

Pembayaran I

30/4/10

FP 22/4/10Kurs

USD 1 = Rp9.350

KursUSD 1 = Rp9.650

Lamp. II.13. Per. Dirjen Pajak No. PER-13/PJ./2010: Keterangan Kurs diisidengan nilai kurs sesuai dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku

pada saat pembuatan FP. Perubahan nilai kurs setelah pembuatan FakturPajak, tidak mempengaruhi nilai kurs dalam Faktur Pajak.

KursUSD 1 = Rp9.400

Page 91: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI - 2012 92

CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN JKP

(Penjelasan Ps. 19 ayat (1) PP No.1/2012)

Sebuah perjanjian sewa-menyewa ruangan untuk usaha dengan masasewa 10 tahun, pembayaran dilakukan tahunan. Nilai sewa seluruh-nya sebesar Rp100 juta, pembayaran pertahun sebesar Rp 10 juta.

4/1/2012

Surat Perj. di -tandatangani

3/1/2022 Masa Sewa10 tahun

Pembayaran th IRp 10 juta

FP 4/1/2012PPN Rp 1 juta

Pembayaran th IIRp 10 juta

FP 4/1/2013PPN Rp 1 juta

4/1/2013

dan seterusnya

Page 92: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI - 2012 93

CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN JKP (UMUM)

(Penjelasan Ps. 19 ayat (1) PP No.1/2012)

Sebuah perjanjian jasa konsultasi untuk jangka waktu 6 bulan denganPenggantian sebesar Rp 60 juta. Pembayaran dilakukan setiap bulansebesar Rp 10 juta.

1/2/2012

Surat Perj. di -tandatangani

31/7/2012

Penagihan 10/3/2012Rp 10 juta

FP 4/1/2013PPN Rp 1 juta

10/3/2012

dan seterusnya

20/3/2012

Pembayaran

Masa perjanjian6 bulan

Page 93: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI - 2012 94

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BKP DG SYARAT FRANCOGUDANG PEMBELI (FOB DESTINATION)(Penjelasan Ps. 19 ayat (1) PP No. 1/2012)

29/12/2012

BKP dikeluarkan dari gudang

BKP diserahkankpd perusahaanekspedisi

BKP diterimaPembeli

31/12/2012 6/1/2013

PKP Penjualmembuat fa-tur penjualan

FP31/12/2012

atauFP

6/1/2013

Seharusnya saat pembuatan FP tidak dapat dilepaskan dari pengertianpenyerahan BKP sebagaimana diatur dlm Ps. 1A ayat (1) UU PPN 1984

Page 94: Materi PPN (Untung Sukardji)

BENTUK, UKURAN , FORMULIR DAN TATA CARAPENGISIAN fAKTUR pAJAK BAGI pkp pEDAGANG eCERAN

(Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010, 13 Desember 2010)

pkp pe

PKP yg dlm kegi-atan usaha/pe –kerjaannya me-nyerahkan BKP

melalui tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi tempat

konsumen akhir

dg cara penjualan eceran yng dila –kukan langsung kpd konsumen a –khir, tanpa didahului dengan pena-waran tertulis, pemesanan tertulis,

kontrak atau lelang; dan

pada umumnya penyerahan BKP a-tau transaksi jualbeli dilakukan se-

cara tunai dan penjual langsung me-nyerahkan BKP atau pembeli lang –

sung membawa BKP yang dibelinya.

Page 95: Materi PPN (Untung Sukardji)

BENTUK, FORMULIR & CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PKP PE

FP PKP PE dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi kas register,karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan/pembayaran yg sejenis.

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak adalah kode dan nomor urut yangdibuat sendiri oleh PKP PE.

FP dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing utkpembeli BKP dan PKP PE

FP dianggap dibuat dua rangkap atau lebih dlm hal FP dibuat dlm satulembar yg terdiri atas dua atau lebih bagian yg disediakan utk disobek

Lembar kedua FP dpt berupa rekaman FP dlm bentuk media elektronik,yaitu sarana penyimpanan data seperti diskette, Digital Data Storage

(DDS) atau Digital Audio Tape (DAT), dan Compact Disc (CD).

