26
BAB 1 PENDAHULUAN Bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut  masalah sosial berkutat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak  pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh perilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek studi kehid upan masyarak at, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilaku kan. Dari mas a ke masa par a Sosiolog men gumpulkan dan men gko mpa rasi kan hasil studi mel alui  beragam perspektif dan fokus perhatian yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya semakin memperlebar jalan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif serta wawasan yang luas dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Masalah sosial menemui pengertiannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati. Keberadaan masalah sosial di tengah kehidupan masyarakat dapat diketahui seara ermat mel alui beb erapa pro ses dan tahapa n ana lit is, yang sala h satu ny a ber upa tahapa n dia gno sis. Dal am men dia gno sis mas alah sosi al dip erlu kan sebu ah pen dek atan sebagai perangkat untuk membaa aspek masalah seara konseptual. !it"en membedakan adanya dua pendekatan yaitu person blame approah dan system blame approah. Person blame approah merupak an suatu pendeka tan untu k memah ami masalah sosial pada le#el indi#idu. Diagnosis masalah menempatkan indi#idu sebagai unit analisanya. Melalui diagn osis tersebut lantas bisa ditemuka n faktor penyeba bny a yang mungki n berasal dari kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya. Sedangkan pendekatan system blame approah merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah pada le#el sistem. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan struktur sos ial lebih dominan dalam keh idupan ber mas ya raka t. $ndi#idu sebaga i war ga masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat meng hambat perwujuda n keseja hteraan sosial pada giliranny a selalu mendoron g adany a tindakan unt uk mel aku kan per uba han dan per bai kan. Per wuj uda n kes ejah tera an set iap warganya merupakan tanggung jawab sekaligus peran #ital bagi keberlangsungan negara. Di lain pihak masyarakat sendiri juga perlu responsif terhadap masalah sosial jika menghendaki kondisi kehidupan berkembang ke arah yang semakin baik. Salah satu ontoh masalah sosial ialah kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan adalah keadaa n di mana terjad i kekur angan hal-hal seara umum seperti makanan, pakaian , temp at  berlindung dan air minum. %al-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu menga tasi masalah kemiski nan dan mendapatk an kehor matan yang layak sebagai warg a negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini seara suby ektif dan komp aratif, sementara yang lainny a melih atnya dari segi moral dan e#aluatif,

masalah kemiskinan

  • Upload
    renny

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

masalah kemiskinan

Citation preview

Page 1: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 1/26

BAB 1

PENDAHULUAN

Bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang

disebut  masalah  sosial berkutat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosialmemang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak 

 pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga

masyarakat terpenuhi, seluruh perilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga

masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan

yang terjadi.

Pada jalur yang searah, sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek 

studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan. Dari

masa ke masa para Sosiolog mengumpulkan dan mengkomparasikan hasil studi melalui

 beragam perspektif dan fokus perhatian yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya semakin

memperlebar jalan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif serta wawasan yangluas dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial.

Masalah sosial menemui pengertiannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan

dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang

telah disepakati. Keberadaan masalah sosial di tengah kehidupan masyarakat dapat diketahui

seara ermat melalui beberapa proses dan tahapan analitis, yang salah satunya berupa

tahapan diagnosis. Dalam mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan

sebagai perangkat untuk membaa aspek masalah seara konseptual. !it"en membedakan

adanya dua pendekatan yaitu person blame approah dan system blame approah.

Person blame approah merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada

le#el indi#idu. Diagnosis masalah menempatkan indi#idu sebagai unit analisanya. Melalui

diagnosis tersebut lantas bisa ditemukan faktor penyebabnya yang mungkin berasal dari

kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya.

Sedangkan pendekatan system blame approah merupakan unit analisis untuk memahami

sumber masalah pada le#el sistem. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan

struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat. $ndi#idu sebagai warga

masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat

menghambat perwujudan kesejahteraan sosial pada gilirannya selalu mendorong adanya

tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Perwujudan kesejahteraan setiapwarganya merupakan tanggung jawab sekaligus peran #ital bagi keberlangsungan negara. Di

lain pihak masyarakat sendiri juga perlu responsif terhadap masalah sosial jika menghendaki

kondisi kehidupan berkembang ke arah yang semakin baik.

Salah satu ontoh masalah sosial ialah kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan adalah

keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal seara umum seperti makanan, pakaian, tempat

 berlindung dan air minum. %al-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan

kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu

mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga

negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini seara

subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan e#aluatif,

Page 2: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 2/26

dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. $stilah negara

 berkembang biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin.

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu kemiskinan absolut dan

kemiskinan relatif . Kemiskinan absolut mengau pada satu set standard yang konsisten, tidak 

terpengaruh oleh waktu dan tempat & negara. Sebuah ontoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg ukup menopang kebutuhan tubuh

manusia 'kira kira ()))-(*)) kalori per hari untuk laki laki dewasa+.

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap egara. Permasalahan

kemiskinan tidak hanya terdapat di negara-negara berkembang saja, bahkan di negara maju

 juga mempunyai masalah dengan kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang rumit,

walaupun fakta menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di negara berkembang jauh lebih

 besar dibanding dengan negara maju. %al ini dikarenakan negara berkembang pada umumnya

masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir di segala bidang, seperti kapital,

teknologi, kurangnya akses-akses ke sektor ekonomi, dan lain sebagainya.

Dengan melihat dari sisi negara berkembang salah satunya adalah egara $ndonesia,

 perapaian pembangunan manusia di $ndonesia masih tertinggal dengan negara-negara

tetangga di S! seperti Malaysia, /hailand dan 0ilipina. Dalam laporan pembangunan

manusia ' Human development Report 2005+ yang terbaru, $ndonesia berada pada tingkat

menengah dalam pembangunan manusia global ' Medium Human Development + dengan

 peringkat ke-11) dari 122 negara. egara $ndonesia yang pada saat ini masih berada pada

tahap pemulihan restrukturisasi di bidang ekonomi dan juga perubahan-perubahan di bidang

sosial politik. Dalam proses ini tidak dapat dihindari semakin meluasnya kesenjangan

antarkelompok, juga antar daerah yang kaya dan daerah miskin, terutama kesenjangan $ndek 

Pembangunan Manusia '$PM+ yang menakup tentang masalah kemiskinan.

Pada umumnya, partai-partai peserta Pemilihan 3mum 'Pemilu+ ())4 juga menantumkan

 program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa

5rde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi ukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 

2,* persen selama tahun 162)-1667, penduduk miskin di $ndonesia tetap tinggi. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik 'BPS+, persentase penduduk miskin di $ndonesia tahun 1667 masih

sangat tinggi, yaitu sebesar 12,* persen atau 84,* juta orang.

%al ini bertolak belakang dengan pandangan banyak !konom yang menyatakan bahwa

 pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada

akhirnya mengurangi penduduk miskin. Perhatian pemerintah terhadap pengentasankemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis

ekonomi pada pertengahan tahun 1662. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS

 persentase penduduk miskin di $ndonesia sampai tahun ())8 masih tetap tinggi sebesar 12,4

 persen dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 82,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berenana asional 'BKKB+ pada

tahun ())1, persentase keluarga miskin 'Keluarga prasejahtera dan sejahtera $+ pada ())1

menapai *(,)2 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di $ndonesia. ngka-angka

ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum

 berhasil mengatasi masalah kemiskinan di $ndonesia.

BAB 2

Page 3: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 3/26

INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya

masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk 

minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka

tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahanlainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan telah membuat perangkap-perangkap ketidakberuntungan yang melilit kehidupan

sebagian masyarakat kita. Kemiskinan telah melahirkan generasi busung lapar di berbagai

daerah, putus sekolah dan lestarinya kebodohan di tengah masyarakat bahkan realitas

kemiskinan telah menjadi sumber berbagai kejahatan. Kemiskinan juga membuat kita seperti

hilangnya kebebasan sebagai orang merdeka.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian kemiskinan absolut, kemiskinan relatif 

dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil

 pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak ukup untuk memenuhi kebutuhanhidup minimum pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong

miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah

kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap

seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat

kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara

yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti $nggris dan merika

Serikat. egara $nggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 12))-an pada era

kebangkitan re#olusi industri yang munul di !ropa. Pada masa itu kaum miskin di $nggris

 berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan

upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di

 permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi,

kriminalitas, pengangguran.

merika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa

depresi dan resesi ekonomi tahun 168)-an. Pada tahun 167)-an merika Serikat teratat

sebagai negara adidaya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam

keukupan. Bahkan merika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara

lain. amun dibalik keadaan itu teratat sebanyak 8( juta orang atau seperenam dari jumlah

 penduduknya tergolong miskin.

$ndonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 46,* juta jiwa

 penduduk yang tergolong miskin 'Sur#ei Sosial !konomi asional & Susenas 1669+. :umlah

 penduduk miskin tersebut terdiri dari 12,7 juta jiwa di perkotaan dan 81,6 juta jiwa di

 perdesaan. ngka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1667

'sebelum krisis ekonomi+ yang hanya menatat jumlah penduduk miskin sebanyak 2,( juta

 jiwa di perkotaan dan 1*,8 juta jiwa perdesaan. kibat krisis jumlah penduduk miskin

diperkirakan makin bertambah.

nggaran negara kita tidak ukup kuat untuk menyuplai masyarakat miskin. Karena hampir 

separonya sudah terkuras habis untuk membayar iilan utang. /ahun ())7, pemerintahterpaksa harus membayar utang negara iilan pokok plus bunga bank sebesar 4( ; dari

Page 4: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 4/26

PB. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo pada ())7 menapai <p. 61,21

triliun dan utang dalam negeri sebesar 24,68 triliun, dengan total <p 177,74 triliun.

Sebagai ontoh nyata melihat data yang diatat Badan Pusat Statistik jumlah penduduk 

miskin di Sumatra 3tara hingga Maret ())2 menapai 1,279 juta jiwa dengan perhitungan

telah terjadi angka penurunan dari 1,69) yang teratat di bulan Mei ())7. Karena pertumbuhan ekonomi sebesar 9,44 persen. Meski begitu masih perlu dilakukan berbagai

 pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan itu.

/erutama pemberdayaan perempuan yang tersentuh langsung pada persoalan budget , karena

kaum perempuan adalah manager dalam rumah tangga yang mengatur keuangan untuk 

 berbagai keperluan. Kemiskinan seringkali menyeret manusia kepada tindakan yang merusak 

diri dan menjadi lahan pemanfaatan orang lain. Bisa dilihat dari banyaknya kasus bunuh diri

yang dilakukan para ibu disertai anak-anaknya dengan alasan kemiskinan.

da dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan

 buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan benana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena

lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak 

mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka

tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan

 pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai

aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. spek sosial terutama akibat terbatasnya

kualitas SDM, interaksi sosial dan penguasaan informasi. spek ekonomi akan tampak pada

terbatasnya pemilikan alat produksi, upah keil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah

mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme,

malas, dan rasa terisolir. Sedangkan dari aspek politik berkaitan dengan keilnya akses

terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminasi, posisi lemah dalam proses

 pengambil keputusan.

Sebagai ontoh dikriminasi, praktik diskriminasi merupakan tindakan pembedaan untuk 

mendapatkan hak dan pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan warna kulit,

golongan, suku, etnis, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Diskriminasi adalah setiap

 pembatasan, peleehan, atau penguilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan

 perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial,

status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi

manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik indi#idual maupun kolektif dalam

 bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Dari segi peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan telah

diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktik diskriminasi, antara

lain untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, suku etnis, kelompok rentan, dan

kelompok minoritas.

 amun, perubahan yang diharapkan belum terwujudkan seara optimal, antara lain

disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum dijadikan auan dalammelakukan tindakan untuk dijadikan dasar hukum pada proses hukum penanganan kasus atau

Page 5: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 5/26

 perkara. Diskriminasi juga terjadi pada kehidupan masyarakat miskin atau kurang mampu.

kses untuk mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan masih sering

menimbulkan diskriminasi, terutama kepada golongan masyarakat miskin dan menimbulkan

ketidakadilan. %al tersebut antara lain, disebabkan rendahnya kepedulian sosial

 penyelenggara rumah sakit.

Di samping itu, dikarenakan tidak adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang

mempunyai aturan kekuatan hukum dan sanksi yang tegas bagi rumah sakit yang menolak 

memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin, menyebabkan penolakan dan

 penahanan rumah sakit terhadap pasien miskin masih sering terjadi.

Belum lagi sikap dan komitemen pemerintah dalam kebijakan dan program Pro Poor yang

masih perlu dipertanyakan. Pemerintah daerah pun banyak yang melahirkan kebijakan

kontraproduktif yang lebih memprioritaskan fasilitas bagi para pejabat. Misalnya mobil

dinas baru, rumah baru, dan uang kehormatan bagi anggota Dewan, fasilitas rekreasi yang

dibungkus dengan program studi banding dan fasilitas-fasilitas lainnya yang jauh dari

kepentingan publik.

Boleh jadi kompleksitas problem tersebut yang membuat pemerintahan SB=-:K sebagai ikon

 perubahan gagal mewujudkan impian masyarakat. Sesuai dengan hasil polling yang

dilakukan >embaga Sur#ei $ndonesia '>S$+, *); masyarakat $ndonesia menilai pemerintah

 belum berhasil mengatasi problem ekonomi, terutama masalah kemiskinan.

Pemerintah harus menari format baru yang lebih ideal dalam melakukan proses pembinaan

 pada masyarakat miskin. Puluhan tahun birokrasi mengelola anggaran masyarakat miskin

 belum juga ada hasil yang optimal. Problemnya masih tetap klasik, prosedurnya birokratis,

 pendampingan kurang efektif sampai pada monitoring dan e#aluasi yang kurang optimal.

Program masyarakat miskin terkesan hanya formalitas. Selain itu masih terjadi

 penyimpangan di sana sini, karena strategi penanganan yang kurang tepat bersifat temporer 

dan berkelanjutan.

BAB 3

LATAR BELAKANG MASALAH

Bank Dunia menyatakan ?Kemiskinan adalah kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup

manusia yang bisa berupa fisik dan sosial@. Kekurangan fisik adalah ketidakukupan

kebutuhan dasar materi dan biologis 'basic material and biological needs+ termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ketidakukupan sosial adalah

adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan keperayaan diri

yang kurang.

Peraih hadiah obel martya Sen mengatakan, kemiskinan adalah kegagalan memenuhi

kapabilitas minimum tertentu ' poverty is the failure to have certain minimum capabilities+.

Kapabilitas melekat pada kemampuan yang ada pada diri si miskin sendiri, dan dapat

ditingkatkan dengan upaya yang sistematik. Makanya penanggulangan kemiskinan tidak 

semata-mata memenuhi kebutuhan dasar material, jauh lebih dari itu bagaimana mengatasi

ketidakukupan pelayanan pendidikan, kesehatan hingga kepuasan psikologis dan

keberdayaan untuk menopang hidup diri sendiri, lepas dari ketergantungan terus menerus pada pihak lain.

Page 6: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 6/26

Kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan alamiah adalah kondisi di mana kemiskinan terjadi akibat faktor-faktor biologis,

 psikologis dan sosial 'malas, kurang trampil, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik,

dll+. >ingkungan fisik membuat orang sulit melakukan usaha atau bekerja. Kemiskinan

struktural terkait dengan ketidakadilan dalam perbandingan nilai pertukaran 'terms of trade+

antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh si miskin dibandingkan dengannilai barang dan jasa yang harus dibelinya. /ermasuk ketidakadilan dalam pembayaran jasa-

 jasa pekerja 'upah yang rendah dan eskploitasi pekerja+. :uga pengenaan pungutan yang

memberatkan dan relatif memeras rakyat keil.

Menurut teori konser#atif, kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tetapi dari

karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Misalnya malas, boros, tidak 

merenanakan kehidupannya, dan pasrah pada keadaan. 5rang miskin mempunyai budaya

miskin 'culture of   poverty+. Mereka miskin karena mereka miskin.

Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan

'kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan+. $nimasalah sosial dan kultural. Makanya penanggulangan kemiskinan mesti melibatkan

transformasi sosial dan kultural juga, termasuk perubahan nilai-nilai 'misal etos kerja+.

Pembagian sesuatu yang gratis adalah langkah tidak karena membudayakan kemiskinan.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan

• Penyebab indi#idual atau patologis 'yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari

 perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin+

• Penyebab keluarga 'yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga+

• Penyebab sub-budaya & subultural 'yang menghubungkan kemiskinan dengankehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar+

• Penyebab agensi 'yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain,

termasuk perang, pemerintah dan ekonomi+

• Penyebab struktural 'yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil

dari struktur sosial+

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di

merika Serikat 'negara terkaya per kapita di dunia+, misalnya memiliki jutaan masyarakat

yang diistilahkan sebagai  pekerja miskin, yaitu orang yang tidak sejahtera  atau renana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program

 penanggulangan kemiskinan di $ndonesia. Pertama, program-program penanggulangan

kemiskinan selama ini enderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang

miskin. %al itu antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman

sosial ':PS+ untuk orang miskin. 3paya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan

kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat

menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat

memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin

Page 7: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 7/26

seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu

membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-

 program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

langkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk 

 peningkatan kualitas sumber daya manusia 'SDM+, seperti dibebaskannya biaya sekolah  sekolah dasar 'SD+ dan sekolah menengah pertama 'SMP+ serta dibebaskannya biaya-biaya

 pengobatan di pusat kesehatan masyarakat 'Puskesmas+.

0aktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan

adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri

sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan

yang penyebabnya berbeda-beda seara lokal.

Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program

 penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Sur#ei Sosial dan !konomi

 asional 'Susenas+ oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dansejahtera $ oleh BKKB. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan

 perenanaan nasional yang sentralistik dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman

dan fokus pada indikator dampak.

Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat menerminkan tingkat

keragaman dan kompleksitas yang ada di $ndonesia sebagai negara besar yang

menakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat

 budaya maupun bentuk ekonomi yang berlaku seara lokal.

Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan

lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal 'Pemerintah kabupaten & kota+.

Sebagai ontoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba /imur. Pemerintah Kabupaten

Sumba /imur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya

dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKB pada waktu itu. Di satu

 pihak angka kemiskinan Sumba /imur yang dihasilkan BPS pada tahun 1666 adalah (2

 persen, sementara angka kemiskinan 'keluarga prasejahtera dan sejahtera $+ yang dihasilkan

BKKB pada tahun yang sama menapai 94;.

Kedua angka ini ukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena

data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKB, sementara

alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS. Seara konseptual, data makro yang dihitungBPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar 'basic needs approach+ pada dasarnya

'walaupun belum sempurna+ dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta

 perbandingan penduduk miskin antardaerah. amun data makro tersebut mempunyai

keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target

sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran indi#idu rumah tangga

atau keluarga miskin. 3ntuk target sasaran rumah tangga miskin diperlukan data mikro yang

dapat menjelaskan penyebab kemiskinan seara lokal.

Seara garis besarnya, ada 8 faktor penyebab kemiskinan yang menimpa masyarakat saat ini,

yaitu

Page 8: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 8/26

1. Kemiskinan lamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami

seseorang, misalnya aat mental, aat fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu

 bekerja, dan lain-lain.

(. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas

SDM akibat kultur kebiasaan masyarakat tertentu, misalnya sifat malas, tidak 

 produktif, bergantung pada harta orang tua, harta warisan, berjudi, keanduannarkoba, kebiasaan menghayal tanpa kerja dan lain-lain.

8. Kemiskinan stuktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang

digunakan oleh negara dalam mengatur urusan rakyat. Misalnya benana alam dan

 pendistribusian bantuan benana alam, tidak sampainya informasi-informasi kepada

orang miskin baik mengenai keuangan, pendidikan dan kesehatan serta informasi-

informasi lainnya.

0aktor penyebab kemiskinan nomor satu dan nomor dua masuk kepada kategori penyebab

faktor utama seara indi#idu yang tergantung kepada perseorangan atau bergantung kepada

orang tersebut. Kelemahan indi#idu pada nomor ( ini biasanya kelemahan yang penyebabnya adalah orang itu sendiri, bukan disebabkan oleh orang lain walaupun dia berada

dalam lingkungan suatu masyarakat yang penuh dengan peluang re"eki.

Sedangkan penyebab nomor tiga adalah masuk kepada kategori publik 'masyarakat+ dan

sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan angka kemiskinan. Kemiskinan jenis inilah

yang menjadi fenomena di berbagai negara dewasa saat ini, baik di negara-negara sedang

 berkembang maupun di negara-negara maju. Bahkan problema ekonomi sesungguhnya bukan

kelangkaan keuangan di perbendaharaan negara, melainkan karena buruknya pendistribusian.

0akta menunjukkan bahwa kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang tapi karena uang

yang ada tidak sepenuhnya sampai kepada orang-orang miskin.

Selain itu penyebab dasar kemiskinan dapat terjadi, antara lain

1. Kegagalan pemilikan 'terutama tanah dan modal+.

(. /erbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar 'sarana, dan prasarana+.

8. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.

4. danya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan dan sistem yang

kurang mendukung.

*. danya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi'ekonomi tradisional #ersus ekonomi modern+.

7. <endahnya produkti#itas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.

2. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya

alam dan lingkungannya.

9. /idak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik ' good goverment +

6. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Selain penyebab dasar di atas, bahwa kemiskinan dapat juga disebabkan karena

Page 9: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 9/26

1. Keterbatasan pendapatan, modal, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar,

seperti modal sumber daya manusia 'pendidikan formal, ketrampilan, dan kesehatan

yang memadai+, modal produksi 'lahan dan akses terhadap kredit+, modal sosial

'jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik+, sarana fisik 

'akses terhadap prasarana jalan seperti jalan, air bersih, listrik+, termasuk yang hidup

di daerah terpenil.(. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi gonangan-gonangan karena krisis

ekonomi, kegagalan panen karena hama, banjir, atau kekeringan, kehilangan

 pekerjaan 'P%K+, konflik sosial dan politik, korban kekerasan sosial dan rumah

tangga, benana alam 'longsor, gempa bumi, perubahan iklim global+, musibah 'jatuh

sakit, kebakaran, keurian atau ternak terserang wabah penyakit+.

8. /idak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam

institusi negara dan masyarakat karena tidak ada kepastian hukum, tidak ada

 perlindungan dari kejahatan, kesewenang-wenangan aparat, anaman dan intimidasi,

kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan

kemiskinan, rendahnya posisi tawar masyarakat.

lasan lain penyebab masalah kemiskinan dilihat dari aspek pemenuhan hak-hak dasar,

kependudukan, ketidakadilan dan kesetaraan gender, antara lain

• Kegagalan pemenuhan %ak Dasar

/erbatasnya keukupan dan mutu pangan, pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan

memenuhi persyaratan gi"i masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin, rendahnya

kemampuan daya beli masyarakat merupakan persoalan masyarakat miskin.

• /erbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Masalah utama yangmenyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses

terhadah pelayanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar,

kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan

kesehatan reproduksi. Masalah lain, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar 

disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya

sarana kesehatan. Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah.

ngka Kematian Bayi 'KB+ pada kelompok pendapatan rendah selalu di atas KB

kelompok pendapatan tinggi.

• /erbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Pembangunan pendidikan

merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan miskin. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan seara signifikan telah memperbaiki tingkat

 pendidikan.

• /erbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Masyarakat miskin umumnya

menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang usaha,

lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah serta lemahnya

 perlindungan kerja terutama pekerja anak dan pekerja perempuan seperti pembantu

rumah tangga. Masyarakat miskin memiliki modal yang terbatas dan kurang

ketrampilan maupun pengetahuan.

• Memburuknya kondisi lingkungan akibat benana /sunami. Meningkat jumlah

masyarakat miskin di anggroe eh Darussalam juga turut disebabkan terjadinya benana alam dan tsunami pada tanggal (7 Desember ())4. Masyarakat di daerah

Page 10: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 10/26

 pedesaan, perkotaan dan kawasan pesisir yang sangat terkena dampak sosial budaya

dan ekonomi.

da dua masalah pokok dalam kemiskinan, yaitu faktor penyebab dan dampak-dampak yang

ditimbulkannya serta penanganannya

1. 1. 0aktor Penyebab

0aktor penyebab kemiskinan adalah berbagai situasi yang memberi ruang akan terjadinya

insiden kemiskinan, baik yang menyangkut situasi sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya

maupun situasi-situasi alami yang terjadi di luar perhitungan manusia. /ermasuk dalam

kategori ini adalah berbagai krisis yang terjadi baik akibat situasi dalam negeri maupun

akibat dampak persoalan global. Krisis moneter sebagai dampak persoalan global merupakan

faktor yang sangat berpengaruh.

1. Dampak yang ditimbulkan

Dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan sangat beragam menakup hampir semua

dimensi kehidupan masyarakat dan negara. /erjadinya berbagai permasalahan sosial seperti

kejahatan, ketunasosialan, keterlantaran, keterasingan, merupakan manifestasi dan

kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan terbukti menjadi faktor utama rapuhnya ketahanan

tatanan sosial sebuah keluarga, suatu komunitas, kelompok atau masyarakat, bangsa dan

 bahkan negara.

BAB 4

PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT

/ahun ())8 dilaksanakan uji oba model rehabilitasi berbasis masyarakat '<BM+ terhadap

 penyandang aat 'Pena+. <BM adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan dari, oleh dan

untuk masyarakat. Aambaran riil di lapangan pelaksanaan uji oba ini model ini

dimungkinkan dapat berfungsi sebagai informasi bagi  policy maker   dalam penyempurnaan

 program yang akan datang dan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan

 pelayanan sosial Pena. Pengembangan pelayanan <BM ini dimaksudkan untuk memperluas

 jangkauan pelayanan bagi Pena khususnya yang berada di pelosok perdesaan. %al ini

didasarkan perkiraan %5, bahwa jumlah pena sebanyak 1); dari populasi penduduk 

$ndonesia, dimana 7*,*; tinggal di desa. Pengembangan sistem pelayanan ini didasari atas

 pertimbangan bahwa sejak lama pada masyarakat $ndonesia umumnya dan khususnya di pedesaan telah tumbuh dan berkembang nilai budaya saling menolong dan saling membantu

ketika ada warga yang sedang ditimpa musibah, sedang hajatan dan lain sebagainya. ilai

 budaya seperti itu dimungkinkan untuk dikembangkan guna mengatasi berbagai

 permasalahan sosial dan khususnya masalah sosial Pena yang ada di masyarakat.

Salah satu lokasi pelaksanaan uji oba model adalah Desa ikmual yang merupakan salah

satu dari 14 desa dan kelurahan di wilayah Keamatan Praya Kabupaten >ombok /engah

Propinsi usa /enggara Barat, yang jumlah penduduknya (.18* KK '6.999 jiwa 4.*6* jiwa

laki-laki dan 4.968 jiwa perempuan+ dan luas wilayah 9,69 km(. Di desa tersebut terdapat *4

orang Pena 'aat tubuh 88 orang, aat netra 6 orang, aat mental 8 orang, aat

mental 'Psikotik&Aila+ ( orang, tuna wiara * orangC dan penyakit kronis '/B Paru (orang serta kusta 1 orang+. Dilihat dari sisi keaatan terdapat 11 orang aat berat, 8*

Page 11: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 11/26

orang aat sedang, dan 9 orang aat ringan. Sedangkan dari tingkat pendidikan tamat SM

( orang, tamat SMP 4 orang, tidak tamat SMP 8 orang, tamat SD & S>B 1( orang dan tidak 

tamat SD & S>B (4 orang.

dapun kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan sosial adalah identifikasi terhadap

 penyandang masalah kesejahteraan sosial 'PMKS+ khususnya Pena maupun sumber kesejahteraan sosial 'SKS+ yang ada di Desa ikmual. Serangkaian kegiatan orientasi dan

konsultasi, sarasehan, dan pemetaan sosial tersebut dilakukan oleh aparat instiusi sosial baik 

 pusat, propinsi dan kabupaten. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujioba model adalah

kader <BM, aparat desa, pemuka masyarakat, aparat keamatan, aparat P3SK!SMS, dan

instansi sosial baik kabupaten maupun propinsi. 3ji oba model ini dilaksanakan di balai desa

dan rumah kepala desa.

