MAK: 1800.951.012.056

PROPOSAL MANAJEMEN

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN

KELEMBAGAAN LITBANG SUMBERDAYA

LAHAN PERTANIAN

Dra. Atin Kentjanasari S. S.

BALAI PENELITIAN TANAH

BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2017

i

LEMBAR PENGESAHAN 1 Judul Kegiatan RKTM Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan

Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 2 Unit Kerja Balai Penelitian Tanah

3 Alamat Unit Kerja Jln. Tentara Pelajar No 12 A, Cimanggu, Bogor e-mail : balittanah@litbang.pertanian.go.id

4 Sumber dana DIPA/RKAKL Balai Penelitian Tanah Tahun 2017

5 Status Kegiatan Rutin

6 PenanggungJawab

a. Nama Dra. Atin Kentjanasari S. S.

b. Pangkat/Golongan Penata TK I/ IIId

c. Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

7 Lokasi Jawa dan Luar Jawa

8 Agroekosistem

9 Tahun Mulai Januari 2017

10 Tahun Selesai Desember 2017

11 Output Tahunan Laporan manajemen kepegawaian dan kelembagaan

12 Output Akhir Terlaksananya manajemen kepegawaian dan

sertifikasi mutu yang baik dan akuntable

13 Biaya Rp. 404.088.000,- ( Empat ratus empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah)

Koordinator Program

Dr. Ir. I Wayan Suastika, M.Si

NIP. 19610815 199003 1 001

Penanggung Jawab RKTM

Dra. Atin Kentjanasari S. S

NIP. 19610421 199203 2 001

Mengetahui,

Kepala Balai Besar Litbang

Sumber Daya Lahan Pertanian

Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr.

NIP. 19640623 198903 1 002

Kepala Balai Penelitian Tanah

Dr. Husnain, SP., MP

NIP. 19730910 200112 2 001

ii

RINGKASAN USULAN RKTM

1 Judul Kegiatan RKTM/RDHP : Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang

Sumberdaya Lahan Pertanian 2 Nama dan Alamat Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah

Jl. Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114

3 Sifat Usulan Kegiatan : Rutin

4 Penanggungjawab : Dra. Atin Kentjanasari S. S.

5 Jastifikasi : Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.08/Permentan/ OT.140/3/2006, tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai, yang mencakup urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dan dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian Tanah, perlu disusun kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan Manajeman (RKTM) yang meliputi: a). Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan, dan b). Sertifikasi mutu dan Personil melalui ISO 9001:2008. Kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaab Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian di Satker Balittanah harus dilaksanakan dengan baik dan terencana, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan

6 Tujuan

a. Jangka Pendek : 1. Melaksanakan manajemen kepegawaian dan

kerumah-tanggaan

2. Melaksanakan sertifikasi mutu dan personil

b. Jangka Panjang : Melaksanakan manajemen kepegawaian dan

kelembagaan Litbang Sumberdaya Lahan Satker

Balittanah melalui kegiatan manajemen kerumah

tanggaan, kepegawaian dan penerapan sistem mutu

personil ISO 9001:2008/2015 menuju tata

pemerintahan yang baik, dan akuntable

7 Luaran yang diharapkan

a. Jangka Pendek : Laporan manajemen kepegawaian dan kelembagaan

b. Jangka Panjang : Terlaksananya manajemen Kepegawaian dan

Kelembagaan Litbang Sumberdaya Lahan Satker

Balittanah melalui kegiatan manajemen kerumah

tanggaan, kepegawaian dan penerapan sistem mutu

personil ISO 9001:2008/2015 menuju tata

iii

pemerintahan yang baik, dan akuntable

8 Outcome : Terlaksananya Manajemen Kepegawaian dan

Kelembagaan Litbang Sumberdaya Lahan Satker

Balittanah yang baik, benar, dan akuntable

9 Sasaran akhir : Terlaksananya manajemen kepegawaian, kerumah

tanggaan dan penerapan system mutu dan personal

ISO 9001:2008.2015 di Satker Balittanah

10 Lokasi Kegiatan : Balai Penelitian Tanah, Bogor

11 Jangka waktu : Mulai Januari T.A. 2017, berakhir Desember T.A.

2017

12 Sumber dana : DIPA/RKAKL Satker: Balai Penelitian Tanah, T.A.

2017

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

No.08/Permentan/OT.140/3/2006, tanggal 1 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f yang berhubungan dengan urusan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumahtangga, maka

diperlukan kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan Manajemen (RKTM) dengan

judul Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga Litbang Sumberdaya Lahan Satker

(Satuan (Kerja) Balai Peneltian Tanah 2016.

Kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang Sumberdaya Lahan

Pertanian sangat penting artinya dalam mendukung tugas dan fungsi Balai Penelitian

Tanah. Kegiatan ini mencakup 3 sub bidang kegiatan, yaitu: 1). Manajemen kerumah-

tanggaan, 2). Manajeman kepegawaian, dan 3). Sertifikasi sistem mutu dan personil

IS0 9001 : 2008/2015

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penelitian Tanah sebagai

lembaga penelitian (Research Institution), diantaranya tergantung kepada pelaksanaan

manajemen ketatausahaan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Balai Penelitian Tanah pada umumnya, dan berbagai urusan yang berhubungan

dengan bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumah

tangga perlu mendapat dukungan dana dan pegawai (SDM) yang memadai serta

fasiltas dan prosedur kerja yang memadai melalui penerapan ISO 9001:2008/2015.

Beberapa kegiatan yang terkait dengan Kegiatan Manajemen Kepegawaian dan

Kelembagaan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian TA 2017 adalah sebagai berikut:

1. IPNBK (Indek Penerapan Nlai Budaya Keja)

IPNBK merupkan penilaian budaya kerja PNS untuk memberikan motivasi agar

lebih meningkatkan kualitas budaya kerja aparatur negara di lingkungan Kementerian

Pertanian dan meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima

kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui survey dan menyebarkan kuesioner

yang telah ditetapkan untuk pengukuran indeks penerapan nilai dasar budaya kerja

aparatur negara lingkup Kementerian Pertanian kepada seluruh pegawai pada unit

kerja yang dipantau, untuk diisi langsung oleh pegawai pada unit kerja yang dipantau,

dengan cara dipandu melalui wawancara oleh Tim atau secara mandiri

2

Bentuk jawaban atas pertanyaan dari setiap indikator nilai dasar budaya kerja secara

umum mencerminkan tingkat kualitas penerapan nilai dasar budaya kerja dengan skala

5, yaitu dari yang ”tidak” sampai dengan ”sangat”

2. Reformasi Birokrasi (RB)

Pengertian Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat menjadai RB adalah

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek: kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur. Sedangkan

Birokrasi adalah sistem yang dijalankan oleh pegawai pemerintah (birokrat) mencakup

sistem, sistem manajemen dan kelembagaan pemerintah

Landasan Hukum RB tertuang dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008.

Tujuan umum RB adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara yang

berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada

publik/masyarakat. Sedangkan tujuan khusus RB adalah membangun birokrasi yang

bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan

masyarakat. Sasarannya adalah Mengubah pola pikir (mind set) dan Mengubah budaya

kerja (culture set)

3. Peraturan Pemerintah No.53/2010

Paraturan Pemerintah (PP) No 53/2012 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

adalah Pengganti PP No. 53 Tahun 1980 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Tujuannya adalah untuk Menjamin terpeliharanya integritas, akuntabilitas, dan nilai-

nilai moral SDM Kementerian Pertanian yang profesional.

4. ISO

ISO (The International Organization for Standardization) adalah badan standar

internasional yang dibentuk sebagai badan koordinasi standar kerja internasional,

harmonisasi standar internasional, dan publikasi serta promosi pemakaian standar

internasional. ISO 9000 SERI merupakan pedoman untuk mengembangkan dan

mengimplementasi Total Quality Management yang dapat diterapkan pada berbagai

jenis atau bentuk organisasi (termasuk organisasi pelayanan publik

3

Beberapa upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik telah dilakukan

oleh pemerintah telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai keputusan dan

peraturan antara lain:1) Kep/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, 2). Keputusan

Menpan No Kep/26.M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan 3). Undang-Undang

Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Untuk memenuhi tuntutan tersebut diperlukan suatu sistem manajemen

berkualitas (sistem manajemen mutu) ISO 9001 : 2008 yang diakui oleh Badan

Standard Internasional dalam mengembangkan dan mengimplementasi Total Quality

manajemen sesuai dengan tuntutan publik

Menurut ISO 9001:2008, Manajemen Mutu adalah: Koordinasi kegiatan untuk

mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dengan mempertimbangkan

mutu. ISO 9001:2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen

mutu. Menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan

penilaian dari suatu system manajemen mutu, bertujuan untuk menjamin bahwa

organisasi akan memberikan produk (barang dan / atau jasa) yang memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan.