Page 96: Materi PPN (Untung Sukardji)

KETERANGANMINIMAL DLM

FP PKP PE

Nama, alamat, NPWP PKP PE ybs.

Jenis BKP yang diserahkan

Jml Harga Jual yg sudah termasuk,PPN atau ditulis secara terpisah.

PPnBM yang dipungut

Kode, Nomor Seri dan tanggal pembuatan FP

Wajib diisisecara

lengkap,jelas, dan

benar.

Page 97: Materi PPN (Untung Sukardji)

98

NOTA RETUR

PPN ATAS PENYER. JKPYG DIBATALKAN BAIK SELU- RUHNYA/SEBAGIAN, DAPATDIKURANGKAN DARI PPN

YG TERUTANG DLM MASA PA-JAK TERJADI PEMBATALAN

PENGEMBALIAN BKP & PEMBATALAN PENYERAHAN JKP

Ps. 5AUU PPN

PPN & PPnBM ATAS BKPYG DIKEMBALIKAN DAPAT

DIKURANGKAN DARI PPN &PPnBM YG TERUTANG DLMMASA PAJAK TERJADINYA

PENGEMBALIAN BKP.

PKP A(Penjual)

PKPPEMBELI

BKP

BKP

RETUR BKP

JKP PKPPENERIMA

JKP

PKP A(Pengusa-ha jasa) Pembatalan Penyer. JKP

Mulai1 Jan 1995

Mengurangi PK Mengurangi PM Mengurangi PMMengurangi PK

Mulai1 April 2010

Page 98: Materi PPN (Untung Sukardji)

9999

DPPDPP

DASAR PENGENAAN PAJAK(Ps. 1 angka 17 , 18, 19, 20, 26 UU PPN 1984 jo Permenkeu

No. 75/PMK.03/2010, 31-3- 2010)

DASAR PENGENAAN PAJAK(Ps. 1 angka 17 , 18, 19, 20, 26 UU PPN 1984 jo Permenkeu

No. 75/PMK.03/2010, 31-3- 2010)

HARGAJUAL

HARGAJUAL

PENGGANTIAN

PENGGANTIAN

NILAIIMPORNILAI

IMPORNILAI

EKSPORNILAI

EKSPOR

NILAI LAINNILAI LAIN

REKAMAN SUARA & GAMBARHARGA JUAL RATA-RATA

FILM CERITAHASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM

PERSED. BKP YG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN

HARGA PASAR WAJAR

AKTIVA YG MNRT TUJ. SEMULA TDKUTK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUB. PERUS.

HARGA PASAR WAJAR

BIRO PERJALANAN & PENGIR. PAKET10% X JML YG (SEHARUSNYA) DITAGIH

PEMAKAIAN SENDIRI /PEMBERIAN CUMA-CUMA

HARGA JUAL/PENGGANTIAN- LABA KOTOR

PENY. BKP DARI PUSAT KE CAB.& SEBALIKNYA & ANTAR CAB.

HARGA POKOK PENJUALANPENY. BKP MELALUI JURU LELANG

HARGA LELANG

PRODUK HASIL TEMBAKAU.HARGA JUAL ECERAN PENY. BKP KPD PEDAG. PERANTARA

HARGA YG DISEPAKATI DG CALON PEMBELI

Page 99: Materi PPN (Untung Sukardji)

100

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di-minta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak ter-masuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Nilai berupa uang +

Semua

biaya

-Uang muka - Potongan harga

dlm. Faktur Pajak

Unsur-unsur Harga Jual

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP TBw, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP TBw karena pemanfaatan BKP TBw dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Unsur-unsur Penggantian

Page 100: Materi PPN (Untung Sukardji)

101

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghi-tungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepa-beanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

NILAI IMPOR = CIF + BEA MASUK

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Page 101: Materi PPN (Untung Sukardji)

PAJAK MASUKANDAPAT DIKREDITKAN

SYARAT FORMAL(Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984)

