1

1. Pendahuluan

Sekarang ini, teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan dan lembaga pemeritahan dalam mendukung peningkatan kinerja. Perusahaan dan lembaga pemerintah perlu mengembangkan dan membuat perangkat lunak agar kegiatan operasional dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu cara agar perkembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan lancar, yaitu menggunakan teknik manajemen proyek sistem informasi. Dalam membuat suatu proyek sistem informasi, seringkali terdapat masalah manajemen perangkat lunak seperti penyelesaian perangkat lunak yang terlambat, tidak handal sesuai dengan harapan user, sering melebihi dari estimasi awal pada budgeting dan banyak karakter dari perilaku pengembang yang kurang sesuai harapan proyek. Hal ini terjadi dikarenakan perangkat lunak yang dibangun seringkali berkembang dan bersifat inovatif. DPPKAD sebagai lembaga pemerintahan juga memerlukan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pendaftaran dan pendataan yaitu mengadakan pendataan sensus pajak. Pendataan penting untuk dilakukan karena ketersediaan data yang dapat di update setiap waktu sesuai dengan kenyataan. DPPKAD sudah melakukan pendataan sensus pajak, tetapi belum ada sistem khusus yang digunakan untuk mengelola data sensus pajak. Selain itu, data sensus yang sudah dikelola oleh DPPKAD belum terintegrasi dengan BPPT dan PM. Obyek pajak yang telah memiliki izin tidak terdata di DPPKAD dan sebaliknya obyek pajak yang sudah disensus tidak terdata di BPPT dan PM. BPPT dan PM sudah memiliki aplikasi khusus untuk mengelola data izin berupa aplikasi berbasis web hanya belum online di internet. Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusunlah manajemen proyek Sistem Integrasi Data Sensus Pajak dengan Data Perizinan agar pengembangan sistem dapat berjalan dengan lancar berdasarkan dari segi waktu dan biaya.

2. Kajian Pustaka Penelitian yang sebelumnya berjudul “Perencanaan Manajemen Proyek Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Online Bisnis”. Penelitian ini menjelaskan pembuatan perencanaan manajemen proyek yang menyeluruh sehingga mampu menghindari atau meminimalisasi kegagalan dan risiko proyek. Proyek Online yang direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan dan hasil sesuai dengan permintaan. Dalam pelaksanaan proyek Online bisnis terdapat enam tahapan yang terdiri dari Planning, Initiation, Design, Coding, Testing, Implementation; Komposisi dari tim proyek Online bisnis terdiri dari Project Leader, Server Side, Client Side, Database/Network, Analysis/Design; Pengendalian terhadap proyek Online bisnis harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga keberhasilan implementasi proyek [1].

2

Penelitian yang selanjutnya berjudul “Integrasi E-Business Penjualan Dan Pembayaran Menggunakan Web Service”. Penelitian ini membahas tentang desain dan pengembangan sistem yang dapat mengintegrasikan sistem penjualan E-Bay dan sistem pembayaran Paypal menggunakan web service. Sistem tersebut memberi kemudahan kepada pelanggan untuk mengakses katalog barang dari perusahaan pemasok, melakukan order barang-barang dan untuk melakukan pembayaran secara online [2]. Manajemen proyek Sistem Informasi menurut PMBOK (Project Management Body of Knowledge) adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat-alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Dengan kata lain, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sesuai anggaran biaya dan sesuai ruang lingkup. Setiap proyek mempunyai batasan yang berbeda terhadap ruang lingkup, waktu, biaya, yang biasanya disebut sebagai triple constraint (Tiga Kendala). Setiap proyek manajer harus memperhatikan hal penting dalam manajemen proyek. Pertama, ruang lingkup (scope): Apa yang ingin dicapai dalam proyek? Produk atau layanan apa yang pelanggan harapkan dari proyek tersebut? Kedua, waktu (time): Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Bagaimana jadwal kegiatan proyek akan dilaksanakan? Ketiga, biaya (cost): Berapa biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan proyek?. Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik. Artinya, jika ingin meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak maka umumnya harus diikuti dengan meningkatkan mutu yang selanjutnya berakibat pada naiknya biaya melebihi anggaran. Sebaliknya, bila ingin menekan biaya maka biasanya harus berkompromi dengan mutu dan jadwal [3]. Sistem merupakan suatu kumpulan elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih sasaran atau tujuan akhir dari sebuah sistem (MJ Alexander, “Information System Analysis :Theory and Application). Informasi merupakan sesuatu yang menunjukan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya (Barry E Cushing, “ Accounting Information System and Business Organization”). Secara umum sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Integrasi data merupakan suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data. Dalam mengintegrasikan Sistem Informasi dapat dilakukan dengan menggunakan satu aplikasi dan database atau mengintegrasikan yang sudah ada menjadi bentuk service/ layanan [4]. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Restoran, Pajak Rumah Makan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Pemondokan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. Sensus pajak daerah adalah

3

kegiatan pengumpulan data mengenai objek pajak yang bertujuan menggali potensi suatu daerah agar tercapainya target penerimaan perpajakan daerah. Unsur-Unsur Pajak adalah subyek pajak dan obyek pajak. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Obyek pajak adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak [5]. E-Government adalah suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama Internet) dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang telah berjalan menjadi lebih baik [6]. Web Service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Web service bertujuan untuk menungkatkan kolaborasi antar pemrograman dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi didalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat didalamnya [7]. Analisis biaya dan manfaat memerlukan dua komponen yaitu komponen biaya dan komponan efektivitas. Komponen biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu : Biaya pengadaan (procurement cost), Biaya persiapan operasi (start‐up cost), Biaya proyek (project‐related cost), Biaya operasi (on going cost) dan biaya perawatan (maintenance cost). Sedangkan komponen manfaat atau efektifitas yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : manfaat mengurangi biaya, manfaat mengurangi kesalahan‐kesalahan, manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas, manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Selain itu Manfaat dari sistem informasi dapat juga diklasifikasikan dalam bentuk keuntungan berujud (tangible benefits) dan keuntungan tidak berujud (intangible benefits) [8].

3. Metode Penelitian

Menurut The British Standards Institude (2005), Inclusive Design merupakan “Desain produk yang dapat di akses dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang tanpa perlu adaptasi khusus atau desain khusus.” Penulis menggunakan metode inclusive design model waterfall (http://www-edc.eng.cam.ac.uk) dikarenakan metode ini mempunyai tahapan-tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya pengulangan sehingga pengembangan sistem yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang diinginkan. User dan pembangun sistem dapat saling bekerja sama. Pada metode ini terdapat 4 (empat) tahap untuk mengembangkan suatu perangkat

4

lunak yaitu Discover, Translate, Create, dan Develop. Tahap-tahap perancangan perangkat lunak diuraikan sebagai berikut: Pada metode ini terdapat 4 (empat) tahap untuk mengembangkan suatu perangkat lunak yaitu Discover, Translate, Create, dan Develop. Tahap-tahap perancangan perangkat lunak diuraikan sebagai berikut:

1. Discover (Menemukan) yaitu penulis menemukan permasalahan awal yang sesuai dengan kenyataan. Titik fokus discover adalah mempertimbangkan interaksi antara user dan sistem yang akan dibangun serta mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan user. Dalam proses discover penulis menemukan permasalahan awal yaitu: What, Why, Where, Who, dan When. What : Kegiatan apa yang memiliki kendala dalam proses pengolahan data? Salah satu kegiatan DPPKAD yang memiliki kendala dalam proses pengolahan data adalah kegiatan sensus pajak. Why : Mengapa proses pengolahan data sensus pajak mengalami kendala? DPPKAD mengelola data sensus dengan cara yang masih sederhana yaitu dengan mengisi formulir sensus kemudian data dimasukkan ke dalam komputer. Dengan data yang sangat banyak, tidak efektif bila hanya disimpan menggunakan Microsoft Excel. Where: Bidang mana yang membutuh pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien? DPPKAD memiliki banyak bidang dalam kegiatannya mengelola pendapatan dan asset daerah. Bidang yang mengelola sensus pajak adalah bidang pendaftaran dan pendataan. Who: Siapa yang bertugas mengelola data sensus pajak? Sensus pajak dikelola oleh Kepala Pengolahan Data dan Dokumentasi dan staff bidang pendaftaran dan pendataan. When: Kapan kegiatan sensus dilaksanakan? Kegiatan sensus dapat dilaksanakan setiap waktu karena petugas sensus melakukan survey lapangan beberapa kali dalam seminggu, sehingga data dapat berubah setiap waktu.

2. Translate : Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam tahap discover kemudian penulis menerjemahkan ke dalam spesifikasi informasi dalam bentuk yang jelas. Dalam proses translate dibutuhkan pemahaman/ Understanding tentang kebutuhan sistem yang akan dibangun. Dari proses identifikasi kebutuhan maka, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Pengolahan Data dan Dokumentasi DPPKAD mengenai kebutuhan sistem. Hasil dari wawancara tersebut antara lain: a) Apakah DPPKAD khususnya bagian pendaftaran dan pendataan

sudah memiliki sistem untuk sensus pajak? Jawab : Selama ini belum ada sistem khusus untuk mengelola data sensus pajak daerah.

b) Apa masalah yang dihadapi bidang pendaftaran dan pendataan dalam mengelola data sensus pajak? Jawab : Ketersediaan data pengusaha di Kota Salatiga, Pengusaha yang sudah memiliki izin tidak terdata di DPPKAD maupun BPPT dan PM, data tidak saling berhubungan dan terintegrasi. Data yang sudah ada hanya dikelola menggunakan Microsoft Excel. Data tersebut juga sering mengalami perubahan sehingga perlu di update setiap waktu.

5

c) Bagaimana proses bisnis sensus pajak? Jawab : Petugas sensus melakukan survey lapangan untuk memperoleh data seluruh objek pajak yang terdapat di Kota Salatiga baik yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar, baik obyek pajak lama atau baru. Data subjek dan obyek dicatat oleh petugas sensus secara manual menggunakan formulir sensus pajak. Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat ditentukan besar pajak yang wajib dibayar oleh subyek pajak. Berdasarkan survey lapangan tersebut data dimasukkan ke dalam komputer.

d) Sistem seperti apa yang dibutuhkan untuk sensus pajak? Jawab : Sistem yang akan dibangun merupakan sistem informasi berbasis web; Sistem yang akan dibangun terdiri dari 3 pengguna/ user yaitu : admin DPPKAD, admin BPPT dan PM, serta masyarakat yang membutuhkan informasi sensus pajak; Belum ada suatu sistem/ aplikasi khusus yang mengelola data sensus pajak daerah; Pendataan sensus pajak yang masih sederhana mengunakan Microsoft Excel; Sistem yang akan dibangun berfungsi untuk : mengelola data sensus pajak, yaitu Subyek pajak dan Obyek pajak, melihat potensi dan jumlah seluruh obyek pajak Kota Salatiga, integrasi data obyek pajak dengan perizinan (BPPT dan PM); Sistem yang dibutuhkan adalah sistem yang dapat mengintegrasi data berupa informasi yang saling melengkapi antara DPPKAD serta BPPT dan PM. Informasi tersebut adalah data obyek pajak yang belum atau sudah memiliki izin usaha tetapi belum terdaftar dalam sensus begitu juga sebaliknya sehingga tidak perlu dilakukan survey secara berulang-ulang.

3. Create : Proses pembuatan desain sistem. Desain tersebut antara lain: desain

sistem menggunakan diagram usecase, activity; desain database berupa diagram class, dan struktur tabel; serta desain jaringan berupa skema yang menggambarkan alur koneksi internet dari DPPKAD agar dapat terhubung dengan BPPT dan PM.

4. Develop : Setelah kebutuhan user diperoleh maka penulis menemukan konsep sistem yang akan dibangun. Dari kebutuhan-kebutuhan yang telah diketahui, maka dilakukan pengembangan ide-ide agar sensus pajak dapat terintegrasi dengan perizinan. Ide tersebut adalah mengintegrasikan data sensus menggunakan web service sebagai perantara antara database DPPKAD dengan database BPPT dan PM. Integrasinya terdapat pada proses input data obyek pajak, data dari perizinan akan masuk dalam form input obyek pajak jika obyek sudah terdaftar izinnya dan data akan kosong jika data belum terdaftar izinnya. Proses yang terakhir adalah evaluasi. Penulis menunjukkan konsep dan ide kepada DPPKAD agar sesuai dengan kebutuhan dan requirement. Jika terjadi ketidaksesuaian, penulis berusaha memperbaiki kesalahan.

6

Gambar 1 Inclusive Design dengan Model Waterfall (http://www-edc.eng.cam.ac.uk).

4. Hasil dan Pembahasan

Use Case Diagram pada gambar 2 merupakan gambaran secara keseluruhan dari cara kerja sistem yang akan dikembangkan. Dalam use case diagram tersebut dapat dilihat proses bisnis sistem integrasi data sensus pajak. Aktor Admin DPPKAD : admin DPPKAD harus login terlebih dahulu agar dapat mengelola data sensus berupa insert, update, delete, search, view data dari database sensus pajak. Aktor Sistem Informasi BPPT dan PM : merupakan sistem informasi yang digunakan oleh BPPT dan PM untuk pendaftaran perizinan. Integrasi data sensus dengan perizinam terdapat dalam proses input data yaitu berupa informasi yang diperoleh dari web service perizinan.

input dataDPPKAD SI BPPT dan PM

update data

View data search data

delete data

manage data<<include>>

<<include>><<include>>

<<include>>

<<extend>>

Gambar 2 Use Case Diagram Integrasi Data

Pada Gambar 3 dijelaskan bagaiman proses input data sensus dilakukan. User atau admin membuka aplikasi sensus pajak. Data sensus di input melalui form create subyek pajak untuk memasukkan data subyek pajak dan form create obyek pajak untuk memasukkan data obyek pajak. Data yang sudah lengkap kemudian di save ke dalam database.

7

Gambar 3 Activity Diagram Input Data Sensus.

Gambar 4 menjelaskan diagram activity proses integrasi data antara DPPKAD dengan BPPT dan PM. Admin DPPKAD memasukkan data obyek pajak dalam form create obyek pajak. Web Client (DPPKAD) mengirimkan request nama obyek pajak dan keyset token yang berfungsi mengidentifikasi sistem yang memangggil web service ke database perizinan. Web service memproses data yang dipanggil pada class perizinan. Kemudian database perizinan menerima request tersebut dan mengambil hasil responnya dalam bentuk nomor daftar izin, nama obyek, dan alamat. Pada pilihan nama obyek pajak admin memilih nama obyek yang sudah terdaftar. Jika nama obyek sudah terdaftar data tersebut secara otomatis masuk dalam list nama obyek pajak dan apabila belum terdaftar maka data dimasukkan secara manual. Kemudian data disave kedalam database obyek pajak.

8

startPilih nama obyek pajak

tampil data

ada tidak

save

tampil data otomatis

input manual

request nama obyek

terima request nama obyek

data sensus masuk ke database

end

database sensus pajakdatabase perizinanweb serv ice izinForm Create Obyek Pajakadmin DPPKAD

Gambar 4 Activity Diagram Integrasi Data Sensus dengan BPPT dan PM.

Gambar 5 menjelaskan bagaimana relasi antar entitas yang ada dalam sistem. Entitas yang ada diantaranya adalah class User yang menggambarkan entitas User dari sistem, class SubyekPajak yang menggambarkan entitas subyek pajak, class ObyekPajak menggambarkan entitas obyek pajak dan juga class Perizinan merupakan entitas dari BPPT dan PM. Relasi dari setiap class dapat dijelaskan sebagai berikut: Class User memiliki relasi one to many dengan class subyek pajak dan class obyek pajak. Class obyek pajak memiliki relasi one to one dengan class perizinan. Class Subyek Pajak memiliki relasi one to many dengan class obyek pajak.

9

insert controller

insert()

Update controller

update()

delete controller

delete()

view controller

view()

Select controller

select()

view controller

view()

tambah controller

tambah()

edit controller

edit()

hapus controller

hapus()

insert controller

insert()

Update controller

update()

delete controller

delete()

view controller

view()

UI Subyek PajakUI user controller

UI jenis pajak

SubyekPajak controller

Obyek pajak controller

user controller

tblPerizinannomorDaftar : varchar ()namaIzin : enum ()namaPermohonanIzin : varchar ()namaPemohon : varchar ()namaUsaha : varchar ()waktuDaftar : varchar ()alamat : varchar ()

tblSubyekPajakid : integer()nomor_subyek_pajak : varchar()alamat : varchar()kelurahan : varchar()kecamatan : varchar()status : varchar()telp : varchar()tgl_dibuat : varchar()tgl_update : varchar()

insert()update()delete()view()

UI obyek pajak

tblUserid : integer()nama_pengguna : varchar()pasworrd : char()tgl_dibuat : timestamp()tgl_update : timestamp()tgl_terakhorlogin : timestamp()

tambah()edit()hapus()

1 *

WebServiceSaranIzinnomor_daftarnama_usahaalamatnama_izinwaktu_daftar

1

Jenis Pajak Controller

tblObyekPajakid : integer()id_subyek : integer()nama_obyek : varchar()alamat_obyek_pajak : varchar()id_jenis_pajak : integer()jum lah_karyawan : integer()pembukuan : enum()waktu_operasional : varchar()jum lah_kamar : integer()tarif : integer()omset_perbulan : varchar()lokasi : varchar()konstruksi : varchar()jenis_reklame : varchar()segel : varchar()watermeter : varchar()kelurahan : varchar()kecamatan : varchar()keterangan : varchar()tgl_dibuat : timestamp()tgl_update : timestamp()id_obyek : integer()surat_izin : varchar()

insert()update()delete()view()

*

1

*

1

1

*

1

tblJenisPajakid : integer()nama_jenis : varchar()_pajak

select()view()

*

1

11

1

*

1 *

*

1

Gambar 5 Class Diagram Sistem Integrasi Data Sensus Pajak dengan BPPT dan PM.

Tabel yang ada dalam database sensus pajak yang akan dipakai oleh aplikasi antara lain: Tabel User, Tabel Subyek Pajak, Tabel obyek Pajak, Tabel jenis Pajak, dan Tabel saran. Sedangkan tabel dalam database perizinan adalah Tabel perizinan

Tabel 1 Tabel User pada Sistem Integrasi Data Sensus Pajak dengan Perizinan

Nama Field Type Size ID Integer 20 Password Char 40 Username Varchar 20 Tgl_dibuat Timestamp - Tgl_Upadate Timestamp - Tgl_terakhirLogin Timestamp -

10

Tabel 2 Tabel Subyek Pajak

Nama Field Type Size Id Integer 10 Nomor subyek pajak Varchar 50 Alamat Varchar 50 Kelurahan Varchar 50 Kecamatan Varchar 50 No.Telp Varchar 15 Status Varchar 15

Tabel 3 Tabel Obyek Pajak

Nama Field Type Size Id Integer 11 Id Subyek Pajak Integer 11 NamaObyekPajak Varchar 50 AlamatObyek Pajak

Varchar 50

Id Jenis Pajak Integer 11 Omset per Bulan Varchar 15 Surat Izin Varchar 50 Jumlah Karyawan Integer 11 Pembukuan Enum(Ada,Tidak) - Waktu Operasional Varchar 50 Jumlah Kamar Integer 11 Tarif per jam Integer 11 Lokasi Varchar 50 Konstruksi Varchar 50 Segel Varchar 50 Watermeter Varchar 50 Kelurahan Varchar 50 Kecamatan Varchar 50 Tgl Dibuat Timestamp - Tgl Update Timestamp - NomorObyekPajak Varchar 50 Keterangan Varchar 100

Tabel 4 Tabel Jenis Pajak

Tabel 5 Tabel Saran

Nama Field Type Size Id Integer 11 Nama Jenis Pajak Varchar 50

Nama Field Type Size Id Integer 11 Id Obyek Integer 11

11

Tabel 6 Tabel Web Service Perizinan

Nama Field Type Size Nomor Daftar Varchar 25 Nama Izin Varchar 50 Nama Permohonan Varchar 50 Sesuai Persyaratan Varchar 30 Nama Pemohon Varchar 50 Nama Usaha Varchar 50 Waktu Daftar Date -

Gambar 6 merupakan skema jaringan sistem integrasi data sensus pajak dengan perizinan. DPPKAD memiliki 1 server untuk mengelola sensus pajak yang terdapat dibidang pendaftaran dan pendataan. Server digunakan untuk mengatur semua perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan komputer. 1 mikrotik routerboard berfungsi sebagai pengatur jaringan internet (bandwidth management, wifi dll) 1 switch untuk menghubungkan antar komputer dan 2 komputer client yaitu admin dan user. Diantara jaringan DPPKAD dengan BPPT dan PM terdapat PDE (Pengolahan Data Elektronik) sebagai pusat jaringan yang tersambung dengan internet. Server BPPT dan PM menjadi tempat untuk menampung data-data yang nantinya akan diambil oleh DPPKAD .

Gambar 6 Skema Jaringan Sistem Integrasi Data Sensus Pajak Dengan BPPT dan PM.

Gantt chart Sistem integrasi data sensus pajak dengan perizinan pada gambar 7 merupakan gambaran dari macam-macam bagan yang mempunyai fungsi untuk menentukan durasi pekerjaan terhadap perkembangan waktu, perencanaan dan penjadwalan proyek, dan pemantauan kemajuan proyek. Secara umum penjadwalan bertujuan untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan serta penggunaan yang efisien dari fasilitas,

12

tenaga kerja dan peralatan. Penjadwalan disusun dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada. Penjadwalan yang baik akan memberikan dampak positif bagi DPPKAD.

Gambar 7 Gantt Chart Proyek Sistem Integrasi Data Sensus Pajak Dengan Perizinan.

Pengujian kelayakan sistem menggunakan Cost and Benefit Analisys yang menghasilkan perhitungan antara lain: a) Metode periode pengembalian (payback period)

Metode ini menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk. Nilai proyek sistem informasi manajemen adalah Rp. 143.400.000,00 dan umur ekonomis proyek tersebut adalah 4 tahun dan cash inflow setiap tahunnya adalah seperti berikut ini : Cash inflow Tahun Pertama adalah Rp. 40.000.000,00 Cash inflow Tahun Kedua adalah Rp. 54.400.000.00 Cash inflow Tahun Ketiga adalah Rp. 78.800.000,00 Cash inflow Tahun Keempat adalah Rp. 93.450.000,00 Maka payback period untuk investasi sistem informasi manajemen ini adalah : Nilai Investasi = Rp. 143.400.000,00 Cash inflow Tahun Pertama = Rp. 40.000.000,00 Sisa Investasi Tahun Kedua = Rp. 103.400.000,00 Cash inflow Tahun Kedua = Rp. 54.400.000.00 Sisa Investasi Tahun Ketiga = Rp. 49.000.000,00

13

Sisa investasi tahun 3 sebesar Rp. 49.000.000,- tertutup oleh sebagian dari cash inflow tahun 3 sebesar Rp. 78.800.000,-, yaitu Rp. 49.000.000,-/Rp. 78.800.000,- = 0.62 bagian. Kesimpulannya adalah bahwa payback period investasi ini adalah 7,462 Bulan. Dan kelayakan dari investasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan payback period yang ada dengan maximum payback period yang dianggap layak yang telah tetapkan sebelumnya. Jika payback period (7,462 bulan) < Maximum payback period (2 tahun), berarti investasi ini diterima.

b) Metode pengembalian investasi (return on investment) Digunakan untuk mengukur prosentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Total manfaat - total biaya

ROI = ---------------------------------- Total biaya

Manfaat Tahun Pertama = Rp. 77.000.000,00 Manfaat Tahun Kedua = Rp. 93.250.000,00 Manfaat Tahun Ketiga = Rp. 119.500.000,00 + Total Manfaat = Rp. 425.750.000,00 Sedangkan total biaya yang dikeluarkan adalah: Biaya Tahun 0 = Rp. 143.400.000,00 Biaya Tahun Pertama = Rp. 37.000.000,00 Biaya Tahun Kedua = Rp. 38.850.000,00 Biaya Tahun Ketiga = Rp. 40.700.000,00 Biaya Tahun Keempat = Rp. 42.550.000,00 + Total Biaya = Rp. 302.500.000,00 ROI untuk proyek ini adalah sebesar :

Rp. 425.750.000,00 - Rp. 302.500.000,00 ROI = X 100% Rp. 302.500.000,00

= 40,74 % Apabila suatu proyek investasi mempunyai ROI lebih besar dari 0 maka proyek tersebut dapat diterima. Pada proyek ini nilai ROI nya adalah 0,4074 atau 40,74 %, ini berarti proyek ini dapat diterima, karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 40,74 % dari total biaya investasinya.

14

c) Metode Nilai Sekarang Bersih ( Net present Value/ NPV ) Metode ini memperhatikan nilai waktu dan uang (time value of money). Nilai satu rupiah sekarang lebih berharga dari satu rupiah nilai uang dikemudian hari

NPV = net present value I = tingkat bunga diskonto diperhitungkan N = umur proyek investasi

Bila nilai net present value > 0, berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima. Berdasarkan data pada akan coba dihitung besarnya nilai NPV dengan tingkat suku bunga diskonto yang diasumsikan adalah sebesar 10% pertahun.

40.000.000 54.400.000 78.800.000 93.450.000 NPV = - 143.400.000 + + + + (1+0.10)1 (1+0.10)2 (1+0.10)3 (1+0.10)4

40.000.000 54.400.000 78.800.000 93.450.000 NPV = -143.400.000 + + + + 1,10 1,21 1,33 1,46 NPV = -143.400.000 + 36.363.636,3 + 44.958.677,6 + 59.248.120,3 + 64.006.849,3 = 61.177.283,5 Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai NPV untuk investasi Sistem Integrasi Sensus Pajak dengan Perizinan adalah sebesar Rp. 61.177.283,5 ini berarti bahwa nilai NPV proyek tersebut > 0 sehingga proyek tersebut dapat diterima.

d) Internal Rate of Return Method Sama seperti NPV metode tingkat pengembalian internal atau IRR juga merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Jika lebih besar berarti investasi menguntungkan dan bila sebaliknya investasi tidak menguntungkan. Misalnya IRR yang dihasilkan oleh sebuah proyek adalah 15% yang berarti proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 15%. Bila rate of return yang diinginkan adalah 10%, maka proyek dapat diterima kelayakannya. Investasi awal = - Rp. 143.400.000,00 Cash inflow Tahun Pertama = Rp. 40.000.000,00 Cash inflow Tahun Kedua = Rp. 54.400.000.00 Cash inflow Tahun Ketiga = Rp. 78.800.000,00 Cash inflow Tahun Keempat = Rp. 93.450.000,00 IRR diisyaratkan = 15%

15

IRR Sesungguhnya = 26% Sebagai misal apabila proyek Sistem Integrasi Sensus Pajak dengan Perizinan mensyaratkan IRR yang diharapkan dari proyek ini adalah 15%, dimana IRR sesungguhnya adalah 19%. Jika IRR sesungguhnya >= IRR diisyaratkan maka investasi untuk proyek ini dapat diterima kelayakannya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang manajemen proyek sistem integrasi sensus pajak dengan perizinan di DPPKAD kota Salatiga dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen proyek membantu mengatasi masalah seperti penyelesaian perangkat lunak yang dapat tepat waktu, sesuai dengan harapan user, sesuai estimasi awal pada budgeting. Pengujian kelayakan sistem menggunakan analisa cost and benefit yang menghasilkan payback period = 11.856 bulan, ROI = 66,78%, NPV= Rp. 15.840. 347, 4, dan IRR= 19%. Sehingga proyek berhasil dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai anggaran biaya serta layak untuk diterima.

6. Daftar pustaka

[1] Setiawan, Antonius Fran. 2008. Smart Project plan with Microsoft Office Project 2007. PT Dian Digital Media:Jakarta [2] Wenur, Trivena Jeanete. 2009. “Integrasi E-Business Penjualan dan Pembayaran Menggunakan web Service”, Salatiga: FTI UKSW. [3] Soeharto, Iman. 2001. “Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional”. Jilid 2. Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga. [4] Sutanto, Yudi. (2012). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Pengelolaan Investaris Laboratorium Pada STMIK AMIKOM Yogyakarta. http://www.p3m.amikom.ac.id/. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2013. [5] Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga, 2004, tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kota Salatiga. [6] Anonim, (2007). Pengertian E-Government. http://e-pemerintah.com. Diakses pada tanggal 22 September 2013. [7] Pradhytia, Michael. 2011. “Sistem Penjualan Makanan Khas Daerah Berbasis Web Service”, Salatiga: FTI UKSW. [8] Prabantoro, Gatot.2000.Mengukur Kelayakan Ekonomis Proyek Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Metode ‘Cost & Benefits Analysis Dan Aplikasinya Dengan Ms. Excel.Makasar:STIE Indonesia.