Sistem Manajemen Mutu adalah suatu kesatuan dari struktur organisasi,

tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk penerapan atau

pengelolaan pemenuhan mutu.Sedangkan Manajemen Mutu adalah upaya sistematis

melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan atau pengendalian serta tindak

lanjut terhadap semua unsure organisasi, baik internal maupun eksternal yang

mencakup dalam dimensi material, metode, mesin, dana, manusia, lingkungan dan

informasi untuk merealisasikan komitmen, kebijakan dan sasaran mutu yang telah

ditetapkan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk masa

sekarang maupun di masa depan.

Pada tahun 2008 Balai Penelitian Tanah mendapatkan sertifikat SNI ISO

9001:2008 oleh Mutu Agung Lestari, tahun 2012 ada penambahan ruang lingkup

Laboratorium yang disertifikasi oleh IAS (International Assesment Services). Pada

tahun 2016Balai Penelitian Tanah sudah mendapatkan resertifikasi dari IAS dengan

penambahan ruang lingkup KP Taman Bogo (sertifikat terlampir).

4

1.2. Dasar Pertimbangan

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.08/Permentan/ OT.140/3/2006,

tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal

3, huruf f) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah adalah

melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai, yang mencakup urusan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan. Untuk

mengukur manajemen mutu dari suatu organisasi diperlka beberpa elemen antara lain

Sistem Kepemimpinan (Leadership), Sistem Pengambilan Keputusan, Proses dan

prosedur dalam hal penanganan customer/pelanggan.Untuk melaksanakan tugas dan

fungsi tersebut dan dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian Tanah, perlu

disusun kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan Manajeman (RKTM) yang

meliputi: a). Manajemen Kepegawaian, dan b) Sertifikasi mutu dan Personil melalui

ISO 9001:2008. Kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang

Sumberdaya Lahan Pertanian di Satker Balittanah harus dilaksanakan dengan baik dan

terencana, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah dapat

berjalan sebagaimana yang diharapkan.

1.3. Tujuan

Tujuan Jangka Pendek

1. Melaksanakan manajemen kepegawaian dan kerumah-tanggaan

2. Meningkatkan sistem manajemen mutu Balai Penelitian Tanah melalui

penerapan SNI ISO 9001: 2008 dan pemutakhiran dokumen kedalam SNI

ISO 9001:2015

Tujuan Jangka Panjang

Melaksanakan manajemen kepegawaian dan kelembagaan Litbang Sumberdaya

Lahan Pertanian Satker Balittanah melalui kegiatan manajemen kerumah

tanggaan, kepegawaian dan penerapan sistem mutu personil ISO

9001:2008/2015 menuju tata pemerintahan yang baik, akuntable dan

transparan

1.4. Luaran yang diharapkan

Luaran Jangka Pendek

1. Laporan manajemen kepegawaian dan kelembagaan

5

Luaran Jangka Panjang

Terlaksananya manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang

Sumberdaya Lahan Satker Balittanah melalui kegiatan manajemen kerumah

tanggaan, kepegawaian dan penerapan sistem mutu personil ISO

9001:2008/2015 menuju tata pemerintahan yang baik, akuntable dan

transparan

1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak

Manfaat dari terlaksananya kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan

Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian di Satker Balittanah adalah : (a) pelayanan

kepada pegawai Balittanah dan pengguna jasa menjadi lebih baik, cepat, dan

transparan; (b) Sistem pelayanan dan pendokumentasian melalui penerapan Sistem

Mutu Personil (ISO 9001:2008) dapat diterapkan.

Dampak kinerja individu dan institusi/Balai meningkat, reformasi birokrasi

berjalan, BMN tertata dan terpelihara, kesejahteraan pegawai meningkat seiiring

dengan peningkatan disiplin pegawai dan kinerja Balai.

6

II. PROSEDUR

2.1. Pendekatan

Kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang Sumberdaya

Lahan Pertanian di Satker Balittanah dilaksanakan berdasarkan kerangka pemikiran

bahwa Kegiatan Balai yang bersifat pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) secara

keseluruhan harus dilaksanakan berdasarkan penataan yang baik dan mendukung

kinerja Balai, baik yang bersifat manajemen administrasi kepegawaian maupun

kerumah tanggaan. Kegiatan ini meliputi unsur-unsur yang berperan dan saling terkait

demi terlaksananya roda aktivitas keseharian Balai maupun secara keseluruhan yang

meliputi: manajemen ketatausahaan, sumber daya manusia, alat dan faslitas, serta

adanya dukungan prosedur kerja yang efektif dan efisien sebagai dasar acuan kerja.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang Sumberdaya

Lahan Pertanian meliputi 2 sub kegiatan, yang masing-masing kegiatannya terkait satu

dengan lainnya, yaitu: 1. Manajemen Kepegawaian, dan 2. Sertifikasi Sistem Mutu dan

Personil. Adapun ruang lingkup masing-masing sub kegiatan tersebut meliputi:

1. Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan

Pengelolaan data dan informasi pegawai; urusan kepegawaian: kenaikan

pangkat, pensiun ;penggajian; pembinaan SDM : pelatihan, pendidikan, disiplin,

pinalti, penghargaan; keamanan, kebersihan, pemeliharaan, pool kendaraan;

ketata-usahaan: surat menyurat, resepsionis, penerimaan tamu/narasumber,

kesekretariatan.

2. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Ruang lingkup kegiatan sertifikasi meliputi:

Divisi Administrasi (Tata usaha dan Keuangan)

Layanan Teknis

Layanan Penelitian

Kelompok Peneliti

Laboratorium tanah terintegrasi

Kebun Percobaan

7

2.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan

2.3.1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data manajeman

ketatusahaan, kepegawain, keuangan, fasilitas dan sarana (aset), serta dokumen

Sistem Manejem Mutu (ISO 9001/2008) yang telah diperoleh Balittanah sejak tahun

2010. Bahan yang digunakan dapat berupa data fisik, dokumen manual, maupun data

dalam bentuk software maupun softcopy. Walaupun sejak beberapa tahun yang lalu

bahwa semua data telah didukung dengan program dalam bentuk digital, namun

demikian dokumentasi dalam bentuk fisik masih diperlukan guna membantu

kelancaran pelaksanaan kegiatan Satker.

2.3.2. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang

Sumberdaya Lahan Pertanian terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

2.3.2.1. Manajemen Kepegawaian

Kegiatan manajemen kepegawaian meliputi kerumahtanggaan dan urusan

kepegawaian, yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai

berikut:

A. Manajemen Kerumahtanggaan

Tabel 1. SOP Manajemen Kerumahtanggaan

No Nomor SOP Judul SOP

1 005/OT.225/I.6.2/4/2011 SOP Pelayanan Peminjaman Ruang Rapat

2 010/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Permintaan Layanan Kendaraan Operasional

3 058/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Gedung dan kantor

4 059/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan kendaraan dinas

5 060/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Peralatan kantor

6 061/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan Ruangan kantor

7 062/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Perawatan/Pemeliharaan Kebersihan kantor

8 063/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelaksanaan Pengamanan Kantor

9 045/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penyusunan Laporan tengah tahun

8

B. Manajemen Kepegawaian

Tabel 2. SOP Manajemen Kepegawaian

No Nomor SOP Judul SOP

1 004/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Tugas Belajar Biaya Dinas

2 006/OT.225/I.6.2/4/2011 SOP Pelayanan Permohonan Cuti Sakit

3 008/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembebasan Jabatan Fungsional

4 009/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pelayanan Cuti Tahunan

5 011/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Daftar Nominatif Pegawai

6 012/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan pangkat Reguler

7 013/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengolahan data kepegawaian dalam data base Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

8 014/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Pernyataan Melaksanakan Tugas

9 015/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Usulan Pembuatan KARPEG

10 016/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembebasan Sementara dan diberhentikan Tunj. Jabatan

11 017/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembuatan TASPEN

12 018/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP DP3

13 019/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan Gaji Berkala

14 020/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penyiapan dan Pengusulan Peserta Pendidikan dan Latihan, serta Ujian Dinas

15 021/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengelolaan Arsip Kepegawaian

16 022/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengelolaan Pengajuan Angka Kredit

17 023/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP DUK

18 024/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP SK Impasing Gaji

19 025/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Kenaikan Pangkat Pilihan

20 026/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengaktifan Bekerja Kembali dari Jabatan Fungsional Peneliti

21 086/OT.225/I.6.2/2/2011 SOP Pelayanan Kartu ASKES

2.3.2.2. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personal

Kegiatan pemeliharaan sertifikasi meliputi: Sosialisasi dan implementasi SNI ISO 9001: 2015. Dimaksudkan untuk. Peralihan

dan pemutakhiran dari SNI ISO 9001:2008 menjadi SNI ISO 9001:2015

Pembuatan dokumen dan Kaji Ulang DokumenterhadapSNI ISO 9001:2015

Pemutakhiran dan penyesuaian dokumen terhadap dokumen SNI ISO 9001:2015

Pelatihan personil. Untuk meningkatkan kompetensi personil dan menambah

wawasan menunjang peningkatan berkelanjutan.

9

Kegiatan Audit Internal SNI ISO 9001: 2015 tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan

yang wajib dilaksanakan minimal satu tahun sekali terhadap persyaratan SNI ISO

9001: 2015

Kegiatan Audit Eksternal SNI ISO 9001: 2015 oleh IAS. Pelaksanaan Kegiatan dari

asesor eksternal untuk melihat implementasi dari SNI ISO 9001: 2015 apakah

masih berjalan dengan baik agar status sertifikasi tidak dicabut

Kaji Ulang Manajemen/ Rapat Koordinasi. Pelaksanaan kegiatan tahunan yang

dikoordinir oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi kegiatan yang telah

dilakukan dan membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan.

10

III. ANALISIS RESIKO

Tabel 3.1. Daftar Resiko

No. RESIKO PENYEBAB DAMPAK

A. Manajemen Ketatausahaan

Manajemen

ketatausahaan tidak

berjalan optimal

Perencanaan yang

kurang baik serta

kontrol yang tidak

optimal

Kegiatan ketatausahaan Balai akan

terganggu

B. Manajemen Kepegawaian

Data pegawai dalam

SIMPEG tidak up to

date

Kurangnya

pemelihraan data

pegawai dengan

baik

Data pegawai menjadi tidak valid dan akan

berpengaruh terhadap informasi

kebutuhan pegawai (Theory of Critical

Mass) dan kesalahan terhadap estimasi

budgeting Balai

C. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Reakreditasi tidak

tepat waktu

Perencanaan dan

persiapan yang

kurang baik

Balai tidak diperkenankan menggunakan

logo Sertifikat ISO 9001:2008/2015

Tabel 3.2. Daftar Penanganan resiko

No. RESIKO PENYEBAB PENANGANAN RESIKO

A. Manajemen Ketatausahaan

Manajemen ketatausahaan tidak berjalan optimal

Perencanaan yang kurang baik serta kontrol yang tidak optimal

Perencanaan harus dipersiapkan dengan baik dan dikontrol sesuai dengan jadwal

B. Manajemen Kepegawaian

Data pegawai dalam SIMPEG tidak up to date

Kurangnya pemelihraan data pegawai dengan baik

Teguran kepada petugas untuk updating data harus dilakukan secara rutin dan dengan pengontrolan yang baik

C. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

Reakreditasi tidak tepat waktu

Perencanaan dan persiapan yang kurang baik

Teguran kepada Tim ISO Balittanah untuk menyusun schedule kerja mulai dari Audit internal hingga audit eksternal/Survilence

11

IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

4.1. Tenaga dan Organisasi

4.1.1 Tenaga yang terlibat No

Nama, Gelar dan NIP Jabatan Struktural Kedudukan dalam RKTM Alokasi waktu

(OB)

1 Dra. Atin Kentjanasari S. S. 19610421 199203 2 001

Kasubag TU Penanggungjawab

RKTM 4 OB

2

Dr. Husnain, SP., MP

19730910 200112 2 001 Kepala Balai Nara Sumber -

3 Apun Mahfud

19620329 2000112 1 001 Staf Sub. Bag TU

PJ Sub Kegiatan

manajemen

kepegawaian

4 OB

4 Iwan Ernawa.

19700409 200701 1 002 Staf Sub. Bag TU Anggota 4 OB

5 Isak Abdulah 19740302 200701 1 001

Staf Sub. Bag TU Anggota 4 OB

6 Sugandi

197105082007011001 Staf Sub. Bag TU Anggota 4 OB

7 Edi Rahmat

195904031992031001 Staf Sub. Bag TU Anggota 4 OB

8 Eviati, S,Si 19640212 199203 2 002

Deputi manajer

puncak

PJ Sub Kegiatan Sertifikasi sistem mutu

dan personil

4 OB

9 Saleh Iskandar, SE 19761012 200910 1 001

Staf Sub. Bag TU Anggota 2 OB

10 Rani Fitria Staf Sub. Bag TU Anggota 4 OB

11 Suryati 19700515 200701 2 001

PUMK Anggota 4 OB

4.2. Jangka waktu kegiatan

Kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang Sumberdaya

Lahan Pertanian di Satker Balittnah TA 2017, sejak persiapan sampai pelaporan dimulai

pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember 2017, dengan jadwal sebaga

iberikut:

Tabel 4.2.1. Jadwal Kegiatan Manajemen Kepegawaian

Kegiatan Bulan, tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persiapan : penyusunan proposal, SK, dll.

xx xx

Pelaksanaan

Kerumah Tanggaan

Update SIMPEG xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Update ASN xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Update SAPK xx xx xx xx

Pelatihan/Workshop xx xx

Monev xx xx xx xx

Pembuatan laporan xx xx

12

Tabel 4.2.2. Jadwal Kegiatan Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

No. Kegiatan 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persiapan proposal xx xx

2. Sosialisasi dan implementasi SNI ISO 9001: 2015

xx

3. Pembuatan dokumen dan Kaji Ulang Dokumen

xx xx

4. Audit Internal SNI ISO 9001: 2015

xx

5. Audit Eksternal SNI ISO 9001: 2015

xx

6. Pelatihan/In house Training

xx xx xx

7. Kaji Ulang Manajemen xx

8. Pembuatan laporan xx

4.3. Anggaran

Kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Kelembagaan Litbang Sumberdaya

Lahan Pertanian dibiayai dengan dana DIPA Balittanah 2017 sebesar Rp 404.088.000,-.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu 1) Manajemen

kepegawaian da 2) Sertifikasi sistem mutu dan personil, dengan uraian sebagai

berikut:

Tabel 4.3.1. Manajemen Kepegawaian

No Jenis Belanja Triwulan(RP,_) Jumlah

(RP,_) I II III IV

1 Belanja Bahan(521211)

12.000.000 13.000.000 13.000.000 10.500.000 48.500.000

2

Belanja Non

Operasional (511219)

7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 30.000.000

3

Belanja Barang

Persediaan (521811)

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

4 Belanja Perjalanan

biasa (524111) 50.000.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 207.500.000

5

Belanja

Perjalanan meeting dalam

kota

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

J U M L A H 75.500.000 79.000.000 79.000.000 76.500.000 310.000.000

13

Tabel 4.3.2. Sertifikasi Sistem Mutu dan Personil

No Jenis Belanja Triwulan (Rp,-) Jumlah

(Rp,-) I II III IV

1 Belanja Bahan(521211)

500.000 2.250.000 500.000 1.750.000 5.000.000

2

Belanja Barang

Non Operasional Lainnya (521219)

7.500.000 17.500.000 17.500.000 7.500.000 50.000.000

3

Belanja Barang untuk Persediaan

barang

konsumsi(521811)

2,500,000 2,588,000 2,500,000 - 7,588,000

4 Belanja Jasa

Profesi (522151) - 4,500,000 4,500,000 - 9,000,000

5 Belanja Perjalanan biasa(524111)

5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 22.500.000

J U M L A H 15.500.000 31.838.000 30.000.000 16.750.000 94.088.000

14

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Pertanian No.4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, IV-B lingkup Badan Litbang Petanian;

Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.02/2008, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2009

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005 ,tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.164/K/06/2000 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan 2000. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4614).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Depertemen Keuangan Republik Indonesia Nomor Per -03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan dan Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2010 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).

Undang-Undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;

Keputusan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Pertanian No. 69/OT.210/1/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah;

Keputusan Menteri Pertanian No. 417 /Kpts/KU.510/11/2005,tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1057/Kpts/Kp. 330/10/2014

tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam

Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Badan Litbang Petanian;

Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian T.A. 2011;

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.09.2.648680/2016 tanggal 7 Desember 2015.