85
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN

Materi kulia bpk yusuf,se

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Materi kulia bpk yusuf,se

KEWAJIBAN DAN HAKWAJIB PAJAK DALAM

PEMERIKSAAN

Page 2: Materi kulia bpk yusuf,se

Kewajiban WP Dalam Pemeriksaan Kantor

memenuhi panggilan untuk datangmenghadiri Pemeriksaan sesuai denganwaktu yang ditentukan;

memperlihatkan dan/atau meminjamkanbuku atau catatan, dokumen yang menjadidasar pembukuan atau pencatatan, dandokumen lain termasuk data yang dikelolasecara elektronik, yang berhubungan denganpenghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atauobjek yang terutang pajak;

Page 3: Materi kulia bpk yusuf,se

memberi bantuan guna kelancaranPemeriksaan;

menyampaikan tanggapan secara tertulisatas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan;

meminjamkan kertas kerja pemeriksaanyang dibuat oleh Akuntan Publik; dan

memberikan keterangan lisan dan/atautertulis yang diperlukan.

Page 4: Materi kulia bpk yusuf,se

Kewajiban WP Dalam Pemeriksaan Lapangan

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan ataupencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan denganpenghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaanbebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

memberikan kesempatan untuk mengakses dan/ataumengunduh data yang dikelola secara elektronik;

memberikan kesempatan untuk memasuki danmemeriksa tempat atau ruang, barang bergerakdan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut didugadigunakan untuk menyimpan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan ataupencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yangdapat memberi petunjuk tentang penghasilan yangdiperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WajibPajak, atau objek yang terutang pajak sertameminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak

Page 5: Materi kulia bpk yusuf,se

memberi bantuan guna kelancaranPemeriksaan, antara lain berupa:o menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas

biaya Wajib Pajak apabila dalam mengaksesdata yang dikelola secara elektronikmemerlukan peralatan dan/atau keahliankhusus;

o memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajakuntuk membuka barang bergerak dan/atautidak bergerak; dan/atau

o menyediakan ruangan khusus tempatdilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalamhal jumlah buku, catatan, dan dokumensangat banyak sehingga sulit untuk dibawa kekantor Direktorat Jenderal Pajak,

menyampaikan tanggapan secara tertulis atasSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulisyang diperlukan.

Page 6: Materi kulia bpk yusuf,se

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Page 7: Materi kulia bpk yusuf,se

Hak WP Dalam Pemeriksaan Lapangan

meminta kepada Pemeriksa Pajak untukmemperlihatkan Tanda Pengenal PemeriksaPajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untukmemberikan pemberitahuan secara tertulissehubungan dengan pelaksanaan PemeriksaanLapangan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untukmemberikan penjelasan tentang alasan dantujuan Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untukmemperlihatkan Surat Tugas apabila susunanTim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

Page 8: Materi kulia bpk yusuf,se

menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Page 9: Materi kulia bpk yusuf,se

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERIKSA

Page 10: Materi kulia bpk yusuf,se

KewenanganDirektur Jenderal Pajak berwenangmelakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak danuntuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

Page 11: Materi kulia bpk yusuf,se

KEWENANGAN PEMERIKSAAN

a. Melihat dan/atau meminjam buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuanatau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungandengan penghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelolasecara elektronik;

c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barangbergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga ataupatut diduga digunakan untuk menyimpan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuanatau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ataubarang yang dapat memberi petunjuk tentangpenghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Dalam Pemeriksaan Lapangan untuk mengujikepatuhan, pemeriksa berwenang :

Page 12: Materi kulia bpk yusuf,se

d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna

kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:

1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib

Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara

elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian

khusus;

2) Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk

membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

dan/atau

3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya

Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah

buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga

sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;

e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta

barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

dan

g. Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak

yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Page 13: Materi kulia bpk yusuf,se