Mereka juga berpendapat, Pena juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara

$ndonesia sebagaimana amanat 33D 164* Setiap warga negara berhak atas taraf kehidupan

yang layak sesuai harkat dan martabatnya. Mereka juga menyatakan setuju jika kepada Pena

dilakukan pemberdayaan seara terenana dengan dukungan dana dan peralatan yangmemadai serta kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, mereka juga

setuju jika kepada para Pena dilakukan pendataan, yang dengan pendataan itu diketahui

 jumlah pena, jenis keaatan mereka, kebutuhan yang diperlukan dan permasalahan sosial

yang mereka dihadapi. SKS yang ada di Desa ikmual antara lain /KSM & PSM, Karang

/aruna, 5rsos 'Panti suhan nak, Panti >anjut 3sia+, dan lembaga keagamaan $slam-

Pondok Pesantren. Di samping itu, juga tersedia tenaga profesional dokter. Selanjutnya,

menurut kader <BM, dalam upaya pemberdayaan Pena dibutuhkan pembekalan & pelatihan

keterampilan seara memadai dan setelah itu diberikan bantuan stimulan sebagai modal awal

usaha, yang dapat berwujud peralatan kerja ataupun bantuan finansial.

Menurut mereka sumber dana dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten

maupun dari swadaya masyarakat. Dalam uji oba model, kepada Pena diberikan berbagai

 jenis bimbingan, yaitu kesehatan, sosial, dan keterampilan. Menurut Pena jenis-jenis

 bimbingan tersebut dirasakan masih kurang, karena mereka belum memperoleh informasi

seara jelas dan lengkap, tidak memperoleh alat bantu yang diperlukan sesuai tingkat

keaatan mereka, dan tidak memperoleh peralatan usaha maupun modal usaha. amun

demikian, menurut mereka, pelaksanaan uji oba model berjalan ukup baik karena ada

kerjasama yang baik aparat desa, keamatan & Puskesmas, instansi sosial kabupaten, instansi

sosial propinsi dengan pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat, pengurus 5sos, dan aparat

desa menyatakan sangat setuju jika mereka harus mengambil peran dalam penanganan

 permasalahan pena, dan mereka semua menyatakan terlibat 'berpartisipasi+ dalam kegiatanujioba model.

Bentuk partisipasi mereka ber#ariasi, antara lain penyebaran informasi, memberikan

moti#asi, mengantar dan menjemput pena pada saat pelaksanaan ujioba model.

Selanjutnya, hasil wawanara mendalam dengan pena diperoleh informasi, uji oba model

ukup bermanfaat bagi mereka. Dari pelaksanaan uji oba model, terdapat perubahan yang

signifiant dari pena. %al ini terlihat dari 82 pena peseta ujioba model dari hasil moniring

dan e#aluasi yang dilakukan, terdapat (* orang pena yang dinilai terjadi perubahan sikap

dan prilaku sosial, yaitu kemauan mereka mengikuti kegiatan sehari-hari dalam masyarakat,

disamping itu juga mulai ada moti#asi untuk maju dan menyejajarkan diri dengan warga

masyarakat yang tidak aat.

Page 12: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 12/26

Mereka mengharapkan, setelah selesai mengikuti kegiatan <BM mereka diberikan bantuan

stimulan yang dapat berupa peralatan maupun bantuan finansial sebagai modal awal usaha.

%al ini sejalan dengan harapan pemuka masyarakat, pengurus 5rsos, dan aparat desa bahwa

setelah kegiatan <BM kepada peserta <BM diberikan bantuan stimulan karena pada

umumnya mereka adalah miskin. 0aktor pendukung dalam pelaksanaan uji oba model antara

lain dukungan dari pemuka masyarakat, aparat desa, dan aparat instansi terkait, sertakerjasama yang baik unsur pemuka masyarakat dengan aparat desa, keamatan, kabupaten,

maupun propinsi.

4.1 Mengembangkan S!"em S#!a$ Yang Re!%#n!& 

Pembangunan ditinjau dari $lmu Sosial, pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang

 berlangsung seara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat

seara optimal. Paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi

mulai ditinggalkan karena tidak dapat menjawab masalah sosial seperti kemiskinan,

kenakalan, kesenjangan, dan keterbelakangan.

Keunggulan pembanguan berbasis masyarakat mengarahkan perkembangan pada '1+

kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan, '(+ konsep

teknologi tepat guna, indigenous technology, indigenous knoledge  dan indigenous

institutions  sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi, '8+ /untunan masyarakat

dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan, '4+

Konsep pembangunan berkelanjutan ' sustainable development +, yang merupakan suatu

alternatif paradigma pembangunan baru, '*+ lembaga swadaya masyarakat, '7+ meningkatkan

kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis

 pembangunan.

Pembangunan berbasis masyarakat meniptakan masyarakat berdaya dan berbudaya.

Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk 

menapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah indi#idunya memiliki

kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu

lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan. Pengembangan daya

tersebut dilakukan dengan mendorong, memoti#asi, dan membangkitkan kesadaran akan

 potensi yang dimiliki masyarakat. Penguatan tersebut meliputi penyediaan berbagai

masukan serta membuka akses pada berbagai peluang yang ada. Masyarakat menjadi pelaku

utama pembangunan, dengan inti pemberdayaan adalah transformasi menejemen komunitas

menuju kesejahteraan bersama. Pemberdayaan ini merupakan sarana ampuh untuk keluar darikemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan menuju kesejahteraan bersama.

$su pengentasan kemiskinan dan masalah kesehatan dan lingkungan hidup berkembang akhir-

akhir ini di beberapa negara khususnya 3ni !ropa. sumsinya yaitu kemiskinan yang akut di

negara-negara berkembang menjadi penyebab utama berlangsungnya kerusakan lingkungan

hidup. Menermati situasi tersebut, makalah ini menoba untuk mengelaborasi seara singkat

 beberapa hal mendasar terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi agenda

dunia melalui pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pengembangan wilayah berbasis

 penataan ruang. !laborasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan

menjadi poin penting yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan hanya

kalangan publik yang ukup makmur yang mampu mengatasi problem lingkungan.

Page 13: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 13/26

Sosok final dari konsep pembangunan berkelanjutan belum terlihat jelas, kendati berbagai

kon#ensi internasional dan pertemuan-pertemuan besar telah melahirkan berbagai gagasan

maupun kesepakatan termasuk yang mempunyai implikasi hukum seara internasional.

 amun demikian, pada garis besarnya proses menuju pelaksanaan pembangunan

 berkelanjutan meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan publik yang meliputi antara

lain

1. Kebijakan konser#asi dan di#ersifikasi energi, ke arah pengurangan penggunaan

energi fosil dan makin dominannya penggunaan energi alternatif yang ramah

lingkungan.

(. Kebijakan kependudukan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk sampai ke

tingkat yang dapat ditenggang oleh keberadaan sumber daya alam dan dapat terlayani

 baik oleh fasilitas publik di bidang kesejahteraan rakyat.

8. Kebijakan spatial untuk menjamin penggunaan ruang wilayah sehingga berbagai

kegiatan ekonomi manusia dapat berjalan seara serasi didukung oleh infrastruktur 

fisik yang memadai, sekaligus juga menyediakan sebagian ruang alam di darat dan di perairan untuk konser#asi sumber daya alam.

4. Kebijakan untuk menanamkan budaya dan gaya hidup hemat, bersih dan sehat,

sehingga kualitas hidup manusia dapat terjamin dengan menghindarkan pemborosan

energi, material dan mengurangi tindakan medik kuratif.

*. Kebijakan pengendalian kerusakan dan penemaran lingkungan untuk menjamin

tersedianya kebutuhan dasar manusia akan air bersih, udara bersih, sumber-sumber 

makanan dan penegahan benana.

7. Kebijakan di bidang hukum, informasi, pemerintahan, ekonomi, fiskal dan pendidikan

dan lainnya untuk menunjang hal-hal di atas.

!lemen-elemen kebijakan di atas telah hadir di $ndonesia sejak didirikannya kelembagaan

lingkungan hidup pada tahun 1629, namun sampai hari ini pembangunan berkelanjutan masih

 belum menapai tahapan yang signifikan. Bahkan dewasa ini berbagai masalah kronis yang

menganam integritas lingkungan masih saja terjadi, malahan mengalami eskalasi seperti

 penebangan kayu illegal, kebakaran hutan, kelangkaan air bersih dan turunnya kualitas udara

di daerah-daerah urban.

4.2 Peman&aa"an M#'a$ S#!a$

5rang miskin sekarang yang sudah berusia lanjut barangkali tidak mungkin lagi

diberdayakan. 5rang yang aat dan rentan mungkin sulit diberdayakan maksimal. /etapi

yang penting generasi kedua mereka tidak senasib mereka. Siklus kemiskinan harus diputus.

nak orang miskin tidak boleh miskin lagi. Kesempatan harus dibuka lebar dan adil bagi

semua. Maka perlu pertumbuhan yang ukup tinggi untuk meniptakan kesempatan kerja

yang besar. Beri kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan produkti#itas.

=ang terutama adalah memberikan pengakuan kepada rumah tangga miskin atas hak mereka.

:ika mereka punya lahan berikan sertifikasi hak milik 'tentu tanpa biaya+. :ika mereka tidak 

 punya lahan, berikan lahan alias lakukan reformasi agraria 'land reform+. >ahan-lahan

menganggur yang dikuasai indi#idu atau perusahaan besar diambilalih 'tentu saja denganmembeli+ dan mendistribusikannya kepada rumah tangga miskin yang berhak. 3ntuk itu

Page 14: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 14/26

 perlu pendataan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. >ahan dengan sertifikat

dapat menjadi agunan pinjaman, jaminan asuransi, dan mengurangi risiko pada saat kondisi

ekonomi merosot. Pada hakikatnya jadikan aset mati atau menganggur menjadi modal yang

hidup 'turn dead assets into living capital + dan dengan demikian kita memberikan peluang

kepada rumahtangga miskin untuk menetak uang sendiri tanpa perlu disuapi bantuan tunai

terus menerus.

Kedua, iptakan peluang-peluang usaha bisnis. 3saha ekonomi pertanian dan pengolahan

hasil pertanian di eh masih keil-keil dan selalu kalah bersaing karena tidak kompetitif 

dari sudut pemasaran, biaya satuan, penerapan teknologi, dan kualitas produk. 3saha skala

 besar di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan agrobisnis perlu dihadirkan dan

 peluang-peluang baru dapat teripta karena keterkaitan input-output. Petani miskin seara

tidak langsung akan terlibat dari mata rantai itu, asalkan mereka punya lahan sendiri.

Modal dapat diperoleh sesuai mekanisme pasar. Pemerintah tidak perlu menjadi lembaga

keuangan penyalur kredit dan menjadi saingan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

=ang diperlukan hanyalah perluasan Badan Perkreditan <akyat atau sejenisnya yang jumlahdan jangkauannya di eh masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.

Pembangunan 'ekonomi+ yang salah satu tujuannya menghapus atau setidak-tidaknya

mengurangi kemiskinan, dalam realitasnya justru sering kali menimbulkan kemiskinan baru.

Bahkan lebih daripada sekadar paradoks, realitas kemiskinan diyakini atau paling tidak 

disinyalir justru merupakan salah satu produk pembangunan Dalam konteks itulah

 pembiaraan mengenai modal menjadi amat rele#an sebab faktanya orang kerap kali menjadi

miskin 'mengalami pemiskinan+ dalam proses pembangunan karena orang tersebut tidak 

memiliki ukup modal.

Dalam literatur ekonomi modal didefinisikan sebagai faktor-faktor produksi yang pada suatu

ketika atau di masa depan diharapkan bisa memberikan manfaat atau layanan-layanan

 produktif atau  productive services. Seara spesifik, modal dalam literatur ekonomi merujuk 

 pada modal fisik ' physical capital + dan modal manusia 'human capital +. Modal fisik 

 mengau pada barang-barang yang kelihatan 'tangible+, keras, dan sering kali tahan lama

'durable+ seperti bangunan pabrik, peralatan, mesin, dan persediaan 'inventory+. =ang

tampaknya luput dari perhatian para ahli ekonomi ketika mereka merumuskan berbagai jenis

modal adalah bahwa manusia sebagai aktor bertindak tidak semata-mata digerakkan oleh

tujuan, atas dasar kepentingan pribadi, dan bersifat independen. Dalam kenyataannya,

tindakan manusia juga tindakan ekonomisnya juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Dalam pandangan para sosiolog itulah yang kemudian dikenal sebagai modal sosial ' social 

capital +. /erdapat berbagai definisi mengenai modal sosial ini. /erlepas dari berbagai definisi

yang diajukan oleh para ahli, modal sosial telah menjadi bahan perbinangan yang menarik 

dan rele#an ketika orang berbiara tentang pembangunan dan kemiskinan. Dengan

mendasarkan diri pada pemahaman bahwa modal sosial memberikan sumbangan berarti bagi

 pembangunan 'ekonomi+ pada umumnya dan pengurangan kemiskinan pada khususnya,

menarik untuk memerhatikan betapa kelompok etnis tertentu mampu meraih prestasi dan

 penapaian-penapaian lain dalam derajat yang lebih tinggi dibanding etnis lain. Dalam hal

ini, menunjukkan bahwa keluarga dan masyarakat dengan modal sosial yang tinggi mampu

menapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan menjadi kelas yang lebih independen

dibandingkan dengan keluarga atau masyarakat dengan modal sosial yang rendah.

Page 15: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 15/26

4.3 Peman&aa"an In!""(! S#!a$

Pemerintah melalui Pendidikan >uar Sekolah 'P>S+, sebenarnya telah membuka peluang bagi

masyarakat untuk mengikuti program pendidikan keterampilan sesuai dengan keinginan dan

keperluan masing-masing. Keakapan hidup, sebenarnya lebih bermanfaat bagi masyarakat,

terutama kaum perempuan yang akhirnya bertindak sebagai manager keuangan dalam rumahtangganya. Bisa kita lihat berapa banyak perempuan yang rela berdagang, berapa banyak 

yang rela menjadi penjaja jasa dan berapa banyak yang harus menerima sebagai pemulung

karena mereka tidak bisa berkreasi atau tidak ahli dalam bidang keterampilan. Padahal jika

mereka terampil, misalkan sebagai pengrajin, sebagai pengelola salon keantikan, maupun

ahli di bidang lainnya, tentulah mereka bakal mendapatkan penghasilan tambahan yang

 berguna sebagai penopang ekonomi keluarga.

Dari peningkatan ekonomi itu keinginan untuk terus menyekolahkan anak-anak mereka

sebagai generasi penerus bangsa. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi

terkait perlu memberikan perhatian tentang hal ini. /entu saja dengan membangun mata

rantai pembinaan keterampilan terhadap masyarakat, terutama kaum perempuan. Pendataandiawali dari kelurahan, menyangkut potensi yang ada dan berapa jumlah perempuan yang ada

di daerah itu. Kemudian mengajak partisipasi lembaga penyelenggara kursus atau

keterampilan yang bisa mendidik atau membimbing kaum perempuan sesuai dengan hobi

atau bakat yang mereka miliki. Dalam hal ini, tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit

karena itu setiap Kepala Desa atau >urah dapat mengikutsertakan orang berada atau lembaga

kursus maupun perusahaan di lokasi tersebut memberikan dukungan dana. :ika aliran dana

 belum bisa menampung semua peserta didik, harus dilakukan sistem silang. Bila satu

kelompok selesai belajar harus memberikan ilmunya kepada kelompok lain.

/entu saja, keterampilan yang didapatkan perlu penempatan atau mempekerjakan mereka.

ndil pemerintah tentu saja membangun dunia usaha sekaligus memberi kesempatan modal

untuk wirausaha. 3ntuk mampu melaksanakan profesi ini, semua pihak termasuk pemberi

modal usaha, perlu memberikan rangakaian pendidikan dan pengetahuan menyangkut

 pemanfaatan modal usaha. %al ini sangat perlu, mengingat kaum perempuan adalah ibu

rumah tangga yang harus mengatur keuangan rumah tangganya.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan

 program yang saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap

 penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. dapun yang menjadi elemen utama

dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan people driven di mana rakyat akan menjadi

aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis.

Meskipun partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pengentasan

kemiskinan. amun, partisipasi masyarakat saja ternyata tidak ukup karena pengentasan

kemiskinan bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab semua pihak,

 baik itu pemerintah, swasta, maupun pihak-pihak yang peduli terhadap pengentasan

kemiskinan. 3ntuk itu pengentasan kemiskinan butuh dukungan semua pihak. Selain itu,

 perlu adanya kesepakatan tentang tingkatan partisipasi masyarakat dalam program-program

 pengentasan kemiskinan. %al ini untuk menghindari kembalinya masyarakat sebagai objek 

 pembangunan. Sekaligus juga untuk memperkuat peran masyarakat dalam suatu program.

Begitu pula dengan kelembagaan dalam bentuk wadah-wadah informal, seperti forum warga

sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pendekatan partisipatif. 3paya itu untuk memfasilitasi masyarakat miskin agar menyuarakan aspirasinya tanpa ada rasa takut.

Page 16: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 16/26

3ntuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut diperlukan tenaga pendamping lapangan.

/enaga pendamping lapangan ini biasanya dari lembaga swadaya masyarakat '>SM+ sebagai

moti#ator dan fasilitator dalam pelaksanaan suatu program. Banyak keuntungan dalam

kerjasama antara >SM dengan pemerintah, yaitu antara lain '1+ Pemerintah dapat menghemat

 pembiayaan untuk menangani masalah-masalah lokal yang bersifat mikro, '(+ program-

 program pembangunan pemerintah yang selalu bersifat top-down, sehingga >SM dapat berfungsi sebagai perantara 'mediator+ untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari bawahE

dengan permasalahan mikro yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian selain

masyarakat diuntungkan dengan penyampaian aspirasi dari bawah tersebut, juga berbagai

dampak negatif dapat diidentifikasi oleh >SM dan ditanggulangi seara swadaya oleh

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan >SM.

4.3.1 O)gan!a! Ma!*a)aka"

<anangan pembangunan masyarakat desa sejak lama ditengarai tidak dilandasi kebutuhan

 dasar dan kearifan lokal. Bahkan ada keenderungan untuk menyeragamkan dan

mengabaikan potensi besar yang dimiliki masyarakat di desa seperti semangatkesetiakawanan, gotong royong, dan kesukarelaan. Sebagai upaya untuk pengentasan

kemiskinan di kawasan pedesaan,  !apan "nternational #ooperation $gency  ':$F+

mendorong sebuah sistem untuk mendukung pembangunan desa di Kabupaten /akalar,

 bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /akalar, Pro#insi Sulawesi Selatan.

Dukungan :$F ini dimulai dari Maret 1662 dan berakhir 0ebruari ())(.

Merasakan manfaat dari Sistem Dukungan /erpadu Pembangunan di Desa 'Sisduk+,

Pemerintah Daerah Kabupaten /akalar mereplikasi model ini ke seluruh desa&kelurahan di

wilayahnya. Sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati telah dikeluarkan sebagai

 bukti keseriusan Kabupaten /akalar menerapkan model ini dalam program penanggulangan

kemiskinan di pedesaan.

da tiga asas yang hendak diapai oleh program Sisduk ini yaitu mendorong kegiatan

 pembangunan desa yang partisipatif melalui metode pendampingan yang sesuai dengan

karakteristik masyarakat di tiap desaC mendorong perenanaan dan penganggaran yang

 partisipatif guna membuka ruang bagi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan

menyusun strategi pembangunan bersama sesuai situasi dan kondisi setempat.

Potensi masyarakat desa yang terabaikan merupakan topik penting dalam mengatasi

kemiskinan. Kesalahan dalam menilai potensi masyarakat desa seringkali mendorong mereka

ke dalam jurang kemiskinan ketimbang mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan.