DALAM FAKTUR PAJAKYANG TIDAK CACAT

(Ps. 9 ay. 8 UU PPN 1984)

SYARAT MATERIIL(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)

UNTUK PEROLEHAN BKP DAN/JKP YG BERHUB. LANGSUNG

DG KEGIATAN USAHA MELAKU-KAN PENYER. KENA PAJAK

(Ps. 9 ay. 5 & ay. 8 huruf b UU PPN 1984)

BELUM DIBEBANKANSEBAGAI BIAYA &BELUM DIPERIKSA

(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)

KEGI-ATAN

USAHA

MANA-JEMEN

DISTRI-BUSI

PEMA-SARAN

PRO-DUKSI

Page 102: Materi PPN (Untung Sukardji)

103

Ps. 9 Ay (2a)UU PPN 1984

PKPbelum berpro-duksi/belummelakukanpenyerahan

BKP/JKP

1 Januari 2001s.d. 31 Maret 2010

Mulai1 April 2010

BKP/JKP

PPN

Br. Modal

PPN

Selain Br. Modal/JKP

PPN

dikreditkan

Tdk dapatdikreditkan

dikreditkan

(Ps. 9 ay. (8) huruf j)Sebagai refleksi karakteristik PPN se-bagai pajak atas konsumsi, bukan pa-jak atas kegiatan bisnis, sebenarnya

sudah berlaku sejak 1 April 1985

Dlm hal belum ada Pajak Keluarandlm suatu Masa Pajak, maka Pa –jak Masukan tetap dpt dikreditkan

Bagi PKP yg belum berproduksi shg be-lum melakukan penyer. yg terutang pa- jak, Pajak Masukan atas perolehan dan/impor barang modal dapat dikreditkan

Page 103: Materi PPN (Untung Sukardji)

104

Ps. 9 Ay (2a)

PKPbelum berpro-duksi/belummelakukanpenyerahan

BKP/JKP

Mulai 1 April 2010

Br. Modal

PPN

Dikreditkan &dikembalikan

Bagi PKP yg blm berproduksi shg blm melakukan penyer. yg terutang

pajak. Pajak Masukan atas per-olehan dan/impor br modal

dapat dikreditkan

PM yg tlh dikreditkan sbgmn dimaksuddalam ayat (2a) & tlh diberikan pengem-,

balian wajib dibayar kembali ke kas ne-gara oleh PKP dlm hal gagal berproduk- si dalam jangka waktu 3 th sejak Masa

Pajak pengkreditan dimulai

Ps. 9 Ay (6a)

GAGALBERPRO-

DUKSI

PM YG TLH DIKRE-DITKAN & DIKEM-BALIKAN WAJIB

DISETOR KEMBA-LI KE KAS NEG.

PKP GAGAL BERPRODUKSI(Ps. 9 ayat (6a) UU PPN 1984)

Page 104: Materi PPN (Untung Sukardji)

105105

e. Dihapus

PM TDK DPT PM TDK DPT DIKREDITKADIKREDITKANN

PAJAK MASUKANTIDAK DAPAT DIKREDITKAN

(Ps. 9 ayat (8) & Ps 16B ayat (3) UU PPN 1984)

a. Utk perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP

b. Tdk berhub. langsung dg kegiatan ush melakukan penyer. kena pjk.

c. Utk perolehan dan pemeliharaan kbm berupa sedan, station wagon, kecuali sbg barang dag. atau disewakan

d. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/ di dalam Daerah Pabean, sebelum dikukuhkan sebagai PKP

g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/di dlm dae- rah pabean yg FP-nya tdk memenuhi ketentuan Ps. 13 ayat (6).

h. Utk perolehan BKP/JKP, yg PM-nya ditagih menggunakan skp

i. Untuk perolehan BKP/JKP, yang PM-nya tidak dilaporkan, dite- mukakan dalam pemeriksaan

Ps. 16B ay (3) : Utk perolehan BKP/JKP, yg berhub. langsung dg. kegiatan penyer. BKP/JKP yg dibebaskan dari pengenaan PPN

f. Untuk perolehan BKP/JKP yg FP-nya tdk memenuhi Ps. 13 ay. (5) atau ay. (9) atau tdk mencantumkan Nama, a- lamat, NPWP Pembeli/Penerima JKP.

j. Utk perolehan BKP selain br. Modal/JKP, sblm PKP berproduksi.

Page 105: Materi PPN (Untung Sukardji)

PASAL 9 ( AYAT 7) UU PPN 1984jo PERMENKEU No. 74/PMK.03/2010

PKP

PENYERAHAN JKP PM = 60% X PK

PENYERAHAN BKP PM = 70% X PK

JML PEREDARAN USAHANYA DLM 1 TH TIDAK MELEBIHI Rp. 1.800.000.000,00

2 (DUA) TH SEBELUMNYA a’TDK > Rp 1.800.000.000,00

PKP BARU DIKUKUHKANSEBAGAI PKP

Syarat,alternatif

DPP = JML PEREDARAN USAHA(Ps. 8 PERMENKEU No.74/PMK.03/2010)

PEDOMAN PENGHITUNGANPENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

(PERMENKEU No. 74/PMK.03/2010, 31 Maret 2010)

Page 106: Materi PPN (Untung Sukardji)

Menunjuk Kontr. Kontrak Kerja Sa-ma Pengusahaan MIGAS & Kontr./ Pemeg. Kuasa/Pemeg. Ijin Peng-

usahaan Sumber Daya Panas Bumiselaku Pemungut PPN

Ps.1Angka

27Ps.16A

UU PPN 1984

KEPMENKEU No. 563/KMK.03/200324 DESEMBER 2003

Menunjuk Bendah. Pemerintah selaku Pemungut PPN

PERMENKEU No. 73/PMK.03/2010

31 MARET 2010

Pemungut PPN adalah bend. Pem, badan, atauinstansi Pem. yg ditun-

juk oleh Menkeu utk me-mungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas

penyerah. BKP dan atauJKP kpd bend. Pem., ba-dan atau instansi Pem.

(1) Pjk yg terut. atas penyer. BKP dan atau penyerahan JKP kpd Pemungut PPN dipungut, disetor dan di laporkan oleh Pemungut PPN. (2) Tata cara pemungutan, penyetoran,dan pelapor- an oleh Pemungut PPN sbgmana dimaksud dlm ayat (1) diatur dg Keput. Menteri Keuangan.

PERMENKEU No. 85/PMK.03/2012

6 JUNI 2012

Menunjuk BUMN selaku Pemungut PPN

Mulai berlaku

1 Juli 2012

Mulai berlaku1 Januari 2004

Sudah mulai berlaku

1 Februari 2005

Page 107: Materi PPN (Untung Sukardji)

108108

OBJEK PEMUNGUTAN( KEPMENKEU No. 563/KMK.03/2003, 24 - 12 - 2003 )

PPN PPnBM

*) APABILA HARGA KONTRAK SDH TERMASUKPPN & PPnBM ATAU PPN, MESKIPUN SEHARUSNYA TDK TERUT. PAJAK, MAKA PAJAK

DIMAKSUD WAJIB DIPUNGUT

SETIAP PEMBAYARAN ATASPENYERAH. BKP YANG TER- GOL. MEWAH YG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN DARI BKP YG TERGOL. MEWAH TSB

PEMUNGUT PPN-4UNTUNG SUKARDJI - 01

OBJEK PEMUNGUT

AN

SETIAP PEMBAY. OLEH PEMUNGUTPPN, KECUALI PEMBAYARAN :

1. Tdk > Rp 1.000.000,00 (termasuk PPN & PPnBM), bukan pembay. ter-

pecah-pecah 2. Utk pembebasan tanah 3. utk penyer. BKP yg PPN-nya TDP/

DIBEBASKAN 4. atas BBM & non BBM yg penyerah-

annya oleh PERTAMINA 5. atas rekening telepon

6. atas jasa angkutan udara yg dise- rahkan oleh perus. Penerbangan

7. atas penyerahan non BKP/non JKP

Page 108: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI-11UNTUNG SUKARDJI-11 109109

OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK OLEH KONTR. KONTRAK KERJA SAMAPENGUSAHAAN (K3SP) MIGAS DAN KONTRAKTOR/PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IJIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI SELAKUPEMUNGUT PPN ( PERMENKEU No. 73/PMK.03/2010, 31 - 3 - 2010 )

SETIAP PEMBAY. OLEH PEMUNGUT PPN, KECUALI PEMBAYARAN :

1. tdk > Rp.10.000.000 (termasuk PPN & PPnBM), bk pembay. terpecah-pecah

2. utk penyer. BKP yg PPN-nya TDP/ DIBEBASKAN 3. atas BBM & non BBM yg penyerah- annya oleh PERTAMINA 4. atas rekening telepon 5. atas jasa angkutan udara yg dise- rahkan oleh perus. Penerbangan 6. atas penyerahan non BKP/non JKP *

PPN PPnBM

SETIAP PEMBAYARAN ATASPENYERAH. BKP YANG TER- GOL. MEWAH YG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN DARI BKP YG TERGOL. MEWAH TSB

PEMUNGUT PPN-4UNTUNG SUKARDJI - 01

Page 109: Materi PPN (Untung Sukardji)

UNTUNG SUKARDJI-11UNTUNG SUKARDJI-11 110110

OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BUMN SELAKU PEMUNGUT PPN

( PERMENKEU No. 85/PMK.03/2012, 6 - 6 - 2012 mulai berlaku 1 Juli 2012)

SETIAP PEMBAY. OLEH PEMUNGUT PPN, KECUALI PEMBAYARAN :

1. tdk > Rp.10.000.000 (termasuk PPN & PPnBM), bk pembay. terpecah-pecah

2. utk penyer. BKP yg PPN-nya TDP/ DIBEBASKAN 3. atas BBM & non BBM yg penyerah- annya oleh PERTAMINA 4. atas rekening telepon 5. atas jasa angkutan udara yg dise- rahkan oleh perus. Penerbangan 6. atas penyerahan non BKP/non JKP *

PPN PPnBM

SETIAP PEMBAYARAN ATASPENYERAH. BKP YANG TER- GOL. MEWAH YG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN DARI BKP YG TERGOL. MEWAH TSB

PEMUNGUT PPN-4UNTUNG SUKARDJI - 01

Page 110: Materi PPN (Untung Sukardji)

Pajak dipungut pada saat penyerahan BKP/JKP, atau pada saat pembayaran dlm hal pembayaran diterima sebelum penyerahan

SAAT PEMBUATANFAKTUR PAJAK

(Permenkeu No. 73/PMK.03/2010dan No. 85/PMK.03/2012)

pada saat penyerahan BKP/JKP

pada saat penerimaan pembayaranyang diterima sebelum penyerahan

BKP/JKP

pd saat pembayaran termin dlm halpenyer. sebagian tahap pekerjaan

Page 111: Materi PPN (Untung Sukardji)

112

FASILITAS SEBELUM 2001

FASILITAS DI BIDANG PPN

SEBELUM 1 JANUARI 1995 1. PENANGGUHAN PEMBAY. PPN &

PPnBM ; 2. PENUNDAAN PEMBAY. PPN &

PPnBM ; 3. PPN & PPnBM DTP ;

4. PPN & PPnBM DIBAYAR OLEH PEM; 5. PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT ;

6. DIBEBASKAN.

SEJAK 1 JANUARI 1995 1. PENANGGUHAN PEMBAY. PPN & PPnBM ;

2. PENUNDAAN PEMBAY. PPN & PPnBM ; 3. PPN & PPnBM DTP ;

4. PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT ; 5. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK.

PPN FAS 01UNTSUK

SEJAK 1 JANUARI 2001 :1. PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT 2. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

Page 112: Materi PPN (Untung Sukardji)

113

FASILITAS SEJAK 2001

FASILITAS PPN/PPnBM( Ps. 16B ayat (1) UU PPN 1984 )

PP

PAJAK TERUTANGTDK DIPUNGUT

DIBEBASKAN DARIPENGENAAN PAJAK

1. Kegiatan di kawasan/tempat tertentu di dlm daerah Pabean

2. Penyer. BKP/JKP tertentu 3. Impor BKP tertentu 4. Pemanfaatan BKP tdk berwujud atau JKP tertentu dari luar, di dlm Daerah Pabean

1. Mendorong ekspor yg merupakan prioritas nasional di Kaber/EPTE atau wil. lain di dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk itu

2. Menampung kemungkinan perjanj. dg. neg. lain dlm bid. Perdag. & investasi3. Meningkatkan kesehatan & kesejahteraan masyarakat.

4. Menjamin tersedianya peralatan TNI/POLRI. 5. Meningkatkan pendidikan & pembangunan tempat ibadah 6. Mengembangkan armada angkutan umum.

Page 113: Materi PPN (Untung Sukardji)

114

PEME-RINTAH

KON-TRAKTORUTAMA

SUB : KONTRAKTORKONSULTAN

PEMASOK

BKP/JKPBKP/JKP

FP dibubuhi cap :PPN & PPnBM

TDK DIPUNGUT SESUAI PP NO. 42

TAHUN1995

FP

PPN

PM YANG DAPAT

DIKREDITKAN

PPN ATAS PROYEK MILIK PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI BANTUAN LUAR NEGERI

BANTUAN LNIMPOR BKPBKP TDK BERWUJUD

JKP

PROJECT AIDUNTUNG SUKARDJI - 99

DASAR HUKUM & JUKLAK PP No.42/1995 jo Kepmenkeu

No.239/KMK.04/1995, 1- 4- 1995 ;SE-19/PJ.53/1996, 4 - 6 - 1996

(SERI PPN 34-95)

PPN & PPnBMTDK DIPUNGUT

FP

Page 114: Materi PPN (Untung Sukardji)

DANA PENDAMPING APBN

115

PROYEK PEMERINTAH YG DANANYA DARI BANTUAN LUAR NEGERI

DAN DANA PENDAMPING APBN/APBD/DANA LAIN(Kepmenkeu Nomor 239/KMK.01/1996, 1-4-1996)

PENYERAHAN/PEMBAYARAN TERMIJN PROYEK YANG DANANYA DARI LUAR NEGERI :1. PPN & PPnBM TDK DIPUNGUT 2. FP DIBUAT & DIBUBUHI CAP :

“PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT SESUAIPP No. 42 TAHUN 1995”

3. SSP TIDAK PERLU DIBUAT

PENYERAHAN/PEMBAYARANTERMIJN PROYEK DG DANA PENDAMPING DARI APBN/APBD/SUMBER DANA LAINNYA :1. PPN & PPnBM WAJIB DIPUNGUT 2. FAKTUR PAJAK DIBUAT

3. SSP DIBUAT

AID-APBNUNTUNG SUKARDJI-02

Page 115: Materi PPN (Untung Sukardji)

116116

DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

Ps. 1 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003

PPN-BEBAS UNTUNG SUKARDJI-01

IMPOR1. SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUT. DI AIR,

BWH AIR, UDARA, DARAT, KEND. LAPIS BA- JA, PATROLI, DAN ANGK. KHUSUS LAINNYA SERTA SUKU CAD. YG. DIIMPOR OLEH DEP- HAN, TNI, POLRI/PIHAK LAIN YG DITUNJ. 2. KOMPONEN ATAU BAHAN YANG BLM DIBU-

AT DI DLM NEGERI YG. DIIMPOR OLEH PT PINDAD YG DIGUNAKAN DLM PEMBUATAN

SENJATA & AMUNISI UTK DEPHAN TNI/POLRI

VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PIN

BUKU PELAJ. UMUM/ AGAMA & KITAB SUCI

1. KAPAL LAUT, KAPAL ANGK. SUNGAI, DANAU, ANGKUT. PENYEBER. SUNGAI, KPL PANDU

TUNDA, PENANGKAPAN IKAN, TONGKANG. 2. SUKU CAD. & ALAT KESELAMAT. PELAY./ YG DIIMPOR & DIGUNAKAN OLEH PERUS. :

a. PELAYARAN NIAGA NASIONAL b. PENANGKAPAN IKAN NAS.

c. PENYELENGGARA JASA KEPELAB. NAS. d. PENYELENGGARA JASA ANGK. SUNGAI,

DANAU, & PENYEBER. NASIONAL .

1. PESAW. UDARA & SK. CAD. & ALAT KE- SELAMATAN. PENERBANGAN/MANUSIA 2. PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMELIHAR. MELALUI YG DIIMPOR & DIGUNAKAN

OLEH PERUS. ANGK. UD.NIAGA NAS. 3. SUKU CAD. SERTA PERAL. PERBAIKAN/ PEMEL. PESAW. UDARA YG DIIMPOR O- LEH PIHAK YG DITUNJUK OLEH PER- USAHAAN ANGK. UDARA NIAGA NAS.

1. K.A & SK CAD. & PERAL. UTK PERBAIK- AN/PEMEL & PRASRANA YG DIIMPOR

OLEH PT KAI 2. KOMPONEN/BAHAN YG DIIMP. OLEH PI- HAK YG DITUNJ. OLEH PT KAI YG DIGU- NAKAN UTK PEMBUATAN K.A, SK CD PE- RAL. UTK PERBAIK-/PEMEL SERTA PRA SARANA YG AKAN DIGUNAKAN PT KAI

PERAL. BERIKUT SK CAD. YG DIGU- NAKAN OLEH DEPHAN/TNI UTK PE- NYEDIAAN DATA BATAS PHOTO U- DARA WIL.NEG. RI YG AKAN DILA- KUKAN UTK MENDUKUNG HANAS, YG. DIIMPOR OLEH DEPHAN, TNI,

ATAU PIHAK LAIN YG DITUNJUK

IMPOR BEBAS PPN

(PP No.146/200

0)

Page 116: Materi PPN (Untung Sukardji)

117

PENYER. BKP BEBAS PPN

DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

Ps. 2 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003

PPN-BEBAS.03.1 UNTUNG SUKARDJI-03

PENYERAHAN

SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGK. DI AIR, BWH AIR, UDARA, DARAT, KEND.LAP.BAJA,PATRO- LI & ANGKUT. KHUSUS LAINNYA, DAN SK CD YG DISERAHKAN KPD DEPHAN, TNI, POLRI, & KOMPONEN/BH YG DIPERLUKAN DLM PEMBU ATAN SENJATA & AMUNISI OLEH PT PINDAD UTK KEPERLUAN DEPHAN, TNI ATAU POLRI

VAKSIN POLIO DLM RANGKA PIN

1. KAP. LAUT, KAP. ANGKUT. SUNGAI, DANAU, ANGKUT. PENYEB. SUNGAI, KPL PANDU, TUN-

DA, PENANGKAP IKAN,TONGKANG. 2. SK CAD. SERTA ALAT KESELAM. PELAY./MA-

NUSIA YG DISERAHKAN KPD & DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN :

a. PELAYARAN NIAGA NASIONAL b. PENANGKAPAN IKAN NASIONAL c. PENYELENGG. KEPELABUHANAN NAS.

d. PENYELENGG. JASA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, & PENYEBERANGAN NASIONAL

1. PESAW. UDARA & SK. CAD. SERTA ALAT KESELAM. PENERB./KESELAM. MANUSIA

2. PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMELIH. YG DI- SERAHKAN KPD & DIGUNAKAN OLEH PE-

RUS. ANGKUTAN. UDARA NIAGA NAS. 3. SK CAD. & PERAL. UT. PERBAIKAN/PEME-

LIHAR. PSW. UDARA YG DIPEROLEH PIHAK YG DITUNJ. OLEH PERUS. ANGK. UDR NIA-

GA NAS. YG DIBERIKAN DLM RANGKA PE- MELIHAR. JASA PERAW./REPAR. PSW UDA-

RA KPD. PERUS. ANGK. UD. NIAGA NAS.

1. K.A & SK CAD. SERTA PERAL. UTK PER- BAIKAN/PEMEL. & PRASARANA YG DISE- SERAH. KPD & DIGUNAKAN OLEH PT KAI 2. KOMPONEN/BAH. YG DISERAHKAN PI-

HAK YG DITUNJ. OLEH PT KAI YG DIGU- NAKAN UTK PEMBUATAN KA, SK CD PEM BUATAN K.A, SK CADANG, PERAL. UTK PERBAIK./PEMELIAHARAAN SERTA PRA- SARANA YG AKAN DIGUNAKAN PT KAI

PERAL. BERIKUT SK CAD. YG. DIGUNA- KAN OLEH DEPHAN/TNI UTK PENYEDI-

AAN DATA BATAS & PHOTO UDARA WIL. NEG. RI YG AKAN DILAKUKAN UTK PER- TAHAN. NAS. YG DISERAHKAN KPD DEP. HAN, TNI ATAU PIHAK LAIN YG DITUNJUK

BUKU PELAJ. UMUM/AGAMA,KITAB SUCI

RUMAH SDH, RSS, RUSUN SDH,PONDOK BORO, ASRAMA MAH. & PELAJ. SERTA

PERUM LAINNYA YG BATASANNYA DI-TETAPKAN OLEH MENKEU STL MENDE- DENGAR PERTIMBANGAN MEN. PERUM.

Page 117: Materi PPN (Untung Sukardji)

118

PENYERAHAN JKP BEBAS PPN

JASA SEHUB. DG. PENYEDIAAN DATABATAS & PHOTO UDARA WIL. NEG.

RI UTK MENDUKUNG PERTAH. NASI- ONAL KEPADA DEPHAN ATAU TNI

DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

Ps. 3 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003

PPN-BEBAS.03.2 UNTUNG SUKARDJI-03

PENYERAHAN

JASA ;1. PERSEWAAN PESAWAT UDARA 2. PERAWATAN ATAU REPARASI PESA-

WAT UDARA KPD PERUSAH. ANG-KUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

JASA :1. PERSEWAAN KAPAL 2. KEPELABUHANAN MELIPUTI JASA

TUNDA, PANDU, TAMBAT, DAN LABUH 3. PERAWATAN/REPARASI (DOCKING)

KAPAL KEPADA PERUSAHAAN : a. ANGKUTAN LAUT NASIONAL

b. PENANGKAPAN IKAN NASIONAL c. PENYELENGG. JASA KEPELAB. NAS. d. PENYELENGG. JASA ANGKUT. SU- NGAI, DANAU, PENYEBER. NAS.

JASA PEMBOR. BANGUNAN :1. RMH SEDERHANA, RSS, RUSUN SE- DERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASIS. & PELAJ., SERTA PERUM. LAINNYA YG BATASANNYA DITETAP

KAN OLEH MENKEU SETELAH MENDE-PERTIMB. MENTERI PERUMAHAN

2. SEMATA-MATA UTK KEPERLUAN TEMPAT IBADAH

JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API KEPADA PT KAI

JASA PERSEWAAN RUSUN SEDER- HANA, RMH SEDERHANA, DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA.

Page 118: Materi PPN (Untung Sukardji)

119

PPN KORP DIPLOMATIK

Dibebaskan dari Pengenaan PPN & PPnBM( Kep. Menkeu No. 25/KMK.01/1998, 27/1/1998 )

Asas Timbal Balik

PerwakilanNegara Asing

Badan Internasional di Indonesia yg memperoleh kekebalan diplomatik serta

Pejabat/tenaga ahlinya

SE-10/PJ.52/199818 Mei 1998

Restitusi mengacu pd surat DIRJEN PAJAK kpd KPP BADORA No. S-2678/PJ.55/1993, 13/10/1993

Dlm hal terlanjur dipungut dapat dimintakan restitusi

Atasrekomendasi Deplu/Sekab

KPP BADORA

SURAT PEMBEBASAN PPN/PPnBM

Page 119: Materi PPN (Untung Sukardji)

120

Page 120: Materi PPN (Untung Sukardji)

121