19
MASALAH REGIONAL MASALAH REGIONAL dan dan KEBIJAKANNYA KEBIJAKANNYA

MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA

  • Upload
    ann

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA. Permasalahan Regional. Kesenjangan Antara KA wasan TIM ur IN donesia (KATIMIN) dengan KA wasan BAR at IN donesia (KABARIN) Kesenjangan Antara Luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

MASALAH REGIONAL MASALAH REGIONAL dandan KEBIJAKANNYAKEBIJAKANNYA

Page 2: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

Permasalahan Permasalahan RegionalRegional Kesenjangan Antara Kesenjangan Antara KAKAwasan wasan TIMTIMur ur

ININdonesia donesia (KATIMIN)(KATIMIN) dengan dengan KAKAwasan wasan BARBARat at ININdonesia donesia (KABARIN)(KABARIN)

Kesenjangan Antara Kesenjangan Antara Luar PulauLuar Pulau JawaJawa dengan dengan PulauPulau Jawa Jawa

Kesenjangan Antara Kesenjangan Antara PusatPusat Industri Industri dengan dengan Bukan PusatBukan Pusat Industri Industri (khususnya di Pulau Jawa) (khususnya di Pulau Jawa)

Page 3: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

3

NAD

SumutKep. Riau

RiauSumbar

Bengkulu

Lampung

Banten

JambiBabel

Sumsel

Jabar

DKI Jakarta

JatengJatim

BaliNTB

NTT

DI Yogya

Kalbar

Kalteng

Kalsel

Kaltim

Sulut

Gorontalo

Sulteng

SulselSultra

Maluku Utara

Maluku

Papua

4,83%

12,80%

0,91%0,78%

4,41% 18,14%

26,36%

8,14%

12,60%

11,02%

Kluster Industri Indonesia 63% terkonsentrasi di Jawa; 12,6% di SumatraKluster Industri Indonesia 63% terkonsentrasi di

Jawa; 12,6% di Sumatra

Irian Jaya Barat

62,79%

Page 4: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

4

Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Pulau: 1976-2004 (%)

Sumber: Diolah dari BPS

(Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa, Bali dan Sumatra. Ini terlihat dari aktivitas industri manufaktur, pajak-pajak pusat, dana & kredit perbankan

Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin1

Page 5: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

Do local fundamental indicators Do local fundamental indicators matter?matter?

Pulau 1976 1999

KBI Sumatra Jawa

95.8 6.7

89.1

92.8 11.7 81.1

KTI Kalimantan Sulawesi Pulau-pulau lain

4.2 1.8 0.9 1.5

7.2 3.8 1.5 1.9

Indonesia 100 100

Distribusi Geografis Penyerapan Tenaga kerja industri (%)

Page 6: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN)JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN)Di Jatim, kawasan tengah (Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kediri) merupakan growth pole

Page 7: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

Penyebab….Penyebab….

Jargon PolitikJargon Politik Kekhawatiran yang berlebihan terhadap Kekhawatiran yang berlebihan terhadap

Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)(NKRI)

Jargon Sistem EkonomiJargon Sistem Ekonomi latah terhadap sitem “tricle down effect” latah terhadap sitem “tricle down effect”

yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah majuyang sudah maju

Jargon Strategi EkonomiJargon Strategi Ekonomi Strategi penentuan lokasi-lokasi Strategi penentuan lokasi-lokasi

pertumbuhan disebut National Urban pertumbuhan disebut National Urban Development Strategic (NUDS) Development Strategic (NUDS)

Page 8: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

PERUBAHAN NILAI

Gambar 1. Perubahan Paradigma dalam Era Otonomi Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH DAERAH MEMBANGUN

SENTRALISTIK DESENTRALISTIK

TOP DOWN BOTTOM UP

KESERAGAMAN KEBERAGAMAN

BUDAYA PETUNJUK PRAKARSA/INISIATIF

INSTRUKTIF PILIHAN/FASILITATIF

KETERGANTUNGAN KEMANDIRIAN

HIRARKI KETERKAITAN

KESENJANGAN PERIMBANGAN

Page 9: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

Otda sudah dimulai sejak 1903Otda sudah dimulai sejak 1903……

Sumber: Jaya & Dick (2001)

Page 10: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi 1990-2000 (lanjutan . . . )1990-2000 (lanjutan . . . )

Page 11: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

DAERAH HARUS MAMPU MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN SENDIRI GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DITUNTUT KEMAMPUAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMINYA.

UU NO.32 TH 2004

UU NO.33 TH 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN

ANTAR PUSAT DAN DAERAH

Page 12: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT

DESA

KOTA KABUPATEN

AUTONOMOUS REGION

PROVINSI

PERUBAHAN MENDASARPERUBAHAN MENDASAR– Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota – Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala

daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif.eksekutif & legislatif.

– Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya:Propinsi). Implikasinya:

Gubernur tetap wakil pusatGubernur tetap wakil pusat Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusatKabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat

Page 13: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAHDAERAH

B eb an A P B N

D E K O N S E N TR A S I

B eb an A P B D

P A D :P a jak D aerah , R etrib u s i

D aerah , H as il B U M D ,d ll. p en erim aan yg sah

D A N A B A G I H A S IL :P B B , P P H

B P H A TB , P K B & B B N -K BB ag i h as il S D A

D A N A A L O K A S I U M U MD A N A A L O K A S I K H U S U S

P IN JA M A N D A E R A H :L N & D N

Jan g ka p en d ek & p an jan g

H U B U N G A N K E U A N G A N P U S A T-D A E R A H

D E S E N TR A L IS A S I

B E B A N P E M E R IN TA HY A N G M E N U G A S K A N

TU G A S P E R B A N TU A N

H U B U N G A N F U N G S IP U S A T-D A E R A H

Page 14: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

PENERIMAAN PEMERINTAH PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAHDAERAH

 

 PERSENTASE (%)

 

  PAD BAGI HASIL DAU/DAK

Propinsi (Total):      

Tahun 2001 33,9 26,1 22,8

Tahun 2002 39,4 21,4 19,3

Kabupaten/Kota (Total):      

Tahun 2001 6,5 17,6 68,1

Tahun 2002 7,4 16,5 62,2

Ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat terus berlanjut

Page 15: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

JUMLAH PUNGUTAN & JUMLAH PUNGUTAN & PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH

NO KETERANGAN PROPINSI KABUPATEN KOTA GRAND TOTAL1 PAJAK 20 109 55 1842 RETRIBUSI 98 712 206 10163 NON PUNGUTAN 62 68 26 1564 SUMBANGAN

PIHAK KE TIGA4 16 3 23

Total 184 905 290 1379% Terhadap Total Koleksi Peraturan

13,34% 65,63% 21,03% 100,00%

PROPINSI KABUPATEN KOTA GRAND TOTAL1 Perda 134 754 251 11392 SK 48 67 20 1353 Kep DPRD 1 0 0 14 Ranperda 1 84 19 104

Total 184 905 290 1379% Terhadap Total Koleksi Peraturan

13,34% 65,63% 21,03% 100,00%

Sumber: KPPOD, http://www.kppod.org/, accessed 16 April 2003

Page 16: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

ENTREPRENEUR JELI, INOVATIF, PRO-AKTIF

KOORDINATOR DALAM KEBIJAKAN & STRATEGI

FASILITATOR PERBAIKAN LINGKUNGAN PERILAKU

STIMULATOR PRO-BISNIS

REINVENTING PERAN REINVENTING PERAN PEMDA & DPRDPEMDA & DPRD

Page 17: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

Pembagian PendapatanPembagian

Urusan

Pelayanan Masyarakat?

Standar Minimum

Fanatisme Daerah•Putra Daerah (PAD)

•Aset Daerah

Disintegrasi?

Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah

Eksternalitas antar daerah

Page 18: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

Kantor Perijinan

• Pelayanan satu atap satu pintu• PROTAP jelas• Besarnya biaya jelas

Upaya – upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menarik dan menumbuhkan investasi swasta

Debirokratisasi Perijinan

Membangun kepercayaan & kepastian berinvestasi

• Pengadaan tanah, tanggung jawab Pemkab dan diper-hitungkan sebagai penyertaan modal

• Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat

Jaminan Kepastian Hukum & Keamanan

Setiap rencana investasi Pemkab selalu melibatkan Lembaga Legislatif

dan Muspida

Membantu dalam kegiatan sosialisasi

Pemkab membantu investor dalam melakukan sosialisasi kepada

masyarakat

Page 19: MASALAH REGIONAL  dan KEBIJAKANNYA

BAGAIMANA MENGELOLA BAGAIMANA MENGELOLA EKONOMI & BISNIS LOKALEKONOMI & BISNIS LOKAL

SPASIAL

Strategi mengatasimasalah utama

Kecamatan sebagaibasis pengembangan RUTRW

Pengembangan Sentra (kluster)

PENDEKATAN

SEKTORAL PROBLEMSOLVING

SUBSEKTORKUNCI

-Berdasarkanpotensi atau LQ

Skala prioritas Pengangguran Kemiskinan Ketimpangan SDM Kelembagaan

Pengembanganusaha andalan

PENGEMBANGANEKONOMI & BISNIS

LOKAL