Sistem Dukungan /erpadu memberi jawaban yang lebih konkrit dan membuka ruang bagi

masyarakat desa untuk berinisiatif melaksanakan kegiatan bersama dengan memobilisasi dan

menggunakan sumberdaya yang ada tanpa menunggu persetujuan dari pemerintah daerah

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Setidaknya, pelaksanaan program ini yang didorong oleh :$F selama lima tahun telah

mengatasi kendala tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di desa yakni

kurangnya transparan dan ketidakadilan dalam proses e#aluasi kebutuhan dan perenanaan

anggaran pembangunan desa.

Page 17: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 17/26

Sistem Dukungan /erpadu menargetkan pelembagaan sistem administrasi daerah untuk 

menanggulangi kemiskinan di desa, dengan menyediakan pelayanan sanitasi, kesehatan,

kesejahteraan, dan usaha rakyat dengan mengajak partisipasi aktif masyarakat desa.

Masyarakat seara berkelompok menyusun renana kegiatan dengan didampingi fasilitator 

dan melalui serangkaian pemeriksaan '#erifikasi+ oleh /im sistensi Keamatan agar dapat

menyusun renana yang mudah 'realistis+, jelas, dan berskala keil untuk diimplementasikandi tingkat desa.

Dengan sistem ini, kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam

mengalokasi penggunaan sumberdaya dan pengambilan keputusan tampak lebih jelas.

Masyarakat merasa dihargai dan merasa bertanggung jawab atas sebagian biaya dan kegiatan

dari renana yang diajukan oleh kelompoknya di tingkat desa. Partisipasi masyarakat dan

keterbukaan Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran kegiatan pembangunan terbukti

dapat mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan.

3paya penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan Sistem Dukungan /erpadu tidak 

hanya menyangkut aspek pembiayaan kegiatan tetapi juga dapat memperkuat pelembagaanmodal sosial dalam masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan berbagai kegiatan

 pembangunan desa dapat berkelanjutan dan mandiri.

4.3.2 O)gan!a! S+a!"a

5rganisasi swasta juga memiliki peran penting dalam usaha mengentaskan kemiskinan,

sebagai ontoh Bank Arameen. Bank Arameen adalah sebuah organisasi kredit mikro yang

dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman keil kepada orang yang kurang mampu

tanpa membutuhkan ollateral 'jaminan+. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin

memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Pendirian Arameen Bank diprakarsai oleh

Muhammad =unus seorang profesor bidang ekonomi dari Fhittagong 3ni#ersity pada tahun

1627. Beliau berpendapat bahwa kemiskinan sungguh merupakan persoalan struktural yang

kompleks kemiskinan diiptakan oleh institusi dan kebijakan yang mengitarinya.

@ hat good were all my ompleG theories when people were dying of star#ation on the

sidewalks and porhes aross from my leture hallH I othing in the eonomi theorities $

thaught refleted the life around me 'Moeis ())9+. Dengan memegang prinsip tersebut,

Muhammad =unus memutuskan untuk menanggalkan semua pengetahuan & teori yang

didapatnya di uni#ersitas guna mengenali kemiskinan yang ada disekitarnya dan mulai

menganggap bahwa kaum miskin menjadi gurunya. %al ini dimaksudkan untuk mengetahui

 penyebab kemiskinan seara nyata dari orang miskin, menggunakan kepekaan hati untuk memberikan solusi pengentasan kemiskinan.

Pada awal pendirian, Arameen Bank melunurkan pemberian kredit mikro kepada

masyarakat miskin dimana pada saat ini pemberian kredit kepada masyarakat miskin

dianggap sesuatu yang tidak mungkin karena dianggap orang miskin tidak mampu untuk 

membayar hutang. Pada akhirnya membuktikan bahwa pemberian kredit ke kaum miskin

 bukanlah suatu yang mustahil. Kredit ke kaum papa itu juga berperan memotong lingkaran

kemiskinan, julukan bagi keadaan di mana kaum miskin tetap miskin karena dia miskin dan

demikian terus berlaku seara turun- temurun tanpa menemukan jalan keluar.

Arameen Bank meranang kredit mikro berbasis keperayaan bukan kontrak legal maupun jaminan. Konkretnya, peminjam diminta membuat kelompok yang terdiri dari lima orang

Page 18: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 18/26

dengan satu pemimpin. Pinjaman diberikan seara berurutan dengan atatan orang kedua baru

 bisa meminjam setelah pinjaman orang pertama dikembalikan. Selain itu, kelompok 

 peminjam dituntut membuat berbagai agenda sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di

sekitarnya. $nisiatif berasal dari kelompok bukan didasarkan pada keinginan dari Arameen

Bank. Masyarakat diberi kesempatan untuk berkembang, dihargai untuk menjadi dirinya

sendiri, mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya dan belajar serta berupaya memenuhikebutuhannya. seara mandiri.

Selain itu pembentukan kelompok diperkuat, pemilihan pemimpin kelompok dan pengurus

melalui memilihan yang demokratis, mendorong diskusi yang intensif untuk mengambil

keputusan yang berhubungan dengan lingkungan, pendidikan anak dan teknologi. Dalam hal

ini pihak Arameen Bank hanya sebagai fasilitator dan meminjamkan kredit. Model

 pemberdayaan ini bukan sekadar berfokus kepada kemiskinan finansial, tetapi juga sosial. $a

diranang guna mendorong rasa tanggung jawab dan solidaritas terhadap sesama peminjam

dalam satu komunitas. %al ini dibangun karena diyakini bahwa kemiskinan bukan semata

disebabkan oleh kekurangan modal finansial, tetapi juga sosial.

Disinilah Arameen Bank mampu membangun soial apital pada masyarakat miskin diBangladesh dan memberdayakannya sehingga mampu untuk bergerak keluar dari garis

kemiskinan yang selama ini menyelimutinya. Program Arameen Bank sudah membuktikan

dirinya dalam mengentaskan kemiskinan di Banglades.

0aktor keberhasilan Arameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat

Bangladesh dikarenakan karakter kredit mikro yang diberikan Arameen Bank berpihak 

kepada kaum miskin dan mendorong pemberdayaan serta soial apital masyarakat miskin

yang tergabung dalam kelompok seperti 1+ fokus pada orang yang termiskin diantara yang

miskin, (+ diprioritaskan pada wanita miskin, 8+ kredit berdasarkan keperayaan bukan

 berdasarkan penjaminan, kontrak legal , prosedur dan sistem, 4 + kredit diupayakan untuk 

meniptakan lapangan kerja sendiri dirumah tangga miskin dan bukan untuk konsumsi, *+

menyediakan layanan untuk orang miskin 'bank proaktif mendatangi orang miskin+, 7+ untuk 

memperoleh pinjaman, satu peminjam harus bergabung dengan kelompok peminjam 2+

 peminjaman baru dapat tersedia bagi satu peminjam jika seorang peminjam yang lain telah

mengembalikan pinjaman sebelumnya Semua pinjaman diharapkan dapat dibayar&diangsur 

dalam mingguan atau dua mingguan 6+ Peminjam dapat meminjam lebih dari satu kali 1)+

ada dua model simpanan bagi anggota yakni simpanan wajib dan sukarela 11+ Suku bunga

 pinjaman dijaga dekat dengan suku bunga pasar tanpa mengorbankan tujuan langsung untuk 

mengentaskan kemiskinan 1(+ Memberi prioritas yang tinggi untuk membangun soial

apital seperti pembentukan kelompok diperkuat , pemilihan pemimpin kelompok dan

 pengurus melalui memilihan yang demokratis, mendorong diskusi yang intensif untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkungan, pendidikan anak dan teknologi.

Belajar dari Arameen Bank, ada beberapa atatan yang dapat dijadikan pembelajaran dalam

 proses pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai berikut

1. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, hal yang perlu dilakukan adalah

menjadikan mereka sebagai subyek garap bukan obyek garap. arga miskin diajak 

untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dan difasilitasi untuk memeahkan

 permasalahannya tanpa harus memberikan paket J paket program yang sudah jadi.

(. Kemiskinan tidaklah sekedar miskin finansial akan tetapi dapat terjadi karena miskin

sosial, ketiadaan akses, adanya budaya kemiskinan. 3ntuk itu perlu mengembangkan

Page 19: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 19/26

sosial apital pada kelompok masyarakat miskin melalui pengembangan kapasitas

 pada masyarakat miskin.

3. Perlu membongkar mindset   yang beranggapan bahwa masyarakat miskin selamanya

 bodoh, terbelakang , tidak bisa diperaya dan tidak bisa diajak maju. amun jika

diberi kesempatan, diberdayakan dengan benar dan diberi keperayaan berkembanguntuk menjadi dirinya sendiri maka mereka akan mampu mengembangkan

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pada akhirnya akan keluar 

dari garis kemiskinan yang selama ini membelenggu hidupnya.

4.3.3 O%"ma$!a! K#n")b(! Da$am Pe$a*anan S#!a$

Pelayanan kesehatan bagi orang miskin sering menjadi sorotan pemerintah, seiring

meningkatnya jumlah orang miskin dan naiknya pelayananan pengobatan. danya program

SK!SK$ dari pemerintah memang sedikit membantu bagi orang miskin namun

 pelaksanaannya banyak menemui kendal-kendala. Program pelayanan kesehatan bagi orang

miskin perlu diperbaiki dengan ara mengajak partisipasi aktif dari masyarakat sekitar untuk mendukung program pelayanan ini.

Peranangan dibutuhkan untuk memudahkan <umah Sakit dan Keluarga Miskin dalam

menggunakan program layanan kesehatan ini dan juga memberikan gambaran ranang

 bangun bagi <umah Sakit dan badan-badan sosial mengintegrasikan program layanan

kesehatan bagi keluarga miskin di kabupaten Bandung.

