makalah wawasan nusantara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Sebagai negara kelautan dengan masyarakatnya yang berbhineka, negara Indonesia

memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan

keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Sementara

kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus

disatukan dalam satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air.

Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi

dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa Indonesia

memerlukan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam

memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita serta tujuan nasionalnya.

Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah

nusantara sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upanya

inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju

mayarakat yang adil, makmur, dan sentosa.

Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat

wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan pancasila dan

Undang-Undang Dsar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang

sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia

di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu

ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu,

tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam

bidang-bidang:

Satu kesatuan wilayah

Satu kesatuan bangsa

Satu kesatuan budaya

Satu kesatuan ekonomi

Satu kesatuan hankam

Wawasan Nusantara| Pendidikan Kewarganegaraan Page 1

Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan

UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan

pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional

Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan

nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor"

wasantara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Geografis & Geostrategis

2. Historis & Yuridis Formal

3. Kepentingan Nasional


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Geografis & Geostrategis

2.1.1 Geografis

Indonesia merupakan Negara kelautan yang berdasarkan posisi garis lintang

dan garis bujur berada diantara 6o LU – 11o LS dan 95o BT – 141o BT. Pulau yang paling

utara adalah Pulau Weh yang dilalui 6o LU, pulau paling selatan yaitu Pulau Roti, yang

dilalui oleh garis lintang 11o LS. Selain dilalui oleh garis lintang 6o LU Pulau Weh juga

dilalui oleh garis bujur 95o BT. Adapun garis bujur 141o BT melalui batas Irian Jaya

dengan Negara Papua.

Terdapat 4 sifat dasar iklim Indonesia yang ditentukan oleh faktor-faktor letak:

1. Suhu rata-rata tahunan tinggi sebagai akibat dari letak “dekat” khatulistiwa.

2. Ada hembusan angin musim yang membawa musim hujan dan musim kemarau sebagai

akibat dari perbedaan tekanan udara di daratan dan lautan.

3. Bebas dari hembusan angin taufan karena Kepulauan Indonesia sebagian besar terletak

tidak lebih dari 10o LU / 10o LS.

4. Kadar kelembaban udara senantiasa tinggi sebagai akibat dari sifat kepulauan. Luasnya

lautan dan selat-selat serta suhu yang selalu tinggi mengakibatkan jumlah penguapan

selalu tinggi pula.

Berdasarkan paparan diatas tentunya terdapat pengaruh yang timbul akibat dari

letak astronomis tersebut, yang antara lain dapat dibagi berdasarkan:

a. Garis Lintang

Seluruh wilayah Indonesia terletak di daerah beriklim tropik(panas), hal ini

dikarenakan letak Indonesia sendiri yang terletak pada lintang rendah.

Kelembaban udara rata-rata tinggi, hal ini dikarenakan pulau-pulau di Indonesia

mudah dipengaruhi peredaran udara yang dating dari laut-laut yang

mengelilinginya, sehingga banyak menerima hujan.

Karena banyak menerima hujan hal ini menyebabkan wilayah Indonesia kaya akan

flora dan fauna.


b. Garis Bujur

Merupakan Negara yang ada di bagian bumi sebelah timur.

Adanya perbedaan waktu tiap daerah, hal ini berdampak pada aktivitas penduduk.

Dimana penduduk yang berada di daerah bagian timur lebih dulu melakukan

aktivitas disbanding penduduk yang berada dibagian barat.

Secara geografis Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua benua, yaitu

Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta Benua Asia dan Benua Australia.

Pengaruh Letak Geografis

1) Adanya iklim musim yang merupakan pengaruh dari Asia dan Australia

2) Aktivitas perdagangan, hal ini tidak terlepas dari letak Indonesia sendiri yang terletak

pada posisi silang dimana letak ini merupakan jalur lalu lintas internasional dan

menjadi tempat persinggahan kapal laut yang menempuh pelayaran antara Asia

Timur dengan Asia Selatan, Asia Barat dengan Afrika dan Eropa.

