Teknik Persidangan .

Latar belakang Sebuah Persidangan.

Kegiatan keorganisasian yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas

Sunan Giri Surabaya adalah untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan

dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian manusia pancasila yang cerdas

dalam mendukung kegiatan kurikuler untuk kemajuan Universitas Sunan Giri Surabaya dalam

mencapai tujuan Organisasi dan Pendidikan Nasional. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

Universitas Sunan Giri Surabaya merupakan suatu Lembaga Mahasiswa yaitu badan Legislatif

pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan

perwakilan dari tiap-tiap Mahasiswa yang pada dasarnya bertindak sebagai Lembaga Legislatif

(pembuat kebijakan-kebijakan) dan Yudikatif (pengawas).

Setiap permusyawaratan dalam sebuah organisasi formal pasti membutuhkan

persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang untuk mendapatkan

hasil yang maksimal. Keputusan terbaik pada akhirnya akan lahir dari pemahaman dan ketaatan

terhadap aturan didalam sebuah persidangan.

Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal sebuah organisasi guna membahas

masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah

Ketetapan bersama. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen

organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya

final sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak, hadir ataupun tidak hadir ketika

persidangan berlangsung.

Maka, atas dasar itu kami selaku pengurus DPM-U perlu menetapkan acuan dasar

sekaligus memberikan Garis Besar Haluan dalam menjalankan Mekanisme dan Rancangan

Tata Tertib Persidangan, aturan ini diharapkan sebagai landasan dasar setiap organisasi yang

ada di internal Universitas Sunan Giri Surabaya.

Maka dengan adanya aturan ini, kami berharap semua pihak dapat mengerti dan

memahami serta saling mendukung betapa pentingnya Garis Besar Haluan Persidangan ini yang

diharapkan memberikan kesepahamanan dalam melaksanakan persidangan dan sebagai bagian

dari upaya memajukan organisasi kemahasiswaan yang lebih baik kedepannya.

Jenis Persidangan

Sidang Pleno

a. Sidang Pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau Permusyawaratan

b. Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang

c. Sidang Pleno biasanya dipandu oleh Steering Committee

d. Sidang Pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan

dengan Permusyawaratan

Sidang Paripurna

a. Sidang Paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau Permusyawaratan

b. Sidang Paripurna dipimpin oleh Presidium Sidang

c. Sidang Paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan

dengan Permusyawaratan

Sidang Komisi

a. Sidang Komisi diikuti oleh anggota masing-masing Komisi

b. Anggota masing-masing Komisi adalah peserta dan peninjau yang ditentukan oleh

Sidang Pleno

c. Sidang Komisi dipimpin oleh seorang pimpinan dibantu seorang Sekretaris Sidang

Komisi

d. Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam Komisi tersebut

e. Sidang Komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari Komisi yang

bersangkutan

Aturan Penggunaan Palu dalam Persidangan.

Dalam persidangan penggunaan palu sangat penting sekali, pimpinan sidang harus

memahami tata cara penggunaan palu. Karena kesalahan penggunaan atau pengetukan palu

sidang akan mengacaukan situasi sidang.

1 kali ketukan

a. Mengesahkan keputusan dan kesepakatan peserta sidang.

2 kali ketukan

a. Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang.

b. Untuk menskorsing atau mencabut skorsing (biasanya 2 x …. menit), baik untuk

lobby, istirahat, atau penundaan sidang.

- Skorsing ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu.

- Lobying ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan

pendapat dalam pengambilan keputusan.

3 kali ketukan

a. Membuka dan menutup sidang.

Berkali-kali Ketukan

a. Memperingatkan peserta sidang agar tidak gaduh atau meminta peserta

memperhatikan jalannya sidang.

Interupsi .

Ialah suatu bentuk selaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya

masukan atau informasi yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut.

Jenis interupsi antara lain:

a. Interuption of Order

Bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan

masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Contoh: saat pembicaraan sudah

melebar dari pokok masalah maka seseorang berhak mengajukan interuption of order

agar persidangan dikembalikan lagi pada pokok masalahnya sehingga tidak melebar dan

semakin bias.

b. Interruption of Information

Bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta

sidang termasuk pimpinan sidang. Informasi bisa internal (misal: informasi atau data

tentang topik yang dibahas) ataupun eksternal (missal: situasi kondisi di luar ruang

sidang yang mungkin dapat berpengaruh terhadap jalannya persidangan).

c. Interruption of Clarification

Bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi tentang pernyataan peserta

sidang lainnya agar tidak terjadi penangkapan bias ketika seseorang memberikan

tanggapan atau sebuah penegasan terhadap suatu pernyataan.

d. Interruption of Explanation

Bentuk interupsi untuk menjelaskan suatu pernyataan yang kita sampaikan agar

tidak ditangkap keliru oleh peserta lain atau suatu pelurusan terhadap pernyataan kita.

e. Interruption of Personal

Bentuk interupsi yang disampaikan bila pernyataan yang disampaikan oleh

peserta lain sudah diluar pokok masalah dan cenderung menyerang secara pribadi.

f. Interupsi point of Justification

Merupakan interupsi yang digunakan untuk menguatkan pendapat sebelumnya.

g. Interupsi point of Previlage

Merupakan interupsi yang digunakan jika peserta sidang ingin minta ijin

kepada pimpinan sidang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pribadi. Misalnya ijin

keluar.

Pelaksanaan Interupsi:

a. Interupsi harus menyebutkan jenis interupsi.

b. Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, dan berbicara setelah

mendapat ijin dengan cara di tunjuk oleh Presidium Sidang.

c. Interupsi diatas interupsi hanya berlaku selama tidak menggangu persidangan.

d. Ketika Sidang Komisi, Interupsi harus merupakan Representatif dari Komisi bukan

individu.

e. Interupsi harus menyertai tawaran konkrit berupa solusi ketika situasi in-Conditional.

Tips Persidangan.

Membuka S idang . “Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atau (memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Tuhan yang Mahaesa), Sidang ………. saya nyatakan dibuka. ”tok…….tok…….tok.!!!

*Setelah Sidang di buka, tawarkan kepada Forum Pembahasan dilakukan per-BAB, per-Pasal, per-Point.

*Jika terdapat 2 opsi atau lebih berbeda dalam 1 point di satu bahasan, baik bahasan yang disepakati (per-BAB, Pasal atau Point), maka diselesaikan satu per satu baru menginjak ke Point selanjutnya.

Menutup Sidang . “Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil ‘Alamin, Sidang ……….. saya nyatakan ditutup. ”tok…….tok…….tok.!!!

Mengalihkan Pimpinan Sidang . “Dengan ini pimpinan sidang saya alihkan kepada pimpinan sidang berikutnya ”tok….. tok….!!!

Mengambil Alih Pimpinan Sidang . “Dengan ini pimpinan sidang saya ambil alih ”tok…..tok……!!!

Menskorsing S idang . “Dengan ini sidang saya skorsing selama 2 x … menit ”tok…….tok.!!!

Mencabut S korsing . “Dengan ini skorsing 2 x … menit saya cabut dan saya nyatakan sidang dilanjutkan ”tok…….tok.!!!

Berkali-kali (Memberi peringatan kepada peserta Sidang). ”tok…….tok…….tok…….tok…….!!! Peserta sidang harap tenang.!”

**Apabila dalam persidangan, Presidium Sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka Panitia Pengarah (SC) diberikan wewenang untuk mengambil alih jalannya persidangan, atas permintaan Presidium Sidang dan atau Peserta Sidang.!!!

Lobbying.

adalah penundaan jalan tengah atas konflik dengan skorsing waktu untuk menyatukan

pandangan melalui obrolan antara dua pihak atau lebih yang bersebrangan secara informal.

Pengambilan Suara (Voting).

adalah langkah terakhir yang ditempuh apabila kedua langkah diatas tidak berhasil.

Peninjauan Kembali (PK).

Adalah pengulangan pembahasan yang sudah disepakati namun masih perlu di kaji

ulang.

Aturan Umum Sebuah Persidangan

Peserta:

Peserta Penuh

Hak peserta penuh :

# Hak Bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan

usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis

# Hak Suara, adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan

# Hak Memilih, adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan

# Hak Dipilih, adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan

+ Kewajiban peserta penuh :

# Mentaati tata tertib persidangan/permusyawaratan

# Menjaga ketenangan/harmonisasi persidangan

o Peserta Peninjau

+ Hak Peninjau :

# Hak Bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapatdan menajukan

usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis

+ Kewajiban Peninjau:

# Mentaati tata tertib persidangan/permusyawaratan

# Menjaga ketenangan/harmonisasi persidangan

* Presidium Sidang

o Presidium Sidang dipilih dari dan oleh peserta Permusyawaratan melalui Sidang Pleno

yang dipandu oleh Panitia Pengarah

o Presidium Sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti

aturan yang disepakati peserta

o Presidium Sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan

Syarat-syarat Presidium Sidang :

* Mempunyai sifat leadership, bijaksana dan bertanggung jawab

* Memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan

* Peka terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif dalam situasi kritis

* Mampu mengontrol emosi sehingga tidak terpengaruh kondisi persidangan

Sikap Presidium Sidang :

* Simpatik, menarik, tegas dan disiplin

* Sopan dan hormat dalam kata dan perbuatan

* Adil, bijaksanan dan menghargai pendapat peserta

Quorum dan Pengambilan Keputusan

* Persidangan dinyatakan syah/quorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari

peserta yang terdaftar pada Panitia (bisa juga ditentukan melalui konsensus)

* Setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak berhasil

diambil melalui suara terbanyak (½ + 1) dari peserta yang hadir di persidangan

* Bila dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak terjadi suara seimbang, maka

dilakukan lobbying sebelum dilakukan pemungutan suara ulang

Tata Tertib

Tata tertib persidangan merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat persidangan

dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal dimasyarakat.

Sanksi-sanksi

Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib

persidangan akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran, dan usulan peserta

siding yang lain. Biasanya, mekanisme dalam pemberian sanksi didahului oleh peringatan

kepada peserta (biasanya sampai 3 kali), kemudian dengan kesepakatan bersama, presidium

sidang boleh mengeluarkan peserta tersebut dari forum, atau mengambil kebijakan lain dengan

atau tanpa kesepakatan peserta sidang yang lain.

by : Jayanto

Teknik Persidangan

Written by BEM STIE Ahmad Dahlan Jakarta | PDF | Print | E-mail

Pengertian

Sidang adalah forum formal bagi pengambilan keputusan yang akan menjadi kebijakan dalam

sebuah organisasi (berstruktur dan mempunyai susunan hirarki) dengan diawali oleh konflik.

Rapat adalah forum yang bersifat formal bagi pengambilan kebijakan organisasi dalam bentuk

keputusan, kesepakatan atau lainnya tanpa harus didahului oleh konflik.

Musyawarah adalah forum informal sebagai sarana pengambil keputusan, kesepakatan,

penyebaran informasi atau lainnya dalam sebuah institusi tanpa harus didahului konflik.

Macam-macam persidangan

1. Sidang pleno : sidang yang dihadiri oleh seluruj peserta sidang. Termasuk kedalam kategori

sidang ini adalah; sidang pendahuluan yang biasanya untuk menetapkan jadual, tata tertib dan

pemilihan presidium sidang, sidang pleno, biasanya ditengah persidangan untuk mengesahkan

laporan pertanggungjawaban yang dipimpin oleh presidium sidang.

2. Sidang paripurna, biasanya berisi tentang pengesahan hasil-hasil sidang.

3. Sidang komisi adalah sidang yang diikuti oleh peserta terbatas (anggita komisi), sidang ini

diadakan untuk pematangan materi sebelum diplenokan, dipimpin oleh pimpinan komisi.

4. Sidang sub komisi, sidang ini lebih terbatas dalam sidang komisi guna mematangkan materi

lebih lanjut.

Macam-macam sidang dilihat dari jabatan peserta dalam sebuah organisasi;

• Sidang presidium

• Sidang BPH (badan pengurus harian)

• Sidang Badan Koordinasi

Macam-macam rapat

Rapat kerja(Raker), Munas, Muktamar, Mubes, musda dan lain sebagainya.

Unsur-unsur persidangan

i. Tempat atau ruang sidang

ii. Waktu dan acara sidang

iii. Peserta sidang

iv. Perlengkapan sidang

v. Tata tertib sidang

vi. Pimpinan dan sekretaris

Istilah-istilah dalam persidangan

1. Skorsing adalah penudaan acara sidang untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu

pada waktu sidang berlangsung

2. Lobbying adalah penundaan jalan tengah atas konflik dengan skorsing waktu untuk

menyatukan pandngan melalui obrolan antara dua pihak atau lebih yang bersebrangan secara

informal.

3. Interupsi adalah memotong pembicaraan, ditempuh dengan menggunakan kata “interupsi”

yang pada hakekatnya meminta keseoakatan untuk berbicara.

Teknik Persidangan

Latar belakang Sebuah Persidangan

Setiap permusyawaratan dalam sebuah organisasi formal pasti membutuhkan persidangan-

persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang untuk mendapatkan hasil yang

maksimal. Keputusan terbaik pada akhirnya akan lahir dari pemahaman dan ketaatan terhadap

aturan didalam sebuah persidangan.

Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal sebuah organisasi guna membahas

masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah

Ketetapan bersama. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen

organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya

final sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak, hadir ataupun tidak hadir ketika

persidangan berlangsung.

Jenis Persidangan

* Sidang Pleno

o Sidang Pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau Permusyawaratan

o Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang

o Sidang Pleno biasanya dipandu oleh Steering Committee

o Sidang Pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan

Permusyawaratan

* Sidang Paripurna

o Sidang Paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau Permusyawaratan

o Sidang Paripurna dipimpin oleh Presidium Sidang

o Sidang Paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan

dengan Permusyawaratan

* Sidang Komisi

o Sidang Komisi diikuti oleh anggota masing-masing Komisi

o Anggota masing-masing Komisi adalah peserta dan peninjau yang ditentukan oleh

Sidang Pleno

o Sidang Komisi dipimpin oleh seorang pimpinan dibantu seorang Sekretaris Sidang Komisi

o Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam Komisi tersebut

o Sidang Komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari Komisi yang

bersangkutan

Aturan Umum Sebuah Persidangan

* Peserta

o Peserta Penuh

+ Hak peserta penuh :

# Hak Bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan

usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis

# Hak Suara, adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan

# Hak Memilih, adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan

# Hak Dipilih, adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan

+ Kewajiban peserta penuh :

# Mentaati tata tertib persidangan/permusyawaratan

# Menjaga ketenangan/harmonisasi persidangan

o Peserta Peninjau

+ Hak Peninjau :

# Hak Bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapatdan menajukan

usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis

+ Kewajiban Peninjau:

# Mentaati tata tertib persidangan/permusyawaratan

# Menjaga ketenangan/harmonisasi persidangan

* Presidium Sidang

o Presidium Sidang dipilih dari dan oleh peserta Permusyawaratan melalui Sidang Pleno

yang dipandu oleh Panitia Pengarah

o Presidium Sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti

aturan yang disepakati peserta

o Presidium Sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan.

Syarat-syarat Presidium Sidang :

* Mempunyai sifat leadership, bijaksana dan bertanggung jawab

* Memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan

* Peka terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif dalam situasi kritis

* Mampu mengontrol emosi sehingga tidak terpengaruh kondisi persidangan

Sikap Presidium Sidang :

* Simpatik, menarik, tegas dan disiplin

* Sopan dan hormat dalam kata dan perbuatan

* Adil, bijaksanan dan menghargai pendapat peserta

Quorum dan Pengambilan Keputusan

* Persidangan dinyatakan syah/quorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari

peserta yang terdaftar pada Panitia (bisa juga ditentukan melalui konsensus)

* Setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak berhasil

diambil melalui suara terbanyak (½ + 1) dari peserta yang hadir di persidangan

* Bila dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak terjadi suara seimbang, maka

dilakukan lobbying sebelum dilakukan pemungutan suara ulang

Tata Tertib

Tata tertib persidangan merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat persidangan

dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal dimasyarakat.

Sanksi-sanksi

Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib

persidangan akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran, dan usulan peserta

siding yang lain. Biasanya, mekanisme dalam pemberian sanksi didahului oleh peringatan

kepada peserta (biasanya sampai 3 kali), kemudian dengan kesepakatan bersama, presidium

sidang boleh mengeluarkan peserta tersebut dari forum, atau mengambil kebijakan lain dengan

atau tanpa kesepakatan peserta sidang yang lain.

Aturan Umum Persidangan Lembaga Mahasiswa

SEKILAS TENTANG PERSIDANGAN

Satu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari adalah bahwa sekian ribu juta manusia di muka

bumi, pada dasarnya hanya diatur dan dikendalikan oleh segelintir orang, tidak lebih dari

perseribu jumlah mereka. Hal ini dapat dilihat, manakala satu resolusi akan diambil oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada sebuah sidang PBB. Begitu juga dengan

Indonesia, 220 juta penduduknya diatur oleh mereka yang kurang lebih seribu orang, yang

duduk sebagai anggota legislatif/anggota dewan, melalui mekanisme persidangan yang

bermacam-macam. Dengan demikian, berlangsungnya proses persidangan, dimanapun berada,

memiliki makna yang begitu mendalam dan menentukan bagi proses berlangsungnya sebuah

lembaga atau organisasi.

Kata “sidang”, tentu bukan hal yang asing bagi kita. Sering kita mendengar atau membaca

mengenai kata sidang ini. Tapi apa sebenarnya arti dari sidang ini??. Dalam sebuah kegiatan

Musyawarah Mahasiswa, kata sidang tidak jauh berbeda artinya dengan Musyawarah. Yang

membedakan adalah dalam sebuah persidangan, permasalahan yang akan dibahas biasanya

ada dalam bentuk tertulisnya (draft tertulis). Selain itu, dalam persidangan biasanya ada aturan

baku atau formal yang mengatur jalannya persidangan. Sederhananya, Sidang adalah

Musyawarah yang formal. Ada juga yang mengartikan sidang sebagai sebuah pertemuan untuk

membicarakan sesuatu (untuk lebih jelas lihat lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Setiap permusyawaratan dalam sebuah organisasi formal pasti membutuhkan persidangan-

persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang untuk mendapatkan hasil yang

maksimal. Keputusan terbaik pada akhirnya akan lahir dari pemahaman dan ketaatan

terhadapaturan didalam sebuah persidangan.

Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal sebuah organisasi guna membahas

masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah

Ketetapan bersama. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen

organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya

final sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak, hadir ataupun tidak hadir ketika

persidangan berlangsung.

Aturan Umum Sebuah Persidangan

1. Draft Tertulis

Kumpulan lembaran-lembaran tertulis (legal & formal) yang dibutuhkan dalam suatu

persidangan.

1. Tata Tertib Sidang : berisi aturan-aturan yang menjadi acuan jalannya persidangan. Tata

tertib memuat kriteria peserta, hak dan kewajiban peserta, sanksi-sanksi, dan mekanisme

lainnya.

2. Agenda Sidang : berisi susunan acara atau susunan pokok pembicaraan atau persoalan-

persoalan yang akan dibahas dalam suatu persidangan.

3. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga : lembar konstitusional suatu

organisasi/lembaga.

4. Lembar-lembar lain yang menunjang persidangan.

4. Panitia Pelaksana (OC) atau Pengarah (SC) Persidangan

Panitia yang bertugas sebagai fasilitator terhadap terselenggaranya persidangan dari awal

hingga akhir. Panitia inilah yang berperan secara teknis menyiapkan kebutuhan-kebutuhan

untuk suatu persidangan

7. Kuorum

Persyaratan minimal, secara kuantitatif, yang menjadi acuan bahwa sidang tersebut sah dan

dapat diselenggarakan.

8. Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan seperti berikut ini (berurutan) :

1. Musyawarah mufakat. Disepakati bersama-sama.

2. Lobbying adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat agar

terciptanya mufakat. Hal menjadi pilihan bijak ketika timbul dua perbedaan pendapat, atau

permasalahan telah mengerucut.