Dengan program >ayanan Kesehatan ini keluarga miskin yang akan berobat tidak perlu lagi

khawatir masalah biaya pengobatan karena sudah ada yang membiayai sedang bagi rumah

sakit tidak perlu khawatir nantinya klaimnya tidak dibayar.

Peranangan program layanan kesehatan ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi

masalah sosial pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, selain itu juga dapat membantuorang miskin dalam pemenuhan kebutuhan kesehatannya. Program ini juga membutuhkan

 partisipasi aktif warga kabupaten Bandung untuk menyukseskan program ini.

Pelayanan sosial bagi masyarakat miskin seharusnya juga lebih diutamakan. Seperti yang

diungkapkan Menteri Kesehatan dr. !ndang <. Sedyaningsih, MP%, Dr.P% mengatakan

:aminan Kesehatan Masyarakat untuk masyarakat miskin ':amkesmas+ tetap dilanjutkan.

Bahkan dalam program 1)) hari Depkes akupannya diperluas meliputi masyarakat miskin

 penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni >apas& <utan dan masyarakat miskin

akibat korban benana 'pasa tanggap darurat+.

>ebih lanjut Menkes menambahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut

 berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan bersama antara Menkes dengan Mensos,

Menkum dan %M dan Mendagri pada tanggal 12 Desember ())6 di :akarta.

Sementara kartu :amkesmas dalam proses penyelesaian, warga miskin di Panti Sasial,

>apas&<utan yang memerlukan pelayanan kesehatan sementara sudah dapat dilayani dengan

ukup membawa surat pengantar dari kepala panti sosial, >apas& <utan.

:amkesmas telah menunjukkan keberhasilan, tidak hanya penjaminan dan perlindungan

 pelayanan kesehatan, tapi melalui :amkesmas akan memperepat reformasi bidang kesehatan.

Melalui program ini telah mendorong <umah Sakit lebih sadar biaya dan sadar mutu

 pelayanan. Manajemen rumah sakit telah terdorong melakukan ost ontainment, dokter lebih patuh membuat diagnosa dengan benar, resume medis, pengendalian penggunaan obat dan

Page 20: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 20/26

 bahan habis pakai, mendorong peran dan fungsi pemerintah pro#insi&kota&kabupaten, pada

suatu saat akan mendorong pemanfaatan alat&bahan&obat produk dalam negeri, sehingga

menumbuhkan industri dan lapangan kerja, jelas Menkes.

Menkes menegaskan, pelaksanaan :amkesmas sebagai bagian dari penyelenggaraan :aminan

Kesehatan Sosial seara menyeluruh. Penjaminan kesehatan sosial yang dilaksanakan pemerintah melalui :amkesmas merupakan kewajiban negara terhadap fakir miskin dan orang

tidak mampu memang mendapat prioritas, tetapi seara bertahap kepesertaannya akan

ditingkatkan seluruh penduduk sebagaimana diamanatkan dalam 33 no.4) tahun ())4,

tentang Sistem :aminan Sosial asional ' S:S+.

4.3.4 Ke),a!ama 'an -a)ngan

Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada bulan :uli 1662, beberapa negara dikawasan sia

yaitu Malaysia, 0iliphina, /hailand, Korea Selatan serta $ndonesia digunang krisis moneter 

dan mengalami penurunan nilai tukar negara-negara dikawasan sia. Menurut beberapa

 pengamat dan analis, krisis moneter ini terjadi karena adanya krisis kualitas lembaga-lembagakeuangan yang berbasis pada penerapan suku bunga. /ingginya nilai suku bunga sebagai

 penyebab dari krisis moneter mengakibatkan ambruknya dunia perbankan dan sektor riil yang

 berpengaruh pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi.

Pada saat krisis moneter melanda, perbankan kon#ensional tidak memiliki ketersediaan dana

li%uid yang ukup untuk operasionalnya. asabah peminjam mengalami ketidakmampuan

untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Kemaetan

 pengembalian dana pinjaman dari pihak nasabah ke perbankan berimplikasi pada

ketidakmampuan pihak perbankan untuk mengembalikan dana pinjaman kepada Bank 

$ndonesia. Sehingga pada saat nilai suku bunga melonjak tinggi, kondisi ini mengakibatkan

gonangan pada sistem manajemen moneter perbankan kon#ensional. Selain itu, perbankan

kon#ensional juga enderung kurang dalam pengembangan sektor riil dan lebih bermain pada

transaksi yang spekulatif berdasarkan nilai suku bunga.

/erpuruknya perekonomian $ndonesia 'perbankan kon#ensional+ yang berakibat kepada krisis

sosial menjadi suatu pembelajaran bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan moneter 

untuk menoba menerapkan sistem manajemen moneter alternatif, dikarenakan sistem yang

ada seara faktual dan berdasarkan pengalaman telah berimplikasi negatif terhadap bangunan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem manajemen Syariah disebut-sebut dan diyakini

dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian di $ndonesia.

Sistem ini menggaris bawahi bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar bukan

merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan, apalagi mengandung unsur spekulasi yang

diyakini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, sistem SyariEah juga

menekankan bahwa peredaran uang tidak boleh terjadi hanya dibeberapa kelompok saja,

karena akan terjadi konsentrasi modal yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian pada

masyarakat ditingkat bawah.Permasalahan bunga dalam sistem perbankan kon#esional telah

mendapatkan kritik habis-habisan baik seara normatif maupun ijma dari ulama-ulama $slam

kontemporer. Bunga diyakini sebagai salah satu bentuk riba modern yang enderung

eksploitatif serta memiliki semangat dehumanisasi, selain itu riba juga mendidik manusia

untuk menjadi pemalas dan memiliki mental penunggu. Dalam konteks sosial, riba akan

menimbulkan benih-benih permusuhan dan potensi-potensi konflik hori"ontal yang akan ikutmeniptakan kemiskinan terstruktur seara gradual.

Page 21: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 21/26

Sistem SyariEah sangat berbeda dengan sistem kon#ensional yang enderung eksploitatif dan

tidak manusiawi. $a sangat menekankan keadilan, kesamaan dan kesejahteraan yang merata

untuk semua lapisan masyarakat serta memiliki #isi dan komitmen sosial yang konstruktif 

dan manusiawi. ilai-nilai tersebut kemudian menjadi ara pandang yang mendorong pelaku-

 pelakunya untuk selalu menjalankannya, sehingga pada tataran aksiologis dan aplikatif 

 diterapkan pola-pola atau mekanisme yang produktif dan saling menguntungkan.

Peristiwa lainnya seperti pada akhir opember ())7, ketika menutup Konferensi asional

Pembangunan Manusia, Presiden <l, Bapak Susilo Bambang =udhoyono, menyatakan bahwa

kondisi dan pertumbuhan penduduk $ndonesia sangat memprihatinkan. Penduduk $ndonesia

mempunyai pendidikan rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pertumbuhan penduduk 

diperkirakan sudah meningkat kembali menjadi sekitar 1,8 persen atau lebih. 5leh karena itu

Presiden menyerukan agar semua pihak segera mengambil langkah-langkah konkrit

membangun penduduk dan mere#italisai program KB seperti masa lalu.

3ntuk menanggapi ajakan tersebut, =ayasan Damandiri mengembangkan program untuk 

membangun penduduk melalui pemberdayaan keluarga dengan merangsang pembentukanforum silaturahmi dan informasi pada tingkat pedesaan dan pedukuhan. 0orum tersebut

dinamakan Pos Pemberdayaan Keluarga atau disingkat Posdaya. Melalui forum tersebut

 berbagai anggota organisasi diundang membantu keluarga yang berada di sekitar Posdaya

memahami fungsi dan perannya serta bergotong royong mengentaskan kemiskinan dan

membangun keluarga sejahtera.

Posdaya adalah forum komunikasi, silaturahmi, ad#okasi, penerangan dan pendidikan,

sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga seara terpadu. pabila memungkinkan

Posdaya bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan keluarga seara terpadu, utamanya

 pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan yang

memudahkan keluarga berkembang seara mandiri. 3paya pemberdayaan yang ditawarkan

dalam Posdaya diarahkan untuk mendukung penyegaran fungsi keluarga, yaitu keagamaan,

 budaya, inta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan

lingkungan. Dalam Posdaya keluarga yang lebih mampu, kalau perlu dengan pendampingan

 petugas pemerintah atau organisasi masyarakat, membantu penguatan kemampuan keluarga

yang kurang mampu.

Seara ringkas tujuan pembentukan Posdaya adalah

1. Menyegarkan modal sosial seperti hidup gotong royong dalam masyarakat untuk 

membantu pemberdayaan keluarga seara terpadu dan membangun keluarga bahagiadan sejahtera.

(. $kut memelihara lembaga sosial kemasyarakatan yang terkeil, yaitu keluarga, yang

dapat menjadi perekat masyarakat sehingga teripta kehidupan yang rukun, damai dan

memiliki dinamika tinggi.

8. Memberi kesempatan kepada setiap keluarga untuk memberi atau menerima

 pembaharuan yang dapat dipergunakan dalam proses pembangunan keluarga yang

 bahagia dan sejahtera.

BAB

UPAYA PENANGANAN MASALAH

Page 22: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 22/26

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus menerus terjadi karena kompleksitas

 permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk 

mewujudkanpemenuhan hak-hak dasar. >angkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak 

dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor 

dengan melibatkan  stakeholder terkait untuk meningkatkan efekti#itas penapaian program

yang dijalankan. 5lehsebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangankemiskinan dijabarkan ke dalam program sebagai berikut

1. P<5A<M P!$AK/ K!/% PA

• Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan dan kapasitas kelembagaan dan

 peningkatan infrastruktur pedesaan yang mendukung sistem distribusi untuk 

menjamin terjangkau pangan.

• Penegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui bantuan pangan kepada

keluarga miskin&rawan pangan.

• <e#italisasi sistem lembaga ketahanan pangan masyarakat.

• Pemberian subsidi dan kemudahan kepada petani dalam memperoleh sarana produksi,

 bibit, pupuk dan obat-obatan pemberantasan hama.

• Penelitian untuk meningkatkan #arietas tanaman pangan unggul.

• Pelatihan penerapan tehnologi tepat guna untuk meningkatkan produkti#itas dan

 produksi pertanian.

• Pengembangan industri pengolahan pangan

• Pelaksanaan pemantauan ketersediaan, harga bahan pangan di pasar tradisionil.

1. P<5A<M P!>= K!S!%/ MS=<K/

• Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.

• Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

 jaringannya.

• Pengadaan peralatan dan perbekalan termasuk obat generik.

• Peningkatan pelayanan kesehatan dasar menakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berenana, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan gi"i.

• Pengadaan dan Peningkatan SDM tenaga kesehatan.

1. P<5A<M P!>= P!D$D$K

• Peningkatan Pendidikan Dasar 

• Peningkatan Pendidikan Menengah dan /inggi

Peningkatan Pendidikan >uar Sekolah

Page 23: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 23/26

• Pengembangan dan Pemanfaatan %asil Penelitian dan $P/!K 

• Peningkatan presiasi seni

• Pelestarian dan Pengembangan dat eh

1. P<5A<M P!$AK/ K!S!MP/ K!<: D B!<3S%

• Peningkatan kemampuan alon tenaga kerja berkemampuan memasuki lapangan kerja

di dalam negeri dan luar negeri.

• Peningkatan jaminan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja.

• Peningkatan ketrampilan kerja bagi alon tenaga kerja.

Menurut Soetatwo %adiwiguno, kemiskinan adalah masalah yang kronis dan kompleks.

Dalam menanggulangi kemiskinan permasalahan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada

hal-hal yang menyangkut pemahaman sebab-akibat timbulnya kemiskinan, melainkan jugamelibatkan preferensi, nilai, dan politik. Kemudian menurut urhadi, dijelaskan bahwa untuk 

menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui ( pendekatan, yaitu

a+ Pendekatan peningkatan pendapatan.

 b+ Pendekatan pengurangan beban.

Kedua pendekatan tersebut ditopang oleh empat pilar utama, yaitu

a+ Peniptaan kesempatan

 b+ Pemberdayaan masyarakat

+ Peningkatan kemampuan

d+ Perlindungan sosial

/anggapan utama terhadap kemiskinan adalah

• Bantuan kemiskinan, atau membantu seara langsung kepada orang miskin. $ni telah

menjadi bagian pendekatan dari masyarakat !ropa sejak "aman pertengahan.• Bantuan terhadap keadaan indi#idu. Banyak maam kebijakan yang dijalankan untuk 

mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman,

 pendidikan, kerja sosial, penarian kerja, dan lain-lain.

• Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan seara langsung kepada

orang miskin, banyak negara sejahtera  menyediakan bantuan untuk orang yang

dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang

dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti

kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Kondisi $ndonesia yang masih banyak masyarakat miskin membuat pemerintah bereaksidengan membentuk program-program. dapun tujuan utama dari pembuatan program ini

Page 24: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 24/26

adalah mengentaskan kemiskinan. Dalam pemerintahan SB= program ada dalam bentuk 

Bantuan langsung dan ada juga bentuk pemberdayaan. Program pengentasan kemiskinan

SB= diantaranya diantaranya B>/, :amkesmas, PPM mandiri, dan menurunkan harga bbm.

Paling tidak ke-4 program ini menerminkan bahwa pemerintahan SB= bukanlah neolib,

sebab ke-4 program merupakan program yang berbasis kemasyarakatan

3paya penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Beberapa

 program pemberdayaan masyarakat dari berbagai program serupa yang telah dan sedang

dilaksanakan oleh pemerintah adalah P(KP, F!<D, S>$F, dan P(D, sekarang SB=

membuat program PPM. Program-program pemberdayaan tersebut selain memberikan

 pengalaman kepada masyarakat mengenai bagaimana penyusunan program, pelaksanaan

sampai dengan pemantapan dan pengawasannya, juga membangun sarana dan prasarana

dasar serta stimulan kegiatan ekonomi. tau pembangunan sarana dan prasarana yang

dilaksanakan sebagai media pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pengalaman serta

 peningkatan partisipasi masyarakat.

BAB /

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap egara. Permasalahan

kemiskinan tidak hanya terdapat di negara-negara berkembang saja, bahkan di negara maju

 juga mempunyai masalah dengan kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang rumit,

walaupun fakta menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di negara berkembang jauh lebih

 besar dibanding dengan negara maju. %al ini dikarenakan negara berkembang pada umumnya

masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir di segala bidang, seperti kapital,

teknologi, kurangnya akses-akses ke sektor ekonomi, dan lain sebagainya.

Dengan melihat dari sisi negara berkembang salah satunya adalah egara $ndonesia,

 perapaian pembangunan manusia di $ndonesia masih tertinggal dengan egara-negara

tetangga di S! seperti Malaysia, /hailand dan 0ilipina. Dalam laporan pembangunan

manusia ' Human development Report 2005+ yang terbaru, $ndonesia berada pada tingkat

menengah dalam pembangunan manusia global ' Medium Human Development + dengan

 peringkat ke-11) dari 122 egara.

da dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan

 buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas,

 penggunaan teknologi yang rendah dan benana alam. Kemiskinan buatan terjadi karenalembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak 

mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka

tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan

 pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai

aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. spek sosial terutama akibat terbatasnya

kaulitas SDM, interaksi sosial dan penguasaan informasi. spek ekonomi akan tampak pada

terbatasnya pemilikan alat produksi, upah keil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah

mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme,

malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan keilnya akses

Page 25: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 25/26

terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminasi, posisi lemah dalam proses

 pengambil keputusan.

Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan

'kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan+. $ni

masalah sosial dan kultural. Makanya penanggulangan kemiskinan mesti melibatkantransformasi sosial dan kultural juga, termasuk perubahan nilai-nilai 'misal etos kerja+.

Pembagian sesuatu yang gratis adalah langkah tidak karena membudayakan kemiskinan.

/ahun ())8 dilaksanakan uji oba model rehabilitasi berbasis masyarakat '<BM+ terhadap

 penyandang aat 'Pena+. <BM adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan dari, oleh dan

untuk masyarakat. Aambaran riil di lapangan pelaksanaan uji oba ini model ini

dimungkinkan dapat berfungsi sebagai informasi bagi  policy maker   dalam penyempurnaan

 program yang akan datang dan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan

 pelayanan sosial Pena. Pengembangan pelayanan <BM ini dimaksudkan untuk memperluas

 jangkauan pelayanan bagi Pena khususnya yang berada di pelosok perdesaan.

Pembangunan berbasis masyarakat meniptakan masyarakat berdaya dan berbudaya.

Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk 

menapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah indi#idunya memiliki

kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu

lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan.

Pembangunan 'ekonomi+ yang salah satu tujuannya menghapus atau setidak-tidaknya

mengurangi kemiskinan, dalam realitasnya justru sering kali menimbulkan kemiskinan baru.

Bahkan lebih daripada sekadar paradoks, realitas kemiskinan diyakini atau paling tidak 

disinyalir justru merupakan salah satu produk pembangunan Dalam konteks itulah

 pembiaraan mengenai modal menjadi amat rele#an sebab faktanya orang kerap kali menjadi

miskin 'mengalami pemiskinan+ dalam proses pembangunan karena orang tersebut tidak 

memiliki ukup modal.

Partisipasi masyarakat ternyata tidak ukup karena pengentasan kemiskinan bukan hanya

tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah,

swasta, maupun pihak-pihak yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. 3ntuk itu

 pengentasan kemiskinan butuh dukungan semua pihak.

3paya penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan Sistem Dukungan /erpadu tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan kegiatan tetapi juga dapat memperkuat pelembagaan

modal sosial dalam masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan berbagai kegiatan

 pembangunan desa dapat berkelanjutan dan mandiri.

0aktor keberhasilan Arameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat

Bangladesh dikarenakan karakter kredit mikro yang diberikan Arameen Bank berpihak 

kepada kaum miskin dan mendorong pemberdayaan serta soial apital masyarakat miskin

Peranangan program layanan kesehatan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi

masalah sosial pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, selain itu juga dapat membantu

orang miskin dalam pemenuhan kebutuhan kesehatannya.

Page 26: masalah kemiskinan

7/21/2019 masalah kemiskinan

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-kemiskinan-56d94335a0ac4 26/26

Posdaya adalah forum komunikasi, silaturahmi, ad#okasi, penerangan dan pendidikan,

sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga seara terpadu. pabila memungkinkan

Posdaya bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan keluarga seara terpadu, utamanya

 pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan yang

memudahkan keluarga berkembang seara mandiri.

Kondisi $ndonesia yang masih banyak masyarakat miskin membuat pemerintah bereaksi

dengan membentuk program-program. dapun tujuan utama dari pembuatan program ini

adalah mengentaskan kemiskinan. Dalam pemerintahan SB= program ada dalam bentuk 

Bantuan langsung dan ada juga bentuk pemberdayaan. Program pengentasan kemiskinan

SB= diantaranya diantaranya B>/, :amkesmas, PPM mandiri, dan menurunkan harga bbm.

Paling tidak ke-4 program ini menerminkan bahwa pemerintahan SB= bukanlah neolib,

sebab ke-4 program merupakan program yang berbasis kemasyarakatan.