3) Sosial budaya masyarakat yang beragam, hal ini tidak terlepas dari Kepulauan

Indonesia yang letaknya berdekatan dengan Benua Asia sehingga dengan sendirinya

menerima pengaruh dari benua tersebut. Kemudian seiring perjalanan waktu Indonesia

juga menerima pengaruh daru Benua Eropa dan Amerika.

Wilayah Laut Indonesia

Batas wilayah laut Repulik Indonesia sebagaimana ditetapan dalam UU No. 4 Prp.

Tahun 1960 adalah jalur laut sampai 12 mil dari garis dasar atau yang menghubungkan

titik -titik terluar dari pulau-pulau Indonesia pada saat surut rendah.

Luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur laut 12 mil adalah 5 juta km2 terdiri

dari luas daratan 1,9 juta km2, laut teritorial 0,3 juta km2 sedangkan perairan

pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km2. Ini berarti seluruh laut

di Indonesia berjumlah 3,1 juta km2 atau sekitar 62% dari seluruh wilayah Indonesia.

Dengan telah berkembangnya kini konsep Wawasan Nusantara dan telah

diterimanya Prinsip Negara Kepulauan dalam Konvensi PBB mengenai Hukum laut tahun

1982 (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 17, 31 Desember 1985) maka wujud

Indonesia haruslah dipandang sebagai laut yang didalamnya bertebaran pulau-pulau. Bukan

lagi sekumpulan pulau-pulau yang masing-masing dikelilingi oleh laut. Laut kita haruslah


dipandang sebagai unsur pemersatu yang menghubungkan dan merangkaikan pulau-pulau,

bukar unsur yang memisahkan pulau-pulau.

Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah RI telah mengumumkan berlakunya Zone

Ekonomi Eksklusif indonesia yang kemudian diperkokoh dengan UU No. 5 tahun 1983 dan

UU No. 17 tahun 1985. Dalam pengertian umum, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah

suatu "Lingkungan Ekonomi" yang diperuntukan secara eksklusif bagi negara pantai. ZEE

itu terdapat pada jalur laut lepas selebar 200 mil

laut diukur dari garis dasar. Diperkirakan jumlah luas ZEE Indonesia adalah

sekitar 2,7 juta km2.

2.1.2 Geostrategis

Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai

tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan keinginan politik. Sebagai

contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan

posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek aspek geografi juga dari aspek

demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam.

Posisi silang Indonesia tersebut dapat di rinci sebagai berikut.

a. Geografi : wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia; serta

antara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

b. Demografi : penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan

(Australia) dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang)


Pulau Sipandan dan Ligitan diakui oleh Malaysia (1985) karena Malaysia berani merubah batas-batas patokan yang ada disekitar Pulau Kalimantan dan mereka membuat Undang Undang Kostitusi mengenai wilayah mereka termasuk kedua pulau kecil yang sebenarnya bagian dari wilayah Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak memiliki UU tentang daerah (batasan wilayah).

c. Ideologi : ideologi Indonesia (Pancasila) terletak di antara liberalisme di selatan

(Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di utara (RRC, Vietnam dan Korea

Utara).

d. Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan

demokrasi rakyat (diktatur proletar) di utara.

e. Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi Kapitalis dan selatan Sosialis

di utara.

f. Sosial : Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan

dan masyarakat sosialisme di utara.

g. Budaya : Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di selatan dan budaya Timur

di utara.

h. Hankam : Geopolitik dan geostrategis Hankam (Pertahanan dan Keamanan)

Dengan demikian geostrategis adalah perumusan strategi nasional dengan

memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama.

2.1.3 Geopolitik dan Geostrategi Indonesia

1. Konsep geopolitik dan geostrategi

Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin

nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif,

sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang

bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan

pertahanan keamanan.


2. Pengertian geopolitik

Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.Geopolitik

memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk

mewujudkan tujuan tertentu.

a. Pandangan ajaran Frederich Ratzel.

1) Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat

dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang

memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh,

berkembang, mempertahankan hidup,menyusut dan mati.

2) Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh

kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi

ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok

politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang)

3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas

dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup.

4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan sumber

akan sumber daya alam. Apabila wilayah/ruang hidup tidak mendukung, bangsa

tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan akan kekayaan alam diluar

wilayahnya (ekspansi). Hal ini melegitimasikan hukum ekspansi yaitu

perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan kegiatan (ekonomi,

perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi oleh pemekaran wilayah;

batas-batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara.

b. Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen

Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki

intelektual. Negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi,

politik, kratopolitik, dan sosiopolitik. Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang

teori organisme. Kjellen menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang

dianggap sebagai “prinsip dasar”. Esensi ajaran Kjellen adalah sebagai berikut:

1) Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki

intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas


agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat

berkembang secara bebas.

2) Negara merupakan suatu sistem politik/

pemerintahan yang meliputi bidang-bidang:

geopolitik, ekonomi politik ,demokrasi politik,

sosial politik, dan krato politik.

3) Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu

berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk

meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam, untuk mencapai persatuan dan

kesatuan yang harmonis dan ke luar, untuk memperoleh batas-batas negara yang

lebih baik.

c. Pandangan Karl Haushofer.

Pandangan demikian ini semakin jelas pada

pemikiran Karl Haushorfer yang pada masa itu

mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan

Adolf Hittler. Pemikiran Haushorfer di samping berisi

paham ekspansionisme juga mengandung ajaran

rasialisme,yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah

ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia.

Pandangan semacam ini juga di dunia berkembang di

Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh

semangat militerisme dan fasisme.

Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara ini berada

di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pokok-pokok teori Karl Haushofer ini pada

dasarnya menganut teori Kjellen,yaitu:

1) Kekusaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan

imperium maritim untuk menguasai pengawasan dilaut.

2) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa Barat

(Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.

3) Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah sebagai berikut:


- Geopoltik adalah doktrin negara yang manitikberatkan soal-soal strategi

perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial

yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia.

- Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan

mendapatkan ruang hidup.

d. Pandangan Ajaran Sir Halford Mackinder.

Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya

menganut ”konsep kekuatan” dan mencetuskan

wawasan benua, yaitu konsep kekutan di darat.

Ajarannya menyatakan : barang siapa dapat

menguasai “daerah jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan

Asia), ia akan dapat menguasai “pulau dunia”, yaitu

Eropa, Asia dan Afrika.

e. Pandangan Ajaran Nicholas J. Spykman.

Ajaran ini menghasilkan teori yang

dinamakan Teori Daerah Batas (rimland) yaitu teori

wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan

darat, laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya, teori

ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu

negara

f. Pandangan Ajaran W. Mitchell, A. Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick

Charles Fuller.

Keempat ahli geopolotik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru

yang paling menentukan..Mereka melahirkan teori ”wawasan dirgantara” yaitu

konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara hendaknya mempuyai daya yang

menyerang.dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan

kekuatan lawan dengan menghancurkannya dikandangnya sendiri agar lawan tidak

mampu lagi.


2.2 Historis & Yuridis Formal

Konsep batas wilayah negara yang digunakan oleh pemerintah Indonesia bukan

merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Konsep ‘tanah air’, ‘tanah

tumpah darah’, ‘nusantara’ merupakan konsep-konsep yang reinvented dan reinterepreted

dari konsep-konsep tradisional yang berakar dari sejarah Nusantara yang dilakukan oleh

para tokoh nasionalis selama masa pergerakan nasional. Kesadaran inilah yang

mengondisikan mengapa proses dekolonisasi di bidang hukum laut (maritime law) lebih

cepat bila dibandingkan dengan hukum lain seperti hukum pidana.

Cepatnya proses dekolonisasi hukum laut ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan

dan desakan aktual yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya

semenjak proklamasi 17 Agustus 1945. Konflik dan konfrontasi dengan Belanda selama

perang kemerdekaan (1945-1949) dan disusul dengan konflik memperebutkan Papua Barat

telah mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan dekolonisasi sistem hukum

laut yang merupakan warisan kolonial Belanda. Hal ini dirasa perlu untuk segara dilakukan

sebab hukum laut warisan Belanda (Ordonansi tahun 1939) memungkinkan Angkatan

Laut Belanda untuk menggelar kapal-kapal perangnya di laut-laut di kepulaun Indonesia

untuk mengepung daerah RI. Hal ini dimungkinkan karena laut teritorial milik Indonesia

pada waktu itu (menurut Ordonansi tahun 1939) hanya 3 mil dari garis pantai pada waktu

air surut. Pada waktu itu Angkatan Laut Indonesia tidak dapat berbuat banyak karena masih

jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Belanda.

Di samping melakukan konfrontasi total melawan Belanda dalam konflik Papua

Barat, pemerintah juga ingin mempersempit gerak Angkatan Laut Belanda di perairan

Indonesia. Dengan Deklarasi Djuanda tangga1 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia

mengklaim menerapkan asas negara kepulauan dengan wilayah perairan pedalaman yang

ditarik di antara titik-titik terluar wilayah Indonesia ditambah dengan 12 mil perairan

teritorial yang diukur dari garis terluar pada waktu air surut. Perjuangan yang gigih para

pemimpin Indnesia waktu itu tidak lepas dari dasar-dasar konsepsi tradisional yang telah

lama berkembang yaitu konsep tanah-air, nusantara, tanah tumpah darah, dan sebagainya

yang cenderung menyatukan wilayah daratan dan lautan yang tidak pernah dilakukan oleh

pemerintah Kolonial Belanda.


Perjuangan bangsa indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan gagasan

wawasan nusantara pada forum internasional memerlukan waktu dan proses yang panjang,

yakni dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie tahun 1939

Pasal 1 ayat (1) bahwa luas wilayah teritorial indonesia hanya 3 mil diukur dari

titik air laut terendah di tepi pantai pulau-2 indonesia.

2. Deklarasi Djuanda tgl 13 desember 1957

Gagasan wawasan nusantara berpangkal tolak dari konsepsi negara kepulauan.

Konsepsi negara kepulauan mula-mula dikemukakan pada tanggal 13 Desember 1957

dalam bentuk “Deklarasi Juanda” yang menyatakan:

a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat

dan corak tersendiri.

b. Bahwa menuntut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu

kesatuan.

c. Bahwa batas laut territorial yang termaktub dalam Territoriala Zee en Maritieme

Kringen Ordonnantie 1939 memecah keutuhan territorial Indonesia karena

membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan

teritorialnnya sendiri.

Batas lautan terotorial adalah 12 mil

Pengukuran wilayah : Point to point

Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau

Jaminan keamanan di perairan pedalaman sepanjang tidak

bertentangan/mengganggu kedaulatan & keselamatan RI

3. Pengumuman pemerintah nomor: 8/1962

Pada tahun 1962 Mr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. menyelesaikan disertasi di

Universitas Padjadjaran Bandung dengan judul Masalah Lebar laut Territorial pada

Konperensi Hukum Laut Jenewa, 1958 dan 1960. Sementara itu pada tanggal 25 Juli

1962 Pemerintah menerbitkan PERPU No. 8/ 1962 mengenai ’Lalu-lintas Laut Damai

(Innocent Passage) Kapal Asing dalam Perairan Indonesia’. Jadi dengan demikian

meskipun secara internasional implementasi asas kepulauan ke dalam tata hukum di

Indonesia belum diakui, tetapi koordinasi dan penyempurnaan di dalam negeri


Indonesia terus dilakukan. Bahkan ketika Belanda sudah mau menyerahkan Papua

Barat kepada PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) sebagai mediator pada tanggal 15

Agustus 1962 dan selanjutnya PBB menyerahkan kepada RI pada tanggal 1 Mei 1963,

pemerintah RI terus menyempurnakan implementasi asas negara kepulauan dalam

sistem hukum di Indonesia.

4. Pengumuman pemerintah tentang landas kontinen indonesia tanggal 17 februari

1969

Segala sumber kekayaan alam yg terdapat dlm landas kontinen Indonesia adalah

milik eksklusif NKRI

Pemerintah indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen

dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.

Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen indonesia adalah

suatu garis yang ditarik dari tengah antara pulau terluar indonesia dg titik terluar

wilayah negara tetangga.

Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status dari pada perairan di atas landas

kontinen indonesia, maupun ruang udara di atasnya.


Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi

mengenai pemilikan dan penggunaan wialayah laut sebagai berikut:

a. Res Nullius, menyatak bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

b. Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu

tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara.

c. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.

d. Mare Clausum (The Right and Dominion Of the Sea), menyatakan bahwa hanya laut

sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai

dari darat (waktu itu kira-kira 3 mil).

e. Archipelagic State Pinciple (Asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar dalam

konvensi PBB tentang hukum laut. Hal


2.3 Kepentingan Nasional

Tetap tegaknya negara kesatuan RI

Persatuan dan kesatuan bangsa & negara indonesia

Pembangunan nasional berdasarkan jiwa pancasila

Wawasan Nusantara

1. Tujuan Wawasan Nusantara

a. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa

tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

b. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik

alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia

adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk

menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta

martabat manusia di seluruh dunia.

2. Pengertian Wawasan Nusantara

a. Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998

tentang GBHN adalah sebagai berikut: “Wawasan Nusantara yang merupakan

wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945

adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah

dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

untuk mencapai tujuan nasional.”

b. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua Program S-

2 PKN-UI) : “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai

diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan

yang beragam.”

3. Makna Wawasan Nusantara

a. Wawasan nusantara di dalamnya harus mengandung keserasian dan kese imbangan

antar wawasan benua, bahari dan dirgantara.


b. Wawasan nusantara hendaknya memungkinkan adanya / menitik beratkan

(pengambeg-paramarta) pembinaan & penggunaan diantara wawasan tsb.

c. Wawasan nusantara hendaknya mampu menjawab segala tantangan & ancaman yg

dihadapi bangsa indonesia, terutama ditujukan kpd permasalahan: ideologi

pancasila, politik luar negeri, ekonomi, kebudayaan, keamanan, hubungan

internasional.

4. Unsur-unsur Wawasan Nusantara

(1) Wadah

a. Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di

dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh

perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta

dihubungkan oleh perairan didalamnya. Setelah bernegara dalam negara

kesatuan Republik Indonesia, bangsa indonesia memiliki organisasi kenegaraan

yang merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud suprastruktur

politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga

dalam wujud infrastruktur politik. Letak geografis negara berada di posisi dunia

antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua

benua, yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini

menyatu dalam kesatuan poliyik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan

keamanan.

b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945

yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem

pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan

yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Sistem

pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan

bersadarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara hukum ( Rechtsstaat ) bukan

Negara kekuasaan ( Machtsstaat ).


c. Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan

kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup

partai politik,golongan dan organisasi masyarakat,kalangan pers seluruh

aparatur negara.Yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional

berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan filsafat pancasila

(2) Isi Wawasan Nusantara

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta

tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai

aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional

seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan

kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional.

Isi menyangkutduahalyangessensial,yaitu:

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-

cita dan tujuan nasional.

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek

kehidupan nasional.

Isi wawasan nusantara tercemin dalamp erspektif kehidupan manusia

Indonesia meliputi:

Cita-cita bangsa Indonesia tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 yang

menyebutkan:

1) Negara Indonesia yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur.

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.

3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh

menyeluruh meliputi:


1) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan

dirgantara secara terpadu.

2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya

serta satu ideologi dan identitas nasional.

3) Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat

Indonesia atas dasar “Bhinneka TunggalIka”,satu tertib sosial dan satu

tertib hukum.

4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan

asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

5) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpadu,

yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan

dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

(3) Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah

Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri

dari tata laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa,

semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah

tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa idonesia. Tata laku

lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi

perencanaan,pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian.Kedua hal tersebut akan

mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa indonesia berdasarkan

kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangga

dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalm segala aspek

kehidupan nasional.



Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia

Documents

makalah wawasan nusantara