KEWENANGAN PEMERIKSAAN

a. Memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajakdengan menggunakan surat panggilan;

b. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan denganpenghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebasWajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

c. Meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaranPemeriksaan;

d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

e. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh AkuntanPublik melalui WP; dan

f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihakketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksamelalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan

Dalam PEMERIKSAAN KANTOR untuk mengujikepatuhan, pemeriksa berwenang :

Page 14: Materi kulia bpk yusuf,se

Kewajiban Pemeriksa Pajak Dalam Pemeriksaan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan

memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada WP pada waktu melakukan pemeriksaan.

menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada WP.

memperlihatkan surat tugas kepada WP apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.

Page 15: Materi kulia bpk yusuf,se

menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP.

melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila WP hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan.

memberi petunjuk kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Page 16: Materi kulia bpk yusuf,se

mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnnya yang dipinjam dari WP paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal LHP.

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan.

memanggil WP untuk datang ke kantor DJP menggunakan surat panggilan

Page 17: Materi kulia bpk yusuf,se

melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.

meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP.

Page 18: Materi kulia bpk yusuf,se

meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui WP.

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP.

Page 19: Materi kulia bpk yusuf,se

PEDOMAN PEMERIKSAAN

PAJAK

Page 20: Materi kulia bpk yusuf,se

Pedoman Umum Pemeriksaan

Pemeriksaan harus dilakukan olehpemeriksa pajak dengan menggunakankeahlian secara cermat dan seksama sertamemberikan gambaran yang sesuaidengan keadaan sebenarnya tentangwajib pajak

Temuan hasil pemeriksaan dituangkandalam kertas kerja pemeriksaan sebagaibahan untuk menyusun laporanpemeriksaan pajak

Page 21: Materi kulia bpk yusuf,se

Pedoman Pelaksaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahuluidengan persiapan yang baik, sesuai dengantujuan pemeriksaan dan dengan pengawasanyang seksama

Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkanpetunjuk yang diperoleh, yang harusdikembangkan dengan bukti yang kuat danberkaitan melalui pencocokandata, pengamatan, tanya jawab dan tindakanlain berkenaan dengan pemeriksaan

Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajakharus didasarkan pada bukti yang kuat danberlandaskan Undang-undang perpajakan yangberlaku

Page 22: Materi kulia bpk yusuf,se

Laporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak disusunsecara rinci, ringkas, jelas, memuat ruanglingkup sesuai dengan tujuanpemeriksaan, memuat kesimpulan yangdidukung bukti yang kuat dan memuatpula pengungkapan informasi lain yangdiperlukan.

Laporan pemeriksaan pajak harusdidukung oleh daftar yang lengkap danrinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan

Page 23: Materi kulia bpk yusuf,se

Laporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak yangberkaitan dengan pengungkapanpenyimpangan SPT harus memperlihatkan:

Berbagai faktor perbandingan

Nilai absolut dari penyimpangan

Bukti atau petunjuk adanyapenyimpangan

Pengaruh penyimpangan

Hubungan dengan permasalahan lainnya

Page 24: Materi kulia bpk yusuf,se

Langkah-langkah Pemeriksaan Pajak

Ø Menelusuri

Ø Mencari

Ø Mengumpulkan

Ø Mengolah

PROGRAM

PEMERIKSAAN

TEKNIK

PEMERIKSAAN

PROSEDUR

PEMERIKSAAN

METODE

PEMERIKSAAN

HASIL

PEMERIKSAAN

DATA

Ø Mengevaluasi

Ø Menganalisis

angka-angka

Ø Mentafsir

Ø Menguji keterkaitan

Ø Memanfaatkan

berbagai data dan

informasi dari pihak

ketiga (pihak-pihak

terkait)

Ø Menguji kebenaran

fisik

Ø Menjumlahkan

kembali angka-

angka ke bawah

dan ke samping

Ø Mengadakan

inspeksi

Ø Melakukan verifikasi

Ø Menguji kebenaran

serta keabsahan

dan keaslian

dokumen

Ø Mengadakan

konfirmasi dengan

pihak-pihak terkait

Ø Melakukan

wawancara dengan

pihak berwajib

Langsung:

Menguji kebenaran

angka-angka SPT

melalui penelusuran

Laporan Keuangan,

Neraca, Buku Besar/

Pembantu, Buku

Harian, Dokumen

Pendukung.

Tidak Langsung:

Ø Laporan keuangan

tahuan berjalan dan

tahun sebelumnya

Ø Transaksi tunai

Ø Transaksi bank

Ø Sumber-sumber

serta penggunaan

dana

Ø Kekayaan bersih

Ø Satuan volume

penjualan

Ø Arus produksi pada

tahun yang

diperiksa

Ø Laba kotor tahun

yang diperiksa

Ø Penyusutan aktiva

Ø Biaya hidup wajib

pajak

Ø DLL yang dianggap

perlu oleh

pemeriksa

Laporan hasil

pemeriksaan:

Ø Tingkat kepatuhan

administratif

Ø Tingkat kepatuahn

materil maupun

yuridis formal

Ø Selisih koreksi

Page 25: Materi kulia bpk yusuf,se

UTANG PAJAK

Page 26: Materi kulia bpk yusuf,se

Pengertian

Utang dalam arti sempit

adalah perikatan sebagai

akibat perjanjian khusus

yang disebut utang

piutang, yang mewajibkan

debitur untuk membayar

(kembali) jumlah uang yang

telah dipinjamnya dari

kreditur

Utang dalam arti luas ialah

segala sesuatu yang harus

dilakukan oleh yang

berkewajiban sebagai

konsekwensi

perikatan, seperti

penyerahan

barang, membuat

lukisan, melakukan

perbuatan

tertentu, membayar harga

barang dan seterusnya.

Page 27: Materi kulia bpk yusuf,se

Hutang Perdata

Adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi

salah satu pihak, baik perorangan maupun badan

sebagai subyek hukum untuk melakukan sesuatu atau

untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi atau

melanggar hak pihak lainnya.

Page 28: Materi kulia bpk yusuf,se

Utang Pajak

Adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk

sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau

kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak

atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Page 29: Materi kulia bpk yusuf,se

Pajak yang terutang

Adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat

dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam

bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Page 30: Materi kulia bpk yusuf,se

HUKUM PAJAK MATERIAL

Hukum pajak material mengatur tentang norma-norma yangmengatur keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan danperistiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapayang harus dikenakan pajak, besarnya pajak. Denganperkataan lain dapat dikatakan bahwa hukum ini memuatsegala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnyahutang pajak hubungan hukum antara pemerintah dan wajibpajak, peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman serta tatacara pembebasan dan pengembalian pajak serta hak tagihanyang dimiliki fiskus.

Page 31: Materi kulia bpk yusuf,se

Kewajiban Subyek Pajak Subjektif

Adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada

umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di

Indonesia memenuhi kewajiban subjektif. Sedangkan

untuk orang diluar Indonesia kewajiban subjektif ada

kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan

Indonesia.

Page 32: Materi kulia bpk yusuf,se

Kewajiban Pajak Objektif

Adalah kewajiban yang melekat pada objeknya, yaitu

seseorang dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia

mendapatkan penghasilan atau mempunyai kekayaan

yang memenuhi syarat menurut Undang-undang.

Page 33: Materi kulia bpk yusuf,se

HUKUM PAJAK FORMAL

Hukum pajak formal mengatur tentang cara-caramengimplementasikan hukum material menjadi suatu kenyataan.Termasuk di dalamnya cara-cara penyelenggaraan mengenaipenetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintahterhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baiksebelum maupun sesudah diterimanya surat ketetapanpajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya.Sedangkan tujuan pengaturan hukum pajak formal ini adalah untukmelindungi fiskus dan wajib pajak dan memberi jaminan hukummaterial dapat diselenggarakan dengan tepat.

Page 34: Materi kulia bpk yusuf,se

Fungsi SKP

Ajaran Materiil

1. Sebagai instrumen

penagihan pajak; dan

2. Sebagai instrumen

untuk menentukan

jumlah utang pajak

Ajaran Formal

1. Sebagai instrumen

yang menimbulkan

utang pajak;

2. Sebagai instrumen

penagihan pajak; dan

3. Sebagai instrumen

untuk menentukan

jumlah utang pajak.

Page 35: Materi kulia bpk yusuf,se

Berakhirnya Utang Pajak Pelunasan merupakan perbuatan hukum yang

wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk mengakhiriutang pajak.

Kompensasi adalah suatu cara menghapus utangpajak yang dilakukan melalui cara pemindahankelebihan pajak pada suatu jenis pajak ( padatahun yang sama atau tahun yang berbeda)dengan menutup kekurangan utang pajak atasjenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau tahun yangberbeda).

Daluarsa adalah hapusnya suatu hak ataukewajiban karena lampaunya waktu tertentusesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Penghapusan diberikan apabila wajib pajak tidakmemiliki lagi kemampuan dalam membayar pajak.

Page 36: Materi kulia bpk yusuf,se

Hak Mendahului

Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007menerangkan bahwa Negara mempunyai hak mendahuluiuntuk tagihan pajak atas barang-barang milik PenanggungPajak. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hakmendahulu lainnya kecuali terhadap:

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatupenghukuman untuk melelang suatu barang bergerak danatau barang tidak bergerak.

2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barangdimaksud.

3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan danpenyelesaian suatu warisan.

Page 37: Materi kulia bpk yusuf,se

JURU SITA

Page 38: Materi kulia bpk yusuf,se

Pengertian Juru Sita

Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajakyang meliputi Penagihan Seketika danSekaligus, pemberitahuan SuratPaksa, melaksanakan Penyitaan danpenyanderaan.

Page 39: Materi kulia bpk yusuf,se

Penanggung Pajak

adalah orang pribadi atau badan yangbertanggung jawab atas pembayaranpajak, termasuk wakil yang menjalankanhak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Page 40: Materi kulia bpk yusuf,se

Persyaratan Juru Sita

Berijazah serendah-rendahnya SekolahMenengah Umum atau yang setingkat ;

Berpangkat serendah-rendahnya PengaturMuda (Gol. II/a);

Berbadan sehat; Lulus pendidikan dan latihan Jurusita

Pajak; Jujur, bertanggung jawab, dan penuh

pengabdian

Page 41: Materi kulia bpk yusuf,se

Perihal Juru Sita Diberhentikan

Meninggal dunia; Pensiun; Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya; Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas; Melakukan perbuatan tercela; Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak;

atau Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Page 42: Materi kulia bpk yusuf,se

Tugas Juru Sita

Melaksanakan Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus;

Memberitahukan Surat Paksa;

Melaksanakan penyitaan berdasarkanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan;dan

Melaksanakan penyanderaan berdasarkanSurat Perintah Penyanderaan

Page 43: Materi kulia bpk yusuf,se

Wewenang Juru Sita

Jurusita Pajak berwenang memasuki danmemeriksa semua ruangan termasukmembuka lemari, laci, dan tempat lainuntuk menemukan objek sita.

Page 44: Materi kulia bpk yusuf,se

Kewajiban Jurusita Pajak Sebelum Melakukan Tugas

Memperlihatkan kartu tanda pengenalJurusita Pajak;

Memperlihatkan Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus/SuratPaksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan

Memberitahukan maksud dan tujuanmenyampaikan Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus/SuratPaksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan

Page 45: Materi kulia bpk yusuf,se

JURU SITA

Page 46: Materi kulia bpk yusuf,se

Pengertian Juru Sita

Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajakyang meliputi Penagihan Seketika danSekaligus, pemberitahuan SuratPaksa, melaksanakan Penyitaan danpenyanderaan.

Page 47: Materi kulia bpk yusuf,se

Penanggung Pajak

adalah orang pribadi atau badan yangbertanggung jawab atas pembayaranpajak, termasuk wakil yang menjalankanhak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Page 48: Materi kulia bpk yusuf,se

Persyaratan Juru Sita Berijazah serendah-rendahnya Sekolah

Menengah Umum atau yang setingkat ; Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur

Muda (Gol. II/a); Berbadan sehat; Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; Jujur, bertanggung jawab, dan penuh

pengabdian

Page 49: Materi kulia bpk yusuf,se

Perihal Juru Sita Diberhentikan

Meninggal dunia; Pensiun; Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya; Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas; Melakukan perbuatan tercela; Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak;

atau Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Page 50: Materi kulia bpk yusuf,se

Tugas Juru Sita

Melaksanakan Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus;

Memberitahukan Surat Paksa; Melaksanakan penyitaan berdasarkan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;dan

Melaksanakan penyanderaan berdasarkanSurat Perintah Penyanderaan

Page 51: Materi kulia bpk yusuf,se

Wewenang Juru Sita

Jurusita Pajak berwenang memasuki danmemeriksa semua ruangan termasukmembuka lemari, laci, dan tempat lainuntuk menemukan objek sita.

Page 52: Materi kulia bpk yusuf,se

Kewajiban Jurusita Pajak Sebelum Melakukan Tugas

Memperlihatkan kartu tanda pengenalJurusita Pajak;

Memperlihatkan Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus/SuratPaksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan

Memberitahukan maksud dan tujuanmenyampaikan Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus/SuratPaksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan

Page 53: Materi kulia bpk yusuf,se

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Page 54: Materi kulia bpk yusuf,se

Latar Belakang

Bahwa masih dijumpai adanya tunggakanpajak sebagai akibat tidak dilunasinyahutang pajak sehingga memerlukan tindakanpenagihan yang mempunyai kekuatanhukum yang memaksa.

Bahwa UU No. 19 tahun 1959 tentangPenagihan Pajak Negara tidak dapatsepenuhnya mendukung pelaksanaan UUperpajakan yang berlaku.

Perlu adanya peraturan perundangan yangdapat mengatasi permasalahan mengenaitunggakan pajak dan memberi motivasipeningkatan kesadaran dan kepatuhanmasyarakat akan kewajiban membayarpajak.

Page 55: Materi kulia bpk yusuf,se

Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan Seketika adalah penagihanyang dilaksanakan sebelum tanggaljatuh tempo pembayaran dan tidakmengikuti jadwal penagihan.

Penagihan Sekaligus adalah penagihanyang dilakukan untuk seluruh jenispajak.

Page 56: Materi kulia bpk yusuf,se

sekaligus dapat dilakukandalam hal

• Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

• Penanggung pajak memindahtangankan barangyang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangkamenghentikan atau mengecilkan kegiatanperusahaannya atau pekerjaan yangdilakukannya di Indonesia.

• Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajakakan membubarkan badan usahanya ataumenggabungkan usahanya ataumemindahtangankan perusahaan yang dikuasaiatau melakukan perubahan dalam bentuklainnya.

• Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara• Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak

oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tandakepailitan.

Page 57: Materi kulia bpk yusuf,se

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran

Tanpa didahului Surat Teguran

Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan

Sebelum penerbitan Surat Paksa

Page 58: Materi kulia bpk yusuf,se

LINGKUP PENAGIHAN PAJAK

Page 59: Materi kulia bpk yusuf,se

Penagihan Pajak

Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajakmelunasi utang pajak dan biaya penagihanpajak dengan menegur ataumemperingatkan, melaksanakan penagihanseketika dan sekaligus, memberitahukan SuratPaksa, mengusulkanpencegahan, melaksanakanpenyitaan, melaksanakanpenyanderaan, menjual barang yang telahdisita.

Page 60: Materi kulia bpk yusuf,se

Dasar Tindakan Penagihan

Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUPmengatur tentang dasar penagihan pajak.Yang menjadi dasar pajak menurut UUtersebut adalah STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembetulan, SK Keberatan, Surat PutusanBanding, serta Putusan Peninjauan Kembaliyang menyebabkan jumlah pajak yang masihharus dibayar.

Page 61: Materi kulia bpk yusuf,se

DASAR HUKUM UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai UU Nomor 19 tahun 1996 tentang Penagihan dengan Surat

Paksa KMK No. 21/KMK.01/1999 tanggal 15 Januari 1999 tentang

perubahan KMK No. 147/KMK.04/1998 tentang PenunjukanPejabat unutk Penagihan P)ajak Pusat, Tata Cara danJadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.

KMK No. 22/KMK.01/1999 tanggal 15 Januari 1999 tentangperubahan KMK No. 234/KMK.05/1996 tentang Tata CaraPenagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasidan Pajak Dalam Rangka Impor.

PP Nomor 3 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan DalamRangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

PP Nomor 4 tahun 1998 tentang Tata Cara PenjualanBarang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan SecaraLelang Dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

PP Nomor 5 tahun 1998 tentang Penyanderaan DalamRangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Page 62: Materi kulia bpk yusuf,se

Tindakan Penagihan Pajak

1. Penagihan secara pasif

• Penyerahan SKPKB, SKPKBT, STP

• Apabila belum berhasil denganmenggunakan surat teguran

2. Penagihan secara aktif

• Penagihan dengan menggunakan suratpaksa dan dilanjutkan dengantindakan sita.

Page 63: Materi kulia bpk yusuf,se

Jadwal Waktu Dan Tata Cara Tindakan Penagihan

• Tindakan pelaksanaan penagihan pajakdilakukan apabila Penanggung Pajak tidakmelunasi pajak yang terutang, sebagaimanayang tercantum dalamSTP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SKKeberatan, Surat Putusan Banding, sertaPutusan Peninjauan Kembali.

• Tindakan penagihannya dimulai denganmengeluarkan Surat Teguran oleh Kepala KPPsetelah 7 hari sejak jatuh tempopembayaran.

Page 64: Materi kulia bpk yusuf,se

Daluwarsa Tindakan Penagihan

Diterbitkannya Surat Paksa

Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung

Diterbitkannya SKPKB dan SKBKBT karena wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana, atau

Dilakukan tindak penyidikan pidana di bidang perpajakan.

Page 65: Materi kulia bpk yusuf,se

Surat Teguran

Adalah surat yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KepalaKantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan (KPPBB) untuk memberikanperingatan kepada Wajib Pajak untuksegera melunasi utang pajaknya.

Page 66: Materi kulia bpk yusuf,se

Surat Paksa

Adalah surat perintah membayar utang pajakdan biaya penagihan pajak.Surat Paksa sekurang-kurangnya harus

memuat:a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak

dan Penanggung Pajak;b. Besarnya utang pajak; danc. Perintah untuk membayar.

Page 67: Materi kulia bpk yusuf,se

Dasar Penerbitan Surat Paksa

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utangpajak sampai dengan tanggal jatuh tempopembayaran dan kepadanya telahditerbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis;

b. Terhadap Penanggung Pajak telahdilaksanakan penagihan seketika dansekaligus; atau

c. Penanggung Pajak tidak memenuhiketentuan sebagaimana tercantum dalamkeputusan persetujuan angsuran ataupenundaan pembayaran pajak.

Page 68: Materi kulia bpk yusuf,se

Penyitaan

Adalah tindakan Jurusita Pajak untukmenguasai barang PenanggunganPajak, guna dijadikan jaminan untukmelunasi Utang Pajak menurut peraturanperundang-undangan.

Page 69: Materi kulia bpk yusuf,se

Barang Sitaan

Barang bergerak

Barang tidak bergerak

Page 70: Materi kulia bpk yusuf,se

Penjualan Secara Lelang

Dilakukan apabila utang pajak lunas danatau biaya penagihan pajak tidak dilunasisetelah dilaksanakan penyitaan, Pejabatberwenang melaksanakan penjualan secaralelang terhadap barang yang disita melaluiKantor Lelang.

Page 71: Materi kulia bpk yusuf,se

Barang sita yang dikecualikan dari penjualan lelang

Uang tunai

Surat-surat berharga

Page 72: Materi kulia bpk yusuf,se

Tata Cara PenggunaanHasil Penjualan Lelang

Uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah; Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro

atau bentuk lainnya yang dipersamakan denganitu, dipindah bukukan ke rekening Kas Negara atau KasDaerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yangbersangkutan;

Obligasi,saham, atau surat berharga lainnya yangdiperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek ataspermintaan Pejabat;

Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidakdiperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentangpengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepadaPejabat;

Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan aktepersetujuan pengalihan hak menjual dari PenanggungPajak kepada Pejabat

Page 73: Materi kulia bpk yusuf,se

SURAT PAKSA

Page 74: Materi kulia bpk yusuf,se

Pengertian Surat Paksa

Adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Page 75: Materi kulia bpk yusuf,se

Ciri – ciri Surat Paksa Surat Paksa berkepala "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang

sama seperti grosse dari putusan hakim dalamperkara perdata yang tidak dapat diminta bandinglagi pada Hakim atasan.

Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalahsemua jenis pajak pusat dan pajak daerah yangterdiri dari: pajak pusat, pajak daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga, biaya

Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebutdilaksanakan oleh Jurusita Pajak pusat dan JurusitaPajak daerah.

Page 76: Materi kulia bpk yusuf,se

Sifat Surat Paksa

Berkekuatan hukum yang sama denganGrosse putusan Hakim dalam perkaraperdata yang tidak dapat diminta bandinglagi pada Hakim atasan.

Berkekuatan hukum yang pasti. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih

pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).

Dapat dilanjutkan dengan tindakanpenyitaan ataupenyanderaan/pencegahan.

Page 77: Materi kulia bpk yusuf,se

Saat Penerbitan Surat Paksa

Penanggung Pajak tidak melunasi utangpajak dan kepadanya telah diterbitkan SuratTeguran atau Surat Peringatan atau surat lainyang sejenis;

Terhadap Penanggung Pajak telahdilaksanakan penagihan seketika dansekaligus; atau

Penanggung Pajak tidak memenuhiketentuan sebagaimana tercantum dalamkeputusan persetujuan angsuran ataupenundaan pembayaran pajak.

Page 78: Materi kulia bpk yusuf,se

Pemberitahuan Surat Paksa Oleh juru Sita

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak denganpernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepadaPenanggung Pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa dalam Berita Acara yangsekurang-kurangnya memuat hari dan tanggalpemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, namayang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan olehJurusita Pajak kepada:a) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau

di tempat lain yang memungkinkan,b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun

yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabilaPenanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapatdijumpai’

c) Salah seoarang ahli waris atau pelaksana wasiat atauyang mengurus harta peninggalannya, apabila WajibPajak telah meninggal dunia dan harta warisan belumdibagi; atau

d) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggaldunia dan harta warisan telah dibagi.

Page 79: Materi kulia bpk yusuf,se

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh JurusitaPajak kepada:a) Pengurus, kepala perwakilan , kepala

cabang, penanggung jawab , pemilik modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain yangmemungkinkan; atau

b) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempatusaha badan yang bersangkutan apabila jurusitapajak tidak dapat menjumpai salah seorangsebagaimana dimaksud dalam huruf a

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksadiberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Bali HartaPeninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakanbubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukankepada orang atau badan yang dibebani untukmelakukan pemberesan, atau likuidator.

Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengansurat kuasa khusus untuk menjalankan hak dankewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukankepada penerima kuasa dimaksud.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapatdilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melaluiPemerintah Daerah setempat.

Page 80: Materi kulia bpk yusuf,se

Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa

1. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempatkedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak denganmemperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita Pajakmengemukakan maksud kedatangannya yaitumemberitahukan Surat Paksa dengan Pernyataandan menyerahkan salinan Surat Paksa tesebut.

2. Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan WajibPajak/Penanggung Pajak minta agar WP/PPmemperlihatkan surat-surat keterangan pajak yangada untuk diteliti: Apakah tunggakan pajak menurut surat

ketetapan pajak cocok dengan jumlah tunggakanyang tercantum dalam Surat Paksa.

Apakah ada Surat KeputusanPengurangan/Penghapusan.

Apakah ada kelebihan pembayaran daritahun/jenis pajak lainnya yang belumdiperhitungkan.

Page 81: Materi kulia bpk yusuf,se

3. Kalau Jurusita Pajak tidak menjumpai WajibPajak/Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksatersebut dapat diserahkan kepada: Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat

tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajakyang akil baliq (dewasa dan sehat mental).

Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dariBadan Usaha yang bersangkutan atau;

Pejabat Pemerintah setempat(Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal merekatersebut pada butir a dan b diatas juga tidakdijumpai.

Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tanganpada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tandadiketahuinya dan menyampaikan salinannyakepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yangbersangkutan.

Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihanpajak dengan Surat Paksa, harus membuatlaporan pelaksanaan Surat Paksa (bentukKP.RIKPA 4.9-97)

Page 82: Materi kulia bpk yusuf,se

4. Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan dikantor, maka Jurusita Pajak dapat menyerahkansalinan SP kepada: seseorang yang ada di kantornya (salah

seorang pegawai), seseorang yang ada di tempat tinggalnya

(misalnya: istri, anak atau pembanturumahnya).

5. Sebaliknya apabila Penanggung Pajak tidakdikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yangdikenal perusahaan sudah dibubarkan/tidakmempunyai kantor lagi, Surat Paksa(salinannya) ditempelkan pada pintu utamakantor Pejabat di mana penanggungpajak/wajib pajak semula berdomisili. Dapatjuga Surat Paksa disampaikan melalui Pemdasetempat, mengumumkan melalui media masaatau cara lain yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan.

Page 83: Materi kulia bpk yusuf,se

Penolakan Terhadap Surat Paksa Adakalanya Penanggung Pajak menolak

menerima SP dengan berbagai alasan.Apabila alasan penolakan adalah karenakesalahan SP itu sendiri, makapenyelesaiannya adalah seperti yang telahdiuraikan pada butir 5 di atas.

Apabila Jurusita setelah memberikanketerangan seperlunya Penanggung Pajakatau wakilnya tetap menolak maka SalinanSP tersebut dapat ditinggalkan begitu sajapada tempat kediaman/tempat kedudukanPenanggung Pajak atau wakilnya, dengandemikian SP dianggap telahdiberitahukan/disampaikan.

Page 84: Materi kulia bpk yusuf,se

Biaya Penyampaian Surat Paksa

Biaya Harian Jurusita = Rp. 10.000,-

Biaya Perjalanan = Rp. 15.000,-

Jumlah = Rp. 25.000,-

Page 85: Materi kulia bpk yusuf,se

Penentangan Terhadap Surat Paksa

Surat Paksa tidak dapatdisampaikan/diberitahukan oleh seorangpetugas Jurusita Pajak yang telah disumpah.

Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipuntercatat

Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yangberwenang, dalam hal ini oleh Kepala KantorPelayanan Pajak apabila wajibpajak/penanggung pajak menemukan salahsatu unsur formil sebagaimana tersebut diatas, maka ia berhak untuk menentang(menolak) Surat Paksa tersebut.

Jurusita Pajak belum disumpah di hadapanpejabat.