Materi Pertemuan III

Penggolongan, tarif dan sanksi pajak

PENGGOLONGAN PAJAK

PAJAK Pemungut

Golongan

Sifat

Pusat/Negara

Tidak Langsung

Langsung

Subjektif

Daerah

Objektif

Jenis Pajak

No Jenis pajak Golongan

1 Pajak Penghasilan (PPh) Langsung, Pusat, Subjektif

2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Tidak Langsung, Pusat, Objektif

3 Bea Materai Langsung, Pusat, Objektif

4 Bea Masuk dan Bea Cukai Langsung, Pusat, Objektif

5 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Langsung, Daerah Prop., Objektif

6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Langsung, Daerah Prop., Objektif

7 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Langsung, Daerah Prop., Objektif

8 Pajak Air Permukaan Langsung, Daerah Prop., Objektif

No Jenis pajak Golongan

9 Pajak Hotel Tidak Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

10 Pajak Restoran Tidak Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

11 Pajak Hiburan Tidak Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

12 Pajak Reklame Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

13 Pajak Penerangan Jalan Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

Jenis Pajak

Jenis Pajak........lanjutan

No Jenis pajak Golongan

14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

15 Pajak Parkir Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

16 Pajak Air Tanah Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

17 Pajak Sarang Burung Walet Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

18 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

19 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Langsung, Daerah Kab./Kota, Objektif

Tarif Pajak

Tarif

Tetap Proporsional Progresif Degresif

Proporsional Progresif Degresif Proporsional Progresif Degresif

Metoda Penghitungan

Tidak berlapisBerlapis

Tarip PPh WP Badan dan BUT(Ps 17 UU No. 36 Th 2008) Tarif tunggal: 28% Pada tahun 2010, tarif tersebut turun menjadi

25%

WPDN yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari yang seharusnya (PMK No 238/PMK. 03/2008).

Tarip PPh WP Pribadi (Ps 17 UU No. 36 Th 2008)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp50.000.000 5%

di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000

15%

di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000,00 25%

di atas Rp500.000.000,00 30%

Tarip PPh WP Pribadi (Ps 17 UU No. 36 Th 2008) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada

ketentuan tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi Pajak dapat berupa:

Administrasi

Pidana

Sanksi Pajak

Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi dapat berupa:

Sanksi Denda

Sanksi Bunga

Sanksi Kenaikan

Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dapat berupa: Pidana Penjara

karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja;

Pidana Kurungan karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan

Pidana Penjara Terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara Batas maksimum hukuman penjara ialah seumur

hidup Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan

penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat Kebebasan para tahanan penjara amat terbatas Dibagai atas kelas-kelas menurut kualitas dan

kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan

Tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda

Pidana Kurungan Selain dipenjara negara, dalam kasus-kasus tertentu

terhukum mungkin diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib

Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 tahun Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan

kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan Kebebasan para tahanan kurungan lebih banyak. Pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-

kelas Dapat menjadi pengganti hukuman denda

Contoh: Pidana Kurungan

Alasan: Kealpaan (Ps 38 UU No 28/2007) Tidak menyampaikan SPT; atau Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Sanksi: Dipidana kurungan antara 3 bulan - 1 tahun dan atau denda antara 1-2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (bila dilakukan pertama kali, maka tidak ada sanksi pidana)

Contoh: Pidana Kurungan

Alasan: Kealpaan (Ps 41 UU No 28/2007) Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak

Sanksi: dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah

Contoh: Pidana Penjara

Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau Tidak menyampaikan SPT; atau Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap; atau Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Alasan: Disengaja (Ps 39 UU No 28/2007)

Contoh: Pidana Penjara

Sanksi: Dipidana antara 2-6 tahun dan atau denda antara 2-6 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar