1

Manajemen Pembelajaran Pendidikan KewarganegaraanWinarno

A. PendahuluanSebagai sebuah profesi, guru dituntut memiliki empat (4) kompetensi

yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (UU No 14tahun 2005; Permendiknas No 16 tahun 2007). Yang dimaksud dengankompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran pesertadidik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuankepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjaditeladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalahkemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yangdimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untukberkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik,sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi adalahsuatu hal yang ideal apabila keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalamkinerja seorang guru.

Terkait dengan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik(kompetensi pedagogik) inilah guru berkepentingan untuk melakukanmanajemen pembelajaran. Istilah manajemen secara luas dipahami samadengan istilah pengelolaan, atau pengaturan. Jadi dengan melakukanmanajemen pembelajaran pada dasarnya guru melakukan proses pengelolaanatau pengaturan kegiatan pembelajaran untuk para siswa. Untuk memilikikemampuan ini, tentu saja guru perlu memahami hal-hal apa saja yangberkaitan dengan manajemen pembelajaran

B. Pengertian Manajemen PembelajaranKata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno “ménagement”, yang

memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen mungkinberasal dari bahasa Italia “maneggiare” yang berarti “mengendalikan,”terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin “manus”yang berati “tangan”. Kata ini lalu terpengaruh dari bahasa Perancis manègeyang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berartiseni mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasaItalia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadiménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.(www.id.wikipedia.org/wiki/manajemen)

Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secarauniversal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagaiseni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwaseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk

2

mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemensebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, danpengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif danefesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan,sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar,terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada danmelekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajerdalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemendapat dikatakan sebagai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorangmanajer. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorangindustrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, iamenyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir,memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsitersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian,pengarahan, dan pengevaluasian.

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengansumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuanperusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambiltindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapatdigunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakanproses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan,fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Fungsi kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasiandilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalammelakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untukmelaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasiandapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan,siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebutdikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, padatingkatan mana keputusan harus diambil.

Pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakanagar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuaidengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuatingartinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinyaatau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yangdikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalahkepemimpinan (leadership).

Pengevaluasian atau evaluating dalah proses pengawasan danpengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya

3

perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajerdituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan,kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar.

Belajar menurut Gagne dalam Dahar (1989) dapat didefinisikan sebagaisuatu proses dimana suatu oganisma berubah perilakunya sebagai akibat daripengalaman. Belajar pada hakekatnya adalah suatu aktivitas yangmengharapkan perubahan tingkah laku pada diri individu yang sedang belajar(Diknas, 2004) Dari konsep belajar muncul istilah pembelajaran. Degeng dalamWena (2009) mengartikan pembelajaran sebagai upaya membelajarkan siswa.Gagne dan Briggs mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events(kondisi, peristiwa, kejadian, dsb ) yang secara sengaja dirancang untukmempengaruhi pembelajar, sehingga proses belajarnya dapat berlangsungmudah (Diknas, 2004)

Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan guru,seperti halnya dengan konsep mengajar. Pembelajaran mencakup semuakegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belejarmanusia. Pembelajaran mencakup pula kejadian-kejadian yang diturunkan olehbahan-bahan cetak, gambar, program radio, televisi, film, slide maupunkombinasi dari bahan –bahan itu. Bahkan saat ini berkembang pembelajarandengan pemanfaatan berbagai program komputer untuk pembelajaran ataudikenal dengan e –learning.

Berpijak dari konsep manajemen dan pembelajaran, maka konsepmanajemen pembelajaran dapat diartikan proses mengelola yang meliputikegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) danpengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan sipebelajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya gunamencapai tujuan. Dalam “memanaje” atau mengelola pembelajaran, manajerdalam hal ini guru melaksanakan berbagai langkah kegiatan mulai darimerencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengarahkandan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Pengertian manajemenpembelajaran demikian dapat diartikan secara luas dalam arti mencakupkeseluruhan kegiatan bagaimana membelajarkan siswa mulai dari perencanaanpembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran.

Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen pembelajaran merupakanbagian dari strategi pembelajaran yaitu strategi pengelolaan pembelajaran(Made Wena, 2009). Manajemen pembelajaran termasuk salah satu darimanajemen implementasi kurikulum berbasis kompetensi (Diknas, 2004)Manajemen yang lain adalah manajemen sumber daya manusia, manajemenfasilitas, dan manajemen penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam halmenajemen pembelajaran sebagai berikut; jadwal kegiatan guru-siswa; strategipembelajaran; pengelolaan bahan praktik; pengelolaan alat bantu; pembelajaranber-tim; program remidi dan pengayaan; dan peningkatan kualitas

4

pembelajaran. Pengertian manajemen di atas hanya berkaitan dengan kegiatanyang terjadi selama proses interaksi guru dengan siswa baik di luar kelasmaupun di dalam kelas. Pengertian ini bisa dikatakan sebagai konsepmanajemen pembelajaran dalam pengertian sempit.

Dengan berpijak dari beberapa pernyataan di atas, kita dapatmembedakan konsep manajemen pembelajaran dalam arti luas dan dalam artisempit. Manajemen pembelajaran dalam arti luas berisi proses kegiatanmengelola bagaimana membelajarkan si pebelajar dengan kegiatan yangdimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendaliandan penilaian. Sedang manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikansebagai kegiatan yang perlu dikelola oleh guru selama terjadinya prosesinteraksinya dengan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnyadalam makalah ini yang dimaksudkan manajemen pembelajaran adalahmanajemen pembelajaran dalam arti luas. Kegiatan mengelola pembelajaranmulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian danpenilaian perlu dilakukan oleh manajer (guru) dengan maksud agar mencapaitujuan pembelajaran yang diinginkan. Seorang guru PKn penting sekali untukmemahami dan berikutnya mampu melaksanakan manajemen pembelajaransecara benar pada mata pelajaran PKn di sekolah.

C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolahMenurut Udin S Winatapura (2001), pendidikan kewarganegaraan atau

citizenship education sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi sertapraksis pendidikan nasional Indonesia dalam lima status. Pertama, sebagaimata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga,sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangkaprogram pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemasdalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (PenataranP4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu crashprogram. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individualdan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dankerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status perta-ma, kedua, ketiga, dan keempat. Berdasar pendapat di atas maka pendidikankewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah merupakan satu dari limastatus PKn yang praksis di Indonesia.

Pada perkembangan terakhir kurikulum persekolahan di Indonesia yanglebih dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dimunculkan dengannama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Permendiknas No 22tahun 2006). Sebelumnya pendidikan kewarganegaraan bernama matapelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Berdasarpermendiknas No 22 tahun 2006 tersebut , Pendidikan Kewarganegaraan

5

diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukanwarganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dankewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil,dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkantujuan dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didikmemiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dankreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) Berpartisipasi secara aktifdan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi, (3) Berkembangsecara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter -karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya , (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturandunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologiinformasi dan komunikasi.

Adapun standar isi atau yang menjadi materi kajian mata pelajaran PKndi sekolah mencakup 8 ruang lingkup. Kedelapan runag lingkup kajian tersebutadalah :1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan,

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda,Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalampembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan RepublikIndonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga,Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa danbernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilaninternasional

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajibananggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan,penghormatan dan perlindungan HAM

4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga dirisebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaanmengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri ,Persamaan kedudukan warga negara

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yangpertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia,Hubungan dasar negara dengan konstitusi

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dansistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakatmadani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi

6

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologinegara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologiterbuka

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeriIndonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasionaldan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Menyimak maksud dan tujuan dari mata pelajaran PendidikanKewarganegaraan di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dansejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahanapengembangan warganegara yang demokratis yakni mengembangkankecerdasan warganegara (civic intellegence), membina tanggung jawabwarganegara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warganegara (civicparticipation). Tiga kompetensi warganegara ini sejalan pula dengan tigakomponen pendidikan kewarganegaraan yang baik yaitu pengetahuankewarganegaraan (civic knowledge), ketrampilan kewarganegaraan (civic skills),dan karakter kewarganegaraan (civic dispositions) (Branson. 1998). Warganegarayang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi warganegara yangcerdas. Warganegara yang memiliki ketrampilan kewarganegaraan akanmenjadi warganegara yang partisipatif, sedangkan warganegara yang memilikikarakter kewarganegaraan akan menjadi warganegara yang bertanggungjawab.

Apabila kita kaitkan kedelapan ruang lingkup PKn persekolahan dengantiga kompetensi pendidikan kewarganegaraan di atas, maka belum nampakpemetaaan dari ketiga komponen tersebut. Kedelapan ruang lingkup belummenunjukkan mana-mana yang termasuk dalam domain pengetahuankewarganegaraan (civic knowledge), ketrampilan kewarganegaraan (civic skills),atau karakter kewarganegaraan (civic dispositions). Kejelasan akan hal itu dapatkita temukenali dari sejumlah rumusan standar kompetensi (SK) dankompetensi dasar (KD) yang terjabar di masing-masing kelas. Rumusan dalamstandar kompetensi dan kompetensi dasar akan membawa kita untuk tahukearah domain mana seharusnya ruang linkup PKn itu dibelajarkan. MisalnyaSK 1 kelas VII yang berbunyi “Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara” mengarahkan kita kepada domain karakter kewarganegaraan (civicdispositions). SK 2 kelas VII yang berbunyi “Mendeskripsikan maknaProklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama” menitikberatkan padadomain pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge). Sedangkan SK 4 kelasVII yang berbunyi “Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakanpendapat” menitikberatkan pada domain ketrampilan kewarganegaraan (civicskills). Meskipun ketiga domain atau kompetensi pendidikan kewarganegaraan

7

di atas saling berhubungan dan sinergis, tetapi dengan pemberian penekananmelalui standar kompetensi yang dirumuskan ini telah memberitahukankepada guru PKn bahwa kompetensi inilah yang ingin dicapai melaluipembelajaran materi tersebut.

D. Pembelajaran PKn secara DemokratisKonsekuen dengan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

wahana pengembangan warganegara yang demokratis maka menuntut pulaproses membelajarkan siswanya atau pembelajarannya dilakukan secarademokratis pula. Guru PKn dituntut untuk menggunakan metode metodepembelajaran yang lebih demokratis (demokratic learning) daripada metodeindoktrinatif. Dikatakan bahwa “democratic learning can tentatively and in generalbe defined as learning in a system which supports democratic principles a long withreaching the learning outcomes” (www.id.wikipedia/democraticlearningPembelajaran demokratis dapat diartikan sebagai suatu sisten pembelajaranyang sejauh mungkin menggunkan prinsip-prinsip demokrasi dalam mencapaitujuan pembelajarannya. Lebih lanjut oleh dikatakan Palle Qvist bahwa “Moreexact democratic learning can now be defined as learning in a system where decisions,processes and behaviour related to learning are established through argumentation(discussion) or negotiation (dialog), voting or consensus (alone or in combination)between those affected by the decision simultaneously reaching the learning outcomes,the technical and professional knowledge and insight. The participants must inprinciple be equal with equal rights and feel themselves committed to the values ofrationality and impartiality”. Dalam pembelajaran demokratis, pembuatankeputusan dan perilaku dilakukan melalui proses dialogis, argumentasi,negosiasi dimana siswa memiliki partisipasi dan hak-hak yang sama. Dalampembelajaran demokratis, amat penting diciptakan hubungan yang bersifatkemitraan antara guru dengan siswa.

Pembelajaran demokratis secara filosofis merupakan pembelajaran yang“membebaskan” daripada pembelajaran yang sifatnya “membelenggu” siswasebagai pebelajar. Ciri pembelajarannya adalah bersifat dialogis antara gurudan siswa, tidak ada dominasi dari guru. Siswa sebagai subyek belajar dapatmemaksimalkan inisiatif, pemikiran, gagasan, ide, kreativitas, dan karya.Pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadisubjek dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang demokratis adalah suatubentuk upaya menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melaluiproses pembelajaran yang demokratis. Secara singkat pembelajaran demokratismerupakan proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi,yaitu: (1) Penghargaan terhadap kemampuan., (2) Menjunjung keadilan.dan(3) Menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragamanpeserta didik. (Diknas, 2004)

8

Pembelajaran demokratis menekankan pada bagaimana siswa belajar(how we think) bukan apa yang harus dipelajari (what we think) prinsip belajarini dipengaruhi oleh pandangan John Dewey dengan paradigma “How wethink”. Dalam pembelajaran demokratis, siswa adalah subyek belajar yang aktifdan berpartisipasi. Maka belajar adalah proses menemukan dan proses berfikiryang reflektif (Reflective Inquiry). Sedangkan langkah berfikir reflektiveadalah 1) adanya masalah; 2) membuat hipotesis, 3) mengelaborasi implikasilogis dari hipotesis, 4) menguji hipotesis dan 5) menarik kesimpulan.Konsekwensi dari pembelajaran demokratis adalah perubahan paradigmapembelajaran yang semula berpusat pada guru (teacher centered) menjadipembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Secara ekstrem,dengan adanya tuntutan pembelajaran demokratis maka paradigmapembelajaran bergerak dari ujung pendekatan yang ekspositori menuju ujunglain yaitu pendekatan inkuiri diskoveri.

Secara umum ada tiga teori sekaligus model pembelajaran yang berlakuyaitu teori atau model behavioris, kognitif dan konstruktif dan idealnyakurikulum berbasis kompetensi menggunakan teori konstruktivisme(Yulaelawati. 2004). Berpijak dari pendapat itu maka ideal pula bilapembelajaran PKn yang juga berbasis pada kompetensi siswa menganut modelpembelejaran konstruktivisme bukan lagi behaviorisme. Model pembelajaranyang menganut teori belajar konstruktivisme adalah model pembelajaran yangmengarah pada keterlibatan aktif siswa Sedangkan model pembelajaran yangmengarah pada keterlibatan aktif guru dikenal dengan model pembelajaranyang menganut teori belajar behaviorisme.

Dengan demikian pembelajaran PKn perlu bergerak dari pembelajaranbehavioristik menuju konstruktivistik. Prinsip prinsip kontruktivistik ituadalah sebagai berikut: : pengetahuan itu non- objektif, temporer, selaluberubah; belajar adalah pemaknaan pengetahuan; mengajar adalah menggalimakna; mind berfungsi sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul maknayang unik; si belajar bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadappengetahuan yang dipelajari. Model pembelajaran yang berdasarkonstruktivisme lebih menekankan hal-hal sebagai berikut (1) Kecakapan yanglebih tinggi (2) Proses belajar (3) Penemuan (4) Penggunaan lingkungan yanglebih kaya (4) Motivasi instrinsik (5) Problem yang menantang siswa (6)Pembelajaran dari kasus dan (7) Alat evaluasi tidak hanya tes. Beberapa modelpembelajaran berbasis konstruktivisme misalnya pembelajaran kontekstual,pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif

Dalam naskah kurikulum 2004 yang menjadi cikal bakal KTSP telah puladikemukakan perlunya pembelajaran PKn yang sesuai dengan prinsip-prinsipdemokrasi. Dikatakan bahwa pembelajaran dalam mata pelajaranKewarganegaraan merupakan proses dan upaya dengan menggunakanpendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan

9

kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Pendekatanbelajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain dengan metode-metode: (1)kooperatif, (2) penemuan, (3) inkuiri, (4) interaktif, (5) eksploratif, (6) berpikirkritis, dan (7) pemecahan masalah. Metode-metode ini merupakankharakteristik dalam pembelajaran Kewarganegaraan.

Metode kooperatif dan interaktif adalah pembelajaran yang menerapkanprinsip bekerjasama. Bekerjasama antar siswa, kerjasama siswa dengan guru,siswa dengan tokoh masyarakat, dan siswa dengan lingkungan belajar lain.Dengan bekerjasama maka akan terjadi interaksi yang intens sekaligusmenumbuhkan pembelajaran yang partisitorik.

Berfikir kritis pada hakekatnya mengembangkan unsur pemikiranrasional dan empiris berdasar pengetahuan ilmiah. Pemikiran kritis adalah antidogmatis dan propaganda serta kebalikan dari pemikiran tradisional. Denganberfikir kritis maka dapat menemukan kebenaran secara obyektif, beranimengkritisi pelbagai ketidak beresan di masyarakat , mampu menunjukkankelemahan-kelemahan selanjutnya sebagai bahan informasi untuk mengambiltindakan rasional dalam bersikap terhadap sesuatu. Berpikir kritis merupakanrekasi atas berfikir tardisional yang cenderung menutup-nutupi realitas , hanyauntuk mendukung status quo serta kelestarian kekuasaan yang ada.

Metode ekplorasi, penemuan, pemecahan masalah dan inkuri padahakeketnya merupakan metode belajar yang menerapkan pendekatan ilmiah(the application of the scientific methods ) dalam rangka mencari, menemukan danmengatasi masalah. Metode ini sangat menunjang pembentukan sikap siswauntuk peka terhadap permasalahan di masyarakat.

Metode-metode pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan secarabervariasi di dalam atau di luar kelas dengan memperhatikan ketersediaansumber-sumber belajar. Guru dengan persetujuan kepala sekolah selain dapatmembawa siswa menemui tokoh masyarakat dan pejabat setempat, juga dapatmengundang tokoh masyarakat dan pejabat setempat ke sekolah untukmemberikan informasi yang relevan dengan materi yang dibahas dalamkegiatan pembelajaran.

Model pembelajaran lain yang sekarang dikembangkan dalam PendidikanKewarganegaraan adalah Praktik Belajar Kewarganegaraan (PBK). PraktikBelajar Kewarganegaraan (PBK) adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancanguntuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalamanbelajar praktik-empirik. Dengan adanya praktik, siswa diberikan latihan untukbelajar secara kontekstual.

PBK untuk Kelas I, II, dan III dilakukan dengan penyelenggaraanpermainan dan simulasi yang menarik, merangsang proses berpikir,membiasakan untuk bersikap dan berbuat sesuatu yang baik, danmengembangkan sikap positif terhadap lingkungannya. PBK untuk Kelas IV, V,dan VI dilakukan dengan membuat karangan, menganalisis suatu isu atau

10

kasus yang dikutip oleh guru dari koran dan majalah, dan membuat laporantertulis tentang suatu kegiatan atau peristiwa.

PBK untuk Kelas VII, VIII, dan IX dilakukan dengan: (1) mengidentifikasimasalah, (2) mengumpulkan dan mengevaluasi informasi berkaitan denganmasalah, (3) menguji dan mengevaluasi pemecahan masalah, (4) memilih ataumengembangkan alternatif pemecahan masalah yang direkomendasikan, (5)mengembangkan rencana tindakan, dan (6) mengevaluasi pelaksanaantindakan.

PBK untuk Kelas X, XI, XII SMA dan MA dilakukan denganmengaplikasikan metode-metode ilmiah (the application of the scientific methods)seperti metode pemecahan masalah (problem solving method) dan metode inkuiri(inquiry method).

Langkah-langkah metode pemecahan masalah yaitu sebagai berikut: (1)merumuskan masalah, (2) membuat kerangka untuk pemecahan masalah, (3)menentukan sumber data, (4) mencari data, (5) menaksir kelayakan data, (6)memilah dan memasukan data ke dalam kerangka, (7) meringkas danmelakukan verifikasi data, (9) mengamati hubungan antar data, (10)menafsirkan data, (11) menyimpulkan hasil penafsiran, dan (12)mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah. Untuk langkah-langkahmetode inkuiri yaitu sebagai berikut: (1) membuat fokus untuk inkuiri, (2)menyajikan masalah, (3) merumuskan kemungkinan penyelesaian, (4)mengumpulkan data, (5) menilai penyelesaian yang diajukan, dan (6)merumuskan kesimpulan.

D. Beberapa Kelemahan dalam Pembelajaran PKnMata pelajaran PKn yang sebelumnya bernama PPKn belum bisa

dipahami sepenuhnya oleh banyak guru PKn. Pendapat –pendapat yangberkembang di kalangan guru PKn dapat dirangkum sebagai berikut;1. Pandangan bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang baru ini

tidak lebih dari pelajaran Kewarganegaraan masa lalu atau kita kembalipada mata pelajaran Kewarganegaraan , Civics, atau Kewargaan Negara ditahun 1960-an.

2. Pandangan bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baru adalahgabungan saja dari pelajaran PPKn dan pelajaran Tata Negara yangdiajarkan pada sekolah-sekolah menengah umum, sekaligus pula porsipelajaran Tata Negara mendapat tempat yang lebih pada pelajaran baru ini

3. Pandangan bahwa dengan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baruakan semakin mudah dan enak dalam mengajarkan karena lebih banyakmateri sehingga tidak akan kehabisan materi sebagaimana dalammengajarkan PPKn

11

Jika diperhatikan, maka pandangan dan pendapat demikian menyimpankesalahan dan bisa menjadi faktor yang memperlemah pencapaian idealpendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pandangan pertamamenyederhanakan makna, visi dan paradigma baru PKn karena terpaku hanyapada istilah semata. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan paradigmabaru adalah jelas yaitu mewujudkan masyarakat demokratis melaluipendidikan untuk mendukung tetap terjaganya negara Indonesia yangdemokratis. Konsep “demokrasi” menjadi kata kunci dalam pelajaran ini. Halini berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan masa lalu yang lebihmenekankan pada pengetahuan sebagai warganegara.

Pandangan kedua mengkaburkan landasan keilmuan dari pendidikankewarganegaraan paradigma baru. Dengan berlandaskan pada demokrasipolitik maka pelajaran ini menitikberatkan pada pembentukan pengetahuan,karakter dan ketrampilan kewarganegaraan agar menjadi warganegara yangkritis dan partisipatif dalam sistem politik demokrasi. Pelajaran PPKn dan TataNegara tidak mengarah pada pembentukan kompetensi kewarganegaraansebagaimana yang diharapkan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru.PPKn menitikberatkan pada pendidikan nilai moral yang serba Pancasilasedangkan Tata Negara bersumberkan pada hukum yang sekedar kognitif.Barangkali pendidikan nilai dan hukum adalah penting tetapi itu bukan misidari pendidikan kewarganegaraan.

Sedangkan pandangan ketiga menafikan basis kompetensi yangmerupakan ciri dari Kurikulum Berbasis Kompetensi termasuk pendidikankewarganegaraan paradigma baru. Dengan pandangan demikian justru akanmengembalikan kurikulum pada basis materi. Kelemahan PPKn masa laluadalah materinya yang terlalu overload, tumpang tindih, banyak hal yang harusdiajarkan dan kurang ilmiah sehingga membebani siswa. PendidikanKewarganegaraan paradigma baru berupaya untuk memperbaiki dengan caramenyederhanakan materi, memperjelas landasan keilmuannya danmenekankan pada kompetensi siswa. Mengajarkan PendidikanKewarganegaraan tidak dengan menyampaikan sebanyak mungkin materipelajaran tetapi membelajarkan siswa dengan prinsip learning by doing (belajarsambil melakukan). Menyampaikan materi banyak hanya akan membebanisiswa dan yang terjadi diibaratkan seperti memasukkan “sampah” Akankeluar “sampah” pula yang tentu saja tidak berguna (garbage in garbage out).Oleh karena itu alokasi waktu yang banyak dengan hanya materi yang cukupdapat dilakukan dengan memperbanyak Praktik Belajar Kewarganegaraan.

Temuan lain juga menunjukkan beberapa kelemahan terutama yangdihadapi guru PKn berkaitan dengan munculnya pelajaran baru ini. Hasiltemuan tersebut adalah 1) Pemahaman para guru PPKn masih terbatasterhadap pelajaran PKn. Pelajaran Kewarganegaraan dipahami memiliki visidan tujuan yang sama dengan pelajaran PPKn sebelumnya. Dikatakan bahwa

12

materi keilmuan dari pelajaran PKn lebih banyak berkaitan dengan masalahkenegaraan sebagaimana dalam pelajaran Tata Negara , 2) Guru PPKn dalammenyiapkan pembelajaran Kewarganegaraan telah mendasarkan padaKurikulum Kewarganegaraan SMA, silabus dan skenario pembelajaran yangdisusun sendiri, menyiapkan buku pelajaran dan alat penilaian, 3) Guru PPKnmenghadapi kendala dengan adanya materi yang relatif baru dari pelajaranKewarganegaraan sehingga harus lebih dahulu belajar, kendala penggunaanmetode kerja kelompok dalam kelas besar serta kesulitan melakukan penilaiandengan adanya format penilaian yang baru menurut kurikulum 2004 (Winarno,2004)

Khusus yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran PKn, guru telahmenyusun seperangkat rencana pembelajaran seperti, silabus dan skenariopembelajaran PKn. Namun kebanyakan silabus dan skenario tersebut meskipundisusun guru sendiri atau telah atas nama guru yang bersangkutan , silabusdan skenario tersebut lebih banyak didapat dari copian guru lain, hasilpelatihan yang sudah jadi atau dari lembaga yang telah menyusunnya(MGMP). Alasan yang dikemukakan umumnya karena lebih praktis, tidakmenyita waktu dan yang lebih penting adalah pelaksanaannya.

E. Me”manaje” Pembelajaran untuk PKnKegiatan “memanej” atau mengelola pembelajaran untuk PKn bagi guru

PKn penting sekali dilakukan sebagai upaya maksimal dalam rangka mencapaitujuan ideal pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yaitu membentukwarga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter. Kegiatan manajemenpembelajaran dalam PKn yang sejalan dengan fungsi-fungsi manajemenhendaknya dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian,pengarahan, dan pengevaluasian pembelajaran.

Dalam standar proses yang dikeluarkan Departemen PendidikanNasional yaitu Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses secaratersurat sesungguhnya telah menganut prinsip dan fungsi fungsi manajemenuntuk pembelajaran. Pasal 1 menyatakan “Standar proses untuk satuanpendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran,pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, danpengawasan proses pembelajaran”. Kegiatan perencanaan proses pembelajaran,pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, danpengawasan proses pembelajaran, pada dasarnya semua itu merupakan fungsidari suatu manajemen. Berdasar ketentuan dalam Permendiknas tersebutsemakin jelas dan menjadi amanat bersama akan pentingnya melakukanmanajemen dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya kegiatan kegiatan apa saja yang ada dari masing-masingfungsi manajemen pembelajaran dalam permendiknas tersebut ? Dalam tahapperencanaan proses pembelajaran , kegiatan perencanaan mencakup

13

Perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencanapelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standarkompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi,tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatanpembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kegiatan persyaratanpelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Persyaratanpelaksanaan proses pembelajaran meliputi hal-hal sebagai berikut; ketentuantentang rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks pelajaran ,dan pengelolaan kelas. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran meliputi Kegiatanpendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

Penilaian pembelajaran adalah penilaian dilakukan oleh guru terhadaphasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi pesertadidik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasilbelajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secarakonsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontesdalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, danpenilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar PenilaianPendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

Pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan , supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pemantauan mencakup pemantauanproses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusikelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawacara, dandokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawassatuan pendidikan. Kegiatan supervisi mencakup supervisi prosespembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasilpembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberiancontoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan olehkepala dan pengawas satuan pendidikan. Kegiatan evaluasi dilakukan untukmenentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahapperencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, danpenilaian hasil pembelajaran. Dalam tahap pelaporan, hasil kegiatanpemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepadapemangku kepentingan. Sedangkan dalam tahap tindak lanjut mencakupkegitan 1) pemberian penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yangtelah memenuhi standar. 2) pemberian teguran yang bersifat mendidikdiberikan kepada guru yang belum memenuhi standar.dan 3). pemberiankesempatan guru untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

Secara skematis, manajemen pembelajaran sesuai Permendiknas No 41tahn 2007 tentang Standar Proses , sebagai berikut;

14

Fungsimanajemen

Cakupankegiatan

Deskripsi

Perencanaanprosespembelajaran

Penyusunansilabus danRencanapelaksanaanpembelajaran(RPP)

Silabus sebagai acuan pengembangan RPPSilabus dapat dikembangkanoleh para guru secara mandiri atauberkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompokMusyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG),dan Dinas Pendidikan.RPP) sebagai persiapan pembelajaranmemuat identitas mata pelajaran, standarkompetensi (SK), kompetensi dasar (KD),indikator pencapaian kompetensi, tujuanpembelajaran, materi ajar, alokasi waktu,metode pembelajaran, kegiatanpembelajaran, penilaian hasil belajar, dansumber belajar

Pelaksanaanprosespembelajaran

KegiatanpersyaratanpelaksanaanprosespembelajarandanPelaksanaanpembelajaran

Persyaratan pelaksanaan prosespembelajaran meliputi hal-hal sebagaiberikut; ketentuan tentang rombonganbelajar, beban kerja minimal guru, bukuteks pelajaran , dan pengelolaan kelas.Kegiatan pelaksanaan pembelajaranmeliputi kegiatan pendahuluan, kegiataninti dan kegiatan penutup.

Penilaian hasilpembelajaran

Penilaian dilakukan secara konsisten,sistematik, dan terprogram denganmenggunakan tes dan nontes dalam bentuktertulis atau lisan, pengamatan kinerja,pengukuran sikap, penilaian hasil karyaberupa tugas, proyek dan/atau produk,portofolio, dan penilaian diri

Pengawasanprosespembelajaran

Pemantauan ,Supervisi ,Evaluasi,Pelaporan danTindak lanjut.

Pemantauan dilakukan pada tahapperencanaan, pelaksanaan, dan penilaianhasil pembelajaranSupervisi dilakukan pada tahapperencanaan, pelaksanaan, dan penilaianhasil pembelajaran

15

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, danevaluasi proses pembelajaran dilaporkankepada pemangku kepentinganTindak lanjut berupa pemberian penguatandan penghargaan, pemberian teguran dnpemberian kesempatan untuk mengikutipelatihan/penataran lebih lanjut.

Fungsi-fungsi manajemen pembelajaran di atas berlaku untuk semua matapelajaran. Artinya secara umum guru dalam mengelola pembelajarannya dapatmengacu pada fungsi-fungsi berikut kegiatan cakupannya. Pada penerapannyauntuk setiap bidang studi atau mata pelajaran, tentu saja kita dapatmengembangkannya sesuai dengan karakter dan ciri khas dari pembelajaranmata pelajaran yang diampunya.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang studi memiliki karakteristikyang cukup berbeda dengan bidang studi lainnya. Salah satu ciri khasnyaadalah sebagai suatu bidang kajian yang bersifat multidimensional, amat pekaterhadap berbagai perubahan lokal, nasional maupun global serta secara umumbertujuan mengembangkan warga negara yang “baik” sejalan dengan amanatdasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945. Pendidikankewarganegaraan suatu negara akan sejalan dengan kepentingan hidupberbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia harussejalan dan mengarah pada pengembangan karakter warga negara Indonesiayang berdasar Pancasila. Karakteristik ini mengisyaratkan bahwa pendidikankewarganegaraan termasuk PKn di sekolah pada dasarnya adalah pendidikankarakter atau “value education” bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila. Disisi lain PKn menuntut perlunya pembelajaran yang demokratis artinyaberpusat pada diri siswa. Tujuan menjadi warga negara yang baik(berkarakter, cerdas dan terampil) hanya dapat dicapai jika siswa belajarmelakukan dan pembelajarannyapun bersifat “bagaimana melakukan”.

Berpijak dari pernyataan di atas dan dengan mengadopsi fungsi-fungsimanajemen, maka secara skematis manajemen pembelajaran untuk PKndirekomendasikan sebagai berikut;

FungsiManajamen

CakupanVariabel

Deskripsi Luaran

PerencanaanPembelajaran

Kondisipembelajaran

16

Tujuan PKn Tujuan PKn dirumuskan denganmendasarkan pada tujuan nasional,tujuan pendidikan nasional, tujuanmata pelajaran, dan kompetensi dasarlulusan,

Analisistujuan

Karakteristikisi PKn

Terdiri atas 3 komponen :pengetahuan, sikap & ketrampilankewarganegaraanTingkat kedalaman dan keluasanPenentuan isi materi PKn denganmemperhatikan subyek belajar

Analisisbahan

Subyek belajar Mencakup kualitas si pebelajar : usia,pengetahuan awal, minat, motivasi,termasuk karakteristik warganegarayang diinginkan.Mencakup kuantitas : individu,kelompok (kelas kecil atau besar)

Analisissubyek

StrategipembelajaranStrategipengorganisasian

Memilih dan menata isi pembelajaran: macam komponen (pengetahuan,sikap atau ketrampilan)Menentukan urutan, kedalaman ,keluasan dan keterkaitan bahan ajarMendasarkan pada karakteristiksubyek belajar

Bahanajar/materi

Strategipenyampaian

Menentukan model, strategi , metodepembelajaran yang demokratisMendasarkan pada macam komponendan karakteristik subyek belajarMenyampaikan isi pembelajaran

Langkahpembelajaran

PelaksanaanPembelajaran

Stretegipengelolaan

Mengelola kelas yang demokratisMengelola pola interaksiPenjadwalan : tatap muka, tugas,studi lapanganBerkait dengan pengorganisasian danpenyampaian

Pengelolaanpembelajaran

PenilaianPembelajaran

Hasilpembelajaran

17

Keefektifan Diukur dengan indikator :penguasaan perilaku yang dipelajarisecara cermat, kecepatan unjuk kerja,tingkat alih belajar dan tingkat retensi

Hasilbelajar

Efisiensi Perbandingan antara efektifitasdengan jumlah waktu dan biaya yangdiperlukan

Hasilpembelajaran

Daya Tarik Diukur dengan tingkat kepuasan, dankecenderungan untuk terus belajar

Aceptabilitasmatapelajaran

Prosespembelajaran

PengendalianPembelajaran

Umpan balik Membandingkan antara pelaksanaandan hasil penilaian dengan rencanayang telah dibuat

Analisisrefleksi

Pada tahap perencanaan pembelajaran PKn sebelum menghasilkanrencana pembelajaran, adalah melakukan analisis terhadap kondisipembelajaran yang terdiri 3 hal yaitu tujuan dari PKn , karakteristik PKn dan sipebelajar. Tujuan PKn sekaligus pula akan menentukan macam karakteristikwarga negara yang kita inginkan. Tujuan PKn juga mempengaruhi penekananpada karakteristik isi PKn mana yang akan kita belajarkan pada siswa selakupebelajar. Jika tujuan PKn adalah pembentukan karakter (sikap ) warga negaratentu saja isi PKn perlu lebih banyak memuat atau menekankan pada civicdisposition. Analisis terhadap si pebelajar misalnya tentang tarafperkembangan akan menetukan seberapa besar luas dan dalam isi PKn itudibelajarkan, macam strategi yang sesuai dan media yang menarik bagi anak.Kesemua itu perlu diolah oleh guru PKn yang selanjutnya hasil analis (analisistujuan, bahan dan subyek belajar) tersebut dimuatkan dalam perangkat rencanapembelajaran

Dalam tahap pelaksanaan, guru sudah berhadapan dengan strategipembelajaran yang mencakup 3 hal: Strategi pengorganisasian (OrganizationalStrategy), Strategi penyampaian (Delivery Strategy) , dan strategi pengelolaan (Management Strategy). Pada strategi pengelolaan inilah kita memasuki konsepmanajemen pembelajaran dalam arti sempit sebagaimana dinyatakan padabagian sebelumnya. Ini artinya manajemen pembelajaran dalam arti sempitberada pada tahapan pelaksanaan proses pembelajaran sebagai bagian darimanajemen pembelajaran dalam arti secara luas.

Strategi pengorganisasian berisi cara-cara menetapkan isi suatu bidangstudi, berhubungan dengan tindakan pemilihan materi, penataan isi,

18

pembuatan diagram dan sejenisnya. Strategi penyampaian berisi cara- caramenyampaikan pembelajaran kepada siswa dan atau untuk menerima sertamerespon masukan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannnya. Caramenyampaikan materi PKn ini berkaitan erat dengan berbagai model ataumetode pembelajaran PKn yang harus bercirikan sebagai pembelajarandemokratis. Strategi pengelolaan berisi cara-cara untuk menata interaksi antarasiswa dan variable strategi pembelajaran lainnya. Berhubungan denganpemilihan strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian. Strategi ini jugaberhubungan dengan penjadwalan, pencatatan kemajuan belajar dan motivasi.

Pada tahap penilaian, variabel yang perlu digarap adalah variabel hasilpembelajaran yang terdiri atas 3 hal yaitu: kefektifan , efisiensi dan daya tarik.Variabel hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan indikatortentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran dibawah kondisi yangberbeda. Hasil pembelajaran biasanya hanya diukur tingkat efisien danefektivitas saja. Penting untuk dijalankan -apalagi untuk pembelajaran PKn-adalah tentang daya tarik. Selama ini sering dikemukakan bahwa pembelajaranPKn tidak menarik bagi siswa. Dengan adanya variable daya tarik, guru PKnperlu untuk mengukur tentang daya tarik ini pada setiap selesainyapembelajaran agar ke depannya bisa melakukan perbaikan-perbaikan gunamenjadikan PKn sebagai mata pelajaran yang menarik dan berwibawa bagisiswa.

Pada tahap pengendalian, tugas ini dilakukan selama prosespembelajaran berjalan terutama pada saat pelaksanaan dan penilaian. GuruPKn perlu menggunakan variable umpan balik (feed back) dengan caramembandingkan apakah pelaksanaan dan penilaian yang telah berjalan sesuaitidak dengan perencanaan yang dibuat. Dalam tahap ini, guru menghasilkananalisis refleksi untuk menjadi balikan bagi manajemen pembelajaranberikutnya.

F. Ragam model pembelajaran demokratis PKnPenting untuk diketengahkan tentang ragam model pembelajaran PKn

yang demokratis. Hal demikian sesuai dengan karakteristik warga negara yanghendak kita tuju yaitu warga negara demokratis dan bertanggung jawab dankarakteristik pembelajaran bidang PKn yang mana menuntut perlunya carapembelajaran yang berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi. Dinyatakan dalamDiknas (2007) bahwa PKn sebagai mata pelajaran yang menekankan padapembinaan dan pengembangan nilai demokrasi di sekolah dan masyarakat,perlu diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pendidikanyang demokratis dan bertanggung jawab.

Rath dan Kinchenbaum dalam Diknas (2007) dan Udin Winataputra(2008) mengindentifikasi adanya beberapa model pembelajaran yang mampumengembangkan sikap demokratis siswa. Model-model demikian cukup

19

relevan dengan pembelajaran PKn yang juga mengamanatkan perlunyapembelajaran demokratis. Model-model pembelajaran tersebut adalah;1. PERTEMUAN KELAS BERITA BARU

Pertemuan kelas guna membahas berita aktual yang ada di media masa.Contoh: Berita Demontran yang anarkhis.

2. CAMBUK BERSIKLUSPertemuan saling bertanya dan menjawab secara bergiliran. Setiap siswaharus mendengarkan pertanyaan dan menyiapkan pertanyaan untuk siswalain bukan pemberi pertanyaan sebelumnya. Contoh: Siswa A bertanyakepada siswa B “ Mengapa ada tawuran di sekolah”? Siswa B menjawabpertanyaan itu. Dilanjutkan siswa B mengajukan pertanyaan terkait denganpertanyaan A, “ Bagaimana cara menjaga kerukunan antar siswa” danseterusnya .

3. WAKTU UNTUK PENGHARGAANPertemuan untuk memberikan penghargaan atau penghormatan terhadaporang lain, krn dgn cara ini siswa akan terasah nuraninya untuk selalumenghormati orang lain karena prestasinya atau dedikasinya yg diberikankepada kepentingan umum.

4. WAKTU UNTUK YANG TERHORMATMelalui acara yang secara khusus diadakan atas inisiatif siswa untukmemberikan penghargaan kepada orang yang sangat dihormati. Contoh:Acara perpisahan Purna Tugas Guru di sekolah.

5. PERTEMUAN PERUMUSAN TUJUANMelalui pertemuan yang sengaja diadakan atas inisiatif guru dan/atau siswauntuk merumuskan visi atau tujuan sekolah, program-program kegiatanOSIS. Karena dgn cara ini siswa merasa memiliki sekolah dan padagilirannya menumbuhkan kecintaan dan tanggung jawab terhadpsekolahnya.

6. PERTEMUAN LEGISLASIMelalui pertemuan siswa diajak untuk merumuskan atau menyusun normaatau aturan yang akan berlaku di sekolah. Melalui kegiatan ini siswa merasamemiliki kesadaran untuk mentaati aturan yang dirumuskan oleh siswasendiri.

7. PERTEMUAN EVALUASI ATURANPertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan norma atau aturan yang telahdisepakati dan berlaku di sekolah.

8. PERTEMUAN PERUMUSAN LANGKAH KEGIATANPertemuan untuk menentukan prioritas atau tahapan kegiatan yang akandilakukan oleh siswa dibawah bimbingn sekolah.

9. PERTEMUAN EVALUASI DAN BALIKAN

20

Memberikan masukan terhadap pelaks kebijaksanaan sekolah ata dasarhasil monitoring kelompok siswa dan atau guru yg sengajar ditugasi untukitu.

10. PERTEMUAN REFLEKSI BELAJARPertemuan pengendapan dan evaluasi terhadap proses dan atau hasilbelajar setelah selesai satu atu beberapa pertemuan

11. FORUM SISWAPertemuan untuk memberi kesempatan siswa secara individu ataukelompok menyajikan pendapatnya hasl pemahaman trhadap sumberinformasi atau proyek belajar yg dilakukan aas tugas guru atau inisiatifsendiri.

12. PERTEMUAN PEMECAHAN MASALAHPertemuan terencana untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungansekitar atau daerah yang menyangkut kehidupan siswa sepertipenyalahgunaan narkoba di kalangan siswa.

13. PERTEMUAN ISUE AKADEMISPertemuan terencana untuk membahas akademis, misalnya pembahasan isugizi, cara hidup sehat, kourpsi terkait dgn lingkungan derah atau nasional.

14. KOTAK SARANPengumpulan pendapat secara bebas dan rahasia untuk memecahkanmasalah di lingkungan sekolah.

15. PEMBAHASAN SITUASI PELIKPertemuan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan keadan pelikatau dilematik seperti penetapan pilihan atau melarang siswa untukmelakukan pendakian gunung atau kegiatan yang mengandung resiko

16. PERTEMUAN PERBAIKAN KELASMerupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan kelas untuk membahas dan memecahkanmasalah yang menyangkut kehidupan siswa di kelas atau sekolahnya,seperti pemecahan masalah bolos, tata tertib dan sebagainya

17. PERTEMUAN TINDAK LANJUTMerupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan terencana untuk membahas tindak lanjut darisuatu kegiatan berseri di sekolah. Misal simulasi rapat penyusunanlaporan kegiatan siswa

18. PERTEMUAN PERENCANAANMerupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan terencana untuk menyusun suatu rencanabersama. Misal merencanakan pentas seni akhir tahun

19. PERTEMUAN PENGEMBANGAN KONSEPMerupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan terencana untuk menyusun gagasan baru yang

21

dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan atau menyarankan program.Misal menyusun gagasan tentang Desa Sejahtera, Sekolah Unggulan.

G. PenutupManajemen pembelajaran dapat diartikan secara luas dan secara sempit.

Manajemen pembelajaran dalam pengertian luas adalah keseluruhan kegiatanmengelola proses membelajarkan siswa sebagai pebelajar oleh guru melaluitahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian denganmaksud mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Manajemen pembelajarandalam pengertian sempit adalah kegiatan mengelola interaksi guru dengansiswa yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran.

Pembelajaran untuk PKn sebagai mata pelajaran memerlukan pulamanajemen pembelajaran sebagai upaya maksimal guru PKn dalammewujudkan karakter siswa selaku warga negara Indonesia yang demokratisdan bertanggung jawab. Kegiatan “memanej” pembelajaran PKn diawalidengan kegiatan perencanaan yang memerlukan pemahaman yang benarterlebih dahulu akan tujuan PKn yang ingin dicapai, karakteristik isi PKn dankarakter subyek didik yang akan belajar. Dalam tahap pelaksanaan perlu sekalimemunculkan strategi pembelajaran PKn yang demokratis, penataan danpengorganisasian materi ajar yang mencakup pengetahuan, sikap atauketrampilan kewarganegaraan. Dalam tahap penilaian, selain mengukurtingkat efisiensi dan efektifitas, perlu diukur pula tingkat daya tarik siswaterhadap pelajaran PKn, sehingga di masa depan kita bisa menghasilkanpembelajaran PKn yang menarik dan berwibawa. Pada tahap pengendalianyang dilakukan selama proses pembelajaran, guru melakukan umpan balik.

Guru PKn merupakan menajer untuk melakukan proses manajemenpembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu kegiatan manajemen pembelajaranPKn perlu didukung oleh guru-guru PKn yang memahami benar dan mauterus belajar akan karakteristik pendidikan kewarganegaraan sebagai bidangilmu. Selain itu guru perlu menguasai berbagai strategi atau modelpembelajaran demokratis (demokratic leaning) untuk PKn.

Daftar Pustaka

Branson, Margaret Stimmann. 1998. Role of Civic Education, A ForthcomingEducation Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network

Udin S Winataputra. 2001. Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagaiwahana sistematik pendidikan demokrasi. Disertasi. Bandung : PPS UPI

Udin S Winataputra. 2008. Model Generik Pembelajaran PendidikanKewarganegaraan di Perguruan Tinggi untuk Para Dosen PKN . BahanPresentasi

22

Palle Qvist. Democratic learning A definition. Aalborg University. Terdapat diwww.plan.aau.dk/~palle/pbldl/def_dem.pdf diunduh tanggal 6-16-2009

Suparlan, M Ed (dkk). 2009. PAKEM. Jakarta: GenesindoNyoman S. Degeng. Paradigma Pendidikan: Dari Behavioristik ke

Konstruktivistik Terdapat dalam http://akhmadsudrajat.wordpress.com/dari_behavioristik_ke_konstruktivistik diunduh tanggal 16-6 2009

Syamsul Hadi. Profesionalisme Guru Dalam Menghadapi TuntutanPembelajaran Demokratis dalam http: www.dalilskripsi.com diunduhtanggal 16-6-2009

Bunyamin Maftuh. 2007. Pendidikan Resolusi Konflik. Bandung: SPS PKN UPIDepdiknas. 2004. Kurikulum dan Hasil Belajar. Jakarta: DikmenumDepdiknas.2007. Sekolah sebagai Wahana Pengembangan Warga negara yang

Demokratis dan Bertanggung Jawab. Buku IV SMA. PedomanPengembangan Silabus dan Model Pembelajaran. Jakarta: DirektoratJenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Made Wena.2009. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. SuatuTinjauan Konseptual Operasional. Jakarta. Bumi Aksara

Ratna Wilis Dahar. 1989. Teori teori Belajar. Jakarta: ErlanggaElla Yulaelawati. 2004. Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi Teori dan

Aplikasi. Jakarta : Pakar RayaWinarno. 2004. Kesiapan Guru PPKn untuk Mengajar Mata Pelajaran

Kewarganegaraan Berdasar Kurikulum 2004 Standar Kompetensi padaSekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Surakarta. Penelitian Dosen Muda.Surakarta: FKIP UNS

Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar IsiPermendiknas No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses